20 HALAMAN
NOMOR 152 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (101rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
Rabu Wage, 20 januari 2016
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Ratusan Warga Eks Gafatar Dievakuasi Pontianak (Bali Post) – Ratusan warga eks anggota Ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang menetap di Kabupaten Mempawah, sejak Selasa (19/1) siang mulai dievakuasi ke Kota Pontianak, untuk selanjutnya dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Bupati Mempawah Ria Norsan saat dihubungi di Mempawah mengatakan, sesuai rapat koordinasi pihaknya sepakat untuk mengevakuasi eks Gafatar itu untuk meninggalkan Mempawah. Salah satu lokasi permukiman eks Gafatar tersebut adalah di Km 12 Moton Asam, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, sejumlah truk milik TNI berikut anggota dikerahkan guna mengevakuasi warga eks Gafatar tersebut. Hal. 19 Daerah Asal
Bali Post/ant
GAFATAR - Sejumlah warga eks Gafatar berjalan membawa tas di permukiman mereka di kawasan Monton Panjang, Dusun Pangsuma, Desa Antibar, Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Selasa (19/1) kemarin.
Ditawarkan Rp 20 Triliun
Harga Saham PT Freeport Terlalu Mahal Renovasi Meru Tumpang Sebelas di Pura Hulun Danu Batur Songan PANGEMPON Pura Hulun Danu Batur Songan, Kintamani akan melakukan renovasi total palinggih Meru Tumpang Sebelas yang ada di utamaning mandala pura setempat. Renovasi ini diharapkan rampung menjelang piodalan Panca Wali Krama yang rencananya digelar Oktober mendatang. Hal. 19 Amerta Jagat
Bali Post/ant
DIBAKAR MASSA - Lokasi permukiman warga eks Gafatar yang dibakar massa di kawasan Monton Panjang, Dusun Pangsuma, Desa Antibar, Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Selasa (19/1) kemarin. Permukiman di lahan seluas 43 hektar tersebut dibakar massa sebelum 796 warga eks Gafatar berhasil dievakuasi pemda setempat.
Jakarta (Bali Post) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menilai penawaran 10,6 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia (FI) terlalu tinggi, dan tidak menggambarkan kondisi harga riil komoditas yang dihasilkan perusahaan. “Kami tertarik untuk membeli saham Freeport, namun kami menilai yang ditawarkan terlalu tinggi,” katanya di sela-sela Paparan Kinerja BUMN 2015 dan Target 2016 di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/1) kemarin. PT FI pekan lalu mengumumkan harga yang ditawarkan atas 10,6 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut senilai 1,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 20 triliun. Menurut Rini, pihaknya sedang meminta dua BUMN sekuritas, yaitu PT Danareksa (Persero) dan PT Mandiri Sekuritas (Persero) untuk melakukan evaluasi terhadap penawaran yang disampaikan PT FI. “Kami juga mengevaluasi sendiri
dengan meminta masukan, berapa sebetulnya nilai dari Freeport tersebut,” ujarnya. Evaluasi tersebut untuk mengetahui dasar penilaian dari Freeport tersebut, apakah menggunakan nilai kekinian (present value), nilai aset pembukuan (book value asset), atau dihitung berdasarkan harga cadangan tembaga (cooper) dan emasnya. “Kami belum tahu. Kalau menghitung cadangan cop-
per, tentu harganya saat ini sedang turun jauh atau sangat rendah. Jadi, harga yang ditawarkan terlalu mahal,” ujarnya. Menurut Rini, BUMN sesungguhnya tertarik untuk membeli karena sebagai entitas perusahaan milik negara BUMN harus menekankan bagaimana memiliki tambang-tambang besar. Hal. 19 Milik Bangsa
Rini Soemarno Menteri BUMN
UU Antiterorisme Harus Lebih Tegas
Jakarta (Bali Post) – Pimpinan lembaga negara sepaham dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan revisi Undangundang (UU) Pencegahan dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan, Selasa (19/1) kemarin menegaskan, hampir semua pimpinan lembaga negara menilai revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme dan UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme perlu dilakukan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyatakan re-
visi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sangat penting karena undang-undang yang ada saat ini memiliki kelemahan. “Undang-undang yang ada saat ini tidak bisa menjangkau orang-orang yang sedang mempersiapkan aksi teror. Mereka belum bisa dipidanakan,” kata Badrodin Haiti seusai mengunjungi korban aksi teror Sarinah di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Selasa kemarin. Badrodin mengatakan, perlu undang-undang yang lebih tegas dan kuat untuk menanggulangi tindak pidana terorisme. Dengan begitu, bila ada
seseorang yang mengikuti pelatihan militer atau menyatakan berbaiat dengan kelompok radikal tertentu, sudah bisa diantisipasi. Menurut Badrodin, aksi teror di Sarinah dan wacana revisi Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus menjadi momentum untuk menyadarkan masyarakat bahwa ancaman terorisme bukan hanya isapan jempol, tetapi sudah merupakan ancaman yang nyata. “Kalau polisi memerangi paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), bukan agama yang dipeluk yang diperangi, tetapi potensi teror dan kekerasannya,” tuturnya. (kmb4/ant)
’’Undang-undang yang ada saat ini tidak bisa menjangkau orangorang yang sedang mempersiapkan aksi teror. Mereka belum bisa dipidanakan.’’ Badrodin Haiti Kapolri
Tiga Kesalahan RJ Lino
Dipanggil Lagi, Setya Novanto Pastikan Tak Hadir
MERU - Palinggih Meru Tumpang Sebelas linggih Ida Batari Dewi Danu di utamaning mandala Pura Hulun Danu Batur Songan.
’’Kami tertarik untuk membeli saham Freeport, namun kami menilai yang ditawarkan terlalu tinggi.’’
Jakarta (Bali Post) – Untuk kedua kalinya, penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung berencana memanggil mantan Ketua DPR Setya Novanto, Rabu (20/1) hari ini. Ia akan dimintai keterangan dalam kasus dugaan permufakatan jahat pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta 20 persen saham PT Freeport Indonesia. Atas rencana pemanggilan tersebut, melalui tim penasihat hukumnya, Setya menegaskan tidak akan menghadiri penggilan tersebut. ‘’Kayaknya belum (hadir), gak hadir, ini kan proses penyelidikan, penyelidikan kan belum ada kewajiban warga negara untuk hadir dalam proses penyelidikan itu. Sehingga beliau belum akan datang. Rencananya seperti itu,’’ kata tim kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail, Selasa (19/1) kemarin. Selain menilai masih dalam proses penyelidikan, tidak hadirnya Setya, menurut Maqdir, karena tuduhan permufakatan jahat yang disematkan pihak Kejaksaan Agung pada kliennya tidak berdasar dan terkesan politis. Hal. 19 Permufakatan Jahat RAPAT KERJA - Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR-RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sealasa (19/1) kemarin.
Bali Post/ant
Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan bukti permulaan penetapan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino sebagai tersangka dalam sidang lanjutan praperadilan yang dipimpin hakim tunggal Udjianti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/1) kemarin. Hal tersebut disampaikan Biro Hukum KPK yang dipimpin Kabiro KPK Setiadi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010. Pertama, RJ Lino memerintahkan mengubah spesifikasi QCC yang dibutuhkan dari single lift ke twin lift. RJ Lino selaku Direktur Utama yang sejak awal mengundang HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co.Ltd.) dengan memerintahkan dan mengondisikan penunjukan langsung HDHM melalui instruksi/disposisi pemohon. Hal. 19 Penunjukan Langsung
Membangun Ekonomi Bali Melalui LPD 1
LPD Harus Segera Dipayungi Hukum Adat Terbitnya UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memancing perdebatan terkait pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Ada yang khawatir LPD menjadi objek periksa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga struktur pengelolaan LPD harus diubah. Di lain pihak ada yang tetap berpegang pada spirit bahwa LPD adalah milik adat, sehingga keberadaannya cukup diatur dengan awig-awig atau pararem adat.
SILANG pendapat penyikapan terhadap pengelolaan LPD ini pun diakui oleh Bendesa Pakraman Panjer Prof. Dr. I Nyoman Budiana, Selasa (19/1) kemarin. Ia mengatakan beda persepsi terkait terbitnya UU No. 1/2013 ini harus segera diurai. ‘’Sepanjang semua elemen masyarakat termasuk lembaga-lembaga yang terkait dengan pengelolaan LPD tidak duduk bersama, beda persepsi ini sulit dicairkan,’’ ujarnya. Untuk itu harus ada ruang dialog yang terbuka untuk menjadikan LPD benar-benar milik otoritas adat. Guru Besar Undiknas University ini mengatakan saat ini pengelolaan LPD memang sedang menjadi prioritas strategis yang harus diselesaikan. Pengaturan LPD pascaterbitnya UU No. 1/2013 harus tetap berbasis adat. LPD tak harus melebur diri
atau berubah wujud menjadi lembaga perbankan. ‘’Kami lebih condong agar LPD dikelola adat dengan payung hukum adat dalam hal ini awig-awig. Untuk itulah kami di Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) mendesak dilakukan revisi terhadap Perda No. 4 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2013 tentang Operasional Lembaga Perkreditan Desa. Kami tegaskan, kami ingin LPD itu tetap menjadi otoritas adat sehingga yang mendesak dilakukan adalah pengaturan LPD dengan hukum adat. Kewenangan ini sudah menjadi pengecualian dalam UU No. 1/2013 sehingga LPD bukanlah objek periksa OJK,’’ tegasnya. Ia mengakui LPD sebagai lembaga keuangan berbasis adat bisa menjadi penggerak utama perekonomian Bali jika dikelola profesional. Namun, bukan be-
rarti untuk menjadi lembaga profesional, LPD harus dilebur menjadi perusahaan. LPD harus tetap menjadi otoritas adat dengan pendekatan hukum adat. Menyikapi hal ini, DPRD Bali mengaku akan melakukan revisi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang LPD. Revisi bahkan akan menjadi prioritas DPRD Bali tahun ini. Pasalnya, posisi LPD sedikit terancam dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013. Ada kekhawatiran LPD nantinya harus tunduk dengan undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) itu. Dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 2013, ada komponen masyarakat yang khawatir, jangan-jangan LPD itu bisa diaudit oleh OJK. Hal. 19 Perda Inisiatif