terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
16 HALAMAN
NOMOR 33 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pasar Batukandik Segera Direnovasi
Kodok Divonis 14 Tahun Penjara
Ditolak, Revitalisasi Pasar di Gilimanuk
Pasar Anyar Sari (Batukandik), Denpasar Barat yang terbakar 22 Maret 2019, segera direnovasi. Namun, sumber dana yang digunakan berbeda dengan pembangunan kios dan los di blok atas.
Kadek Indra Jaya alias Kodok (20), terdakwa pembunuhan mahasiswi Undiksha Singaraja, divonis hukuman 14 tahun penjara. Vonis tersebut sesuai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
Rencana revitalisasi di kompleks pertokoan Parkir Manuver Gilimanuk tahun ini tidak berjalan mulus. Para pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan di sana menolak dengan alasan kondisi kios yang terlalu sempit.
BULELENG | HAL. 8
DENPASAR | HAL. 2
JEMBRANA | HAL. 10
’’Silakan berkreasi dengan berbasis kepada seni tradisi sakral, namun tentu dibedakan dari garapan dan kemasannya. Namanya pun beda. Ini semata-mata untuk kepentingan penguatan kesakralan tari tradisi kita, agar kita punya ‘pagar’ untuk mengontrol hal tersebut. Mudahmudahan ini jadi langkah penting kita untuk memajukan kebudayaan di Bali.’’ Wayan Koster Gubernur Bali KOMITMEN mengawal Bali terus digulirkan Gubernur Bali Wayan Koster. Tak hanya perlindungan alam dan segala bentuk kearifan lokalnya diproteksi, kini terobosan terbaru diluncurkan. Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini mengawal tari sakral yang berkaitan erat
dengan ritual dan ajegnya Bali. Ia menegaskan seni budaya yang ada di Bali bukan seni biasa, melainkan berakar dari karya yang diciptakan untuk kepentingan upakara. Di mana kepentingan agama dan upakara agama dijalankan dengan satu tradisi adat istiadat yang juga diisi dengan
unsur seni. ‘’Itulah kelebihan kita di Bali, ada gamelan serta tarian. Tariannya bersifat sakral karena dipentaskan saat ada upacara agama,’’ kata Gubernur Koster di hadapan awak media seusai prosesi ‘’Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Penguatan dan Perlindungan Tari Sakral Bali’’, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Selasa (17/9) pagi. Dewasa ini, lanjut Gubernur Koster, banyak seni tari sakral yang banyak bergeser dan mulai dipentaskan untuk kepentingan komersialisasi. Dipentaskan di sembarang tempat bahkan dijadikan alat untuk mendapatkan penghargaan seperti Rekor Muri. ‘’Kondisi ini kami anggap desakralisasi, yang akan menurunkan kesakralan, akan menggeser dan merusak tatanan seni budaya yang diwariskan leluhur. Untuk itulah dalam rangka menguatkan adat dan kebudayaan lokal, saya pandang penting untuk memprioritaskan menjaga, melestarikan dan memelihara tatanan seni tradisi yang kita punya, khususnya tari sakral,’’ ujar Gubernur kelahiran Desa Sembiran Kabupaten Buleleng ini. Gubernur menegaskan, masyarakat juga perlu memahami pentingnya hal ini, dan memang harus dijaga bersama kesakralannya, sebagai suatu karya kreatif yang dibuat untuk upakara keagamaan, adat, agama dan budaya dalam satu-kesatuan. Meski demikian, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini tak menampik pula bahwa banyak seniman yang mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan
suatu tarian baru dari tarian-tarian sakral tersebut. Langkah ini sama sekali bukan untuk mengekang kreativitas, seniman, sanggar seni, serta sekaa yang ada di Bali. ‘’Silakan berkreasi dengan berbasis kepada seni tradisi sakral, namun tentu dibedakan dari garapan dan kemasannya. Namanya pun beda. Ini semata-mata untuk kepentingan penguatan kesakralan tari tradisi kita, agar kita punya ‘pagar’ untuk mengontrol hal tersebut. Mudah-mudahan ini jadi langkah penting kita untuk memajukan kebudayaan di Bali,’’ katanya lagi. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) juga menyampaikan rasa apresiasinya dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh berbagai pihak dan lembaga yang berkepentingan. Hal. 15 Melalui Kajian
KPK Akhirnya Dilumpuhkan Jakarta (Bali Post) – Setelah mendapatkan penolakan sejak 2010, akhirnya di era kepimpinan Presiden Jokowi-lah revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disahkan. Bahkan pembahasan revisi UU yang mengatur lembaga antirasuah ini di DPR menjadi yang paling cepat karena hanya butuh waktu 14 hari. Sejumlah pasal yang direvisi disebutkan melumpuhkan penindakan KPK.
Bali Post/gik
PUNCAK SARI - Kobaran api saat menghanguskan sejumlah palinggih di Pura Puncak Sari, Selasa (17/9) kemarin.
Diduga karena Dupa Pura Puncak Sari Pesinggahan Terbakar
Semarapura (Bali Post) Kebakaran di Pura Puncak Sari, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, terjadi Selasa (17/9) kemarin. Sejumlah palinggih beratap ijuk terbakar. Asap hitam pun terus mengepul dan menyebar di kawasan tersebut. Bahkan asap juga menyelimuti Pura Goa Lawah, yang lokasinya cukup berdekatan. Sejumlah saksi mata langsung menghubungi petugas Damkar Klungkung. Kasat Pol PP dan Damkar Klungkung Putu Suarta mengatakan petugasnya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 11.30 Wita. Tiga unit mobil damkar langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Terdapat enam unit bangunan utama yang terbakar, antara lain dua palinggih Gedong, satu Pengaruman, satu Bale Piasan, hingga Bale Penganteb dan Pamedal Agung. Petugas berjibaku di lokasi melakukan pemadaman api selama satu jam. ‘’Penyebabnya kami masih telusuri,’’ kata Suarta. Selain petugas damkar, upaya pemadaman api di lokasi juga dibantu warga sekitar. Warga membantu damkar dengan peralatan seadanya. Setelah api berhasil dijinakkan, petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP. Kapolsek Dawan AKP Putu Raka Wiratma menegaskan enam unit bangunan yang terbakar diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar Rp 500 juta. Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hal. 15 Tak Pernah Sepi
Harian Bisnis Bali PD Dinilai Mendesak Pergub Bali tentang pemanfaatan produksi pertanian lokal diapresiasi dan disambut baik petani. Namun, tanpa kebijakan lebih lanjut, pergub itu hanya macan kertas. Lalu, kenapa kehadiran perusahaan daerah (PD) dinilai mendesak?
Tentang pelumpuhan fungsi penindakan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif. ‘’Jika apa yang kami terima dari media adalah benar, UU KPK versi revisi akan melumpuhkan penindakan KPK,’’ ucap Syarif, di Jakarta, Selasa (17/9) kemarin. Revisi yang disepakati, menurut Syarif, bahkan melampaui instruksi Presiden yang disampaikan dalam konferensi pers minggu lalu. Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril mengemukakan, penyidikan kasuskasus korupsi besar yang ditangani oleh KPK berpotensi akan terhenti dengan disetujuinya revisi UU KPK. Hal tersebut lantaran adanya penambahan pasal 70C pada revisi UU tersebut yang menyatakan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasar-
kan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. ‘’Artinya jika revisi UU KPK disahkan, katakanlah misalnya hari ini atau besok, maka pada hari itu juga semua proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara korupsi di KPK hari ini akan berhenti,’’ ujar Oce. Dia mencontohkan tentang butir revisi mengenai sinergitas antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara korupsi. Adanya poin tersebut membuat ke depannya KPK tidak bisa serta merta langsung bertindak ketika menangani perkara korupsi. ‘’Artinya kalau pekan depan KPK mau menuntut sebuah perkara, maka KPK tidak bisa lakukan karena KPK harus menunggu koordinasi dengan Kejaksaan Agung,’’ katanya. Oce menambahkan, KPK juga kini tidak bisa langsung melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena masih harus menunggu terbentuknya dewan pengawas. Hal. 15 Akan Vakum
Bali Post/ade
KURSI KOSONG - Banyak kursi kosong terlihat dalam rapat paripurna pengesahan revisi UU KPK, Selasa (17/9) kemarin. Terdapat 289 anggota DPR yang menandatangani daftar hadir dari total 560 anggota. Namun berdasarkan penghitungan manual, yang hadir di ruangan hingga pukul 12.18 WIB hanya 102 orang.
Bali Bebas Rabies Butuh Dukungan Masyarakat Denpasar (Bali Post) Buleleng merupakan salah satu kabupaten ‘’zona merah’’ rabies selain Karangasem dan Bangli. Padahal, upaya penanganan yang nyata dan ter-
integrasi sudah dilakukan dari tingkat pemerintah daerah lewat Dinas Peternakan sampai ke masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan, upaya serupa juga dilakukan di kabupaten lain yang sama-sama masih masuk zona merah. Hal itu diungkapkan anggota Fraksi PDI-P DPRD Bali Putu Mangku Mertayasa yang juga mantan Ketua Komisi I DPRD Buleleng, di gedung dewan, Selasa (17/9) kemarin. Mangku Mertayasa mengatakan, hal pertama yang dilakukan adalah sosialisasi kepada para pemilik anjing. Setelah itu baru dilakukan eliminasi selektif khususnya pada anjing liar, di samping vaksinasi. ‘’Kebetulan saya juga ikut terjun di lapangan. Jadi banyak kita temukan
anjing-anjing yang memang tidak bertuan, ya… terpaksa kita eliminasi,’’ jelasnya. Kalaupun masih ada yang belum terdeteksi, menurutnya, manusiawi. Kendati, hal itu harus dijadikan sebagai motivasi bagi dinas terkait untuk tetap melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan desa adat. Apalagi, Buleleng masih masuk dalam zona merah rabies meskipun sudah dilakukan upaya penanganan yang begitu gencar. ‘’Kita sangat sadari bahwa demografi Buleleng, jumlah penduduk dan wilayah yang sangat luas. Buleleng kan hampir 30 persen Pulau Bali. Ini salah satu kendalanya,’’ imbuhnya. Hal. 15 Menjadi Liar