Edisi 18 Juni 2017 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 288 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (158 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

minggu wage, 18 Juni 2017

@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Jadi Tersangka OTT di PMPPTSP Gianyar

Kadis Mudana dan Sukarja Langsung Ditahan Denpasar (Bali Post) Hasil penyelidikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Polda Bali di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Kabupaten Gianyar, Jumat (16/6) lalu, polisi menetapkan dua tersangka. Kedua tersangka itu adalah Kepala Dinas PMPPTSP Ketut Mudana dan Kabid Perizinan dan Non Perizinan B, Dinas PMPPTSP, I Nyoman Sukarja. Mereka langsung ditahan di sel Dit. Reskrimus Polda Bali.

BPM/rah

DITAHAN - Kepala Dinas PMPPTSP Ketut Mudana serta Kabid Perizinan dan Non Perizinan B, I Nyoman Sukarja ditahan di Mapolda Bali terkait kasus korupsi.

Wadir Dit. Reskrimsus Polda Bali AKBP Ruddi Setiawan, didampingi Kasubbid Penmas Bid. Humas AKBP Made Ayu Kusuma Dewi, Sabtu (17/6)

kemarin, mengatakan, OTT tersebut melibatkan Satgas Contra Transnational Organize Crime (CTOC) bersama tim Subdit III Tipikor Dit.

Reskrimsus Polda Bali. “Penyidik telah memeriksa sembilan saksi,” tegasnya. Hal. 19 Barang Bukti

Tiga Pimpinan DPRD Mojokerto Jadi Tersangka

Umar Faruq

BPM/ade

Wiwiet Febryanto

Jakarta (Bali Post) Hanya sehari setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT), Sabtu (17/6) kemarin, KPK menetapkan tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto sebagai tersangka korupsi. Mereka terdiri dari Ketua DPRD, Purnomo, dua Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Farux dan Abdullah Fanani dan tiga pihak penyuap. ‘’Setelah dilakukan pemeriksaan dalam waktu 1 x 24 jam ditetapkan tersangka Purnomo, Umar Farux, Abdullah Fanani sebagai pihak penerima suap, dan Wiwit Febriyanto sebagai pihak pemberi suap,’’ terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta Sabtu (17/6) kemarin. Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi suap yang juga Kadis PU Mojokerto, Wiwit Febriyanto disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU

No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara sebagai pihak penerima suap disangka melanggar pasal 12 huruf atau huruf b atau pasal 11 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUIHP. Keenam orang itu tiba sekitar pukul 16.00 WIB di Gedung KPK. Keenam orang itu dibawa menggunakan empat mobil yang berbeda. Hal. 19 Mobil Pertama TERSANGKA - Petugas KPK membawa Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo yang terjaring OTT ke gedung KPK, Sabtu (17/6) kemarin. BPM/ade

Perlunya Mengelola Duktang Kepadatan jumlah penduduk di Bali bukan semata-mata akibat angka

Melebihi Penduduk Asli

KOTA Denpasar paling banyak menerima dampak penduduk pendatang. Bila tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan berdampak kepada masalah sosial lainnya. Persoalan muncul setelah keluarnya UU tentang Kependudukan dan Permendagri No. 14 tahun 2015. Dari dua aturan itu, maka pemerintah daerah tidak lagi bisa melakukan pungutan atau sejenisnya terhadap penduduk pendatang. Hal. 19 Sistem Baru

kelahiran, namun lebih banyak akibat urbanisasi. Harus diakui penduduk pendatang (duktang) di Bali bukan saja mendominasi di pusatpusat kota di Bali namun sudah menyasar kota kecamatan dan ke pelosok desa. Usai arus mudik, dipastikan arus balik ke Bali jumlahnya semakin banyak. Ketua PHDI Bali, Prof. Dr. IGN Sudiana, M.Si., mengungkapkan krama Bali harus waskita yakni eling dan tanggap dengan tantangan masa depan. Termasuk semakin banyaknya warga penduduk pendatang yang mencari pekerjaan di Bali. Kuncinya, krama Bali harus selektif dan berani menjadi penjamin jika menampung penduduk pendatang yang benar-benar sudah memiliki pekerjaan yang jelas di Bali. Dia mengakui budaya orang Bali sangat toleran dengan krama tamiu. Bukan dianggap sebagai hal yang perlu diwaspadai sehingga krama Bali selalu mengatakan durusang atau silakan bagi penduduk pendatang. Hal. 19 Bertindak Tegas

Di Denpasar

BPM/dok

BPM/dok

KUMUH - Kawasan kumuh banyak muncul di Denpasar akibat urbanisasi.

DUKTANG - Penduduk pendatang (duktang) diperiksa Satpol PP.

Badung dan Gilimanuk Selektif Terima Duktang Siaga di Pintu Masuk Hindari Pungli karena Rugikan Bali KEHADIRAN peduduk pendatang (duktang) di Kabupaten Badung, mendapat mengawasan ketat pemerintah setempat. Dengan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemkab Badung memonitor pergerakan penduduk yang berbondongbondong datang ke Gumi Keris tanpa tujuan serta identitas jelas. Antisipasi tersebut dilakukan lantaran Badung yang menjadi barometer pariwisata Bali, sangat diminati para pendatang untuk mengais rezeki. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Badung, I Nyoman Soka, menegaskan masyarakat pendatang yang hadir tak lagi antarkabupaten di Bali melainkan di luar Bali, seperti Jawa. Bahkan, berdasarkan catatan, jumlah penduduk yang teregistrasi di Gumi Keris mencapai 462.036 jiwa, dengan jumlah penduduk pendatang 4.131 jiwa. Mereka dominan bermukim di Kuta dan Kuta Selatan.

“Pertumbuhan penduduk di Badung sesungguhnya sudah jauh menurun dibadingkan tahun-tahun sebelumnya. Mereka memang lebih banyak berdomisili di kawasan pariwisata, seperti Kuta, Kuta Selatan dan Mengwi,” ungkapnya. Menurutnya, masalah yang dihadapi dalam menekan jumlah penduduk pendatang di Badung adalah persoalan migrasi dari luar, karena laju dari kelahiran justru sangat kecil. Hal ini membuktikan program penanggulangan pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana cukup berhasil terutama dengan menunda usia perkawinan. “Namun, kami terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Satpol PP untuk menertibkan penduduk pendatang. Bahkan, kami kerap melakukan tipiring (tindak pidana ringan), di masing-masing desa juga ada petgas khusus,” tegasnya. Hal. 19 Tim Yustisi

Petugas di pintu-pintu masuk Bali diingatkan untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli). Utamanya, pungli yang membuat pendatang bisa bebas masuk ke Pulau Dewata.

BPM/dok

PEMERIKSAAN - Pintu masuk Gilimanuk siaga memeriksa semua kendaraan masuk Bali.

TINDAKAN itu tentu saja merugikan Bali yang akan menjadi semakin sesak. Belum lagi ketika bicara masalah persaingan dalam mencari pekerjaan. Sementara saat ini saja, angka pengangguran masih terbilang tinggi. “Kita kan NKRI, tidak bisa melarang orang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk pindah, melancong, membesuk keluarga, atau mencari kerja. Kita harus selektif. Yang penting sekarang adalah bagaimana penduduk pendatang, penduduk luar Bali yang datang ke Bali mengikuti aturan main yang

ada di Bali,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Bali, I Ketut Suwandhi, Sabtu (17/6) kemarin. Menurut Suwandhi, penduduk pendatang mesti melengkapi administrasi. Kalau memang mau menetap di Bali, maka harus membawa surat pindah. Aparat terkait di pintu-pintu masuk seperti pelabuhan memegang peranan penting untuk mengecek kelengkapan administrasi itu. Sepanjang membawa identitas, pendatang dipersilakan masuk Bali. Hal. 19 Dipulangkan


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.