terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
16 HALAMAN
NOMOR 62 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila ”Ngaben Ngelanus” Mantan Bupati Wirata Sindhu Puncak upacara Ngaben Ngelanus mantan Bupati Buleleng Drs. Ketut Wirata Sindhu, Rabu (16/10) kemarin, berlangsung khusyuk.
balipost http://facebook.com/balipost
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Puluhan Suporter Bola Dipulangkan
Polisi Patroli di Devil's Tear
Sedikitnya 29 orang suporter bola yang masuk ke Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk, Rabu (16/10) kemarin dipulangkan. Selain tak ber-KTP mereka juga tak membawa bekal.
Objek wisata Devil’s Tear sudah dipasangi pagar pembatas. Tujuannya agar tak ada lagi wisman yang jatuh ke laut gara-gara selfie. Walaupun demikian, polisi tetap melakukan patroli. Tujuannya untuk memastikan bahwa rambu-rambu yang ada ditaati oleh wisatawan untuk mencegah korban jiwa lagi.
JEMBRANA | HAL. 10
BULELENG | HAL. 8
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
KLUNGKUNG | HAL. 12
Dongkrak PAD
Pemkab Tabanan Resmikan Penerapan Tiket Elektronik di DTW Tanah Lot Tabanan (Bali Post) – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membangun daerah berbasis digital belakangan ini terus digalakkan. Jika sebelumnya telah meluncurkan beberapa terobosan seperti, EParkir, Tabanan dalam Genggaman dan Desa Digital Iluh Mantul, kini muncul terobosan baru, yakni penerapan tiket elektronik (e-ticketing) di salah satu destinasi wisata yang pal-
ing populer di Tabanan, yaitu di DTW Tanah Lot. Peresmian penerapan tiket elektronik di DTW Tanah Lot tersebut dilakukan secara langsung oleh Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, yang ditandai dengan pemukulan Gong sekaligus memantau penerapan tiket elektronik tersebut, Rabu (16/10) kemarin, di depan pintu masuk DTW Tanah Lot, Beraban, Kediri. Turut hadir pada kesempatan tersebut Forkompinda
Tabanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Direktur Operasional BPD Bali, Deputi Direktur Perwakilan BI Provinsi Bali, asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabanan, Manajer Operasional DTW Tanah Lot, serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Tabanan. Hal. 15 Benar-benar Matang
TIKET ELEKTRONIK Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, melakukan peresmian penerapan tiket elektronik di DTW Tanah Lot, ditandai dengan pemukulan Gong sekaligus memantau penerapan tiket elektronik tersebut, Rabu (16/10) kemarin, di depan pintu masuk DTW Tanah Lot, Beraban, Kediri.
Masuk Koalisi
Prabowo Sodorkan Konsep ”Dorongan Besar”
Bogor (Bali Post) – Pertanyaan soal apakah Gerindra akan masuk koalisi pemerintahan masih dijawab dengan pernyataan tersamar. Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa masuknya Gerindra ke koalisi tergantung apakah konsep yang disodorkan Prabowo diterima atau tidak oleh Jokowi. Konsep tersebut diberi nama ”Dorongan Besar”. Dahnil mengatakan, dorongan besar untuk Jokowi dan pemerintahannya ini meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, pertahanan dan keamanan. Menurutnya, Partai Gerindra tidak menutup diri jika konsepsi yang disodorkan itu berujung masuknya Partai Gerindra ke koalisi partai pemerintahan. Hal. 15 Negara Memanggil
Pelantikan Presiden Sederhana Tanpa Karnaval Budaya
Bali Post/ant
Bali Post/
RAPIMNAS - Ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan pidato politik pada Rapimnas dan Apel Kader Partai Gerindra di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10) kemarin.
Investasi Makin Dipermudah Denpasar (Bali Post) Investasi 2019 mengalami tekanan dari berbagai hal. Gejolak capital outflow 2018 menyebabkan Penanaman Modal Asing (PMA) sempat mengalami tekanan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mempermudah investasi. Hal ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan global. Hal. 15 Pertumbuhan Kredit
Jakarta (Bali Post) – Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober nanti akan dilakukan dalam suasana sederhana. Karnaval budaya seperti pelantikan 2014 lalu yang telah direncanakan para pendukung Jokowi dibatalkan. Kesederhanaan pelantikan merupakan arahan Jokowi yang ingin segera bekerja bukan berpesta. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam jumpa pers di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Rabu (16/10) kemarin. “Pesan yang disampaikan oleh Presiden, menginginkan acara nanti untuk yang akan diselenggarakan oleh temanteman itu untuk tidak dilak-
sanakan secara berlebihan. Jadi, untuk itulah tidak perlu dilakukan secara seperti yang saya sebutkan tadi, ada karnaval dan seterusnya,” kata Moeldoko dalam jumpa pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu kemarin. Menurut dia, Presiden mengapresiasi keinginan dari relawan dan tokoh masyarakat
yang hendak menggelar karnaval budaya. Namun Presiden, jelas Moeldoko, menginginkan tidak perlu adanya euforia yang besar. “Ini perlu kita sampaikan agar teman-teman semua yang menyiapkan tidak kecewa karena Presiden ingin segera bekerja. Itu sesuatu yang ditunggu oleh masyarakat,”
kata mantan Panglima TNI itu. Moeldoko berharap para relawan pendukung dapat memahami arahan Presiden tersebut. Sebelumnya direncanakan karnaval budaya akan diselenggarakan di Jalan M.H. Thamrin hingga Jalan Merdeka Barat. Sejumlah komponen masyarakat hendak menyelenggarakan parade dan atraksi budaya yang ditampilkan oleh beberapa seniman dari sanggar-sanggar seni. Sementara itu, Ketua Umum DPP Projo, Budi Ari Setiadi, mengatakan, pihaknya
memahami keinginan Presiden Jokowi. “Dengan berat hati kami tiadakan, karena kami pertimbangkan semangat dari Pak Presiden yang ingin perayaan ini berlangsung sederhana dan penuh khidmat dan spirit Presiden untuk pemerintahan ini langsung bekerja,” demikian Budi. Sementara Ketua Panitia Syukuran Pelantikan JokowiMa’ruf, Andi Gani Nena Wea, mengatakan, parade budaya di Jakarta dibatalkan. Andi menambahkan, relawan tetap akan berencana hadir di istana untuk memberi selamat kepada Jokowi. (ant)
Perberat Hukuman Pelaku Pelecehan Tempat Suci
Harian Bisnis Bali Kelapa Sejahterakan Masyarakat Karangasem perlu membuat taman kelapa atau taman mini kelapa. Pohon ini dinilai berpotensi menyejahterakan masyarakat. Apa yang harus dilakukan? www.bisnisbali.com
Harian DENPOST Yankestrad di RSUD Bangli Unit Layanan Unggulan Kesehatan Tradisional Integritas (Yankestrad) RSUD Bangli mulai layani pasien. www.denpostnews.com
TERIMA UNDANGAN - Presiden Joko Widodo menerima undangan pelantikan dari Ketua MPR Bambang Soesatyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10) kemarin. Melalui Kepala Staf Kepresidenan, Jokowi meminta pelantikan dilakukan secara sederhana. Tanpa ada karnaval dan kirab budaya.
Foto wisatawan asing melecehkan pura kembali beredar di media sosial. Kendati setelah ditelusuri peristiwa tersebut diduga terjadi beberapa tahun lalu, namun publik telanjur marah sehingga mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk membuat jera pelaku pelecehan tempat suci Hindu. Muncul desakan agar wisman yang melakukan pelecehan sebaiknya dihukum berat. Apa tanggapan pemerintah Provinsi Bali atas desakan tersebut?
SELAMA ini, wisman yang mengusik rasa kesucian umat Hindu Bali hanya dikenakan sanksi sosial berupa permohonan maaf baik sekala maupun niskala. Secara niskala, permohonan maaf dilakukan melalui upacara Guru Piduka. Paling berat, wisman akan dideportasi ke negara asal. Sanksi jenis tersebut dinilai terlalu ringan. Ketua PHDI Kabupaten Gianyar, I Nyoman Patra, mendorong pengenaan sanksi tambahan bagi pelaku pelecehan tempat suci di Bali. Selain sanksi yang diberikan oleh masyarakat untuk mengembalikan kesucian dan deportasi, dari sisi normatif,
sanksi terhadap pelecehan simbol-simbol agama juga perlu diperberat. “Kami mendorong pelaku agar diberikan sanksi berat bukan hanya deportasi saja,” katanya. Mengenai sanksi hukum bagi para pelaku pelecehan tempat suci, ditanggapi harihati oleh Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Dikatakannya, sanksi hukum bergantung dari tingkat kesalahannya. Apakah ada unsur kesengajaan dan sebagainya. Kemudian melihat pula tempat suci yang menjadi objek pelecehan. Hal. 15 Harus Jelas
Cok Ace
I Nyoman Patra