16 HALAMAN
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 90 TAHUN KE 71
Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Rupiah Menguat Jakarta (Bali Post) – Pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Jumat (16/11) sore, menguat sebesar 128 poin menjadi 14.537 dibandingkan posisi sebelumnya 14.665 per dolar AS. Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikail di Jakarta, Jumat kemarin, mengatakan kebijakan Bank Indonesia (BI) menaikan suku bunga 7 Day Reverse Repo Rate masih menjadi pemicu positif bagi pergerakan kurs rupiah. ‘’Kebijakan Bank Indonesia memberikan efek kejut yang positif bagi aset-aset di dalam negeri seperti pasar saham dan obligasi, sehingga turut berdampak positif bagi rupiah,’’ katanya. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14-15 November 2018 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 6,0 persen. Ia menambahkan, kenaikan tingkat suku bunga itu juga merupakan respons Bank Indonesia setelah data neraca perdagangan mengalami defisit cukup lebar sebesar 1,8 miliar dolar AS pada Oktober dibandingkan September yang surplus. Investment Specialist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia Dimas Ardhinugraha menambahkan, kebijakan pemerintah untuk menahan impor juga turut memberi dampak positif bagi mata uang domestik. ‘’Pemerintah dan Bank Indonesia cukup proaktif menjaga rupiah,’’ katanya. Namun, lanjutnya, pergerakan rupiah dalam jangka pendek masih cenderung bergantung pada perkembangan sentimen pasar global. ‘’Sebagai contoh, baru-baru ini ada kabar bahwa Presiden Trump optimistis bisa mencapai kesepakatan dagang dengan Tiongkok. Kabar ini bisa mengangkat sentimen pasar global dan membuat stabilitas terjaga rupiah,’’ katanya. Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada hari ini (16/11), tercatat mata uang rupiah menguat menjadi 14.594 dibanding sebelumnya (15/10) di posisi 14.764 per dolar AS. (ant)
Paket Kebijakan Ekonomi XVI
Pengurangan Pajak, Dorong Peran UMKM Jakarta (Bali Post) – Pemerintah merilis tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang fokus pada upaya relaksasi kebijakan untuk ketahanan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution didampingi sejumlah menteri merilis tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11) kemarin. ‘’Dalam rangka lebih mendorong peningkatan nilai investasi di Indonesia, pemerintah memandang perlu untuk memperluas cakupan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat diberikan fasilitas tax holiday,’’ ujar Menteri Darmin Nasution. Tiga kebijakan yang dirilis tersebut adalah pertama, pemerintah memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung di industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah menyempurnakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Kedua, pemerintah kembali merelaksasi daftar negatif investasi (DNI) sebagai upaya mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha. Selain itu, pemerintah memperluas kemitraan bagi UMKM dan koperasi untuk bekerja sama agar usahanya dapat naik ke tingkat yang lebih besar. Bidang usaha yang selama ini sudah dibuka bagi penanaman modal asing (PMA) namun masih sepi peminat, pemerintah memberikan kesempatan PMA untuk memiliki porsi saham yang lebih besar. Hal. 15 Kepercayaan Investor
Likuiditas Bank Makin Ketat Jakarta (Bali Post) – Sektor perbankan akan menghadapi tantangan di tahun depan berupa likuiditas yang semakin ketat. ‘’Likuiditas tahun ini tidak seperti tahun 1998 atau 2008. Namun, yang diwaspadai likuiditas dana menyempit. Mau tidak mau suku bunga akan naik. Ditambah pula, faktor global yang belum jelas,’’ kata Direktur BCA Subur Tan di Jakarta, Jumat (16/11) kemarin. Kemarin, katanya, Bank Indonesia menyesuaikan suku bunga acuan untuk berjaga-jaga. ‘’Saya rasa market menyambut sangat positif. Angka-angka di bursa hari ini sangat positif,’’ katanya. Diakui oleh Subur, peningkatan suku bunga itu akan memengaruhi sektor riil. ‘’Segala sesuatu itu akan ada ekuilibrium. Bukan berarti ada ekuilibrium terhadap currency atau apa. Dengan kenaikan suku bunga, industri akan menyesuaikan diri. Dia akan membayar biaya lebih tinggi,’’ ujarnya. Menurut Subur, likuiditas yang ketat berpengaruh pada kenaikan cost of fund atau biaya dana di industri perbankan. Lebih jauh ia mengatakan tingkat kredit macet atau non performing loan (NPL) masih dapat dipertahankan. Sampai hari ini tidak ada potensi kenaikan yang signifikan. (ant)
Satpol PP Segel Bengkel Cat Mobil Satpol PP Denpasar kembali menjatuhkan sanksi bagi pelanggar perda. Sebuah bengkel cat mobil di Jalan Tukad Balian disegel karena tidak memiliki izin. Halaman 2 PKK Badung Raih Rekor MURI PKK Badung mempersembahkan kado istimewa pada puncak HUT ke-9 Mangupura, Kabupaten Badung, Jumat (16/11) kemarin. Pementasan tari yang diikuti 2.621 ibu-ibu PKK seluruh Badung meraih Rekor MURI. Halaman 3
Longsor di Manistutu Rusak Bangunan Warga Sebuah bangunan di Banjar Kemoning, Manistutu, Melaya roboh, Jumat (16/11) kemarin. Bangunan yang difungsikan untuk tempat peristirahatan dan lumbung padi milik I Gede Wintara (47) ini hancur terperosok ke dasar jurang setinggi sekitar 5 meter. Halaman 10 Seorang Caleg Berkelahi hingga Luka Parah Beda pilihan caleg bisa menimbulkan ketersinggungan, hingga berujung perkelahian. Ini terjadi di antara dua warga Banjar Dinas Pundukdawa, Klungkung, Kamis (15/11) malam. Mereka adalah I Made Wibawa, caleg Gerindra Dapil Kecamatan Dawan, dengan Candra Heru Juli Kartika. Halaman 12
Merauke (Bali Post) – Presiden Joko Widodo menyebut Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Provinsi Papua, sangat futuristik seperti markas Avengers, sehingga diharapkan mampu mendorong anak bangsa memiliki jiwa dan semangat yang sama dengan para Avengers. ‘’Saya juga mengikuti di media sosial yang ramai membicarakan Monumen Kapsul Waktu ini. Katanya bentuknya seperti markas Avengers yang juga sangat futuristik,’’ ucap Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meresmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Provinsi Papua, Jumat (16/11) kemarin. Tujuh mimpi anak-anak bangsa diletakkan secara permanen di Monumen Kapsul Waktu Impian Indonesia di Merauke, di ujung timur Indonesia. Presiden menjelaskan bahwa untuk bisa dibaca, bertahan puluhan tahun, maka tujuh impian anak-anak bangsa dimasukkan dalam kapsul yang bentuknya sangat futuristik. ‘’Sehingga
kelak di tahun 2085 dibuka oleh penerus kita. Apakah tujuh mimpi besar itu telah bisa kita wujudkan? Jadi, ini bukan semata-mata monumen biasa. Ini adalah monumen impian kita bersama,’’ kata Presiden ketika memberi sambutan. Sebanyak tujuh mimpi anakanak bangsa dari 34 provinsi yang ditulis dan disimpan dalam kapsul waktu itu yakni satu, SDM Indonesia kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Dua, masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Tiga, Indonesia sebagai pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Empat, masyarakat dan aparatur pemerintah kita bebas dari perilaku korupsi. Lima, membangun infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Enam, Indonesia sebagai negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik. Tujuh, Indonesia sebagai barometer pertumbuhan ekonomi dunia.(ant)
Jakarta (Bali Post) – Kementerian Keuangan segera melaksanakan Paket Kebijakan Ekonomi XVI terutama yang terkait dengan perluasan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (tax holiday) dan pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. ‘’Kami siap melakukan peraturan perundang-undangan termasuk beberapa policy yang akan kami bicarakan dengan Kemenperin terkait tax deduction untuk vokasi, research, dan hal lain yang masih kami godok yaitu kendaraan listrik,’’ kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Jumat (16/11) kemarin. Menkeu menyebutkan, instrumen fiskal yang sekarang ini digunakan ditujukan un-
tuk mendorong industrialisasi dalam rangka membangun sektor industri di Indonesia yang lebih komplit dari hulu hingga hilir. ‘’Instrumen fiskal dalam bentuk tax holiday yang sudah diperluas, kami segera laksanakan dalam bentuk jumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI yang meningkat, kami segera keluarkan revisi PMK-nya,’’ katanya. Mengenai pemberian tax holiday melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), Menkeu mengatakan, melalui penyederhanaan itu, investasi baru mulai meningkat. Hal. 15 Naik Lagi
banegara, perlu diperjuangkan mengenai revisi Undangundang tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT menjadi Undang-undang tentang Provinsi Bali. Inilah yang menjadi landasan hukum berpikir dalam membuat pranata hukum untuk Bali. ‘’Kalau itu tidak terjadi, tidak ada,’’ imbuhnya. Alit Suardana dari MMDP Karangasem berharap Gubernur Bali Wayan Koster segera merealisasikan salah satu program prioritasnya sesuai janji saat kampanye. Yakni merevisi Perda No.3 Tahun 2003 tentang Desa Adat. ‘’Mudah-mudahan nomenklaturnya sesuai dengan harapan kita, penguatan dan pemberdayaan desa adat,’’ ujarnya. Hal. 15 Perlu Diperjelas
Bali Post/Biro Pers Istana
MONUMEN - Presiden Joko Widodo setelah meresmikan Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Provinsi Papua, Jumat (16/11) kemarin.
Desa Adat Butuh Keadilan
Bali Perlu Produk Hukum Lindungi Desa Adat
BALI membutuhkan sebuah produk hukum yang jelas dan memiliki kekuatan agar desa adat tidak lagi diutakatik oleh siapa pun. Namun, bukan berarti desa adat lantas menjadi sebuah lembaga yang sangat super power dan boleh melakukan apa saja. Tidak seperti itu. ‘’Janganlah terlalu didramatisir seperti itu. Di awig-awig desa adat, NKRI
Potensi Kehilangan Pajak
Tujuh Mimpi Anak Bangsa di Monumen Kapsul Waktu
Diskusi Merah Putih (2-Habis)
itu muncul. Jadi kan artinya desa adat mengakui NKRI,’’ ujar Bendesa Adat Buduk Ida Bagus Ketut Purbanegara dalam Diskusi Merah Putih, baru-baru ini. Purbanegara menambahkan, justru desa adat-lah yang selama ini menjalankan program atau kegiatan pemerintah. Dalam konteks ini, pengakuan dan penghormatan kepada adat jangan hanya dalam bentuk diskusi atau lip service saja. Sementara hukum adat telah disadari berada dalam posisi subordinat. ‘’Kalau sudah ada kesepakatan antara MUDP dengan kepolisian, saya sangat apresiasi dan junjung tinggi. Tetapi jangan hanya seperti membuat kesepakatan, kok kesannya mengemis desa adat itu,’’ jelasnya. Bicara Bali, lanjut Pur-
Bali Post/ant
PAKET KEBIJAKAN - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Jumat (16/11) kemarin.
Pariwisata Bali dilandasi budaya. Banyaknya turis yang datang ke Bali juga karena budaya yang dikawal desa adat. Bahkan, mereka selalu disanjung akan kesetiaannya menjaga keamanan Bali. Namun pewaris, pelaku, dan pelestari budaya yakni desa adat kini diobok-obok. Adilkah perlakuan seperti itu?
Purbanegara
Alit Suardana
BENDESA Pakraman Sanur Ida Bagus Paramartha mengatakan, pada 1997 Sanur merupakan pilot project Fakultas Ekonomi Unud untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya kawasan wisata Matahari Terbit. Pungutan masuk kawasan wisata tersebut lantas dipakai untuk membangun desa. ‘’Kemarin yang disebut OTT, perlu kami klarifikasi bukan pecalang, itu adalah petugas pungut dari BUMDas (Badan Usaha Milik Desa Adat pilot project dari FE Unud - red). Jadi, pemasukan dana tersebut jelas ada laporan transparan. Kalau misalnya di pemerintahan ada BPK, kami punya pengawas sesuai dengan bidangnya sam-
pai perencanaan,’’ ujarnya. Paramartha menyayangkan adanya OTT tersebut. Apalagi, tarif yang diberlakukan telah didasari dengan pararem. Bendesa Canggu I Nyoman Sujapa mengatakan desa adat sebetulnya memiliki peradilannya sendiri. Oleh karena itu, saat ada kasus seperti pungli melibatkan masyarakat adat mestinya tidak serta merta diringkus atau dibawa ke ranah hukum positif. ‘’Kalau (aparat terkait) menerima laporan, seyogianya mohon datangilah kami, terutama bendesa, laporannya benar atau tidak. Sehingga awal kami sudah akan dapat memberikan dasar hukum seperti apa,’’ ujarnya. Hal. 15 Saber Pungli
Ida Bagus Paramartha
I Nyoman Sujapa