Edisi Rabu 20 Maret 2019 | balipost.com

Page 1

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

16 HALAMAN

NOMOR 205 TAHUN KE 71

Bali Post

balipost http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

Pengemban Pengamal Pancasila

rabu wage, 20 Maret 2019

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Bali Post/kmb41

PASRAMAN BESAKIH - Para pemangku dan pecalang foto bersama di Pasraman Besakih usai penyerahan punia, Selasa (19/3) kemarin.

TINGKATKAN KEPEDULIAN TERHADAP BUDAYA BALI

Hari Ini, Puncak Karya di Besakih

PENGAWALAN adat dan budaya Bali tak bisa hanya dibebankan kepada krama Bali. Pemberdayaan semua elemen harus lebih jelas dan riil. Bentuknya tentu bisa dijabarkan dalam aksi nyata pada semua elemen yang selama ini setia menjaga budaya Bali. Pemerintah dalam hal ini harus mengambil peran setidaknya peduli pada lembaga umat dan pemangku selaku pelayan umat dan pecalang yang selama ini menjaga Bali. Demikian disampaikan Bendesa Adat Besakih Jro Mangku Widiartha, Selasa (19/3) kemarin. Dikatakannya, gerakan ke arah itu dalam era baru ini mestinya menjadi gerakan moral membangkitkan kepedulian. ‘’Pemerintah harus mengambil peran mengedukasi warganya dan pelaku usaha untuk peduli pada budaya dan alam Bali,’’ ujarnya saat simakrama dengan Kelompok Media Bali Post di Pasraman Besakih. Ia sangat berterima kasih kepada Kelompok Media Bali Post (KMB) atas kepedulian untuk para pemangku dan pecalang di Besakih. Apa yang dilakukan KMB ini merupakan langkah awal agar pemerintah dan semua komponen lebih peduli terhadap pemangku dan pecalang yang merupakan komponen penting dalam upacara keagamaan. ‘’Gerakan sejuta umat untuk ajeg Bali ini semacam pemantik kepada

pemerintah dan seluruh komponen agar peduli pada para pemangku dan pecalang. Harapannya, ke depan pinandita mendapat perhatian yang lebih dari saat ini,’’ harapnya. Sementara itu, Ketua Pecalang Desa Adat Besakih I Wayan Wira mengucapkan terima kasih kepada KMB atas bantuan dana tabungan berjangka Koperasi Krama Bali yang telah diberikan kepada seluruh pecalang. Ia berharap KMB selalu menjadi motor penggerak bagi pemerintah dan semua elemen masyarakat Bali agar lebih peduli terhadap keajegan Bali. Sebab, hal ini merupakan salah satu langkah positif dalam menjaga Bali Post/nan keajegan Bali termasuk elemen di MAPEPADA Upacara mapepade serangkaian upacara Ida Batara Tudalamnya, seperti pecalang. run Kabeh di Pura Besakih dilaksanakan Selasa (19/3) kemarin. Puncak Hal. 15 upacara Ida Batara Turun Kabeh akan dilaksanakan Rabu (20/3) hari ini. Pada Pecalang

Timbulkan Kecurigaan Jakarta (Bali Post) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan dua menteri agama dari partai politik yang terlibat kasus korupsi memang menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan partai politik dalam kasus tersebut. ‘’Dari 10 menteri agama (yang pernah ada di Indonesia), hanya dua yang dari partai. Ya… kalau dihubung-hubungkan, dan dua-duanya kena (kasus korupsi), tentu juga ada kecurigaan juga memang, bahwa di sini ada pengaruhnya. Tapi biar kita menunggu saja proses hukum,’’ kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (19/3) kemarin. Meski demikian, JK berharap Lukman Hakim Saifuddin tidak terlibat langsung dalam kasus dugaan korupsi lelang jabatan di Kementerian Agama tahun 2018-2019. ‘’Tentu kita prihatin akan masalah ini, namun tentu juga kita harapkan Pak Menag (Lukman) itu tidak terlibat langsung dalam hal ini, biar kita serahkan ke KPK atau aparat hukum untuk menyelidiki kasus ini,’’ tambahnya. JK mengatakan, delapan menteri agama lainnya tidak berasal dari partai politik. Dia menyayangkan sudah ada menteri agama yang terlibat dalam kasus korupsi di Indonesia. ‘’Sebenarnya kalau kasus menteri agama (korupsi) ini sayang juga, ini ketiga kalinya, Said Agil Munawar itu yang pertama, tahun 2001. Sayang juga, tapi kita sangat prihatin, tapi mudah-mudahan (Lukman) tidak (terlibat),’’ katanya. (ant)

Amlapura (Bali Post) Puncak Karya Ida Batara Turun Kabeh di Pura Besakih berlangsung Rabu (20/3) hari ini. Sementara Selasa (19/3) kemarin telah dilaksanakan upacara mapepada yang dipusatkan di Padma Tiga Pura Penataran Agung. Ketua Panitia Karya Jro Mangku Widiartha mengatakan, jenis wewalungan yang dipergunakan saat upacara mapepada berupa babi, angsa, ayam, penyu, kambing, kerbau, asu bangbungkem, sapi dan itik. Ia juga mengatakan, serangkaian Karya Ida Batara Turun Kabeh, rangkaian upacara sudah dimulai sejak pagi hari. Pada acara itu juga dilaksanakan upacara muspayang Ida Batara Turun Kabeh dan muspayang Ida Batara Turun Kabeh ke Peselang. Selain itu, juga dilaksanakan pangrajeg karya di mandala dan di ambal-ambal. ‘’Upacara rangkaian puncak Karya Ida Batara Turun Kabeh diperkirakan selesai sekitar pukul 12.00 Wita,’’ katanya. Dia menambakan, sampai saat ini pamedek yang tangkil untuk melakukan persembahyangan serangkaian Karya Agung Panca Wali Krama dan Ida Batara Turun Kabeh belum begitu membeludak. ‘’Umat sejauh ini masih landai. Tetapi pangayar dari kabupaten/kota sudah semuanya ngaturang bhakti panganyar Panca Wali Krama. Dan setelah tanggal 20 Maret, kabupaten/ kota kembali dapat ngaturang panganyar serangkaian Ida Betara Turun Kabeh,’’ katanya. (kmb41)

Kasus Romahurmuziy

KPK Segera Panggil Menteri Agama Jakarta (Bali Post) – KPK telah menyita uang Rp 180 juta dan 30 ribu dolar AS dari ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Senin (18/3). ‘’Setelah dihitung, jumlah uang yang ditemukan di laci meja kerja di ruang Menteri Agama tersebut sekitar Rp 180 juta dan 30 ribu dolar AS,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/3) kemarin. Penggeledahan itu dilakukan dalam rangka penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018-2019. Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) Romahurmuziy alias Rommy adalah salah satu tersangka dalam kasus suap tersebut. Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah rumah Rommy di Condet, Jakarta Timur, Senin (18/3) dan menyita barang bukti elektronik berupa laptop. ‘’Nanti akan kami lakukan analisis lebih lanjut karena kami duga ada bukti relevan terkait barangbarang yang disita tersebut,’’ ungkap Febri. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan KPK akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus ini. ‘’Waktu pemanggilannya saya tidak tahu, tapi saya

pikir sebagai kementerian, pasti akan dimintai klarifikasi,’’ katanya, Selasa kemarin. KPK dalam perkara ini menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Rommy, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Dinas Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi sebagai tersangka. Laode menyatakan KPK belum menyimpulkan ada aliran dana yang mengalir ke PPP. ‘’Sampai sekarang belum ada aliran uang yang masuk ke partai politik, tapi penyidikannya masih

berlangsung. Dalam menyelidiki korupsi kan selain follow the suspect juga follow the money. Di samping mengikuti pelakunya, juga mengikuti aliran dananya,’’ tambah Laode. Dalam kasus ini, Rommy diduga menerima uang Rp 250 juta dari Haris pada 6 Februari 2019. Uang itu diperuntukkan agar Haris dapat lolos dalam seleksi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim. Pemberian selanjutnya sebesar Rp 50 juta berasal dari Muafaq untuk mendaftar sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik yang belum diterima karena terjadi OTT pada Jumat

(16/3). Haris sebelumnya mengikuti seleksi terbuka Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi 2018/2019. Pertengahan Februari 2019, Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris tidak masuk dalam tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama karena dia diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin. Namun, Haris diduga bekerja sama dengan pihak ter tentu agar tetap lolos dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kemenag, sehingga pada 5 Maret 2019 Haris dilantik menjadi Kakanwil Kemenag Jatim. (ant)

Terkait Banyaknya ’’Layon’’ Dititipkan di RS

Gubernur Koster Harap Masyarakat Ikuti Keputusan PHDI

RAPAT - Gubernur Bali Wayan Koster saat rapat dengan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali terkait penanganan ‘’layon’’ atau jenazah yang banyak dititipkan di rumah sakit, Selasa (19/3) kemarin.

SERANGKAIAN upacara Panca Wali Krama di Pura Agung Besakih, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali melalui Keputusan Pesamuhan Madya Nomor 01/PESAMUHAN-MADYA/ PHDI-BALI/VIII/2018 memutuskan bahwa masyarakat tidak diperkenankan melaksanakan atiwa-tiwa atau upacara pengabenan terhitung mulai tanggal 31 Januari sampai 12 April 2019. Pada keputusan PHDI tersebut diatur juga apabila ada yang meninggal pada tanggal tersebut maka diperbolehkan makinsan di pertiwi dilakukan pada malam hari namun tidak mendapatkan Tirtha Pangentas. Selanjutnya apabila yang meninggal adalah sulinggih (dwijati), pemangku atau mereka yang menurut dresta tidak boleh di-pendem (secepatnya dikremasi) dan juga diperkenankan untuk ngalelet sawa, bagi yang

masih berstatus walaka tidak sampai munggah tumpang salu. Sedangkan bagi sulinggih (dwijati) dapat dilanjutkan sampai munggah tumpang salu. Selain itu, bila memiliki jenazah atau layon yang belum diaben, agar nunas Tirtha Pamarisudha dari Pura Dalem Puri Besakih yang sebelumnya sudah dibagikan kepada seluruh umat Hindu di Bali kemudian dipercikkan ke jenazah dengan terlebih dahulu menghaturkan upacara. Sementara umat Hindu yang berada di luar Bali dapat melaksanakan Yasa Kerti disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya, banyak masyarakat yang salah persepsi atau belum mengetahui secara jelas terkait isi hasil keputusan Pesamuhan Madya PHDI Provinsi Bali tersebut. Banyak masyarakat memaknainya

dengan tidak melaksanakan prosesi penguburan dan justru menitipkan jenazah di rumah sakit (RS), sehingga banyak RS yang mengalami overload akibat terus meningkatnya penitipan jenazah tak sebanding dengan kapasitas yang dimiliki. Hal itu terungkap saat Gubernur Bali Wayan Koster menggelar rapat dengan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali terkait penanganan layon atau jenazah yang banyak dititipkan di rumah sakit, bertempat di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (19/3) kemarin. Terkait hal itu, Gubernur Koster berharap agar masyarakat dapat mengikuti keputusan yang telah dikeluarkan oleh PHDI. Menurut Koster, ia tidak memiliki kewenangan lebih dalam men-

gambil keputusan terkait dengan keputusan yang telah ditetapkan melalui Pesamuan Madya. Meski demikian, Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini mendukung penuh apa yang menjadi keputusan PHDI terkait dengan pelaksanaan Karya Panca Wali Krama di Pura Agung Besakih. ‘’Saya sebagai Gubernur tidak punya kewenangan untuk mengambil tindakan terkait hal ini. Yang punya kewenangan itu PHDI dan MUDP. Pertemuan ini dalam rangka mencarikan jalan keluar terkait masalah yang terjadi. Apa yang telah diputuskan harus kita laksanakan, kita harus tahu apa isi dari keputusan itu agar tidak salah persepsi dan menjadi masalah sehingga mengganggu pelaksanaan karya di Pura Besakih,’’ ujarnya. Hal. 15 Mengikuti Prosesi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.