20 HALAMAN
NOMOR 121 TAHUN KE 68
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (91rb Like) http://facebook.com/balipost
kamis kliwon, 17 desember 2015
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Setya Novanto
Mundur
Jakarta (Bali Post) – Setya Novanto ambil jalan cepat. Ia memilih mengundurkan diri sebelum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI mengambil keputusan memundurkannya. Sebab, dari 17 anggota MKD, 10 telah menyatakan Setya Novanto melakukan pelanggaran sedang segingga harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Pimpinan Kepada Yth.
MKD DPR-RI
di Jakarta
Diri engundurkan Pernyataan M ua DPR-RI sebagai Ket anan ngan penang an perkemba ng berlangsung di ng de n ga un Sehub ng seda garan etika ya tuk menjaga dugaan pelang ormatan Dewan maka un ga DPR-RI ba eh Mahkamah K tabat serta kehormatan lem rakat maka ya harkat dan mar ciptakan ketenangan mas n diri sebaka serta demi men menyatakan mengundur -2019. 14 ya 20 sa i i kt in dengan masa ba R-RI periode gai Ketua DP buat ran diri ini saya taan pengundu demi kepentingan ya rn pe n ia ik Dem anfaat semoga berm dengan tulus , dan rakyat Indonesia. ra bangsa, nega ovanto Drs. Setya N a A-300. ot gg an or Nom
Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR sebagaimana dinyatakan dalam sebuah surat yang dia ajukan ke MKD, Rabu (16/12) malam. Kepastian mundur ini disampaikan oleh Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad dari
Fraksi Gerindra yang membacakan surat pengunduran diri Setya Novanto ini. Ini adalah pertama kali dalam sejarah politik Indonesia seorang Ketua DPR mengundurkan diri. Menurut Sufmi, surat pengunduran itu ditujukan kepada pimpinan DPR dan ditandatangani di atas materai oleh Novanto dengan nama “Drs. Setya Novanto”. Hal.19 Rapat Pleno
to
t Setya Novan
Petikan sura
Strategi Pendukung Setnov Tak Mempan Setya Novanto (Setnov) melakukan pelanggaran berat. Demikian pendapat anggota MKD dari Golkar, Gerindra dan satu dari PDI-P dan PPP. Ternyata penilaian itu mengandung strategi mengamankan atau setidaktidaknya mengulur-ulur kasus Novanto. Lho kok bisa?
Di luar dugaan, anggota MKD dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar yaitu Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Supratman Andi Agtas (Gerindra), Adies Kadir Karding (Golkar), Ridwan Bae (Golkar), Achmad Dimyati Natakusumah (PPP) serta satu anggota MKD dari Fraksi PDI-P Muhammad Prakosa menyatakan Setya Novanto melakukan pelanggaran berat. Namun, hingga sidang MKD diskors, mayoritas anggota MKD lebih banyak menyatakan Setya Novanto melakukan pelanggaran etik sedang yang artinya sanksi berupa langsung mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR dikenakan kepadanya. Kesembilan anggota MKD itu adalah
Viktor Laiskodat (NasDem), Risa Mariska (PDI-P), Sukiman (PAN), Ahmad Bakri (PAN), Darisal Basir (Demokrat), Guntur Sasono (Demokrat), Maman Imanulhaq (PKB), Sarifuddin Sudding (Hanura), dan Junimart Girsang (PDI-P). Dengan total anggota MKD sebanyak 17 orang, maka meskipun dua anggota tersisa keputusannya berpihak kepada Setya Novanto dengan pendapat ‘’pelanggaran berat’’ tidak akan memengaruhi hasilnya. Sebab, dengan jumlah sembilan maka suara yang diperoleh merupakan suara mayoritas. Anggota MKD Ahmad Bakri menilai dengan menyatakan pelanggaran berat dan mendorong pembentukan panel, justru akan ‘’menyelamatkan’’ Setya Novanto dari ancaman lengser dari kursi Ketua DPR-RI. Hal. 19 Pendukung Setya
Aksi Penjegalan
Setya Novanto
SELAIN adu strategi, sidang MKD DPR juga diwarnai aksi jegal-menjegal. Anggota MKD dari Fraksi Partai NasDem Akbar Faisal dinonaktifkan dari keanggotaan menjelang sidang putusan. Akbar menilai ada skenario mengamankan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Setya Novanto. Ia pun menilai dirinya dijegal untuk mengamankan kasus Novanto. Surat keputusan penonaktifan Akbar sebagai anggota MKD ditandatangani Wakil
Ketua DPR Fahri Hamzah. “Ini semacam ada setting-an untuk menciptakan minimal seri kalau voting terjadi,” kata Akbar. Akbar dinonaktifkan menyusul adanya laporan dari anggota MKD dari Fraksi Golkar, Ridwan Bae, Kahar Muzakir dan Adies Kadir ke MKD karena dituduh membocorkan hasil keputusan rapat internal yang dilakukan secara tertutup. Akbar pun balik melaporkan Ridwan ke MKD. Hal. 19 Tiga Orang
APBD 2016 di Bali Capai Rp 22 Triliun
Penyelamatan Ruang dan Budaya Mesti Jadi Prioritas PENGALOKASIAN anggaran pembangunan Bali 2016 memasuki tahapan finalisasi. Pos anggaran untuk mendukung pembangunan atau belanja langsung dan belanja tak langsung juga sudah terpilah. Setidaknya dari sembilan kabupaten/kota di Bali serta Pemprov Bali alokasi dana yang akan digulirkan tahun 2016 mencapai Rp 22,511 triliun. Mencermati besarnya anggaran tersebut, birokrat di Bali diharapkan berani melakukan terobosan. Sinergi pengelolaan anggaran lintas kabupaten harus dibudayakan. Egosektoral harus dikoreksi. Ke depan, pengelolaan anggaran diharapkan benar-benar bermanfaat bagi penyelamatan ruang, budaya dan manusia Bali.
Bali Post/eka
LPSK - Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, S.H., L.LM. (kanan) dan Rektor Universitas Warmadewa Prof. Dewa Putu Wijana saat menggelar jumpa pers, Rabu (16/12) kemarin.
LPSK Susun Pola Bantuan Korban Penyiksaan
Korban Kejahatan Banyak, Perhatian Pemerintah Minim Denpasar (Bali Post) Korban kejahatan termasuk di antaranya korban penyiksaan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan korban bencana alam di Indonesia. Namun para korban ini tidak mendapatkan perhatian yang maksimal dari pemerintah, baik di daerah maupun setingkat menteri. Kondisi ini berbeda dengan korban bencana alam ataupun perhatian terhadap kemiskinan. Hal ini terungkap dalam seminar dan Focus Group Discussion (FGD) kerja sama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Bali Post, Rabu (16/12) kemarin. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, S.H., L.LM. mengatakan bahwa korban kejahatan belum terakomodir oleh kementerian maupun pemerintah daerah. “Ini sangat berbeda dengan korban bencana alam. Di Indonesia, setiap tahunnya ada 500 ribu kejahatan,” sebutnya. Sedangkan korban bencana jauh di bawah itu. Oleh karenanya, LPSK saat ini akan memperjuangkan hak korban dan saksi, karena mereka juga punya hak. Hak korban yakni rehabilitasi medis dan psikologi. Sedangkan saksi tidak bisa diperiksa kalau tidak sehat jasmani dan rohaninya. Hal. 19 Pola Bantuan
sumber:PusDat BP
grafis:asd/BP
Pandangan itu dilontarkan pengamat ekonomi pembangunan Bali Dr. I Gusti Wayan Murjanayasa dan Ketua Umum Kadin Bali A.A. Wiraputra, Rabu (16/12) kemarin. Birokrat di Bali pun diingatkan agar melakukan pemetaan terhadap beban dan masalah Bali tahun 2016. Hal. 19 Budaya Bali
’’Masalah paling serius yang harus diatasi adalah penyelamatan ruang dan budaya Bali. Dua hal ini mendesak untuk dipikirkan dan didanai mengingat ruang dan budaya Bali menjadi roh pembangunan Bali.’’
IGW Murjanayasa
A.A. Wiraputra
Celengan ANOM Berbuah Bedah Rumah Ada Bantuan Kursi Roda dan Sembako untuk 34 Pra-KS PUNCAK peringatan HUT Kota ke-522 Tabanan sudah berlalu. Namun gemanya masih menggelora. Setidaknya ini terlihat dalam pembagian hasil celengan ANOM (Atas Nama Orang Miskin) yang disisihkan masing-masing SKPD di lingkungan Pemkab Tabanan selama sekitar lima bulan. Selama program yang dicetuskan Penjabat Bupati Tabanan I Wayan Sugiada ini dijalankan sampai dengan dipecah usai apel Peringatan HUT ke-522 Kota Tabanan pada 30 November 2015 lalu, jumlah dana yang terkumpul mencapai Rp 51.895.000. Sesuai rencana awal, dana yang terhimpun dalam celengan ANOM itu akan dipakai untuk kegiatan
sosial. Seperti terungkap pada Selasa (15/12) lalu, dana tersebut akan didistribusikan ke 35 Pra-Keluarga Sejahtera (PraKS) sesuai kajian dan data yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Tabanan. Penyerahan bantuan secara simbolis itu dilakukan Penjabat Bupati Sugiada disaksikan Sekda Nyoman Wirna Ariwangsa, Asisten II yang juga Ketua Panitia Peringatan HUT Kota Tabanan I Wayan Miarsana, Kepala Dinas Sosial Nyoman Gde Gunawan, dan Kabag Humas dan Protokol I Putu Dian Setiawan. Bentuk bantuan yang disebar lewat dana celengan ANOM itu salah satunya berupa bedah rumah sebanyak satu unit yang di-
terima oleh I Wayan Darmawan dari Banjar Petiga Kangin, Desa Petiga, Kecamatan Marga. Kemudian bantuan kursi roda bagi warga yang menderita lumpuh sebanyak lima orang. Adapun penerima bantuan kursi roda itu antara lain I Wayan Kariasa dari Banjar Marga Sari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan; I Made Agung Budiasa Sedana dari Banjar Pondok Kaja, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur; Ni Wayan Suri dari Banjar Poyan, Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, dan Ni Wayan Timbal dari Banjar Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti. Hal. 19 Pemberian Sembako
BEDAH RUMAH - Bantuan bedah rumah yang dananya berasal dari celengan ANOM diserahkan secara simbolis, Rabu (16/12) kemarin.