Edisi Rabu 20 Februari 2019 | balipost.com

Page 1

Bali Post

balipost http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

KPU Umumkan 72 Caleg Mantan Koruptor

Jakarta (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali mengumumkan 32 nama calon anggota legislatif dengan status mantan terpidana korupsi. Hasil ini didapat usai KPUD provinsi dan kabupaten/kota melakukan penyisiran data caleg selama 19 hari pasca KPU mengumumkan hal serupa pada 30 Januari lalu. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, penyisiran yang dilakukan KPUD provinsi dan kabupaten/kota itu sudah final, sehingga tidak mungkin ada lagi ditemukan caleg mantan narapidana korupsi dalam data diri caleg yang telah diunggah dalam sistem informasi pencalonan (SILON) KPU. Arief menjelaskan, dalam pengumuman caleg mantan narapidana korupsi pertama pada 30 Januari lalu, ditemukan ada 40 caleg DPRD kabupaten/kota dan 9 caleg DPD-RI. ‘’Setelah dilakukan penyisiran kembali selama 19 hari, ditemukan 32 caleg DPRD provinsi dan kabupaten/kota sehingga total caleg mantan narapidana korupsi menjadi 72,’’ ungkap Arief Budiman di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Selasa (19/2) kemarin. Kemudian untuk caleg DPD-RI mantan narapidana korupsi, ungkap Arief, jumlahnya masih tetap sama yakni 9 orang, sehingga total keseluruhan caleg mantan

narapidana korupsi, baik DPD dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota menjadi 81 orang. Tindak lanjut KPU pascadiumumkannya 81 nama caleg mantan narapidana korupsi itu, KPU akan secepatnya meng-update nama-nama tersebut ke dalam laman (website) KPU. Namun untuk ditampilkan dalam laman KPU, www.KPU. go.id tersebut, KPU harus terlebih dahulu melengkapi format tampilan yang berisi nama caleg, dapil asal, jenis pemilunya (apakah DPD atau DPRD provinsi, kabupaten/ kota) si caleg. Ini ditujukan agar pemilih mengetahui siapa saja caleg yang berstatus mantan narapidana korupsi. Adapun alasan mengapa terhadap 81 caleg mantan narapidana korupsi tersebut hanya ditampilkan di laman KPU, tidak di tempat pemungutan suara (TPS), ungkap Arief, karena baik UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun Peraturan KPU (PKPU) tidak menyebutkan itu. Kecuali terhadap caleg yang berstatus

Pemerintah dan Pengusaha Kerja Sama Jaga Ekonomi Jakarta (Bali Post) – Menteri Keuangan Sri Mulyani mendengarkan masukan dan saran dari para pengusaha terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. ‘’Kami ingin mendengarkan lagi ke pelaku usaha bagaimana kami mendesain fiskal di 2020. Kalau saya bicara fiscal policy, itu ada dari sisi pajak, cukai, PNBP, ada sisi belanja negara, belanja pusat melalui bendahara umum negara, kementerian lembaga sampai desa,’’ ujar Sri Mulyani di depan pengusaha saat dialog ekonomi dan kebijakan fiscal, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (19/2) kemarin. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan saat ini APBN Indonesia relatif sehat dan stabil. Hal tersebut tak lepas dari kerja sama yang baik antara pemerintah dan juga dunia usaha. Dengan kondisi tersebut, ia menilai perlu dipikirkan upaya-upaya bersama antara pemerintah dan pengusaha, untuk membuat perekonomian makin tumbuh sehat, kuat, stabil, dan berkelanjutan serta berkeadilan. ‘’Di semua negara di dunia APBN sehat adalah aset yang penting. Nah, mumpung ekonomi positif dan APBN sehat, saya mau menawarkan mari bersama-sama 2020 akan seperti apa. Saya ingin jadi tradisi yang kita bangun, sehingga Presiden menyampaikan ke DPR pada Agustus, RUU APBN, saya tahu nih,’’ kata Ani, panggilan akrab Menkeu. Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus berinteraksi dan berdialog dengan pengusaha untuk bersamasama menjaga perekonomian Indonesia menjadi kondusif. ‘’Bapak-ibu, kita sekarang fokus apa yang kita jaga dan kita kerjakan. Kita tetap ingin menjaga Indonesia tetap baik, ekonomi tetap baik, melihat bisnis bapak-ibu tetap jalan sehingga kita bisa mendapatkan dengan baik. Ekonomi kemudian bisa tumbuh, masyarakat punya confidence, policy jalan, investasi tumbuh, dan ekspor bisa tumbuh maksimal,’’ ujarnya. (ant)

Sebelas subak di Denpasar Timur (Dentim) tidak bisa bercocok tanam, baik padi maupun hortikulutura. Kondisi ini akan terjadi hingga Desember 2019 mendatang. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan saluran irigasi. Halaman 2 UU KUHP Belum Atur Prostitusi ‘’Online’’

Patung Danghyang Nirartha di Uluwatu Di kawasan Uluwatu dibangun patung Danghyang Nirartha. Selain sebagai media edukasi, patung ini juga sebagai daya tarik baru untuk pengunjung kawasan Uluwatu. Ini merupakan patung yang monumental terkait dengan sejarah keberadaan Pura Uluwatu.

Kasus prostitusi online Vanessa Angel terungkap dalam diskusi. Anggota DPR-RI Nasir Djamil bercerita setelah bertemu Polda Jatim itu, jumlah artis dan mantan putri Indonesia yang terlibat ternyata jumlahnya mencapai ratusan. Mereka beralasan terjebak gaya hidup untuk memenuhi kebutuhan perawatan kecantikan, mencicil rumah, mobil, dan barang-barang bermerek lainnya yang harganya sangat mahal. Halaman 15

Bali Post/ade

KORUPSI - Ketua KPU Arief Budiman (kanan) didampingi Komisioner KPU Ilham Saputra mengumumkan caleg berstatus mantan terpidana korupsi di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (19/2) kemarin.

Kuasai Lahan Ratusan Ribu Hektar, Prabowo Tak Salah Jakarta (Bali Post) – Sorotan pada Prabowo terkait penguasaan lahan ratusan ribu hektar terus bergulir. Bahkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun tak tinggal diam atas pro-kontra tersebut. Menurut Jusuf Kalla (JK), tidak ada yang salah dengan penguasaan lahan oleh Calon Presien (Capres) Prabowo Subianto karena dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan. JK mengatakan, dirinya sendiri yang memberikan izin saat Prabowo ingin membeli 220.000 hektar lahan di Kalimantan Timur pada tahun 2004 saat awal menjadi Wapres. ‘’Tidak ada yang salah sebenarnya, bahwa Pak Prabowo menguasai tapi sesuai undangundang, sesuai aturan. Apa yang salah? Kebetulan waktu

itu saya yang kasih (izin) itu,’’ kata JK, Selasa (19/2) kemarin. Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf itu pun menceritakan bahwa lahan yang dibeli Prabowo di Kalimantan Timur tersebut merupakan aset sitaan kredit macet yang diambil alih oleh Bank Mandiri. ‘’Itu di tangan Bank Mandiri karena itu kredit macet. Jadi kredit macet sama Bank Mandiri, (kemudian) datang Pak Prabowo sama saya bahwa dia mau beli,’’ katanya. Wapres JK saat itu mengizinkan Prabowo membeli aset tersebut dengan syarat harus dibayar secara tunai tanpa kredit atau cicilan. Selain itu diizinkan Prabowo membeli lahan hutan industri seluas 220.000 hek-

tar itu karena digunakan sebagai hak guna usaha untuk meningkatkan komoditas ekspor. ‘’(Prabowo bayar) 150 juta dolar AS, itu yang dia beli itu (lahan) kredit macet. Dan tujuannya untuk ekspor, jadi kita dukung karena itu untuk ekspor. Bahwa dia punya itu ya… otomatis saja. Sinar Mas punya, di Riau, di Palembang atau perusahaan lainnya,’’ kata JK. Prabowo meminta izin kepada JK, yang saat itu baru dilantik sebagai Wapres dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk membeli lahan hutan industri tersebut karena ingin berbisnis perusahaan kertas. Hal. 15 Saya Objektif

Jakarta (Bali Post) – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Moeldoko menegaskan, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, yang menyebutkan kepemilikan lahan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, dalam debat Pilpres 2019 adalah dalam konteks memberi contoh dalam reforma agraria pemerintahan. ‘’Dalam konteks reforma agraria, di antaranya ada perhutan-

an sosial dan redistribusi aset,’’ kata Moeldoko kepada media di Jakarta, Selasa (19/2) kemarin. Menurut Moeldoko, dalam reforma agraria pemerintah memberikan kepastian hukum atas lahan bagi para penggarap untuk dapat memanfaatkannya selama 35 tahun. Pemerintah memberikan Hak Guna Usaha bagi lahan berukuran kecil yang tidak produktif dan diamanahkan kepada masyarakat. ‘’Jadi

tidak ada keinginan untuk menyerang dan sebagainya. Tidak ada itu,’’ ungkap Moeldoko. Sebelumnya, dalam debat pilpres kedua pada Minggu (17/2), Jokowi menjelaskan tentang program konsesi lewat perhutanan sosial untuk masyarakat adat, ulayat dan petani agar lahan yang digunakan produktif. Hal. 15 Bagikan Sertifikat

Moeldoko Bantah Jokowi Menyerang

’’(Prabowo bayar) 150 juta dolar AS, itu yang dia beli itu (lahan) kredit macet. Dan tujuannya untuk ekspor, jadi kita dukung karena itu untuk ekspor. Bahwa dia punya itu ya… otomatis saja. Sinar Mas punya, di Riau, di Palembang atau perusahaan lainnya.’’ Jusuf Kalla Wakil Presiden

Minta Maaf, Sekda Papua Tetap Tersangka

Sri Mulyani

Setahun, 11 Subak Tak Bercocok Tanam

tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta Pemilu 2019 oleh KPU karena beberapa faktor yang memang sudah diatur dalam regulasi. Namun jika si caleg yang TMS sudah terdapat di dalam surat suara pemilu maka tidak bisa dihapus. Sehingga untuk kasus tersebut, KPU akan memerintahkan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mengumumkan caleg TMS tersebut di TPS pada hari pemungutan suara 17 April nanti. Dan bilamana si caleg TMS mendapatkan suara, maka suaranya menjadi tidak sah atau kembali ke partai pengusungnya. ‘’Di dalam regulasi (PKPU) yang kita buat, memang KPU merancang hanya akan mengumumkan caleg mantan narapidana korupsi di laman KPU saja. Sedangkan yang diumumkan di tempat pemungutan suara (TPS) itu adalah mereka yang sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat,’’ ucapnya. Hal. 15 Buka Data

Halaman 3

Jakarta (Bali Post) – Polda Metro Jaya menetapkan Sekretaris Daerah Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan petugas KPK. Meski statusnya tersangka, Hery Dosinaen tidak ditahan karena ada subjektivitas penyidik. ‘’Kemarin (18/2) sudah dilakukan pemeriksaan pada Pak Hery hingga pukul 23.00 WIB, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan karena ada subjektivitas penyidik contohnya yang bersangkutan kooperatif, kemudian sebagai pejabat publik,’’ kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (19/2) kemarin. Selain itu, lanjut Argo, yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya melayangkan surat yang berisi permohonan untuk tidak dilakukan penahanan

karena pekerjaannya sebagai Sekda Papua. ‘’Namanya penyidik tidak bisa diintervensi, bekerja sesuai aturan dan sebagai etika penyidikan punya aturan sendiri,’’ katanya. Hery, tambah Argo, dalam kasus penganiayaan anggota KPK tersebut turut berperan dalam pemukulan dan mengintimidasi korban. ‘’Memukul. Tapi dalam pemeriksaan, dia menampar,’’ ucap Argo. Minta Maaf Sebelumnya, Hery Dosinaen telah meminta maaf kepada KPK. ‘’Kami hargai permintaan maaf tersebut. Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, KPK sejak awal memiliki niat baik untuk membantu Papua dan mendukung pembangunan di Papua dengan cara sesuai dengan kewenangan KPK,’’ kata Juru Bicara KPK RI Febri Diansyah,

di Jakarta, Selasa kemarin. Ia mengatakan bahwa pencegahan ataupun penindakan jika terjadi korupsi merupakan upaya bersama KPK untuk menjaga hakhak masyarakat Papua agar lebih bisa menikmati keuangan negara dengan lebih maksimal. ‘’Karena penyimpangan-penyimpangan keuangan termasuk korupsi hanya akan menguntungkan pejabat-pejabat yang korup dan pengusaha yang bersama-sama melakukan korupsi,’’ ucap Febri. Sebelumnya, Dosinaen di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Senin (18/2), menyampaikan permohonan maaf usai menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus penganiayaan petugas KPK. Dosinaen, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, mengaku menyesali perbuatannya atas insiden

penganiayaan itu. Dia mengakui pada saat itu emosi sesaat. ‘’Kami tadi di-BAP tentang status saya sebagai tersangka. Untuk itu, secara pribadi maupun kedinasan dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua, atas emosional sesaat, refleks yang terjadi mengenai salah satu pegawai KPK di Hotel Borobudur, saya memohon maaf kepada pimpinan KPK dan segenap jajarannya,’’ katanya usai diperiksa. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa mereka akan terus bekerja sama dengan KPK terkait dengan pencegahan korupsi di sana sejak 2016. Dia berharap kerja sama tersebut tetap terjalin. ‘’Kami selama ini kerja sama didampingi KPK dalam rencana aksi pencegahan korupsi di Provinsi Papua sejak 2016. Kerja sama ini tetap terjalin agar semua pemerintahan menjadi baik

dan terarah sesuai dengan ketentuan,’’ ucapnya. Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapan Dosinaen sebagai tersangka. Kasus penganiayaan itu terungkap setelah salah satu penyelidik KPK bernama Gilang Wicaksono resmi membuat laporan ke Polda Metro Jaya, Minggu (3/2). Aksi penganiayaan itu terjadi saat dia dan penyelidik lain KPK, Indra, mengintai Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang rapat bersama Ketua DPRD Provinsi Papua, anggota DPRD Provinsi Papua, Dosinaen, dan sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2) malam. Kedua penyelidik KPK itu sedang mendapat tugas untuk menelusuri dugaan korupsi anggaran di Papua. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.