Edisi 17 September 2011 | Balipost.com

Page 1

TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp 60.000 ECERAN Rp 3.000

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU PON, 17 SEPTEMBER 2011

24 HALAMAN NOMOR 31 TAHUN KE 64 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Bedah Rumah

Kontraktor Diancam Dipolisikan Ketua DPRD Salahkan Pemprov PERSOALAN bedah rumah rupanya makin mengemuka. Bahkan, aparat desa mulai bereaksi karena menganggap kualitas rumah sangat buruk. Selain itu sejumlah pejabat Dinas Sosial Provinsi Bali langsung turun ke Pengotan, Bangli, Jumat (16/9) kemarin. Dari tujuh KK yang sebelumnya mengeluhkan masalah pembangunan WC, ternyata tiga buah WC belum digarap sama sekali. Baik lubang toilet maupun septicktank tidak disediakan. Akibatnya, Perbekel Pengotan Wayan Arsana langsung menyodorkan surat perjanjian kepada Wayan Madia, kontraktor bedah rumah yang

21 Transaksi Mencurigakan di Banggar

menangani proyek Provinsi Bali tahun 2010. Isinya pembangunan WC di-deadline dua minggu. Jika dalam dua minggu tidak tuntas maka aparat desa akan mengambil langkah hukum. Arsana mengatakan, terkait adanya swadaya KK miskin memperbaiki bedah rumah, itu merupakan keinginan penerima bantuan. ‘’Rumah itu telah diserahkan oleh pemborong sesuai kontrak. Keluarga penerima ada keinginan melanjutkan. Sehingga hal itu bukan tanggung jawab pemborong melainkan atas keinginan penerima bantuan,’’ jelasnya. Selain reaksi aparat desa, kalangan DPRD Bangli juga

bersuara tentang program bedah rumah. Ketua DPRD Bangli I.B. Raka Mudarma mengatakan tidak tahu-menahu soal di mana saja bantuan bedah rumah itu disalurkan. Sehingga terkesan bantuan bedah rumah datangnya nyelonong, DPRD hanya bisa duduk manis menunggu laporan masyarakat. ‘’Di mana saja bantuan itu disalurkan, kami tidak mengetahui. Apa saja spesifikasi dan bagaimana bentuk RAB-nya tidak jelas,’’ sesalnya. Semestinya, ada koordinasi sehingga bisa dilakukan pengawasan. Hal. 23 Bahan Ngadat

Bali Post/udi

NGADAT - Penerima proyek bedah rumah di Banjar Penarukan Kaja, Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan menunjukkan pembangunan toiletnya yang ngadat, Jumat (16/9) kemarin.

JANTUNG DI LUAR

Jakarta (Bali Post) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 21 transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI. ‘’Terus terang saya kaget atas temuan PPATK tersebut,’’ kata Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso, Jumat (16/9) kemarin. Menurutnya, pada rapat pimpinan DPR, Kamis (15/9) sore, membahas sejumlah surat yang diterima pimpinan DPR. Salah satu di antaranya adalah surat dari PPATK. Surat dari PPATK tersebut isinya melaporkan adanya temuan 21 transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota Badan Anggaran DPR-RI. ‘’Pimpinan DPR belum memutuskan, apakah surat dari PPATK ini

akan ditindaklanjuti kepada Badan Kehormatan DPR atau tidak,’’ katanya. Ditanya siapa anggota Badan Anggaran DPR-RI pemilik rekening yang mencurigakan dan berapa jumlahnya, menurut Priyo, belum bisa disebut karena surat dari PPATK tersebut bersifat rahasia. Hal. 23 Kepada Publik

KETUA DPR

Dorong KPK Usut Badan Anggaran

Bali Post/ant

SITI RAHMAH - Siti Rahmah, bayi dengan organ jantung di luar tubuh, saat di dalam kotak inkubator di RS Ibnu Sina, Pekanbaru, Riau, Kamis (15/9) lalu. Menteri Kesehatan mengirimkan tiga dokter ahli dari Jakarta untuk mencoba menyelamatkan bayi Siti Rahmah, dan merujuknya ke Jakarta untuk penanganan medis yang lebih baik.

Kasus Nazaruddin

Manufandu Bantah Ada ’’Deal’’ Kiemas Pesimis Jakarta (Bali Post) Mantan Dubes RI untuk Kolombia Michael Manufandu membantah mengenai adanya barang-barang yang diklaim kubu Muhammad Nazaruddin seperti CD dan flash disk. Manufandu pun membantah mengenal bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu. ‘’CD itu tidak ada, flash disk juga tidak ada,’’ katanya usai diperiksa di gedung KPK Jakarta, Jumat (16/9) kemarin. Menufandu diperiksa sekitar delapan jam oleh tim penyidik KPK. Menurut Menufandu, dirinya dicecar 11 pertanyaan. Ditanya soal riwayat hidup dan tugas sebagai dubes. ‘’Tidak ada hubungannya dengan Nazar. Itu saja,’’ lanjut Menufandu. Ia juga menyebutkan saat dirinya mendampingi Nazaruddin di Kolombia, istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, tidak bersama dengan tersangka. ‘’Saya tak pernah membuat deal-deal. Tidak ada perjanjian dengan Nazaruddin. Saya hanya melakukan tugas sebagai duta besar,’’ katanya. Hal. 23 Jalur Internet

Jakarta (Bali Post) Ketua DPR-RI Marzuki Alie mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut adanya aliran dana dari perusahaan Muhammad Nazaruddin, Permai Group, ke anggota Badan Anggaran. ‘’Silakan saja dibuktikan. Yang penting fakta. Bicara hukum itu fakta,’’ kata Marzuki, Jumat (16/ 9) kemarin. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memberikan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang telah memberikan laporan 21 transaksi mencurigakan, yang ternyata menyangkut nama anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRRI. ‘’Pokoknya ada anggota Banggar, tetapi namanya tidak untuk dipublis ke masyarakat. Biar PPATK dan KPK yang menelusuri lebih lanjut,’’ kata Priyo. Hal. 23 Perbaikan Internal

SASARAN Kemelut ’’Sound System’’

Kadisbud Bantah Bendahara Mundur Denpasar (Bali Post) Kadisbud Bali Ketut Suastika membantah ada bendahara di instansinya mundur gara-gara tidak berani mengambil risiko mempertanggungjawabkan besarnya potongan pada proyek sound system, lighting dan CCTV untuk di Taman Budaya. Ia juga membantah harga proyek senilai Rp 21,5 miliar tersebut telah di-mark-up. Pernyataan Suastika itu menanggapi adanya informasi bahwa Bendahara Disbud Bali mundur gara-gara tidak berani mengambil risiko mempertanggungjawabkan proyek tersebut. Ia juga menanggapi pernyataan IGN Dwi Putra Prihartana, S.E. Dwi Putra yang bergelut di bidang audio system dan lighting menegaskan bahwa pengadaan sound system, lighting, genset, CCTV beserta kelengkapannya di Taman Budaya Bali (Art Center) yang dianggarkan Rp 21,1 miliar dianggap sarat mark-up. Karena dari hitung-hitungan harga dengan spesifikasi yang ada seharusnya anggaran tidak mencapai Rp 10 miliar. Hal. 23 Survei Harga

Bali Post/ade

‘’Saya tak pernah membuat dealdeal. Tidak ada perjanjian dengan Nazaruddin. Saya hanya melakukan tugas sebagai duta besar.’’

Ada ’’Reshuffle’’ Jakarta (Bali Post) Ketua MPR-RI Taufiq Kiemas pesimistis ada reshuffle kabinet. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini, sinyal reshuffle baru jelas jika yang bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. ‘’Saya rasa tak bakal terjadi, kecuali (menteri) sakit atau meninggal,’’ kata Taufiq Kiemas, Jumat (16/9) kemarin. Sejauh ini, kata Taufiq, yang bicara reshuffle juga baru pembantu Presiden. Partai politik saja belum ada yang ngomong. ‘’Partai politik ngomong sekarang ini, misalnya si A jelek, baru reshuffle. Artinya itu wacana kosong,’’ katanya. Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus lebih berani mengambil keputusan perombakan kabinet. Sekalipun menteri itu tersandung masalah pribadi, bila tidak sejalan, perombakan bisa dilakukan. ‘’Saya kira itu hak beliau dan beliau jangan merasa tersandera oleh partai-partai politik yang ada. Seharusnya Presiden berani,’’ tegas Tjahjo. Meskipun demikian, anggota Komisi I DPR ini menyatakan perombakan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogratif presiden. PDI-P dalam hal ini tidak memiliki kepentingan apa pun. ‘’Saya tidak punya kepentingan. Saya kira Presiden punya hak dan harus lebih berani,’’ kata Ketua Fraski PDI-P DPR ini. Terkait dengan sejumlah menteri yang ditengarai terlibat persoalan korupsi dan hukum, Tjahjo menuturkan, reshuffle tidak berhubungan dengan hal itu. Ia melihat perombakan kabinet lebih kepada kebutuhan seorang presiden.(010)

Michael Manufandu

Tangkis Serangan

KPK Bentuk Tim Advokasi Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Tim Analisis dan Advokasi yang bertugas ‘’menangkis serangan’’ ke lembaga antikorupsi tersebut. Hal itu seiring staf pimpinan hingga staf di KPK merasa terus ‘’diganggu’’, sehingga memengaruhi kinerja. ‘’Ini keputusan pimpinan KPK untuk membentuk Tim Analisis dan Advokasi KPK yang awalnya memang merupakan dukungan dan kepedulian dari rekan-rekan agar dapat fokus pada pemberantasan korupsi,’’ kata Ketua KPK Busyro Muqoddas, Jumat (16/9) kemarin. Busyro mengatakan, opini

yang berkembang dan yang terlontar kepada staf hingga pimpinan KPK setelah dianalisis sudah ada yang berkembang untuk melemahkan KPK, dan bahkan berkembang menyerang pribadi-pribadi pegawai KPK. Karena itu, ia mengatakan kedatangan teman-teman yang mayoritas merupakan advokat dan memberi dukungan kepada KPK ini diterima sebagai unsur dari civil society. Pimpinan KPK sudah memutuskan bahwa Tim Advokasi ini melakukan analisis terhadap informasi, berita, dan upaya dari pihak tertentu yang merugikan nama baik KPK.

‘’Dengan dibentuknya tim ini kami sebagai inti KPK akan fokus pada peran kami dan tidak terkecoh atas opini-opini yang berembang,’’ tegas mantan Ketua Komisi Yudisial ini. Koordinator dari Tim Analisis dan Advokasi KPK, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endrianto Sutarto, mengatakan bahwa 10 anggota yang berada dalam koordinasinya tersebut datang atas keprihatinan bersama atas berbagai ‘’serangan’’ yang ditujukan kepada KPK, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya terganggu. Hal. 23 Tangkap Koruptor

Bali Post/dok

Busyro Muqoddas


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.