20 HALAMAN
NOMOR 61 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (152 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
Rabu paing, 19 oktober 2016
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Terindikasi Jadi Alat Kampanye
Pesan Pukul 10.00 Minta agar Tiba Pukul 13.00 Wita
’’Kado Beras” Mulai Beredar di Buleleng SEPULUH ton beras Bulog yang belum dilengkapi dokumen di Desa Banyupoh Kecamatan Gerokgak dikhawatirkan akan menjadi alat kampanye menjelang Pilkada Buleleng Februari 2017. Atas kondisi ini, sejumlah pihak meminta agar peredaran beras Bulog yang meresahkan itu diselidiki oleh aparat kepolisian. Hal ini penting untuk mencegah jangan sampai terjadi kecurangan dalam tahapan pilkada yang saat ini memasuki proses rekapitulasi dukungan perbaikan bakal calon perseorangan di tingkat PPK atau di kecamatan. Informasi yang dikumpulkan di lapangan Selasa (18/10) kemarin, menyebutkan, selain di Desa Banyupoh, beras yang sudah ditemukan beredar ke tengah masyarakat di Desa Bungkulan Keca-
@balipostcom (4.485 Follower) http://twitter.com/balipostcom
matan Sawan. Demikian pula beras beredar di Kelurahan Paket Agung Kecamatan Buleleng, dan Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada. Beras ini ditemukan beredar memakai kemasan kantong plastik. Beras ini ditemukan beredar sejak Senin (17/10) dan Selasa (18/10) kemarin. Tim advokasi pasangan calon petahana Putu Agus Suradnyana dan dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. (PAS-Sutjidra), Doni Riana, S.H., bersama rekan-rekannya mulai melakukan investigasi untuk memastikan peredaran ‘’kado beras’’ di sejumlah tempat di Buleleng. Dia mengatakan, peredaran beras Bulog itu terindikasi untuk menggalang dukungan untuk pihak tertentu. Hal. 19 Kelompok Tertentu
Bali Post/dwa
MENUMPUK - Beras Bulog yang dibeli Golkar yang rencananya dibagikan untuk masyarakat berkaitan HUT Golkar, masih menumpuk di rumah warga.
ADA kesan mendadak dalam proses pemesanan dan pengiriman beras Bulog ke Buleleng yang kini banyak disorot. Bayangkan pembeli baru melakukan pemesanan pada hari Sabtu pukul 10.00 wita dan meminta agar beras sudah tiba di Buleleng pada hari itu pula yakni pukul 13.00 wita. Kabid Pengadaan dan OPP Divisi Regional (Divre) Bulog Bali, Hardiman, menjelaskan, kiriman 10 ton beras ke Buleleng merupakan beras komersial. Beras Bulog komersial bisa dibeli perorangan maupun korporasi dalam jumlah berapa pun selama masih ada stok. Tentunya sebelum itu, pihak pembeli harus melakukan pemesanan dan memenuhi kelengkapan administrasi. Hal. 19 Beras Komersial
Polisi Terlibat 235 Kasus Pungli
Satuan Lalu Lintas Urutan Pertama
Jakarta (Bali Post) –
Muhadjir Effendy
Bali Post/ant
UN akan Dikaji Ulang Jakarta (Bali Post) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini sedang melakukan pengkajian pelaksanaan Ujian Nasional (UN). “Untuk UN, kami melakukan kajian internal. Kami akan lihat manfaatnya, karena terbatasnya anggaran. Apalagi tahun depan, banyak program prioritas lainnya,” ujar Mendikbud saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa malam kemarin. Pelaksanaan UN dikaji ulang karena saat ini UN tak lagi menjadi penentu kelulusan. Pada 2016, besarnya anggaran untuk mengadakan dan mendistribusikan naskah UN 2016 ini mencapai Rp 94 miliar. Selain juga diselenggarakan UN Perbaikan bagi anak yang ingin memperbaiki nilai UN. Hal. 19 Pengurangan Anggaran
Tak Etis, Anggota DPR Laporkan Ketua DPR
Jakarta (Bali Post) Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng menilai tidak etis anggota Komisi DPR melaporkan Ketua DPR Ade Komaruddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kalaupun ada laporan, menurut Mekeng, seharusnya bukan dari anggota dewan sendiri. “Itu enggak etis, enggak ada dasarnya laporan itu. Melaporkan sesama anggota dewan tidak ada dalam aturan. Kalau pekerjaannya adumengadu, nanti tiap anggota saling mengadu, lalu kerja MKD hanya itu,” kata Melchias Markus Mekeng di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/10) kemarin. Ade Komarudin dilaporkan ke MKD karena diduga memberikan izin kepada Komisi XI DPR untuk mengadakan rapat dengan beberapa perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang memperoleh kucuran dana Penyertaan Modal negara (PMN). Hal. 19 Bahas Anggaran
DIPERIKSA KPK
Mabes Polri merilis data bahwa ada 235 kasus pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum polisi dalam kurun waktu tiga bulan yakni 17 Juli hingga 17 Oktober 2016. “Itu ada di seluruh Indonesia,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol. Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jakarta, Selasa kemarin. Ia merinci, dari data tersebut Satuan Lalu Lintas menempati urutan pertama kasus punglinya yakni 160 kasus, disusul Reserse Kriminal 26 kasus, Baharkam 39 kasus, dan fungsi Intel 10 kasus. Sementara dari ranking Polda, Polda Metro Jaya berada di urutan pertama dengan 33 kasus, lalu Polda Jabar dan Polda Sumut di urutan kedua dan ketiga dengan masing-masing 19 kasus.
Selanjutnya, Polda Jateng 14 kasus dan Polda Lampung 13 kasus. Sementara jumlah oknum polisi yang terlibat, pihaknya belum mengetahui secara detail. Martinus mengatakan, atas temuan ini, Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) di masing-masing Polda memeriksa para oknum polisi yang terlibat dan memberikan sanksi kode etik atau sanksi disiplin maupun
sanksi pidana. “Dari 235 kasus ini, semuanya tertangkap tangan (OTT). Kami identifikasi, pelanggaran disiplin ada 140 kasus, pelanggaran kode etik 83 kasus, pelanggaran ketentuan pidana 12 kasus,” katanya. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, pengusutan pungutan liar lebih baik ditangani polisi. Hal. 19 Penegak Hukum
Wali Kota Madiun Tersangka
Kepala Dinas PU Diperiksa KPK Madiun (Bali Post) – Tim penyidik KPK memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Madiun, Agus Siswanta, terkait kasus dugaan korupsi dan gratifikasi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) senilai Rp 76,5 miliar yang melibatkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Selasa kemarin. “Saat saya tiba di kantor PU setelah rapat di Balai Kota sekitar jam 11 siang, tim KPK sudah ada. Saya langsung diperiksa saat itu hingga sekitar jam setengah empat sore tadi,” ujar Agus kepada wartawan. Menurut dia, ada sekitar 12 orang dari tim KPK yang bertanya kepadanya secara bergantian. Pertanyaan yang dilontarkan tim KPK kepadanya semuanya seputar pembangunan Pasar Besar Madiun. Ia mengaku tidak tahu banyak karena pada saat proyek tersebut berlangsung, pihaknya belum menjabat sebagai Kepala Dinas PU dan masih bertugas di Beppeda. “Saya hanya menjawab sepengetahuan saya saja. Seperti saat ditanya terkait dokumen ini atau itu, saya malah banyak tidak tahu,” tuturnya. Selain memeriksa Ketua Dinas PU, tim KPK juga memeriksa Kepala SubBagian Umum Dinas PU, Bendahara Dinas PU, serta empat kepala bidang yang ada di Dinas PU Kota Madiun. KPK juga menyita sejumlah berkas dan dokumen yang berhubungan dengan pembangunan Pasar Besar Madiun selama tahun 2009 hingga 2012. Hal. 19 Tiga Kardus Bambang Irianto
Martinus Sitompul
Bali Post/ant
20 Kepala Daerah Berekening Gendut
PPATK Lapor ke KPK dan Kejaksaan Jakarta (Bali Post) Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengungkapkan penetapan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hasil tindak lanjut dari laporan yang pernah diberikan lembaganya. Yusuf menjelaskan dari 20 kepala daerah yang pernah dilaporkan karena dicurigai memiliki rekening gendut, Wali Kota Madiun merupakan satu di antaranya. “Iya (salah satunya Wali Kota Madiun). Kami pernah berikan data beberapa kepala daerah kepada KPK dan Kejaksaan,” kata Muhammad Yusuf di selasela rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR, Ja-
karta, Selasa (18/10) kemarin. Wali Kota Madiun Bambang Irianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009-2012 senilai Rp 76,5 miliar. Bambang diduga turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaaan dalam proyek pembangunan tersebut. Sebelumnya, saat RDP dengan Komisi III DPR pada Rabu (14/9) lalu, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso pernah mengatakan bahwa lembaganya telah melaporkan sekitar 20 rekening gendut kepala daerah kepada aparat penegak hukum pada tahun 2015. Sebanyak 20 laporan rekening gendut kepala daerah yang dilaporkan mulai dari level bupati dan wali kota di tingkat kabupaten/kota maupun gubernur di tingkat provinsi. Menurut Bambang, dari jumlah 20 rekening gendut kepala daerah itu sekitar 10 diberikan kepada Kejaksaan Agung dan 10 lagi diberikan kepada KPK. Menurut dia, sudah ada beberapa laporan yang ditindaklanjuti penyelidikannya. “Yang terakhir jalan ada dua,” kata Agus Santoso. Hal. 19 Proses Hukum
RUU Pemberantasan Terorisme
DPR Dorong Kewenangan Penindakan oleh TNI Bali Post/ade
Artis senior yang juga anggota DPD RI Emilia Contessa memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/10) kemarin. Emilia Contessa diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari terkait kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan.
Jakarta (Bali Post) Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Terorisme DPR RI, Akbar Faisal, menilai TNI tetap dibutuhkan dalam menindak aksi terorisme yang masuk dalam kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime). Oleh karena itu, RUU Pemberantasan Teorisme harus mengakomodasi pemberian kewenangan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melakukan penindakan selain kepolisian. Politisi dari Partai NasDem ini menilai dibanding Polri, sebenarnya TNI memiliki kemampuan dan alat pertahanan lebih canggih baik di wilayah laut, darat, dan udara, dan di dalam maupun di luar negeri. “Jadi, TNI sangat siap dalam pem-
berantasan terorisme. Kita hanya lemah dalam hal koordinasi,” kata Akbar Faisal dalam forum legislasi ‘‘RUU Terorisme dan Keterlibatan TNI’’ di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (18/10) kemarin. Hal senada disampaikan Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’ie. Ia mengatakan canggihnya perkembangan dunia di bidang persenjataan, maka diperlukan keterlibatan TNI untuk menumpas kejahatan terorisme yang tidak bisa ditangani oleh pihak kepolisian. “Bisa juga akibat pemahaman agama yang salah, maka melibatkan berbagai pihak berkepentingan termasuk TNI. Jadi, TNI dan Polri harus sinergi seperti dalam menangani teroris di Poso, Su-
lawesi Tengah,” kata Politisi dari Partai Gerindra ini. Diperlukan pula dewan pengawas agar dalam menjalankan tugasnya sesuai standar operasional (SOP), termasuk dalam penanganan korban. Sesuai dengan UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka semua menjadi tanggung jawab negara. “Jadi, UU ini jangan sampai kehilangan momentum dan mampu menjawab berbagai persoalan ke depan,” kata Syafi’ie. Sementara itu, Analisis Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie, berpendapat kondisi bangsa saat ini justru mengharuskan TNI bergerak. Berbicara pemberantasan teororisme itu tidak lepas dengan output dan outcome-nya.
“Resolusi PBB itu tidak hanya pidana, karena kejahatan terorisme tidak saja pidana, melainkan kejahatan masif yang bedampak kepada hancurnya ekonomi, sosial politik dan lain-lain, “ kata staf pengajar dari Universitas Indonesia (UI) ini. Anggota Pansus RUU Pemberantasan Terorisme lainnya Nasir Jamil mengatakan pada prinsipnya negara harus melindungi warganya dari ancaman terorisme, tapi harus menghindari dikte dunia internasional. Negara juga harus menjamin keadilan, kenyamanan, kesejahteraan dan kemakmuran kolektif, serta tidak menjadikan Islam atau umat Islam saja sebagai subjek terorisme. (kmb4)