Edisi Selasa 18 September 2018 | balipost.com

16 HALAMAN

NOMOR 31 TAHUN KE 71 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

Bali Post

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

Kota Kecamatan Diserbu Naker Pendatang

Bali Hadapi Tantangan Serius Pertumbuhan ekonomi Bali selalu menjadi barometer. Namun, kondisi riil di Bali tak seindah yang dibayangkan. Bahkan, jika dulu naker pendatang terkonsentrasi di perkotaan yakni Badung dan Denpasar, kini mereka sudah merambah kota-kota kecamatan. Diprediksi sekitar 80 ribu naker usia produktif masuk Bali dalam lima tahun terakhir.

‘’Kami sedang melakukan pendataan naker pendatang dan lokal untuk melakukan pemetaan kekuatan riil ekonomi Bali. Mobilitas Bali yang terlalu terbuka, secara hitungan ekonomi memang menguntungkan karena terjadi pertumbuhan. Namun dari segi daya tahan dan kemandirian ekonomi perlu dipertanyakan. Bali berhadapan dengan tantangan yang serius,’’ ujar pengamat ekonomi kependudukan Universitas Udayana Dr. I Gusti Wayan Murjanayasa, S.E., M.Si. dalam perbicangan dengan Bali Post, Senin (17/9) kemarin.

Ia mengatakan, dalam hitungan angka, laju pertumbuhan kependudukan dan laju

angkatan kerja memang selalu meningkat. Namun, perlu dicatat saat ini pertumbuhan penduduk lokal hanya 2,1 persen. Angka ini jangan sampai turun lagi. Pertumbuhan angkatan kerja jauh lebih tinggi dari angka pertumbuhan penduduk lokal Bali.

Hal. 15 Ekonomi Kerakyatan

PEKERJAAN Formal

: 48,12 %

- PNS/Karyawan : 44,12 % - Buruh : 4,00%

Informal

: 51,83 %

- Pengusaha : 15,64 % - Berusaha dibantu

buruh tak tetap

: 17,50 %

’’Mobilitas Bali yang terlalu terbuka, secara hitungan ekonomi memang menguntungkan, karena terjadi pertumbuhan. Namun dari segi daya tahan dan kemandirian ekonomi perlu dipertanyakan. Bali berhadapan dengan tantangan yang serius.’’

- Pekerja bebas : 3,70 % - Pekerja keluarga : 13,54 %

orang asing di bali - TKA :

1.268 Orang

Akan Lahirkan ’’Bali Initiative’’

Jakarta (Bali Post) – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan terdapat sekitar 2.000 pertemuan untuk membahas isu global dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia di Bali pada Oktober 2018. ‘’Topiknya membicarakan berbagai soal perekonomian dunia, mulai dari sisi pembangunan maupun kebijakan pertumbuhan dan stabilisasi,’’ kata Suahasil dalam acara ‘’Menakar Dampak IMF-WB’’ di Jakarta, Senin (17/9) kemarin.

Suahasil mengatakan, isu-isu global tersebut antara lain mencakup persoalan ekonomi digital, urbanisasi maupun pengelolaan sumber daya manusia yang membutuhkan pembahasan lebih mendalam. ‘’Rangkaian pertemuan ini, tema besarnya mencerminkan kebutuhan riil di dunia saat ini, termasuk di Indonesia,’’ ujarnya.

Dari hasil pembahasan tersebut, Suahasil mengatakan, akan lahir kesepakatan bersama dalam bentuk Bali Initiative yang akan menjadi hasil akhir dari pertemuan tahunan ini. ‘’Bali Initiative merupakan hasil atau hasil nyata dari pertemuan tahunan ini yang akan menjadi referensi global dan acuan bagi seluruh anggota IMF dan Bank Dunia,’’ katanya.

Usulan Bali Initiative tersebut berisi mengenai Paket Modal (Capital Package), Studi mengenai urbanisasi (Study on Urbanisation), Human Capital Index (HCI) dan Bali Fintech Principles. Untuk paket modal, Bank Dunia saat ini sedang menyelesaikan skema kenaikan modal bagi International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC).

Skema kenaikan modal ini diharapkan dapat meningkatkan peran Bank Dunia dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial secara global. Untuk urbanisasi, Bank Dunia akan memperkuat studi mengenai fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Keuangan.

Studi ini akan menghasilkan berbagai kebijakan kunci yang dapat menjadi referensi negara-negara di dunia mengenai pengelolaan urbanisasi agar dapat memberikan keuntungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi. (ant)

Belum Tersentuh, Napi Jadi Bandar Narkoba Polda Bali berhasil mengungkap transaksi narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan. Namun hingga saat ini, napi yang diduga jadi bandar narkoba belum tersentuh.

Halaman 2 Mal Pelayanan Publik Badung Paling Baik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Drs. Syafruddin, M.Si. me-launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung. Men-PAN RB memastikan MPP di Badung ini merupakan yang terbaik dari sejumlah MPP yang telah di-launching, baik pada skup nasional maupun lokal Bali.

Halaman 3

Perda Jalur Hijau Picu Pro-Kontra DPRD Buleleng belum ‘’kompak’’ melanjutkan pembahasan rencana pencabutan tentang Kawasan Jalur Hijau. Pada rapat pansus, terjadi perbedaan pandangan tentang hal itu. Alasannya, kalau dicabut menimbulkan kekosongan hukum, sehingga dikhawatirkan terjadi alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Halaman 8

1.059 Orang

- Laki-laki : 743 - Suami/Istri : - Perempuan : 525 429 Orang

Murjanayasa

2.000 Pertemuan di IMF-WB

- Pelajar :

- Jembrana - Klungkung - Gianyar - Bangli - Buleleng

: 9 JUMLAH naker asing :7 - Karangasem : 49 : 109 - Denpasar : 210 :4 - Badung : 713 : 177 - Tabanan : 10 Sumber : imigrasi/bps/kabupaten/kota

Bade ’’Diusung’’ Mobil

MDP Didorong Buat ’’Pararem’’ Belakangan ada fenomena menarik dalam proses pengabenan, khususnya saat mengusung atau mengarak Bade atau Wadah. Ada yang menggunakan alat bantu pedati, roda kendaraan hingga dinaikkan dalam kendaraan. Apa pendapat Parisada Bali dan akademisi soal ini?

KETUA Parisada Bali Prof. Dr. Gusti Ngurah Sudiana mengatakan, penggunaan kendaraan saat ‘’mengusung’’ wadah atau bade dalam upacara pengabenan merupakan fenomena baru yang perlu disikapi bersama. Memang dalam sastra agama, tidak ada disebutkan boleh atau tidak menggunakan kendaraan dalam mengusung bade.

Tetapi, pihaknya mengimbau agar penggunaan kendaraan itu tidak sampai menghilangkan spirit pasuka-dukaan dan berkurangnya semangat gotong royong. Sebab, dalam mengusung wadah atau bade secara bersama-sama itu sangat kental semangat gotong royong dan pasuka-dukaan.

Jangan sampai demi alasan efisiensi, semangat itu lamalama memudar.

Menyikapi fenomena seperti itu, ia mendorong Majelis Desa Pakraman (MDP) membuat semacam pararem bersama soal ngusung atau ngarak bade/wadah.

Sementara itu, Guru Besar Unhi Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa menyatakan tidak masalah ada sentuhan teknologi dalam proses pengabenan, seperti penggunaan pedati dalam mengusung wadah atau bade atau dinaikkan

dalam kendaraan. Yang penting tidak menghilangkan esensi dari ritual tersebut.

Sebab, kata Suka Yasa, penggunaan teknologi itu sifatnya memudahkan atau sarana bantu memperlancar ritual. Itu bagian dari ekspresi. Dulu umat menggunakan kayu bakar dalam pembakaran jenazah. Kini, sebagian besar menggunakan kompor. ‘’Kita tidak menampik adanya perubahan, tetapi yang penting adalah jangan sampai penggunaan teknologi itu mengabaikan esensi ritual pengabenan, unsur keindahan, dan kebaikan bersama,’’ ujar Suka Yasa yang Direktur Program Pascasarjana Unhi.

Dikatakannya, ngaben tergolong pitra yana marga.

Prinsip ngaben itu adalah mengembalikan unsur panca maha bhuta ke asalnya melalui ngaben dan pemurnian roh dari pitara menjadi dewa hyang melalui upacara mamukur atau nyekah. Ini adalah esensinya (ajaran agama). Dalam proses pelaksanaannya (ekspresinya), tak terlepas dari desa kala patra sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi, jangan sampai mengabaikan esensinya. (lun)

Bali Post/bit

DIUSUNG MOBIL - Empat Wadah ‘’diusung’’ mobil pada yadnya yang digelar Desa Pakraman Bedha.

Jarak ’’Setra’’ 5 Km Jadi Pertimbangan DESA Pakraman Bedha, Kecamatan Tabanan kembali menggelar yadnya massal untuk ketiga kalinya pada Minggu (16/9) lalu. Karya tersebut diikuti 399 peserta yakni upacara ngelanus dan mamukur (92), upacara ngelungah (167), mamukur (8), matatah (97) dan upacara nyambutin 35 peserta.

Menariknya, dalam yadnya massal kali ini pengusungan Bade tidak lagi menggunakan tenaga manusia, melainkan menggunakan mobil yang telah dimodifikasi. Sewanya Rp 600.000 per unit.

Pemanfaatan sarana angkutan tersebut lantaran jarak antara desa dan setra (kuburan – red) yang cukup jauh yakni 5 kilometer atau berlokasi di dekat Pantai Pangkung Tibah, Kediri.

Arak-arakan bade dimulai dari wantilan atau pusat lokasi digelarnya rangkaian yadnya massal. Sementara krama atau peserta yadnya massal juga disiapkan armada truk oleh panitia sebanyak 9 unit. Ribuan warga pun mengiringi prosesi sakral tersebut.

Bendesa Pakraman Bedha Nyoman Suratha didampingi

Kepala LPD Desa Pakraman Bedha I Made Sunartha menjelaskan, jarak wantilan desa menuju setra yang mencapai 5 km adalah alasan warga menyepakati penggunaan sarana transportasi tersebut. Sebab, jika bade diusung manual, akan membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

Penggunaan mobil bertujuan memudahkan pelaksanaan karya. Meski demikian, ditegaskan, hal ini tidak mengurangi esensi karya. Bahkan, lebih praktis dibanding membutuhkan tenaga karena jarak yang cukup jauh.

‘’Kalau lokasi setra dekat seperti dua tahun lalu bade diarak bersama. Tetapi kali ini lokasi setra desa pakraman sudah jauh. Kasihan pengusung bade kalau terlalu lama. Namun prosesi upacara tidak ada yang berbeda dengan prosesi ngaben pada umumnya, baik itu melaspas wadah maupun upakara juga sama, perlengkapan wadah juga sama,’’ terangnya.

Dalam yadnya massal yang digelar tahun ini, setidaknya ada empat bade yang diarak. Dan di masing-masing bade disiapkan seorang

pecalang yang bertugas menjaga saat melintasi kabel di sepanjang jalan. ‘’Untuk bade dan kendaraan ini memang kami pesan sepaket dari pembuat bade. Jadi kendaraan ini sifatnya sewa, per unit dikenakan Rp 600 ribu,’’ ucapnya.

Sementara itu, Manggala Karya Gusti Nyoman Wirata mengatakan, persiapan untuk pelaksanaan yadnya massal ini telah digelar dua bulan sebelumnya. Ditegaskan pula, rangkaian yadnya sudah sesuai dengan sastra dan tidak mengganggu dresta yang ada. (kmb28)

DENPASAR

2

Selasa Umanis, 18 September 2018

FIGUR Kajian Lontar NASKAH lontar dalam konteks dokumentasi, alih aksara, terjemahan, kajian, apresiasi dan sosialisasi nilai, perlu lebih digalakkan untuk menguatkan agama dan budaya Bali.

Ini penting, karena nilai-nilai yang ditransformasikan dalam berbagai bentuk karya seni dan sumber inspirasi, banyak terdapat dalam lontar. Direktur Program Pascasarjana Unhi Denpasar Prof. Dr. I Wayan Suka Yasa, M.Si. mengatakan hal itu, Senin (17/9) kemarin. Ditegaskannya, selama ini sepertinya hal itu tidak nyambung. Sehingga kita seolaholah tercerabut dari akar budaya, mudah goyah dan cenderung berkiblat ke barat (westernisasi). Padahal kita memiliki jati diri atau karakter yang diakui dunia, seperti konsep Tri Hita Karana.

Itu terjadi karena kita kurang gencar mensosialisasikan dan menginternalisasikannya, sehingga tidak membatin. Oleh karena itu, pemeritah diharapkan memberi ruang yang seluasluasnya kepada ahli atau penekun lontar untuk melakukan kajian-kajian mendalam tentang lontar. Termasuk memberikan perhatian lebih kepada Pusdok dan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki pola ilmiah pokok agama dan kebudayaan, sehingga lebih berdaya memerankan fungsinya. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam naskah lontar lebih dipahami dan diapresiasi oleh masyarakat, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan. Pada gilirannya, lontar betul-betul menjadi life monument, bukan dead monument. ‘’Di samping itu, masyarakat juga perlu memberi apresiasi atau dukungan penuh terhadap keberadaan lontar dan membacanya.

Untuk bisa memahami isi lontar, kita perlu mempelajari aksara, bahasa dan sastra Bali atau Jawa Kuno,’’ ujarnya. (lun)

Empat Mahasiswa Bali Berkesempatan Kuliah di Jepang Denpasar (Bali Post) Empat mahasiswa Bali penerima Beasiswa Pemerintah Jepang (Monbukagakusho) Tahun 2018 untuk Program Pendidikan Bahasa Jepang S-2 dan S-3, berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi di Jepang. Mereka adalah Ni Made Mia Septiarini Putri dan Ni Nyoman Ayu Devi Pragasuri dari Universitas Udayana yang menerima beasiswa program pendidikan Bahasa Jepang.

Keduanya akan mengikuti program pemahiran Bahasa Jepang di Perguruan Tinggi Jepang selama satu tahun. Sedangkan penerima beasiswa program S-2 adalah Ni Luh Putu Miraheni yang merupakan lulusan STIBA Saraswati Denpasar, dan program S-3 yaitu Putu Yuliandari yang merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

Keempat mahasiswi ini dilepas oleh Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar Hirohisa Chiba di rumah dinas Konsul-Jenderal Jepang di Denpasar, Senin (17/9) kemarin. Acara pelepasan ini dihadiri oleh Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdik Provinsi Bali I Wayan Suarna, S.E., M.Si., Deputi Konsul Jenderal Jepang di Denpasar Koichi Ohashi, pengurus Persatuan Alumni dari Jepang (Persada), dan para dosen masing-masing universitas.

Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar Hirohisa Chiba mengatakan, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia setiap tahun melaksanakan pendaftaran dan penyeleksian bagi para peminat beasiswa Monbukagakusho. Adapun program yang ditawarkan adalah Program Research Student bagi lulusan perguruan tinggi, Undergraduate, College of Technology dan Professional Trainning College bagi lulusan SMA, dan Japanese Studies bagi mahasiswa prodi Jepang serta Teacher Trainning bagi para guru.

Saat ini, sekitar 5.400 mahasiswa Indonesia sedang menempuh pendidikannya di Jepang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah penerima beasiswa, baik dari Pemerintah Jepang, instansi, maupun perusahaan lainnya. Kendati demikian, beasiswa Pemerintah Jepang yang meliputi biaya studi dan biaya hidup tanpa ikatan apapun ini masih belum banyak yang diketahui oleh mahasiswa di Bali. Pihaknya mengimbau agar masyarakat, khususnya mahasiswa di Bali bisa memanfaatkan kesempatan beasiswa tersebut untuk bisa belajar di Jepang.

Kepada mahasiswi yang akan menempuh pendidikan di Jepang, diharapkan agar bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik untuk mempelajari sejarah dan budaya Jepang, serta bisa menjadi jembatan penghubung yang lebih baik lagi antara Indonesia dengan Jepang. “Silakan berupaya untuk memperkenalkan diri sendiri maupun memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya Bali kepada orang Jepang. Dengan demikian, walaupun kesempatan ini hanya satu tahun di Jepang, tapi pengalaman ini akan menjadi pengalaman emas bagi kalian nantinya. Semoga kesempatan ini memberikan kenangan indah dan lebih mencintai Jepang nantinya,” pesannya.

Salah satu mahasiswa, Ni Luh Putu Miraheni, mengaku sangat senang dan merasa bangga serta bersyukur bisa mendapat kesempatan untuk menempuh pendidikan di Jepang. Apalagi kuliah di Jepang merupakan salah satu impiannya sejak kecil. “Kuliah di Jepang adalah impian saya sejak dulu. Saya akan gunakan kesempaan ini semaksimal mungkin untuk mempelajari sejarah dan budaya Jepang dan memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, terutama budaya yang ada di Bali,” ujarnya. (win)

Bali Post/win

BEASISWA - Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar Hirohisa Chiba (kiri) didampingi Deputi Konsul Jenderal Jepang di Denpasar Koichi Ohashi (kanan) bersama Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdik Provinsi Bali I Wayan Suarna, S.E., M.Si. berfoto bersama keempat mahasiswa penerima beasiswa.

819446 / 081337032965

Topik : Belum Tersentuh, Napi Jadi Bandar Narkoba

Bali Post/eka

RUMAH - Deretan rumah warga yang padat dan terkesan kumuh di Denpasar.

Ranperda Permukiman Kumuh

Pansus Persoalkan Kewenangan Pengawasan Denpasar (Bali Post) -

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh kembali dilakukan Pansus XII DPRD Denpasar dengan pihak eksekutif, Senin (17/9) kemarin. Rapat kerja dipimpin Wakil Ketua DPRD Wayan Mariyana Wandhira didampingi Asisten I Setda Kota Denpasar I Made Toya dan Ketua Pansus XII Wayan Suadi Putra. Dalam rapat kerja tersebut, Pansus mempersoalkan kewenangan pengawasan yang dalam rancangan juga melibatkan lembaga adat.

Anggota Pansus XII Susruta Ngurah Putra mempertanyakan adanya kewenangan lembaga yang mengawasi keberadaan permukiman kumuh.

Karena semakin banyak lembaga terlibat, dikhawatirkan akan memperpanjang birokrasi dan ada peluang untuk tindakan yang semestinya tidak perlu.

Menurutnya, pengawasan harus tetap satu lembaga, yakni

aparat dinas. Kalaupun ada lembaga adat, hanya bersifat koordinasi.

Beberapa pasal yang juga menjadi perdebatan Pansus, yakni ditemukan adanya isi pasal yang bertolak belakang dengan aturan sejenis lainnya, yakni Perda Bangunan Gedung.

Pada Perda tersebut, bangunan semi permanen tidak perlu izin. Jadi, setiap orang yang

membangun dengan jenis semi permanen di lahan privat, tetap diberbolehkan. Namun, pada Ranperda ini tidak boleh dan ada izinnya. “Kita tidak mau perda ini hanya akan menjadi macan ompong karena masih ada Perda yang tumpang tindih,” jelas Susruta.

Sementara itu, Ketua Pansus XII I Wayan Suadi Putra, S.T. mengatakan, pansus pada

intinya sepakat penanganan permukiman kumuh di lahan sewa tak menggunakan dana APBD. ‘’Kita sudah sepakati apa yang tertuang dalam Ranperda. Bahwa permukiman kumuh di lahan sewa menjadi tanggung jawab pemilik lahan dan penyewa. Tapi, tetap dapat dibantu melalui APBDes atau pihak ketiga. Nanti di Perwali kita minta supaya dijelaskan mekanismenya. Termasuk memperketat jika pemilik lahan berencana mengontrakkan lahan, agar tidak tumbuh permukiman-permukiman kumuh baru,’’ katanya mengingatkan.

Berdasarkan SK Wali Kota Denpasar Nomor 88.45/509/ HK/2012, jumlah kawasan

kumuh di Kota Denpasar mencapai 18 hektar. Dalam waktu tiga tahun, jumlahnya meningkat menjadi 167 hektar. Peningkatan tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi dari pemerintah pusat dan Pemprov Bali. Dari 167 hektar itu, paling banyak di Denpasar Utara, yakni seluas 54 hektar.

Selanjutnya Denpasar Selatan seluas 50 hektar, Denpasar Barat 35 hektar dan di Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 27 hektar. (kmb12) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Belum Tersentuh, Napi Jadi Bandar Narkoba

Bali Post/kmb37

PENGECEKAN - Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB Muhammad Yusuf Ateh melakukan pengecekan di Imigrasi Denpasar.

Kementerian PAN-RB Cek Pelayanan Imigrasi Denpasar Denpasar (Bali Post) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI mengecek pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Senin (17/9) kemarin.

Hadir dalam acara tersebut Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA. selaku Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB. Pengecekan tersebut serangkaian diusulkannya Kanim Denpasar menuju zona integritas untuk Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Mandiri (WBBM).

Saat mengecek pelayanan pembuatan paspor kemarin, Deputi Muhammad Yusuf Ateh didamping Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM-RI Asep Kurnia dan disambut Kadiv Imigrasi Depkumham Bali Agato Simamora. Pada kesempatan itu, Yusuf Ateh meminta supaya dilakukan pembenahan dan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Dia juga meminta supaya semua lembaga yang bersentuhan dengan masyarakat, baik itu kepolisian, samsat, imigrasi dan pelayanan publik lainnya segera menghilangkan praktek calo dan pungutan liar (pungli).

“Kita melakukan pembinaan terhadap pelayanan yang ber-

sentuhan dengan masyarakat.

Hilangkan calo, pungli dan bentuk permintaan tidak sah lainnya. Kita berikan pelayanan maksimal pada masyarakat,” ujar Yusuf Ateh.

Untuk kepentingan tersebut, kata Yusuf Ateh, pihaknya mengecek praktik pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar. Nantinya pelayanan ini akan kembali disurvei, apakah sudah memberikan pelayanan yang bagus atau tidak. “Saya kira sudah bagus.

Pengiriman paspor pakai kantor pos sudah tersedia. Nomor telepon petugas juga tercantum.

Hanya masih ada beberapa yang kurang, dan kita sudah beri masukan tadi,” ujarnya kembali.

Yusuf Ateh menambahkan, Imigrasi Denpasar sudah ada kenyamanan. Misalnya, fasilitas AC untuk disabilitas, orang lanjut usia, dan pelayanan paspor lainnya. “Lakukan kreativitas dan inovasi apa saja yang membuat masyarakat luas nyaman,” tegasnya.

Sementara itu, Kadiv Imigrasi Depkumham Bali Agato Simamora mengatakan, setiap koreksi akan ditindaklanjuti.

Apalagi koreksinya merupakan arahan yang komplit dan positif. “Yang penting, bagaimana sikap petugas menjadi lebih baik dan dilengkapi tanda pe-

nunjuk,” tegasnya.

Salah satu kekuatan di kantor ini adalah adanya program imigrasi merespons. Yakni, model memberikan nomor telepon secara langsung. Sehingga masyarakat yang merasa dirugikan bisa menyampaikan langsung ke pimpinan sebagai bentuk komplin. Ini juga menjadi motivasi bagi petugas imigrasi, apakah pelayanan yang diberikan sudah baik apa mesti perlu ditingkatkan. “Ini nomor pribadi saya. Sudah ada dua kasus yang masuk ke saya terkait dugaan pungli,” sebutnya.

Siapa oknum tersebut? Agato mengatakan, awalnya ada seseorang bernama Voni asal Kupang yang ingin membuat paspor. Lalu dia dimintai uang Rp 1 juta oleh yang katanya orang imigrasi. “Namun setelah diselidiki pihak Intel dan Kanit Lantaskim, ternyata mereka bukan orang imigrasi. Namun mereka adalah orang yang mengetahui (proses pembuatan paspor) sehingga dijadikan bisnis. Mereka bertemu di jalan,” ujarnya.

Pihak Imigrasi Denpasar kemudian menolak karena aturan TKW harus sesuai KTP. “Kepala Imigrasi se-Bali harus siap menerima segala informasi setiap hari. Ini akan menjadi bahan laporan,” tegas Agato Simamora. (kmb37)

Denpasar (Bali Post) Tim Ditresnarkoba Polda Bali mengungkap transaksi narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan, Jumat (14/9) lalu.

Selain menangkap kurir narkoba Moch Rizal (27), polisi meringkus narapidana (napi) Samsul Arifin (32) saat bersih-bersih di rumah dinas (rumdis) Kalapas. Namun, hingga saat ini polisi belum menyentuh Kemas, napi yang diduga jadi bandar narkoba.

Samsul Arifin dibekuk usai menyerahkan 200 butir ekstasi kepada Moch Rizal di depan Lapas. “Saat ditangkap, SA (Samsul Arifin - red) mengenakan baju warga binaan.

Kami sudah kantongi identitas bandarnya (Kemas-red) yang berada di Lapas Kerobokan,” tegas Wadir Resnarkoba Polda Bali AKBP Sudjarwoko, Senin (17/9) kemarin.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja mengatakan, tersangka Samsul Arifin merupakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sebentar lagi bebas. Kronologisnya, berdasarkan informasi dari masyarakat, Moch Rizal merupakan pengedar kelas kakap di wilayah Denpasar, Kuta dan Kuta Utara. “Awalnya petugas melihat mobil tersangka MR (Moch Rizalred) parkir di depan Lapas Kerobokan di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan,” ujarnya.

Beberapa menit kemudian, polisi melihat tersangka Samsul Arifin melempar sesuatu (barang) ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya, mobil yang dikemudikan Moch Rizal tersebut melaju ke arah Denpasar dan petugas langsung membuntutinya. Tenyata tersangka Moch Rizal menuju Jalan Pidada VI, Ubung Kaja, Denpasar. Pelaku berhenti di pangkalan bus antarprovinsi dan mengambil paket barang.

Saat itulah polisi langsung menangkapnya dan ternyata pelaku mengambil paket ganja seberat 87,42 gram bruto.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam mobil pelaku, dan ditemukan 200 butir ineks. “Kata pelaku,

Bali Post/kmb36

Tersangka Samsul Arifin.

ekstasi tersebut milik K (Kemas-red) yang berada di dalam Lapas Kerobokan. Sedangkan ganja dikirim oleh B (Bogel-red) dari Malang,” kata Hengky Widjaja.

Kasus ini lalu dikembangkan ke tempat kos Moch Rizal di Jalan Kubu Asri, Denpasar Barat. Di kamar pelaku polisi mengamankan beberapa paket sabu-sabu (SS) seberat 514,22 gram bruto. Moch Rizal mengaku SS tersebut milik Kemas dan diambil di Jalan Raya Gilimanuk.

Barang terlarang tersebut dikirim dari Probolinggo, Jawa Timur oleh anak buah Kemas. Rencananya narkotika tersebut akan ditempel oleh Moch Rizal atas suruhan Kemas. Imbalannya Rp 50 ribu tiap kali menempel paket narkoba tersebut.

Selain narkotika, petugas menyita barang bukti mobil, tiga handphone, timbangan, buku tabungan BCA, kartu ATM BCA, tiga buah lakban dan satu bendel plastik klip. (kmb36)

Selasa Umanis, 18 September 2018

Cegah Longsor, BPBD Pasang ”Webbing Jute”

BADUNG

3

Mangupura (Bali Post) –

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung akan memasang webbing jute untuk mencegah terjadinya longsor. Jaring serabut kelapa ini akan dipasang di dua desa di Kecamatan Petang, yakni Desa Pangsan dan Getasan pada Oktober mendatang.

PPK Kegiatan Mitigasi Struktural Partisifatif BPBD Badung Wayan Netra mengatakan, selain webbing jute pihaknya juga akan menanam rumput vetiver atau akar wangi. Rumput ini diyakini dapat mengikat tanah, karena memiliki akar serabut yang mampu menembus tanah hingga kedalaman tiga meter. ‘’Ada 10 are lahan yang akan kita pakai sebagai demplot. Ini merupakan program lanjutan sejak 2017 hingga 2021,’’ ungkap Netra, Senin (17/9) kemarin.

Menurutnya, kawasan Petang merupakan fokus pemasangan webbing jute dan rumput vetiver, mengingat Petang merupakan kawasan penyang-

ga yang selama ini banyak diterjang longsor. ‘’Sejumlah tebing yang rawan longsor kita pasang, di Petang adalah kawasan rawan bencana longsor kita tangani dulu di sana, karena banyak lahan yang dikontrakkan untuk ditanami pohon albesia, sehingga setelah panen lahan itu menjadi gundul,’’ ujarnya.

Program pencegahan bencana longsor itu dianggarkan di APBD sebesar Rp 180 juta untuk 10 are lahan di setiap desanya. Sedangkan di 2017, program serupa dibiayai pemerintah pusat dengan anggaran mencapai Rp 400 juta. Program di 2017 juga menyasar Desa Sulangai, Petang, dan Pelaga.

‘’Untuk 2018, itu dana APBD dengan penunjukan langsung dengan survei ketiga rekanan dari Cilacap dan Garut, karena di Bali belum ada yang menyediakan. Kami akan memasang 10 are webbing jute dan rumput vetiver setiap tahunnya,’’ tegasnya.

Selain sebagai tanaman penyangga tanah, rumput wangi, kata Netra memiliki fungsi ekonomis sebagai bahan baku minyak wangi. ‘’Cilacap dan Garut merupakan kawasan produksi vetiver. Ini merupakan bahan minyak wangi yang mampu mengujam tanah sampai tiga meter, karena dia serabut jadi mengikat tanah,’’ jelasnya. (kmb27)

SOSOK Sukseskan ”Event” IMF-WB EVENT tahunan International Monetary Fund and World Bank (IMFWB) tahun 2018 sebentar lagi akan digelar. Semua pihak diharapkan ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi demi menyukseskan pertemuan ini. Salah satu hal terpenting yang mesti diperhatikan yakni terkait masalah lalu lintas (lalin). Selama kegiatan berlangsung, arus lalin diharapkan lancar dan tidak ada kendala sedikit pun.

Untuk itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Bali dalam waktu dekat akan melakukan rekayasa arus lalin di sejumlah titik, terutama kawasan yang nantinya dilalui para delegasi. ‘’Menjelang IMF-WB, kami akan melakukan rekayasa lalu lintas. Begitu juga kami telah membentuk satgas pengawal, rute, dan parkir untuk para delegasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemacetan arus lalu lintas,’’ kata Dirlantas Polda Bali Kombes Pol. A.A. Made Sudana, belum lama ini. Salah satu contoh rekayasa yang akan dilakukan, kata mantan Kapolresta Denpasar ini, menerapkan sistem satu jalur. Nantinya ini akan berlaku di kawasan Nusa Dua menuju jalur Garuda Wisnu Kencana (GWK), sehingga bus dan kendaraan delegasi dapat melintas dengan lancar tanpa hambatan. ‘’Kami mengerahkan ribuan anggota Polantas. Selain dari Ditlantas Polda Bali, juga di-back-up Korlantas, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim, Polda DIY dan Polda Lampung,’’ ujarnya. Di sisi lain, keberadaan underpass simpang tugu Ngurah Rai akan membuat lalin makin lancar. ‘’Yang pasti, dengan adanya underpass ini arus lalu lintas berjalan sangat lancar. Mudah-mudahan dalam kegiatan IMFWB dan didukung adanya underpass ini, nantinya tidak ada kendala berarti,’’ ucap mantan Kabid Propam Polda Bali ini.

Pihaknya juga berharap kegiatan ini berjalan dengan sukses sesuai harapan bersama. Sebab, penyelenggaraan kegiatan berskala internasional akan berdampak pada perekonomian Bali khususnya, dan Indonesia pada umumnya. (jay)

Sumbangan Dana Kampanye Pilpres Naik Drastis

KPU Diharuskan Gelar Bimtek untuk Parpol

Mangupura (Bali Post) – Sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sumbangan perseorangan maupun badan usaha untuk kampanye Pilpres 2019 maksimal senilai Rp 25 miliar.

Angka tersebut naik dratis dibandingkan pada Pilpres 2014 yang hanya maksimal Rp 5 miliar. Tingginya dana kampanye tersebut mengharuskan KPU memberikan bimbingan teknis (bimtek) pelaporan dana kampanye kepada parpol.

Ketua KPU Badung A.A. Gede Raka Nakula, Senin (17/9) kemarin mengatakan,

selain dana sumbangan, dana kampanye perseorangan juga mengalami peningatan. Saat Pilpres 2014, dana kampanye perseorangan tidak diperbolehkan lebih dari Rp 1 miliar, namun sekarang maksimal menjadi Rp 2,5 miliar.

Tingginya dana kampanye yang dikelola, mengharuskan pihaknya menggelar bimtek pelaporan dana kampanye Pilpres tahun 2019. Bimtek yang diselenggarakan kemarin di Kuta itu menyasar seluruh parpol peserta pemilu. ‘’Kami mengundang ketua partai politik, LO, dan operator,’’ ungkapnya.

Dijelaskannya, pelaporan dana kampanye serupa dengan Pilpres tahun 2014 maupun pemilu-pemilu yang sudah dilaksanakan. Bedanya, kini hanya menggunakan aplikasi yang terintegrasi secara online. ‘’Meski nanti partai politik juga diminta menyetorkan hard copy juga ke KPU Badung,’’ tegasnya.

Disebutkannya, parpol peserta Pilpres secara teknis telah memahami penggunaan aplikasi online guna pelaporan dana kampanye. ‘’Dengan sistem yang KPU sendiri siapkan bisa lebih transparan,’’ tegasnya. (kmb27)

Bali Post/edi

EROPA CONFERENCE - Men-PAN RB Syafruddin memberikan sambutan di EROPA Conference 2018 di Nusa Dua, Senin (17/9) kemarin.

EROPA Conference 2018

Bahas Pengaruh Global ”Megatrends” terhadap Kemajuan Negara Mangupura (Bali Post) Global megatrends seperti perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0, perang ekonomi negara-negara besar mempengaruhi tidak hanya aktivitas ekonomi dan pola interaksi sosial di masyarakat, tetapi juga bagaimana pemerintahan sebuah negara dikelola. Hal tersebut menjadi pembahasan penting dalam Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA) Conference 2018 yang digelar di Nusa Dua, Senin (17/9) kemarin.

EROPA Conference merupakan kegiatan tahunan EROPA. Tahun ini Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjadi tuan rumah penyelenggara. Dengan mengusung tema ‘’Public Administration in Managing Global Megatrends: People, Public Services, Institutions, and Ethics’’, kegiatan sebelumnya diawali dengan Executive Council Meeting yang diikuti perwakilan negara-negara anggota EROPA pada 16 September.

Kegiatan konferensi dilanjutkan pada 17 hingga 19

DARI data dihimpun BNNP Bali, saat ini lingkungan sekolah merupakan salah satu pasar potensial terbesar bagi peredaran narkoba. Ini berarti ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap kelangsungan generasi penerus bangsa Indonesia semakin besar. Untuk itu, perlu ada penanganan yang tepat, efektif dan konsisten oleh segenap komponen bangsa baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Putu Gede Suastawa di hadapan puluhan guru SMA/ SMK se-Kabupaten Badung, Senin (17/9) kemarin, di Hotel Grand Mega, Kuta.

Menurutnya, Kurikulum Terintegrasi sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah di Kabupaten Badung. Dia pun berharap kurikulum ini bisa diterapkan secara maksimal.

Tujuannya, meminimalisir prilaku negatif di kalangan pelajar.

Selain membuka, Brigjen Suastawa juga sebagai narasumber pelatihan pegiat antinarkoba. Dalam paparannya, mantan Direktur Binmas

Polda Bali ini mengatakan, guru merupakan salah satu unsur yang mempunyai peranan penting dalam membentengi siswa dan membebaskan sekolah dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. ‘’Secara psikologis, guru dapat memberikan pengaruh kuat terhadap perubahan dan pembentukan perilaku anak didiknya di lingkungan sekolah,’’ tegas Brigjen Suastawa yang didampingi Kepala BNNK Badung AKBP Ni Ketut Masmini.

Oleh karena itu, guru bisa menjadi agen perubahan prilaku bagi siswa yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Di samping itu, juga menjadi motivator penguat prilaku siswa ke arah mencegah dan menghindarkan diri dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, guru memegang peranan yang sangat penting dalam upaya P4GN di sekolah, salah satunya mengupayakan suatu keadaan yang dapat menguatkan motivasi siswa untuk belajar di sekolah melalui berbagai aktivitas yang me-

September.

Men-PAN RB Syafruddin usai membuka kegiatan ini mengatakan, isu yang dibahas sangat strategis untuk negara-negara di Asia Pasifik dan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Banyak hal yang dibahas dalam konferensi, seperti bagaimana membangun SDM yang berkualitas hingga mengkoordinasikan langkah yang perlu diambil untuk kemajuan bangsa-bangsa di Asia Pasifik.

Sementara itu, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto me-

nyampaikan, peserta konferensi berjumlah 350 orang yang berasal dari berbagai negara di antaranya Indonesia, Filipina, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Vietnam, Thailand, Iran, Nepal, Brunei Darussalam, Malaysia, Australia, Liberia, Kamboja dan Afrika Selatan. Sebanyak 70 paper dari empat subtema akan dipresentasikan dalam konferensi ini.

Sebanyak 27 di antaranya berasal dari Indonesia dan 43 berasal dari negara lain. (kmb23)

Sekolah Jadi Pasar Potensial Peredaran Narkoba

PELATIHAN - Kepala BNNP Bali Brigjen Pol. Putu Gede Suastawa menghadiri pelatihan pegiat antinarkoba yang melibatkan guru SMA/SMK se-Badung. nyenangkan dan berorientasi atau berpusat pada siswa. ‘’Anak-anak umumnya berada di sekolah selama 5-6 jam per hari, sehingga menjadi lembaga yang memiliki potensi sangat besar untuk memengaruhi kehidupan anak sehari-hari,’’ ujarnya.

Dia berharap para guru

mampu melaksanakan P4GN tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai pendidik serta warga negara yang baik. Selain itu, diharapkan dengan kegiatan ini para guru mampu menjadi pegiat antinarkoba yang bisa menularkan informasi tentang P4GN terhadap anak didiknya. (bns1)

PTSP yang didukung teknologi, sehingga mudah diakses,’’ katanya.

Pembentukkan MPP akan menimbulkan kemudahan dalam berusaha sekaligus mengubah pola pikir egosektoral menjadi satu kesatuan yang padu. Tentu semua ini perlu didukung SDM atau ASN yang berkinerja tinggi. Dengan adanya MPP, perekonomian dipastikan tumbuh. ‘’Minat investor muncul dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat,’’ katanya.

Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menegaskan, MPP merupakan komitmen Pemkab Badung untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dan kemudahan akses dalam pengurusan segala perizinan dan dokumen lainnya. Menurutnya, kehadiran pemerintah dan beberapa instansi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pada satu atap, akan sangat memudahkan masyarakat.

‘’Kami terus melakukan inovasi dan membangun budaya melayani dengan motto bekerja sepenuh hati, bekerja dengan hati dan bekerja berhati-hati.

Harapan kami, dengan tersedianya MPP Kabupaten Badung, masyarakat datang sendiri untuk mengurus berbagai keperluannya,’’ katanya.

Selain itu, dia sempat memaparkan program-program inovatif Badung yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat Badung. Program ini menyasar lima sektor yakni pertama, papan, sandang dan pangan, kedua, pendidikan dan kesehatan, ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, keempat, agama adat seni dan budaya, dan kelima pariwisata.

Semua program di lima sektor ini dipaparkan gamblang oleh Bupati. Salah satunya program kesehatan dengan menerapkan konsep Tri Kona yakni lahir, hidup, hingga mati yang memperoleh tanggungan dari pemerintah. (ad871)

Men-PAN RB ”Launching” Mal Pelayanan Publik Badung Syafruddin Sebut Badung Paling Bagus

LAUNCHING - Men-PAN RB Syafruddin didampingi Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan Kepala DPMPTSP Badung Made Agus Aryawan menekan sirene yang menandai diresmikannya Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung, Senin (17/9) kemarin.

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) Drs. Syafruddin, M.Si., Senin (17/9) kemarin melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung. Launching ditandai dengan penekanan sirene dan penandatanganan prasasti.

Hadir pada peluncuran tersebut Deputi di Kemen-PAN RB, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wabup Badung Drs. Ketut Suiasa, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Wakil Ketua DPRD Badung Nyoman Karyana dan sejumlah anggota DPRD Badung, Wakil Wali Kota Denpasar I G.N. Jaya Negara, Wakil Bupati Buleleng Sutjidra dan sejumlah pejabat dari kabupaten lainnya di Bali.

Dalam sambutannya, MenPAN RB memastikan MPP di Badung ini merupakan yang terbaik dari sejumlah MPP

yang telah di-launching, baik pada skup nasional maupun lokal Bali. Di Bali yang telah memiliki MPP adalah Kota Denpasar dan Karangasem. ‘’Dari delapan yang dilaunching, Badung paling bagus. Ini bisa dikembangkan lagi sebanyak mungkin. Sebab, ini merupakan inovasi pelayanan publik yang dulu terpisah, sehingga tidak efektif dan efisien, jadi dibuat pelayanan satu atap,’’ ungkapnya.

MPP ini, tegas Syafruddin, merupakan gagasan yang terinspirasi dari Nawacita. Terhadap enam pelayanan publik, negara hadir di tengah-tengah masyarakat. ‘’Dalam hal ini PAN-RB merupakan pembina terhadap pelayanan publik,’’ katanya.

Menurutnya, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mulai berkembang. Semua diselesaikan dalam satu kantor, termasuk ada pendelegasian kewenangan. ‘’MPP merupakan pengembangan

info seremoniAL

4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Unud Segera Buka Formasi 46 Dosen CPNS UNTUK tahun 2018 ini, Universitas Udayana (Unud) akan membuka formasi 46 dosen CPNS. Formasi dosen akan diumumkan secara terpusat pada 19 September 2018 oleh BKN. Untuk itu, kepada masyarakat yang berminat melamar CPNS di Unud agar mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Karena untuk sistem CPNS tahun 2018 ini sangat transparan, akuntabel, objektif dan informatif.

Hal itu disampaikan Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi Sp.S.(K) saat memberikan keterangan pers didampingi Kepala Biro Umum I Ketut Amogasidi dan Kepala Bagian SDM I Gusti Ngurah Agung Juliawan, Senin (17/9) kemarin di Gedung Rektorat Universitas

Udayana, Bukit Jimbaran.

Pada kesempatan tersebut, Raka Sudewi menyampaikan, bagi masyarakat yang berminat agar segera mempersiapkan dokumendokumen dalam bentuk elektronik.

Salah satunya memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan). ‘’Jadi kami informasikan saat ini untuk memberikan waktu persiapan kepada putra-putri yang berminat melamar menjadi dosen di Universitas Udayana,’’ kata Raka Sudewi.

Dalam pelaksanaannya, juga tidak jauh berbeda seperti yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Seperti seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB). Ditambahkannya, sesuai dengan peraturan, Universitas Udayana mempri-

KETERANGAN PERS - Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. dr.

A.A. Raka Sudewi Sp.S.(K) (dua kiri) memberikan keterangan pers didampingi Kepala Biro Umum I Ketut Amogasidi dan Kepala Bagian SDM I Gusti Ngurah Agung Juliawan, Senin (17/9) kemarin di Gedung Rektorat Universitas Udayana, Bukit Jimbaran.

oritaskan lulusan dengan predikat cumlaude untuk dapat diterima.

Sedangkan untuk difabel disiapkan sebanyak 2 persen. ‘’Sesuai aturan, kami mencoba memenuhi minimal 10 persen cumlaude dan 2 persen difabel,’’ tambahnya.

Perekrutan CPNS dosen di Unud tersebut juga untuk mempertahankan rasio ideal antara jumlah dosen dengan mahasiswa, sesuai dengan regulasi yang diatur Kemenristekdikti. Selama ini untuk mempertahankan rasio jumlah dosen dengan mahasiswa sebelum adanya penerimaan CPNS, Universitas Udayana juga telah merekrut dosen kontrak.

Sementara itu, Kepala Biro Umum I Ketut Amogasidi menambahkan, untuk pendaftaran akan mulai dibuka per tanggal 19 september. Nantinya, dari dokumen yang sudah dikirimkan, akan ada verifikasi administrasi di pusat pada tanggal 10 Oktober.

Untuk pengumuman setelah ada verifikasi, akan ada pengumuman yang boleh mengikuti tes kemampuan dasar pada tanggal 14 Oktober. Sedangkan SKB akan dilaksanakan tanggal 20 Oktober.

Dikatakan, untuk tahapan seleksi, BKN sudah mengeluarkan buku petunjuk untuk tata cara alur pendaftaran dan lain sebagainya. ‘’Siapa pun yang ingin mendaftar, petunjuknya sudah lengkap di sana. Untuk informasi lebih lanjut mengenai dokumen dapat langsung mengakses ke www.sscn.bkn. go.id.,’’ katanya. (ad872)

Selasa Umanis, 18 September 2018

Kunjungan Duta Besar Republik India ke Istana Mancawarna

Shri Arya Wedakarna Minta Dukungan Orang Kaya India untuk Ekonomi Satyagraha di Bali

WALAU sama-sama negara sekuler demokrasi republik, Indonesia dan India tetap menganggap penting hubungan bilateral. Kerja sama Indonesia-India sangat terbuka untuk bidang pendidikan agama Hindu, penyebaran Sanathana Dharma melalui kegiatan seni dan kebudayaan. Namun hubungan ekonomi juga dianggap penting apalagi sejak kehadiran Presiden RI Joko Widodo dan para pemimpin ASEAN dalam India-ASEAN Summit di New Delhi, beberapa waktu lalu.

“India adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Leluhur Nusantara, maharesi-maharesi Nusantara sebagian datang dari tanah tua

India, menyebarkan ajaran Veda dan hingga kini agama Hindu berkembang pesat di Bali dan di seluruh Nusantara. Jadi tidak ada alasan saya tidak mencintai India.

Saya selalu ada terdepan dalam hubungan diplomasi Indonesia dan India. India adalah perioritas dalam agenda perjuangan saya,’’ ungkap Gusti Wedakarna yang sempat meraih gelar kehormatan ‘’Arjuna’’ di negara bagian Karnataka, Bangalore, India ini.

Kerjsama dimasa depan, Gusti Wedakarna memandang perlu peningkatan di bidang investasi dan pariwisata. Turis India yang mayoritas umat Hindu ke Bali kini sudah menjadi tiga besar. ‘’Dan ke

FE Unmas Lepas 204 Sarjana

Standar Kompetensi Lulusannya Berdaya Saing Global FAKULTAS Ekonomi Universitas Mahasaraswati (FE Unmas) kembali menghasilkan human capital berkualitas bagi Bali. Senin (17/8) kemarin, Dekan FE Unmas Dr. Putu Kepramarini, S.E., M.M. melepas 204 sarjana ekonomi. Ketua Panitia I Dewa Made Endiana, S.E., M.Si. Ak., CA. menjelaskan, dari jumlah itu, 112 orang dari Prodi Manajemen serta 92 orang dari Prodi Akuntansi.

Yang membanggakan, kata Putu Kepramarini, mereka adalah lulusan yang mampu bersaing di tengahtengah era globalisasi dan SDM berkarakter yang memegang teguh kejujuran dan etika. Ini artinya capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan standar kompetensi lulusannya sesuai dengan visi FE Unmas yakni menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan SDM di bidang ekonomi yang bermutu, berbudaya dan berdaya saing di tingkat nasional dan global.

Dalam acara yang dihadiri para orangtua mahasiswa, Kepramarini juga mengungkapkan kabar gembira. Kini Prodi Manajemen sesuai dengan SK BAN-PT Nomor : 3749/ SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 dinyatakan meraih akreditasi A, sedangkan Prodi Akuntansi terakreditasi B. Untuk itu, dia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaan yang telah diberikan, yang tercermin dari besarnya animo masyarakat untuk mempercayakan pendidikan keluarga mereka di FE Unmas Denpasar.

Dekan yang dalam acara tersebut didampingi WD I I Gede Cahyadi Putra, S.E., M.Si.Ak., CA., WD II Dr.

A.A. Dwi Widyani, S.E., M.M. dan WD III Dr. Luh Kadek Budi Martini, S.E., M.M., Kaprodi Manajemen Agus Wahyudi Salasa Gama, S.E. M.M. dan Kaprodi Akuntansi Ni Nyoman Suryandari, S.E., M.Si.Ak., CA. juga memaparkan kemajuan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dilaksanakan pelatihan perpajakan, pelatihan investasi, pelatihan PKM, serta seminar. Selain itu menyelenggarakan company visit mengunjungi perusahaan-perusahaan besar di luar Bali. Ini yang membuat jumlah mahasiswa baru FE Unmas terus meningkat di mana tahun ini menerima 1.600 mahasiswa baru dari 3.000 lebih pendaftar.

FE Unmas juga menumbuhkan jiwa wirausaha mahasiswa dengan melaksanakan business day setiap tahun. Lewat Inkubator Bisnis yang diterapkan secara konsekuen menjadikan lulusannya berperan

tidak hanya menjadi job seeker tetapi juga akan menjadi job creator.

Pertukaran mahasiswa ke universitas di luar negeri juga dilakukan.

Tahun ini FE Unmas menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di Malaysia dan Thailand. Program ini juga berdampak pada peningkatan prestasi. Di antaranya juara harapan lomba StockLab IDX se-Bali, tim PKM Unmas (FE) menuju PIMNAS di Makassar, memenangkan dua hibah Dikti di bidang PKM. Juga sebagai finalis LKTI pada Forum Mahasiswa Bidikmisi.

Saat ini FE Unmas memiliki seorang guru besar, puluhan dosen berkualifikasi doktor. FE Unmas juga menyiapkan beasiswa doktor kepada dosennya serta memberikan subsidi untuk mengikuti kegiatan ilmiah baik nasional maupun internasional. Selain itu secara terusmenerus melakukan perbaikan, baik sarana-prasarana, pelayanan serta proses pembelajaran. (ad873)

YUDISIUM - Dekan FE Unmas Dr. Kepramarini, S.E., M.M. dan wakil dekan serta kaprodi saat meyudisium sarjana.

SMK PGRI 4 Denpasar

Gurunya Seminar Internasional, Siswanya Borong Juara Lomba Film

SMK PGRI 4 Denpasar yang akrab dipanggil Fourgriska terus memperkuat mutu guru. Kepala SMK PGRI 4 Denpasar Drs. I Ketut Suarya, M.Pd. menyadari mutu guru adalah kunci manajemen pendidikan berkualitas. Untuk itu, ia mengumpulkan semua guru, Senin (17/9) kemarin, guna mengikuti seminar internasional model pembelajaran di Singapura.

Sementara siswanya memborong juara di lomba film.

Seminar bertemakan ‘’Melalui Seminar Pendidikan Internasional Kita Tingkatkan Kualitas SDM Menyongsong Era Revolusi 4.0’’ menghadirkan Dr. Andrian (Singapura) dan Rika Rahmita Sujatma, S.Pd., M.M. (Komunitas Guru Asia dan Eropa) dibuka Ketua YPLP Kota PGRI Denpasar Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M. didampingi Ketua Komite Drs. IGB Wiadnyana,

M.M., M.Si. Ketut Suarya mengungkapkan seminar bertujuan menambah wawasan guru soal tuntutan kompetensi di era digital, mengenal PBM di Singapura dan menyiapkan SDM guru dan siswa berbasis digital menghadapi era revolusi industri 4.0. Singapura bisa dicontoh untuk pendidikan berkualitas.

Ketua Komite IGB Wiadnyana mengatakan tantangan masa depan harus sudah diantisipasi termasuk penggunaan digital dan robot di dunia pendidikan. Namun, dia menekankan peran guru di kelas tak bisa sepenuhnya digantikan robot karena pembelajaran selalu memerlukan hubungan kemanusiaaan antara guru dan siswa.

Ketua YPLP Kota PGRI Denpasar Nengah Madiadnyana mengatakan apa yang baik di Singapura belum tentu baik bagi pendidikan di Indone-

SEMINAR - Ketua YPLP Nengah Madiadnyana, Ketut Suarya, IGB Wiadnyana dan Kasek PGRI bersama Dr. Andrean dan Rika saat seminar internasional di SMK PGRI 4 Denpasar.

sia. Perlu selektif menerima dan selalu disesuaikan dengan kondisi dan keperluan di SMK PGRI 4 Denpasar.

YPLP juga melakukan studi banding ke luar negeri seperti Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Singapura hingga Australia. Dengan harapan sekolah PGRI tak boleh seperti katak dalam tempurung yakni merasa hebat di rumahnya sendiri.

Dr. Andrean dan Rika Rahmita membenarkan peran guru dan perawat tak bisa digantikan oleh robot di era revolusi 4.0. Hanya guru harus segera berbenah diri agar pelajaran yang diberikan dijelaskan secara simpel, mudah dan lama diingat siswa.

Di sisi lain, siswa Fourgriska mengukir banyak prestasi, di antaranya juara I dalam lomba film pendek Peon Cup Sisma 2018. Tim Fourgriska yang dibina I Kadek Arya Sugiantara, S.Kom. dan IA Kartika Dewi, S.Kom. membororong penghargaan film tervaforit, aktor terbaik oleh Darma, aktris terbaik Yuni dan sutradara terbaik Narendra Prema.

Selain itu, siswa SMK PGRI 4 Denpasar juga meraih juara II Dance Station di Big Bank Good Day. Tim 4GX DC diperkuat oleh Refi, Ayu Surya, Dini, Serli, Agus Widiantara, Samuel Hendra dan Purwanti mengalahkan puluhan peserta dari Denpasar dan Badung.

Tim dibina Ana Safira. Masih di ajang yang sama, Gede Ngurah Bagas Prabawa Andayana meraih juara III lomba Stand Kece. Bagas bersama tim OSIS dibina Waka Kesiswaan Ni Wayan Wida Astiti dinilai sangat simpel namun penuh makna. (ad874)

MUHIBAH – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III menerima Yang Mulia Pradeep Kumar Rawat (Duta Besar Republik India) dan Sunil Babu (Konsul General India) di Istana Mancawarna Tampaksiring.

depan saya minta orang-orang India agar berinvestasi di Bali, bantu rakyat kami, bantu umat Siwaisme di Bali dalam berusaha. Silakan investasi besar-besaran, negara Siwa Buddha seperti India, Cina, Jepang, Taiwan, Korea kami prioritaskan. Saya ingat ajaran Bung Karno, yakni Jas Merah untuk tidak lupa pada saudara tua. Dan tugas saya untuk melanjutkan hubungan antara Indonesia dan India. Saya minta komunitas India yang berjumlah 1,2 miliar di dunia, yang terdiri dari orang-orang kaya, orang pintar, kalangan the Have bersatu padu dalam ekonomi Satyagraha. Semoga dengan kehadiran Yang Mulia Duta Besar India di Istana Mancawarna hari ini membuat semua terjadi segera,’’ ungkap Gusti Wedakarna.

Dalam kesempatan selama di Istana, Shri Arya Wedakarna juga menjelaskan tentang ide gagasan Sukla Satyagraha. ‘’Umat Hindu di Bali dan di India punya sejarah kelam dalam urusan kejayaan Dharma. Saya banyak belajar sejarah bagaimana Rajput di India selama berabad-abad bertahan dari serbuan ekonomi Kesultanan Moghul, dan saat ini India menang.

Weda sudah tegas mengajarkan ekonomi kuat itu mutlak agar Sanathana Dharma kuat. Saya selalu terinspirasi dari kisah Mahabharata yakni saat Panca Pandawa terusir dari Istana Hastinapura, tetapi para dewa termasuk Wisvakarma justru mendirikan Istana Indraprastha untuk menunjukkan kewibawaan ekonomi. Bali dan India harus jadi society yang kaya dan makmur. Itu baru Satyagraha,’’ ungkap Gusti Wedakarna yang juga President World Hindu Youth Organization (WHYO) ini. (ad870)

CFSAI Unud Gelar ’’Workshop’’

Penilaian Kerusakan Baru dalam Asuransi Pertanian

CENTER on Food Availability for Sustainable Improvement (CFSAI) Ministry of Research Technology and Higher Education Udayana University melaksanakan Workshop on Improving Ground Based Damage Assesment on Paddy Field. Workshop ini dihadiri stakeholder pertanian seperti principal investigator Satreps di Indonesia dari IPB Dr. Baba Barus, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Pimpinan Jasindo Cabang Bali, PPL, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di lapangan, tenaga pengajar di lingkungan Unud yang berjumlah kurang lebih 40 orang.

Workshop berlangsung dua hari dari tanggal 17–18 September.

Pada hari pertama pemaparan dari narasumber tentang penilaian kerusakan saat kini dan pada hari kedua adalah membuat rumusan perbaikan metode penilaian kerusakan dari yang telah ada ke arah yang lebih baik.

Ketua Panitia Workshop Prof.

IGAA Ambarawati, Ph.D. mengatakan, workshop ini merupakan bagian dari kegiatan proyek Satreps (Science and Technology for Research Partnership for Sustainable Development) yang merupakan kerja sama antara pemerintah Jepang dan Indonesia dalam jangka waktu lima tahun mulai tahun 2017. Judul proyeknya ‘’Development and Implementation of New Damage Assessment Process in Agricultural Insurance as Adaption to Climate Change for Food Security’’.

Proyek ini diketuai Prof. Chiharu Hongo dari Chiba Univer-

sity. Dari pihak Jepang terdapat 10 universitas yang terlibat, salah satunya adalah Chiba University.

Di Indonesia terdapat dua institusi akademik yang terlibat yaitu Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai principal investigator dan Universitas Udayana di bawah Center on Food Availability for Sustainable Improvement (CFSAI) dengan anggota beberapa fakultas, dua instansi kedinasan yaitu Dinas Pertanian Jawa Barat dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.

Outcome dari proyek ini adalah adanya pengembangan model penilaian kerusakan pada lahan sawah yang dikenal sebagai model yang efektif untuk memperbaiki dan menyebarkan asuransi pertanian sebagai adaptasi terhadap perubahan iklim di Indonesia.

Ambarawati menambahkan, kegiatan Satreps ini akan memasuki tahun ke-2 di mana melalui

workshop ini diharapkan adanya pemaparan dan masukan dari berbagai narasumber yang berkaitan dengan pengamatan kerusakan di lapangan tentang kekeringan dan serangan OPT, disebut ground base damage assessment dan dari pihak asuransi pertanian.

Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof. Dr. Ir. Nyoman Gede Antara, M.Eng. berharap masa kerja sama selama lima tahun ini bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Selama tujuh tahun di Jepang, ia tidak pernah menemukan kegagalan panen, kekurangan bibit, pupuk. Harga beras di sana pun stabil.

Narasumber dalam acara tersebut Dr. Baba Barus memberikan materi tentang penilaian kerusakan, di mana pendekatan penilaian kerusakan secara manual harus diperbaiki. Selain itu, ia juga membahas tentang pengumpulan data lapangan berbasis sistematis. (ad869)

WORKSHOP - Wakil Rektor I bersama Panitia CFSAI Unud, Dekan Fakultas Pertanian Unud beserta peserta workshop berfoto bersama usai pembukaan workshop.

Lulusan Fakultas Pertanian Undwi Diarahkan Membangun Bisnis Inklusif

FAKULTAS Pertanian Universitas Dwijendra (FP Undwi) Denpasar sejak lama berkontribusi mencetak SDM pertanian di Bali dan hingga kini sudah menamatkan 625 sarjana, sebagian besar bekerja mandiri.

Senin (17/9) malam kemarin, Dekan FP Undwi Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.MA. meyudisium 58 sarjana pertanian. Mereka adalah calon pengusaha sektor pertanian yang andal dan tangguh, karena 10 persen lulus dengan cumlaude dan sisanya sangat memuaskan.

Acara yudisium kemarin juga dihadiri Ketua Yayasan Dwijendra Pusat Denpasar Dr. Drs. M.S. Chandra Jaya, M.Hum. dan Rektor Unversitas Dwijendra Dr. Putu Dyatmikawati, S.H., M.Hum. Dekan Gede Sedana didampingi Wakil Dekan A.A. Gede Puspha menyerahkan penghargaan

bagi lulusan terbaik yang diraih Putu Krisna Dewi, I Wayan Sarjana, I Wayan Agus Yudi Artawan, Dominikus Sohur dan Prisudatron Yewa.

Sedana mengungkapkan pembangunan ekonomi dan arus globalisasi memunculkan persaingan yang makin ketat, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dikuasai oleh para sarjana pertanian Universitas Dwijendra. SDM FP Undwi kini dibekali teknologi dan jiwa kewirausahaan yang kreatif dan inovatif diharapkan menjadi pemenangnya.

Kata Sedana, sarjana pertanian Undwi diarahkan membuka binsis inklusif. Mereka mengintegrasikan semua aktor bisnis dalam pertanian dari hulu hingga hilir di mana setiap aktor berbagi peran memperoleh nilai tambah dan profit sharing.

YUDISIUM - Dekan FP Undwi Dr. Gede Sedana didampingi Wakil Dekan A.A. Gede Puspha saat meyudisium sarjana pertanian FP Undwi.

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

Model pemasaran e-commerce mendigitalisasi bisnis pertanian guna mengantisipasi revolusi industri 4.0.

FP Undwi, katanya, tahun depan melahirkan sarjana dari Prodi Agroteknologi dengan konsentrasi Arsitektur Pertamanan yang telah memperoleh akreditasi B. Sarjana konsentrasi pertamanan ini sangat diperlukan di segala bidang di Bali.

Untuk itu, dia berpesan jadilah sarjana yang kreatif dan inovatif agar mampu mewujudkan visi Universitas Dwijendra yang mandiri dan sejahtera.

Dikatakannya, FP Undwi didukung yayasan dan rektor akan mempertahankan tradisi mahasiswa PKL ke luar negeri seperti ke Thailand. Mereka berdiskusi dengan Tim Peneliti dari Social Research Institute di Chulalongkorn University, salah satu universitas terbaik di Asia.

Dia memotivasi lulusannya bahwa sektor pertanian sangat menjanjikan. Pembangunan pariwisata di Bali tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dengan budaya pertanian. Oleh karena itu, pembangunan pertanian harus semakin serius untuk dikembangkan guna dapat saling bersinergi dengan sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya.

Rektor Undwi Dr. Putu Dyatmikawati, S.H., M.Hum. menambahkan, lulusan FP Undwi bukan harus menjadi petani melainkan memanajemen sektor pertanian.

Dengan demikian mereka melahirkan lapangan kerja, bukan mencari pekerjaan. (ad875)

daerah

Selasa Umanis, 18 September 2018

Kembangkan Ekonomi Kreatif di Desa Pakraman MEMBANGUN Bali dimulai dari desa pakraman.

Itu visi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang telah dirintis sejak tahun 1984. ‘’Pengembangan ekonomi kreatif kerakyatan di desa pakraman adalah tujuan LPD sebagai pemberi permodalan yang memadai,’’ ujar Ketua BKS LPD Bali Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si., Senin (17/9)kemarin. Di samping itu, LPD juga mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, memanfaatkan teknologi untuk berwirausaha. Itu yang menjadikan LPD jadi pilihan krama untuk mencari modal usaha. Di samping memang keuntungan LPD juga dikembalikan lagi kepada krama melalui dana pembangunan sebesar 20 persen dan dana sosial sebesar 5 persen.

Dikatakannya, pemerintah terutama dalam regulasi me-

lalui perda dan pergub sangat berperan dalam upaya menguatkan keberadaan LPD sampai saat ini. Data per Juli 2018 menyebutkan, LPD Bali menunjukkan kinerja yang signifikan dengan total aset Rp 19,5 triliun, tabungan Rp 7,5 triliun, deposito Rp 8,8 triliun, dan pinjaman Rp 13,8 triliun. Jumlah LPD saat ini mencapai 1.433 LPD. Dari keselurahan jumlah desa pakraman di Bali yang mencapai 1.484, ada 51 desa pakraman lagi yang belum memiliki LPD. Namun telah diupayakan agar semua desa memiliki LPD. Ditegaskan, LPD yang bermasalah tentu ada, karena saking banyaknya LPD. Namun secara umum, LPD telah menunjukkan peran yang vital dalam ikut membangun Bali. Harapan ke depan agar tokoh masyarakat khususnya krama Bali ikut

jengah memanfaatkan LPD semaksimal mungkin.

Tantangan ke depan sangatlah besar, terutaman di fintech (financial technologi) yang mera m b a h sampai ke pelosok desa. Ini bisa dicegah tentu dengan militansi kita selaku warga.

(08)

Kualitas, Relevansi, dan Aksesibilitas Jadi Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia Denpasar (Bali Post) Perguruan tinggi di Indonesia saat ini menghadapi tiga isu besar yang masih menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan tinggi di dalam menghadapi persaingan dengan lembaga pendidikan tinggi di dunia. Ketiga isu tersebut yaitu kualitas, relevansi, dan aksesibilitas. Hal ini diungkapkan Rektor Universitas Warmadewa (Unwar) Prof. dr.

Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. di sela-sela upacara Wisuda ke-58 Unwar, Senin (17/9) kemarin.

Terkait dengan isu kualitas, Prof. Widjana mengatakan bahwa kualitas pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh dibandingkan pendidikan tinggi dengan negara-negara lainnya di

Bali Post/ist

Rektor Unwar Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.

dunia. Bahkan, di tingkat Asia kualitas pendidikan tinggi Indonesia masih di bawah negaranegara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Di tingkat dunia, pendidikan tinggi Indonesia berada pada ranking di atas 200 di dunia. Hal inilah yang menyebabkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan untuk bisa bersaing di kancah internasional.

Kedua, isu relevansi. Dikatakan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia relatif tinggi. Berdasarkan data jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 5,13 persen dari jumlah penduduk. Padahal negara yang baik idealnya jumlah pengangguran tidak boleh lebih dari 3 persen. Salah satu penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia tidak sesuainya antara kompetensi lulusan yang diproduk oleh perguruan tinggi dengan kebutuhan stakeholder yang membutuhkan tenaga kerja. ‘’Jadi inilah yang menunjukkan bahwa relevansi daripada pendidikan tinggi kita masih perlu diperbaiki,’’ tegas Prof. Widjana.

Terkait isu aksesibilitas, dikatakan bahwa angka partisipasi kasar perguruan tinggi nasional masih berkisar antara 30,3 persen.

Artinya, dari 100 orang yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hanya bisa diterima 30 orang. ‘’Jadi kalau ini kita bandingkan dengan negara-negara serumpun saja, seperti Malaysia dan Thailand, kita masih jauh di bawah. Bahkan dengan Vietnam saja kita masih kalah,’’ tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Widjana berharap dari 1.022 lulusan Unwar yang dilepas pada wisuda ke-58 kemarin, bisa memberikan kontribusi serta solusi terhadap ketiga isu di atas untuk pembangunan Bali secara khusus dan Indonesia pada umumnya. Apalagi, pihaknya sedang mengusulkan untuk membuka Prodi Vokasi Akuntansi dan Perpajakan. Sebab, prodi Vokasi 70 persen mengedepankan keterampilan skill dan hanya 30 ilmu pengetahuan. Sehingga para lulusan mempunyai skill yang lebih dalam menghadapi persaingan di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini. (win)

Deputi Kemen-PAN RB Tinjau Inovasi E-Form BPKB

Denpasar (Bali Post) Inovasi pelayanan publik oleh Unit Pelayanan BPKB Regident Ranmor Ditlantas Polda Bali menarik perhatian pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Buktinya, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen-PAN RB Prof. Dr. Hj. Diah Natalisa mengunjungi Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Bali, Senin (17/9) kemarin.

Setibanya di Ditlantas Polda Bali, Prof. Diah Natalisa diterima Wadir Lantas Polda Bali AKBP Djoni Widodo didampingi Kasubdit Regident AKBP Bima Aria Viyasa dan pejabat utama Ditlantas lainnya. Kunjungannya tersebut dalam rangka melihat

langsung inovasi pelayanan publik tersebut.

Saat dikonfirmasi, Direktur Lalu Lintas Polda Bali Kombes Pol. Anak Agung Made Sudana mengatakan, inovasi tersebut merupakan salah satu terobosan kreatif yang mengarah terhadap pelayanan masyarakat yang optimal berbasis teknologi. Pelayanan berbasis teknologi tersebut yakni E-Form BPKB, EInformasi, blokir BPKB dan penerapan sistem one day service pelayanan BPKB Ditlantas Polda Bali.

Pada kesempatan baik itu, Diah Natalisa mengecek sarana pendukung layanan publik lainnya, seperti ruang laktasi untuk ibu menyusui, sarana khusus untuk dis-

abilitas, ruang tunggu dan sarana pojok baca. ‘’Setelah melakukan peninjauan, beliau (Diah Natalisa - red) menyampaikan pelayanan BPKB Ditlantas Polda Bali cukup bagus. Pelayanan seperti ini yang diharapkan ada di setiap pelayanan publik.

Beliau juga berharap agar capaian ini dipertahankan, bila perlu ditingkatkan lagi,’’ ujarnya.

Mantan Kapolresta Denpasar ini mengungkapkan, kunjungan ini menjadi motivasi bagi segenap pelaksana pelayanan publik di bidang lalu lintas, khususnya BPKB. Ia berjanji akan terus berbenah dan berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan masyarakat. (kmb36)

5

Mendesak, Regulasi tentang Perlindungan Tempat dan Kawasan Suci

Denpasar (Bali Post) -

Sejumlah organisasi Hindu dan pelaku pariwisata seperti PHDI Bali, Paiketan Krama Bali, Puskor Hindunesia, KMHDI Bali, HPI Bali, PHRI Bali, Forum Advokasi Hindu Dharma, dan Peradah mendatangi DPRD Bali, Senin (17/9) kemarin.

Mereka diterima jajaran Komisi IV dan Komisi II yang dipimpin Ketua Komisi IV Nyoman Parta di ruang rapat gabungan DPRD Bali.

Berbagai komponen masyarakat itu menyampaikan aspirasi terkait adanya wisatawan asing yang berfoto di atas palinggih di Pura Pakiisan wewidangan Pura Luhur Batukaru, Tabanan. Salah satunya, meminta Gubernur dan DPRD Bali untuk segera menyiapkan regulasi tentang perlindungan tempat suci dan kawasan suci di Bali. ‘’Kita di Bali ini harus punya satu tolok ukur, uger-uger, bagaimana supaya hal itu tidak terjadi lagi. Lima kasus yang pernah terjadi, mungkin saja banyak kasus yang lain karena pura kita di Bali yang tidak terjaga dan tidak tertutup,’’ ujar Ketua PHDI Bali Prof. Dr. I Gusti Ngurah Sudiana.

Sudiana menambahkan, wisatawan semakin leluasa masuk ke pura setelah tempat suci umat Hindu ini dijadikan objek wisata, daya tarik wisata, dan tujuan wisata. Mereka bahkan bisa masuk hingga ke jeroan pura yang disakralkan. Jika hal seperti ini terus dibiarkan, pihaknya khawatir generasi muda dan agama Hindu di Bali akan kehilangan taksu-nya.

Sementara dalam Bhisama tahun 1983, sebetulnya telah diatur mengenai tata cara masuk ke pura. Yakni dengan terlebih dahulu menyucikan diri, berpakaian adat, dan syarat lain yang sudah diatur dengan jelas. ‘’Ini perlu dipikirkan bersama, kami usulkan kepada DPRD Bali supaya ada perda berkaitan dengan tata cara masuk pura, dan perda berkaitan dengan larangan wisatawan. Sampai di mana dia boleh, sampai di mana dia tidak boleh jika dia melakukan kunjungan ke pura,’’ jelasnya.

Selain regulasi, lanjut Sudiana, pemerintah juga diminta mengawasi dan menegakkan Perda No.5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. Kemudian, mengembalikan fungsi pura sebagai tempat suci atau tempat persembahyangan. Memfasilitasi desa

pakraman dan PHDI untuk melakukan pengelolaan tempat suci, serta memfasilitasi Pesamuan Agung Desa Pakraman dalam rangka menyatukan persepsi menjaga kesucian Bali. ‘’Berkaitan dengan kasus wisatawan asing naik ke atas palinggih yang terjadi di Pura Pakiisan wewidangan Pura Luhur Batukaru, kami mohon Polda Bali melakukan proses hukum dan mengamankan pelaku untuk memperlancar proses hukum,’’ imbuhnya.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta mengatakan, Bali tak ubahnya seperti ‘’pemadam kebakaran’’ yang terus kecolongan dengan peristiwa turis menaiki palinggih dan sejenisnya. Kalau terus dibiarkan, orang Bali lama-lama akan menjadi campah karena tempat sucinya sendiri justru diperuntukkan untuk halhal di luar persembahyangan. Kejadian seperti itu merupakan konsekuensi logis dari pura yang dijadikan tujuan atau daya tarik wisata. ‘’Kita akan segera usulkan kepada Gubernur harus segera membuat regulasi yang intinya bagaimana melindungi tempat suci kita dan melindungi kawasan suci kita di Bali. Begitu juga kepada para pengelola pura, kita akan lakukan pelatihan bagaimana mengelola pura dengan benar,’’ ujar politisi PDI-P ini.

Dengan demikian, lanjut Parta, uang dari wisatawan tetap bisa didapatkan.

Namun, keberadaan pura juga terjaga dengan baik. Sebetulnya ada beragam harapan yang muncul dari masyarakat pascakejadian turis menaiki palinggih.

Ada yang menginginkan agar pura ditutup sepenuhnya untuk wisatawan. Ada pula yang lebih lunak, namun wisatawan hanya boleh masuk sampai madya mandala.

Sementara di utama mandala tidak boleh sama sekali. ‘’Terus yang ketiga, boleh sampai utama mandala tapi yang penting diawasi.

Jadi itu beragam memang pendapatnya.

Tetapi prinsipnya kalau kami di dewan, bagaimana menjaga utama mandala kita agar tidak orang masuk yang bukan untuk kepentingan sembahyang,’’ tandas politisi yang maju sebagai caleg DPR-RI dalam Pileg 2019 ini.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menyempatkan hadir di ruang rapat gabungan usai mendengarkan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna di ruang sidang utama.

Cok Ace mengaku akan segera mengambil langkah strategis untuk menyusun regulasi tentang kesucian pura. Mengingat, hal itu merupakan roh dari adat istiadat dan budaya Bali. Selain itu, sistem pariwisata di Pulau Dewata juga akan dievaluasi. Semua pihak bahkan diajak untuk merenung secara sekala-niskala lantaran kejadian yang dapat mengganggu kesucian pura seperti itu telah berulang kali terjadi. (kmb32)

Bali Post/ist

ASPIRASI - Wakil Gubernur Bali Cok Ace menerima aspirasi berupa kesepakatan tertulis dari Ketua PHDI Bali yang sebelumnya dirumuskan saat melakukan dengar pendapat dengan Komisi IV dan Komisi II DPRD Bali.

Suku Bunga Tinggi

Fintech Berpotensi Jadi Lintah Darat Digital Denpasar (Bali Post) Fenomena financial technologi (fintech) menjadi pilihan baru bagi masyarakat dalam hal pemenuhan pembiayaan. Namun beberapa fintech ternyata memberikan bunga tinggi, lebih tinggi dari bunga perbankan. Apalagi sumber dana atau investor bisa dari orang perorangan.

Dengan demikian, fintech berpotensi menjadi lintah darat digital.

Kepala OJK Bali Nusra Hizbullah mengatakan, suku bunga fintech memang belum diatur seperti bank

umum, sehingga beberapa fintech memberikan suku bunga tinggi. Suku bunga yang tergolong tinggi, menurutnya, adalah yang melebihi suku bunga yang diatur atau diperbolehkan LPS. ‘’Kalau suku bunga bank kan mengikuti suku bunga penjaminan LPS. Sementara fintech belum dijamin LPS,’’ ungkapnya, Senin (17/9) kemarin.

Diakui, memang ada masyarakat yang mengeluhkan bahwa suku bunga fintech terlalu tinggi, sehingga hampir sama dengan rentenir. Namun tidak dimungkiri juga ada beberapa fintech yang memberikan suku bunga wajar, artinya hampir sama dengan suku bunga bank.

Maka dari itu, OJK mengimbau fintech agar tidak memberi bunga terlalu tinggi. Selain itu, OJK juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati mengambil pinjaman dari fintech. ‘’Cari fintech yang bagus dan terdaftar di OJK dengan suku bunga yang wajar,’’ imbaunya sembari menyebut ke depan OJK akan mengatur mengenail hal tersebut.

Pemerhati perbankan dari Undiknas Prof. Gede Sri Darma mensinyalir fintech juga bisa menjadi lintah darat digital.

Karena penipuan yang dilakukan fintech atau sikap masyarakat yang

kurang jujur. Apalagi suku bunga fintech belum diatur, sehingga suku bunga yang diberikan bisa tinggi.

Menurutnya, acuan suku bunga pinjaman adalah dari suku bunga simpanan. Semakin mendekati nol suku bunga simpanannya, maka selisih suku bunga kredit yaitu 1 – 2 persen.

Sehingga suku bunga di atas 2 atau 3 persen dinilai tinggi. ‘’Secara keseluruhan, lintah darat bisa saja terjadi di era fintech. Ini akan terjadi karena proses pinjam-meminjam uang hanya berpindah saja dari yang dulunya konvensional sekarang menggunakan teknologi,’’ ungkapnya. Maka dari itu masyarakat harus pintar dan jeli memilih fintech yang bagus dan memiliki izin dari OJK. Terlepas dari itu, menurut Rektor Undiknas ini, fintech adalah salah satu upaya pemerintah mendukung inklusi keuangan masyarakat. ‘’Fintech awalnya diizinkan beroperasi oleh OJK karena bany a k ma-

syarakat yang tidak memiliki akses ke perbankan. Umumnya mereka yang ada di pedesaan, pegunungan, perbatasan Indonesia yang jauh dari bank, atau mereka yang tidak memiliki akses atau rekening di Lembaga Jasa Keuangan (LJK),’’ bebernya.

Namun di tengah perjalanan, banyak pihak yang memanfaatkan fintech dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat akan teknologi terbaru dunia keuangan. Begitu pula masyarakat memanfaatkan fintech untuk memperoleh dana. Namun setelah itu tidak membayar.

Jika ini tidak diatur dan dikendalikan pemerintah, ia khawatir fintech ini akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat yang sudah telanjur tidak percaya dengan fintech. Opininya tidak jauh berbeda dengan asuransi di masa lalu. Yaitu akibat dari agen yang kurang bagus, tidak tersistem, tidak disetor uang polisnya, ketika klaim tidak bisa dicairkan, maka asuransi pun akan hancur. (kmb42)

PAD Dirancang Naik 6,54 Persen

Dewan Pertanyakan Soal Sumber Pendapatan

Bali Post/ist

MENINJAU - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen-PAN RB Prof. Dr. Hj. Diah Natalisa meninjau Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Bali.

Denpasar (Bali Post) Langkah-langkah dan strategi Gubernur menjadi pertanyaan dewan dalam menggali potensi dan sumbersumber pendapatan baru untuk membiayai pembangunan Bali.

Apalagi, pendapatan daerah dalam Rancangan APBD Perubahan 2018 direncanakan meningkat 3,66 persen. Begitu juga pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan salah satu komponen pendapatan daerah dirancang naik 6,54 persen dari APBD Induk 2018. ‘’APBD sebagaimana diutarakan Gubernur tidak bisa menjadi satu-satunya instrumen kebijakan yang dapat diandalkan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat,’’ ujar anggota Fraksi Partai Golkar I.B. Gede Udiyana saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat pari-

purna di DPRD Bali, Senin (17/9) kemarin.

Di sisi lain, lanjut Udiyana, Bali secara eksisting merupakan wilayah yang sangat kecil dan tidak memiliki sumber daya alam untuk dikelola sebagai sumber pendapatan asli daerah. Kondisi fiskal dikatakan sangat rendah untuk mendukung pembiayaan pembangunan di segala bidang.

Itu sebabnya, Fraksi Golkar mempertanyakan langkahlangkah dan strategi Gubernur untuk menggali potensi dan sumber-sumber pendapatan baru. ‘’Walaupun PAD Bali mengalami peningkatan, namun sebagaimana kita ketahui bersama hanya bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB - red),’’ jelasnya.

Anggota Fraksi Gerindra I Wayan Sudiara mengatakan, perlu ada upaya peningkatan di beberapa sektor untuk men-

goptimalkan rancangan peningkatan PAD. Misalnya, dengan mengoptimalkan pungutan atau retribusi pemeliharaan dan perawatan pusat-pusat kebudayaan di Bali bagi para wisatawan yang sempat digagas sebelumnya. ‘’Mengingat, pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Jika disosialisasikan dengan baik, kami berpendapat bahwa wisatawan yang berkunjung ke Bali akan sangat merespons retribusi tersebut,’’ ujarnya.

Sudiara menambahkan, BUMD juga perlu dikembangkan. Misalnya dengan mendirikan unit usaha asuransi atau bentuk usaha lainnya. Kemudian, menggarap dan mengelola aset daerah serta mengembalikan lagi pengelolaan pajak hotel dan restoran (PHR) ke Provinsi Bali.

Anggota Fraksi Partai De-

mokrat I Komang Nova Sewi Putra menyoroti target pajak daerah yang hanya dirancang Rp 3,098 triliun. Padahal hingga bulan Juli 2018, salah satu komponen pendapatan daerah ini telah tercapai Rp 2,116 triliun. Ini berarti, penerimaan rata-rata per bulan sebesar Rp 302 miliar. Atas dasar tersebut, Fraksi Demokrat menilai pajak daerah mestinya bisa tercapai minimal Rp 3,627 triliun. ‘’Fraksi Demokrat melihat Gubernur sangat pesimis dengan merencanakan pajak daerah sebesar Rp 3,098 triliun,’’ imbuhnya.

Gubernur juga disarankan bekerja sama dengan bupati/ wali kota untuk melaksanakan pendataan kendaraan bermotor. Mengingat, kabupaten/kota mendapat porsi bagi hasil dari pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor cukup besar. (kmb32)

OPINI

6

Selasa Umanis, 18 September 2018

Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Merebut Devisa dari Pertemuan IMF-WB BEGITU banyak harapan yang ingin digapai terutama Bali dari pertemuan negara-negara anggota International Monetary Fund (IMF)-Worl Bank (WB), Oktober 2018 mendatang. Salah satunya yang paling menonjol mengemuka, imbas ekonomi bagi masyarakat Bali. Tentu, sebagai efek domino dari ajang wisata MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions) akbar ini. Dikatakan akbar, karena yang hadir para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 negara dengan total peserta sekitar 15.000 orang.

Penunjang utama perekonomian Bali selama ini memang dominan dari pariwisata. Efek dominonya, dirasakan berbagai sektor dan subsektor lain seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

UMKM ini pula yang mendominasi pelaku usaha di Bali, karena di sini memang tidak ada perusahaan berskala besar. Tapi meski istilahnya UMKM, jangan salah. Banyak dari UMKM ini merupakan pelaku ekspor seperti garmen, kerajinan kayu (ukiran), perak, furnitur dan lainnya. Ekspor dari Bali pun tak hanya terbatas yang terkait pariwisata. Juga ada hasil perikanan seperti tuna, kerapu, kerang, rumput laut maupun hasil perkebunan seperti kopi, manggis dan lainnya. Bahkan, hasil ekspor berbagai produk UMKM (nonmigas — minyak dan gas) ini merupakan penyumbang devisa nomor dua setelah pariwisata.

Manakala musibah nilai tukar rupiah merosot terhadap dolar AS, ekspor(tir) di Bali malah menuai berkah. Mereka akan memetik keuntungan dari spread (selisih antara harga jual dan beli) kurs valuta asing (valas) tersebut. Makanya, jangan heran ketika musibah krisis moneter tahun 1997 banyak eksportir di Bali yang mendadak menjadi kaya. Ini juga menjadi keuntungan bagi Bali yang meraup devisa dari pariwisata. Mengingat, nilai ekspor dari Bali lebih besar dari devisa untuk impor (membeli barang dari luar negeri). Kalaupun ada impor barang-barang seperti keperluan perabotan hotel yang nilainya tinggi, tidaklah setiap saat. Impor biasanya hanya saat investasi pertama atau untuk keperluan pemeliharaan/penggantian.

Keuntungan bagi Bali akan bertambah besar bila impor keperluan hotel dan restoran lainnya seperti daging, sayur dan buah bisa ditekan, bila perlu ditiadakan. Daging, sayur dan buah impor harus digantikan dengan daging, sayur dan buah lokal. Dengan begitu, devisa yang masuk baik dari pariwisata maupun ekspor tidak akan terbang lagi (capital flight) ke luar negeri. Saatnya petani lokal diberdayakan memasok dan mengisi keperluan hotel dan restoran di Bali, terutama saat pertemuan IMF-WB ini. Jangan sampai, masyarakat Bali terutama petaninya hanya menjadi penonton di ladangya sendiri. Di sinilah perlunya kemampuan mereka-mereka yang terlibat langsung dalam pertemuan IMF-WB ini melakukan lobi-lobi untuk ditingkatkan ke deal-deal transaksi bahkan investasi di Bali. Mengingat para delegasi yang hadir, dipastikan tidak hanya pelesir di Bali.

Mereka akan membicarakan berbagai kebijakan ekonomi (goverment to government -- G to G) sampai permasalahan bisnis, perdagangan, investasi dan sejenisnya (Business to Business -- B to B).

Pertemuan IMF-WB di Bali kali ini, diharapkan memberi keuntungan jangka panjang dan berkelanjutan pada Bali. Jadi, bukan sebatas promosi (pariwisata) dan nilai transaksi (peredaran uang sesaat).

Apalagi, hanya transaksi cangkingan (pembelian eceran dengan dibawa langsung) seperti banyak terjadi di artshop selama ini. Yang diharapkan jauh lebih besar, yakni meningkatnya ekspsor sebagai penyumbang devisa setelah pariwisata. Bahkan, untuk jangka panjang ada investasi berkelanjutan untuk pembangunan Bali ke depan.

S URAT PEMBACA

Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142.

Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Gerakan Bersih Berbasis Banjar Gerakan kebersihahan yang secara serentak dilakukan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia baru-baru ini merupakan langkah bagus menyelamatkan bumi. Ini merupakan bentuk bakti kita terhadap alam. Gerakan ini juga dilakukan di Bali. Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cok Ace juga turun untuk mengajak masyarakat melakukan kebersihan lingkungan yang kali ini dominan menyasar pantai.

Gerakan ini tentu harus terus dilakukan. Inspirasinya tentu bisa dipelopori oleh pelaku pariwisata, karena sebagian besar keuntungan dari alam yang bersih dinikmati pelaku pariwisata.

Namun, itu belumlah cukup untuk membuktikan kita punya tanggung jawab menjaga alam Bali.

Idealnya, ke depan dibuatkan semacam gerakan yang berbasis banjar. Artinya, setiap seminggu atau dua minggu sekali, warga banjar wajib melakukan kebersihan di sekitar lingkungannya. Libatkan anggota banjar untuk memungut sampah plastik di sekitarnya, atau bisa menyasar lingkungan di sekitar wilayah mereka.

Saya yakin, gerakan kebersihan berbasis banjar akan lebih mudah membuat Bali lebih bersih dan nyaman. Pemimpin Bali hendaknya melakukan terobosan untuk menjaga alam Bali dengan berbasiskan banjar. Ini untuk membudayakan pola hidup bersih dan peduli lingkungan. Gubernur mungkin juga bisa turun ke banjar-banjar untuk mengedukasi hal ini. Tentunya hal ini bisa dijadwalkan. Semoga menjaga alam Bali menjadi tanggung jawab moral dan budaya.

Drs. I Nyoman Murda Gianyar, Bali

Forum IMF-WB bagi Ekonomi Kerakyatan Forum International Monetary Fund (IMF) bersama World Bank (Bank Dunia) dilaksanakan Oktober 2018 di Nusa Dua Bali. Event internasional tersebut membahas masalah dana bantuan untuk negara-negara berkembang dan gejolak keuangan dunia yang akhir–akhir ini mengalami ketidakpastian. Dampak forum IMF–Word Bank terhadap ekonomi rakyat dan pariwisata di Bali sangat positif. Forum internasional tahunan tersebut dipastikan akan membawa banyak peserta dari berbagai negara di dunia dan mengeluarkan dana yang begitu besar pula. Peluang tersebut akan memberikan peningkatan terhadap permintaan kamar hotel yang cukup signifikan juga kebutuhan makanan, minuman, transportasi, traveling, dan suvenir yang semuanya itu dapat mendongkrak ekonomi rakyat Bali.

S

Oleh Bambang Gede Kiswardi

aat ini, gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan yang sudah mencapai batas mengkhawatirkan yaitu sebesar 15.000 rupiah. Sudah sepatutnya baik pemerintah, pengusaha, politisi, dan masyarakat Indonesia membuka mata hati kita terhadap berbagai persoalan yang menghadang ekonomi Indonesia. Jangan sampai Indonesia masuk ke perangkap krisis ekonomi yang disebabkan oleh adanya dampak perang dagang antara dua kekuatan ekonomi dunia yaitu Amerika Serikat dengan Cina, juga termasuk dampak sekunder dari krisis ekonomi negara Argentina, krisis ekonomi negara Turki, dan negara lainnya didunia.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai saat ini kondisi fundamental perekonomian nasional cukup baik seperti: laju inflasi cukup terkendali dengan stabilitas harga-harga di dalam negeri termasuk harga pangan yang terjaga. “Kami melihat pergerakan global tentu akan diwaspadai karena dinamika dari sentimen negara Argentina itu sangat tinggi yang terkadang dikombinasikan dengan negara– negara emerging lain. Di samping itu, pemerintah bersama otori-

tas moneter dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meningkatkan sinergi dalam mengelola perekonomian Nasional,“ ujar koordinasi dari sisi informasi, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menjaga stabilitas akan terus diupayakan, sehingga kami dapat langsung melakukan penyesuaian kalau memang diperlukan. Karena situasi buruk perekonomian global belum akan selesai, maka pemerintah harus mengantisipasi dampak buruk bagi perekonomian nasional.

Pemerintah bersama otoritas berwenang akan menjaga kondisi pasar surat berharga, pasar portofolio dan nilai tukar serta dinamika sektor riil agar tetap baik. Untuk saat ini, fokus pemerintah adalah bagaimana mengurangi sentimen yang berasal dari neraca pembayaran.

Selama ini yang disebut sebagai salah satu sumber gejolak ekonomi adalah dari transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Langkah yang bisa dilakukan dalam jangka sangat pendek adalah melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa, karena ini yang bisa dikontrol.

Adapun yang perlu diwaspadai dalam jangka pendek ini, adalah ulah para spekulan bisa saja dijadikan kambing hitam.

Namun, teramat naif kalu akar permasalahan ditimpa-

kan sepenuhnya kepada mereka, artinya bahwa kemerosotan nilai rupiah dipicu semata-mata oleh tindakan-tindakan spekulatif.

Kita pun akan kehilangan jejak seandainya persoalan ini cuma dipandang sebagai fenomena regional yang berawal dari perang dagang Amerika Serikat dengan Cina, lalu berpengaruh terhadap krisis ekonomi negara Argentina, juga terjadi krisis ekonomi di negara Turki, maupun dikhawatirkan berimbas kepada perekonomian negara Indonesia. Barang kali banyak yang menganggap pemikiran tersebut sangat radikal, namun yang disampaikan tidak lebih dari tawaran melihat permasalahan lebih ke akarnya dengan perspektif penegakan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Pemikiran “radikal“ terkadang diperlukan kalau semakin banyak anomali yang memboncengi kehidupan dan peradaban manusia.

Sejalan dengan peradaban manusia yang berada pada pasca-era reformasi saat ini, yang sering diisukan sebagai era melinial yang berbasiskan degital (teknologi), sehingga sangat memengaruhi perilaku para pengusaha yang berkarakterkan seperti lintah yang haus darah, dan tidak terbatas pada para aktor finansial nasional maupun aktor finansial dunia, tetapi juga telah menghinggapi pebisnis

lokal (daerah). Ternyata hampir semua imperium bisnis di Indonesia telah melakukan beragam rekayasa finansial, sehingga memungkinkan mereka menjelma dalam bentuk konglomerasi yang sosoknya belakangan ini kian digugat oleh masyarakat wong cilik. Tentu langkah mereka semakin mulus karena ditopang oleh sistem politik yang amboradul, yang menutup mata dan telinga terhadap berbagai pelanggaran asas keadilan dan budaya korup berjemaah tumbuh subur di negara kita.

Adapun langkah-langkah jangka pendek yang perlu diambil untuk mengantisipasi melemahnya nilai rupiah dan termasuk membentengi dari terjangan krisis ekonomi di negara kita, maka pelajaran yang bisa ditarik dari krisis ekonomi di negara-negara di dunia saat ini seperti: Pertama, perlu pembenahan manajemen pembangunan ekonomi, dalam hal ini, misalnya kerapuhan struktur neraca pembayaran kita yang hanya difokuskan pada satu sisi permasalahan peningkatan ekspor, karena kondisi tersebut harus dikaitkan dengan sistem produksi dan sistem distribusinya. Pada hakikatnya, kinerja ekspor sangat ditentukan oleh kelancaran produksi dan distribusi.

Maka sudah sepantasnya manajemen pembangunan ekonomi di komandokan oleh Menteri Koordinator Ekonomi bukan di tingkat menteri teknis seperti meteri Perdagangan. Setidaknya langkah ini bisa diartikan bahwa pemerintahan kita tidak memiliki sistem peringatan dini (early warning system). Kedua, reformasi sistem pengambilan keputusan, persoalan ini, tentu saja berkaitan erat dengan manajemen pembangunan ekonomi yaitu dalam hal, pengambilan keputusan sistem fiskal yang merupakan salah satu penentu struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ).

’’Blunder’’ Komunikasi Politik Antagonistik Kontestasi demokrasi selalu menyajikan drama yang menegangkan, panas, sekaligus menggelikan. Dramaturgi politik akan memengaruhi citra hingga elektabilitas tergantung kemampuan mengemas dalam wadah komunikasi publik. Politisi ataupun juru bicara mesti memiliki kemampuan politik mumpuni, jika tidak justru akan kontraproduktif.

Masing-masing kubu selalu memiliki tokoh antagonis, baik melalui rekayasa maupun kecelakaan proses. Misalnya dalam dinamika Pilpres 2019, kubu petahana memiliki jubir Ali Mochtar Ngabalin, sedangkan penantangnya memiliki Ahmad Dhani. Karakter keduanya sama lantang, cadas, dan temperamental. Dalam kepentingan saling gertak keduanya memiliki kemampuan, namun dalam menarik simpati publik justru hasilnya terbalik.

Blunder politik berpotensi terjadi jika keduanya dipelihara bebas mewakili resmi kubu masing-masing Isu atau gosip politik sama-sama menghantam kedua kubu. Misalnya pada awal-awal pendaftaran capres yang dramanya memunculkan isu mahar dan PHP. Efek isu mahar dan PHP menggerus masingmasing kubu pasangan. Isu mahar dipastikan akan paling sulit diungkap secara mendalam.

Bawaslu sudah menyatakan bahwa mahar tidak diatur dalam UU Pemilu. Sedangkan

Oleh Ribut Lupiyanto isu PHP terus menggelinding karena diungkap sendiri oleh korbannya. Efek domino juga tercipta dan berpotensi menggerus petahana. Kini isu ‘‘kardus durian’’ yang lama mengendap kembali menyerang Cak Imin. Romy, Ketua Umum PPP, juga keseleo lidah saat menyebut masuknya Dien Syamsudin dalam bursa cawapres hanya untuk lucu-lucuan. Akibatnya, warga Muhammadiyah banyak yang marah.

Selanjutnya, Ngabalin yang sering tampil di media dinilai justru akan menggerus citra dan suara Jokowi. Ali Mochtar Ngabalin sudah lama dikenal sebagai politikus dengan gaya komunikasi menggebu-gebu, dan intimidatif. Tabiat ini tak berubah hingga dia diangkat menjadi Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (Ridhoi, 2018).

Dinamika ini mesti tidak dianggap enteng oleh kedua kubu.

Era sekarang, media elektronik dan sosial sangat memengaruhi efektivitas komunikasi politik massa. Publik mudah dan cepat tergiring. Riak-riak di jagad virtual penting segera diredam.

Gerakan virtual merupakan pintu awal yang berpotensi melahirkan gerakan massa.

Fenomena Arab Spring di Mesir dan negera Timur Tengah beberapa tahun lalu menjadi bukti nyata mahadahsyatnya efek gerakan virtual.

Gerakan virtual yang dilakukan netizen tidak boleh dipandang sebelah mata. Semua ini tidak lepas dari kekuatan kuantitas dan kualitas dunia virtual yang kian vital. Kementerian Kominfo RI melaporkan pada tahun 2017 pengguna internet mencapai 143,26 juta orang atau setara dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Padahal tahun 2012, pengguna internet Indonesia baru 55 juta orang.

APJII (2018) merincikan angka pengguna terbesar ditunjukkan oleh masyarakat berumur 19 34, yakni sebesar 49,52 persen.

Sedangkan untuk penetrasi terbesar berada pada umur 1318, yakni sebesar 75,50 persen.

Revitalisasi Komunikasi Situasi sulit ini penting segera ditanggapi serius oleh kedua kubu pasangan. Salah satunya dengan memperbaiki komunikasi politik ke publik.

Komunikasi menjadi kunci netralisasi konstelasi politik yang sedang panas dan tidak beraturan. Kepemimpinan di setiap pasangan akan sangat memengaruhi upaya revital-

isasi komunikasi politik. Kepemimpinann akan tercermin dari dua posisi yaitu capres-cawapres itu sendiri dan personel tim pemenangannya.

Efektif tidaknya seorang pemimpin akan dipengaruhi oleh kemampuannya melakukan komunikasi antara lain berupa komunikasi interpersonal (Iqbal, 2014). Selanjutnya menurut The Situasional Theory of Leadership (Teori Situasional), pemimpin sejati adalah yang mampu menjadikan keadaan-keadaan darurat sebagai kesempatan baik untuk mengatasi keadaan kritis tersebut. Kemampuan ini tergantung salah satunya dengan kecakapan berkomunikasi.

Kedua kubu penting mengoptimalkan media virtual dalam melakukan komunikasi politik.

Semua bentuk media virtual, seperti media sosial, media elektronik, dan media cetak penting pula dioptimalkan. Semakin banyak media dimanfaatkan, maka akan semakin efektif memberi klarifikasi sekaligus banyak informasi, saran, masukan, dan kritik dari publik yang diserap.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah respons cepat. Komunikasi virtual mesti dilangsungkan dua arah secara dinamis. Tindak lanjut atas saran dan kritik mesti cepat dipublikasikan demi kepuasan publik.

Ketiga, diperlukan pengembangan kelembagaan yang menopang peningkatan dinamika perekonomian yang semakin sehat, sehingga fondasi ekonomi kita sangat kokoh, kuat, dan stabil. Dengan demikian, bisa menekan biaya transaksi (transactioan cost). Keberhasilan menekan biaya transaksi akan memperkokoh keunggulan komparatif dan kompetitip dalam menghadapi persaingan global.

Berdasarkan kajian langkahlangkah tersebut di atas, maka dampak perang dagang ekonomi raksasa dunia yaitu negara Amerika Serikat dan negara China tidak begitu mengkhawatirkan. Termasuk iklim ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, juga dampak krisis ekonomi bagi negara Argentina dan negara Turki, maupun negara lainnya di dunia. Diharapkan adanya forum IMF-Word Bank di nusa dua Bali, bisa memberikan solusi untuk pelemahan nilai rupiah termasuk mendongkrak pengembangan dan peningkatan ekonomi rakyat di Indonesia pada umumnya dan ekonomi rakyat Bali (ekonomi krama Bali) pada khususnya.

Dengan demikian, ekonomi rakyat yang berpotensi sangat besar dalam mewujudkan produkproduk industri kreatif akan mampu berperan secara strategis untuk menciptakan devisa yang begitu besar. Disamping itu, sektor pariwisata yang digerakkan oleh pelaku ekonomi rakyat yang sering dikenal dengan pariwisata rakyat yang begitu besar perannya bagi kehidupan masyarakat pariwisata maupun indutri kreatif pariwisata, sangat berpeluang strategis dalam menciptakan pundi–pundi devisa yang begitu hebat dan sekaligus mampu menjadi panglima ekonomi di daerahnya sendiri (kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Penulis, pemerhati ekonomi kerakyatan

POJOK

Diserbu tenaga kerja pendatang, Bali hadapi tantangan serius.

- Bencana bagi manusia Bali. *** Men-PAN RB sebut mal pelayanan publik di Badung paling bagus.

- Bagus dan bebas KKN. *** Dampak IMF-WB, pertumbuhan ekonomi Bali bertambah 0,64%.

- Bagus, pelan tapi pasti.

Penulis, Deputi Direktur Center for Public Capacity Acceleration (C-PubliCA)

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Eka Prananda, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Bagiarta, Klungkung: Sosiawan, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: Budiarta, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d.

Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000.

Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Umanis, 18 September 2018

7

TABANAN

Jarvi Ikuti ”Guru Piduka” di Pura Batukau Sampaikan Permohonan Maaf kepada Umat Hindu

GURU PIDUKA - Jarvi Tony Kristian mengikuti prosesi guru piduka di Pura Batukau, Senin (17/9) kemarin.

Bali Post/bit

Tabanan (Bali Post) Jarvi Tony Kristian (36), pria asal Finlandia, Senin (17/9) kemarin memenuhi janjinya untuk mengikuti upacara pacaruan manca sata dan guru piduka yang digelar di palinggih Pekiyisan, di kawasan Pura Batukau.

Lengkap dengan menggunakan baju adat dan udeng, bule yang sempat viral di media sosial karena ulahnya berfoto di atas palinggih ini datang ke pura dengan diantarkan petugas kepolisian.

Dengan sedikit gemetar, Toni mengakui kecerobohannya dan meminta maaf atas hal tersebut. Dia mengaku sama sekali tidak mengetahui jika perbuatannya itu terlarang. Bahkan, dia menyatakan telah mendapatkan hukuman atas perbuatan tak terpujinya, yakni terjatuh dari sepeda motor yang disewanya di kawasan Pura Batukau.

Upacara kemarin dimulai sekitar pukul 15.00 Wita dan di-puput Kabayan bersama Penyarikan, Sinoman, dan Mangku Benda di Pura Batukau. Seperti disampaikan Jro Mangku Kabayan atau Jro Mangku Gede Luhur Batukau, upacara ini bertujuan membersihkan dan menyucikan kahyangan palinggih dan memohon agar Batara Sasuhunan yang berstana di pura tersebut memaafkan segala kesalahan yang terjadi dan berharap kejadian serupa tidak terulang. ‘’Mungkin dari yang bersangkutan tidak ada niat yang jelek, karena melihat view bagus dan ketidaktahuannya membuat kejadian ini muncul,’’ ucapnya.

Ditambahkannya, letak palinggih Pekiyisan ini berada sekitar 200 me-

ter di sebelah barat areal utama Pura Batukau dan di sebelah Yeh Mawa. Di tempat ini biasanya dilangsungkan upacara mendak toya lan mulang pakelem oleh subak seluruh Tabanan.

Sementara itu, Ketua Umum Pangempon Sad Kahyangan Jagat Bali Pura Luhur Batukau yang juga Bendesa Adat Wangaya Gede I Gede Manu Ardana menjelaskan, dengan terselenggaranya upacara ini, pihaknya mewakili delapan desa pakraman dan 12 banjar adat menyatakan kasus ini sudah tuntas. ‘’Kalau ada persoalan lain di luar, kami tidak ada kaitannya.

Karena bagi kami, ini sudah selesai,’’ terangnya.

Guna mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang, pihaknya berencana memasang terali di sejumlah palinggih yang belum memiliki pintu khusus serta pemasangan papan informasi.

Sementara itu, usai mengikuti upacara, Tony mengaku perasaannya jauh lebih baik. Dia berencana segera pulang ke negaranya. Ia pun mengakui jika keluarga besarnya di Finlandia sudah mengetahui permasalahan yang tengah dihadapinya.

Meski demikian, dia mengaku tidak kapok datang ke Bali, bahkan berencana akan kembali memilih Bali sebagai tempat berlibur. Hanya, ke depan dia akan menggunakan jasa pemandu wisata. Selain meminta maaf kepada seluruh umat Hindu, dia juga menyerahkan bantuan sebesar Rp 15 juta.

Kapolsek Penebel AKP I Ketut Mastra Budaya mengatakan, selanjutnya Jarvi Tony akan dikembalikan ke Konsulat Finlandia. (kmb28)

Distan Rancang Mekanisme Penyaluran Tambahan Subsidi AUTP Tabanan (Bali Post) -

Pemkab Tabanan menganggarkan tambahan subsidi pembayaran premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di APBD 2018 sebesar Rp 1 miliar. Namun sampai sekarang anggaran tersebut belum bisa dicairkan lantaran ada aturan yang melarang subsidi ganda. Pemkab melalui Dinas Pertanian (Distan) pun merancang mekanisme agar tambahan subsidi tersebut bisa digunakan sesuai aturan.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tabanan I Gusti Putu Wiadnyana, Senin (17/9) kemarin, mengatakan besaran premi AUTP yang harus dibayar petani adalah Rp 180 ribu per hektar. Sejak tahun 2016, Tabanan mendapatkan

anggaran dari pusat untuk subsidi pembayaran premi AUTP. Pusat mensubsidi 80 persen atau sebanyak Rp 144 ribu per hektar, sementara 20 persennya atau Rp 36 ribu ditanggung petani.

Guna meringankan beban petani, Pemkab Tabanan

mengalokasikan tambahan subsidi di APBD. Dengan tambahan subsidi tersebut, premi sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Mekanisme penyaluran subsidi dari APBD yang tidak melanggar aturan inilah yang sedang dipelajari

Distan. Bercermin pada subdisi pupuk yang tidak hanya datang dari pusat, tetapi dari provinsi maupun kabupaten, semestinya subsidi premi AUTP juga bisa dijalankan pemerintah daerah. ‘’Subsidi pupuk ini tidak dikatakan subsidi ganda, karena mekanismenya yang tepat dan tidak menyalahi aturan.

Karenanya, untuk AUTP sedang dipelajari dan dibuat mekanisme penyaluran yang tepat,’’ ujar Wiadnyana.

Diharapkan, mekanisme

Kasus Koperasi Bodong

Penyuluhan Pembentukan Badan Hukum Tak Ditindaklanjuti

Tabanan (Bali Post) Cabang Koperasi KSP Sinar Suci yang bodong atau tanpa izin di Tabanan ternyata pernah mendapatkan penyuluhan dari Dinas Koperasi dan UKM (Diskop) Tabanan. Penyuluhan tersebut terkait rencana pembentukan koperasi pada 2013.

Kadiskop Tabanan A.A. Dalem Tresna Ngurah, Senin (17/9) kemarin, membenarkan jika Diskop sempat memberikan penyuluhan mengenai pembentukan koperasi. Dari tiga cabang KSP Sinar Suci di Tabanan, dua cabang yang mendapatkan penyuluhan, yakni KSP Maha Mulia dan KSP Maha Suci. Sedangkan KSP Tirta Rahayu belum pernah mengajukan penyuluhan ke dinas.

S e t e l ah diberikan penyuluhan, lanjut Dalem Tresna, tidak ada kelanjutan atau pelaporan kembali ke Diskop mengenai kelengkapan persyaratan pembentukan kedua koperasi yang mendapatkan penyuluhan tersebut. Dijelaskan, dalam membentuk koperasi harus memenuhi berbagai syarat, seperti pembuatan pembukuan, membuat anggaran dasar hingga AD-ART. Pihaknya akan memberikan masukan jika dalam proses penyiapan syarat ini mengalami kendala. ‘’Pascapenyuluhan, kami sifatnya tinggal menunggu permintaan dari koperasi, apakah akan melanjutkan untuk pembentukan badan hukumnya atau tidak. Sebab, dari sisi aturan kami

tidak diperkenankan memaksa seseorang untuk membentuk koperasi,’’ ujarnya.

Mengenai pemberian suku bunga untuk penyimpan dana yang mencapai empat persen serta suku bunga kredit sebesar 10 persen, diakui Dalem Tresna angka yang dipatok cukup tinggi. Namun hingga saat ini belum ada aturan yang mematok batas pemberian suku bunga baik bunga simpanan, deposito ataupun kredit di koperasi. Suku bunga ditetapkan oleh koperasi jika sudah disepakati antara pengurus dan anggota.

Meski tidak ada aturan khusus, masyarakat tidak boleh langsung tergiur jika ada yang menawarkan bun-

ga tinggi untuk deposito maupun investasi. ‘’Diharapkan masyarakat justru harus lebih berhati-hati jika ada yang menawarkan suku bunga tinggi. Jangan cepat tergiur,’’ ujarnya.

Agar kejadian ini tidak terulang, pihaknya akan lebih mengintensifkan pengawasan. Selama ini pengawasan sudah dilakukan terutama bagi koperasi bermasalah atau yang tidak mampu menjalani RAT. ‘’Masalahnya, yang terjadi sekarang koperasinya belum terbentuk alias tidak berizin, sehingga tidak ada di bawah naungan Diskop.

Tetapi pengawasan akan lebih diintensifkan ke depan sehingga kasus serupa tidak terjadi lagi,’’ imbuhnya. (kmb24)

Tabanan (Bali Post) Sebanyak 98 perbekel di Kabupaten Tabanan akan mengakhiri masa tugasnya tahun 2019. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tabanan pun telah mengajukan anggaran pemilihan perbekel (pilkel) serentak sebesar Rp 4,8 miliar. Hanya para perbekel yang telah memasuki masa pensiun justru tidak mendapatkan penghargaan ataupun dana purnabhakti, meski telah mengabdi memimpin desa.

Terkait dana purnabhakti, Kepala DPMD Tabanan Roemi Liestyowati, Senin (17/9) kemarin mengatakan, sejak dulu di Kabupaten Tabanan tidak ada dana purnabhakti yang diperuntukkan bagi para perbekel. Belum ada peraturan yang secara khusus

memuat tentang hal tersebut.

Bahkan, kendaraan dinas yang digunakan saat bertugas, setelah memasuki masa purnabhakti, wajib dikembalikan sebagai aset daerah dan akan dilelang sesuai prosedur. ‘’Kalau urusan aset ada aturannya. Sekarang tidak bisa mengubah pada perorangan, melainkan harus melalui proses yang berlaku berdasar peraturan dan ketentuan yang berlaku,’’ terangnya.

Namun, karena dana purnabhakti sudah menjadi isu dan memang perlu mendapat perhatian sebagai bentuk tanda jasa bagi Perbekel, pihaknya akan melakukan kajian yang akan dilaporkan kepada pimpinan daerah. Sementara soal penghargaan sejenis piagam, lanjut Roemi, akan disiapkan

pemerintah.

Lebih lanjut dijelaskannya, selama ini bentuk perhatian bagi para perbekel telah diberikan pemerintah daerah melalui pemberian gaji ke-13 tiap tahunnya dan kesehatan melalui BPJS. Bahkan semua itu diatur dalam perbup.

Terkait persoalan ini, Perbekel Desa Kukuh, Marga I Made Sugianto mendesak DPMD Tabanan memperjuangkan dana purnabhakti bagi perbekel. Sebab, para perbekel telah mengabdikan dirinya membangun desa dan mewujudkan progam pemerintah menuju Tabanan Serasi (Sehat, Aman, dan Berprestasi).

Sugianto mengaku miris dan kasihan kepada para perbekel yang mengakhiri masa tugasnya tanpa dana purnabhakti. ‘’Jangankan

dana purnabhakti, selembar piagam penghargaan pun tidak ada. Seakan mereka tidak berjasa dalam pengabdiannya,’’ kata Sugianto.

Hal senada disampaikan Ketua Forum Perbekel Kabupaten Tabanan yang juga Perbekel Angseri, Made Arya. Dia menginginkan minimal ada perhatian dari pemerintah daerah terkait dana purnabhakti mengingat tugas di desa cukup berat. Apalagi kepala desa dan perangkat desa harus memahami peraturan dari Mendagri yang setiap waktu berubah-ubah. ‘’Jadi ada baiknya diperhatikan, tak hanya perbekel, tetapi staf desa juga di akhir masa jabatannya perlu perhatian karena mereka sudah mengabdi bertahun-tahun,’’ ujarnya. (kmb28)

ini bisa selesai disusun sehingga anggaran bisa turun tahun ini. Diharapkan dengan ditanggungnya premi oleh pemerintah pusat dan Pemkab Tabanan, petani di Tabanan terlindungi dari kerugian akibat gagal panen.

Subsidi dari APBD ini juga diharapkan mampu menarik minat petani mengikuti AUTP. Tahun ini Tabanan dijatah seluas 10 ribu hektar untuk program AUTP. Sayangnya dari Januari hingga saat ini, kouta AUTP baru

terisi seluas 2.079,33 hektar atau sekitar 20 persen.

Hal ini menggambarkan petani masih sangat sulit mengeluarkan biaya untuk asuransi. Padahal uang yang dikeluarkan untuk premi tidak terlalu besar. ‘’Ratarata kepemilikan lahan di Tabanan adalah 250 are atau 0,25 hektar. Jadi, dengan luasan itu membayar premi hanya sekitar Rp 9 ribu,’’ ujar Wiadnyana.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan AUTP belum

banyak diminati. Pertama, karena AUTP tidak diwajibkan seperti halnya pupuk.

Petani masih menganggap jika mengikuti AUTP sama dengan berharap hasil panen gagal. Faktor lainnya, petani masih percaya diri hasil panennya tidak gagal dan tidak membutuhkan AUTP. ‘’Dominan masih berat untuk mengeluarkan dana membayar premi di samping pengumpulan data lewat subak juga dianggap berat,’’ ujar Wiadnyana. (kmb24)

DLH Dorong Masyarakat Rutin Gelar Pembersihan Pantai Tabanan (Bali Post) Dalam merayakan hari World Clean Up Day, Tabanan juga menggelar kegiatan bersih-bersih pantai, belum lama ini. Tiga pantai menjadi lokasi, yaitu Pantai Yeh Gangga, Pantai Kelating dan Pantai Soka. Dari masing-masing pantai, masyarakat berhasil mengumpulkan sekitar 10 meter kubik sampah organik dan sampah anorganik. Melihat masih belum bebasnya pantai Tabanan dari sampah, DLH Tabanan berharap kegiatan semacam itu bisa rutin dilakukan masyarakat. DLH siap memfasilitasi pengangkutan sampah. Demikian disampaikan Kepala DLH Tabanan, A.A. Ngurah Raka Icwara, Senin (17/9) kemarin.

Menurutnya, belum semua wilayah Tabanan mendapatkan layanan pengangkutan sampah. Hal ini mengakibatkan masih ada masyarakat yang membuang sampahnya ke sungai. Di sisi lain, pantai

di Tabanan jika musim angin barat juga kerap mendapatkan sampah kiriman.

Alhasil, wilayah pantai masih belum sepenuhnya bebas sampah.

Agar pantai bisa bebas dari sampah, selain mulai mendorong desa membentuk bank sampah, pihaknya berharap masyarakat juga rutin menggelar pembersihan pantai. ‘’Jadi tidak menunggu adanya kegiatan seperti menyambut World Clean Up Day, tetapi diharapkan bisa rutin dilakukan dan kita dari DLH siap untuk memberikan fasilitas pengangkutan sampah yang dikumpulkan,’’ ujarnya.

Raka Icwara menyampaikan, 10 meter kubik sampah organik bukanlah jumlah sampah yang ada di pantai setiap harinya, melainkan akumulasi sampah beberapa hari sebelumnya. Namun jumlah ini bisa saja dicapai satu hari jika memasuki musim angin barat ketika sampah kiriman membludak. (kmb24)

Masa Jabatan Berakhir, Perbekel Tak Dapat Dana Purnabhakti

Bali Post/san

PANTAI - Masyarakat Tabanan mengikuti kegiatan bersih-bersih pantai beberapa waktu lalu. Diharapkan kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin.

8

BULELENG Ahli Waris Pertanyakan Tukar Guling Tanah Bekas Kantor Perbekel Desa Pengulon

Selasa Umanis, 18 September 2018

Puspaka Minta Aparat Komit Regulasi Singaraja (Bali Post) – Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. memimpin apel paripurna. Apel paripurna itu dilangsungkan di halaman kantor Bupati, Senin (17/9) kemarin. Apel ini memang sudah menjadi tradisi dilangsungkan tiap-tiap bulan persisnya pada tanggal 17.

Sekkab Puspaka mengingatkan, APBD Perubahan 2018 sudah selesai dibahas dan juga telah disetujui oleh DPRD. Karena banyak terjadi situasi perubahan anggaran, maka pelaksana kebijakan di daerahnya diminta tetap bekerja dengan baik.

Kepada segenap aparat diharapkan senantiasa menunjukkan komitmennya terutama pada aturan dan regulasi. Atensi yang baik pada regulasi itu diyakini nantinya akan bisa mewujudkan apa yang diinginkan pimpinan daerah.

Selain itu, Sekkab Puspaka menegaskan tahun ini pemerintah merekrut CPNS untuk Buleleng. Namun, wilayah Den Bukit itu hanya mendapat jatah 322 formasi. Sebagian besar formasi untuk menambah pegawai di bidang pendidikan dan juga kesehatan.

Dua bidang tersebut yang paling dibutuhkan. Padahal, Pemkab Buleleng saat ini masih kekurangan PNS. (kmb38)

Perbekel Desa Banjar Asem Meninggal, Sekdes Ditunjuk Jadi Pejabat Sementara Singaraja (Bali Post) – Pascakecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang merenggut nyawa Perbekel Desa Banjar Asem I Gede Arya Jana (45), pemerintahan di desa itu sekarang lowong. Tidak ingin pemerintahan dan pelayanan administrasi kependudukan di desa itu terhambat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Buleleng mempersiapkan pengisian Penjabat (Pj.) Perbekel Desa Banjar Asem.

Kepala Dinas PMD Buleleng I Made Subur, S.H. di ruang kerjanya Senin (17/9) kemarin mengatakan, menunggu kekosongan pucuk pimpinan, kendali pemerintahan sementara ditugaskan kepada Sekretaris Desa (Sekdes). Sekdes yang diberi tugas tambahan itu sekarang diinstruksikan segera memproses penugasan pejabat perbekel dengan berkoordinasi ke kecamatan.

Penunjukan Pj perbekel sifatnya sementara sambil menunggu proses Pergantian Antar-Waktu (PAW). Ini karena almarhum sendiri masih memiliki sisa masa jabatan tiga tahun dan jabatannya baru berakhir 2021 mendatang. Sesuai mekanisme yang ada, PAW dilakukan dengan pembahasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (PMD) bersama Pj. perbekel dan perangkat desa lainnya. BPD kemudian mengusulkan PAW ke kabupaten melalui kecamatan.

“Untuk sementara Sekdes ditugaskan memimpin dan menunggu penunjukkan Pj. perbekel hingga nanti ada proses PAW yang dilakukan oleh Pj. perbekel bersama BPD dan perangkat desa lain,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Perbekel Desa Banjar Asem I Gede Ariya Jana (45), asal Dusun Yeh Anakan, Desa Banjar Asem, Seririt itu mengalami kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di jalan Singaraja – Gilimanuk Km 26.300 wilayah Desa Banjar Asem Minggu (16/9) lalu. Akibatnya, dia mengalami luka serius.

Setelah sempat dirawat di rumah sakit, tetapi korban akhirnya tidak bisa ditolong. Korban meninggal dunia karena menderita luka parah.

Lakalantas ini berawal ketika pengendara sepeda motor DK 8194 VI Nengah Suka Adnyana (44) yang merupakan staf di kantor perbekel setelah gotong royong persiapan hari Hasri Kesatuan gerak PKK HKG akan pulang ke rumahnya. Saat itu, Adnyana melintas dari arah utara ke selatan. Tidak diketahui sebabnya, Adnyana tiba-tiba terjatuh dari sepeda motornya.

Ketika memindahkan sepeda motor yang terjatuh di tengah jalan itu korban melintas mengendarai sepeda motor dinas milik Pemkab Buleleng DK 3777 U. Diduga karena kondisi jalan gelap, pandangan di depannya terhalang, sehingga korban tidak sengaja menabrak sepeda motor DK 8194 VI. Akibat benturan keras, korban mengalami luka serius dan mengeluarkan darah dari hidung dan telinga.

Korban kemudian diantar ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Sayang, setelah menjalani perawatan dokter menyatakan korban meninggal dunia. (kmb38)

Telepon Penting BULELENG SMS Pengaduan DPRD Buleleng Polres Buleleng Polsek Tejakula Polsek Kubutambahan Polsek Sawan Polsek Singaraja Polsek Sukasada Polsek Banjar Polsek Seririt

3477 22713 22510, 21841 28541 23012 24900 22566 25791 93347 92450

Singaraja (Bali Post) – Proses tukar guling tanah bekas gedung kantor Perbekel Pengulon, Kecamatan Gerokgak belakangan ini memicu persoalan antara ahli waris pemilik tanah itu dengan Perbekel Desa Pengulon Nyoman Juliana.

Tanah dengan luas sekitar 10 are itu pada 2015 yang lalu telah ditukar guling dengan tanah milik pihak ketiga. Setelah berlangsung beberapa tahun, ahli waris kemudian mempertanyakan proses tukar guling itu. Persoalan ini berdampak pada terganjalnya permohonan sertifikat yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng.

Untuk mencari jalan keluar masalah itu, Senin (17/9) kemarin, BPN menggelar rapat mediasi antara Perbekel Desa Pengulon Juliana (pemohon sertifikat -red) dengan ahli waris pemilik tanah bekas gedung kantor perbekel Gede Aryasandi mewakili orang tuanya Made Sugiandra. Mediasi itu dipimpin Kepala Seksi (Kasi) Penanganan Masalah Sengketa Tanah Ida Kade Genjing.

Gede Aryasandi ditemani orang tuanya usai menghadiri mediasi di BPN Buleleng, mengatakan, dalam proses tukar guling tanah yang sebelumnya milik kakeknya itu diduga terjadi kejanggalan. Tukar guling itu tidak sesuai mekanisme. Munculnya indikasi kejanggalan itu justru terungkap setelah BPN memproses permohonan sertifikat oleh pihak Perbekel

Desa Pengulon Juliana.

Dia mengatakan, sejak tahun 2015, tanah bekas gedung kantor perbekel ditukar dengan tanah milik pihak ketiga. Setelah tukar guling itu, pemerintah desa sudah mengosongkan tempat yang lama dan membangun gedung baru. Demikian juga pihak ketiga juga mulai membongkar bekas gedung kantor perbekel. Para pihak ini kemudian mengusulkan permohonan sertifikat ke BPN. Dalam proses permohonan itu, terjadi miskomunikasi, di mana ahli waris pemilik tanah bekas gedung kantor perbekel itu tidak dilibatkan. Selain itu, ditemukan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan keterangan.

“Yang kami sayangkan. proses tukar guling itu tidak profesional. Karena itu, ada indikasi kejanggalan sampai memalsukan tanda tangan orang tua kami selaku pemilik tanah yang dulu digunakan kantor perbekel,” katanya.

Pihaknya sekarang ini kata Aryasandi, masih berunding dengan oang tuanya, sebelum nantinya menempuh jalur hukum. Pasalnya, dari hasil mediasi itu, BPN memberikan batas waktu sepuluh hari kerja dan kalau sampai batas waktu, itu pihaknya tidak melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Singaraja, maka BPN akan melanjutkan proses sertifikat tanah tersebut.

“Kami memang diberikan waktu sepuluh hari menggugat permohonan sertifikat ta-

Bali Post/kmb38

RAPAT MEDIASI – Ahli waris pemilik tanah bekas gedung kantor Perbekel Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Gede Aryasandi, menghadiri rapat mediasi di gedung BPN Buleleng, Senin (17/9) kemarin. nah itu. Kami masih berunding dan yang pasti tukar guling itu kami setuju asalkan dilakukan dengan cara-cara yang benar,” tegasnya.

Kepala Seksi (Kasi) Penanganan Masalah Sengketa Tanah BPN Buleleng Ida Kade Genjing menegaskan pihaknya masih memberikan kesempatan kedua belah pihak berunding, temponya sepuluh hari. Kalau tidak ada kata sepakat, maka BPN

akan melanjutkan proses penyertifikatan lahan tersebut.

Namun jika ada gugatan pihaknya akan menghentikan proses penyertifikatan lahan tersebut. “Dari mediasi hari itu, kami sudah mendengarkan keterangan pihak pemohon sertifikat dengan ahli waris tanah yang sudah ditukar guling. Kami berikan waktu kepada para pihak itu bermusyawarah dan kalau tidak puas bisa menggugat

dalam sepuluh hari ke depan.

Itu kami tunggu kalau tidak ada, sesuai prosedur permohonan sertifikat itu akan diproses,” jelasnya.

Perbekel Desa Pengulon, Gerokgak Nyoman Juliana enggan berkomentar terkait sengketa tukar guling tanah tersebut. Dia menegaskan bahwa kasus itu adalah masalah pribadi. Kasus itu masih berproses di BPN Singaraja. (kmb38)

alasan kuat dan pertimbangan aspek hukum secara matang dan detail. Kalau Perda Jalur Hijau itu dicabut karena regulasi yang lebih tinggi sudah tidak berlaku, maka pemerintah daerah seharusnya mengganti dengan produk hukum baru. Alasan lainnya, kalau dewan langsung menyetujui pencabutan Perda Jalur Hijau itu, otomatis terjadi kekosongan hukum.

Apalagi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Buleleng sekarang belum dilengkai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Untuk itu, politisi asal Desa Panji, Kecamatan Sukasada, itu setuju kalau RDTR lebih dahulu difinalisasi, sehingga kalau regulasi ini diundangkan, maka Perda Jalur Hijau itu akan dinyatakan tidak berlaku kembali. Alasannya, karena sudah diatur regulasi yang lebih baru.

“Pendapat kami kalau Perda Jalur Hijau itu dicabut maka akan terjadi kekosongan hukum. Kita ketahui

bersama RTRWK belum dilengkapi RDTR. Kalau situasi ini dibiarkan, kekhawatiran kami adalah alih fungsi tidak terkendali. Karena itu, kami lebih setuju RDTR ini difinalisasi dan kalau diundangkan, maka jalur hijau itu dengan sendirinya tidak berlaku lagi,” jelasnya.

Anggota Komisi I DPRD Putu Tirta Adnyana mengatakan, dewan tidak mesti melakukan “debat kusir” dengan saling menyampaikan pendapat yang tidak bisa menghasilkan keputusan.

Dia mengusulkan agar pembahasan ini tetap berjalan.

Sesungguhnya, hal yang perlu diperdalam kembali adalah koordinasi dengan instansi berwenang.

“Tidak perlu kita debat kusir memutuskan apakah mencabut atau menyempurnakan Perda Jalur Hijau dan RTRW itu diikuti RDTR dan ada zona-zonanya. Ini bisa kita perdalam dengan berkoordinasi ke provinsi atau pusat,” jelasnya. (kmb38)

Pencabutan Perda Jalur Hijau Picu Pro-Kontra di Dewan

Singaraja (Bali Post) –

DPRD Buleleng nampaknya belum “kompak” melanjutkan pembahasan rencana pemerintah daerah mencabut Perda No. 15 Tahun 1998 tentang Kawasan Jalur Hijau. Terbukti, pada rapat panitia khusus (pansus) dengan komisi-komisi di DPRD, Senin (17/9) kemarin, terjadi perbedaan pandangan terhadap rencana mencabut regulasi yang sudah usang itu. Satu sisi, dewan setuju membahas lebih lanjut pencabutan perda itu karena regulasi di atasnya tidak berlaku lagi.

Tetapi di sisi lain, ada juga wakil rakyat berpendapat kalau perda jalur hijau itu tidak perlu dicabut. Alasannya, kalau dicabut menimbulkan kekosongan hukum, sehingga dikhawatirkan terjadi alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Rapat kemarin dipimpin Ketua Dewan Gede Supriatna didampingi Wakil Ketua Ketut Susila Umbara dan pimpinan komisi. Rapat ini digelar setelah pansus melakukan pembahasan internal dan mempelajari kajian hukum alasan pencabutan perda jalur hijau oleh pemerintah daerah. Rencananya, rapat gabungan komisi membahas bersama eksekutif hari ini.

Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna mengatakan, sejak pansus membahas pencabutan Perda Jalur Hijau sampai melaporkan hasil pembahasan dengan komisi itu masih diperlukan pendalaman. Perlu didalami terkait

alasan dan pertimbangan teknis, sebelum Perda Jalur Hijau, disetujui dicabut.

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan itu berpendapat, pembahasannya tetap dilanjutkan sesuai jadwal yang sudah disusun. Ini karena, hingga tingkat sidang hasil pembahasan paripurna, pencabutan Perda Jalur Hijau, tetap saja tidak disetujui, maka dewan kemudian bisa mengambil keputusan lembaga untuk membatalkan pencabutan itu.

Kalau masih diperlukan dilakukan kajian untuk mempertegas aspek hukum yang lebih detail. Hal itu dapat saja dilakukan. Caranya, dengan

berkoordinasi ke provinsi dan juga pemerintah pusat.

“Kita tidak bisa langsung menghentikan pembahasan di tengah jalan. Masalahnya perlu pendalaman aspek hukum atau analisis teknis lainnya. Saya kira sambil berjalan bisa dilakukan, apakah itu koordinasi ke provinsi atau ke pusat. Bagaimana nanti hasilnya apakah itu disetujui atau sebaliknya batal dicabut, maka ruang untuk itu masih ada sampai di tingkat paripurna nanti,” katanya.

Pendapat berbeda diungkapkan Wakil Ketua Ketut Susila Umbara. Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pencabutan ini harus didasari

ASN akan Jalani Tes Urine

Positif Narkoba Tak Diproses, tetapi Direhabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Buleleng gencar mengampanyekan bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tidak pandang bulu, semua komponen masyarakat disasar. Belakangan, aksi deteksi dini itu dengan cara menggalakkan tes urine itu kembali. Tidak tanggung tanggung, targetnya kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) urinenya akan dites. Lalu bagaimanakah tindakan yang ditempuh jika ada aparat yang positif narkoba?

Bali Post/kmb38

TES URINE - BNNK Buleleng mulai menyusun rencana aksi deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urine. Rencananya, gerakan tes urine ini dilakukan setelah BNNK dan Pemkab Buleleng menandatangani MoU mendukung pelaksanaan P4GN di daerah.

RENCANANYA gerakan tes urine di tiap-tiap instansi pemerintah itu digulirkan.

Hal itu digelar setelah ada Memorandum of Understanding (MoU ) antara BNNK dan pemerintah. Hal itu terkait partisipasi dukungan dana penyelenggaraan tes urine itu melalui anggaran dari daerah.

Kepala BNNK Buleleng AKBP Gede Astawa mengatakan hal itu pada sosialisasi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di ruang rapat Kantor Dinas Pertanian (Distan) Buleleng, Senin (17/9) kemarin. Kegiatan ini diikuti pimpinan instansi Pemkab Buleleng. Selain menyebarkan informasi bahaya narkoba itu sendiri, BNNK juga memberikan pemahaman, peran penting semua elemen masyarakat termasuk ASN, dalam melakukan upaya pencegahan lewat pelaksanaan tes urine itu.

Lebih jauh, AKBP Asta-

wa mengatakan, dukungan pemerintah daerah dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) itu sudah dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) No. 50 Tahun 2017.

Sesuai regulasi, pemerintah daerah ditugaskan untuk melaksanakan sosialisasi, memberdayakan ASN agar menjadi figur bersih narkoba.

Untuk deteksi penyalahgunaan narkoba itu, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan anggaran melalui APBD atau sumber pendanaan yang tidak mengikat. Sementara pelaksanaannya dilakukan oleh BNNK dan jajarannya.

Selain itu, ada juga Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2018 di mana regulasi itu mempertegas kembali dukungan pemerintah daerah dalam rencana aksi pencegahan pen-

anggulangan penyalahgunaan narkoba. “Semua lini sudah kita sasar dalam sosialisasi P4GN. Sekarang ini menginjak untuk pemberdayaan membangun dukungan semua lini masyarakat termasuk ASN di daerah, untuk melakukan deteksi dini melalui tes urine,” jelasnya.

Menurut perwira asal Desa Temukus, Banjar itu, setelah pertemuan ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan menandatangani MoU antara BNNK dengan pemerintah daerah. Terkait hasil tes urine itu, AKBP Astawa menyebut tujuannya bukan memproses hukum, kalau seorang oknum ASN positif menggunakan narkoba. Sebaliknya, oknum ASN yang positif menggunakan “barang haram” narkoba, dianjurkan mengikuti program rehabilitasi yang dilakukan BNNK. “Seperti saya sering sampaikan bahwa pengguna narkoba ini adalah korban.

Jadi, deteksi dini dilakukan melalui tes urine. Kalau ditemukan positif, maka kita akan masukkan program rehabilitasi baik dengan sistem rehab jalan atau rehabilitasi BNNK, sehingga setelah penandatanganan MoU nanti kami akan langsung bergerak ke kecamatan, desa dan jajaran pemerintah terbawah,” tegasnya. (mud)

Selasa Umanis, 18 September 2018

GIANYAR

9

Dinas Sosial Berdayakan Lansia

Gianyar (Bali Post)Warga yang sudah lanjut usia (lansia) memang wajib mendapat perhatian pemerintah. Dinas Sosial Kabupaten Gianyar berupaya memberdayakan lansia yang masih produktif. “Hal ini berkaitan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Pemerintah akan selalu mendukung, membina dan memberdayakan lansia,” ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar Made Watha, Senin (17/9) kemarin.

Terkait dengan upaya memberdayakan lansia produktif tersebut, kata Watha, Dinas Sosial Kabupaten Gianyar memberikan bantuan alat perajangan serbaguna kepada lansia produktif. “Pemberian alat ini dimaksudkan agar para lansia produktif dapat meningkatkan pendapatannya,” ujarnya.

Watha juga meminta Petugas Sosial Masyarakat (PSM) agar terus memantau bantuan yang diberikan Pemkab kepada masyarakat tersebut. “Para PSM agar terus memantau bantuan itu, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah tersebut benar-benar dimanfaatkan dan digunakan untuk meningkatkan pendapatan,” katanya mengingatkan.

Watha berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dan membantu masyarakat. Dengan memanfaatkan alat yang diberikan tersebut, para lansia memiliki ketrampilan untuk meningkatkan pendapatannya. (kmb35) BANTUAN - Sejumlah lansia mengecek bantuan alat perajangan serbaguna dari Dinas Sosial Kabupaten Gianyar.

Pemuda 26 Tahun Tekan Kasus Kekerasan Gantung Diri di Pohon Nangka Gianyar (Bali Post) Warga digegerkan dengan aksi gantung diri yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial Komang S. Pemuda berusia 26 tahun ini melakukan aksi gantung diri di pohon nangka di kawasan Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Senin (17/9) kemarin. Polisi yang menerima laporan tersebut masih menyelidiki penyebab korban nekat mengakhiri hidupnya dengan cara tidak wajar tersebut.

Informasi dihimpun di lapangan, sekitar pukul 05.00 Wita, Senin kemarin, korban sempat meminjam sepeda motor milik ayahnya, I Nyoman Arnawa (45), untuk dibawa keluar. Tidak berselang lama Komang S kembali ke rumah. Sementara ayahnya pergi ke sawah sekitar pukul 06.00 Wita.

Saat Nyoman Arnawa kembali ke rumah, ia bergegas membuang sampah ke belakang rumahnya. Tanpa diduga ia malah mendapati putra ketiganya ini terjerat tali plastik warna biru pada pohon nangka. Sontak Nyoman berteriak histeris menyebut nama anaknya, serta memanggil anggota keluarga yang lain. Sejumlah warga juga mendatangai lokasi tersebut untuk mengevakuasi jenazah korban yang memiliki tinggi 157 centimeter ini.

Petugas kepolisian bersama petugas Puskesmas Tegallalang juga mendatangi TKP untuk melakukan pertolongan. Namun pemuda berusia 26 tahun ini dipastikan sudah tidak bernyawa.

Dikonfirmasi terpisah, Pejabat Sementara Kasubag Humas Polres Gianyar Iptu Ketut Suarnata membenarkan adanya laporan orang gantung diri di kawasan Kecamatan Tegallalang. Dikatakan, pihaknya masih mencari tahu penyebab korban melakukan aksi nekat tersebut. “Polisi masih lidik penyebab korban gantung diri,” ujarnya. (kmb35)

Optimalkan Sekolah Layak Anak Gianyar (Bali Post) Berbagai upaya untuk menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Gianyar dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Gianyar. Khususnya dengan mengintensifkan pembinaan terhadap 18 sekolah layak anak di kawasan seni ini. Tahun ini jumlah sekolah yang menyandang predikat sekolah layak anak rencananya akan ditingkatkan.

Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Gianyar Cokorda Bagus Trisnu mengatakan, awalnya di Kabupaten Gianyar hanya ditetapkan dua sekolah layak anak, yakni SD Negeri 2 Gianyar dan SMP Negeri 1 Gianyar. Namun saat ini sudah ada 18 sekolah layak anak. “Belasan sekolah layak anak itu, meliputi tiga TK, tujuh SD dan delapan SMP negeri,” ujar Bagus Trisnu, Senin (17/9) kemarin.

Menurut Bagus Trisnu,

sekolah layak anak ini rutin mendapat pembinaan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Dengan begitu, anak maupun guru secepatnya bisa dan berani mengambil langkah, apabila menemukan atau mengalami kekerasan. “Upaya ini guna menciptakan sekolah yang ramah anak. Selain itu, komponen masyarakat juga harus aktif dan mencegah hal yang tidak baik terjadi pada anak-anak,” katanya.

Bagus Trisnu menambahkan, sekolah yang menyandang predikat sekolah layak anak wajib menyiapkan sejumlah fasilitas khusus untuk anak. Salah satunya membedakan kamar mandi antara laki-laki dan perempuan. Dijelaskan, sekolah layak anak ini merupakan

predikat yang diberikan setiap tahun. Apabila ada sekolah yang tidak memenuhi kriteria, maka predikat tersebut bisa dicabut.

“Kalau tidak memenuhi sejumlah unsur dalam kriteria yang sudah ditetapkan, sekolah bersangkutan bisa turun peringkatnya bahkan predikatnya sebagai sekolah layak anak bisa dicabut,” tegasnya.

Bagus Trisnu mengingatkan, perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan semua komponen. Apalagi jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas P3AP2KB Kabupaten Gianyar, dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan kasus kekerasan dengan anak

sebagai korban. Pada tahun 2015 tercatat ada tiga kasus kekerasan terhadap anak, meningkat menjadi 10 kasus pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 tercatat 17 kasus kekerasan terhadap anak. Sementara hingga Agustus 2018, sudah tercatat 12 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani Dinas P3AP2KB Kabupaten Gianyar.

Selain kasus yang melibatkan anak-anak, Dinas P3AP2KB Kabupaten Gianyar juga menangani Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan perempuan. Kasus KDRT yang melibatkan perempuan ini juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, tercatat ada dua perempuan yang menjadi korban KDRT dan pada tahun 2016, meningkat signifikan menjadi 12 kasus. Sementara pada tahun 2017 tercatat ada 15 kasus perempuan yang jadi KDRT dan hingga Agustus 2018 ini tercatat ada 17 kasus KDRT. (kmb35)

Pemkab Raup Miliaran Rupiah Mencoba Kabur, Pemulung Ditembak Polisi dari Retribusi IMTA

A.A. Dalem Jagadhita

Bali Post/kmb35

Gianyar (Bali Post) Perda terkait Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) nampaknya terus digenjot oleh Pemkab Gianyar. Sejak perda itu disahkan pada Oktober 2014 hingga September 2018, perda ini sudah berhasil menarik retribusi hingga miliaran rupiah dari tenaga kerja asing (TKA).

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Gianyar A.A. Dalem Jagadhita, S.H., jumlah TKA yang bekerja di kawasan Gianyar hingga September 2018 tercatat 96 orang. “Mereka masih dominan bekerja di sektor pariwisata,” kata Dalem Jagadhita, Senin (17/9) kemarin.

Dalem Jagadhita mengatakan, Perda IMTA disusun sejak 2013 dan disahkan pada Oktober 2014. Sesuai ketentuan dalam perda tersebut, Pemkab Gianyar sepakat menarik retribusi 100 USD per bulan untuk satu orang TKA. “Setiap tenaga kerja asing wajib membayar pajak 100 USD, sehingga per tahun satu tenaga kerja asing kena pajak

1.200 USD,” ujarnya.

Dalem Jagadhita menambahkan, jumlah permohonan IMTA di Gianyar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 tercatat ada 71 TKA yang bekerja di kawasan seni ini. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan pemohonan IMTA menjadi 85.

Sementara pada tahun 2017 tercatat ada 101 TKA yang bekerja di Kabupaten Gianyar dan retribusi mencapai Rp 1.581.463.000.

Sedangkan hingga pertengahan September ini tercatat 96 TKA yang bekerja di Gianyar.

“Terkait capaian retribusinya, belum direkap.

Sebelum akhir tahun ini, diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah TKA yang bekerja di Gianyar,” katanya.

Dalem Jagadhita menegaskan, semua nama dan alamat tenaga kerja asing di Kabupaten Gianyar sudah terdata. Untuk pengawasannya, kini dilakukan tim pengawas yang personelnya merupakan gabungan dari sejumlah instansi, seperti Disparda dan Kesbangpol Gianyar. (kmb35)

Mapolres Dipadati Pemohon SKCK

Gianyar (Bali Post) Mapolres Gianyar tampak dipadati para pemohon Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK) dan sidik jari, Senin (17/9) kemarin. Setidaknya, sekitar seratus orang lebih datang mengajukan permohonan SKCK tersebut untuk memenuhi kelengkapan persyaratan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Salah satu pemohon, Bagus Wira, mengaku mengajukan permohonan SKCK untuk persiapan mencari kerja setelah menuntaskan kuliah beberapa waktu lalu. “Untuk mencari kerja. Juga mau mencoba daftar CPNS,” ujarnya.

Pejabat Sementara Kasubag Humas Polres Gianyar Iptu Ketut Suarnata mengatakan, jumlah antrean pemohon sidik jari dan SKCK memang meningkat sejak seminggu lalu. Sementara Senin kemarin, tercatat pemohon surat keterangan sidik jari sebanyak 40 orang lulusan S-1, 10 orang lulusan

D-3, dan 12 orang lulusan D-1.

“Total pemohon sidik jari 62 orang. Sedangkan keperluan pengurusan SKCK sebanyak 80 orang,” jelasnya.

Selain untuk keperluan pendaftaran CPNS, SKCK juga dicari untuk melamar pekerjaan lain dan pengurusan paspor. “Beberapa tempat kerja juga mewajibkan mencantumkan SKCK. Jadi, tidak semata-mata untuk mengikuti seleksi CPNS,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) menyetujui 322 formasi CPNS dari 334 formasi yang diusulkan Pemkab Gianyar. Formasi tersebut terdiri dari 305 orang guru kelas ahli pertama (S-1 PGSD) yang terbuka untuk pelamar umum dan 10 orang tenaga guru yang berasal dari honorer K-2 dengan syarat berpendidikan paling rendah S1 sebelum November 2017.

Sementara untuk tenaga

Bali Post/kmb35

PEMOHON - Pelayanan sidik jari dan SKCK di Polres Gianyar dipadati para pemohon, Senin (17/9) kemarin. teknis terdapat tujuh formasi yang terdiri dari satu formasi Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (D-3 Informatika), tiga formasi Pengelola Teknologi informasi (D-3 Informatika), satu

formasi Analis Kepegawaian Terampil (D-3 Ilmu Kepegawaian/Ekonomi Manajemen SDM/Manajemen) dan dua formasi Pengelola Sistem Informasi (D-3 Teknik Informatika. (kmb35)

Gianyar (Bali Post) Rumiyanto hanya bisa berjalan pincang saat ditemui di Mapolsek Sukawati, Senin (17/9) kemarin. Pria berusia 37 tahun yang menjadi tersangka aksi pencurian di wilayah Kecamatan Sukawati harus pasrah menerima timah panas pada kaki kanan lantaran mencoba kabur saat digiring untuk menunjukkan barang bukti hasil kejahatannya. Meskipun polisi mengamankan cukup banyak barang bukti berupa perhiasan, namun pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung ini tetap tidak mau mengakui perbuatannya.

Kapolsek Sukawati Kompol Pande Putu Sugiharta mengatakan, awalnya Tim Opsnal Polsek Sukawati yang di-back up oleh Tim Opsnal Unit 4 Subdit I Ditreskrimum Polda Bali menyelidiki laporan kasus pencurian yang terjadi di Jalan Pasekan, Banjar Pegambangan, Sukawati, Gianyar, Senin (10/9) lalu. Dari hasil penyelidikan, diketahui terduga pelaku Rumiyanto berada di daerah Dauh Peken, Tabanan.

Tidak perlu waktu lama, Tim Opsnal Polsek Sukawati yang melakukan pengintaian berhasil mengamankan Rumiyanto di Terminal Mengwi, Badung, Sabtu (15/9) sekitar pukul 03.00 Wita. Saat diamankan, tim menemukan sebuah handphone merk Samsung yang sesuai dengan laporan dari salah satu korban.

Rumiyanto selanjutnya diajak ke tempat kosnya di Jalan Jepun, Tabanan, untuk mencari barang bukti lainnya.

Saat melakukan pengeledahan, Rumiyanto berusaha kabur sehingga petugas melakukan tindakan tegas dengan menembak kaki kanan pelaku. “Pelaku ini berupaya melawan petugas, karena itu diberikan tindakan tegas terukur,” jelas Sugiharta.

Dari hasil pengembangan, diperkirakan pelaku juga beraksi di beberapa TKP di wilayah Gianyar dan Denpasar. Sejumlah perhiasan yang diperolehnya saat mencuri

Bali Post/kmb35

BARANG BUKTI - Rumiyanto memegang barang bukti hasil kejahatannya. telah dijualnya kepada seorang penadah. Namun berhasil diamankan kembali oleh petugas.

“Rumiyanto dikenakan pasal 363 (1) ke 5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman tujuh tahun penjara,” kata Sugiharta.

Rumiyanto yang bekerja sebagai pemulung ini mencuri sebuah HP Samsung Galaxy J3 dan dua unit Nintendo warna hitam dan hijau. Meski telah cukup bukti, tersangka Rumiyanto tak mengakui perbuatannya. Bahkan saat diintrogasi, tersangka selalu berbelit-belit.

“Barang bukti ia akui dapat mungut di tong sampah kawasan Dalung. Tapi setelah kita cek dengan laporan korban, ternyata cocok. Unsur 363 (pencurian dengan pemberatan-red) terpenuhi, maka tetap kita proses,” jelasnya.

Sugiharta menambahkan, pelaku merupakan seorang pemulung yang merangkap jadi pencuri. Sasarannya adalah rumah-rumah kosong saat malam hari. Maka dari itu, Sugiharta mengimbau masyarakat agar lebih hati-hati ketika meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. “Perhatikan barang-barang berharga dan pastikan tersimpan di tempat yang aman,” sarannya.

Sementera itu, tersangka Rumiyanto mengaku membeli semua barang bukti itu di Pasar Kereneng, Denpasar seharga Rp 600 ribu. Meskipun kaki kanannya sudah ditembak, ia tetap tidak mengaku melakukan aksi pencurian itu. “Saya dituduh nyuri. Soalnya BB itu ada di saya dan saya tidak tahu itu barang curian,” ujarnya. (kmb35)

JEMBRANA

10

Selasa Umanis, 18 September 2018

Parpol Wajib Setor Rekening Dana Kampanye Negara (Bali Post) – Seluruh partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019 di Jembrana diwajibkan menyetorkan rekening, khusus dana kampanye (RKDK). Ketika parpol tidak memenuhi hingga batas waktu pada Sabtu (22/9) nanti, maka akan terancam dicoret sebagai peserta pemilu 2019.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU Jembrana Divisi Hukum dan Pengawasan I Nengah Suardana seusai memberikan bimbingan teknis (bimtek) dana kampanye parpol peserta Pemilu 2019, Senin (17/9) kemarin. Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Dirinci lebih lanjut, dalam pasal 68 ayat 1 PKPU 24 tahun 2018. Sanksi pencoretan atau pembatalan sebagai peserta pemilu terhadap parpol bisa dilakukan bila tidak menyetorkan RKDK hingga deadline yang ditentukan, yakni 22 September mendatang.

“Apabila nanti ada parpol yang tidak menyetorkan RKDK di sini, kami melapor ke KPU RI. Yang menentukan KPU RI,” kata mantan Ketua Panwaslu Jembrana ini.

Dijelaskan lebih lanjut, RKDK yang nantinya disetorkan parpol itu bukan hanya menyangkut kepesertaan pemilihan legislatif (pileg), tetapi juga berkaitan dengan pemilihan presiden (pilpres) bilamana ada tim kampanye di daerah. Selain RKDK parpol juga wajib menyetorkan laporan awal dana kampanye (LADK). “Untuk cara membuat LADK ini sudah kami sampaikan di bimtek tadi,” terangnya.

Untuk membantu parpol, KPU juga membuka help desk Sistem Informasi Dana Kampanye (SIdakam) di Kantor KPU Jembrana. Dalam bimtek dana kampanye, ada dua parpol dari 15 parpol peserta Pemilu 2019 yang tidak hadir. Yakni PAN dan PKPI yang diketahui memang tidak ikut mendaftar bakal calon legislatif (bacaleg) tingkat DPRD Jembrana. (kmb26)

SIDAK – Petugas Satpol PP ketika sidak di salah satu warung di areal PPN Pengambengan, Sabtu (15/9) dini hari.

Bali Post/olo

Sidak di PPN Pengambengan

Tanpa SKTS, Empat Pelayan Warung Diamankan

Nengah Suardana

Bali Post/olo

Negara (Bali Post) – Sejumlah pelayan warung di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan diamankan petugas Satpol PP, Sabtu (15/9) dini hari. Mereka diamankan setelah petugas melakukan sidak kependudukan. Mereka diketahui tidak memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). Setelah diangkut ke Kantor Satpol PP dan diberikan pembinaan, keempat penduduk pendatang (duktang),

Senin (17/9) kemarin membuat surat pernyataan.

Keempat pelayan warung yang berasal dari Jawa Timur itu diketahui melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kependudukan, di mana mereka belum mengantongi SKTS. Sidak yang dilakukan malam hari ini bermula dari laporan masyarakat adanya aktivitas mencurigakan di warung di dekat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pengambengan. Selain diduga

adanya duktang tanpa SKTS, di sana juga diduga digunakan sebagai tempat mabuk-mabukan.

Ramainya warung itu hanya musiman, terutama saat musim ikan. “Ada laporan dari masyarakat, kami sikapi langsung malam harinya dan kita cek.

Memang ada beberapa pelayan warung perempuan melanggar kependudukan,” ujar Kepala Satpol PP Jembrana I Gusti Ngurah Rai Budhi. Bahkan dari keterangan warga yang

melaporkan, ada nelayan yang jarang pulang dan sering ke warung tersebut.

Operasi yang dipimpin Kepala Seksi Penegakan Perundangundangan Daerah I Made Tarma juga sempat mengecek kondisi sekitar warung tersebut. Tetapi, tidak ditemukan indikasi adanya minuman keras (miras).

Hanya duktang yang belum tertib kependudukan. Selanjutnya keempat pelayan warung itu dibawa ke Kantor Satpol PP dan

diberikan pembinaan. “Sesuai aturan mereka harus mengantongi SKTS,” tambah Tarma.

Mereka melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan, di mana setiap penduduk pendatang yang menetap dan bekerja di wilayah Kabupaten Jembrana harus melengkapi SKTS. “Kalau sampai batas waktu tidak melengkapi SKTS, maka akan dipulangkan,” pungkasnya. (kmb26)

Terlibat Kasus Korupsi

Dua Oknum PNS Diberhentikan

Negara (Bali Post) – Dua oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi (tipikor) akhirnya diberhentikan. Kedua oknum PNS tersebut mulai Oktober sudah tidak mendapatkan gaji setelah diberhentikan. Sementara satu PNS lagi masih menunggu keputusan hukum tetap (inkracht), sehingga masih menerima separuh gaji.

Bupati Jembrana I Putu Artha, Senin (17/9) kemarin mengatakan, Pemkab Jembrana mematuhi instruksi dari pusat terkait PNS yang tersangkut kasus korupsi untuk diberhentikan. Di lingkup Pemkab Jembrana ada tiga oknum PNS yang tersangkut korupsi dan sudah diputus bersalah. Dua di antaranya sudah inkrah dan telah diberhentikan sebagai PNS. Yakni mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Jembrana, IGB Ngurah Putra Riyadi dan mantan Koordinator Parkir Manuver Gilimanuk, Nengah Darna. Bupati Artha yang didampingi Sekda Jembrana Made Sudiada mengungkapkan sebelumnya pada 3 September lalu, telah menerima putusan pengadilan terhadap kedua PNS di Pemkab tersebut.

Untuk itu, pada Oktober keduanya sudah diberhentikan dan praktis tidak menerima 50 persen gaji sepe rt i sa a t mereka dalam proses hu-

kum. “Dasar yang digunakan adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kami sudah terima itu untuk keduanya,” ujar Bupati Artha didampingi Sekda. Sedangkan oknum PNS di Dinas Sosial Indah Suryaningsih saat ini masih proses banding dari Jaksa.

Dengan demikian, statusnya masih proses hukum dan menerima 50 persen dari gaji tiap bulannya. Bila nanti sudah ada putusan hukum tetap, maka oknum PNS ini juga akan diberhentikan. Bupati Artha berharap tidak ada lagi PNS di jajarannya yang tersangkut urusan hukum, terutama tipikor. Hal ini bisa dicegah apabila Sekda, Inspektorat dan Badan Kepegawaian intens melakukan pengawasan.

Apalagi sanksinya saat ini sudah sangat jelas, diberhentikan setelah terbukti melakukan pidana korupsi. “Setiap saat saya imbau, baik dalam apel maupun saya kumpulkan agar berhati-hati. Risikonya jelas, akan diberhentikan,” tegasnya. Namun, hal tersebut kembali pada mental masing-masing pegawai.

Seperti diketahui saat ini ada tiga oknum PNS di Jembrana yang terlibat kasus korupsi.

Dua di antaranya terkait kasus Terminal Manuver Gilimanuk dan satu orang kasus Dana Santunan Kematian. Mantan Kadis Hubkominfo Jembrana divonis 1 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan. Sedangkan mantan koordinator Nengah Darna divonis 1 tahun 6 bulan. (kmb26)

”World Clean-Up Day” di Sudut Desa

DI tengah semaraknya World Clean-Up Day (WCD) 2018 yang dilaksanakan secara serentak di 150 negara, di sudut barat tanah Bali ada kegiatan menarik tentang sampah. Kebun Tani Sukadame Gumbrih dengan melibatkan tokoh peduli sampah, Ananta Vijaya mengedukasi anakanak SDN 1 Gumbrih tentang sampah organik dan anorganik serta pemanfaatannya.

Tujuannya ikut membangkitkan gerakan masif masyarakat peduli sampah dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat guna mendukung desa wisata. Gerakan “Melajah sambil Melali” diawali dengan aktivitas bersih-bersih sepanjang Jalan Pahlawan dan berakhir di Kebun Tani Sukadame.

Gumbrih merupakan salah

satu desa di Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Bali. Saat ini Gumbrih telah menjadi desa wisata, di mana Kebun Tani Sukadame (Pradipta Farm) merupakan salah satu agrowisata yang sedang dikembangkan. Dengan makin banyak desa wisata, harapannya urbanisasi, kerusakan lingkungan, tergerusnya budaya lokal dapat diredam dengan desa wisata.

Kebun tani ini menerapkan konsep yang menarik. Berangkat dari kesederhanaan masyarakat berbagai aktivitas disajikan. Ada kolam ikan gurami, camping ground, tanaman buah buahan, pemeliharaan beberapa jenis binatang, kebun sayur organik dan beberapa spot foto yang di tata istagrammable dilengkapi dengan aula untuk berbagai aktivitas.

Aula telah digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat Gumbrih 9 Juli 2018.

Sebelumnya, 22 Juni 2018 dengan Five Pillar Foundation mengumpulkan generasi zaman now Gumbrih untuk mengenal potensi desa, belajar bertani organik dan belajar Bahasa Inggris praktis. Aula juga direncanakan untuk pelaksanaan senam lanjut usia (lansia) secara gratis.

Pradipta Farm juga bermitra dengan Suryawan Kamajaya, praktisi kebun organik yang telah 12 tahun menimba ilmu di Jepang. Ke depan akan digalakkan terus pengembangan pertanian organik, pendidikan dan pemberdayaan budaya masyarakat. Harapannya generasi zaman now agar tidak hanya tergiur bekerja di kota saja, namun

menjadi wirausaha pertanian mandiri.

Mampu melihat dan mengembangkan potensi desa sendiri, menjaga budaya dan melestarikan lingkungan yang ada.

Dengan nilai tambah dunia pariwisata yang semakin mengglobal ini, semuanya menjadi mungkin bila tekun dan kreatif melangkah. Dalam WCD 2018 ini, di Bali diterjemahkan dengan konsep “Suksma Bali”. Perwujudan dan terima kasih pada alam Bali.

Suksma Bali kami bersyukur atas alammu yang indah dan wajib setia menjaganya, termasuk kebersihannya. (ad819) WCD - Kegiatan World Clean-Up Day (WCD) 2018 di Kebun Tani Sukadame Gumbrih.

Bali Post/olo

KERA HITAM – Sepasang kera hitam membuat resah warga di Gilimanuk lantaran sering masuk ke rumah-rumah.

Kera Hitam Resahkan Warga di Gilimanuk

Negara (Bali Post) – Masuknya kera hitam hingga ke permukiman warga di Gilimanuk belakangan ini membuat warga resah. Satwa primata berekor panjang ini awalnya diketahui hanya berkeliaran di pinggir hutan dekat Gilimanuk. Kini sudah merambah ke rumah-rumah warga.

Bahkan mengambil makanan di dapur dan buah-buahan yang ditanam di pekarangan rumah.

Sejumlah warga Gilimanuk, Senin (17/9) kemarin, mengungkapkan kera hitam yang sering berkeliaran itu jumlahnya dua ekor (sepasang). Awalnya kera hitam ini sering bertengger di pohon beringin dekat Pura Alas Angker, Gilimanuk. Tetapi belakangan tidak hanya diam di sana, namun masuk hingga ke permukiman warga. Karena ukuran tubuh yang cukup besar, membuat anak-anak takut.

“Bukan hanya masuk ke rumah mencari makan, tapi juga merusak atap,” ungkap salah seorang warga. Warga yang

resah dengan kondisi tersebut, sempat beramai-ramai mengejar lutung tersebut supaya menjauh dari permukiman. Akan tetapi, hingga saat ini masih sering berkeliaran dan membuat warga resah.

Nyoman Wijaya, salah seorang warga, mengaku khawatir bila nanti kera hitam itu menyerang warga, khususnya anakanak. Pihaknya berharap ada upaya penindakan dari pihak terkait agar hal ini tidak berlarut-larut. Apalagi satwa tersebut dilindungi dan habitatnya berdampingan dengan masyarakat sekitar.

Misalkan, dengan cara membius lalu dipindahkan kembali ke habitatnya di tengah hutan.

Kera hitam ini merupakan salah satu satwa yang dapat ditemui di Taman Nasional Bali Barat (TNBB). Sementara itu, Kasubag TU TNBB, Wirawan mengaku akan segera berkoordinasi dengan Resort KSDA Gilimanuk guna menangani lutung yang masuk ke permukiman warga itu. (kmb26)

Selasa Umanis, 18 September 2018

Karangasem

11

Polres Kerahkan 350 Personel

Amankan Annual Meeting IMF-World Bank Amlapura (Bali Post) Jajaran kepolisian terus mematangkan persiapan pengamanan di seluruh Bali, serangkaian agenda internasional Annual Meeting IMFWorld Bank di Bali. Polres Karangasem mengerahkan 350 personel yang dibagi lima satgas. Ini disesuaikan dengan tempat dan kepentingan tugas masing-masing.

Demikian terungkap pada apel kesiapan pengamanan kegiatan Annual Meeting IMF-World Bank 2018 Polres Karangasem, Senin (17/9) kemarin. Kapolres Karangasem, AKBP I Gusti Ngurah Agung Ade Panji Anom mengatakan pihaknya sedang mengecek kesiapan pengamanan kegiatan Annual Meeting IMFWorld Bank 2018. Hal itu dilakukan guna memastikan semua rencana pengamanan di ujung timur Pulau Bali itu berjalan aman dan lancar.

Agenda tersebut rencananya dilaksanakan pada 7 sampai 15 Oktober nanti.

Melihat banyaknya tamu negara yang hadir dan imbas secara nasional, maka keamanan Pulau Bali menjadi sangat vital.

Kapolres langsung melakukan pengecekan kehadiran anggota, serta sikap tampang dan penggunaan gampol bagi seluruh anggota dengan aturan yang sesuai. Termasuk sarana prasarana untuk proses pengamanan. Dia

berharap, dengan pengerahan personel sebanyak itu, seluruh jajarannya dapat menjalankan tugas maksimal, sesuai satgasnya.

Wakapolres Karangasem Kompol Supriadi Rahman menambahkan, dalam upaya pengamanan acara tersebut di Karangasem, juga digalang Operasi Cipta Kondisi Agung 2018. Razia di jalan umum ini untuk mengantisipasi curanmor dan deteksi dini gerakan tindak pidana terorisme di bumi lahar itu.

Terakhir, razia dilakukan di Jalan Raya Sidemen, Minggu (16/9) lalu sekitar pukul 23.30 Wita hingga dini hari kemarin.

Hasilnya, sempat ditemukan seorang laki-laki mengemudikan mobil Colt putih nopol DK 1530 SJ kedapatan mengangkut 23 jeriken putih dan biru isinya penuh.

Setelah dicek, jeriken itu berisi minuman beralkohol tradisional jenis arak. Pemiliknya, I Ketut Sukadana, asal Banjar Dinas Kebung, Desa Telaga Tawang. Yang bersangkutan langsung diamankan oleh aparat. Sementara barang buktinya berupa 23 jeriken. Setiap jeriken isinya 30 liter arak. Semunya diangkut menuju Polsek Sidemen, untuk proses lebih lanjut. “Hasilnya, ya itu saja.

Kami akan terus melakukan pemeriksaan pada jalur-jalur vital,” tegasnya. (kmb31)

Kosong, Dua OPD Dilelang Amlapura (Bali Post) Pemerintah Daerah (Pemda) Karangasem akan melelang dua jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong. Dua OPD yang bakal dilelang itu yakni Kepala Kesbanglinmas dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Karangasem. Hal itu diuangkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Karangasem Gusti Gede Rinceg, belum lama ini.

“Untuk proses lelang dua pimpinan OPD sudah dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) beberapa minggu lalu. Sekarang masih menunggu rencana KASN. Kita sudah mengajukan permohonan agar diizinkan melakukan lelang jabatan itu,” ungkap Rinceg.

Rinceg menambahkan, BKSDM masih menunggu respons dari KASN. Karena

sampai sekarang, KASN belum memberi respons. Seandainya disetujui akan dilakukan lelang tahun 2018 ini. Pemerintah daerah akan langsung membentuk panitia seleksi. Setelah itu, menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkannya.

“Kalau lelangnya awal tahun 2019, kemungkinan tiga OPD yang akan dilelang. Mengingat Desember 2018, Asisten I juga pensiun.

Otomatis, posisinya kosong.

Untuk Kesbanglinmas dan Diskominfo sudah kosong dari kemarin. Untuk proses lelang ini bersifat promosi.

Para peserta lelang itu adalah pejabat eselon III a. Mereka ingin promosi menjadi eselon II b. Pejabat fungsional juga diperbolehkan ikut lelang.

“Tahun 2019, jabatan pimpian OPD banyak kosong karena pensiun,” katanya. (kmb41)

CEK KESIAPAN PERSONEL - Kapolres Karangasem saat mengecek kesiapan personel di Mapolres Karangasem.

Bali Post/kmb31

Gempa Guncang Karangasem

Belum Ada Laporan Kerusakan

Amlapura (Bali Post) Gempa tektonik kembali mengguncang Karangasem, Senin (17/9) kemarin.

Hasil analisis BMKG menunjukkan, gempa bumi ini terjadi pukul 14.06 Wita.

Gempa itu berkekuatan 3,7 SR. Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa mengatakan, pascagempa gumi tektonik kemarin, sejauh ini belum ada laporan kerusakan infrakstruktur. Pihaknya meminta agar warga aktif menginformasikan, jika ada dampak kerusakan parah.

Mitigasi Bencana Geologi PVMBG wilayah timur Devy Kamil Syahbana mengatakan, gempa vulkanik dalam menunjukkan adanya pergerakan magma baru menuju permukaan.

Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar Taufik Gunawan merilis informasi pascagempa, bahwa episenter gempa itu terletak pada kordinat 8.21 LS dan 115.50 BT atau tepatnya pada jarak 19 km barat laut Karangasem pada kedalaman 6 km. Dampak gempa bumi berdasarkan laporan masyarakat, berupa guncangan dirasakan di wilayah Karangasem II SIG-BMKG

Tak Stabil Menurutnya, ini adalah indikasi intrusi magma baru.

Gempa-gempa vulkanik ini, kalau melihat pengalaman di Gunung Agung selama ini, mengindikasikan bahwa aktivitas Gunung Agung masih tidak stabil. Karena itu, berpotensi terjadi erupsi atau embusan. Pesan Devy Kamil ini langsung viral berantai di kalangan masyarakat Karangasem. Sebab, pada saat

(II-III MMI), Denpasar, Mataram, dan Lombok Barat I SIG-BMKG (I-II MMI).

Jika ditinjau dari kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi kemarin itu merupakan jenis gempa bumi dangkal. Gempa itu diakibatkan aktivitas sesar aktif.

Hingga pukul 14:41 wita, Hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock). Kepada masyarakat

di wilayah Karangasem, Taufik Gunawan diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sebelumnya, PVMBG kembali mengingatkan potensi bahaya dari aktivitas vulkanik gunung Agung. Ini menyusul dalam beberapa hari terakhir, juga terjadinya gempa vulkanik yang terekam seismograf. Kasubid

Akses ke Pura Tunggul Besi Besakih Terputus Mangku Kari Minta Segera Diperbaiki

Akses jalan menuju Pura Tunggul Besi, Banjar Dinas Temukus, Desa Besakih, Rendang, sudah lama terputus. Akses jalan ini amat vital, karena satu-satunya akses menuju pura dan juga permukiman warga di sekitarnya. Sudah setahun berlalu, sejak putus September 2017, hingga kini belum juga diperbaiki kerusakannya. Pemangku setempat, Jero Mangku Kari, Senin (17/9) kemarin, meminta pemerintah daerah agar segera memperbaiki akses jalan tersebut. Bagaimana akibat terputusnya jalan itu utamanya buat 70 KK yang menempati Desa Temukus itu?

Bali Post/gik

JALAN RUSAK - Kondisi akses jalan menuju Pura Tunggul Besi rusak sejak September tahun lalu, pascaerupsi Gunung Agung.

SEPANJANG 1,5 km akses jalan dari Tukad Dedari menuju pura, sekarang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Padahal, sebelum putus, kendaraan roda empat dan roda dua sudah bisa naik sampai di halaman parkir sebelah selatan pura. Kalau tidak bisa tahun ini dibangun jalan permanen, Jero Mangku Kari meminta minimal dalam jangka pendek pemerintah kabupatan atau provinsi setidaknya bisa membuka akses jalan itu lagi. Caranya, dengan mengerahkan alat berat eksavator. Sebelum nantinya pemerintah daerah memperbaiki jalan yang terputus itu dengan pengaspalan atau betonisasi.

Selain akses jalan itu dimanfaatkan para pamedek, jalan ini juga dimanfaatkan sekitar 70 kepala keluarga di Banjar Dinas Temukus.

Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai petani. Putusnya jalan itu membuat warga agak terisolasi. Mereka sangat kesulitan untuk membawa dan juga memasarkan hasil produksinya dan juga membeli sesuatu. Sebab, mereka harus berjalan kaki.

Padahal sebelumnya, mobil bisa melintas hingga sampai di Banjar Dinas Temukus itu.

“Semoga akses jalan ini segera diperbaiki, agar umat bisa sembahyang dengan nyaman. Begitu juga warga di sini,” pinta Jro Mangku

Kari.

Selain soal akses jalan menuju Pura Tunggul Besi, Jro Mangku Kari juga mendorong agar jalur lain menuju Pura Agung Besakih juga diperhatikan. Ini untuk mengatasi kemacetan setiap pujawali purnama kadasa di Pura Besakih. Salah satu akses lainnya yang sudah pernah dibuka sejak tahun 2004 adalah badan jalan dari Besakih menuju Sebudi. Dari arah Kiduling Kreteg - Temukus - Lebih - Telung Buana - Badeg Dukuh - Sebudi, Kecamatan Selat.

Diteruskan ke Banjar Sebun- Bukit Galah - Yeh Kori- Jungutan, tembus Pasar Bebandem, sekitar 9 km.

Menurutnya, jika ruas jalan tersebut bisa ditingkatkan statusnya dari jalan tanah menjadi jalan yang diaspal, dia yakin akan bisa mengurangi kemacetan menuju Besakih saat pujawali. Di samping itu, akses itu bisa menjadi jalan alternatif dari Amlapura menuju Besakih, tanpa melalui ruas jalan umumnya.

Soal akses jalan menuju Pura Tunggul Besi, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Karangasem, Prama Budarta, mengatakan rencananya perbaikan akses jalan, itu akan diusulkan di APBD Induk 2019. “Dalam usulan itu, rancangan anggarannya mencapai Rp 1,5 miliar,” kata Prama Budarta. (gik)

yang sama, di Pura Penataran Agung Nangka, linggih Ida Batara Gunung Agung, juga ada ritual keagamaan yang menyedot masyarakat banyak.

Berdasarkan pantauan petugas di pos pantau Gunung Agung di Desa Rendang, gempa vulkanik dalam mulai terdeteksi sejak Rabu (12/9) lalu. Dalam rentang tiga hari, gempa vulkanik dalam mencapai lebih dari 20 kali.

Gempa pun diselingi beberapa kali gempa vulkanik dangkal yang mengindikasikan pergerakan magma mendekati permukaan. Selain munculnya gempa vulkanik pola GPS juga menunjukkan adanya inflasi. (kmb31)

Rendah, Tingkat Partisipasi Pilgub 2018

Perlu Cara Baru Lakukan Sosialisasi Amlapura (Bali Post) Pemilihan gubernur dan wakil gubernur telah berakhir. KPU Bali pun terbilang sukses sebagai penyelenggara. Tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah, hanya 60 persen itu pun dijadikan masalah. Hal itu menandakan ada kegagalan proses sosialisasi menjangkau semua pemilih.

Ini terungkap di dalam FGD (Focus Group Discussion) yang diselenggarakan KPU Karangasem di Wantilan Pemkab Karangasem, Senin (17/9) kemarin. FGD dibuka langsung Ketua KPU Provinsi Bali Dr. I Wayan Jondra. FGD juga menghadirkan Tim Riset Universitas Ngurah Rai terdiri dari I Gede Wirata, I Wayan Astawa, dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani. Kesimpulannya bahwa penyebab rendahnya partisipasi pemilih karena kurangnya sosialisasi, menurut Sri Widnyani diperoleh berdasarkan hasil risetnya di delapan kecamatan seKarangasem.

Dalam risetnya ada dua topik utama, yaitu politik literasi pada Pilgub 2018 dan perilaku pemilih yang menggunakan kajian akademis.

Hasil akhirnya, diperoleh tingkat partisipasi pemilu masyarakat Karangasem hanya 60 persen.

Wawancara tim riset kepada segmen pemilih dari yang pemula, pemilih perempuan, unsur pemerintah dalam hal ini perbekel, penyandang disabilitas, pekerja swasta dan perantauan. Kesimpulannya menunjukkan bahwa pengetahuan politik masyarakat Karangasem dikategorikan tingkat literasinya belum optimal. Saat ini pengetahuannya tentang pemilu baru sebatas sampai ke kotak suara.

“Apa penyebabnya, karena minimnya informasi.

Ada juga karena faktor lain, seperti jenuh, hingga rasa

dendam karena banyak janji tidak ditepati,” katanya.

Gede Wirata menambahkan, dari data menunjukkan, partisipasi politik tertinggi Karangasem ada di Kecamatan Selat dengan persentase 69,9 persen. Partisipasi paling rendah berada di Kecamatan Kubu hanya mencapai angka 44,5 persen. Rendahnya partisipasi ini memang sebagian besar warga setempat mengatakan kurangnya sosialisasi.

Ketua KPU Karangasem Putu Deasy Natalia mengakui hasil riset itu benar adanya. Sebab, tingkat partisipasi pemilih memang masih rendah. Menurutnya, sosialisasi tak maksimal karena anggaran terbatas. Penggunaannya juga sangat ketat.

Sesuai aturan yang ada, dia merasa sudah cukup maksimal melakukan sosialisasi di seluruh kecamatan, melalui gelar budaya. Hanya, baru sebatas di tingkat kecamatan. “Sosialisasi mestinya tak hanya dibebankan kepada KPU. Tetapi, juga ada lembaga lain. Ada Bawaslu, partai politik, dan lembaga lainnya juga bisa mendukung ini. Ke depan, kita harapkan seperti itu. Bagaimana caranya, agar masyarakat tergugah menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan data dari KPU Karangasem, warga Karangasem yang sudah memiliki hak pilih pada Pilgub Bali sebanyak 379.307 orang. Namun yang datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya hanya 228.714 orang.

Dari data tersebut, 150.593 orang atau 39,7 persen berstatus golput. Tingkat partisipasi sebesar 60,03 persen jauh di bawah partisipasi pileg maupun pilkada 2015 yang berada di kisaran 73 persen.

Selain tingkat kehadiran yang rendah, kemampuan pemilih dalam menyalurkan hak pilih juga perlu ditingkatkan. (kmb31)

KLUNGKUNG

12

Selasa Umanis, 18 September 2018

SOSOK Komitmen Perangi Sampah

PERANG terhadap sampah, terutama plastik tengah gencar dikampanyekan pemerintah. Demikian juga halnya di Kabupaten Klungkung. Menyukseskan itu, perlu ada komitmen bersama. Harus ada dukungan dari masyarakat.

“Masyarakat sebagai penghasil sampah harus turut memberikan dukungan.

Komitmennya sama. Tidak hanya diserahkan kepada pemerintah saja,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Klungkung Anak Agung Kirana, Senin (17/9) kemarin. Meminimalisasi sampah tak ramah lingkungan itu, Pemkab Klungkung telah menggulirkan progam Sehari Tanpa Kantong Plastik. Dicanangkan sejak April lalu dan berlaku setiap Jumat. Berdasarkan pantauannya, dukungan masyarakat untuk itu cenderung meningkat.

“Kalau survei memang belum pernah. Tetapi untuk pantauan, respons semakin baik,” jelasnya. Menyukseskan itu, Mantan Sekretaris Dewan Klungkung ini mengaku akan terus melakukan edukasi. Bahkan sampai masuk ke toko-toko, swalayan hingga sekolah-sekolah. “Swalayan sudah ada yang menawarkan kepada pembeli, apakah pakai plastik atau tidak. Ini menunjukkan sudah ada dukungan untuk mengurangi pemakaian,” katanya. Disampaikan lebih lanjut, apa yang dilakukan itu sebagai bentuk implementasi Perpres Nomor 97 Tahun 2017 mengenai mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan serta mengurangi sampah di segala lini. “Sampah plastik telah mengotori berbagai lini, mulai dari tanah, sungai hingga laut.

Tentu akan sangat berbahaya. Ini yang menjadi salah satu alasan ada program ini,” ujarnya. Pemerintah desa juga didorong untuk bisa menyediakan fasilitas pengelolaan sampah secara mandiri. “Beberapa desa sudah ada yang punya. Ini diharapkan terus berlanjut sehingga penanganan sampah bisa lebih cepat,” pungkas pejabat asal Desa Paksebali, Dawan ini. (sos)

Soal CPNS 2018

Jadwal Pendaftaran Belum Jelas

Semarapura (Bali Post) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 dipastikan bergulir di Kabupaten Klungkung. Namun, untuk masyarakat yang berminat untuk mengikuti seleksi, harus bersabar. Pasalnya, jadwal pendaftarannya belum ada kejelasan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Klungkung I Komang Susana, Senin (17/9) kemarin mengatakan, soal jadwal pendaftaran secara pasti masih menunggu informasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Direncanakan 19 September ini mulai pendaftaran. Tetapi itu belum bisa dipastikan,” jelasnya, didampingi Kabid Data, Pengadaan dan Promosi, Made Sulistiawati.

Atas hal tersebut, pejabat asal Desa Pikat Kecamatan Dawan ini mengimbau kepada calon pelamar untuk lebih intensif mencari informasi melalui website BKN. “Semua informasi ada di sana,” ungkapnya. Disampaikan lebih lanjut, pada perekrutan tahun ini, teknisnya lebih rinci.

Penempatan bagi yang lolos ditentukan sejak awal. Selain itu, tidak bisa mengikuti tes di dua tempat.

“Kalau dulu untuk penempatan dilakukan setelah dinyatakan lulus. Tapi sekarang beda, sudah diplot sejak awal. Misalnya bidang auditor, langsung ke inspektorat.

Begitu juga untuk guru SD. Dari awal harus menentukan, maunya melamar untuk sekolah di mana. Tidak bisa mencari untuk dua sekolah. Di sini harus pintar-pintar berhitung,” sebutnya.

Sementara itu, untuk formasi, lebih rinci disampaikan untuk bidang pendidikan, dibutuh-

kan 70 orang, terdiri dari 53 guru SD dan 17 SMP. Bidang kesehatan mencapai 56 orang, terdiri dari 10 dokter umum, 13 dokter spesialis, 3 dokter gigi dan 30 tenaga kesehatan lainnya. Sedangkan untuk tenaga teknis 50 orang. “Untuk lebih rinci, misalnya sekolah apa saja yang membutuhkan guru, nanti sebelum pendaftaran akan muncul. Ada itu,” kata mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klungkung ini.

Ditambahkan, pada perekrutan ini, menggunakan Computer Asisted Test (CAT).

Oleh sebab itu, calon pelamar diimbau tidak tergiur dengan iming-iming seseorang bisa meloloskan. “Saya yakin ini transparan. Karena hasil tes langsung keluar,” imbuhnya.

Sebelumnya, sejalan dengan turunnya formasi, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengaku mulai banyak yang “meneror”, meminta bantuan supaya bisa lolos seleksi.

“Banyak yang menghubungi, minta supaya dibantu. Jangan lagi menghubungi. Puik saya dengan CPNS,” tegasnya Bupati asal Nusa Ceningan, Kecamatan Nusa Penida ini mengimbau masyarakat untuk jangan percaya terhadap janji untuk membantu.

Ia pun mendengar informasi ada yang menyiapkan kunci jawaban tes. “Jangan percaya dengan isu ada yang bisa membantu. Dari sekarang saya pesan,” sebutnya. Silakan belajar dengan baik. Hanya diri sendiri yang bisa membantu. Bukan orang lain. Nanti akan saya pasang tulisan di rumah dinas. Tidak menerima pesanan nomor CPNS,” imbuhnya. (kmb45)

I Komang Susana

Bali Post/sos

MENUNGGU - Sejumlah kendaraan tengah menunggu wisatawan di Pelabuhan Sampalan, Nusa Penida. Diduga masih banyak yang belum mengantongi izin.

Di Nusa Penida

Kendaraan Pariwisata Bodong Makin Marak

Semarapura (Bali Post) Kendaraan pariwisata di Kepulauan Nusa Penida ditengarai banyak tak mengantongi izin. Hal tersebut menjadi sorotan kalangan legislatif. Dinas Perhubungan Klungkung pun tak tutup mata terhadap hal itu. Bahkan, melihat perkembangan pariwisata yang semakin pesat, keberadaannya berpeluang semakin marak.

Mengantisipasi hal itu, Kadishub Klungkung I Nyoman Sucitra mengaku sudah sering melakukan penertiban, bekerja sama dengan kepolisian maupun Satpol PP. “Sudah sering dilakukan penertiban. Diminta juga untuk mengurus izin,” sebutnya, Senin (17/9) kemarin. Pejabat asal Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan ini mengatakan, kendaraan itu wajib mengantongi izin.

Hanya pemkab tak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan, melainkan lang-

sung dari Dinas Perhubungan Provinsi. “Ini kewenangannya di provinsi. Kami hanya bisa mengimbau,” katanya.

Pihaknya pun sempat melontarkan wacana akan membuatkan wadah untuk pelaku usaha dan memfasilitasi pengurusan izin itu, tetapi belum terealisasi. “Sekarang untuk Organda, tetapi itu masih skala kecil. Ini segera kami komunikasikan dengan provinsi,” ucapnya.

Selain solusi itu, Dishub juga tengah merencanakan usulan supaya kepulauan

Nusa Penida diperlakukan khusus. Yakni bisa mengurus izin di tingkat kabupaten saja. Izin itu penting untuk mempermudah dalam mengurus administrasi lain, seperti asuransi ketika terjadi kecelakaan. Demikian pula untuk pertanggungjawaban kepada wisatawan. “Dengan legal, ngurus asuransi untuk wisatawan kalau terjadi kecelakaan akan lebih mudah,” ungkapnya.

Rendahnya mobilitas kendaraan, oleh mantan Kasatpol PP Klungkung ini diduga men-

”Digital Translater” Tak Berfungsi, Bupati Geram Semarapura (Bali Post) Kertha Gosa, Klungkung menjadi objek wisata unggulan di Kabupaten Klungkung.

Di tengah kunjungan yang cukup ramai, justru masih ada fasilitas belum siap. Tak pelak, hal tersebut membuat Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta yang melakukan sidak, Senin (17/9) kemarin, langsung geram. Instansi terkait pun langsung diperintahkan untuk segera melakukan penanganan.

Dalam sidak yang didampingi Kabag Humas I Ketut Suadnyana itu diawali ke Bale Kambang. Perhatiannya langsung tertuju pada digital translater. Alat untuk memberikan informasi objek wisata dengan sejumlah bahasa ini justru mati. Itu pun sangat disayangkan. “Ini untuk memberikan informasi kepada wisatawan. Tetapi tidak berfungsi. Tujuannya diisi ini untuk memudahkan.

Kerja guide juga bisa lebih mudah,” sebutnya.

Tak hanya itu, perhatiannya juga tertuju pada taman yang tergolong gersang. Tanaman banyak layu dan tanahnya kering. Selain itu, kolam yang airnya sudah menghijau juga nampak kotor dan air

mancurnya mati. Itu juga membuatnya geleng-geleng kepala dan langsung memerintahkan Dinas Pariwisata segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera melakukan penanganan. “Ini tidak hanya ditangani Dinas Pariwisata saja. Tapi juga instansi terkait. Soal tanaman dan kebersihan oleh DLHP. Satpol PP juga bidang ketertiban. Tidak bisa sendirisendiri,” tegasnya.

Bupati asal Nusa Ceningan ini mengatakan, memaksimalkan pengelolaan objek wisata budaya ini, penambahan tenaga kebersihan sudah dilakukan. Diminta itu bisa bekerja maksimal.

Ancaman pemecatan pun dilontarkan jika ada yang melempem. Tak sebatas itu, ia juga meminta pejabat terkait untuk lebih serius bekerja. “Saya warningwarning yang membidangi.

Jangan cari posisi saja. Ingin menjabat ini, ingin menjabat itu. Masing-masing bidang itu kerja, Dinas kerja, Kasi kerja,” katanya.

Pentingnya pengelolaan maksimal, sambungnya karena objek wisata yang menjadi warisan zaman kerajaan ini juga disiapkan

untuk menerima kunjungan delegasi IMF-WB Annual Meeting yang berlangsung Oktober mendatang di Nusa Dua, Badung. “Meskipun tidak ada IMF, objek ini harus tetap baik. Karena kunjungan wisatawan ada setiap hari,” sebutnya.

Objek wisata Nusa Penida juga berpeluang menjadi kunjungan delegasi. Bupati Suwirta menyatakan tak ada persiapan khusus yang dilakukan. Seluruhnya dibiarkan tampil natural. “Secara umum, kami siap menerima kunjungan delegasi,” imbuhnya.

Terka it a ra ha n ora ng nomor satu di Klungkung itu, sejumlah pegawai dari Dinas Pariwisata yang ikut memantau mengaku segera menindaklanjuti.

Delegasi event internasional itu juga sangat diharapkan bisa menyambangi Pasar Seni Semarapura.

Pedagang pun telah menyambutnya dengan mempersiapkan berbagai produk lokal yang menjadi unggulan, seperti kain endek dan songket. “Mudah-mudahan bisa berdampak ke sini,” ucap pedagang, Putu Mayuni. (kmb45)

Pembubaran Terganjal Utang dasarkan data terakhir, jumlah koperasi tahun ini mencapai 132 unit yang tersebar di Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Dawan dan Nusa Penida.

Dari itu, tercatat 19 unit dalam kondisi tidak sehat.

“Rencananya ini dibubarkan. Tapi belum bisa karena masih memiliki tunggakan,” jelasnya, Senin (17/9) kemarin.

Tunggakan tersebut bukan menjadi hal baru.

Namun sudah ada yang berlangsung sejak 2002.

Jumlahnya pun bervariasi,

dalam bekerja.

“Untuk pertemuannya difasilitasi camat. Tetapi warga yang menyewakan angkutan wisata sangat sedikit yang datang. Padahal kami menginginkan mereka bisa bekerja dengan legal,” ungkapnya.

Disampaikan lebih lanjut, adanya wadah tersebut juga akan mempermudahkan Pemkab melalui instansi terkait untuk melakukan pembinaan. Demikian juga dari pihak kepolisian. “Sampai saat ini yang kami lihat masih ada yang perlu diberikan edukasi. Baik itu pemahaman tentang pariwisata hingga penampilan. Ini penting karena mereka yang pertama bersentuhan dengan wisatawan,” kata wakil rakyat asal Nusa Penida ini. (kmb45)

Sidak Objek Wisata Kertha Gosa

Belasan Koperasi Tak Sehat

Semarapura (Bali Post) Belasan koperasi di Kabupaten Klungkung masuk kategori tidak sehat. Pemkab berencana untuk membubarkan, namun belum bisa terealisasi. Penyebabnya, koperasi tersebut masih terlilit tunggakan dana bergulir di Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Klungkung I Wayan Ardiasa mengatakan, ber-

jadi penyebab masih adanya yang mengabaikan perizinan.

Padahal, dari sisi persyaratan pengurusan tidak sulit. “Nusa penida kan tidak luas. Terus kepulauan. Kendaraannya hanya dipakai di sana saja.

Tidak dibawa ke Denpasar.

Kemungkinan itu menjadi pemicu enggannya mengurus izin,” terangnya.

Anggota Komisi I DPRD Klungkung I Made Jana sempat mengatakan sesuai pantauannya, kendaraan pariwisata bodong masih marak ditemui. Atas hal itu, pihaknya melakukan pantauan langsung ke lapangan dan hendak menginisiasi pembentukan wadah angkutan pariwisata. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan legalitas masyarakat

ada yang mencapai ratusan juta rupiah. Parahnya lagi, koperasi itu alamatnya juga tak jelas. Upaya pencarian sudah dilakukan, namun belum membuahkan hasil.

“Sudah dicari, tetapi belum ketemu. Kami juga akan meminta rekomendasi dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Apakah bisa dihapuskan atau seperti apa,” katanya.

Mengantisipasi munculnya persoalan serupa, pejabat asal Jembrana ini mengaku sudah rutin melakukan pembinaan. Selain itu,

untuk mendongkrak usaha yang dikembangkan, diberikan penyertaan modal. “Pembinaan terus berlanjut,” sebutnya. Menjaga eksistensinya juga, peningkatan kualitas sumber daya manusia di dalamnya dilakukan melalui diklat. “Kami juga mendorong untuk pengelolanya bisa melibatkan anakanak muda,” imbuhnya.

I Wayan Ardiasa (kmb45)

Bali Post/sos

Bali Post/sos

PANTAU - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta saat menyidak Objek Wisata Kertha Gosa, Senin (17/9) kemarin.

Selasa Umanis, 18 September 2018

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

LOWONGAN Cr PRT Wnt Tgl dlm+Sopir bs Matik Tgl luar, 085238127777

B.BP.004.09.18.0000866

Sales Villa Gaji 3-5 Jt/Bln Email only: vpmbali@gmail.com

B.BP.001.09.18.0000859

Dcr Staff Reservation Crew & Kapten Boat Hub:Jl.Tirta Ening No.1 Sanur Tlp.0361-288829

B.BP.153.09.18.0000865

BVC Kerja Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotek PkebunanResto Pasti Brangkat Line WA081375409869&087754689692

B.BP.004.09.18.0000771

Cook Helper %Waiter/es Calamary Resto.Tlp.0361-420915

B.BP.001.09.18.0000835

Cr Krywti SMU & Farmasi u Aptk Kampial,Nusa 2 WA 081916181256

B.BP.001.09.18.0000833

Dbthkan Sgr Marketing Property Bagi hasil, komisi besar. Hub segera WA/SMS:081338726898

B.BP.001.09.18.0000800

Dbthkn Supervisor Housekeeping Cook & Waiter Staff.Kirim CV ke The Amasya Villas di Jl. Kayu Aya 88x Seminyak T.731601

B.BP.166.09.18.0000868

Dcr Karyawan Pria,SMU/Sderajat KTP,SimC u/Bag.Teknis Lapangan Fasilitas: Gaji UMR,Bonus, Tunjangan Kesehatan Termasuk Anak dan Istri.Lam ke:CV Gong Dewata Tlp.(0361)722709/03614480750/081246383864

B.BP.001.09.18.0000762

Dcr Krywti/Admin Dasar Daerah Cargo Dps Hub:0361.428473

B.BP.001.09.18.0000841

Dcr Lls SMU utk Guru TK/Paud.

Ada Diklat.Lgs Krja.0811380028

B.BP.821.09.18.0000713

Dcr QS min Teknik Sipil u/Kontraktor kayu.Kirim ke:hakersenb ali@yahoo.co.id/081805585472

B.BP.001.09.18.0000851

Dcr Segera Karyawati Bersih2 utk Villa Rental di Legian Parttime(4Jam)Hub.082359377096 B.BP.001.09.18.0000831

Dcr Sopir Mobil Box Pak Oles Hub.0361 4459696 / 08123963394

B.BP.001.09.18.0000845

Dcr Arsitek Laki”utk Dev.Perum Hub:081936226419/081391078782

Dcr Tenaga Serabut u/Guest House di Tuban, 087761426897

Dcr krywn cowok/cewek & staf bs pke motor & Sopir T.4719434

Karywti u/Prodksi Kue dan PRT (Tidur Luar) H.08123836575

B.BP.001.09.18.0000539

B.BP.004.09.18.0000714

B.BP.154.09.18.0000863

B.BP.004.09.18.0000854

BIRO JASA

FOTO COPY

B.BP.001.09.18.0000839

B.BP.001.09.18.0000849

Marketing Public Relation S1, D3, mahasiswa bekerja sambil kuliah.

Lamaran ke Bag. Marcom BP, Jl.Kepundung 67A Denpasar

B.BP.001.09.18.0000830

G.02

Koperasi Wanita Raka Dewi Bali Membthkn:1)Manager:S1, pglm 2th dibdngnya, L/P max.45th; 2)Kasir:S1/sdrjt,wnt,max.30th; 3)Admin:S1/sdrjt,bisa Bhs Inggris/ Mandarin wnt, max.27th; 4)Accounting:S1 brpnglm 2 th dibidngnya, max.35 th.Krm CV: ketua@rakadewibali.com/ WA: 081353976118/Hub. lebih lanjut: www.rakadewibali.com

B.BP.001.09.18.0000595

Dicr Apoteker Pngggjwb PBF,Max 30Th Pria/Wnt,Mau bkerja Keras Jujur,Rajin tdk Merokok.Lam ke PT.BKS Jln.Bungtomo V Dps

B.BP.001.09.18.0000820

Dicr Engineering u/Rest di Canggu.CV kirim ke 0811399130/ E:mutiatrattoria@hotmail.com

B.BP.001.09.18.0000764

Dicr Penerjemah Inggris To Bhs Indonesia Gj 3,5Jt/Bln(Wnt)Jam Kerja 09.00-18.30/08983214949

G.03

Sopir SIM A untuk sopir Canvas air minum domisili Tabanan/Dps. Lam.E:coffeebali18@gmail.com

B.BP.001.09.18.0000832

Ymh Bisma Dicr:1.SMA/S1.Ek/D1 2.Sopir.Hubungi:T.Umar 142 Dps

B.BP.001.09.18.0000824

Export Handycraft Cr Karyawan Serabutan Ada Mess Max.28th Yg Serius Hub.081999395821

Looking For SPG at Petitenget 12B Fluent in English,Ms Word/ Excel Please Call:03618474108

B.BP.001.09.18.0000826

B.BP.001.09.18.0000834

G.08

B.BP.001.09.18.0000840

Dicari Mekanik,Security,Driver Hub.082236182035/(0361)722222

Sopir SIM B1 & Helper u/Canvas UD.Duta Pangan.Tlp.0361-420915

Tenaga SMTA-SMK punya SIM C untuk tenaga serabutan produksi air RO untuk di Kuta. Lamaran ke SMS 0818621818

Kerja 6Jam/5Jt,Wanita,Bhs Cina Centro Kuta WA:081916378855

B.BP.001.09.18.0000709

Dcr Penjahit,Ass Merchandiser, Berpnglaman,Fas.Menarik,Daerah Padangsambian.HB:0895607995882 B.BP.001.09.18.0000645

G.01

Dicari Karyawan/ti untuk Konsultan Pajak,Min.D3 Pajak atau S1/D4 Akuntansi,Single Hub.08123607697/081239521793

Dicari SPG,Min SMU,Max.28th Penempatan Discovery Shooping Mall Kuta,Gaji 2,3Jt Hub.Lusi 082144355655

B.BP.001.09.18.0000828

Tamat SMP, SMTA ayo bekerja jadi apa saja, mau bekerja dibidang kuliner. Lamaran ke Arowana Food Street Jl.Veteran 66 Denpasar

B.BP.004.09.18.0000853

Dicari Pembantu Rumah Tangga No HP.081237651088

Dcr Sopir Pariwisata B.Inggris Hub .Merrys 0361238041

B.BP.004.09.18.0000856

B.BP.004.09.18.0000861

Dicari Cleaning Service di Jln Petitenget 082210090909

Dcr Pembantu RT Jl.Buluh Indah Gang 5A No.1 Dps Telp.0361.

418093 Hp.082236332102

Dbthkn sgr Teller & Accounting diutmkn yg brpnglmn Hub.PT.BPR Parasari Sibang T.0361.469324

B.BP.001.09.18.0000825

Dibutuhkan Personal Assistance Jl.Trenggana 161B,Lamaran bisa Dikirim ke pututugus@gmail.com

G.07

PT.Olympindo Multi Finance Bth Office Boy Min SMP,CMO + Coll Min D3 Lam Krm Jl.Gatsu Tengah 83X Blok A1 Dps,03618956921-20 B.BP.001.09.18.0000847

Sopir SIM A untuk distribusi air, Lamaran ke SMS 0818621818

G.09

Satpam/Waker tamat SMP/SMA. Lamaran ke SMS 0818621818

G.10

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

Tukang masak ikan bakar khas Jimbaran dan Klungkung.

Lamaran ke SMS 0818621818

G.11

Cook, Barista, Waiter. Lamaran ke SMS 0818621818

G.12

DIJUAL MOBIL HONDA

Jazz Idsi04 Manual Slvr,Asli Bali Full Var 86,5Jt. 081236809809 B.BP.001.09.18.0000843 TOYOTA

Innova Diesel MT’12+’10 AT as DK Terawat H.087862547783/Krdt B.BP.001.09.18.0000867

DIJUAL MOTOR HONDA

Br Beat,Scopy,Vario min.DP2jt Sub digoyang CV 082147929294 B.BP.001.09.18.0000848

DIJUAL RUMAH Rmh LT 2,52Are Lok.Jl.Tk Yeh Aye 98,H.2,2M Ng,081353270423 B.BP.001.09.18.0000860

DISEWAKAN TEMPAT Diswkan Tempat Jualan Jl Cokroaminoto 42 DPS HB:081338791301 081337283254/081237449024 B.BP.001.09.18.0000844

DIJUAL TANAH Jual Tanah 10Are di Jln Taman Baruna I Gang II,Tanah/Paling Ujung Utara Sudah ada Gudang Hubungi:081239066544 B.BP.001.09.18.0000836

DIJUAL TANAH Tanah LC Kota Singaraja 4A(190 /A)nego HP/WA 087863000251,TP

B.BP.001.09.18.0000862

KEHILANGAN BPKB No.H07401081-O DK 3032 AF An.Nyoman Seputra

B.BP.001.09.18.0000823

BPKB No.L09859954-O DK 2668 IP An.Ni Wayan Wartini

B.BP.001.09.18.0000837

BPKBNo.M01599481-ODK5760OW An.Ni Kadek Ardiani B.BP.001.09.18.0000827

Telah Hilang SHM.997-Sempidi Luas:1.170M2 An.Pura Dalem Bugbugan Desa Adat Lukluk

B.BP.001.09.18.0000822

PENGUMUMAN Dengan ini PT.BCN Solutions di Jl.Raya Kerobokan No.18X Kel. Kerobokan Kelod Kec.Kuta utara Badung Bali akan mengalihkan dan/atau menjual seluruh saham-sahamnya kpd pihak lain.

Yg kebratan harap sampaikan surat tertulis kpd Direksi Perseroan maksimal 14 hari dari pengumuman ini.

B.BP.004.09.18.0000670

KERJASAMA Dibutuhkan: Pengusaha Restoran atau Spa untuk Bisnis di Area2 Villa.Hubungi:081 558 252 071 B.BP.001.09.18.0000857

Disediakan Lahan utk Kerjasama di bangun hotel H.081246263888 B.BP.001.09.18.0000850

BANGLI 14 Perekrutan CPNS Ditunda, Dewan Kecewa Bangli (Bali Post) Keputusan Pemkab Bangli untuk menunda perekrutan CPNS pada tahun ini, menuai reaksi dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Bangli Made Sudiasa menilai, keputusan yang diambil Bupati tersebut tidak beralasan. Menurutnya, jika memang anggaran yang menjadi kendala, Bupati semestinya membicarakan persoalan ini dengan Dewan. ‘’Kalau ketidaktersediaan dana yang menjadi alasannya, kan harusnya ngomong sama DPRD. Kita pasti akan carikan solusi untuk itu,’’ kata Sudiasa, Senin (17/9) kemarin.

Sudiasa mengatakan, kondisi dunia pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bangli sangat memprihatinkan. Jumlah guru maupun tenaga kesehatan berstatus PNS yang dimiliki Pemkab Bangli sangat minim. Dia mencontohkan, di tingkat SD, rata-rata guru yang berstatus PNS hanya dua orang. Sementara sisanya diisi tenaga honorer.

Namun, kenyataan sekarang ironis. Di tengah minimnya tenaga guru dan

kesehatan, Pemkab Bangli justru menolak peluang perekrutan CPNS yang diberikan pusat dengan formasi sebanyak 226 CPNS. Pemberian kuota perekrutan CPNS tahun ini sejatinya merupakan jawaban atas usulan Pemkab Bangli. ‘’Eh... tahutahunya sekarang tanpa diskusi, kuota formasi CPNS ditolak. Ini arogansi yang tidak baik. Saya tidak habis pikir. Kalau butuh dana, mestinya ngomong sama DPRD. Perkiraan saya, dana yang dibutuhkan tidak lebih dari Rp 100 juta. Andaikata butuh Rp 200 juta, rasanya itu juga tidak jadi persoalan,’’ jelasnya.

Sudiasa menyebutkan, sebelum memutuskan untuk menunda perekrutan CPNS, Bupati semestinya membicarakan terlebih dahulu dengan jajaran teknis guna memastikan apakah memang benar tidak ada dana sama sekali untuk membiayai perekrutan CPNS. ‘’Kok bisa langsung Bupati bilang tidak ada uang, sementara belum tanya ke jajaran teknisnya. Semestinya dipastikan dulu. Ini yang membuat saya benar-

benar prihatin dan kecewa,’’ ujarnya.

Politisi Demokrat ini pun berharap, jika masih memungkinkan, Bupati membatalkan penundaan perekrutan CPNS. Untuk mencari dana perekrutan CPNS, Bupati disarankan membicarakannya bersama DPRD. ‘’Saya optimis dana rekrutmen CPNS itu bisa dipenuhi. Tapi kalau sudah telanjur dan tidak bisa, ya apa boleh buat. Kebijakan ini sangat mengecewakan.

Saya nilai tidak keinginan pemerintah untuk meningkatkan SDM. Bangli justru dibiarkan terus mundur,’’ kata Sudiasa.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemkab Bangli memutuskan untuk tidak melakukan perekrutan CPNS tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Bangli Ni Putu Koesalireni menyampaikan, tidak adanya anggaran menjadi alasan penundaan.

Sesuai arahan Bupati, perekrutan CPNS akan ditunda hingga tahun 2019 mendatang. (kmb40)

Pelaku UMKM Diharapkan Manfaatkan KUR Bangli (Bali Post) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah untuk mendorong pengembangan UMKM. Hal ini mengingat permodalan masih menjadi kendala utama pelaku UMKM. Di Kabupaten Bangli, serapan KUR tergolong bagus. Hal itu diungkapkan Plt. Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli Ida Bagus Weda Astika, Senin (17/9) kemarin.

Menurut Weda Astika, bagi usaha mikro dengan aset Rp 0 sampai Rp 50 juta, bisa mengakses KUR sebesar Rp 25 juta tanpa agunan. Persyaratan juga mudah yakni melampirkan surat keterangan dari kepala desa, fotokopi KK, KTP dan pasfoto. Dengan berbagai kemudahan tersebut, pihaknya berharap pelaku UMKM memanfaatkan semaksimal mungkin program ini. Dia juga berharap pengusaha mikro memperhatikan legalitas usahanya. Sebab jika usaha tersebut berkembang, proses peminjaman dana bisa lebih mudah. ‘’Kita juga telah memberikan sosialisasi terkait legalitas usaha itu. Kita

Selasa Umanis, 18 September 2018

Bali Post/nan

CUBANG - Cubang milik warga Desa Suter. Memasuki kemarau, persediaan air di cubang telah habis sehingga warga terpaksa membeli air bersih.

Kemarau, Warga Suter Krisis Air

Bangli (Bali Post) -

Memasuki musim kemarau, warga Desa Suter Kecamatan Kintamani mulai mengalami krisis air. Agar bisa mendapatkan air bersih untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa membelinya.

Perbekel Desa Suter I Wayan Nyepeg, Senin (17/9) kemarin mengungkapkan, krisis air bersih dialami warga setiap tahunnya ketika memasuki musim kemarau. Warga memang sudah menyimpan

air hujan dalam cubang. Hanya saja, persediaan air sudah habis. ‘’Sekarang ini hampir semua warga krisis air bersih.

Air di cubang sudah habis terpakai,’’ ungkapnya.

Warga kesulitan air bersih

lantaran di wilayah tersebut tidak ada sumber air. Dengan begitu, jalan satu-satunya untuk mendapatkan air adalah dengan membelinya. Harganya cukup mahal, yakni Rp 225 ribu per satu truk tangki.

‘’Warga di Suter sejak dua bulanan sudah mulai membeli air bersih. Kalau saya sendiri, sudah tiga bulan membeli air. Air yang dibeli palingan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama dua minggu. Setelah itu, kembali membeli lagi. Kalau dihitung, saya sudah jutaan rupiah membeli air bersih,’’ kata Nyepeg. (kmb41)

Sambut IMF-WB Annual Meeting

Polres Siagakan Ratusan Personel

Bali Post/nan

PERAJIN - Salah seorang perajin di Bangli. Pelaku UMKM di Bangli diharapkan memanfaatkan fasilitas KUR guna mengembangkan usahanya. juga telah memberikan pelatihan-pelatihan manajemen usaha kepada para pengusaha. Di sana banyak materi yang kita berikan, mulai dari kewirausahaan

hingga membuat pembukuan sederhana. Yang tidak kalah penting, memberikan semangat dan motivasi dalam membangun usaha,’’ jelasnya. (kmb41)

Bangli (Bali Post) Jelang IMF-WB Annual Meeting, Polres Bangli menyiagakan ratusan personel untuk pengamanan di sejumlah titik di Kabupaten Bangli.

Pengamanan diintensifkan lantaran delegasi dari sejumlah negara bakal mengunjungi dua objek wisata di Bangli, yakni Desa Penglipuran dan Penelokan, Kinta-

mani.

Kapolres Bangli AKBP Agus Tri Waluyo, Senin (17/9) kemarin mengungkapkan, pihaknya bakal menerjunkan 220 personel yang terdiri dari 118 personel BKO Polda Bali dan 102 anggota Polres. ‘’Anggota nanti kita bakal sebar di sejumlah titik untuk melakukan pengamanan terbuka dan tertutup,’’ ungkapnya.

Pihaknya akan memfokuskan pengamanan di sepanjang

jalur yang dilewati delegasi.

Dua lokasi yakni Desa Penglipuran dan Penelokan akan menjadi perhatian khusus. ‘’Kita akan bangun posko di Penelokan dan Penglipuran sebagai sentral untuk melakukan pengamanan. Kita sudah melakukan

pengecekan lokasi untuk pembangunan posko itu. Kita juga sudah menyiapkan sarana pendukung berupa HT untuk melakukan koordinasi di lapangan, termasuk menyiapkan mobil untuk memantau arus lalu lintas khususnya di Penelokan,’’ jelasnya. (kmb41)

Bali Post/nan

DESA PENGLIPURAN - Delegasi IMF-WB Annual Meeting rencananya mengunjungi objek wisata di Bangli, salah satunya Desa Penglipuran.

15

Selasa Umanis, 18 September 2018

PEDULI PENGUNGSI GEMPA LOMBOK Bali Post menerima titipan sumbangan untuk disalurkan kepada para pengungsi gempa Lombok. Bagi masyarakat yang peduli dan ingin membantu saudara kita yang kini berada di pengungsian, bisa menitipkan sumbangan ke Bali Post.

Sumbangan bisa langsung diserahkan ke Sekretariat Bali Post Jl. Kepundung 67 A Denpasar, telepon (0361) 225764 atau melalui dompet simpati Anda Bali Post BCA Cabang Denpasar NO: 040-3555000.

Suka Duka Hindu Jaksel Banjar SLUA SDN 1 Bebandem, Karangasem I Nyoman Susila PT Tohpati Poultry, Denpasar Ida Ayu Prapthi Warung Raja 88 I Ketut Kariasa Joni Supraptha I Ketut Yadnyana UD Wahyu, Pekutatan Nyoman Gde Gita

Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp

40.768.010 10.000.000 2.770.000 2.000.000 1.500.000 700.000 300.000 300.000 250.000 200.000 200.000 100.000 59.088.010 497.550.367 556.638.377

SUMBANGAN - Warga Hindu Dharma Banjar Jakarta Selatan dan Parisada Hindu Dharma Jakarta Selatan menyerahkan titipan sumbangan untuk korban gempa Lombok melalui Bali Post sebesar Rp 40.760.010. Tampak dalam foto pengurus banjar/SDHD, pengurus Parisada/ PHDI Jakarta Selatan, dan perwakilan umat Hindu.

PUNIA PURA WINDHU BRAHMADHYA DOMPET PUNIA PURA BALI POST BCA CABANG DPS NO:040-3966000 BRI KANTOR CABANG DPS GAJAH MADA NO: 0017-01-001274-30-8 (Bukti transfer mohon difax ke 0361-227418) ADN, Denpasar Agung, Denpasar Made Sudiri Kerta Putu Ari Putu Agus Darmendra Putu Gede Arya DP DP & Is Pdd is MD I Made Muliawan DP DP

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Jumlah penerimaan hari ini Rp Jumlah penerimaan sebelumnya Rp Jumlah penerimaan seluruhnya Rp

500.000 500.000 200.000 200.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 1.900.000 12.263.500 14.163.500

Ekonomi Kerakyatan “Ini mestinya menjadi kajian jika Bali ingin mengawal Ajeg Bali dan penguatan ekonomi kerakyatan. Kemandirian ekonomi Bali harus dipetakan segera,’’ jelasnya.

Ia mengatakan, selama ini mobilitas ke Bali sangat terbuka. Komposisi angkatan kerja di Bali usia 15-59 tahun mencapai 70 persen. Bonus demorafi di negeri ini secara tak langsung telah membuat Bali kewalahan membendung aliran naker. Secara pertumbuhan ekonomi memnag bagus. Namun, itu dinikmati pendatang dan investasinya. ‘’Kini pelung kerja di kota kecamatan pun telah direbut naker pendatang.

Penyiapan naker lokal untuk siap bersaing harus dilakukan,’’ jelasnya.

Dalam kontekas inilah peran Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Koperasi dan UKM dan ekonomi kerakyatan harus dioptimalkan. Ia pun mengingatkan, untuk menuju kemandirian ekonomi, Bali perlu juga mewaspadai serbuan naker asing. Pergerakan angkaangka pertumbuhan naker asing di Bali juga patut dicermati.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali melaporkan bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Bali pada Februari 2018 mencapai 2.607.288 orang bertambah 138.184 orang dibanding angkatan kerja Februari 2017 (2.469.104 orang) atau bertam-

bah 172.838 orang dibanding angkatan kerja Agustus 2017 (2.434.450 orang).

Jumlah penduduk yang bekerja di Bali Februari 2018 mencapai 2.584.943 orang, bertambah 147.449 orang dibandingkan keadaan Februari 2017 (2.437.494) atau bertambah 186.636 orang dibandingkan keadaan Agustus 2017 (2.398.307 orang).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali pada Februari 2018 mencapai 0,86 persen, mengalami penurunan 0,42 poin dibandingkan TPT Februari 2017 (1,28 persen) atau mengalami penurunan 0,62 poin dibandingkan dengan TPT Agustus 2017 (1,48 persen).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Februari 2018 mencapai 79,83 persen, naik 2,96 poin dibandingkan Februari 2017 (76,87 persen) atau naik 4,59 poin dibandingkan Agustus 2017 (75,24 persen). Pada Februari 2018, jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal mencapai 48,12 persen, terdiri dari pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai 44,12 persen dan pekerja yang berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar mencapai 4,00 persen.

Sementara penduduk yang bekerja di sektor informal mencapai 51,88 persen, terdiri dari berusaha sendiri 15,64 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap 17,00 persen, pekerja bebas 5,70 persen dan pekerja keluarga 13,54 persen. (044)

DPR Setujui Anggaran Kemenkop UKM Rp 961,432 M Jakarta (Bali Post) Komisi VI DPR menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019 untuk disinkronisasi Badan Anggaran DPR-RI sebesar Rp 961,432 miliar. Keputusan diperoleh setelah Komisi VI DPR-RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah AAGN Puspayoga di ruang Komisi VI DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/9) kemarin.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR-RI Teguh Juwarno, juga menyepakati pagu anggaran Kemenkop UKM sebesar itu termasuk di dalamnya anggaran Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebesar Rp 14,5 miliar yang dialokasikan dalam lima program. Kelima program tersebut adalah dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 210,654 miliar, dan program peningkatan sarpras aparatur Kemenkop-UKM sebesar Rp 87,765 miliar.

Selain itu, program peningkatan daya saing UMKM dan koperasi sebesar Rp 550,547 miliar. Selain itu program penguatan kelembagaan koperasi sebesar Rp 26,425 miliar serta program peningkatan peng-

hidupan berkelanjutan berbasis Usaha Mikro sebesar Rp 86,039 miliar.

Kesimpulan lainnya yaitu Komisi VI DPR-RI menerima usulan tambahan anggaran Kemenkop UKM tahun 2019 sebesar Rp 1,391 triliun termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran Dekopin sebesar Rp 100 miliar untuk disinkronisasi Banggar. Di antaranya pada program peningkatan daya saing sebesar Rp 458,581 miliar mencakup pelatihan SDM-UKM, pusat layanan terpadu, wirausaha pemula dan koperasi/usaha simpan-pinjam melalui pembiayaan Syariah.

Pada bagian lain kesimpulannya, Komisi VI DPR-RI memahami program Kemenkop UKM yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus

WARUNG GLOBAL

Ngaben, Jangan Memberatkan Umat

PELAKSANAAN upacara ngaben di Bali kembali menjadi topik Warung Global. Mengingat masih banyak hal yang perlu didiskusikan termasuk soal biaya yang sangat mahal. Beberapa Kawan Global menyarankan agar upacara dan upakara ngaben agar dilaksanakan sesuai sastra dan tattwa Hindu. Selain itu ada beberapa solusi lain termasuk menggelar ngaben massal untuk meringankan biaya. Berikut rangkuman opini dalam acara Warung Global yang disiarkan Radio Global 96,5 FM, Senin (17/9) kemarin.

Sebagai umat Hindu, Lilis dan Fera di Tabanan mengutarakan pendapat bahwa sebaiknya setiap upacara dan upakara agar meringankan umatnya. Selain biaya, waktu juga lumayan tersita saat pelaksanaan upcara ngaben. Selain itu di beberapa wilayah masih memiliki kekhasan dalam pelaksanaannya. Soal ikhlas atau tidak memang tergantung kita masing-masing. Tetapi mereka sepakat, yadnya selain tulus ikhlas, biaya juga bisa ditekan.

Ugi di Tabanan mengatakan, upacara ngaben merupakan penghormatan terakhir dari anak terhadap orangtua. Namun tetap dirasakan ‘’berat’’ meskipun didasari rasa tulus ikhlas. Untuk itu agar rasa ‘’berat’’ itu bisa diringankan, maka sebaiknya dilakukan ngaben massal, itu solusi yang pas di saat situasi saat ini.

Werdha di Tegallalang menilai yadnya memang seharusnya meringankan. Waktu dan biaya sudah pasti banyak habis. Masalah ikhlas itu sudah pasti.

Pelaksanaan yadnya (ngaben) dibuat simpel tanpa mengurangi makna. Ini perlu dipikirkan secara bersama-sama, jangan lagi berpikir ngaben ala wilayah tertentu, tetapi pakai Bali Mawacara. Sebab, Bali sebagai daerah tujuan wisata juga hidup dari ritual dan budaya yang jadi daya tariknya.

Sehingga pelaksanaan ngaben tidak menyisakan utang di kemudian hari. Entah caranya dengan membayar iuran secara berkala, dikelola dengan baik sehingga upakara dan upacara itu meringankan umat.

Bagi Nyoman Mastra di Gianyar, melaksanakan ngaben dengan cara sendiri atau berkelompok tidak masalah.

Mestinya yang perlu dicari sebabnya kenapa Hindu di Bali ngabennya menghabiskan biaya besar, Hindu di dunia

tidak demikian.

Pelaksanaan yadnya di Bali, menurut Ketut Teken di Denpasar, harusya tidak boleh memberatkan, sehingga beberapa wilayah sudah melaksanakan ngaben massal sebagai solusi. Sama halnya di Yehgangga, Tabanan. Budiada menyampaikan pelaksanaan ngaben massal di desanya itu dilaksanakan tiap tiga tahun sekali. Demikian juga pendapat Dharmayasa di Singaraja dan Kardana lewat facebook, yang pada intinya agama Hindu tidak pernah memberatkan umatnya.

Jika dalam kitab suci dikatakan ngaben dengan biaya besar, tidak diatur di dalamnya, tidak sesuai dengan sastra dan tattwa. Lalu saran Weka di Tegallalang, selaku umat Hindu, apa yang disebutkan dalam sastra dan tattwa mengenai pelaksanaan ngaben, apa yang menjadi sarana inti, harus disosialisasikan ke umat sehingga paham bahwa ngaben itu tidak memberatkan secara ekonomi. (sikha)

(DAK) nonfisik melalui Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM untuk disinkronisasi Banggar, sesuai dengan RAPBN 2019 sebesar Rp 200 miliar. Program ini dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi wirausaha pemula dan kelompok strategis untuk meningkatkan kapasitas SDM Koperasi dan UKM. Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengatakan pada anggaran sebelumnya, pagu anggaran Komenkop UKM tahun 2018 sebesar Rp 944.538.384. Dengan demikian, apabila pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp 961,432 miliar itu disetujui Banggar DPR dan rapat paripurna DPR maka akan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. (kmb4)

Bali Post/kmb4

RAPAT KERJA - Menkop UKM AAGN Puspayoga berjabat tangan dengan Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno (kanan) usai rapat kerja, Senin (17/9) kemarin.

Menakar Dampak IMF-WB

Pertumbuhan Ekonomi Bali Bertambah 0,64 Persen

Jakarta (Bali Post) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Pertemuan Tahunan IMFWB dapat memberikan dampak sebesar 0,64 persen terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. “Kalau mengikuti pola seolah-olah tidak ada IMF-WB, kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Bali hanya 5,9 persen. Dengan adanya IMF-WB, akan bertambah 0,64 persen, sehingga kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Bali pada akhir 2018 menjadi 6,54 persen,” kata Bambang dalam acara “Menakar Dampak IMF-WB” di Jakarta, Senin (17/9) kemarin.

Bambang menjelaskan tambahan pertumbuhan sebesar 0,64 persen ini berasal dari pertumbuhan sektor konstruksi 0,26 persen, pertumbuhan sektor lainlain 0,21 persen, pertumbuhan sektor hotel 0,12 persen, dan pertumbuhan sektor makanan dan minuman 0,05 persen.

Dampak tidak langsung lainnya dari penyelengga-

raan Pertemuan Tahunan IMF-WB bagi Bali adalah adanya kenaikan nilai PDRB riil sebesar Rp 894 miliar pada 2018, untuk menambah secara keseluruhan PDRB riil Bali sebesar Rp 1,2 triliun pada periode 2017-2019.

Ia menambahkan, keuntungan ekonomi ini antara lain berasal dari kegiatan tahapan penyiapan infrastruktur yang investasinya mencapai Rp3 triliun, pengeluaran belanja dari wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun serta penyelenggaraan acara pertemuan. “Pertemuan ini juga menciptakan kesempatan kerja yaitu sebanyak 32.700 orang dan meningkatkan upah riil sebesar 1,13 persen serta kesempatan kerja rata-rata 1,26 persen,” kata Bambang.

Total pertemuan tahunan IMF-WB ini, kata Bambang, memberikan dampak kepada perekonomian sebesar Rp 7,8 triliun sepanjang 2017-2018, yang antara lain terdiri dari kegiatan kon-

struksi infrastruktur dan penyiapan kawasan wisata Rp3 triliun, hotel dan akomodasi Rp 0,9 triliun dan perdagangan Rp 0,8 triliun.

Untuk lebih memaksimalkan dampak ekonomi, Bambang mengharapkan adanya upaya untuk mendorong pengeluaran peserta dengan memberikan penawaran menarik untuk berbelanja cenderamata maupun akomodasi lainnya serta membuat panduan perjalanan untuk mengenalkan daerah destinasi wisata.

Penghitungan dampak ekonomi ini dilakukan dengan perkiraan sebanyak 19.800 peserta yang terdiri atas 5.050 delegasi dan 14.750 nondelegasi akan menghadiri pertemuan tahunan IMF-WB yang berlangsung pada 8-15 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali.

Penghitungan ini juga mempertimbangkan ratarata tinggal para peserta selama sembilan hari dengan kemungkinan pengeluaran para delegasi sebesar 150 dolar AS per hari diluar akomodasi maupun biaya perjalanan lainnya. (ant)

balipost (166rb Like) http://facebook.com/balipost

Selasa Umanis, 18 September 2018

@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com

Liga Champions

Bali Post/ist

KONTINGEN - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto melepas kontingen karate di halaman Makodam, Denpasar.

Pangdam Lepas Kontingen Karate Denpasar (Bali Post) Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, Senin (17/9) kemarin melepas kontingen karate Kodam IX/Udayana di halaman Makodam, Denpasar. Kontingan ini akan berlaga dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Panglima TNI VI di Jakarta.

Kapendam IX/Udayana Letkol Kav. Jonny Harianto mengatakan, kontingen beranggotakan 17 prajurit pilihan dipimpin Letkol Czi. Cahyadi Amperawan yang saat ini menjabat Kazidam IX/Udayana. Mereka telah mengikuti latihan intensif dan menyatakan kesiapannya mengikuti laga bergengsi di Mabes TNI, Jakarta. ‘’Bapak Pangdam menyampaikan ucapan selamat berjuang kepada seluruh prajurit yang mendapatkan kepercayaan mewakili Kodam IX/Udayana untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Karate Piala Panglima TNI,’’

tegasnya.

Pangdam berharap kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan hendaknya dapat dijadikan pendorong semangat dan sumber motivasi untuk mengikuti pertandingan secara sungguh-sungguh.

Dengan demikian kontingen ini akan mampu menampilkan potensi dan kekuatan secara maksimal guna meraih prestasi membanggakan.

Piala Panglima TNI merupakan agenda tahunan yang diikuti oleh kontingen dari seluruh Kodam dan Kotama.

Oleh karena itu, kejuaraan ini sangat tepat untuk mengangkat citra atau nama baik Kodam IX/Udayana. ‘’Kontingen Karate Kodam IX/ Udayana diharapkan benarbenar mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk meraih prestasi terbaik.

Gelorakan semangat pantang menyerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding,’’ ungkap Kapendam. (kmb36)

Persib Curi Poin Penuh

Balikpapan (Bali Post) – Persib Bandung makin menunjukkan tajinya di kompetisi Liga 1 Indonesia 2018.

Dijamu Borneo FC di Stadion Batakan, Balikpapan, Tim Maung Bandung sukses mencuri poin penuh berkat kemenangan 1-0 lewat gol yang dicetak Ghozali Siregar di babak kedua.

Kemenangan ini makin mengokohkan posisi Persib di puncak klasemen sementara dengan raihan 41 poin hasil 22 kali bertanding. Madura United di peringkat kedua mendulang nilai 36, disusul Bhayangkara (35) di posisi ketiga dan Bali United (35) di ranking keempat.

Sementara itu, Arema FC mewujudkan mimpinya untuk mendulang poin sempurna di kandang setelah menaklukkan tamunya Madura United 2-0 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Dua gol yang membawa Arema mengemas tiga poin dilesakkan Makan Konate pada menit ke45 dan Dedik Setiawan menit

ke-90.

Singo Edan mendapat hadiah penalti setelah Dendi Santoso dijatuhkan di dalam kotak 16 oleh Fachruddin Aryanto. Konate yang dipercaya mengeksekusi bola mati penalti tersebut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Arema FC kembali menjebol gawang Madura United yang dijaga Satria Tama melalui sepakan Dedik Setiawan yang tak terkawal melalui serangan balik.

Kemenangan kandang juga dihasilkan Mitra Kukar setelah sukses mengatasi Persipura Jayapura 2-1 di Stadion Aji Imbut, Tenggarong. Gol-gol Mitra Kukar dihasilkan Hendra Bayauw pada menit ke-28 dan Fernando Rodriguez menit ke-83. Gol tunggal Persipura disumbangkan Addison Alves Oliviera.

Dalam lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia, Selasa (18/9) ini, Bali United dijamu Barito Putera di Banjarmasin (16.30 Wita) dan Persija Jakarta kedatangan PSIS Semarang. (ant/kmb)

Ujian Pemimpin Klasemen London –

Pertandingan fase grup Liga Champions Eropa 2018/2019 dimulai Rabu (19/9) dini hari. Dari sejumlah laga yang digelar, dua di antaranya mempertemukan klub-klub sepak bola yang memimpin klasemen sementara di liga domestik masingmasing, yaitu duel Barcelona kontra PSV Eindhoven di Nou Camp dan finalis musim lalu Liverpool versus Paris Saint Germain (PSG) di Stadion Anfield.

Barcelona memuncaki klasemen sementara Liga Spanyol dengan catatan empat kemenangan dalam empat pertandingan di awal musim. Raihan poin penuh keempat kalinya dibukukan Barca kala membekap tuan rumah Real Sociedad 2-1, Minggu (16/9) lalu. Sempat tertinggal lebih dulu oleh gol Aritz Elustondo, sang juara bertahan berbalik merebut kemenangan berkat kontribusi Luis Suarez dan Ousmane Dembele.

PSV selaku juara bertahan Liga Belanda menggelar pesta pada pekan kelima dengan menyarangkan tujuh gol tanpa balas di kandang ADO Den Haag. Hirving Lozano dan Gaston Pereiro sama-sama mengemas dwigol, sedangkan Luuk de Jong, Erick Gutierrez dan Steven Bergwijn masing-masing menyumbangkan satu gol.

Hasil itu memantapkan posisi PSV di puncak klasemen dengan 15 poin. Tim besutan Mark van Bommel ini menjaga catatan sempurna sapu bersih kemenangan di lima pertandingan awal musim.

Liverpool menang 2-1 atas Tottenham Hotspur dalam laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Wembley, London.

Hasil ini menjadi kemenangan tandang pertama atas Tottenham sejak Juergen Klopp menangani The Reds. ‘’Menang di sini sangat sulit, sangat-sangat sulit, saya tidak pernah mengharapkan itu.

Anda membutuhkan penampilan yang luar biasa dan itu yang diperlihatkan para pemain hari ini,’’ ujar Klopp.

Tambahan tiga poin membuat Liverpool menjaga catatan sempurna lima kemenangan dalam liga laga pertama Liga Inggris sekaligus memuncaki klasemen sementara. Akan tetapi beberapa jam kemudian posisi Mohamed Salah dan kawan-kawan digeser oleh Chelsea lewat keunggulan selisih gol berkat kemenangan 4-1 atas Cardiff City.

Klopp minta timnya segera melupakan tiga poin yang diraih di Wembley dan lekas berkonsentrasi untuk menyambut kedatangan PSG di Stadion Anfield untuk laga pembuka penyisihan Grup C Liga Champions. ‘’Sekarang kami harus bermain lagi dalam tiga hari. Kami harus segera memulihkan kebugaran

pemain. Kami melawan Paris Saint-Germain yang menang tanpa Neymar dan (Kylian) Mbappe. Jelas mereka bisa mengistirahatkan pemainnya dari pertandingan liga,’’ ujarnya.

PSG mencatatkan lima kemenangan dalam lima pertandingan di Liga Prancis untuk memuncaki klasemen setelah mengatasi tamunya St Etienne 4-0. Gol-gol tuan rumah dihasilkan Moussa Diaby, Julian Draxler, Edinson Cavani dan Angel Di Maria. Ini bekal bagus menjelang lawatan ke Anfield.

Meski begitu, pelatih Thomas Tuchel memperingatkan para pemainnya bahwa Liverpool merupakan salah satu tim favorit untuk menjuarai Liga Champions musim ini.

Pertarungan menarik juga bakal tersaji dalam laga Inter Milan melawan Tottenham Hotspur, Club Brugge kontra Borussia Dortmund, Schalke 04 menjamu FC Porto dan Monaco berjumpa Atletico Madrid. (ant/rtr/kmb)

Peraih Medali AG Dilarang Tampil di Porprov

Bali Post/022

KEJUARAAN - Kejuaraan cricket di Lapangan Kampus Unud, Bukit Jimbaran, beberapa waktu lalu.

KONI Bali akan Perkarakan FORMI Denpasar Atlet Cricket yang Hengkang Pedungan Kawinkan Emas ’’Matajog’’

Denpasar (Bali Post) Kontingen Kelurahan Pedungan sukses mengawinkan medali emas cabang olahraga (cabor) matajog perorangan putra dan putri pada Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI) Kota Denpasar 2018. Atas hasil ini, Pedungan memimpin perolehan medali sementara dalam hajatan antardesa dan kelurahan se-Denpasar ini dengan mengoleksi 2 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Desa Pemogan di posisi kedua meraup 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu, disusul Padangsambian yang mengoleksi 1 emas dan 3 perunggu di tempat ketiga.

Pelatih Ketut Puja, Senin (17/9) kemarin mengungkapkan, pihaknya menjaring atlet matajog dalam FORMI Kelurahan Pedungan yang melibatkan 14 banjar. Selanjutnya, dirinya bersama Nyoman Sugra mel-

atih mereka di bantaran Sungai Badung. Persiapan dilakukan selama sebulan.

Sekeping emas dari matajog di nomor estafet putra direbut Desa Pemogan.

Pemogan menurunkan trio Putu Sumerta Jaya, Nyoman Teguh dan Putu Rio Andika.

Menurut pelatih Wayan Puja, desanya bisa merebut emas, sebab ketiga pemain kemampuannya merata. Timnya kalah pada atlet pertama, tetapi atlet kedua dan ketiga mampu finis terdepan.

Peraih emas lainnya adalah Kelurahan Sanur di tarik tambang putra, Kelurahan Sesetan (tarik tambang PKK), Desa Kesiman Kertalangu (dagongan putra), Desa Pemogan (dagongan putri), Desa Dangin Puri Kaja (pencak silat seni tunggal putra) dan Desa Dangin Puri Kauh (pencak silat tunggal putri). (022)

Bali Post/ist

TAJOG - Suasana lomba matajog pada FORMI Kota Denpasar 2018 di Stadion Kompyang Sujana.

PIMPIN Lionel Messi akan memimpin Barcelona melawan PSV pada penyisihan grup Liga Champions, Rabu (19/9) dini hari.

Denpasar (Bali Post) KONI Bali akan memperkarakan belasan atlet putra dan putri Bali yang mengibarkan bendera Papua dan DKI Jakarta pada kejurnas senior cricket di Lapangan Kampus Unud, Bukit Jimbaran, Badung, beberapa bulan lalu.

KONI Bali berniat membawa kasus hengkangnya atlet ini ke Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI).

Ketua Umum KONI Bali Ketut Suwandi menganggap pemain Bali yang membela provinsi lain di ajang kejurnas merupakan atlet bodong. ‘’Sebab

mereka berani membela daerah lain tanpa disertai selembar surat mutasi,’’ ujarnya dalam nada geregetan di Denpasar, Senin (17/9) kemarin.

Pihaknya mempersilakan jika mereka berniat hijrah asalkan memenuhi persyaratan.

KONI Bali tidak alergi atlet pindah, yang penting prosedural, ada alasan pindah, termasuk dana kompensasi. Selama ini yang sering terjadi atlet melayangkan surat pengunduran diri sebagai atlet, kemudian diamdiam membela provinsi lain. ‘’Kalau mundur jadi atlet ya… pensiun, bukan malah pindah

ke daerah lain. Jika ini yang terjadi, kami akan menggugat ke BAORI,’’ tegasnya.

Suwandi akan mengumpulkan Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Cricket Indonesia (PCI) Bali terkait hengkangnya atlet ini. Jika terdapat unsur pelanggaran, KONI Bali akan memberikan sanksi terhadap cabor yang mendulang dua medali emas pada PON XIX/2016 di Jabar ini. Sanksi yang dilayangkan diharapkan tidak berdampak terhadap pelaksanaan pertandingan cricket pada Porprov Bali XIV/2019 di Tababan. (022)

Denpasar (Bali Post) Para atlet peraih medali pada ajang Asian Games (AG) dan Olimpiade serta perebut emas di SEA Games dilarang tampil pada Porprov Bali XIV/2019 di Tabanan. Keputusan itu merupakan hasil rapat anggota KONI Bali di Denpasar pada Februari lalu.

Sekum KONI Bali IGN Oka Darmawan menegaskan, pihaknya ingin setiap pelatih sukses melakukan regenerasi atlet. Porprov mesti melahirkan atlet pelapis dari para juara Porjar Bali. Selain itu, KONI Bali mencegah maraknya atlet instan yang berlaga pada Porprov. ‘’Kami ingin menyadarkan insan olahraga bahwa mencetak atlet juara perlu pembinaan panjang, berjenjang, berkelanjutan dan membutuhkan biaya yang banyak,’’ katanya di Den-

pasar, Senin (17/9) kemarin.

Kendati demikian, bukan berarti peluang atlet peraih medali AG dan Olimpiade serta penyabet emas di SEA Games turun di Porprov Bali tertutup sama sekali. ‘’Mereka hanya dilarang berlaga di nomor spesialisnya,’’ tandas Oka Darmawan.

Contohnya Maria Natalia Londa yang menyabet medali emas lompat jauh putri Asian Games dan SEA Games, diperbolehkan tampil di nomor atletik lainnya seperti lari atau lempar.

Selanjutnya, peraih emas di Porprov diproyeksikan turun pada ajang Pra-PON. Setiap daerah bisa mengirim dua atlet pada satu nomor. Yang terbaik dari merekalah akan mewakili Bali di PON. ‘’Atlet yang menghuni pelatnas dan pelatda tetap menjadi prioritas diterjunkan ke Pra-PON dan PON,’’ terangnya. (022)

Bali Post/022

EMAS - Maria Natalia Londa meraih medali emas lompat jauh pada Asian Games 2014 dan SEA Games.