TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA PON, 19 JULI 2011
E-mail: balipost@indo.net.id
Pengawasan Ponpes Garis Keras
Seorang Santri Serahkan Diri Mataram (Bali Post) Satu per satu pengurus Pondok Pesantren Umar Bin Khattab (UBK) Bima yang juga anak buah Ustad Abrori menyerahkan diri. Santri berinisial F menyerahkan diri melalui orangtuanya. F dijemput aparat kepolisian di kediaman orangtuanya di Desa Ule Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Minggu (17/7) lalu. I Ditreskrim. Tidak jelas apa yang dibicarakan, lantaran wartawan diminta menunggu di luar gedung. ‘’Kami terus melakukan pendalaman atas tertangkapnya Abrori cs,’’ jelasnya. Saat ini pihak kepolisian masih meneliti antara barang bukti yang diamankan berupa senjata tajam serta bahan-bahan untuk bom rakitan. Abrori pun mengakui benda tersebut dan sajam yang diamankan bagian dari alat pelatihan militer selama di kamp atau Pon-
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Ponpes UBK Bima NTB
Dalam keterangan persnya, Senin (18/7) kemarin, Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Arif Wachyunadi menjelaskan, proses penangkapan terhadap F hampir sama dengan atasannya. Semua berlangsung lancar dan didukung sikap kooperatif santri tersebut. Dipastikan Kapolda, masih banyak lagi santri Ponpes UBK yang diharapkan menyerahkan diri untuk segera diperiksa. Sebelumnya, Kapolda Arif sempat menemui Ustad Abrori di ruang pemeriksaan Sat Ops
24 HALAMAN NOMOR 324 TAHUN KE 63
pes Umar Bin Khattab. Kapolda tak menjawab beberapa pertanyaan tentang pasal sangkaan, keterkaitan dengan penyelidikan terhadap Abrori dan pengakuannya soal jaringan radikal yang selama ini jadi pertanyaan. ‘’Kalau pengakuan-pengakuan tidak akan saya sampaikan, itu teknis penyidikan,’’ tandasnya. Dalam kasus ini, masih tetap ditangani tim yang disebutnya sebagai Satgas 86. Hal. 23 Kondisi Sehat
Bali Post/ant
BERI KETERANGAN - Kapolda NTB Brigjen Pol. Arif Wachyunadi saat memberikan keterangan terkait penangkapan tersangka ledakan di Ponpes UBK di Mataram, kemarin.
Tanggung Jawab Bersama Mataram (Bali Post) Pengawasan terhadap potensi gangguan, termasuk keberadaan pondok pesantren garis keras, merupakan tanggung jawab bersama semua pihak terkait. Penegasan itu dikemukakan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Brigjen Polisi Arif Wachyunadi, Senin (18/7) kemarin. ‘’Masalah ponpes garis keras ranahnya beliau-beliau (aparat pemerintah) dan gangguan keamanan itu tugas semua pihak,’’ katanya ketika wartawan meminta penegasannya terkait indikasi keberadaan pondok pesantren (ponpes) garis keras di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengatakan, masing-masing institusi pemerintah memiliki tugas pokok dalam mengawasi potensi gangguan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kaitannya dengan pengawasan ponpes garis keras, Brigjen Arif mengakui pihaknya juga melakukan pemantauan bersama-sama institusi terkait lainnya. Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Kabupaten Lombok Timur H.M. Syarif Waliyullah mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan tiga ponpes yang menganut paham Islam garis keras. ‘’Kami tidak mau menyebutkan nama-nama ponpes itu secara detail biar tidak menimbulkan gejolak, tetapi kami terus melakukan pengawasan secara khusus terhadap tiga ponpes tersebut,’’ ujarnya. Hal. 23 Satu Lagi
KISRUH PNS BANGLI
BKN-BKD Tak Sinkron Bangli (Bali Post) Titik persoalan menimpa 418 PNS Bangli yang dinilai bodong, kini mulai terkuak. Kisruh terjadi antara Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional X dengan BKN Pusat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bangli. Tiga lembaga ini sebelumnya tak sinkron dalam membuat Terhitung Mulai Tanggal Pegawai (TMTP). Begitu juga dalam pencantuman registrasi BKN, terjadi beda persepsi. ‘’Kami segera berangkat ke BKN Jakarta untuk memintakan fatwa bagi 418 PNS yang bermasalah secara administrasi. Setelah adanya fatwa itu maka SK PNS itu ditarik untuk diperbaiki,’’ papar Kepala BKD Bangli Ni Luh Koesalarini dan Kepala Inspektorat Bangli I Gede Suryawan selepas mendatangi ruang kerja Kepala BKN Regional X di Denpasar, Senin (18/7) kemarin. Dikatakannya, hasil konfirmasi dengan Kepala BKN Regional X telah disampaikan ke Bupati Bangli Made Gianyar. ‘’Kami telah diperintahkan untuk segera menangani masalah ini secara tuntas. Karena ini menyangkut persoalan administrasi dan hajat hidup orang banyak,’’ kata Koesalarini. Ia mengemukakan, seluruh PNS formasi tahun 2007 terutama 418 orang yang bermasalah akan dikumpulkan di Sasana Giri Kusuma Bangli, 25 Juli mendatang. Mereka akan diberikan penjelasan atas masalah yang terjadi ini. Hal. 23 Panjang Lebar
Bali Post/afp
BANGUNAN RUNTUH - Petugas penyelamat, Senin (18/7) kemarin mencari korban di tengah puing-puing setelah bangunan bertingkat empat yang sedang dibangun dan runtuh Minggu (17/7) lalu. Sekitar 30 buruh di lokasi saat kejadian dan setidaknya tiga orang tewas dan lima belas luka-luka.
Andi Nurpati Diperiksa Polisi
Siap Dikonfrontasi dengan Sanusi
SUAP Kasus Wisma Atlet
KPK Segera Panggil Alex Noerdin Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Alex akan dimintai keterangan terkait kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang. Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan Haryono Umar di Jakarta, Senin (18/7) kemarin menjelaskan, pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan penyidikan kasus suap di Kemenegpora. KPK, tambah Haryono, berencana akan memanggil seluruh nama yang disebut dalam surat dakwaan atas nama Mohamad El Idris. Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa ada sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diduga mendapatkan jatah dan yang sudah menerima uang suap berupa komisi dari nilai total biaya pembangunan wisma atlet sebesar Rp 191 miliar. ‘’Ya, supaya penyidikan kasus ini terang benderang, kita akan memanggil nama-nama yang disebutkan dalam surat dakwaan itu termasuk salah satunya Gubernur Sumatera Selatan,’’ katanya seraya mengatakan, tidak ada agenda memeriksa anggota Komisi X DPR yang disebutsebut Nazaruddin. Hal. 23 Nomor Satu
Bali Post/ade
DIPERIKSA - Mantan komisioner KPU Andi Nurpati kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemalsuan surat MK di Mabes Polri, Senin (18/7) kemarin.
Jakarta (Bali Post) Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati menyatakan siap dikonfrontasi dengan mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsyad Sanusi terkait dugaan surat palsu oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. “Saya siap saja tergantung mekanisme penyelidikan,” kata Andi Nurpati di Mabes Polri, Senin (18/7) kemarin. Andi menegaskan dirinya juga siap dipertemukan dengan seluruh pihak yang terkait dengan dugaan pemalsuan surat MK. Politisi Partai Demokrat itu mengatakan seluruh komisioner KPU tidak mengetahui ada surat palsu dari MK terkait putusan calon legislator (caleg) pemilu 2009. “Kita baru mengetahui dua pekan setelah rapat pleno dan adanya surat dari MK yang menyatakan surat dibacakan pada pleno ternyata palsu,” ujar Andi. Andi menjelaskan, setelah MK mengirim surat yang menyatakan adanya surat palsu, KPU menggelar rapat pleno kembali untuk merevisi keputusan. Hal. 23 Keputusan Palsu
Demokrat Layangkan SP3
Nazaruddin Segera Di-PAW? Jakarta (Bali Post) DPP Partai Demokrat sudah melayangkan surat peringatan ketiga (SP3) kepada tersangka kasus korupsi di Kemenpora, Muhammad Nazaruddin. Jika surat peringatan terakhir tidak juga diindahkan, anggota Komisi VII DPR itu akan dipecat sebagai anggota partai sekaligus di-PAW dari keanggotaannya di DPR. Ketua Fraksi Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah mengatakan pergantian antar-waktu (PAW) Nazaruddin di DPR tinggal menunggu waktu saja. Kemungkinan pada periode rakornas, bisa sebelum atau sesudah. Jadi, PAW tinggal tunggu waktu jika proses pemecatan telah selesai. ‘’Itu semua harus ada SK dari DPP. Kalau sudah ada SK otomatis nanti juga akan diproses melalui mekanisme DPP,’’ kata Jafar di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (18/7) kemarin. Jafar yang juga Ketua Departemen Kesejahteraan Rakyat DPP PD mengatakan, sesuai UU MPR, DPR, DPD dan DPRD, proses PAW diajukan oleh partai kepada pimpinan DPR. ‘’Kemudian, pimpinan DPR menyampaikan ke KPU. Kemudian dari situ diajukan ke Presiden. Nah dari Presiden kan keluar penetapannya,’’ ujarnya. Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan SP3 Nazaruddin sudah disetujui Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Anas Urbaningrum. ‘’Ketua DPP, Ketua Dewan Pembina dan konstituen sudah setuju. Mau tanya siapa lagi? Masak mau tanya Tuhan?’’ katanya. Hal. 23 Dibuat Pusing
Rebut Kue Pariwisata di Rumah Sendiri
Krama Bali Mesti Berani Bersaing
Bali Post/ist
Alex Noerdin
Bali memang tiada duanya. Gemerincing dolar atas kemajuan pariwisatanya menjadi sumber pendapatan daerah dan negara. Logikanya, masyarakat daerah ini mestinya sudah sejahtera menikmati kue pariwisata. Kenyataannya, sesuai hasil jajak pendapat Bali Post, pariwisata belum sejahterakan Bali. Sepertinya berkah yang ada masih semu, karena porsi kue pariwisata Bali sebagian besar diperebutkan investor luar daerah dan mancanegara. Terus, apa yang mesti dilakukan merebut kue pariwisata di rumah sendiri?
KENYATAAN yang ada masih banyak masyarakat Bali yang terpaksa hanya bisa jadi penonton di tengah gemerlap kepariwisataan yang berlangsung di depan mata mereka. ‘’Kendati begitu, pertumbuhan sektor pariwisata juga terbukti telah mampu menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan sektor-sektor lainnya seperti industri kerajinan dan perdagangan, termasuk menyediakan lapangan kerja yang cukup luas bagi masyarakat Bali,’’ papar Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa Dua Bali Dr. I Nyoman Madiun, Senin (18/7) kemarin. Hal. 23 Belum Dinikmati
Bali Post/dok
GEPENG - Keberadaan gepeng memberi gambaran kesejahteraan masyarakat belum merata di tengah derasnya aliran dolar masuk Bali dari kemajuan sektor pariwisata.