Edisi 19 Februari 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 179 TAHUN KE 68

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (104 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

jumat waGe, 19 Februari 2016

Pedanda Gunung Usulkan Bentuk Majelis Rakyat Bali

Amlapura (Bali Post) Ida Pedanda Gede Made Gunung kembali angkat bicara dalam menyikapi ancaman yang mengintai Bali, terkait rencana reklamasi Teluk Benoa. Ida Pedanda mengaku prihatin dengan

polemik yang terus memecah belah masyarakat Bali ini, di tengah kegamangan sikap lembaga adat dan agama, baik MUDP maupun Parisada. Hal. 19 Majelis Rakyat

’’Ibarat sebuah bangunan, banyak yang menggoyang hingga temboknya retak-retak. Saya punya semen hanya satu centong, saya akan tetap memperbaiki keretakan itu, walaupun saya tahu bukan karena semen itu tembok itu jadi kuat. Tapi, minimal warih Danghyang Dwijendra yang satu ini tidak ikut menghancurkan Bali.’’ Ida Pedanda Gunung

Lakukan Pencabulan

Penyanyi Dangdut SJ Diamankan Polisi

Jakarta (Bali Post) – Aparat Kepolisian Sektor Kelapa Gading, Jakarta Utara mengamankan artis dan penyanyi dangdut berinisial SJ terkait dugaan pencabulan terhadap seorang remaja. “Saat ini yang bersangkutan, SJ, masih diperiksa di Polsek Kelapa Gading,” kata Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Polisi Daniel Bolly Tifaona, Kamis (18/2) kemarin. Pedangdut SJ dilaporkan seorang remaja pria ke polisi dengan tuduhan telah melakukan pencabulan. Remaja berusia 17 tahun itu menyatakan SJ memintanya memijit dan menginap di rumahnya di kawasan Kelapa Gading. Namun, artis berstatus duda itu kemudian melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap korban. Usai melakukan pencabulan, SJ mengizinkan korban pulang, namun korban melaporkan perbuatan SJ ke Kepolisian Sektor Kelapa Gading. Polisi kemudian membawa SJ dari rumahnya ke Markas Kepolisian Sektor Kelapa Gading untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. (ant)

Tertunda Lagi, Pengesahan Revisi UU KPK

Jakarta (Bali Post) Rapat paripurna DPR yang mengagendakan pengesahan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (18/2) kemarin, ditunda. Alasan penundaan karena hanya Ketua DPR Ade Komarudin yang berada di Jakarta. Sedangkan empat pimpinan lainnya sedang bertugas di luar kota. Keputusan penundaan diperoleh setelah fraksi-fraksi menggelar rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah DPR, Rabu (17/2) malam. Keputusan penundaan diperoleh setelah fraksi-fraksi menggelar rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah. Sesuai Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR. Pasal 228 ayat 1 Tatib DPR menyebutkan bahwa rapat paripurna harus dihadiri paling sedikit tiga orang pimpinan DPR. Adapun jumlah pimpinan DPR adalah lima orang. Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai penundaan hingga hari Selasa (23/2) mendatang, bisa memunculkan dinamika politik yang bisa membuat kubu fraksi yang menolak dan mendukung berubah. Sebab, pada awalnya hanya Fraksi Gerindra yang menyatakan menolak, lalu sikap Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) berubah ikut menolak. Hal. 19 Tak Bisa

@balipostcom (3,9rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Sarasehan ’’Tolak Reklamasi’’

Sabha Walaka PHDI Isyaratkan Ambil Sikap Sendiri

PHDI dan MUDP disorot karena belum mengeluarkan sikap terkait reklamasi Teluk Benoa. Padahal 18 desa adat di Badung dan Denpasar telah menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa. Demikian pula akademisi, mahasiswa, STT, forum yang digagas kalangan profesional, LSM, makin gencar menyatakan penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa. Gedong Gandhi Ashram Candidasa menginisiasi persoalan ini dengan menggelar sarasehan, Kamis (18/2) kemarin. Dalam acara tersebut tersimpulkan bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa tak layak dilanjutkan karena akan menghancurkan Bali. Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat Putu Wirata Dwikora yang juga hadir dalam kesempatan itu menegaskan, PHDI Pusat memang belum bersikap terhadap reklamasi Teluk Benoa. Tim Sembilan yang dibentuk juga belum ada kelanjutannya. Tetapi,

ia sudah menyiapkan sejumlah rekomendasi dari pemangku, sulinggih dan lainnya di Bali, bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa tak bisa dilakukan dan harus ditolak. Bahkan, ia mengaku Sabha Walaka akan segera mengambil sikap sendiri bila PHDI Pusat tak segera mengambil sikap. Sejumlah tokoh lainnya juga hadir dalam kesempatan tersebut. Seperti Viraguna Bagoes Oka, Manajer Program Jejaring KKP Bali Conservation Internasional Indonesia (CII) I Made Iwan Dewantama serta belasan tokoh adat dan agama lainnya yang konsisten menolak rencana reklamasi. Iwan Dewantama menegaskan, ia konsisten menolak karena sejak awal ia sudah melakukan penelitian di sekitar Teluk Benoa, sebagai wilayah konservasi, jauh sebelum isu reklamasi mencuat. Hal. 19 Merusak Alam

Bali Post/kmb31

SARASEHAN - Suasana sarasehan dengan tema ‘’Tolak Pengurugan/Reklamasi Laut Tanjung Benoa’’ di Gedong Gandhi Ashram Candidasa, Kamis (18/2) kemarin.

Menko Darmin Bantah Kritik Kebijakan SBY

Jakarta (Bali Post) – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa dia tidak mengkritik kebijakan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melainkan hanya menjelaskan perkembangan perekonomian di Indonesia. “Sebenarnya saya tidak pernah mengkritik. Saya itu menjelaskan,” kata Darmin kepada wartawan setelah mengikuti rapat terbatas perekonomian di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (18/2) kemarin. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Twitter menyatakan bahwa dia dan pemerintahan eranya masih sering dikambinghitamkan dan disalahkan oleh pihak yang berkuasa. SBY mengungkapkan berbagai masalah yang sekarang muncul kerap dikatakan warisan pemerintahan SBY. Dan, kata SBY, sikap dan pernyataan itu juga datang dari mereka yang dulu pernah bertugas bersama SBY di pemerintahan. Saat membuka rapat kerja di Kementerian Perindustrian di Jakarta, Darmin

Rio Haryanto Lolos F1

RIO Haryanto dipastikan akan turun pada ajang Formula 1 (F1) setelah Tim Manor Racing asal Inggris memastikan satu kursi untuk pembalap asal Solo, Jawa Tengah itu. Rio Haryanto menjadi pembalap pertama Indonesia

yang tampil pada Formula 1 dan untuk tahun ini dia akan menjadi satu-satunya pembalap Asia pada kejuaraan bergengsi ini. Kepastian bergabungnya Rio Haryanto disampaikan langsung oleh Tim Manor

Racing dalam telekonferensi dengan Kemenpora, Kementerian BUMN, PT Pertamina, dan manajemen Rio Haryanto di Kantor Pertamina Jakarta, Kamis (18/2) kemarin. Hal. 19 Lebih Bagus

FORMULA 1 - Rio Haryanto dan Dirut PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto (kiri) saat pengumuman dukungan pemerintah dan BUMN untuk Rio berlaga di Formula 1 (F1), Jakarta, Kamis (18/2) kemarin. PT Pertamina dan pemerintah mendukung Rio Haryanto berlaga di semua seri balap Formula 1, pihak Pertamina sudah menyiapkan dana sebesar 5,2 juta euro (sekitar Rp 78 miliar) serta pemerintah melalui Kempora berjanji memberikan bantuan sebesar Rp 100 miliar yang akan diambil dari dana APBN-P 2016.

menyebutkan bahwa pemerintahan sebelumnya agak lambat memberdayakan perkembangan industri di Tanah Air. Darmin lalu menjelaskan, ia tidak mengkritik tetapi hanya menjelaskan perkembangan industri dan ekonomi di Indonesia. Dalam paparannya itu, ia menyebutkan ada sejumlah referensi perkembangan industri dan ekonomi seperti dalam periode Orde Baru, periode Presiden SBY, dan periode lainnya. Hal. 19 Lima Tahun

Menko Rizal Soroti ESDM

KEBERADAAN PT Freeport kembali menimbulkan polemik setelah perusahaan asing asal Amerika Serikat (AS) itu mendapatkan izin perpanjangan ekspor konsentrat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan kuota satu juta ton dan berlaku enam bulan ke depan. Izin yang berakhir 28 Januari 2016 itu diperpanjang dan mulai berlaku pekan lalu. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Rizal Ramli mengungkapkan, meski Menteri ESDM Sudirman Said berada dalam koordinasinya, namun tidak ada koordinasi dalam persoalan ini. Dia pun menyoroti langkah Menteri ESDM yang terkesan jalan sendiri. “Ada koordinasi, tidak. Menteri ESDM dari dulu tidak pernah koordinasi sama saya. Dia koordinasi sama siapa juga tidak jelas. Menteri ESDM tidak pernah koordinasi sama saya,” kata Rizal Ramli saat memaparkan progres report kinerja kementeriannya di Kantor Kementerian Kemaritiman dan SDA, Gedung BPPT Jakarta, Kamis (18/2) kemarin. Soal sepak terjang perusahaan asing yang bermarkas di Amerika Serikat itu selama ini, Menko Rizal mengaku heran. Soal kewajiban pembangunan smelter di Indone-

sia yang seharusnya sudah dilakukan sejak tahun 2009 lalu. “Harusnya dia (Freeport) sudah bangun smelter sejak 2009,” kritiknya. Kendati demikian, ia mengaku tidak semua perusahaan asing untuk saat sekarang mampu membangun smelter karena biayanya cukup tinggi. Hanya ada tujuh perusahaan yang riil sanggup membangun smelter di Indonesia. Satu di antaranya PT Freeport ini. “Tetapi karena menterinya lemah, maka yang terjadi menteri yang diaturatur,” sesalnya. Di sektor pariwisata yang juga dalam koordinasinya, Menko Rizal mengatakan, pemerintah saat ini menggenjot pengembangan pariwisata. Untuk Bali yang sudah sangat maju, menurutnya, akan terus dipertahankan, sedangkan daerah lainnya sedang dikembangkan untuk menyamai pariwisata Bali. “Pas saya masuk sebagai menko, saya bertanya kenapa sektor wisata di Indonesia enggak bisa maju, kecuali Bali? Padahal ada puluhan destinasi, ada juga kementerian pariwisatanya,” ujarnya. Setelah dianalisis, ternyata program pengembangan pariwisata Indonesia tidak pernah fokus. Itu karena anggaran programnya dibagi ke 60-80 lokasi. Hal. 19 Tidak Maksimal

Hotel di Bali Selatan ’’Overload’’

Kadin Desak Gubernur Lakukan Moratorium

Bali Post/ant

DEMO - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Sumatera Barat di Padang, Sumbar, Kamis (18/2) kemarin. Mereka menolak revisi Undang-undang KPK yang dianggap dapat melemahkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Denpasar (Bali Post) Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali melayangkan surat kepada Gubernur Bali untuk segera melakukan moratorium pembangunan akomodasi wisata di Bali Selatan. Pada suratnya tertanggal 18 Februari 2016, Kadin Bali mengajukan sejumlah logika dan fakta yang tidak memungkinkan lagi di Bali Selatan dibangun fasilitas akomodasi pariwisata lagi. Setidaknya ada empat alasan Kadin Bali mendesak Gubernur Bali untuk menyikapi hal ini. Pertama, mencakup infrastruktur jalan dan kelengkapannya yang sudah tidak memadai. Kedua,

tingginya kebutuhan air bersih di Bali Selatan. Tingginya kebutuhan air bersih ini selama ini disiasati dengan melakukan penyedotan air bawah tanah. Jika hal ini tak segera dibatasi, maka interusi air laut akan sangat mengkhawatirkan. Ketiga, Kadin berpandangan dengan banyaknya akomodasi pariwisata, baik yang dibangun secara legal dan yang tanpa pengawasan, limbah yang dihasilkan juga menjadi ancaman serius bagi Bali. Kadin Bali menilai saat ini tata kelola penanganan limbah juga belum profesional, bahkan kerap dikeluhkan. Keempat, Kadin juga menilai telah terjadi persai-

ngan tidak sehat dalam pengelolaan pemasaran sarana akomodasi pariwisata di Bali Selatan. ‘’Berdasarkan kajian kami itu, kami berharap Gubernur Bali menghentikan dan melarang pembangunan akomodasi pariwisata di Bali Selatan. Sebab, kami menilai pembangunan hotel di Bali Selatan sudah overload,’’ ujar Ketua Umum Kadin Bali A.A. Ngurah Alit Wiraputra, S.H., M.H., Kamis (18/2) kemarin. Terkait dengan surat kepada Gubernur Bali ini, menurutnya, sebagai bentuk kepedulian Kadin Bali terhadap nasib Bali. Hal. 19 Pelaku Usaha

’’Selama ini Bali hanya dijadikan ladang investasi. Sementara limbahnya dibiarkan merusak bahkan dampaknya cenderung meminggirkan orang Bali.’’ Alit Wiraputra,S.H., M.H. Ketua Umum Kadin Bali


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.