terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
12 HALAMAN
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 124 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
kamis pon, 19 DESEMBER 2019
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pelaku Begal Anggota Ormas
Tunggakan BPJS Capai Rp 10,7 M
Proteksi Petani Garam Kusamba
Polresta Denpasar ungkap kasus begal yang melibatkan tersangka I Made Deni Dwi Pranata alias Fery dan M. Arif Saputra. Salah satunya merupakan anggota ormas dan residivis sejumlah kasus.
Tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Gianyar terbilang cukup besar. Berdasarkan data BPJS, dari 500.154 penduduk Gianyar, ada 10 ribu lebih peserta tidak taat bayar iuran. Jumlah itu jika ditotal mencapai Rp10,7 miliar GIANYAR | HAL. 6
Klungkung menyiapkan langkah serius dalam memproteksi petani garam Kusamba. Klungkung telah mendatangkan Bekraf untuk melakukan penelitian. Hasilnya menjadi dokumen permohonan urus izin.
DENPASAR | HAL. 2
KLUNGKUNG | HAL. 7
Bertemu Puan Maharani, Gubernur Koster Mohon Dukungan RUU Provinsi Bali
PUAN MAHARANI - Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan plaket kepada Ketua DPR-RI Puan Maharani saat diterima di Gedung Utama Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (18/12) pagi.
Calon Dewas KPK
Harian Bisnis Bali
www.bisnisbali.com
Harian DENPOST Khawatir Serangan ”Tabuan Sirah” Merebaknya serangan tabuan sirah atau vespa affinis di beberapa daerah di Jawa, juga mengkhawatirkan warga Banjar Pangkung, Desa Delod Peken, Tabanan. www.denpostnews.com
mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman dalam pembangunan daerah Bali. ‘’Saya ingin memproteksi Bali, salah satunya melalui RUU Provinsi Bali. Dari RUU ini, Bali bisa membangun dengan karakter alam, manusia dan bu-
daya lokalnya. Untuk itu, saya mohon dukungan DPR-RI agar RUU ini bisa masuk Prolegnas 2020. Meskipun saat ini RUU Provinsi Bali berada di nomor urut 162 dalam Daftar Tunggu Prolegnas, tapi saya ingin agar RUU ini bisa segera disetujui,’’ harap Gubernur Koster. Ditambahkan Gubernur Koster, saat ini berbagai kebijakan telah diambil dalam rangka menjaga alam dan budaya Bali. Di antaranya kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, sedotan dan styrofoam yang tertuang dalam Pergub Nomor 97 Tahun 2018. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Selain itu terkait dengan pelestarian budaya, telah dibuat kebijakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Bali merupakan daerah yang lain daripada daerah lainnya di Indonesia. Bali terkenal akan budayanya, sehingga hal ini menjadi perhatian. Karena Bali ini tidak memiliki tambang, batu bara serta yang lainnya. Bali ini hanya mengandalkan alam dan budaya. Hal. 11 Gumi Bali
Penggunaan ABT Tak Terkontrol
Denpasar (Bali Post) Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) di Bali, terutama di Badung dan Denpasar, nyaris tak terkendali. Hingga kini belum ada solusi yang tegas dan pasti untuk melakukan kontrol. Aturan yang bertujuan membatasi eksplorasi ABT seolah-olah hanya menjadi macan kertas. Sementara itu, dampak jangka panjang tak terkendalinya pengambilan ABT adalah krisis air yang semakin parah.
P
enelitian Yayasan IDEP Selaras Alam bersama dengan Politeknik Negeri Bali (PNB) yang dirilis awal tahun 2019 lalu menyebutkan telah terjadi intrusi air laut. Salah satunya akibat masifnya pengambilan ABT. Ada lima kabupaten mengalami intrusi yakni Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng dan Karangasem. Sejumlah penelitian menyatakan tiga dampak besar dari pengambilan ABT yang tak terkendali yakni penurunan muka tanah, intrusi air laut dan pencemaran air. Salah satu penggerak Yayasan IDEP, Komang Arya Ganaris, membenarkan soal pengambilan ABT yang tidak terkontrol sudah sangat mengkhawatirkan sehingga memicu krisis air di Bali. ‘’Ya, selain pengaruh perubahan iklim, pengambilan ABT yang tidak terkontrol sudah sangat mengkhawatirkan. Terlebih lagi di Bali yang bergantung dari sektor pariwisata, industri yang dikenal boros penggunaan air,’’ kata pria yang akrab dipanggil Bobby ini. Ironisnya, lanjut Bobby, pengawasan pemerintah terhadap penggunaan ABT melalui berbagai aturan masih sebatas macan kertas. Justru yang dijadikan target adalah pemasukan pajak. ‘’Target besarnya pemasukan pajak, tapi
dibungkus dengan aturan. Jadi bukan untuk melakukan kontrol dan pengawasan,’’ kata Bobby. Sementara itu, ., peneliti di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Unud, menyatakan hingga saat ini pengambilan ABT di Bali masih wajar. ‘’Hanya dua daerah yang mungkin sudah berlebihan yakni Badung dan Denpasar,’’ kata Suyarto. Maraknya pengambilan ABT karena secara biaya lebih murah dibandingkan berlangganan PDAM. Namun terkait dampak, Suyarto sepakat bahwa pengambilan ABT akan mengakibatkan penurunan muka air tanah. Ketika kemarau, air tanah akan mengalami penurunan yang sangat dalam. Ditanya mengenai komitmen pemerintah dalam pengawasan dan kontrol pengambilan ABT, Suyarto menilai sudah cukup memadai. Yang menjadi persoalan adalah dana pengawasan memang sangat minim. ‘’Ini menjadi masalah umum di Indonesia. Pengawasan lemah karena soal minimnya dana,’’ katanya. (ata)
KEDALAMAN DANAU DI BALI
DANAU BUYAN
DANAU TAMBLINGAN
87 M
90 M
LUAS DANAU DI BALI
35 M
( PENYUSUTAN 2,5 M)
DANAU BATUR
58 M
( PENYUSUTAN 1-1,5 M)
379 Ha
LUAS DANAU
DANAU BATUR DANAU BUYAN DANAU TAMBLINGAN DANAU BERATAN
360 Ha
110
Ha
1.607,50 Ha jembrana tabanan badung : 14 sungai gianyar
SUNGAI klungkung
DANAU BERATAN
: : : :
40 sungai 26 sungai 21 sungai 11 sungai
bangli karangasem buleleng denpasar
: : : :
40 sungai 54 sungai 56 sungai 11 sungai
NERACA AIR
Ketersediaan
Air Permukaan 6.545,96 juta M3/tahun Air Bawah Tanah 285,15 juta m3/tahun
Total
6.831,11 juta m3/tahun
Kebutuhan 7.558,79 juta M3/tahun
Defisit 727,68 juta M3/tahun
Penggunaan ABT di Bali Pariwisata10 – 150 m3/hari/sumur Industri Air Minum dalam Kemasan10- 150 m3/hari/sumur Rumah Tangga 2 – 5 M3/hari/sumur
Dampak Eksploitasi ABT Penurunan Permukaan Tanah Intrusi Air Laut Pencemaran
Waspadai Fintech Tak Masuk Akal Korban investasi ilegal seperti financial technology (fintech) terus saja terjadi. Hal ini akibat masih banyak masyarakat yang tergiur dengan imingiming keuntungan yang tak masuk akal. Apa yang harus dilakukan?
Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini, materi dalam undang-undang tersebut sudah kurang sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta kurang mampu
DI BALI
Jokowi Sebut Nama Artidjo dan Albertine Ho Balikpapan (Bali Post) – Presiden Joko Widodo menyebutkan sejumlah nama yang diusulkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK mulai dari Taufiequerachman Ruki hingga hakim Albertina Ho. ‘’Dewan Pengawas KPK ya… namanama sudah masuk tapi belum difinalkan karena kan hanya lima, ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana,’’ kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12) kemarin. Lima orang anggota Dewas KPK rencananya akan dilantik bersama dengan lima orang Komisioner KPK 2019-2023 pada 20 Desember 2019. ‘’Ada hakim Albertine Ho, itu tapi belum diputuskan lho ya, Pak Artidjo, saya ingat tapi lupa, dan belum diputuskan,’’ tambah Presiden sambil menambahkan, nama Ketua KPK jilid I Taufiequerachman Ruki juga diusulkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas. Presiden memastikan bahwa orang-orang yang terpilih sebagai Dewan Pengawas adalah orang-orang yang baik. ‘’Saya kira itu namanya ya… nanti ditunggu sehari saja kok, yang jelas nama-namanya nama yang baiklah, saya memastikan nama yang baik,’’ tegas Presiden. Mengenai calon dari jaksa dan ekonom, Presiden belum mau menyebutkan nama-nama mereka. ‘’Jaksa siapa ya, ada jaksa yang tidak aktif lagi (pensiun) kelihatannya, kalau ekonom masuk biar seimbang, (anggota dewan pengawas) pasti baikbaiklah,’’ tambah Presiden. Albertina Ho dikenal sebagai ketua majelis hakim yang menyidangkan kasus suap pegawai pajak Gayus Tambunan. Sedangkan Artidjo Alkostar adalah mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung. Ia mendapat banyak sorotan atas keputusan memperberat vonis terdakwa kasus korupsi. Artidjo sudah pensiun pada Maret 2018. (ant)
GUBERNUR Bali Wayan Koster terus berusaha agar Rancangan Undang-undang (RUU) Provinsi Bali yang merupakan Revisi Undang-undang (UU) Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB, NTT ini bisa dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. Setelah sebelumnya berhasil mengantongi dukungan tertulis dari Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan Ketua DPD-RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, kemudian saat bertemu Ketua DPR-RI Puan Maharani digunakan Gubernur Koster untuk memohon dukungan dari DPRRI. Hal tersebut terungkap saat Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Ketua DPR-RI Puan Maharani beserta rombongan di Gedung Utama Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (18/12) pagi. Dikatakan Gubernur Koster, saat ini Provinsi Bali dibentuk dengan Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Menurut Gubernur asal
Pencegahan dampak Eksploitasi ABT Perusahaan pengguna ABT wajib buat Sumur Imbuhan Pelarangan Eksplorasi ABT di daerah terintrusi air laut Kenaikan Tarif Pajak ABT Optimalisasi penggunaan air permukaan Membentuk Otorita Pengelola Air Tanah
PEMBERIAN izin penggunaan air bawah tanah (ABT) dilakukan secara selektif. Setiap tiga tahun akan dilakukan evaluasi. Pemegang izin yang tidak melaksanakan upaya konservasi, tidak diperpanjang. Pemerintah kabupaten/kota di Bali didorong menyusun regulasi, terutama dalam soal penetapan tarif pajak ABT. Hingga sekarang, secara keseluruhan tercatat 2.795 izin air tanah yang sudah diterbitkan.
Mayoritas merupakan perpanjangan izin atas sumur bor eksisting. ‘’Kita membantu menertibkan secara administrasi. Mayoritas atau lebih dari 90 persen adalah eksisting, yang baru membuat izin hanya belasan (14 izin pengeboran),’’ ujar Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, Rabu (18/12) kemarin.
Pihaknya kini mendorong pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan terpadu. Utamanya agar para pemilik izin melaksanakan upaya konservasi air tanah sesuai rekomendasi yang dikeluarkan. Baik dengan
membuat biopori maupun penanaman pohon. ‘’Tim sudah menyiapkan untuk melakukan monev, apakah sudah dilakukan upaya konservasi,’’ jelasnya. Sementara itu di Denpasar,
Pemkot didorong untuk membuat regulasi terkait tarif ABT. Hal ini disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Denpasar Putu Metta Dewinta Wandy, S.H. dalam sidang paripurna, belum lama ini. Fraksi ini mengaku prihatin dengan banyaknya penggunaan ABT oleh pihak pengusaha, mulai dari air kemasan, hotel, serta usaha besar lainnya. Kondisi ini terkesan tidak terkontrol, sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap lingkungan. (kmb32/kmb12)