Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Keberadaan Ormas di Bali
Dari Cari Kerja Sampai ’’Life Style’’ GUBERNUR Bali Wayan Koster memutuskan memberikan surat peringatan (SP) kepada tiga ormas di Bali. Sebelumnya, Kapolda Bali Irjen Pol. Petrus Reinhard Golose merekomendasikan supaya aktivitas tiga ormas di Bali dihentikan sementara. Apa saja alasan Polda Bali merekomendasikan agar tiga ormas di Bali itu dibekukan sementara? Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja mengatakan, ada beberapa pertimbangan keluarnya rekomendasi 22 Januari 2017 Bentrok dua anggota ormas di Bali pecah di Jalan Nuansa Indah, Denpasar. Akibatnya dua orang dilarikan ke RS Sanglah.
tersebut. Salah satunya, anggota ormas tersebut kerap melakukan atau terlibat tindak pidana. Banyak masyarakat ekonomi bawah mengeluh pungli yang dilakukan anggota ormas. ‘’Pungli itu dilakukan secara sistematis. Aliran setorannya pun jelas. Itu berarti ada perintah dari atasannya,’’ tegasnya. Selain itu, hasil penelitian bersama Unud dan Universitas Indonesia (UI) tekait keamanan
Bali, masyarakat Bali menginginkan jaminan keamanan. Sedangkan hadirnya ormas semacam ini, tidak sepenuhnya mendukung terciptanya kamtibmas di Bali. ‘’Upaya ini dilakukan sebagai wujud rasa sayang Bapak Kapolda kepada Bali. Bukan untuk beliau, tapi demi masyarakat Bali,’’ ungkap Hengky. Tindak pidana yang dilakukan anggota ormas ini, katanya, tidak bisa diukur ringan atau beratnya. ‘’Misalnya pungli, bagi masyarakat menengah ke atas mungkin nilainya sedikit. Tapi masyarakat bawah, itu sangat memberatkan. Yang lebih mengusik masyarakat adalah disertai ancaman,’’ ujar mantan Kasatreskrim Polres Gianyar ini. Mantan Kabag Binkar Biro SDM
17 Desember 2015 Dua ormas bentrok di Lapas Kerobokan dan Teuku Umar. Dua orang tewas pada kejadian itu. Bentrokan melibatkan penghuni lapas khususnya blok C dan D. Bentrok berlanjut di Jalan Teuku Umar dari dua kubu ormas tersebut. Sedikitnya tiga orang luka parah dan satu orang tewas di tempat dan satu orang tewas di rumah sakit.
Soal Perang, Menhan Tanggapi Prabowo Jakarta (Bali Post) – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyebutkan Indonesia bisa bertahan hingga 1.000 tahun bila terjadi perang. Menhan mengatakan hal itu usai jumpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (16/1) kemarin, untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait Indonesia yang diprediksi hanya dapat bertahan selama tiga hari jika terjadi krisis keamanan atau perang. Pernyataan Ryamizard soal itu dikutip calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk ‘’Indonesia Menang’’ di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1) malam. Hal. 15 10 Tahun
PUNIA PURA LEMPUYANG LUHUR Karya Wana Kertih, Melaspas Pura Pasar Agung, Segara Kertih, Panca Wali Krama lan Matingkeb digelar di Pura Sad Kahyangan Lempuyang Luhur sejak 12 Juli 2018. Upacara akan berakhir pada 3 Maret 2019. Serangkaian upacara tersebut Bali Post membuka dompet punia pura. Punia bisa langsung dibawa ke Bali Post Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau ditransfer melalui Dompet Punia Bali Post BCA CABANG DPS NO:040-3966000. Bukti transfer mohon difax ke 0361-227418 Tujus NS
Rp Rp
500.000 500.000
Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya
Rp Rp Rp
1.000.000 1.000.000
Polda Bali ini menegaskan, ujung-ujungnya masalah berkaitan dengan isi perut. Warga bergabung jadi anggota ormas agar dapat pekerjaan. Mereka bahkan mau melakukan perbuatan melanggar hukum agar bisa hidup. Namun ada juga untuk life style, sehingga mereka melakukan pungli. Terkait bentrok antaranggota ormas yang terjadi beberapa tahun lalu, menurut perwira jago nembak ini, acapkali masalah pribadi tetapi mengatasnamakan organisasi. Termasuk perebutan wilayah kekuasaan dan tidak sedikit di antara oknumnya menjalani bisnis narkoba. Hengky berharap pemerintah daerah peka melihat kondisi ini. Dari kacamata kepolisian, sebenarnya mereka butuh pekerjaan agar bisa menyambung hidup. Oleh karena itu pemerintah diharapkan segera mencarikan solusinya. ‘’Yang mereka butuhkan kan kerja? Buatkan lapangan kerja. Beri mereka pelatihan. Mereka banyak menjadi petugas keamanan di kafe-kafe, tidak masalah dan itu bagus. Namun harus dilatih atau dididik. Tujuannya jika menghadapi masalah, mereka tahu prosedur mengambil tindakan dan paham mesti lapor ke mana? Bukan malah diadili sendiri dan digebuki,’’ paparnya. Surat Peringatan Sebelumnya (BP, 16/1) Gubernur Bali Wayan Koster bertemu dengan pimpinan Laskar Bali, Baladika Bali, dan Pemuda Bali Bersatu (PBB). Pertemuan itu merupakan tindak lanjut
Hengky Widjaja dari surat Kapolda Bali Nomor: R/846/IV/2017/Bidkum tanggal 21 April 2017, yang salah satunya merekomendasikan pembubaran ketiga ormas tersebut. ‘’Berke naan dengan rekomendasi Bapak Kapolda untuk membubarkan tiga ormas ini, tentu kami harus menyikapi dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,’’ ujar Koster. Dalam UU tentang Ormas yang baru yakni UU No.16 Tahun 2017, juga tidak disebutkan mengenai pembubaran. Namun hanya memberikan peringatan secara tertulis kepada organisasi yang dinilai meresahkan masyarakat. Kedua, mencabut Surat Keterangan Terdaftar jika ada pelanggaran setelah diberikan surat peringatan tertulis. ‘’Terkait dengan hal tersebut, yang kami berikan sesuai peraturan perundangundangan yang ada, kami hanya memberikan surat peringatan,’’ imbuhnya. (kmb36)
Kamis Ini Debat Capres-Cawapres
Jokowi Siap Jawab ’’Aksi Kamisan’’
CALON presiden petahana Joko Widodo akan menjawab berbagai persoalan menyangkut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk harapan para penggagas Aksi Kamisan yang tahun ini tercatat telah 12 tahun melakukan aksi yang sama di seberang Istana. ‘’Ya, besok kan termasuk masalah HAM ada,’’ kata Joko Widodo (Jokowi) setelah acara Program Wirausaha ASN & Pensiunan yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) di Sentul, Rabu (16/1) kemarin.
Capres nomor urut 01 itu mengatakan bersiap datang dan menjawab seluruh pertanyaan dengan data yang telah disiapkan. Mengingat tema debat capres putaran pertama terkait masalah hukum, pelanggaran HAM, korupsi, dan terorisme, maka ia mengaku siap dengan berbagai pertanyaan yang akan disampaikan. ‘’Ya… kita datang saja. Datang ya… sesuai dengan materi, materinya kan hukum, materinya kan HAM, materinya kan terorisme, materinya kan korupsi. Ya… sudah,’’ katanya. Selama ini pemerintahan Jokowi dianggap kurang dalam mendorong penuntasan kasus HAM sebagaimana harapan para penggagas Aksi Kamisan yang menginginkan kasuskasus pelanggaran HAM diusut dan dituntaskan. Bertepatan dengan dilaksanakannya debat
Joko Widodo capres putaran pertama pada 17 Januari 2019 merupakan aksi ke-570 mereka. Anggota Aksi Kamisan yang terbentuk pada 18 Januari 2007 terdiri dari korban dan keluarga korban tragedi Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, Tragedi 13-15 Mei 1998, Talangsari, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965. ‘’Nanti kita jawab juga besok,’’ kata Jokowi. (ant)
Prabowo Siap Bahas HAM ANGGOTA tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andi Asrun, mengatakan PrabowoSandi telah mendapatkan masukan terkait materi debat publik pertama yang akan berlangsung, Kamis (17/1) ini. ‘’Saya telah memberi masukan kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terkait materi debat bersama anggota Tim Prabowo-Sandi dalam rapat di Hambalang kemarin, antara lain Bambang Widjojanto, Sudirman Said, Dasco, dan Habiburrahman,’’ kata Andi dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (16/1) kemarin. Dia mengatakan dari hasil rapat tersebut, Prabowo-Sandi sudah sangat siap menghadapi debat publik yang akan berlangsung Kamis ini. Menu-
Prabowo Subianto rutnya, Prabowo-Sandi tidak gentar menghadapi JokowiMa’ruf dalam acara debat karena memahami benar materi debat. ‘’Prabowo-Sandi memahami materi debat, baik dalam kapasitas sebagai politisi maupun warga negara dengan latar belakang pengusaha dan pengurus organisasi sosial,’’ ujarnya. Hal. 15 Perbaikan Negara
Perjuangkan RUU Provinsi Bali, Gubernur Koster Panen Dukungan
Bali Post/ist
RUU - Gubernur Wayan Koster menandatangani RUU tentang Provinsi Bali, Rabu (16/1) kemarin.
GUBERNUR Bali Wayan Koster kembali melakukan gebrakan dengan rampungnya Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Bali yang selanjutnya akan diperjuangkan ke pusat, sehingga nantinya dapat segera disahkan menjadi undang-undang. Untuk memperoleh dukungan dari berbagai komponen, Gubernur Koster memaparkan RUU tersebut di hadapan Ketua DPRD Bali, Bupati/Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPD Perwakilan Bali, sejumlah rektor universitas, PHDI, MUPD, FKUB dan tokoh masyarakat di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (16/1) kemarin. Mengawali paparannya, Koster menyinggung tentang pentingnya upaya menjaga pembangunan Bali agar tetap eksis dan berkelanjutan hingga generasi yang akan datang. Menurutnya, salah satu lang-
kah urgen yang harus segera dilakukan untuk memproteksi Bali adalah penyusunan sebuah regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Provinsi Bali. Dengan adanya UU itu, nantinya seluruh wilayah dengan segala sumber dayanya diharapkan dapat dikelola dengan lebih baik. Koster yang juga Ketua DPD PDI-P Bali menerangkan, saat ini Provinsi Bali masih diatur dalam payung hukum Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT. Secara konstitusi, UU tersebut sudah tidak relevan lagi karena yang menjadi dasar penyusunannya adalah Undang-undang Sementara Tahun 1950. Selain itu, secara ideologi, kala itu bentuk negara masih Republik Indonesia Sementara (RIS). ‘’Sementara saat
ini kita sudah dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jadi secara fundamental sudah sangat berubah,’’ ujarnya. Lebih dari itu, tiga wilayah yang berada di bawah satu payung hukum tersebut saat ini sudah berkembang dan punya keunggulan masing-masing dan seyogianya diatur dalam undang-undang yang terpisah. Bertolak dari sejumlah fakta tersebut, Koster menilai UU yang lama sudah tidak relevan untuk menjawab tantangan dan persoalan yang
dihadapi Bali dewasa ini. Koster menambahkan, usulan agar Bali berada di bawah payung hukum tersendiri sudah lama menjadi pemikirannya. ‘’Makanya begitu terpilih menjadi gubernur, ini menjadi prioritas saya,’’ imbuhnya. Koster optimis perjuangan mengawal RUU tentang Provinsi Bali ini lebih mudah jika dibandingkan RUU Otsus yang sebelumnya mentok di pusat. Hal. 15 Kapling Anggaran
’’ Mari kita sepakat dan lepaskan atribut partai, karena ini merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi Bali. Mari kita bersama membuat sejarah, bukan hanya membaca sejarah.’’ Wayan Koster Gubernur Bali