Edisi 18 Februari 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 178 TAHUN KE 68

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (104rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

Kamis pon, 18 Februari 2016

@balipostcom (3,9rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Pelantikan Bupati/Wali Kota

Gubernur Ingatkan Jangan Jalan Sendiri-sendiri

Bali Post/ist

TOLAK REKLAMASI - Para pendemo menyuarakan penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa saat Presiden Jokowi bertemu dengan warga Indonesia di Amerika Serikat, Selasa (16/2) waktu setempat.

Jokowi di Amerika Serikat

Disambut Demo Tolak Reklamasi Teluk Benoa KELOMPOK Solidaritas ‘’California Againts Reclamation In Benoa Bay-Bali’’ menyuarakan penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa di Amerika Serikat. Aksi penolakan ini dilakukan saat Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan kelompok Diaspora Indonesia di Palace Of Fine Art Theater, San Fransisco, Selasa (16/2) waktu setempat. Di Amerika, penolakan terhadap rencana PT TWBI mereklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar ini bukanlah yang pertama kali. Dalam keterangan pers yang dikirim melalui surat elektronik, pertemuan dengan Diaspora Indonesia ini adalah rangkaian acara Presiden Joko Widodo di Amerika Serikat. Tujuan utama kedatangan Presiden untuk mengikuti US-ASEAN Summit Meeting di Palm Springs. Selain itu, Presiden juga direncanakan bertemu dengan eksekutif perusahaan teknologi di Silicon Valley. Hal. 19 Rusak Lingkungan

Denpasar (Bali Post) – Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengingatkan hierarki pemerintah kabupaten/ kota yang berada di bawah pemerintah provinsi. Oleh karena itu, bupati/wali kota yang sudah dilantik diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri. Namun tetap bersinergi dan berkoordinasi dengan gubernur, seperti halnya pemerintah provinsi mengikuti program pemerintah pusat. Mengingat, pembangunan Bali merupakan akumulasi dari apa yang dilakukan oleh para bupati/wali kota. “Hakikat otonomi daerah adalah hierarki, dengan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah

tingkat di atasnya,” ujarnya saat melantik enam pasangan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur, Rabu (17/2) kemarin. Pastika menambahkan, sekarang sudah terbit Undangundang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur serta memperjelas hierarki tersebut. Sekaligus memberikan penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Itu sebabnya, kini bupati/wali kota dilantik oleh gubernur di ibu kota provinsi. Artinya, bupati/wali kota tidak bisa berjalan sesukanya sendiri. Hal. 19 Sudah Dievaluasi

Koordinasi Harus Terukur

SINERGI dan berkoordinasi antarpemerintah di daerah menjadi salah satu penekanan Gubernur Bali pada pelantikan wali kota/wakil wali kota dan bupati/wakil bupati di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur, Rabu (17/2) kemarin. Terkait hal ini, Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan, koordinasi yang nanti dilakukan harus terukur. Utamanya dalam mencapai tujuan menyangkut percepatan pembangunan, kemajuan daerah, daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat, masalah pendidikan, serta kesehatan. “Jadi koordinasi itu juga harus ada ukurannya, jangan nanti koordinasi itu yang tidak terukur,”

ujarnya. Sementara itu, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menilai komunikasi dan sinergi sebagai hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. “Bagaimana kita melakukan komunikasi itu demi kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Badung khususnya. Jadi sinergitas bagi kami penting,” jelasnya. Bupati Jembrana I Putu Artha mengaku selalu taat dan tunduk dengan pemerintah di atasnya. Khususnya akan tetap berkoordinasi dengan pimpinan di provinsi sebagai perwakilan pusat di daerah. Hal. 19 Ingin Maju

Bali Post/eka

’’Apa yang terjadi selama ini karena sudah dievaluasi, dirasakan, terjadi hal-hal yang membuat pembangunan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Seolah-olah ini program pusat, ini program provinsi, lebih celaka lagi ini programnya Mangku Pastika, tidak bisa itu. Ini program kita semua, program seluruh rakyat Bali.’’ Made Mangku Pastika Gubernur Bali ’’Koordinasi yang nanti dilakukan harus terukur. Utamanya dalam mencapai tujuan menyangkut percepatan pembangunan, kemajuan daerah, daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat, masalah pendidikan, serta kesehatan. Jadi koordinasi itu juga harus ada ukurannya, jangan nanti koordinasi itu yang tidak terukur.’’ I.B. Rai Mantra Wali Kota Denpasar

LANTIK - Enam bupati/wakil bupati dan wali kota/ wakil wali kota di Bali saat acara pelantikan di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur, Rabu (17/2) kemarin. Para pemimpin baru tersebut dilantik Gubernur Bali Mangku Pastika.

Tanda Jabatan Giri Prasta Jatuh Dua Kali

’’Bisa Jadi Bupati Dua Kali’’ PERISTIWA tak terduga terjadi saat pelantikan bupati/ wakil bupati dan wali kota/ wakil wali kota di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur, Rabu (17/2) kemarin. Tanda pangkat jabatan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta sempat terjatuh. Bahkan sampai dua kali. Pertama, saat Gubernur memasang tanda pangkat jabatan itu di pundaknya. Tanda pangkat itu sempat berkali-kali akan jatuh. Sampai-sampai, pihak protokol mendekati Giri Prasta untuk memperbaiki. Namun usaha itu pun sia-sia karena tanda pangkat jabatan itu jatuh lagi untuk kedua kalinya. Tepatnya saat Giri Prasta berbalik setelah menandatangani pakta integritas. “Itu lemnya kurang pas, ini kan sudah diganti yang lemnya bagus,” ujar Giri Prasta menanggapi insiden itu. Mantan Ketua DPRD Badung ini

tidak mau berpikiran negatif soal tanda jabatan yang jatuh. “Jangan terlalu berilustrasilah, itu dua kali jatuh bisa dua kali menjadi bupati,” ujar Giri Prasta. Usai pembacaan Keputusan Mendagri, Gubernur Bali Made Mangku Pastika memandu pengucapan sumpah jabatan. Para bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota lantas menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan disaksikan Gubernur dan rohaniwan. Gubernur lalu menyematkan tanda pangkat jabatan dan menyerahkan petikan keputusan Mendagri. Acara kemudian dilanjutkan dengan kata-kata pelantikan oleh Gubernur. Terakhir, seluruh pemimpin pemenang pilkada serentak 2015 itu menandatangani pakta integritas. Hal. 19 Jago PDI-P

Bali Post/rtr

OBAMA - Presiden AS Barack Obama (tengah) diapit pemimpin ASEAN di California, Selasa (16/2) waktuu setempat.

Divonis Dua Tahun

Anak Buah Kaligis Masih Pikir-pikir

Jakarta (Bali Post) – Majelis hakim PN Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman dua tahun penjara, denda Rp 150 juta, subsider 6 bulan kurungan terhadap M. Yaghari Bastara Guntur alias Gary, anak buah pengacara ternama OC Kaligis. Majelis hakim meyakini advokat yang bernaung dalam kantor Firma Hukum OC Kaligis tersebut turut serta bersama-sama dengan OC Kaligis menyuap tiga hakim PTUN Medan dan satu panitera PTUN Medan. ‘’Mengadili, menyatakan terdakwa M. Yaghari Bastara Guntur alias Gary terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan pertama,’’ tegas ketua majelis hakim Sumpeno saat membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Rabu (17/2) petang. Hal. 19 Tiga Tahun

M. Yaghari Bastara Guntur

ASEAN-AS Sepakati 17 Prinsip

Salah Satunya Dukung UKM California –

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-AS di Sunnylands, California, AS, menghasilkan 17 prinsip yang dituangkan dalam Deklarasi Sunnylands. Deklarasi Sunnylands dirilis sesaat setelah acara yang dituanrumahi Presiden Amerika Serikat Barack Obama itu rampung, Selasa (16/2) siang waktu setempat atau Rabu (17/2) pagi WIB. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan pertemuan itu menghasilkan pernyataan bersama antara AS-ASEAN. “Ada joint statement antara AS dan ASEAN,” kata Retno. Dalam KTT ini, para kepala negara/pemerintah negaranegara anggota ASEAN dan AS mengambil kesempatan untuk menegaskan kembali

kunci prinsip-prinsip yang akan memandu kerja sama dalam 17 prinsip. Prinsip-prinsip kunci itu memuat 17 butir pernyataan bersama di antaranya, Penghormatan bersama atas kedaulatan, keutuhan teritorial, kesetaraan dan kemerdekaan politik semua bangsa yang memegang teguh seluruh prinsip dan tujuan Piagam PBB, Piagam ASEAN

dan hukum internasional; Pentingnya kesejahteraan bersama, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dan inklusif, serta pemeliharaan generasi muda kita yang membuat mereka menikmati perdamaian abadi, pembangunan, dan stabilitas bagi kemanfaatan bersama. Pengakuan bersama atas pentingnya menjalankan kebijakan

yang mengarah pada ekonomi yang kompetitif, terbuka, dan dinamis, sehingga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, peluang kerja, inovasi, kewirausahaan dan konektivitas, dan mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dan mempersempit kesenjangan pembangunan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang mendampingi Jokowi melalui siaran pers, Rabu kemarin, menyebutkan pengembangan dan ketahanan usaha kecil menengah (UKM) menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo yang

disampaikan saat menghadiri Special AS-ASEAN (ASEANUS Summit 2016), di Sunnylands, Palm Spring California, Amerika Serikat. “Pertama pengembangan UKM, kedua pengembangan teknologi dan digital economy,” katanya. Menurut Thomas, Presiden Jokowi menjelaskan terjalinnya kerja sama kedua bidang tersebut dapat mendorong tumbuhnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat ASEAN dan Indonesia. Hal. 19 Integrasi Ekonomi

Hari Ini Rapat Paripurna Revisi UU KPK

Keputusan Jokowi Kunci Terakhir

KAMIS (18/2) ini, DPR mengagendakan kembali rapat paripurna untuk mengesahkan usulan revisi UU KPK. Pekan lalu rapat paripurna diputuskan ditunda karena sejumlah pertimbangan. Apabila rapat paripurna hari ini memutus-

kan menerima usulan pembahasan revisi, maka usulan tersebut resmi menjadi usulan DPR. Sejauh ini sudah tiga fraksi dari sepuluh fraksi yang ada menolak dilanjutkan pembahasan revisi UU KPK. Ketiganya adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kewenangan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus seizin pengadilan, salah satu poin

revisi UU KPK. Poin inilah yang dinilai menumpulkan KPK dalam memberantas korupsi. Sebab, kekuatan KPK dalam pemberantasan korupsi selama ini ada pada penyadapan. Pendapat tersebut mengemuka pada diskusi dialog kenegaraan ‘’Qua Vadis UU KPK’’ di Gedung DPD, Rabu (17/2) kemarin. Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengungkapkan, upaya mengevaluasi kewenangan KPK sebe-

narnya sudah diusulkan keempat kalinya oleh DPR dengan argumentasi yang hampir sama, yaitu soal penyadapan. Diakui Martin, sebagian besar pejabat negara masuk penjara lantaran adanya penyadapan yang dilakukan KPK, baik yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) maupun hasil pengembangan dari perkara yang ada. Hal. 19 Suara Fraksi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 18 Februari 2016 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu