Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Soal Ciptakan Aparat Bersih dan Tidak Korupsi
Prabowo akan Naikkan Gaji, Jokowi Nyatakan Tak Setuju Jakarta (Bali Post) – Debat perdana Capres-Cawapres 2019 berlangsung Kamis (17/1) malam. Tema yang diangkat adalah soal penegakan hukum, HAM, penanganan korupsi dan terorisme. Pada sesi pertama keduanya menyampaikan visimisinya. Dilanjutkan dengan sesi memilih pertanyaan serta menanggapi jawaban pasangan lawan. Sesi ini cukup menarik. Ketika Prabowo menyatakan bahwa penegakan aturan saat ini masih tebang pilih. Ia menyebut apabila ada kades yang menyatakan dukungan pada pasangan calon nomor 02 maka langsung ada tindakan dari aparat. Sementara pejabat yang menyatakan dukungan pada calon nomor urut 01 dibiarkan. Semestinya itu tidak terjadi. Sebab, hukum harus adil dan berlaku untuk semua orang. Atas jawaban itu, Jokowi pun menanggapi. Ia pun meminta agar paslon nomor urut 02 tidak menuduh demikian. Jokowi pun mempersilakan mengadukan ke aparat apabila terjadi hal demikian. Jokowi juga meminta calon pemimpin tidak grasa-grusu. Ia pun menyinggung soal pernyataan adanya juru bicara pasangan calon yang dianiaya. Bahkan diikuti dengan jumpa pers bersama. Ternyata setelah diselidiki ternyata bukan dianiaya, tetapi karena operasi plastik. Sementara terhadap pertanyaan banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan tidak harmonis. Prabowo mengaku akan memanfaatkan Badan Pembinaan Hukum Nasional. ‘’Kami akan memberdayakan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang melibatkan pakar hukum yang terbaik untuk sinkronisasi, sehingga UU di pusat tidak tabrakan dengan di daerah,’’ ucap Prabowo. Sandiaga menambahkan, akan melibatkan ahli. Prabowo-Sandiaga memastikan tugas besar ini menjadi tanggung jawab presiden dan wakil presiden. ‘’Harmonisasi harus dilakukan untuk kepastian hukum. Hukum harus menghadirkan peluang bagi investasi,’’ ucap Sandiaga. Sementara Jokowi memastikan akan mem-
buat pusat legislasi nasional, sehingga dikontrol oleh presiden lewat satu pintu dan tidak tumpang tindih. ‘’Kita sederhanakan semua. Apabila tumpang tindih langsung kelihatan dan langsung revisi dengan baik,’’ ujar Jokowi. Ma’ruf Amin tidak memberikan tambahan jawaban walupun sudah dipersilakan Jokowi karena waktu masih tersisa 10 detik. ‘’Saya mendukung Pak Jokowi,’’ kata Ma’ruf Amin. Perbedaan pandangan antara Jokowi dan Prabowo makin tampak pada sesi-sesi berikutnya. Seperti pada pertanyaan terkait menciptakan aparat bersih dan bebas korupsi. Atas pertanyaan itu, Prabowo menyatakan akan menaikkan gaji para ASN. Dengan pendapatan yang besar maka mereka tidak akan terlena dengan imingiming swasta untuk melanggar hukum. Apabila masih melakukan korupsi, maka mereka harus dikirim ke sebuah pulau yang terpencil. ‘’Mereka disuruh nambang pasir terus-menerus, misalnya,’’ papar Prabowo. Atas jawaban tersebut, Jokowoi menyatakan tidak setuju. Sebab, saat ini gaji para ASN sudah cukup termasuk tunjangan-tunjangannya. Jokowi menekankan, untuk mencetak ASN yang bersih harus diawali dari rekrutmen. Mereka harus berasal dari putra-putri terbaik. Selain itu ada pula pengawasan internal maupun eksternal. Maka dengan demikian akan tercipta ASN yang punya tanggung jawab serta bebas dari tindakan yang melanggar hukum, termasuk korupsi. (019)
Pemberantasan Terorisme
Ma’ruf Tawarkan Dua Cara, Uno Sebut Kontraradikalisasi Jakarta (Bali Post) – Menanggulangi terorisme menjadi salah satu topik dalam debat capres-cawapres, semalam. Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin menyatakan bahwa upaya dalam menanggulangi terorisme dapat dilakukan dengan dua cara.
‘’Terorisme merupakan kejahatan. Oleh karena itu, terorisme harus diberantas sampai ke akar-akarnya. MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad. Oleh karena itu haram dilakukan bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan. Dalam Alquran
PUNIA PURA LEMPUYANG LUHUR Karya Wana Kertih, Melaspas Pura Pasar Agung, Segara Kertih, Panca Wali Krama lan Matingkeb digelar di Pura Sad Kahyangan Lempuyang Luhur sejak 12 Juli 2018. Upacara akan berakhir pada 3 Maret 2019. Serangkaian upacara tersebut Bali Post membuka dompet punia pura. Punia bisa langsung dibawa ke Bali Post Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau ditransfer melalui Dompet Punia Bali Post BCA CABANG DPS NO:040-3966000. Bukti transfer mohon difax ke 0361-227418 Jalia Wandana
Rp
Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya
Rp Rp Rp
50.000 50.000 1.000.000 1.050.000
dinyatakan bahwa orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum dengan keras, berat,’’ ucap Ma’ruf. Oleh karena itu, katanya, upaya-upaya menanggulangi terorisme dilakukan dengan dua cara. Pertama, mensinergikan antara pencegahan dan penindakan. ‘’Ke depan kami lebih utamakan pencegahan melalui kontraradikalisme untuk menghilangkan atau menekan paham-paham radikal dan intoleran dan melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar,’’ tuturnya. Untuk itu, ucap Ma’ruf, di dalam melakukan penindakan, juga akan melakukan pendekatan yang humanis dan manusiawi dengan tidak harus melanggar HAM. ‘’Untuk itu, dalam menanggulangi terorisme di masa yang akan datang, kami akan mengajak ormas-ormas khususnya organisasi keagamaan,’’ ucap Ma’ruf. Hal. 15 Penyusup Luar
Berbalas Yel-yel
Jakarta (Bali Post) – Dua pendukung pasangan calon presiden-calon wakil presiden telah memadati area debat di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1) petang. Keduanya terlihat saling berbalas yel-yel. Berdasarkan pantauan di lapangan, kedua pendukung berada di basement Hotel Bidakara sejak sore hari. Para pendukung capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf berada di depan Starbuck Coffee, sedangkan pendukung capres-cawapres Prabowo-Sandi di depan Raja’s Coffee and Resto. Kedua tempat tersebut berada di basement Hotel Bidakara, jarak keduanya sekitar 50 meter. Para pendukung Jokowi-Ma’ruf meneriakkan ‘’Jokowi... Jokowi’’ lalu tidak mau ketinggalan pendukung Prabowo-Sandi menyanyikan lagu ‘’Nona Manis’’ yang telah diubah yaitu ‘’Prabowo siapa yang punya, yang punya kita semua’’. Pendukung JokowiMa’ruf juga menyanyikan shalawat nabi dan juga meneriakkan yel-yel ‘’Jokowi menang’’. (ant)
Koster Tak Bersedia Buka Dewan Tak Sepakat MUDP Ikut Urusi LPD Surat Tolak Reklamasi Ranperda Desa Adat
DPRD Bali menolak perubahan nama LPD menjadi Labda Pacingkreman Desa dalam Ranperda tentang Desa Adat. Apalagi, perubahan nama ini berpeluang merevisi Perda No.3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dalam Ketentuan Penutup Ranperda tentang Desa Adat, disebutkan bila Perda tentang LPD dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang belum diatur dan/atau tidak bertentangan dengan Perda tentang Desa Adat. ‘’Onden atiban, saget suba nagih berubah (Belum ada setahun umur Perda LPD, tibatiba mau diubah - red). Istilah LPD sudah melekat di sanubari masyarakat, sekarang mau diganti Labda Pacingkreman, buin bingung (bingung lagi red),’’ ujar Wakil Ketua Pansus Ranperda tentang Desa Adat Ngakan Made Samudra dalam rapat antara pansus dan ekse-
kutif Pemprov Bali di DPRD Bali, Rabu (16/1). Samudra mengingatkan bahwa pembahasan Perda LPD memerluka waktu cukup panjang sebelumnya. LPD saat ini juga sudah dikecualikan dalam UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sehingga LPD tidak harus diaudit, tidak membayar pajak, dan tidak diwajibkan membuat laporan kepada OJK. Hal senada disampaikan anggota Pansus I Gusti Putu Budiarta. LPD yang dimaksud dalam UU LKM adalah Lembaga Perkreditan Desa. Selain itu, LPD juga sudah diatur dalam Perda tentang LPD. ‘’Itu kalau dihapus akan berdampak terhadap ketentuan yang berlaku dalam UU LKM, yang diberikan pengecualian di sana adalah Lembaga Perkreditan Desa, bukan Labda Pacingkreman Desa walaupun singkatannya sama LPD,’’ jelasnya.
Budiarta menambahkan, pengecualian dalam UU LKM akan hilang bila nama LPD berubah. Oleh karena itu, dewan sepakat mempertahankan LPD tetap berada di dalam Perda LPD. Bukan malah menghapus Perda LPD sesuai ketentuan penutup Ranperda Desa Adat. ‘’Kita harapkan Perda LPD itu tetap menjadi sebuah aturan yang membentengi LPD,’’ tegas politisi PDI-P ini. Dikonfirmasi usai rapat, anggota Pansus I Made Dauh Wijana mengatakan, eksekutif menyebut perubahan nama Labda Pacingkreman Desa untuk memperkuat LPD. Namun tidak dijelaskan bagaimana perubahan nama itu akan memperkuat LPD. Pihaknya khawatir LPD yang kini sudah familiar dan dikecualikan dalam UU LKM justru akan dilemahkan eksistensinya dengan perubahan nama. Ini akan berdampak pada kepentingan
desa adat itu sendiri. ‘’Kita sudah jelaskan tidak perlu diubah,’’ ujarnya. Dauh menambahkan, pansus juga menyoroti soal Majelis Utama Desa Adat (MUDA) yang di dalam Ranperda Desa Adat diatur membentuk Lembaga Otoritas Perekonomian Adat (LOKA) Bali. Dewan menengarai hal itu sebagai upaya untuk mengambil peran BKS LPD. Mengingat, LOKA nantinya bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan LPD dan BUPDA. ‘’Ini seolah-olah ada take over dan otoritasnya terlalu besar. Apa argumentasinya kok MUDA mengurusi LPD. Majelis Utama kan seharusnya mengurusi desa adat itu sendiri saja,’’ jelasnya. Upaya untuk memperkuat LPD, lanjut Dauh, mestinya dilakukan pemerintah dengan memperkuat SDM dan IT. Hal. 15 Majelis Alit
SURAT Gubernur Bali kepada Presiden RI yang diserahkan langsung lewat Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung hingga kini belum dibuka kepada publik. Walhi Bali pun bersurat kepada Gubernur memohon salinan surat tersebut, namun Gubernur Bali Wayan Koster tetap ogah memperlihatkannya. Bahkan, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tidak bisa membuka surat itu kepada publik. Koster yang juga Ketua DPD PDI-P Bali itu mengatakan, tidak semuanya bisa dibuka kepada publik kendati ada undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. ‘’Ya… enggak bisa dibuka suratnya. Masak surat kepada Presiden kita buka, enak aja,’’ ujarnya singkat.
Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Bali Widiana Kepakisan mengatakan semestinya surat itu bisa dibuka untuk publik. ‘’Itu kan surat antarbadan publik, gubernur sebagai badan publik dan kementerian atau presiden juga badan publik. Secara undang-undang, logikanya harus dibuka,’’ ujarnya, Kamis (17/1) kemarin. Terlebih, lanjut Widiana, Gubernur juga sudah menyampaikan keterangan pers terkait dirinya mengirim surat kepada Presiden. Meski demikian, untuk kekuatan hukum formal bahwa surat itu memang harus dibuka atau ditutup kepada publik tetap harus melalui putusan sengketa informasi. ‘’Harus dibuka logikanya,
tapi kan kita belum menguji itu. Apakah di dalamnya ada sesuatu yang rahasia, kita tidak tahu,’’ jelasnya. Sebelumnya, Walhi Bali mengirim surat permohonan informasi publik yakni salinan surat Gubernur Bali ke Presiden RI yang meminta review Perpres No.51 Tahun 2014. Setelah 11 hari kerja, surat itu pun dibalas oleh Gubernur Koster. Gubernur menolak memberikan surat tersebut dengan berbagai alasan. Tim Hukum Walhi Bali I Wayan Adi Sumiarta, S.H., M.Kn. menegaskan Walhi Bali segera mengajukan keberatan atas jawaban surat dari Gubernur Bali terkait permintaan salinan surat tersebut. Hal. 15 Informasi Publik