Edisi 20 April 2011 | Balipost.com

Page 1

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948

24 HALAMAN NOMOR 241 TAHUN KE 63

PERINTIS: K. NADHA

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com

HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

E-mail: balipost@indo.net.id

RABU PON, 20 APRIL 2011

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Bali Post/afp

KEBAKARAN - Si jago merah mengamuk di perumahan warga distrik finansial Makati, Manila, Filipina, Selasa (19/4) kemarin. Api melalap kompleks permukiman padat penduduk itu membuat 10.000 warga kehilangan tempat tinggal.

VIDEO PORNO

Arifinto Masih Ikut Kunker Jakarta (Bali Post) Meski sudah resmi menyatakan mundur sebagai anggota DPR, ternyata Arifinto masih ikutan kunker Komisi V DPR. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini beralasan tidak mau dicap sebagai koruptor karena kunker yang diikutinya sudah diangBali Post/ist Arifinto garkan. ‘’Lho, kan saya sudah tanda tangan SPJ (surat perintah jalan), terus kalau saya tidak laksanakan saya dibilang korupsi nanti,’’ kata Arifinto memberi alasan saat ditemui wartawan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (19/4) kemarin. Sampai hari ini, Arifinto mengaku belum menyerahkan surat resmi pengunduran diri kepada DPP PKS juga ke Fraksi PKS di DPR. Hal.23 Tertangkap Basah

MEDIA MASSA Tak Profesional, Terseleksi Alami Jakarta (Bali Post) Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Margiono mengaku pihaknya kesulitan mengontrol media massa yang kehadirannya bukan didasari atas profesionalitas, tetapi lebih didasari pada kepentingan terBali Post/ist tentu dari pemiliknya. Margiono Mengatasi persoalan itu, ia mengatakan PWI tidak bisa tegas membubarkan kegiatan jurnalisme media massa tersebut, tetapi menyerahkannya kepada masyarakat. ‘’Jadi, biarkan yang profesional maju, tetapi yang tidak profesional biarkan juga karena akan terseleksi sendiri. Yang bertahan tetap maju, yang tidak akan hilang dengan sendirinya,’’ kata Margiono dalam acara Silaturahmi Pers Nasional di Aula Lobi TVRI Pusat, di Jakarta, Selasa (19/4) kemarin. Hal.23 Forum Diskusi

Temuan PPATK di Bali

42 Pejabat Lakukan Transaksi Mencurigakan Denpasar (Bali Post) Tercatat 42 pejabat di Bali, terdiri atas 39 pejabat legislatif dan 3 pejabat eksekutif, ditemukan telah melakukan transaksi mencurigakan. Temuan itu dikemukakan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein saat masimakrama di Gedung Pers Bali K. Nadha, Selasa (19/4) kemarin. Ia mengatakan, berdasarkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) setidaknya di Bali ada 253 dugaan tindak pidana yang dilakukan selama tujuh tahun terakhir sejak periode 2005-2011. Hasil temun tersebut, katanya, telah dilaporkan ke Kapolda Bali untuk ditindaklanjuti. ‘’Dilihat dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK),

pelapor paling banyak dari bank dan nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan sekuritas,’’ sebut Yunus. Ia mengakui tindak pidana korupsi dan penipuan merupakan tindak pidana yang paling sering dilaporkan ke PPATK. Perilaku korupsi dan suap cenderung meningkat setiap tahunnya.

Selain pejabat publik, hal serupa juga dilaporkan ke PPATK dilakukan TNI, Polri, jaksa, PNS (nonbendahara), bendahara, karyawan bank, ibu rumah tangga, komisaris, direktur, asisten direktur, manajer, pejabat negara, karyawan swasta, wiraswata, notaris/notariat dan lainnya. Hal.23 Otonomi Daerah

Rumah Adik Sarif Digeledah

Densus 88 Temukan Bahan untuk Buat Bom Keluarga Sesalkan Lamanya Penebusan

Cirebon (Bali Post) Tim Densus 88 Antiteror dan Tim Inafis (Indonesia Automatic Fingerprints Identification System) Mabes Polri menggerebek rumah M. Basuki, adik Mochamad Sarif — pelaku bom bunuh diri di Masjid Adz-Dzikra Mapolresta Cirebon, Jawa Barat, Selasa (19/4) kemarin. Penggeledahan dipimpin Kapolres Cirebon Ajun Komis-

aris Besar Polsi Edi Murdianto di Blok Blambangan Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Tim menemukan bahan yang diduga digunakan untuk membuat bom, sejumlah VCD, dan bukubuku tentang jihad. Namun, polisi belum mau membeberkan hasil temuan mereka tersebut. Penggerebekan dilakukan karena Basuki yang dikenal de-

kat dengan kakaknya dicurigai terlibat aksi teror yang dilakukan sang kakak. Polisi memasang garis polisi di depan rumah Basuki yang dihuni bersama istrinya, Yulinaswati (Lilis). Pasangan suami-istri itu sehari-hari menjalankan usaha batik dan memiliki sekitar 12 karyawan. Hal.23 Ratusan Warga

Tangkal Ancaman Keamanan

Presiden Perintahkan Sinergi TNI-Polri

Bali Post/ant

RAPAT KERJA - Presiden Yudhoyono (ketiga kiri) memimpin rapat kerja membahas masalah keamanan dengan para Menteri KIB, Gubernur se-Indonesia dan para pimpinan TNI dan Polri, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/4) kemarin.

Bogor (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan sinergi antara Polri dan TNI guna menangkal ancaman keamanan dan ketertiban. Perintah tersebut disampaikan Presiden dalam rapat kerja di Istana Bogor, Selasa (19/4) kemarin, yang dihadiri jajaran pimpinan serta pejabat teras TNI dan Polri serta seluruh kepala daerah di Indonesia. Menurut Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, peristiwa penyerangan dan berbagai aksi kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini telah menjadi peringatan bahwa TNI dan Polri harus saling bersinergi guna meningkatkan keamanan. Hal.23 Saling Meminta

Akibat Pengawasan Pemkab Lemah?

Bali Post/dok

TOWER - Banyaknya tower tak berizin di Badung mendapat sorotan masyarakat.

Bali Post/edi

Yunus Husein

Bebaskan ABK Sinar Kudus

Pelanggaran Marak di Badung Langkah Pemkab Badung menindaklanjuti usaha ataupun bangunan tak berizin alias bodong kerap menjadi bulan-bulanan kritikan masyarakat, khususnya kalangan wakil rakyat. Berkali-kali Dewan menilai pemkab kecolongan, karena lemahnya pengawasan. Tidak sedikit juga yang menilai pelanggaran marak akibat pejabat Badung yang ‘’badung’’. Benarkah pemkab lemah?

Berdasarkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) setidaknya di Bali ada 253 dugaan tindak pidana yang dilakukan selama tujuh tahun terakhir sejak periode 2005-2011.

KASUS yang tengah hangat menjadi sorotan di Badung yakni Hotel Best Western Kuta dan tower bodong. Kasus Best Western terbilang kasus yang sudah cukup lama ditangani. Karena lama penanganan tak tuntas, maka aparat Pemkab Badung pun dinilai lamban atau ragu mengambil tindakan tegas. Prosedur yang menjadi alasan pemkab pun disebut-sebut terkesan memberikan celah bagi pelanggar. Sementara soal tower, Pemkab Badung dinilai kecolongan. Ketua Komisi A DPRD Badung I Nyoman Satria belum lama ini menyebutkan peluang pelanggaran muncul karena lemahnya pengawasan dari instansi terkait, dalam hal ini ja-

jaran tim Yustisi Pemkab Badung dengan Satpol PP sebagai leading sector-nya. Kemungkinan adanya pejabat yang bermain meloloskan pelanggaran pun, dikatakannya, cukup besar. Menyikapi berbagai kritikan itu, Kepala Satpol PP Badung I Ketut Martha, Selasa (19/4) kemarin, meminta masyarakat memahami sekaligus memaklumi jika langkah penegakan perda tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada mekanisme yang harus dilalui. Kajian matang perlu dilakukan terlebih dahulu, sehingga dampak penertiban yang dilakukan tim yustisi bisa diminimalisir. ‘’Kami tegaskan, kami mengikuti prosedur yang berlaku. Demikian pula tinjauan

dari berbagai aspek agar langkah penertiban tidak grasagrusu kemudian dampaknya malah membuat situasi tidak kondusif. Kalau kami ambil langkah salah dan kemudian dampaknya malah buruk, seperti kejadian penertiban di Tanjung Priok, siapa yang akan bertanggung jawab?’’ ujar Martha. Menurutnya, dalam menindaklanjuti pelanggaran di Badung, ada hal-hal teknis dan nonteknis yang harus dipertimbangkan. Misalnya menyangkut sarana akomodasi, sebelum penertiban harus dipersiapkan dulu segala administrasi, kondisi keamanan dan persiapan lainnya. Hal.23 Tower Bodong

Kediri (Bali Post) Keluarga Masbukhin (37), Mualim I yang merupakan anak buah kapal (ABK) Sinar Kudus milik PT Samudera Indonesia, yang dibajak perompak Somalia, menyesalkan lamanya proses penebusan. ‘’Dari kabar yang kami terima, proses penebusan baru dilakukan Juni mendatang. Jeda waktu hingga dua bulan ini sangat lama, bagaimana nasib para ABK,’’ kata Yunita (35), istri Masbukhin, di Kediri, Selasa (19/4) kemarin. Ia mengaku sedih dengan keputusan perusahaan untuk melakukan waktu penebusan ABK yang ditawan saat perjalanan mengangkut biji nikel dari Pomala, Sulawesi Selatan, ke Roterdam, Belanda itu. ‘’Alasan dari perusahaan, proses pencairan uang dengan jumlah besar memang memerlukan waktu lama, tidak masuk akal. Sebab, pemerintah telah mempermudah proses pembebasan ABK, sehingga sebenarnya tidak perlu waktu yang cukup lama,’’ katanya. Bukan hanya resah dengan kondisi kesehatan para ABK yang sudah menurun, tetapi perlakuan para perompak juga dikabarkan makin buruk. Mereka dikabarkan tidak segan mengikat tangan para ABK dan memberikan minuman air selokan. Hal.23 Proses Penebusan


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 20 April 2011 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu