Edisi 20 Januari 2018 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 149 TAHUN KE 70

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost

sabtu kliwon,

20 januari 2018

Pengemban Pengamal Pancasila

@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

bangkitkan KUD

BALI belum membutuhkan impor beras. Pasalnya, ketersediaan beras tergolong masih cukup. Pulau Dewata bahkan bisa melakukan swasembada beras. ‘’Bali bisa swasembada beras. Berasnya cukup untuk Bali,’’ ujar Gubernur Bali Made Mangku Pastika usai melakukan penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Bali, Kamis (18/1) lalu.

Ni Putu Eka Wiryastuti

Bupati Eka Kurang Setuju Impor Beras Tabanan merupakan daerah lumbung beras. Tak heran tahun 2016 lalu, Tabanan surplus 76.991 ton beras. Tahun 2017 juga sama, surplus. Lalu apa tanggapan Bupati Tabanan terkait rencana impor beras? TABANAN memiliki luas baku tanam 21.452 hektar. Dari luasan ini tidak semuanya ditanami padi. Berdasarkan data tahun 2016, dari target tanam 46.084 hektar (dalam setahun) terealisasi 44.291 hektar (ha). Dengan realisasi itu saja Tabanan sudah surplus 76,991 ton. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2017 meski angka pastinya masih dalam perhitungan Badan Pusat Statistik. Atas kondisi tersebut, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti merasa kurang setuju jika pemerintah melakukan impor beras. Apalagi di sejumlah wilayah di Tabanan sudah panen. Bahkan tidak lama lagi akan panen raya. Untuk menyerap hasil panen petani di Tabanan, beberapa program telah diluncurkan Pemkab Tabanan. Salah satunya adalah tunjangan beras yang diberikan untuk Pegawai Negeri Sipil (PSN). Langkah lain yang sedang dirintis adalah mendorong BUMDa Tabanan dalam hal ini Perusahaan Daerah Dharma Santhika (PDDS) untuk melakukan MoU dengan 170 toko berjaringan untuk menjual produk utama PDDS, khususnya beras. ‘’Ini nanti didasari oleh peraturan bupati. Di mana syarat mutlak pendirian toko berjejaring di Tabanan, 30 persennya harus menyerap produk BUMDa di Tabnanan,’’ tegas Bupati Eka. Hal. 19 Beras Medium

Menurut Pastika, kenaikan harga beras terjadi karena faktor-faktor psikologis saja. Utamanya menyangkut masalah pasar. ‘’Saya kira ada urusan dengan pasar, mungkin karena faktor-faktor psikologis karena di mana-mana yang lain-lain naik, jadi ikut-ikutan naik. Itu sebenarnya, kalau Bali sendiri cukup,’’ tegasnya. Di sisi lain, Bali juga tengah menghadapi persoalan terkait penghentian sementara Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP). Selama ini DPM LUEP dimanfaatkan oleh pengusaha penggilingan padi yang tergabung dalam Perpadi untuk menyerap gabah petani. Anggota Komisi II DPRD Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana yang dikonfirmasi terpisah mengenai hal ini mengatakan, DPM LUEP semestinya lebih banyak dimanfaatkan oleh Koperasi Unit Desa (KUD). Bukan di saat susah seperti sekarang, baru kembali melirik KUD.

Namun pertanyaan yang timbul, apakah masih ada KUD yang eksis di zaman sekarang? ‘’Untuk Denpasar, saya pernah reses di salah satu desa di Denpasar. Mohon maaf, laporannya KUD sudah tidak aktif. Hasil pertanian seluruhnya dibeli oleh tengkulak,’’ ujar politisi PDI-P asal Puri Gerenceng, Denpasar ini. Meski demikian, lanjut Adhi Ardhana, tidak boleh ada kata menyerah untuk membangkitkan kembali KUD. Sebab, KUD-lah yang paling memungkinkan untuk mengambil peran dalam menyerap hasil pertanian khususnya gabah. Oleh karena itu, KUD perlu mendapatkan support maksimal. ‘’Utamanya dari sudut permodalan sehingga dapat melakukan kegiatan penyerapan hasil pertanian tersebut,’’ jelasnya. Hal. 19 Pendapatan Petani

LUEP Dihentikan, Perpadi Tak Yakin Bisa Maksimal Serap Gabah Petani Bali Denpasar (Bali Post) Naiknya harga beras sejak akhir 2017 akan diperparah dengan dihentikannya Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP) di Bali. Karena selama ini 80 persen gabah petani Bali diserap oleh Perusahaan Penggilingan Padi (Perpadi) Bali. Dari 142.321 hektar (ha) lahan sawah yang berproduksi tahun 2017, 569.284 ton sampai 711.605 ton diserap oleh Perpadi. Sementara harga

yang didapat petani yaitu Rp 4.000 - Rp 4.800 per kg gabah. Harga tersebut di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang hanya Rp 3.750 per kilogram gabah. Pekaseh Subak Umadesa, Batuyang, Gianyar, Pan Ilir, menuturkan harga gabah tersebut tergantung kualitas padinya. Harga paling rendah yang didapat petani yaitu Rp 4.000 per kg. Hal. 19 Pada Penebas

GABAH - Seorang nenek tengah mengayak gabah di persawahan di Sempidi, Badung, Jumat kemarin. Bali Post/eka

KPK Sita Barang Mewah Rita Widyasari

DI BANGLI

36 Tas, 19 Pasang Sepatu, 32 Arloji dan 103 Perhiasan

Hadiri Upacara Pernikahan

Puluhan Warga Keracunan

PULUHAN warga mengalami keracunan setelah menyantap nasi bungkus dalam acara pernikahan salah satu warga di Dusun Tambahan Bakas, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Bangli, Jumat (19/1) kemarin. Semalam para korban menjalani perawatan intensif di RSU Bangli. Informasi sementara hingga pukul 20.50 Wita kemarin, korban yang dirawat 42 orang. Sementara yang lainnya ada yang dibawa ke puskesmas. Berdasarkan informasi yang diperoleh, warga yang punya upacara mengundang warga masyarakat Dusun Tambahan sekitar 300 orang. Hal. 19 Nasi Bungkus

Foto Bali Post/kmb41

KERACUNAN - Korban keracunan mendapatkan perawatan di RSU Bangli, Jumat (19/1) kemarin.

Rita Widyasari

Bali Post/ade

Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita beberapa barang mewah milik Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ‘’Kami sita 36 tas dari berbagai merek seperti Channel, Prada, Bulgari, Hermes, Celine, dan lain-lain,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (19/1) kemarin. Selanjutnya, katanya, sepatu sebanyak 19 pasang dalam berbagai merek seperti Gucci, Louis Vuitton, Prada, Channel, Hermes, dan lain-lain. ‘’103 perhiasan emas dan berlian berupa kalung, gelang, cincin serta 32 jam tangan berbagai merek seperti Gucci, Tisot, Rolex, Richard Millie, Dior, dan lain-lain,’’ ungkap Febri. KPK baru saja menetapkan Rita Widyasari yang merupakan Bupati Kutai Kartanegara 2010-2015 dan 2016-2021 serta komisaris PT Media Bangun Bersama dengan Khairudin sebagai tersangka TPPU pada Selasa (16/1). Rita Widyasari bersama-sama Khairudin diduga telah menerima dari sejumlah pihak, baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai bupati periode 2010-2015 dan 2016-2021. Terhadap aset yang dikuasai, Rita Widyasari menyatakan aset yang dia kuasai berasal dari usaha tambangnya.

‘’Tadi penyidik bilang bahwa Rp 436 miliar itu angka aset saya, yang mana di dalam salah satunya itu adalah tambang saya, saya kan punya tambang,’’ kata Rita seusai menjalani pemeriksaan. ‘’Saya punya tambang, ibu saya punya tambang, kakak saya punya tambang, jadi itulah yang dinilai,’’ kata Rita. Saat dikonfirmasi terkait kepemilikan tas mewah itu, Rita mengatakan, ‘’Ya biasalah, cewek.’’ KPK kini menelusuri aset-aset dan asal perolehan aset Rita Widyasari. “Penyidik masih terus menelusuri aset-aset dan asal perolehan aset tersangka Rita Widyasari,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat kemarin. Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah memeriksa 24 saksi untuk tersangka Rita Widyasari pada Kamis (18/1). Unsur saksi terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Direktur Utama PT Sinar Kumala Naga, ibu rumah tangga, dan unsur swasta lainnya. Sebelumnya, dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan pada 11-15 Januari 2018 di Kutai Kartangera, KPK juga menyita uang dalam pecahan 100 dolar AS sejumlah 10 ribu dolar AS dan uang pecahan rupiah lainnya. Sehingga total keduanya sekurang-kurangnya setara dengan Rp 200 juta. Selain itu, juga disita dokumen dan bukti transaksi rekening koran atas pembelian sejumlah aset. (ant)

ForBALI Minta Keseriusan Bakal Calon Gubernur Tolak Reklamasi Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) minta keseriusan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali 2018 yang telah menyuarakan penolakan terhadap rencana reklamasi. Jangan sampai penolakan ini sebatas retorika politik untuk meningkatkan elektabilitas semata. Melalui surat yang telah dilayangkan kepada kedua paslon dan partai pengusungnya, ForBALI ingin menguji keseriusan itu. ForBALI berharap pemimpin Bali ke depan memiliki keseriusan menjaga kelestarian alam Bali, budaya dan manusia Bali.

Koordinator Umum ForBALI I Wayan ‘’Gendo’’ Suardana, S.H., Jumat (19/1) kemarin menyampaikan, perjuangan rakyat Bali menyelamatkan Teluk Benoa dari upaya reklamasi sudah menginjak lima tahun. Termasuk upaya meminta Presiden Jokowi agar membatalkan Perpres No. 51 Tahun 2014 yang menjadi payung hukum atas rencana tersebut. Selama ini perjuangan tersebut seolah-olah luput dari perhatian penguasa, baik eksekutif maupun legislatif. Namun selalu mengemuka dalam setiap perhelatan politik, baik dalam pilkada, pileg maupun pilpres. ForBALI mencatat, isu penolakan reklamasi Teluk Benoa selalu menjadi isu krusial dalam ajang politik elektoral seperti saat pileg dan pilpres 2014, Pilwakot Denpasar maupun Pilkada Badung 2015. Ketika itu semua kandidat menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa. Kini menjelang Pilgub Bali 2018, isu tersebut kembali menyeruak. Dalam pandangan ForBALI, isu penola-

kan reklamasi Teluk Benoa adalah keniscayaan politik. Salah satu yang menjadi alat pijak ForBALI adalah berdasarkan survei persepsi publik yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Logika publik telah menyatakan bahwa reklamasi Teluk Benoa adalah proyek yang buruk bagi Bali. ‘’Oleh karenanya dapat dinyatakan, penolakan reklamasi Teluk Benoa telah menjadi isu bersama (common issue) sebagian besar masyarakat Bali, sehingga menjadi salah satu tolok ukur bagi masyarakat saat memilih pemimpinnya. Dengan demikian, keberpihakan para kandidat pimpinan daerah atas penolakan reklamasi Teluk Benoa sangat krusial dalam peningkatan elektabilitas masing-masing kandidat,’’ ujar Gendo Suardana di Kantor Walhi Bali, kemarin. Dikatakan Gendo, pada ajang Pilgub Bali 2018 ini, kedua kandidat baik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur KBS-ACE (Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati) maupun paslon

Mantra-Kertha (I.B. Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta) dengan caranya masing-masing menyuarakan penolakan reklamasi Teluk Benoa. Di beberapa pidato politiknya, dalam berbagai acara, termasuk juga wawancara media, KBS pada pokoknya menyatakan menolak rencana investasi yang tidak sesuai dengan adat budaya Bali. Hal yang kurang lebih sama dilakukan pasangan Mantra-Kertha. Bahkan dalam deklarasi pencalonannya jelang pendaftaran ke KPUD Bali, partai pengusungnya yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bali (Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKS, PBB dan Partai Perindo) menandatangani pakta intergritas yang pada pokoknya pada poin satu menyatakan mendukung hasil kajian Unud, Bhisama PHDI dan aspirasi masyarakat yang menyatakan menolak perencanaan pembangunan reklamasi Teluk Benoa. Hal. 19 Teluk Benoa

I Wayan Gendo Suardana

Bali Post/08


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 20 Januari 2018 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu