Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Sebagai Konsultan Nonformal
Sandoz Akui Terima ’’Fee’’ dari Investor
Denpasar (Bali Post) Putu Pasek Sandoz Prawirotama, anak mantan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Rabu (17/7) kemarin bersaksi untuk terdakwa Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra terkait kasus penipuan atau penggelapan perizinan Pelabuhan Benoa. Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Ida Ayu Adnya Dewi itu, Sandoz mengaku menerima fee dari investor sejumlah Rp 7,5 miliar sebagai konsultan nonformal. Saat dicecar oleh majelis hakim, Sandoz banyak menjawab dengan tidak tahu. Sandoz dalam persidangan kemarin mengakui kenal dengan investor Sutrisno Lukito karena dikenalkan terdakwa Agung Alit Wiraputra sebagai investor dari Jakarta. ‘’Tanggapan saya bagus,’’ tandas Sandoz yang mengaku bertemu di Kantor Hipmi Bali di Sanur. Pertemuan berikutnya juga menyampaikan keseriusan investor untuk berinvestasi di Bali. Sutrisno kemudian meminta Sandoz menjadi konsultan dalam investasi tersebut. Majelis hakim mengejar konsultasi apa yang dimaksud? Sandoz mengatakan bahwa
dia hanya memberikan saran, masukan dan informasi. Atas jawaban itu, hakim menanyakan soal kesepakatan antara investor dengan pihak yang akan membantu. Namun, Sandoz mengaku tidak mengetahui poin-poin kesepakatan tersebut. Dia hanya tahu dalam draf yang dibuat saksi Made Jayalantara, bahwa para pihak itu ada nama Sutrisno sebagai pihak pertama dan Sandoz sebagai pihak kedua. Sandoz menolak namanya dimasukkan sebagai para pihak, karena dia tetap mengaku hanya sebagai konsultan. ‘’Saya tidak ada ikatan apa pun, hanya sebagai membantu sebagai konsultan,’’ tandas Sandoz. Majelis hakim PN Denpasar kemudian menanyakan apakah saksi tahu nilai investasi dalam proyek tersebut? ‘’Setahu saya sekitar Rp 6 triliun,’’ tandas Sandoz. Namun, sambung saksi, bahwa belum ada realisasi dalam proyek itu, dan istilah Sandoz ‘’hanya sekilas info’’. Saat hakim mengonfirmasi soal pertemuan investor dengan ayah Sandoz yakni Mangku Pastika, sesuai keterangan dari Sutrisno selaku investor, Sandoz mengaku tidak tahu.
Sudah Jadi Tradisi SEJUMLAH tokoh kelahiran Bali pernah mendapatkan kepercayaan sebagai menteri dalam pemerintah Republik Indonesia. Bahkan hampir semua presiden RI pernah memiliki menteri kelahiran Bali. Sesuai dengan konsep negara yang menjunjung kebinekaan, adanya putra Bali sebagai menteri sudah menjadi kewajaran. Putra Bali yang pertama tercatat sebagai menteri adalah Ida Anak Agung Gde Agung sebagai Menteri Luar Negeri. Menjabat di era pemerintahan Presiden Soekarno namun hanya setahun yakni dari 1955 sampai dengan 1956. Pergolakan politik yang cukup tinggi membuat pemerintahan ketika itu berganti dengan sangat cepat. Pergantian kabinet pun menjadi hal yang sangat sering terjadi. Sejak orde lama tumbang dan kekuasaan berada di tangan Soeharto dengan orde baru-nya, nama-nama Bali yang menduduki kursi kabinet baru muncul di tahun 1990-an. Nama yang tercatat sebagai menteri di era Soeharto adalah Ida Bagus Sudjana, seorang jenderal Angkatan Darat yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ini berarti selama hampir 20 tahun lebih kekuasaannya, Soeharto tidak pernah melirik putra Bali sebagai menteri. Jadi selama orba, hanya ada satu putra Bali pernah merasakan kursi menteri. Namun kemunculan Sudjana seakan-akan menjadikan nama Bali di kabinet sebagai tradisi. Saat era reformasi, di kepemimpinan transisi Habibie, ada nama Ida Bagus Oka sebagai Menteri Negara Keluarga Berencana dan Kependudukan yang hanya menjabat dari 1998-1999. Pergantian Habibie ke Gus Dur lalu ke Megawati tetap menempatkan putra Bali sebagai menteri yakni I Gede Ardika. Seiring dengan moncernya Bali sebagai tujuan pariwisata dunia, jabatan yang dianggap pas bagi putra Bali adalah menteri yang berkaitan dengan pariwisata. Jadilah Ardika menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Ketika Megawati kalah dalam kontestasi pilpres dari mantan bawahannya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), putra kelahiran Bali tetap ada yang dipercaya sebagai menteri yakni Jero Wacik. Lagi-lagi jabatan menteri yang dianggap pas adalah berkaitan dengan pariwisata. Jadilah kemudian Jero Wacik duduk di Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Namun di periode berikutnya, Jero Wacik yang lulusan ITB dipercaya sebagai Menteri ESDM. Sayangnya kasus korupsi menghentikan langkah putra kelahiran Kintamani itu di tengah jalan. Terpilihnya Jokowi sebagai presiden, menjaga tradisi putra Bali di kursi kabinet. Terlebih lagi Jokowi adalah petugas PDI Perjuangan di mana Megawati sebagai ketua umum dikenal memiliki kedekatan emosional dengan Bali. Jadilah nama Puspayoga sebagai menteri mewakili Bali. Hanya kali ini bukan menteri yang berurusan dengan pariwisata. Puspoyoga dipilih sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Saat Jokowi menang lagi, bahkan dengan suara mutlak di Bali, masuknya nama putra Bali sudah menjadi keharusan. Sungguh sangat tidak adil jika tradisi nama-nama Bali di kursi kabinet tidak dilanjutkan. Ada banyak tokoh yang diyakini layak dipercaya sebagai menteri. Jokowi tidak akan kesulitan memilih. (ata)
‘’Katanya ada saudara saat saksi bertemu gubernur. Itu keterangan Sutrisno,’’ tanya hakim. Sandoz tetap mengatakan tidak tahu. Dalam kesaksian kemarin, walau mengaku tidak tahu bahwa Sutrisno (investor) sempat bertemu Gubernur Bali, Sandoz mengatakan bahwa ada audiensi ke Bappeda Bali. Hingga keluar rekomendasi pra-FS. Sandoz juga mengaku bahwa dia hanya dimintai saran sampai pra-FS. FS sebagai syarat izin lokasi dan izin prinsip. Terima Fee Anggota majelis hakim penasaran soal peran Sandoz yang mengaku hanya sebagai konsultan nonformal, namun menerima fee hingga Rp 7,5 miliar.‘’Apa sih tugas konsultan itu,’’ tanya hakim. ‘’Tugas saya memberikan saran. Contohnya seorang investor mau berinvestasi, pada awalnya harus ada perusahaan. Juga harus membuat surat, untuk mengajukan permohonan. Saya hanya memberikan saran,’’ jelasnya. Hal. 15 Tak Mau Mengembalikan
AKUI TERIMA FEE - Putu Pasek Sandoz Prawirotama, anak mantan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Rabu (17/7) kemarin bersaksi untuk terdakwa Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra dalam kasus reklamasi di Pelabuhan Benoa. Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Ida Ayu Adnya Dewi itu, Sandoz mengaku menerima fee dari investor sejumlah Rp 7,5 miliar sebagai konsultan nonformal.
Bali Pasti Dapat Jatah Menteri
Denpasar (Bali Post) Masyarakat Bali beberapa waktu belakangan sempat dibuat ‘’kecewa’’ dengan beredarnya sebuah risalah rapat pengangkatan menteri pembantu presiden dalam Kabinet Kerja jilid II periode 2019-2024. Tidak satu pun nama putra Bali yang masuk dalam daftar yang seolah-olah resmi karena menggunakan kertas kop kepresidenan. Namun dipastikan risalah tersebut bodong alias hoax. Selain itu, dipastikan akan ada putra Bali yang mendapatkan jatah kursi menteri. Terlebih lagi Bali perolehan suara untuk Jokowi di pilpres April lalu hampir 92 persen. Keyakinan akan ada putra Bali yang duduk di kursi menteri periode II kepemimpinan Jokowi disampaikan Ketua DPD PDI-P Bali Wayang Koster, Rabu (17/7) kemarin. Soal risalah yang beredar di media sosial dipastikan tidak benar. ‘’Saya tidak yakin itu, paling oret-oretan siapa itu orang tidak jelas,’’ ujar Koster. Menurut Koster, Bali pasti mendapat jatah menteri di Kabinet Kerja jilid II. Kendati memang dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga dikatakan belum memberikan sinyal siapa yang akan terpilih. ‘’Yang menang mutlak masak tidak dapat, yang kalah saja dapat,’’ imbuhnya. Koster sendiri mengaku masih melihat-lihat. Terutama orang Bali yang memiliki kompetensi memadai dan profesional untuk duduk sebagai menteri. Namun, ditegaskan pula,
jika dirinya tidak dalam posisi untuk mengusulkan, melainkan hanya memberikan pertimbangan. ‘’Karena nanti yang akan masuk itu adalah representasi dari partai. Orang partai atau berafiliasi dengan partai, profesional juga,’’ jelasnya. Koster menambahkan, menteri dari Bali tidak harus duduk sebagai menteri pariwisata. Tetapi bisa juga membidangi budaya, pertanian, atau kesehatan. ‘’Kan banyak ahlinya, jadi jangan hanya fokus di pariwisata,’’ katanya. (kmb32)
’’Yang menang mutlak masak tidak dapat, yang kalah saja dapat.’’ Wayan Koster
Sarat Prestasi dan Berkinerja Sangat Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Rai Mantra Raih Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha
SATYA LENCANA – Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat menerima penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI yang disematkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Jakarta Convention Center, Rabu (17/7) kemarin.
KEBERHASILAN Pemerintah Kota Denpasar dalam memaksimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik mendapat apresiasi dari tingkat provinsi hingga nasional. Bahkan serangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2019 pada bulan Maret lalu, Pemkot Denpasar mendapatkan penghargaan atas nilai terbaik dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintan Daerah (LPPD). Hal tersebut tidak lepas dari komitmen besar Wali Kota I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dan Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara yang senantiasa menggerakkan pembangunan serta pelayanan publik dalam balutan motto Sewaka Dharma yang berarti melayani adalah kewajiban. Atas keberhasilan tersebut, Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dianugerahi Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo. Tanda
kehormatan tersebut disematkan oleh Wakil Presiden RI H. Mohamad Jusuf Kalla serangkaian Pembukaan Pameran Teknologi Industri bertajuk ‘’Indonesia International Smart City Expo & Forum’’ di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (17/7) kemarin. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, serta Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia. Wakil Presiden RI H.M. Jusuf Kalla dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah, bupati, wali kota dan gubernur yang mendapat penghargaan. Hal ini tentunya merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan juga kepala daerah atas kinerja baik serta berprestasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang tertuang dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah
(EKPPD) melalui Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah yang berhasil meraih nilai terbaik tiga kali berturutturut. ‘’Jadi penghargaan ini diberikan atas komitmen serta upaya yang dilaksanakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah agar senantiasa terus berinovasi dan senantiasa bekerja dengan efektif dan efisien dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi,’’ ujar Jusuf Kalla. Lebih lanjut dijelaskan, keberhasilan dalam meraih penghargaan ini agar menjadi contoh bagi daerah lain. Sehingga ke depannya inovasi yang dihasilkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik mampu menjadi solusi dalam memberikan kesejahteraan rakyat. ‘’Hal inilah yang harus kita wujudkan dengan membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat
berbasis smart city, sehingga mampu memberikan kemanfaatan dalam mendukung kesejahteraan rakyat. Teknologi bisa dibeli, tapi kemajuan teknologi harus didukung dengan pemimpin yang cerdas dan masyarakat yang cerdas,’’ paparnya. Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra mangaku bersyukur atas diraihnya Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha ini. Tentunya hal ini tak lepas dari dukungan seluruh jajaran di Pemkot Denpasar yang senantiasa memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dengan motto Sewaka Dharma. ‘’Tentunya kami sangat bersyukur serta mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, sehingga ke depannya capaian ini dapat menjadi cambuk untuk memotivasi diri agar senantiasa memberikan pelayanan maksimal dan tak henti-hentinya berinovasi,’’ harap Rai Mantra. (ad652)