terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
16 HALAMAN
NOMOR 34 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Wisatawan Polandia Pelaku Skimming
Enam Anak Sapi Mati Misterius
Lagi, Wisman Tewas di Nusa Penida
Wisatawan asal Polandia ditangkap di Karangasem, Rabu (18/9) kemarin. Pasalnya, kedua wisman ini terlibat kasus skimming. Selanjutnya, mereka dibawa ke Ditreskrimsus Polda Bali.
Beberapa hari terkahir, warga Desa Taro dan Desa Sebatu dikejutkan dengan ditemukannya enam ekor anak sapi yang mendadak mati dengan luka di bagian perut. Seluruh anak sapi itu mati dengan kondisi jeroan hilang, sementara bagian tubuh luar lainnya masih utuh. GIANYAR | HAL. 9
Objek wisata di Nusa Penida kembali memakan korban. Setelah Devil Tear Lembongan, yang baru saja menelan korban dua wisman, kini giliran di objek wisata Pantai Diamond, Banjar Pelilit, Desa Pejukutan. Seorang wisman Shahfulnizam Bin Jamaludin (40) tewas dihantam ombak besar.
KLUNGKUNG | HAL. 12
’’JANGKEP’’ SUDAH KEBIJAKAN PENGUATAN DESA ADAT DI BALI
AKHIRNYA perjuangan Bali agar desa adat mendapat pengakuan secara hukum berhasil dituntaskan. Menteri Dalam Negeri telah menyetujui Perda No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Demikian pula dengan sejumlah perangkat hukum lainnya yang terkait telah diundangkan mulai tanggal 17 September 2019. Gubernur Bali Wayan Koster, Rabu (18/9) kemarin menyebutkan bahwa kebijakan tentang desa adat di Bali sudah jangkep (lengkap). Pertama, terbitnya Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang secara resmi diberlakukan tanggal 4 Juni 2019. Kedua, Peraturan Gubernur Bali No. 34 Tahun
Menpora Imam Nahrawi Tersangka Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (18/9) kemarin, resmi menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum, sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap dana hibah dari pemerintah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Terkait penetapan tersangka, KPK akan segera memanggil Nahrawi. ‘’Segera, tanggalnya berapa penyidik yang memanggil,’’ kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9) kemarin. Imam diduga menerima suap dengan total Rp 26,5 miliar. ‘’Uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan IMR selaku Menpora,’’ ungkap Alexander. Ia menyatakan bahwa uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak lain yang terkait. Adapun rinciannya, lanjut Alexander, dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui Miftahul diduga telah menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar. ‘’Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, IMR selaku Menpora diduga juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar,’’ kata Alexander. Imam dan Miftahul disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ant)
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali, yang diundangkan tanggal 17 September 2019. Ketiga, dibentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah diundangkan tanggal 17 September 2019. Selain telah diundangkannya perangkat hukum tersebut, pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, menurut Koster, akan dimulai pada tahun 2020. Kembali dijelaskan bahwa penguatan desa adat di Bali dalam Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mencakup beberapa poin. Di antaranya pengakuan dan penghormatan atas kedudukan dan peran desa adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adat yang berkedudukan di wilayah Provinsi Bali kini berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali. Perda juga menjadikan desa adat sebagai
pelembagaan dalam pelaksanaan tatanan kehidupan masyarakat Bali sesuai dengan kearifan lokal Sad Kerthi. Di dalamnya pengaturan yang jelas mengenai kategori krama beserta swadharma (kewajiban) dan swadikara (hak) masing-masing terdiri atas krama desa adat, krama tamiu, dan tamiu. Hal krusial yang diatur terkait pula perubahan status hak dan fungsi atas tanah desa adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui paruman desa adat/banjar adat bersangkutan. Selain itu, penegasan dan perluasan tugas serta wewenang desa adat termasuk kewenangan lokal berskala desa adat yang meliputi penyelenggaraan parahyangan, pawongan dan palemahan. Banyak lagi tata aturan yang dimuat dengan tujuan memberi kejelasan atas tugas, wewenang dan termasuk anggaran pendapatan dan belanja desa adat. Pengaturan tata hubungan dan kerja sama desa adat juga kini dimungkinkan. Sementara Peraturan Gubernur Bali No. 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali mengatur antara lain: (a) Pendapatan Desa Adat bersumber dari: pendapatan asli desa adat; hasil pengelolaan padruwen desa adat; alokasi APBD Provinsi;
bantuan pemerintah kabupaten/kota; bantuan pemerintah pusat; hibah dan sumbangan (dana punia) pihak ketiga yang tidak mengikat; dan pendapatan lain-lain desa adat yang sah. (b) Dana alokasi APBD Provinsi, bantuan pemerintah kabupaten/kota, dan bantuan pemerintah pusat, ditransfer langsung ke rekening desa adat; tidak lagi melalui BKK (Bantuan Keuangan Khusus) ke desa dinas. (c) Dengan pergub ini penggunaan keuangan desa adat menjadi lebih terencana, terarah, dan akuntabel, sehingga prajuru desa adat dapat melaksanakan tugasnya dengan aman, nyaman, dan tidak dihantui ketakutan masalah hukum. (d) Dana desa adat yang bersumber dari APBD Provinsi dapat digunakan untuk membiayai operasional, menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa adat, dan meningkatkan pelayanan krama desa adat. Dengan dibentuknya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 7 Tahun 2019, maka untuk pertama kali sepanjang sejarah Pemerintah Provinsi memiliki perangkat daerah yang khusus menangani urusan yang berkaitan dengan desa adat. Hal. 15 Bukti Nyata
Keterbukaan dan Toleransi Kunci Kemajuan Bangsa
Jakarta (Bali Post) – Indonesia mengalami perkembangan menuju negara maju yang lambat. Banyak negara lain yang belakangan mengusahakan kemajuannya, kini jauh melesat melampaui Indonesia. Salah satu contoh adalah negara Uni Emirat Arab (UEA). Kunci kemajuan negara seperti UEA adalah keterbukaan dan toleransi. Terbuka dengan kerja sama dengan negaranegara di dunia dan toleran terhadap perbedaan yang ada. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo di Forum Titik Temu: Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan yang diselenggarakan oleh Nurcholis Madjid Society, jaringan Gusdurian dan Maarif Institute di Jakarta, Rabu (18/9) kemarin. Jokowi meminta agar masyarakat dapat menerima kerja sama dengan orang asing di Indonesia dan tidak langsung mengecap sebagai antek asing. Hal. 15 Menguntungkan Bangsa
Bali Post/ant
KEMAJUAN BANGSA - Presiden Joko Widodo bersama istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid, cendekiawan Muslim Quraish Shihab (kiri) dan istri Nurcholish Madjid, Omi Komaria Madjid, menabuh tifa saat membuka Forum Titik Temu, di Jakarta, Rabu (18/9) kemarin. Di forum yang diprakarsai oleh Nurcholish Madjid Society, Jaringan Gusdurian ini, Presiden Jokowi menyebutkan kunci kemajuan bangsa adalah keterbukaan dan toleransi.
Wagub Cok Ace Ajak Semua Pihak Dukung Gerakan Suksma Bali
Imam Nahrawi
Bali Post/ist
Harian Bisnis Bali Implementasi Pergub 99/2018 Belum Penuhi Harapan Petani Pergub No.99/2018 dapat menjadi penambah semangat petani untuk mengintensifkan pengelolaan usaha taninya. Sayangnya, implementasi dari pergub tersebut belum menyentuh harapan petani. Apa sebabnya?
www.bisnisbali.com
GERRAKAN Suksma Bali tahun ini bergulir untuk kedua kalinya. Gerakan yang mengajak dan mengedukasi semua elemen menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali diapresiasi banyak kalangan. Dukungan dan partisipasi pun mengalir. Tahun ini puluhan ribu orang akan bergerak menjaga alam Bali.
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengajak semua pihak untuk mendukung Gerakan Suksma Bali 2019. Gerakan ini mengajak masyarakat Bali untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pulau Dewata. Kata ‘’Suksma Bali’’ juga disebut memiliki taksu yang amat kuat sehingga patut didukung oleh semua stakeholder Bali. ‘’Wujud terima kasihnya seperti apa? Ada banyak kegiatan, misalnya terhadap alam melalui kegiatan bersih-bersih, penghijauan, memperbaiki terumbu karang yang rusak dan sebagainya, yang intinya merupakan tindakan nyata terhadap alam Bali,’’ ujar pria yang akrab disapa Cok Ace ini saat dikonfirmasi, Rabu (18/9) kemarin. Menurut Cok Ace, ucapan terima kasih itu pun tidak han-
ya ditujukan kepada alam Bali yang selama ini telah memberikan kehidupan dan kenikmatan bagi seluruh masyarakat Bali. Tetapi juga bisa untuk orang atau kelompok orang yang telah berjasa terhadap Bali. Misalnya dengan memberikan penghargaan, kunjungan ke beberapa sulinggih, veteran, dan sebagainya. ‘’Tentunya ucapan terima kasih juga kita sampaikan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang selama ini telah memberikan kita kedamaian, kesempatan untuk menjalankan kehidupan di tanah Bali ini,’’ jelas mantan Bupati Gianyar ini. Sementara itu, Steering Committee Suksma Bali 2019 Yoga Iswara, B.BA., B.BM., M.M., CHA. mengatakan Suksma Bali atau gerakan terima kasih kepada Bali ini merupakan inisiasi Paiketan Krama Bali pada 2018 lalu. Yakni untuk mewujudkan sebuah karya nyata dengan harapan semua
stakeholder dapat mengekspresikan terima kasihnya lebih rekat secara kejiwaan dan lebih konkret secara kekiniannya. ‘’Gerakan Suksma Bali 2018 telah berjalan dengan baik atas dukungan semua pihak dengan outcomenya adalah Zero Waste for Single Plastic Use, atau deklarasi bersama dalam pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai,’’ ujarnya dalam keterangan pers, Rabu kemarin. Tahun ini, lanjut Yoga Iswara, Gerakan Suksma Bali 2019 yang akan kembali dilaksanakan mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali. Suksma Bali akan dikolaborasikan dengan program-program pemerintah untuk bersama-sama berterima kasih kepada Bali dalam bentuk Suksma Parahyangan, Suksma Pawongan dan Suks-
ma Palemahan. Ini sekaligus bentuk pengimplementasian ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ yang mempunyai arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia. Hal. 15 Mendapatkan Kepercayaan