Edisi 20 Juni 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 290 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (158rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

Selasa Umanis, 20 juni 2017

@balipostcom (4.812rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Empat Napi Asing Lapas Kerobokan

Kabur Lewat Terowongan

Denpasar (Bali Post) Kaburnya tahanan dan narapidana (napi) belakangan ini seolah menjadi tren. Pascakaburnya tahanan BNNP Provinsi Bali dan terdakwa kasus pembobolan ATM di PN Denpasar, Senin (19/6) kemarin empat orang asing yang berstatus napi kabur dari Blok B atau Blok Bedugul Lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan. Empat napi yang kabur itu adalah Shaud Edward Davidson (33) asal Australia, Dimitar Nikolon Iliev alias Kermi (43) asal Bulgaria, Sayed Mohammed Said asal India dan Tee Kok King asal Malaysia. Di pengadilan, Shaud Edward Davidson dijerat Pasal 130 UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Majelis hakim menghukum Shaud pada September 2016 dengan

pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta, subsider lima bulan. Oleh kejaksaan, dia dieksekusi Oktober 2016. Sedangkan Dimitar Nikolon Iliev alias Kermi dijerat Pasal

363 KUHP dengan hukuman pidana selama tujuh tahun dan denda Rp 100 juta, subsider empat bulan. Hal. 19 Kasus Pencurian

Bali Post/eka

TEROWONGAN – Sejumlah warga melihat terowongan di luar tembok Lapas Kerobokan, Senin (19/6) kemarin. Ada dugaan dari terowongan itulah empat napi asing kabur dari Lapas Kerobokan.

Bandara Ngurah Rai Dikepung Banjir

BANJIR - Parkir sepeda motor dan pintu keluar Bandara Ngurah Rai dikepung banjir, Senin (19/6) kemarin.

20 Pesawat Batal ’’Landing’’ dan ’’Take Off’’ Mangupura (Bali Post) Akibat hujan lebat yang melanda Bali, Senin (19/6) kemarin, sejumlah kawasan di Kuta dan Tuban dikepung banjir. Kawasan Bandara Ngurah Rai juga dikepung banjir, terutama

bagian parkir. Akibat cuaca buruk ini sejumlah penerbangan pun terganggu. Sebanyak 20 pesawat batal landing dan take off. Sejak pukul 09.00 Wita kawasan parkir sepeda motor dan juga pintu

keluar sisi utara Bandara Ngurah Rai kebanjiran, ketinggian air rata-rata 15 sentimeter. Communication Head and Legal Section Head Bandara Ngurah Rai, Arie Ahsanurrohim, membenarkan hal tersebut. Ia me-

ngatakan, penyebab banjir adanya salah satu saluran yang tersumbat. Untuk menangani genangan tersebut, sejumlah petugas sudah melakukan penyedotan dengan pompa. ‘’Parkiran sepeda motor sempat ter-

genang sekitar 60 menit. Petugas langsung melakukan penyedotan dengan pompa. Kami libatkan lima petugas di kawasan parkir saja,’’ katanya. Hal. 19 Terganggu BPM/edi

KPK Tak Izinkan Miryam Temui Pansus Angket

Polda Bali Tangani 21 Kasus OTT

Penyidik Tipikor Direktorat Reskrimsus Polda Bali terus mendalami OTT di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Kabupaten Gianyar. Polisi sedang menelusuri rekening bank milik Kepala Dinas PMPPTSP Ketut Mudana dan Kabid Perizinan dan NonPerizinan B) Dinas PMPPTSP I Nyoman Sukarja. ‘’Masih didalami terus kasus ini. Kalau nantinya ada kaitan dengan atasan tersangka termasuk bupati, tentu akan kami panggil untuk dimintai keterangan,’’ kata Direktur Reskrimsus Polda Bali Kombes Pol. Kennedy didampingi Kasubdit III (Tipikor) AKBP Ida Putu Wedanajati, Senin (19/6) kemarin. Kombes Kennedy menegaskan, sampai saat ini hasil pemeriksaan belum mengarah ke atasan tersangka. ‘’Nanti kalau ada perkembangan pasti kami sampaikan,’’ ujarnya. Terkait kasus OTT yang ditanganinya, Kennedy menyebut dari tahun 2016 sampai saat ini sebanyak 21 kasus. Pengungkapan itu dilakukan Polda dan Polres seluruh Bali. ‘’Tapi tidak semua bisa diproses lanjut karena ada tidak cukup alat bukti,’’ kata AKBP Wedanajati. Di samping itu, ada beberapa kasus OTT seperti melibatkan juri parkir yang barang bukti uangnya sedikit diproses tipiring (tindak pidana ringan). Namun sebagian besar OTT diproses lanjut sampai pengadilan. Hal. 19 Kasus PU

Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memberikan izin mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK, Senin (19/6) kemarin. Surat resmi penolakan dari KPK disampaikan kepada Pansus dan dibacakan Wakil Ketua Pansus KPK Taufiqulhadi. Surat tertanggal 19 Juni 2017 itu ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo. ‘’Bahwa sesuai permintaan DPR kepada KPK untuk menghadirkan Saudari Miryam S Haryani guna mengklarifikasi surat Saudari Miryam S Haryani maka KPK tidak dapat memenuhi permintaan tersebut,’’ kata Taufiqulhadi dalam rapat Pansus Angket KPK di Gedung DPR, kemarin. Miryam merupakan tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang dugaan korupsi eKTP. Dalam suratnya, KPK memaparkan sejumlah alasan mengapa Miryam tak diberi izin memenuhi panggilan Pansus Angket KPK. KPK beralasan ekspos yang dilakukan penyidik KPK terhadap perkara Miryam. Kehadiran Miryam dalam memberikan keterangan di Pansus dikhawatirkan akan memengaruhi proses penyidikan yang dilakukan KPK dalam kasus korupsi e-KTP. ‘’Berdarkan Pasal 3 UU 30/2002 tentang KPK, KPK adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang kemudian dalam penjelasan Pasal 3 disebutkan bahwa ketentuan yang dimaksud adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK,’’ tutur politisi Partai NasDem itu. KPK juga menyatakan upaya menghadirkan Miryam dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal. 19 Tahanan KPK

Kapolri Tolak Jemput Paksa Jakarta (Bali Post) Bukan hanya KPK yang tak mengizinkan tersangka Miryam S Haryani menemui Pansus Angket, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menolak permintaan Pansus Angket KPK di DPR untuk menjemput paksa Miryam S Haryani. Tito menyebut aturan soal jemput paksa dalam UU MD3 yang dijadikan pijakan Pansus Angket belum jelas. ‘’Kalau memang ada permintaan temanteman dari DPR untuk menghadirkan paksa, kemungkinan besar tidak bisa kami laksanakan karena adanya hambatan hukum acara ini. Hukum acara yang tidak jelas,’’ ujar Tito di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (19/6) kemarin. Wakil Ketua Pansus Angket KPK Teuku Taufiqulhadi sebelumnya menyebut aturan penjemputan paksa sesuai dengan konstitusi, yakni diatur dalam Pasal 204 UU MD3. Taufiqulhadi menyebut adanya opsi pemanggilan paksa dengan meminta bantuan Polri. Kalau dikaitkan ke KUHAP, maka menghadirkan paksa itu sama dengan surat perintah membawa atau melakukan penangkapan, upaya paksa. ‘’Penyanderaan itu sama dengan penahanan. Bagi kami, penangkapan dan penahanan itu pro justitia dalam rangka untuk peradilan,’’ tutur Tito memberikan tanggapan mengenai aturan dalam penjemputan paksa. Hal. 19 Membuka Diri

BERTEMU - Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat bertemu dengan pimpinan KPK.

Tiap Penduduk di Indonesia Kini Tanggung Utang Rp 16 Juta Menjadi warga kaya atau miskin di Indonesia, tetap sama yakni menanggung utang rata-rata Rp 16 juta per orang. Termasuk bayi yang baru lahir, menanggung beban utang yang sama. Apa dasarnya?

ASOSIASI Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) mencatat setiap penduduk Indonesia kini menanggung beban utang sebesar Rp 16 juta. Perhitungan ini didapat dari jumlah utang kita yang sudah mencapai Rp 4.274 triliun dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia sekarang sebanyak 257 juta orang, kata Ketua Umum AKSES Suroto di Jakarta. Kondisi itu, katanya, bisa membahayakan ekonomi Indonesia secara umum, karena struktur ekonominya hingga kini masih didominasi pelaku usaha besar. Ia mencontohkan hanya 0,02 persen penduduk Indonesia yang menguasai Rp 3.100 triliun atau setara 25 persen total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Kenapa ini sangat berbahaya? ‘’Sebab, perilaku orang kaya di Indonesia

itu suka menumpuk hartanya di luar negeri, namun meninggalkan utang di dalam negeri ketika terjadi krisis ekonomi,’’ katanya. Ia menilai banyak infrastruktur yang dibangun saat ini cenderung difungsikan untuk mendorong faktor endorsement bagi kelancaran investasi asing di Indonesia. ‘’Padahal kita tahu mereka itu hanya ingin mengeksploitasi sumber daya alam kita dan hanya satu tanggung jawabnya, keuntungan,’’ katanya. Suroto menambahkan, investor yang ada cenderung memilih masuk ke sektor komoditas ekstraktif dan menguasai sektor tertier, terutama perbankan. ‘’Sementara sektor pangan dan energi kita tetap akan mereka kendalikan. Kita disandera agar tetap sebagai pasar,’’ tegasnya. Hal. 19 Per November

Bali Post/dok

MISKIN - Akibat utang luar negeri Indonesia kian meningkat angka kemiskinan juga meningkat.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.