Edisi Jumat 17 Mei 2019 | balipost.com by e-Paper KMB

Bali Post

balipost http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

Lima Kali Raih WTP, Buleleng Optimis ’’Rebut’’ Lebih Besar Dana Insentif Daerah

WTP – Bupati Putu Agus Sradnyana dan Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna foto bersama dengan Kepala BPK-RI Perwakilan Bali usai penyerahan hasil audit dengan opini WTP.

PEMERINTAH Kabupaten Buleleng menunjukkan kelasnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Duet Bupati Putu Agus Sradnyana dan Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. (PASSutjidra) tahun ini sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Bali. Raihan WTP kelima kalinya ini diraih dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018. Tidak saja menjadi

kebanggaan, namun kerja keras ini dipastikan akan memberikan dampak positif. Salah satunya, Buleleng optimis akan menerima kucuran Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat yang lebih besar. Tentu saja, tambahan kucuran jatah DID dimanfaatkan untuk membiayai program kebijakan pembangunan di daerah. Penghargaan bergengsi ini diserahkan Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si. kepada Bupati Putu Agus Suradnyana (PAS) di kantor BPK-RI Perwakilan

Bali, Kamis (16/5) kemarin. Hadir menyaksikan penyerahan penghargaan itu Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna dan Kepala Inspektorat Daerah Putu Yasa. Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah telah melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan LKPD tahun anggaran 2018 kepada BPK-RI. LKPD tersebut diterima setelah sebelumnya

mengikuti proses audit. BPKRI Perwakilan Bali melakukan audit internal pada tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 15 Maret 2019. Kemudian dilanjutkan dengan audit terperinci pada tanggal 25 Maret 2019 dan berakhir 23 April 2019. Menurut mantan anggota DPRD Bali Fraksi PDI Perjuangan ini, pemerintah daerah berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan daerah akuntabel, transparan sesuai peraturan perundang-undangan. Hal. 15 Tingkatkan Kinerja

Anggaran Pemilu di Bali Rp 205,768 M

KPU Karangasem Terbesar Klungkung Paling Kecil Denpasar (Bali Post) Pemilu 2019 di Bali mendapatkan suntikan dana dari APBN. Masing-masing KPU kabupaten/kota mengelola dana secara sendiri. Termasuk KPU Bali yang juga mendapatkan pagu anggaran yang ditransfer langsung dari APBN. Pagu dana yang disalurkan melalui daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2019 digunakan untuk semua tahapan pemilu, baik pileg maupun pilpres. Adapun dana pemilu untuk seluruh Bali baik pileg maupun pilpres mencapai Rp 205,768 miliar. Berdasarkan data yang dihimpun dari KPU kabupaten/ kota, Kamis (16/5) kemarin, KPU Karangasem memperoleh Rp 31.050.675.000, KPU Klungkung Rp 14 miliar, KPU Bangli 15 miliar dan KPU Gianyar Rp 21.839.497.000. Sementara KPU Badung Rp 21,7 miliar, KPU Denpasar Rp 25 miliar dan KPU Buleleng Rp 21 miliar. Sedangkan KPU Tabanan Rp 25.528.637.000, KPU Jembrana Rp 15.923.518.000 dan KPU Bali Rp 14 miliar.

Menurut Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, dana pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan tahapan-tehapan pemilu yang menjadi kewenangan dari KPU Provinsi Bali. Pagu anggaran tahapan pemilu yang dikelola dalam bentuk kegiatan KPU Bali tersebut di luar gaji dan operasional. Sedangkan jumlah dana yang cukup besar tersebut tidak sepenuhnya habis. Sisanya nantinya akan dikembalikan ke kas negara. ‘’Kita masih ada

efisiensi dari pengadaan. Tapi riilnya masih menunggu audit BPK,’’ katanya didampingi Sekretaris KPU Provinsi Bali Made Oka. Sementara itu, pagu anggaran pemilu Rp 14 miliar yang dikelola oleh Sekretariat KPU Provinsi Bali meliputi program sarana dan prasarana keperluan pemilu Rp 1.833.918.000. Ketersediaan logistik pemilu Rp 324.194.000. Hal. 15 Kasus Hukum

Anggaran Pemilu 2019 KPU Karangasem KPU Tabanan KPU Denpasar KPU Gianyar KPU Badung KPU Buleleng KPU Jembrana KPU Bangli KPU Klungkung KPU Bali

KPU BALI

Rp 31,050 miliar Rp 25,5 miliar Rp 25 miliar Rp 21,83 miliar Rp 21,768 miliar Rp 21 miliar Rp 15,92 miliar Rp 15 miliar Rp 14 miliar Rp 14,47 miliar

TOTAL ANGGARAN

Rp 205,538 miliar

Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu Ketersediaan Logistik Pemilu Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Dana Kampanye Pemilu Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat) Publikasi Informasi Pemilu Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan DaerahRawan Konik/Bencana Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum JUMLAH

Pariwisata Bali Harus Berbenah

Denpasar (Bali Post) Industri pariwisata sangat rentan terhadap isu keamanan dan kenyamanan, sehingga Bali dengan tulang punggung industri pariwisata harus menjaga hal itu. Karena turis atau wisatawan yang datang ingin tenang, nyaman, santai. Pariwisata Bali harus berbenah, agar masa depan pariwisata Bali menjadi lebih baik.

Ketua PHRI Denpasar I.B. Sidharta mengatakan, ancaman industri pariwisata di Bali yaitu kemacetan, antrean airport yang berkepanjangan, sampah, pembohongan dan pelecehan terhadap wisatawan telah menurunkan posisi Bali dari nomor 1 ke nomor 4 sekarang. ‘’Hal itu harus dikurangi sehingga Bali yang sudah punya branding ba-

gus dan punya persaingan dengan destinasi dunia lain, harus tetap dipertahankan,’’ ujarnya. Ia menyambut baik rencana Gubernur Bali membuat jalan lingkar dan kereta api dalam rangka mengatasi kemacetan, karena wisatawan yang ke Bali ingin kenyamanan dan ketenangan tanpa ada hambatan kemacetan. Kesiapan di tempat objek

Mangupura (Bali Post) – Tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kabupaten Badung pada triwulan pertama 2019 mengalami penurunan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata (Dispar) setempat, kedatangan wisman hingga Maret 2019 mencapai 1.828.935 orang atau mengalami penurunan 5,46 persen atau 105.554 orang, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 1.934.489 orang. Kepala Dispar Badung I

Made Badra tak menampik penurunan tersebut. Kondisi ini lazim terjadi setiap awal tahun, namun kadatangan wisatawan akan mengalami peningkatan mulai pertengahan tahun. ‘’Ya... berdasarkan data mengalami penurunan. Ini karena beberapa factor, salah satunya awal tahun yang merupakan low season. Kami berharap mulai Juli kunjungan meningkat,’’ ujar Badra, Kamis (16/5) kemarin. Hal. 15 Lima Besar

DOMESTIK - Wisatawan di terminal domestik Bandara Ngurah Rai.

Wisman ke Badung Turun 5,46 Persen

wisata juga harus dilakukan. Objek wisata harus kreatif dan tidak membohongi wisatawan. Kebersihan dan sampah juga harus dijaga. Kondisi politik yang memanas saat ini juga dapat memengaruhi kondisi pariwisata Bali. Kondisi kedatangan wisatawan mancanegara itu juga dapat diperparah dengan kenaikan harga tiket pesawat. Karena selama ini wisatawan

Kadek Diana Cabut Laporan

Denpasar (Bali Post) – Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bali I Kadek Diana, Kamis (16/5) kemarin resmi mencabut laporannya di Polda Bali. Didampingi pengacaranya, anggota Komisi III DPRD Bali ini sore kemarin keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Bali sambil membawa bukti pencabutan laporan. ‘’Hari ini resmi saya cabut laporan dan tidak ada lagi penuntutan. Kita satu keluarga dan satu partai,’’ ujarnya. Menurut Diana, selaku kader PDI Perjuangan, dia selalu taat dan tunduk terhadap perintah serta instruksi partai. ‘’Instruksi tertulis ada lisan juga sudah, WA (WhatsApp) pribadi juga sudah. Instruksi yang tertulis sudah jelas dari DPP diteruskan ke DPD. Sudah jelas sekali,’’ ungkapnya. Apakah ada mediasi dengan Dewa Rai? ‘’Besok (hari ini) rencananya di kantor DPD. Hari ini saya cabut laporan,’’ kata Diana. Politisi asal Gianyar ini menegaskan, selaku ketua fraksi dia menjalankan fungsi pembinaan, sehingga siapa yang rajin dan malas sudah dilaporkan. Seperti diberitakan, anggota Komisi III DPRD Bali I Kadek Diana melaporkan Dewa Nyoman Rai ke ke Polda Bali. Ia melaporkan Dewa Rai karena memukul keningnya sampai robek. Hal sama juga dilakukan Dewa Nyoman Rai, Selasa (14/5) lalu. Dia melapor sempat dipukul oleh Kadek Diana. Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja, Rabu (15/5), membenarkan kedua anggota DPRD Bali tersebut saling lapor. ‘’Sama-sama melapor, ya… sama-sama diperiksa nanti. Masih dimintai keterangan, termasuk saksi-saksinya,’’ ujarnya. (kmb36)

domestik (nusantara) cukup mendongkrak tingkat hunian kamar di Bali. ‘’Weekend di Bali sekarang sudah agak slow. Sekarang orang dari Jakarta yang biasa berlibur 3-4 hari ke Bali, sekarang mereka mikir karena mahalnya harga tiket pesawat, apalagi mereka tidak sendiri tapi bersama keluarga,’’ ungkapnya. Hal. 15 Tiket Pesawat

Bali Post/edi

Rp 1.833.918.000 Rp 324.194.000 Rp 880.940.000 Rp 4.770.735.000 Rp 424.225.000 Rp Rp

355.850.000 148.500.000

300.000.000

Rp 3.876.814.000 Rp 721.271.000 Rp 841.450.000 Rp 14.477.897.000

Wisman Naik Domestik Turun JUMLAH penumpang yang melalui Bandara Ngurah Rai dari rute domestik mengalami penurunan pada periode empat bulan pertama tahun 2019 ini. Kondisi ini berbanding terbalik dengan penumpang rute internasional. Menurut General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Ngurah Rai, Haruman Sulaksono, dari total jumlah penumpang selama empat bulan pertama tahun 2019 yaitu sebanyak 7.282.145 orang, rute internasional menyumbang sebanyak 4.190.987 penumpang. Sementara penumpang rute domestik sebanyak 3.091.158 orang. Untuk penumpang rute domestik memang terjadi penurunan jumlah dibanding dengan periode Januari-April 2018. Adapun penurunannnya sebanyak 363.161 jiwa, atau turun 11%. Sementara pergerakan pesawat di rute domestik juga mengalami penurunan sebanyak 2.662 pergerakan, atau turun sebesar 9%. Sementara pergerakan pesawat rute internasional justru mengalami kenaikan sebanyak 714 pergerakan, atau tumbuh 3% dibanding dengan periode pencatatan Januari-April 2018 lalu. Meski demikian, dalam catatan statistik penumpang, tercatat selama empat bulan pertama tahun 2019, sebanyak 7.282.145 penumpang keluar-masuk Bali melalui Bandara Ngurah Rai. Sementara dalam pencatatan pada periode yang sama di tahun 2018 lalu, jumlah penumpang yang terlayani sebanyak 7.141.604 penumpang. Dengan komparasi pada kedua pencatatan penumpang ini, pada periode Januari-April 2019 ini terdapat kenaikan jumlah penumpang jalur internsional sebanyak 140.541 penumpang, atau naik sebesar 2% jika dibandingkan dengan periode pencatatan Januari-April 2018. ‘’Untuk periode Januari-April 2019 ini, kami kembali mencatat terdapat kenaikan jumlah penumpang yang kami layani, yaitu sebesar 2% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu,’’ katanya, belum lama ini. (kmb23)

Instruksi PDI-P Bali

Konflik Antarkader agar Diselesaikan Kekeluargaan, jika Melawan akan Dipecat

Bali Post/eka

CABUT LAPORAN - I Kadek Diana menunjukkan surat pencabutan laporannya di Polda Bali, Kamis (16/5) kemarin.

DPD PDI Perjuangan (PDIP) Bali mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh anggota, kader, dan petugas partai di Bali. Surat tertanggal 12 Mei 2019 yang ditandatangani Ketua DPD PDI-P Bali Wayan Koster dan Sekretaris IGN Jaya Negara tersebut menindaklanjuti instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ada enam poin instruksi yang tercantum dalam surat. Di antaranya, anggota, kader, dan petugas partai agar menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Bali atas kepercayaan terhadap PDI-P. Untuk menjaga, menghormati, dan mensyukuri kepercayaan sekaligus pilihan masyarakat itu, mereka diminta selalu berpikir, berbicara, serta melakukan tindakan dan perbuatan

yang lebih baik. Tercantum pula beberapa hal yang wajib dan dilarang dilakukan oleh anggota, kader, dan petugas partai. Yakni wajib menjaga kepercayaan rakyat, nama baik dan kehormatan partai, memegang teguh asas, jati diri, watak, fungsi, dan tujuan partai, serta menaati peraturan, keputusan, dan disiplin partai. Terkait hal yang dilarang, antara lain melakukan tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai, melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai, melakukan dan atau menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi terhadap kader partai maupun kepada masyarakat umum, serta melakukan kegiatan dan tindakan yang bertentangan

dengan AD/ART dan peraturanperaturan partai. Instruksi berikutnya, sesama anggota, kader, dan petugas partai agar saling menghormati dan menjaga persaudaraan sebagai bagian dari keluarga besar partai. Apabila terjadi persoalan/konflik agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat, serta tidak saling lapor kepada aparat penegak hukum. Anggota, kader, dan petugas partai yang melakukan kegiatan dan tindakan bertentangan dari AD/ART partai serta tidak melaksanakan instruksi Ketua Umum, akan dilaporkan oleh DPD partai ke DPP untuk diberikan sanksi pemecatan. Bagi petugas partai di legislatif, sanksi pemecatan akan ditindaklanjuti dengan Penggantian Antar-Waktu (PAW). (kmb32)

Jumat Paing, 17 Mei 2019

Produk Tembakau Alternatif

Pilihan Rendah Risiko untuk Perokok di Bali

PENYAKIT yang diakibatkan oleh rokok menjadi masalah besar di Indonesia. Pemerintah sudah melakukan berbagai program untuk mengurangi jumlah perokok aktif di negara ini, namun hal tersebut belum tercapai. Di Bali, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga melakukan beragam usaha untuk mengurangi jumlah perokok. Di antaranya melalui pembatasan penjualan rokok pada usia dewasa di atas 18 tahun, pembatasan iklan, dan gambar peringatan tentang bahaya merokok. ‘’Semua sudah dilakukan tapi ternyata hasilnya tidak berkurang. Jumlah perokok masih tetap banyak,’’ kata Dr. drg. Amaliya, M.Sc., Ph.D., Peneliti Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) dan Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), pada acara Forum Wartawan Berdiskusi (FWB), Selasa (14/5) lalu. Menurutnya, perokok tidak bisa langsung dilarang merokok, karena dengan cara seperti itu jumlah perokok masih tetap banyak. ‘’Daripada terus merokok dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi, lebih baik beralih ke produk

tembakau alternatif yang memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah hingga 95 persen,’’ ujarnya. Amaliya menjelaskan, metode pengurangan risiko bertujuan untuk mengurangi paparan bahaya atau risiko dari rokok konvensional. ‘’Jadi, daripada dibiarkan untuk terus menggunakan atau mengonsumsi produk yang bahayanya 100 persen, maka lebih baik jika ditawarkan solusi untuk beralih ke produk yang risiko kesehatannya berkurang lebih banyak,’’ jelasnya. Hasil riset dari Public Health England, divisi dalam Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial di Inggris pada 2018 menyebutkan, penggunaan produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik dan produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar, memiliki risiko kesehatan 95 persen lebih rendah diband-

FIGUR Jaga Bali Tetap Aman BIDANG Humas Polda Bali secara rutin melaksanakan program Media Visit. Kamis (16/5) kemarin, kegiatan simakrama dilakukan dengan Pimred Kelompok Media Bali Post di Kantor Bali Post. Dari Humas Polda Bali hadir Kasubbid Penmas AKBP IGA Yuli Ratnawati, Kaur Mitra Subbid Penmas Kompol I Made Swanjaya, Kasubbid Multimedia AKBP I Made Kadek dan Kasubbid PID AKBP I Made Rustawan. “Kami di Bidang Humas setiap tahun ada kegiatan Media Visit,” ujar AKBP IGA Yuli Ratnawati. Ia mengucapkan terima kasih atas sinergitas antara Polda Bali dengan Kelompok Media Bali Post yang selama ini terjalin sangat baik. Sinergitas tersebut membuat Bali tetap aman, kondusif dan nyaman. Termasuk saat dan setelah pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. “Mari bersama-sama saling berkoordinasi untuk tujuan keamanan. Koordinasi yang baik seperti selama ini, sehingga media massa dalam pemberitaan dan polisi dalam pengamanan, semua berjalan dengan baik,” katanya. Dengan terciptanya kondisi tersebut, masyarakat Bali menjalani hidup dengan normal, nyaman dan baik. Apalagi Bali merupakan tujuan wisatawan dunia sehingga masalah keamanan dan ketertiban merupakan hal yang mutlak. “Pers dan kepolisian sama-sama memiliki peran penting untuk memperkuat sinergitas demi keamanan dan kenyamanan Bali,” tegasnya. (rah)

Pelaku Sodomi Asal Maroko Dihukum Enam Tahun Denpasar (Bali Post) Pria asal Maroko berinisial AM (25), dihukum selama enam tahun penjara, Kamis (16/5) kemarin. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus dugaan perbuatan cabul, yakni melakukan sodomi terhadap anak di bawah umur. Terdakwa berambut keriting ini juga dihukum membayar denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan. Dalam perkara ini, majelis hakim pimpinan Ketut Kimiarsa menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan itu lebih rendah setahun dibandingkan tuntutan jaksa. Yakni, jaksa sebelumnya menuntut supaya terdakwa dihukum selama tujuh tahun penjara. Sebelumnya berdasarkan salinan dakwaan yang diterima tim PBH, perbuatan yang dilakukan terdakwa ini terjadi pada 20 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di bilangan Jalan Raya Canggu, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung. Korban berinisial WP yang masih berusia 13 tahun nongkrong di sebuah mini mart. Saat itu korban melihat terdakwa mondar-mandir di mini mart tersebut. Sekitar pukul 02.30 Wita, terdakwa mendekati dan mengajak korban berbincangbincang. Selanjutnya korban naik ke sepada motor yang kendarai terdakwa, lalu berhenti di sebuah gang. Di sanalah celana korban diturunkan, lalu melakukan sodomi. Setelah itu korban diberi uang Rp 100.000, tapi korban menolak. (kmb37)

Topik : PETERNAK BABI DIGUGAT RP 2,9 MILIAR

ingkan dengan rokok konvensional. Pemerintah sebaiknya membuat regulasi tentang produk tembakau alternatif ini. ‘’Sebaiknya produk tembakau alternatif ini diregulasi, tapi bukan berarti melarang, karena ada manfaatnya. Kalau dilarang, kita tidak akan pernah bisa mengambil manfaat dari metode ini karena di luar negeri sudah berhasil,’’ tandasnya. Ketua Asosiasi Vaporizer Bali (AVB) I Gde Agus Mahartika mengatakan, rokok elektrik atau vape sejak Juli 2018 sudah diatur cukainya oleh Kementerian Keuangan. Jika sebelumnya liquid vape dijual bebas, diedarkan tanpa ada keterangan yang jelas, maka sekarang telah diatur. ‘’Juli tahun 2018 ada angin segar untuk industri vape sendiri, diatur melalui Kemenkeu. Peraturuannya jelas akan dikenakan cukai vape. Sampai hari ini sudah dikenakan cukai,’’ ungkapnya. Agus Mahartika menambahkan, pasarnya pun sudah diatur. Ia bersama anggota AVB sepakat untuk tidak

menjual vape pada anak usia di bawah 18 tahun. Pengamat hukum Eky Saputra menjelaskan, 62 negara telah menerapkan aturan terkait produk tembakau alternatif. Namun, Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Padahal, Indonesia memiliki jumlah perokok yang tinggi, yaitu 40 persen dari jumlah penduduk Indonesia merupakan perokok. Eky Saputra mengatakan, produk tembakau alternatif ini belum sepenuhnya dipahami oleh semua pihak, sehingga belum ada regulasi yang mengatur secara khusus. Oleh karena itu, Pemprov Bali diharapkan dapat membuat regulasi yang sesuai dan berbeda dengan peraturan tentang rokok konvensional, karena produk tembakau alternatif memiliki risiko yang jauh lebih rendah terhadap konsumennya sekaligus lingkungan sekitar. (may) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Bali Post/may

DISKUSI - Suasana diskusi pada acara Forum Wartawan Berdiskusi (FWB), Selasa (14/5) lalu.

Percepat Respons, Wagub Cok Ace Dukung Pembangunan Pos SAR di Nusa Penida UNTUK mempercepat respons pemerintah terhadap kasus kecelakaan yang menimpa warga dan wisatawan di Nusa Penida dan Nusa Lembongan, Kantor SAR Denpasar berencana membuat Pos SAR di Nusa Penida. Rencana ini mendapat sambutan positif dari Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang akan memfasilitasi agar Pemerintah Provinsi Bali dapat menyediakan lahan untuk pos tersebut. Hal ini disampaikan saat audiensi Kepala Kantor SAR Denpasar Hari Adi Purnomo di Kantor Gubernur Bali, Kamis (16/5) kemarin. Wakil Gubernur yang akrab disapa Cok Ace ini mengatakan, masih banyak objek wisata yang belum siap dari segi rambu dan pengamanan sehingga pihaknya akan mempertemukan para pengelola objek wisata untuk menata kembali prosedur keamanan objek wisata. “Kita akan ajak SAR dan BPBD Provinsi Bali untuk melakukan prosedur ini sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman,” katanya. Terkait rencana pembangunan Pos SAR di Nusa Penida, Wagub mengaku sangat mendukung rencana tersebut untuk mempercepat gerak tim SAR mengevakuasi jika terjadi hal-hal

yang tak diinginkan di Nusa Penida. “Saya setuju dan saya akan bicarakan dengan Bapak Gubernur agar mencarikan tanah provinsi di Nusa penida,” kata tokoh Puri Ubud ini. Kepala Kantor SAR Denpasar Hari Adi Purnomo mengatakan, saat ini di Bali ada tiga Pos SAR yakni di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem. Namun karena sering ada kejadian di Nusa Penida yang tidak bisa dievakuasi, Kantor SAR Denpasar berinisiatif membentuk Unit Siaga SAR di Nusa Penida yang saat ini sementara berkantor di Pos Dinas Perhubungan Klungkung. “Setelah kami evaluasi di Nusa Penida dan Nusa Lembongan sering kejadian tidak dapat dievakuasi, karena jarak tempuh dari Benoa ke Nusa Penida cukup jauh,” katanya. Hari Adi Purnomo menambahkan, dengan adanya unit di Nusa Penida sudah ada petugas di sana. Hanya saja ke depan unit ini diusulkan menjadi Pos SAR sehingga bisa mendapat bantuan peralatan dari pusat. “Persyaratan dari pusat ini bisa dinaikkan status menjadi Pos dengan syarat paling tidak ada dukungan dari Pemda berupa lahan,” jelasnya. Kepala Pelaksana Badan Penang-

AUDIENSI - Kepala Kantor SAR Denpasar Hari Adi Purnomo dan rombongan saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Kamis (16/5) kemarin. gulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali Made Rentin mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali terhadap keberadaan lahan Pemerintah Provinsi Bali yang ada di Nusa

Penida. “Kebetulan BMKG juga berencana memasang seismograf di sana. Di Nusa Penida cukup luas yang bisa dimanfaatkan sebagai pinjam pakai, sesuai ketentuan yang berlaku,” kata mantan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bali. (kmb)

946 Fintech Ilegal Ditutup Denpasar (Bali Post) Keberadaan fintech dan investasi ilegal semakin banyak dan berpotensi merugikan masyarakat. Pasalnya, tidak ada sesuatu yang baik yang dilakukan oleh fintech dan investasi ilegal, terutama dalam rangka penagihan pembayaran kredit macet. Mereka bisa melakukan penagihan yang tidak beretika, seperti melakukan intimidasi, pelecehan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Perkembangan investasi ilegal dalam 10 tahun terakhir telah merugikan masyarakat sebesar Rp 88,8 triliun. Kepala OJK Regional Bali Nusra Elyanus Pongsoda mengatakan, belum ada informasi terkait dengan fintech peer to peer lending ilegal yang ada di Bali. Ada fintech online yang ditutup oleh Kominfo

bekerja sama dengan Satgas pusat. Dikatakan, ada 946 fintech ilegal yang ditutup, yang terdaftar ada 113 fintech dan yang berizin ada lima fintech di Indonesia. Di Bali sendiri ada fintech P2P Dana Mas yang sudah berizin dan pertama di Bali. Kepala Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan, perkembangan sejak 2017, jumlah entitas yang dihentikan oleh SWI yang merupakan penawaran investasi ilegal yaitu 80, pada 2018 108 entitas dan data terakhir 2019 sebanyak 120 entitas. Menurutnya, entitas ini meningkat karena kemudahankemudahan pelaku untuk membuat aplikasi atau penawaran dengan perkembangan teknologi informasi. “Kita perlu meningkatkan literasi masyarakat agar waspada dan terhindar dari kerugian,” ujarnya.

Sebanyak 946 fintech ilegal yang di-blokir atau dihentikan oleh SWI sangat besar dibandingkan dengan fintech legal yang hanya berjumlah 113 fintech. “Menariknya karena pembuatan aplikasi, platform sangat mudah dan kebutuhan pinjaman masyarakat besar. Oleh karena itu perlu edukasi ke masyarakat,” tandasnya. Untuk memberantas fintech ilegal dan investasi ilegal yang bisa muncul setiap hari, kata Tongam L. Tobing, yang bisa dilakukan tidak hanya mem-blokir website, namun yang penting adalah mempengaruhi masyarakat agar tidak mengakses fintech ilegal ini. Dengan tidak ada yang mengakses fintech ilegal ini diharapkan keberadaannya semakin berkurang. Tongam L. Tobing juga memberi-

kan beberapa tips agar masyarakat tidak terjebak dengan fintech ilegal atau investasi ilegal. Yaitu, jika ingin meminjam secara online agar meminjam pada fintech yang terdaftar. Masyarakat jika diminta memahami risikonya, bunga, dan fee-nya, sehingga ketika pada saat meminjam juga disadari adanya kewajiban. Masyarakat diminta untuk meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar. Apalagi mendekati lebaran, fintech akan semakin gencar menawarkan pinjaman. Masyarakat diminta berhati-hati, karena akan banyak peluang pinjaman. “Jangan sampai mengharapkan THR dari pinjaman, masyarakat agar tetap tidak konsumtif. Jangan meminjam pada fintech ilegal karena risikonya berat, tidak ada perlindungan,” katanya mengingatkan. (kmb42)

DRIVER STORY Komang Budi Sukarada

Jadi ”Driver” Gojek, Fleksibilitas Waktu Kerja yang Utama BANYAK orang memimpikan memiliki waktu bekerja yang fleksibel agar memiliki waktu lebih banyak berkumpul bersama keluarga. Selain itu, tekanan pekerjaan juga dapat diobati dengan fleksibilitas waktu bekerja. Hal inilah yang didapat Komang Budi Sukarada (35) yang berprofesi sebagai driver Gojek. Fleksibilitas waktu menjadi yang utama baginya, karena ia bisa meluangkan waktu lebih banyak untuk keluarga dan kegiatan adat serta agama di kampungnya. Budi Sukarada mengaku sudah menjadi driver sejak Februari 2018. Sebelumnya ia bekerja sebagai debt collector di sebuah perusahaan swasta. Setelah delapan tahun bekerja di sana, akhirnya ia memilih menjadi

driver Gojek. Baru dua hari ia mencoba mengambil pekerjaan sambilan sebagai driver, ia langsung memutuskan untuk berhenti di tempatnya semula dan fokus menjadi mitra Gojek. Dari sisi penghasilan, kata Budi Sukarada jauh lebih besar dari tempat bekerja sebelumnya. Dengan menjadi driver Gojek, ia bisa mendapat Rp 270.000 lebih per hari. Sementara menjadi karyawan di perusahaan sebelumnya, gaji dipatok UMR. “Selain itu, risiko jadi debt collector juga lebih besar,” imbuhnya. Bagi Budi Sukarada, yang paling utama adalah fleksibilitas waktu dalam bekerja. Setiap hari ia bekerja dari pagi hingga malam. Libur tergantung keinginannya. Jika ada kegiatan adat

dan agama di kampung, ia tinggal mematikan aplikasi, maka ia bisa melaksanakan kewajiban di kampung. “Di tempat yang dulu, kerja dari pukul 08.00 sampai pukul 17.00 Wita. Sedangkan saat jadi driver, kerja dari pukul 09.00 sampai pukul 20.00 Wita. Tapi kalau lagi capek atau ada kegiatan adat di kampung, tinggal matikan aplikasi saja. Jadi, bisa pulang kampung dan libur,” ujar pria asal Kintamani, Bangli ini. Baru 1,5 tahun bekerja, sedikit demi sedikit ia sudah bisa mengumpulkan uang untuk merenovasi rumah dan membangun rumah. Ia juga mengambil pinjaman membeli kendaraan roda empat agar ketika pulang kampung, anak dan istrinya bisa lebih nyaman dan aman. (ad232)

Komang Budi Sukarada

BADUNG

Jumat Paing, 17 Mei 2019

Hadiri ”Karya Mamungkah” Balai Banjar Batuculung dan Pura Begawan Penyarikan

Bupati Giri Prasta Serahkan Hibah Rp 400 Juta BESARNYA perhatian terhadap masyarakat dan komitmen untuk menjaga, melestarikan adat seni dan budaya Bali serta meringankan beban krama Badung, diwujudkan Pemkab Badung dengan mendukung kegiatan hingga sarana dan prasarana upacara keagamaan. Seperti pada Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Mupuk Padagingan, Ngentegang Bale Kulkul lan Padudusan Alit Madasar Tawur Madurga Jangkep yang dilakukan masyarakat Banjar Batuculung di Pura Begawan Penyarikan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara, Kamis (16/5) kemarin, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta hadir serta memberikan bantuan ke masyarakat. Bupati Giri Prasta didampingi anggota DPRD Badung I Wayan Sandra, Camat Kuta Utara A.A. Ngurah Arimbawa, beserta unsur tripika, Lurah Kerobokan Kaja I Made Adnyana, Bendesa Adat Kerobokan

A.A. Putu Sutarja, tokoh masyarakat, I Bagus Alit Sucipta dan Klian Adat dan Dinas Banjar Batuculung, Kerobokan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Giri Prasta didampingi para tokoh masyarakat Batuculung menandatangani prasasti dan menyerahkan bantuan upakara sebesar Rp 400 juta. Prawartaka Karya I Gede Sumadi mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemkab Badung, khususnya Bupati Badung yang sudah berkesempatan hadir di Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih Mupuk Padagingan, Ngantenang Bale Kulkul lan Padudusan Alit Madasar Tawur Madurga Jangkep di Banjar Batuculung. Dijelaskannya, karya tersebut dilaksanakan setelah rampungnya Balai Banjar Batuculung dan Pura Begawan Penyarikan Banjar Batuculung. Lebih lanjut dijelaskannya, balai banjar itu sudah direncanakan sejak tahun 2014 melalui dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan

tahun 2016 dengan membangun, di antaranya bale paruman atau wantilan, bale gong, pewaregan dan bale kulkul yang menghabiskan dana Rp 1,6 miliar lebih. Bantuan diperoleh dari Pemkab Badung melalui hibah tahun 2016 sebesar Rp 500 juta, selanjutnya dari kas warga krama banjar sebesar Rp 300 juta, punia dari krama banjar sebesar Rp 550 juta dan dari LPD Desa Kerobokan sebesar Rp 300 juta. Tahun 2018 dilanjutkan pembangunan tahap kedua, di antaranya linggih Parahyangan, bale gede, gedong simpen, candi bentar dan tembok panyengker yang menghabiskan dana Rp 1,3 miliar. Dana diperoleh dari Pemkab Badung melaui hibah tahun 2018 sebesar Rp 1 miliar lebih dan dari LPD Desa Kerobokan sebesar Rp 250 juta. Kemudian pada Desember 2018 dilaksanakan upacara macaru, melaspas, mendem padagingan lan ngunggahang bale kulkul

yang menghabiskan dana Rp 150 juta yang berasal dari krama Banjar Batuculung. Gede Sumadi mengatakan, pada rahina Buda Kliwon Sinta, Banjar Batuculung melaksanakan Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Mupuk Padagingan, Ngantegang Bale Kulkul lan Padudusan Alit Madasar Tawur Madurga Jangkep yang menghabiskan dana kurang lebih Rp 500 juta yang bersumber dari bantuan Pemkab Badung sebesar Rp 400 juta dan dana punia dari krama banjar sebesar Rp 100 juta. Sementara itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengapresiasi persatuan masyarakat Banjar Batuculung. Dia merasa bangga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dan meringankan beban krama Badung, khususnya krama Banjar Batuculung. Bupati Giri Prasta menegaskan, Pemkab Badung akan selalu memegang teguh dan berkomitmen untuk dapat

meringankan beban krama dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan pribadi berupa sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kebutuhan komunal yaitu pengeluaran peson-peson, nyekah bersama, pengeluaran piodalan, membangun bale banjar, wantilan dan Kahyangan Tiga dan bantuan sarana dan prasarana upakara. Bupati Giri Prasta menambahkan, pengeluaran seperti ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya, sehingga dana yang seharusnya dikeluarkan masyarakat dapat dikelola dalam rumah tangga. ‘’Dalam konsep Hindu kita ada 3 pilar yaitu Wimuda, Winata, dan Wiwerda. Wimuda adalah anakanak, winata adalah remaja atau yowana, karena sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, dan wiwerda adalah para orang tua. Maka dari itu untuk pemasala-

SERAHKAN BANTUAN - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan bantuan hibah saat menghadiri karya mamungkah Balai Banjar Batuculung dan Pura Begawan Penyarikan Banjar Batuculung, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Kamis (16/5) kemarin. han yang ada di desa maupun di bale banjar, ketiga pilar ini harus bisa bersatu untuk bisa membangun di daerahnya masing-masing,’’ terangnya. Di akhir kegiatan, Bupati

Giri Prasta menyerahkan punia sebesar Rp 10 juta untuk mendukung sekaa gong Banjar Batuculung dan Rp 20 juta untuk PKK Banjar Batuculung. (ad638)

Kenaikan Tarif Masuk DTW Berlaku Mulai Juli Mangupura (Bali Post) -

Pelaku pariwisata dan Dinas Pariwisata (Dispar) Badung akhirnya membuat keputusan bersama mengenai pemberlakuan tarif masuk ke Daya Tarik wisata (DTW) di Kabupaten Badung. Mereka sepakat kenaikan tarif yang telah diatur dalam Perbup Badung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tersebut berlaku per 1 Juli 2019. Kebijakan tersebut disepakati dalam pertemuan antara Dispar dengan pelaku pariwisata, seperti pengelola objek wisata dan biro perjalanan wisata (BPW) di kantor Dispar Badung, Kamis (16/5) kemarin. ‘’Tadi (kemarin-red) dalam rapat sudah ada kesepakatan tarif retribusi naik per 1 Juli 2019. Intinya, pihak pengelola selain menyetujui kenaikan tarif, juga sepakat ada peningkatan kualitas layanan di dalam objek wisata,’’ ujarnya. Bali Post/par

PERTEMUAN - Suasana pertemuan antara Dinas Pariwisata Badung dengan pelaku pariwisata, Kamis (16/5) kemarin. Pertemuan ini menyepakati kenaikan tarif masuk DTW diberlakukan mulai Juli mendatang.

Tak Mungkin Dihilangkan ”Hoax” Bisa Dikurangi

DINAS Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali menggelar dialog literasi media di kantor setempat, Kamis (16/5) kemarin. Dialog yang diikuti sejumlah perwakilan media massa di Bali ini menghadirkan narasumber Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali I Gede Agus Astapa dan Sekretaris PWI Bali Emanuel Dewata Oja. ‘’Literasi media itu setiap tahun kita tetap melaksanakan hal seperti ini, baik kepada anak-anak sekolah, pemerintah, maupun seperti sekarang, bahwa kita terus melaksanakan literasi media. Begitu juga di masing-masing kabupaten/kota melaksanakan hal yang sama,’’ ujar Sekretaris Diskominfos Provinsi Bali Agus Suryawan. Melalui literasi media, Agus berharap masyarakat bisa lebih cerdas memaha-

mi dan menganalisa berita, khususnya yang beredar di media sosial. Jangan sampai masyarakat justru terjerumus pada hoax sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih dengan berlakunya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). ‘’Kalau sudah masyarakatnya cerdas, tentu nantinya hoax itu secara berangsur-angsur bisa dikurangi. Tapi dihapus tidak mungkin,’’ imbuhnya. Menurut Agus, masyarakat jangan lekas mempercayai informasi yang disebarkan dan viral di media sosial. Apalagi jika informasi tersebut tidak ada di media-media mainstream. ‘’Sumbernya harus jelas. Kalau berita yang benar itu biasanya tidak meresahkan dan tentu ada solusi dari masalah yang ada. Itulah yang seharusnya,’’ jelasnya. Agus melihat produksi

hoax setiap harinya luar biasa. Terlebih di tahun politik yang dampaknya masih terasa hingga pascapemungutan suara. Oleh karena itu, hoax mesti diperangi bersama. Khusus di Bali, tantangan untuk menangkal hoax kini lebih besar dengan adanya program WiFi gratis di seluruh desa adat, sekolahsekolah, puskesmas dan objek wisata. Sebab, program tersebut harus memiliki lebih banyak manfaat positif bagi masyarakat. ‘’Kita inginkan bahwa tidak hanya di kota kita bisa menerima internet, sekarang ada 1.143 titik akses untuk WiFi gratis, dan itu memang pasti ada positif dan negatifnya. Tetapi kita seminimal mungkinlah untuk dampak negatif, tentu kita terus pantau bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota,’’ tegasnya. (kmb32)

Belum Ditemukan ”Suspect Monkeypox”

Mangupura (Bali Post) Pascaditemukannya pengidap cacar monyet atau monkeypox di Singapura, penumpang yang datang dari Singapura terus dipantau melalui thermoscanner. Dari pemantauan pada Selasa (14/5) hingga Kamis (16/6) kemarin, belum ada penumpang yang dinyatakan suspect cacar monyet. Menurut Kepala Bidang Upaya Kesehatan Lintas Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Denpasar Putu Alit Sudarma, saat ini kondisi masih aman. Dalam artian, dari pemantauan penumpang menggunakan thermoscanner, belum ada yang dinyatakan suspect monkeypox. Dijelaskannya, untuk teknis pengawasan di lapangan, jika penumpang yang melewati thermoscanner terdeteksi dengan suhu 38 derajat celcius atau lebih, pihaknya akan menindaklanjutinya dengan pemeriksaan lebih intensif. Kemudian, jika ge-

Bali Post/edi

BANDARA - Sejumlah penumpang melewati thermoscanner di terminal kedatangan Bandara Ngurah Rai. jalanya dicurigai ke arah monkeypox, pasien akan dirujuk ke RSUP Sanglah untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pemasangan thermoscanner ini sebagai salah satu upaya mengantisipasi masuknya virus monkeypox yang kemungkinan dibawa

oleh wisatawan mancanegara yang melalui Singapura. thermoscanner sangat dibutuhkan saat ini sebagai upaya pencegahan dini. Terdapat empat unit thermoscanner, dan saat ini satu di antaranya dioperasikan di terminal kedatangan internasional. (kmb23)

Pihaknya berharap travel agent ikut mensosialisasikan perubahan tarif masuk DTW kepada wisatawan. ‘’Saya baru mengkomunikasikan kepada Asita agar keputusan rapat ini disampaikan ke anggota untuk dijadikan acuan dalam membuat kontrak dengan partner bisnis mereka. Kami harap sih bisa dilakukan revisi atau adendum untuk kontrak yang telah disepakati,’’ jelasnya. Birokat asal Kuta itu mengatakan, dalam APBD Peruba-

han 2019, Dispar dan pengelola DTW akan merancang pemungutan tiket masuk objek wisata dengan menggunakan sistem e-ticketing. Sistem ini guna mencegah terjadinya kebocoran retribusi. ‘’Kami akan melengkapi semua objek wisata dengan sistem e-tiket. E-tiket menurut rencana akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2019. Ini untuk mencegah kebocoran pendapatan. Tiap objek wisata juga akan kita pasangi e-tiket,’’ tegasnya.

Ditemui terpisah, I Made Sumerta yang mewakili pengelola objek wisata Uluwatu menyatakan sependapat dengan langkah pemerintah menaikkan harga tiket masuk ke DTW. Menurutnya, kenaikan ini sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan DTW. ‘’Dengan kenaikan tiket masuk ini, kami juga bisa meningkatkan kualitas pelayanan,’’ kata Bendesa Pecatu ini. Dia mengakui, tarif selama ini sudah tergolong usang, sehingga perlu ada penyesuaian. ‘’Intinya kami sepakati per 1 Juli tiket masuk ke objek wisata Uluwatu ada sedikit kenaikan,’’ tegas anggota DPRD Badung ini. (kmb27)

info seremoniAL

4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Senator Hadiri ”Graduation” Siswa di SMAN 1 Abiansemal

Wedakarna Tindak Lanjuti Pengaduan Orangtua Terkait Dugaan Pungli di SMPN 2 Denpasar

SELAKU pengawas UU, DPDRI meminta kepada seluruh stakeholder sekolah negeri, baik tingkat SD, SMP, SMA/SMK di Provinsi Bali untuk tidak bermain-main dengan hukum, termasuk adanya laporan masyarakat banyak jenis program di sekolah negeri yang berpotensi pidana, salah satunya yang terjadi di SMPN 2 Denpasar. Hal inilah yang menyebabkan Senator DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III hadir di sekolah yang terletak di Jalan Gunung Agung Denpasar didampingi pejabat Dinas Pendidikan Kota Denpasar. Dalam pertemuan terbatas tersebut, Senator Arya Wedakarna (AWK) menyampaikan kantor DPDRI Bali mendapatkan sejumlah informasi yang konon meresahkan orangtua siswa, yakni munculnya berbagai program yang dianggap memberatkan siswa. Di antaranya program study tour, program kerja sama kursus bahasa Inggris dengan pihak luar, namun menggunakan tempat les di sekolah, pengadaan bazar untuk seragam olahraga, dugaan oknum guru mengadakan kursus tertentu memberatkan siswa. ‘’Saya hadir di sekolah untuk meminta informasi langsung terkait dengan hal ini, karena kita tahu bersama peraturan yang ada sangat membatasi gerak sekolah negeri, terutama dalam hal anggaran. Kita paham, sekolah membutuhkan dana operasional, dana untuk kegiatan siswa. Tapi harus dipahami juga ada aturan yang membatasi, terutama jika ada kebijakan sekolah yang memberatkan siswa dan orangtua. Tadi setelah diklarifikasi langsung ke hadapan kepala sekolah, disaksikan pejabat dinas, ternyata sebagian program sebagaimana yang dilaporkan memang benar adanya. Saya minta segera hentikan program-program yang berpotensi pidana dan masuknya saber pungli. Saya nilai SMPN 2 Denpasar ini terlalu kreatif dalam hal mencari sumber-sumber dana. Walau harus melabrak sejumlah

MARHAENIS – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat di SMPN 2 Denpasar dan SMAN 1 Abiansemal. aturan. Fungsi DPD memberikan nasihat. Kalau ada sekolah negeri yang membandel, ya... silakan saja pihak aparat hukum memproses, termasuk saber pungli sesuai peraturan presiden. Yang penting tiang sudah mengingatkan saja,’’ kata Gusti Wedakarna. Lain halnya dalam kunjungan kerja ke SMAN 1 Abiansemal Badung, Senator AWK juga menyoroti terkait dengan amburadulnya sistem penerimaan siswa baru di Badung pada tahun 2018. Sampaisampai sejumlah sekolah negeri harus menerima limpahan jumlah siswa yang luar biasa akibat intervensi eksekutif dan yudikatif. Ia pun meminta agar hal itu tidak terjadi lagi di tahun 2019. ‘’Tiang ingatkan, sistem zonasi adalah berdasarkan peraturan kementerian. Kalau memang harus dilaksanakan ya... harus secara konsisten. Jangan sampai sistem zonasi itu merugikan seolah.

Tahun lalu muncul rekomendasi dari provinsi yang melabrak aturan dan juga intervensi dari parlemen yang memaksa sekolah negeri harus menerima siswa di luar batas. Akibatnya, banyak sekolah swasta di Badung dirugikan. Kasihan juga guru-guru mengajar sampai sore, dan tentu kualitas kelas sore tidak sepenuhnya baik. Saya kira sudah ada niatan baik dari Pemkab Badung untuk mengubah itu semua. Saya dengar sudah ada sistem online, sudah ada bantuan Rp 16 miliar untuk sekolah-sekolah swasta di Badung. Silakan bantu sekolah swasta sesuai dengan rekomendasi DPD-RI dan harapan masyarakat. Konsistenlah dengan Jas Merah. Jangan sesekali meninggalkan sejarah. Semoga dunia pendidikan di Bali semakin baik dan tertata,’’ ungkap Gusti Wedakarna yang mantan Rektor Universitas Mahendradatta ini. (ad645)

LP2M IHDN Denpasar Laksanakan Bimtek Metodologi Penelitian Unggulan

DOSEN Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar melaksanakan kegiatan bimtek metodologi penelitian unggulan dengan tema ‘’Melalui Bimtek Metodologi Penelitian Unggulan, Kita Tingkatkan Pengembangan Produk Penelitian Dosen dan Pemberdayaan kepada Masyarakat’’ di Ballroom Hotel Cakra, Denpasar. Bimtek ini dibuka secara resmi oleh Rektor IHDN Denpasar Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si., Selasa (7/5). Dalam sambutannya, Rektor Ngurah Sudiana berharap melalui kegiatan akademik ini seluruh akademisi mampu meningkatkan kualitas penelitian dan menghasilkan luaran dalam bentuk publikasi ilmiah terakreditasi dan bereputasi, baik nasional maupun internasional. Bimtek metodologi penelitian unggulan ini didampingi Ketua LP2M IHDN Denpasar Dr. Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardani, M.Pd. Dalam kegiatan itu menghadirkan tujuh narasumber yakni Prof. Dr. Anak Agung Gede Agung, M.Pd. (Undhiksa Singaraja), Prof. Dr. Drh. Nyoman Suarsana, M.Si. (Unud), Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, M.Pd. (Undhiksa Singaraja), Dr. Drs. I Gusti Ngurah Seramasara, M.Hum. (ISI Denpasar), Jajang Jahroni, M.A., Ph.D. (UIN Syarif Hidayatulah Jakarta), Drs. I Wayan Budha, M.Pd. (Direktur Pendidikan Tinggi Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI) dan I Nyoman Witana, S.Ag., M.Si. (Kasubdit Pendidikan Tinggi Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI). Peserta kegiatan sebanyak 77 orang akademisi dari beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta meliputi IHDN Denpasar, STAHN Gede Pudja Mataram, STAHN Mpu Kuturan Singaraja, ISI Denpasar, Unhi Denpasar, IKIP PGRI Denpasar. Adapun materi bimtek ini meli-

BIMTEK - Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar saat melaksanakan kegiatan bimtek metodologi penelitian unggulan di Ballroom Hotel Cakra, Denpasar, Selasa (7/5) lalu.. puti kebijakan Dirjen Bimas Hindu tentang penelitian, pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan, skema penelitian penugasan, skema penelitian unggulan, penelitian sosial kemasyarakatan, tata cara penulisan luaran penelitian dan tata cara monitoring kegeiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Bimtek ini berlangsung selama tiga hari, mulai 7 Mei sampai dengan 9 Mei 2019. ‘’Dengan adanya Lembaga Pendidikan Tinggi Hindu seperti IHDN Denpasar, khususnya pada LP2M IHDN Denpasar diharapkan mampu memberdayakan sumber daya manusia, khususnya dalam melaksanakan kegiatan penelitian. ‘’Melalui kegiatan bimtek ini juga diharapkan para akademisi di lingkungan IHDN Denpasar maupun yang hadir dari beberapa PTS dan swasta memiliki tanggung jawab moral sekaligus melaksanakan

salah satu unsur tri dharma perguruan tinggi yakni penelitian, khususnya menekankan pentingnya publikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan,’’ ungkap Ketua Panitia Kegiatan Dr. I Nyoman Sueca, S.Ag., M.Pd. Pada kegiatan bimtek tersebut diawali dengan pemaparan materi kebijakan Dirjen Bimas Hindu tentang penelitian oleh Drs. I Wayan Budha, M.Pd. ‘’Terkait dengan kebijakan Dirjen Bimas Hindu, khususnya tentang penelitian, adapun yang menjadi orientasi kemajuan PTKH, di antaranya standar parameter mutu pendidikan didasarkan pada prioritas pengembangan produk ‘laboratorium’ pusat-pusat kajian ilmiahnya dan hasil penelitian yang dipublikasikan. Salah satu unsur kemajuan PTKH dan menjadi kebanggaan sebagai institusi lembaga perguruan tinggi adalah hasil penelitiannya. (ad642)

Jumat Paing, 17 Mei 2019

SMK PGRI 5 Denpasar Membanggakan

Lulusannya Cepat Kerja, Bantu Ekonomi Keluarga SMK PGRI 5 Denpasar dikenal sekolah besar di Bali, namun sukses memberi penguatan bidang kewirausahaan. Ini dibuktikan 80 persen lulusannya diterima bekerja, 10 persen bekerja mandiri dan sisanya melanjutkan studi. Tren positif juga dilakoni alumninya, di mana mereka yang sudah bekerja setahun kemudian melanjutkan studi. Hal itu ditegaskan Kepala SMK PGRI 5 Denpasar Dra. Ni Ketut Nuka saat melepas 652 siswa kelas XII, Kamis (16/5) kemarin. Dari jumlah itu, 360 orang dari Akomodasi Perhotelan dan 225 dari Tata Boga. Acara pelepasan ditandai dengan penyerahan lulusan dari Kasek Ni Ketut Nuka kepada Ketua Komite SMK PGRI 5 Denpasar Drs. I Wayan Darya Kesuma, M.Pd. disaksikan Ketua YPLP Kota PGRI Denpasar Drs. I Nengah Madiadnyana, M.M. Dilanjutkan dengan pengalungan gordon. Saat itu, Ni Ketut Nuka didampingi Nengah Madiadnyana dan Darya Kusuma menyerahkan penghargaan bagi siswa berprestasi kepada I Putu Agus Ekajaya, Luh Juni Astuti, dan Pande Agus Teddy Kusuma juara I making bed nasional dan Bali. Peraih UNBK tertinggi oleh Ni Luh Wiradnyani Putri, Ni Luh Putu Kurnia Diasita Dewi dan I Made Mertayasa. Juara umum di AP diraih Ni Luh Putu Kurnia Diasita Dewi, Eka Evansa Devi dan Ade Novita Pamungkas. Juara umum di Tata Boga diraih Komang Vani Nopiyanti, Ni Ketut Valentini dan Ni Putu Okta Piani. Sebagai sekolah vokasi, pendidikan SMK PGRI 5 Denpasar, menurut Kasek Ni Ketut Nuka, sungguh-sungguh mengantarkan lulusannya ke gerbang pintu kerja dan bekerja mandiri. Ini pas dengan tema pelepasan ‘’Mencetak Lulusan Tenaga Muda Pariwisata

MELEPAS - Kepala SMK PGRI 5 Denpasar Ni Ketut Nuka didampingi Madiadnyana, Darya Kesuma saat melepas siswa kelas XII. Profesional dan Andal Menyikapi Era Milenial untuk Bersaing di Dunia Industri’’. Makanya sejak awal siswanya ditanamkan jiwa kewirausahaan bahwa cara paling cepat untuk bisa sukses di masyarakat adalah cepat bekerja. Dari bekerja bisa menimba pengalaman untuk bekerja mandiri. Dari bekerja juga bisa melanjutkan studi secara mandiri. ‘’Saya bangga lulusan kami semasih muda bisa membantu ekonomi keluarganya,’’ tegasnya. Masyarakat Bali mencintai SMK PGRI 5 Denpasar karena dinilai berkualitas dan memiliki fasilitas lengkap. Inilah yang membuat ratusan calon siswa baru sudah menitipkan diri pada PPDB 2019 di sekolah ini. Lulusan SMK PGRI 5 Denpasar juga menerima sertifikat kompetensi dari LSP mendukung visi Denpasar sebagai kota kompetensi. Namun, Kasek Ketut Nuka mengungkapkan lulusannya dicetak menjadi SDM yang berkarakter, cerdas intelektual, emosional dan sosial. Untuk itu, dia minta alumninya melaporkan keberadaannya setelah bekerja dan melanjutkan studi.

Ketua Komite SMK PGRI 5 Denpasar Drs. I Wayan Darya Kusuma, M.Pd. berterima kasih anak-anaknya dididik secara berkualitas selama tiga tahun di sekolah ini. Dia minta siswanya yang lulus 100 persen menunjukkan etos kerja terbaik di mana pun bekerja. ‘’Orang yang malas tak akan pernah sukses,’’ ujarnya. Kemudian, gunakan ilmu agar bermanfaat di masyarakat. Untuk itu, dia meminta warga Denpasar yang ingin memiliki anak berkarakter, cerdas dan terampil dan cepat bekerja bisa bergabung dengan SMK PGRI 5 Denpasar. Ketua YPLP Kota PGRI Denpasar Nengah Madiadnyana bangga sekolah ini sudah mampu menjadi SMK sebenarnya yakni mencetak SDM siap kerja. Termasuk menyiapkan generasi milenial Bali menghadapi ketatnya persaingan. Di sinilah diperlukan SDM yang andal dan profesional sesuai visi sekolah ini. Dia juga memotivasi lulusan SMK PGRI 5 Denpasar, jangan takut menjadi pengusaha karena jiwa wirausaha telah diasah di sekolah. (ad639)

SMK TI Bali Global Denpasar Gelar Uji Kompetensi

Pendaftaran Siswa Baru Terus Mengalir, Disiapkan Keringanan Khusus MASYARAKAT tak perlu ragu lagi dengan lulusan SMK TI Bali Global Denpasar. Kemampuan intelektual dan skill lulusan sekolah ini sudah teruji. Yang membanggakan, SMK TI Bali Global Denpasar serius memperkuat lulusannya berdaya saing dengan cara meraih sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Selama dua hari mulai Kamis (16/5) kemarin dan Jumat (17/5) hari ini, siswa kelas XII SMK TI Bali Global Denpasar yang sudah menamatkan studi tahun ini mengikuti uji kompetensi (UK). Mereka berasal dari tiga kompetensi keahlian yakni Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dan Multimedia. Kepala SMK TI Bali Global Denpasar Drs. I Gusti Made Murjana, M.Pd. mengatakan, uji kompetensi diselenggarakan SMK TI Bali Global Denpasar bekerja sama dengan LSP TIK Triatma Kompetensi. Sehingga ujian yang dilaksanakan benar-benar kompeten dan diakui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pada uji kompetensi ini tiap siswa wajib mengikuti tes tulis, wawancara, dan praktik. Dari hasil ujian ini, siswa yang berkompeten di bidangnya mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP melalui LSP. Program uji kompetensi ini termasuk bagian untuk mendukung program Denpasar sebagai kota kompetensi karena ke depan dunia industri mensyaratkan sertifikat tersebut. SMK TI Bali Global Denpasar di bawah naungan Yayasan Widya Dharma Santhi selain didukung fasilitas lengkap dan representatif, juga membuka Globaliti Creative Center (GCC). GCC ini merupkan unit produksi yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yang dibuka pihak sekolah. Pelayanan jasa yang dibuka meliputi instalasi jaringan, pembuatan program dan aplikasi, dokumentasi acara, advertesing, percetakan dan iklan serta jasa perbaikan masalah komputer atau laptop.

UJI KOMPETENSI – Kepala SMK TI Bali Global Denpasar I Gusti Made Murjana bersama guru dan penguji saat uji kompetensi. Masyarakat dapat memanfaatkan unit produksi ini sesuai dengan tagline GCC ‘’Memberikan Solusi Terbaik Masalah Anda’’. Di sela-sela UK sekolah ini juga diserbu siswa baru. Sejumlah siswa baru mengambil blangko pendaftaran dan melihat-lihat fasilitas sekolah. Sampai saat ini calon siswa baru yang mendaftar sudah mencapai 500 orang, sedangkan yang sudah mendaftar ulang dan memastikan pilihannya di SMK TI Bali Global Denpasar sebanyak 7 kelas. Sementara daya tampung siswa baru di SMK TI Bali Global Denpasar yang berlokasi di Jalan Tukad Citarum No. 44, Denpasar hanya 14 kelas untuk lima kompetensi keahlian yakni RPL, TKJ, MM, Animasi, dan DKV. Murjana didampingi Waka I Nyoman Sucana, M.Kom., Bagus Putu Eka Wijaya, S.Kom., Ni Wayan Sri Arini, S.T., M.Kom., Dewa Made Indra Suarmika, S.Kom. serta KTU Ida Bagus Ngurah Badra Jayapati, S.E. menyebutkan, pendaftaran siswa baru gelombang pertama akan berakhir 25 Mei 2019. Siswa yang mendaftar sebelum tanggal

itu mendapat kemudahan khusus dana pendidikan dan diskon uang pendaftaran. Selanjutnya pendaftaran gelombang kedua dibuka mulai 26 Mei dan pendaftaran sewaktu-waktu akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk itu, Murjana mengajak masyarakat Denpasar memilih SMK TI Bali Global Denpasar karena kualitasnya juga karena kuat pendidikan karakter. Murjana mengatakan lulusan SMK TI Bali Global Denpasar sudah banyak terserap di dalam dunia kerja, serta beberapa dari mereka memilih melanjutkan ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang ada di Bali ataupun di luar Bali. Murjana menyebutkan, masa tunggu kerja lulusan SMK TI Bali Global Denpasar tak perlu lama. Terbukti kurang dari satu bulan setelah tamat, lulusan sekolah ini sudah sukses mengisi dunia kerja. Hampir 70 persen siswa yang lulus tahun ini sudah bekerja karena berkualitas. Sisanya berwirausaha mandiri, melanjutkan studi, dan ada juga masih menunggu bekerja atau kuliah sambil kerja. (ad637)

Tingkat Prematuritas

Indonesia Peringkat Keempat Tertinggi di Dunia INDONESIA peringkat keempat tertinggi di dunia untuk angka prematuritas. Prematuritas adalah kelahiran yang terjadi lebih awal dari perkiraan. Prematuritas menjadi salah satu penyebab angka kematian bayi. ‘’Prematuritas kita tinggi sekali. Indonesia merupakan negara keempat di dunia yang memiliki angka prematuritas tinggi,’’ kata Dr. dr. A.A. Ngurah Jayakusuma, Sp.OG(K)., MARS., Ketua Divisi Fetomaternal Obstetri Ginekologi FK Unud-RSUP Sanglah, Kamis (16/5) kemarin usai pembukaan acara Bali International Combined Clinical Meeting (BICCM) ke-9 di Ruang dr. A.A. Djelantik Teater, FK Unud.

Selain prematuritas, infeksi juga menjadi penyebab kematian bayi termasuk HIV/AIDS. Meski angka kematian bayi di Bali sangat rendah, namun di Indonesia masih cukup tinggi. Meski rendah, ia menilai masih ada kematian bayi. Maka dari itu, ia bersama tim dari Obgin, Anastesi, dan Anak FK Unud-RSUP Sanglah belajar ke FK Universitas Adelaide–Women’s and Children’s Adelaide. ‘’Itu yang kita pelajari sekarang, sharing dari mereka. Jadi kita harus perbaiki itu, RS terutama alat dan SDM,’’ ungkapnya. Dikatakan, FK Universitas Adelaide–Women’s and Children’s Adelaide unggul dalam bidang perawatan neonatuss, bayi kecil dengan

berat badan lahir rendah. Mereka bisa mencegah infeksi, mempunyai peralatan yang canggih untuk merawat bayi kecil di bawah 1 kg. Tingkat keberhasilannya mencapai 70 – 80 persen bayi tersebut bisa hidup. Sedangkan tingkat keberhasilan di RSUP Sanglah 30 – 40 persen. ‘’Kita ingin meniru itu. Cuma pendidikan, training, keterampilan, baik dokter Obgin, Anak, Anastesi, mereka yang mengajarkan kita,’’ tuturnya. Semua ilmu pengetahuan dan keterampilan diajarkan setiap tahun ke Indonesia melalui lembaga Bali International Combined Clinical Meeting (BICCM). Tahun ini merupakan tahun ke-9 diadakan BICCM. Kali ini berlangsung dari

16 – 18 Mei. BICCM adalah pertemuan gabungan antara tim Australia dengan tim FK Unud-RSUP Sanglah. Yang dikolaborasikan adalah dalam bidang pendidikan, baik residen maupun dokter umum. Kemudian kolaborasi pelayanan antara FK Unud–RSUP Sanglah dengan FK di Universitas Adelaide–Women’s and Children’s Hospital Adelaide. Kolaborasi ini bukan bagian dari obstetri dan ginekologi saja, namun juga ada bagian anastesi dan pediatric di dalamnya. Tiga bidang ini berkolaborasi karena kebidanan tidak bisa dilepaskan dari peningkatan kualitas pediatric (anak). ‘’Karena yang kita hasilkan kan

BICCM - Rektor Unud Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K). ketika membuka BICCM ke-9. kesehatan wanita dan anak. Jadi semua itu berawal dari kehamilan. Bahkan, sebetulnya dari pra konsepsi. Jadi mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan ketiga bidang ini,’’ jelasnya. Sementara anastesi itu berperan dalam hasil yang ingin dicapai. Rektor Unud Prof. Dr. dr. A.A.

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

Raka Sudewi, Sp.S(K). yang membuka acara BICCM berharap melalui kerja sama ada peningkatan di dalam riset, visiting lecture, professor, dan juga di bidang publikasi dan simposium. Dari kerja sama ini pun sudah dilakukan beberapa riset, student exchange dan juga publikasi dari kedua belah pihak. (bns1)

DAERAH

Jumat Paing, 17 Mei 2019

SOSOK Tanpa Zat Kimia BALI memiliki sekitar 3.000 macam jenis tanaman obat yang jika dikembangkan akan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Sebab, obatobatan berbahan herbal tidak ada efek negatif, karena tidak mengandung zat kimia. Pengobatan tradisional inilah yang tengah dikembangkan Fakultas Kesehatan Prodi Ayurweda Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar lengkap dengan Klinik Griya Sehat Ayurweda. Apalagi, sistem pengobatan tradisional sudah ada sebelum pengobatan konvensional kedokteran berkembang. ‘’Sistem pengobatan tradisional dan usada Bali inilah yang kami kembangkan di Unhi Denpasar. Tidak hanya pendidikannya, namun praktiknya juga kami berikan kepada mahasiswa di Kilnik Griya Sehat Ayurweda,’’ ujar Dekan Fakultas Kesehatan Unhi Denpasar dr. Ida Bagus Wiryanata, Kamis (16/5) kemarin. Wiryanata mengatakan pengobatan tradisional memiliki beberapa keunggulan. Selain bahan-bahan herbal tanpa zat kimia, juga menggunakan teknik sentuhan berupa refleksi. Dengan sentuhan refleksi dapat membantu menemukan lokasi letak penyakit tanpa efek berbahaya. Apalagi, dengan memberikan makanan dan minuman berbahan herbal dapat mengikat zat-zat beracun, bahkan menetralkan zat racun yang ada dalam tubuh sehingga tidak menjadi penyakit. Pihaknya tidak menampik pengobatan konvensional yang didukung dengan kecanggihan teknologi bisa menjadi pilihan masyarakat saat ini. Kendati demikian, pihaknya menyarankan agar masyarakat bisa mengolaborasikan pengobatan konvensional dengan pengobatan tradisional. Meskipun secara matematis pengobatan tradisional jauh dibandingkan pengobatan konvensional, namun apabila dilakukan secara rutin dan sesuai aturan, maka manfaatnya jauh lebih efektif. (win)

Ditangkap Usai Dugem

Sopir ’’Freelance’’ Divonis Delapan Tahun Penjara Denpasar (Bali Post) Wayan Eka Suarya Mahardika, sopir pariwisata freelance, Kamis (16/5) kemarin menjalani sidang putusan. Terdakwa yang ditangkap usai dugem di sebuah kafe remang-remang di Jalan Tukad Badung, Denpasar Selatan ini oleh majelis hakim pimpinan Gusti Ngurah Parta Bhargawa akhirnya divonis delapan tahun. Di samping itu, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya Pande Made Sugiartha dan Made Sugiarta juga dihukum membayar denda Rp 1 miliar, subsider dua bulan kurungan. Atas vonis itu, terdakwa langsung menyatakan menerima. Sebelumnya, pria bertitel sarjana ekonomi itu dituntut pidana penjara selama 12 tahun oleh JPU Made Dipa Umbara. Terdakwa dituding terbukti bersalah dan melanggar Pasal 112 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam persidangan yang dipimpin Gusti Ngurah Parta Bhargawa, jaksa mengurai terdakwa yang beralamat di Bhuana Permai, Padangsambian itu ditangkap pada 8 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 Wita. Saat itu, kata jaksa, polisi dari Polda Bali menerima informasi di sebuah kafe di Jalan Tukad Badung, ada sopir freelance angkutan pariwisata yang sering mengedarkan narkoba. Polisi kemudian mengintai di kafe tersebut. Setelah kafe tutup polisi melihat terdakwa keluar dari kafe remang-remang itu. Polisi menyergap dan menggeledahnya. Namun di pakaian dan barang bawaannya nihil narkoba. Polisi kemudian mengarahkan terdakwa dan menggeledah mobilnya, yakni DK 1380 KG. Nah, di jok depan samping kiri, atau sebelah sopir kemudi, ditemukan bong, plastik klip berisi sabu-sabu, pipet takaran warna kuning, korek api, dan kristal bening yang diduga sabu-sabu. Selain itu, juga ditemukan 169 butir pil ekstasi berbentuk boneka dan logo R. Sedangkan kristal bening diduga sabu-sabu seberat 8,82 gram brutto atau 3,68 gram netto. Selain itu juga ditemukan timbangan warna silver. Hasil pemeriksaan polisi, terdakwa mengambil barang itu lewat tempelan di Jalan Imam Bonjol, Denpasar. Yang memberinya adalah orang mengaku bernama Beni. ‘’Terdakwa tanpa hak, atau melawan hukum, menyimpan, menguasai narkotika golongan I, bukan dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi lima gram,’’ tandas jaksa. (kmb37)

Dinsos Verifikasi Data Penerima BPNT

Mangupura (Bali Post) Program beras sejahtera (rastra) rencananya akan distop mulai Mei ini. Program ini akan berganti dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Badung I Gusti Agung Ayu Putu Sriasih mengatakan, BPNT yang akan diberikan senilai Rp 110 ribu per bulan. Bantuan ini akan disalurkan langsung melalui rekening masingmasing keluarga penerima manfaat (KPM). ‘’Kami masih melakukan pendataan dan verifikasi terhadap jumlah penerima BPNT di Kabupaten Badung,’’ ujar A.A. Seriasih, Kamis (16/5) kemarin. Menurutnya, berdasarkan data sementara dari pemerintah pusat, jumlah KPM masih sama dengan penerima rastra. Meski demikian, data penerima bantuan bisa saja berubah. ‘’Data berubah bila dalam tahap verifikasi ditemukan ada warga yang tidak masuk kriteria penerima BPNT. Untuk saat ini, data KPM sebanyak 6.850 di seluruh kecamatan se-Badung,’’ jelasnya. Dijelaskannya, proses pencairan bantuan akan dilakukan melalui rekening. Dinsos Badung bekerja sama dengan perbankan dalam hal pembuatan rekening. Dana tersebut hanya bisa ditukarkan di outlet atau warung yang disiapkan khusus. ‘’Tapi bisa memilih mau ditukar telur atau beras senilai dana yang diterima. Nanti setiap KPM menerima Rp 110 ribu per bulan,’’ ungkapnya. Untuk diketahui, Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan mengubah bantuan rastra menjadi BPNT. Secara resmi pengalihan bantuan ini mulai berlaku tahun ini. (kmb27)

DITANGKAP - Komplotan penipu via online berkedok koperasi diungkap Polsek Densel.

Bali Post/rah

Komplotan Penipu Via ’’Online’’ Ditangkap

Denpasar (Bali Post) Iming-iming kredit murah tanpa bunga dan jaminan yang di-share via SMS ternyata penipuan. Kasus ini diungkap Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan (Densel) di rumah kontrakan di Jalan Dukuh Sari Gang Banteng, Sesetan, Densel. Pelaku asal Sulawesi yakni Irwan (22), Moh. Rezki Anugrah (17), Ahmad Musrabah (22), Agus (32), Sukri (22), Agung Bima Sakti (22) dan Herman (31) ini ditangkap, Jumat (10/5) lalu. Mereka menyasar pemilik HP seIndonesia. ‘’Unit Reskrim Polsek Densel mengungkap kasus sangat meresahkan masyarakat.

Kasus ini sebenarnya sudah jadi atensi sejak lama. Di beberapa daerah kota besar, kasus-kasus semacam ini pernah diungkap juga. Untuk Polsek Densel pertama kali mengungkap kasus penipuan online dengan iming-iming memberikan pinjaman dengan bunga rendah sekali tanpa agunan,’’ tegas Kapolsek Densel Kompol I Nyoman Wirajaya didampingi Kanitreskrim Iptu Hadimastika, Kamis (16/5) kemarin. Wirajaya menyampaikan, awalnya Tim Opsnal menerima informasi dari masyarakat bahwa di TKP ada tinggal beberapa orang asal Makassar yang dicuri-

gai melakukan penipuan via online. Mendapatkan informasi tersebut, polisi melakukan penyelidikan hingga beberapa hari. Selanjutnya pada Jumat (10/5) pukul 23.00 Wita, dilakukan penggerebekan. ‘’Pelaku sudah operasi di Bali sejak tiga bulan dan mengontrak tiga rumah di TKP. Modusnya mereka menggunakan teknologi, pakai beberapa laptop, modem dan aplikasi SMS charter untuk mengumpulkan nomor telepon. Jumlahnya ribuan,’’ ujar mantan Kapolsek Kuta ini. Modus pelaku adalah setelah nomor HP terkumpul lalu dipindahkan ke laptop lain. Kemudian di-share

melalui SMS dan isi pesan yakni pinjaman ke ribuan nomor HP secara bersamaan. ‘’Mereka sifatnya memancing. Pastinya ada saja yang menjawab melalui telepon dan WA,’’ tegasnya. Setelah terpancing, kata perwira melati satu ini, korban ditawarkan pinjaman cukup besar tanpa agunan dan bunga. Selanjutnya korban dimintai menyetor dana awalnya sebagai syarat dapat pinjaman. Jumlahnya bervariasi, dari Rp 500 ribu sampai Rp 5 juta. Korbannya tersebar di seluruh Indonesia. ‘’Korban di Bali ada 4 orang. Selama 24 jam mereka bisa men-share ke ribuan nomor HP,’’ tandas-

nya. Otak komplotan ini adalah Herman. Sedangkan uang hasil kejahatan sudah dipakai biaya hidup dan sisanya di rekening tinggal Rp 16 juta. ‘’Setelah mentransfer uang ke rekening, pelaku langsung memblokir nomor HP korban. Kami mengimbau kepada masyarakat yang sudah jadi korban silakan datang ke Polsek Densel,’’ kata mantan Kapolsek Ubud, Gianyar ini. Terkait kasus ini, polisi mengamankan barang bukti 4 buah laptop, 9 buah HP, 2 buah kartu ATM BRI, 80 buah kartu perdana Tree, 25 buah kartu perdana Axis, 40 buah modem Vodavone, 3 buah portabel USB dan 1 buah flash disk. (kmb36)

Tiga Wilayah di Bali Masuk Zona Merah Narkoba

Denpasar (Bali Post) -

BNN memetakan ada 654 daerah rawan narkoba di Indonesia. Sementara di Bali terdapat tiga wilayah masuk zona merah. Wilayah tersebut yaitu Seminyak (dominan pengguna heroin), Pemogan (pengguna sabu-sabu) dan Tabanan (mayoritas ganja). Kepala BNN Komjen Pol. Drs. Heru Winarko, S.H. saat membuka pencanangan layanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dan Agen Pemulihan dalam rangka mewujudkan Desa Bersinar 2019 di Bali, Rabu (15/5), berharap Pemogan menjadi daerah bersih narkoba. Narkoba adalah silent enemy, masuknya tidak diketahui dan peredaran sangat cepat. ‘’Apalagi di desa ini sangat banyak tempat kos. Saya harap kepala desa agar peduli dan monitor terus karena hal itu sangat riskan penyalahgunaan narkoba,’’ katanya. Wilayah Pemogan masuk zona merah, menurut Heru, karena di sana banyak sekali rumah kos yang ditempati para pekerja yang dominan bekerja di tempat hiburan malam. Sedangkan tujuan RBM yaitu mengidentifikasi masalah, memberikan edukasi, melakukan penjangkauan untuk mempermudah akses layanan, memberikan dukungan kesehatan dan sosial

serta spiritual, melakukan rujukan ke layanan, melibatkan keluarga agar turut serta menjamin bahwa layanan rehabilitasi bisa terus berjalan. Agen pemulihan bertugas menerima laporan dari masyarakat. Klien-klien yang telah menyelesaikan terapi agar tetap dimonitor untuk menjaga pemulihan. Adanya program agen pemulihan mempunyai tugas yang terbagi dalam pemantauan, pendampingan serta bimbingan lanjut. Kegiatan tersebut akan dijalankan masingmasing agen pemulihan yang dilatih dan diberi pelatihan. Diharapkan semua elemen masyarakat mampu menjadi agen pemulihan untuk menghindarkan diri, keluarga serta lingkungan sekitarnya agar tidak terpengaruh untuk menggunakan narkotika. Tantangan ke depannya, kata lulusan Akpol 1985 ini, bagaimana memberdayakan perangkat desa agar memiliki daya tahan terhadap narko-

Bali Post/ist

AGEN PEMULIHAN - Kepala BNN Komjen Pol. Heru Winarko membuka pencanangan layanan RBM dan Agen Pemulihan di Pemogan, Denpasar Selatan. ba. Khususnya optimalisasi Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Selain itu, setiap kegiatan agama dimasukkan program P4GN, di mana dalam Inpres No. 6 Tahun 2018 agar semua instansi melaksanakan program P4GN. Oleh karena

itu, BNN mendorong semua instansi bergerak, bahkan pada 14 Mei lalu Gubernur Bali Wayan Koster membuat aturan dan menandatangani pararem secara serentak. ‘’Saya minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta

kepala desa, apabila ada yang tertangkap agar segera dibawa ke tempat rehabilitasi. Di mana kepala desa bertanggung jawab, apabila masyarakat terkena narkoba,’’ tutup mantan Deputi Penindakan KPK ini. (kmb36)

Warung Global

Izin dan Keahlian Pengasuh di TPA Diawasi Lebih Ketat PASCAKEJADIAN bayi tiga bulan meninggal di Tempat Penitipan Anak (TPA), Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali mengingatkan pemerintah untuk kembali melakukan pendataan terkait keberadaan TPA mengenai izin. Begitu juga standardisasi pengasuh yang memiliki kompetensi dan sebagainya. Sementara itu, pendengar Radio Global 96,5 FM menyampaikan berbagai opini dalam acara dialog interaktif Warung Global. Di antaranya agar lebih ketat lagi mengawasi keberadaan TPA dari kepemilikan izin sampai dengan keahlian atau kompetensi para pengasuh di TPA. Selain itu, orangtua yang sering menitipkan anak/bayi di TPA, sebaiknya selektif dan waspada.

Sebagai orangtua, Fera di Tabanan menilai kejadian ini membuat orangtua trauma menitipkan anak/bayi di TPA. Seharusnya pengelola TPA begitu juga pengasuhnya memiliki keterampilan. Werdha di Gianyar mengingatkan agar tindakan antisipasi dikedepankan. TPA yang tak punya izin segera mengurusnya. Keberadaan TPA atau tempat apa pun itu di suatu wilayah wajib diketahui aparat terbawah. Saking dibutuhkannya TPA oleh para orangtua, Ketut Mursi di Denpasar menyampaikan memang harus memiliki standar. Pengasuh di TPA harus diberikan pendidikan men-

gasuh dengan baik. Karena yang diasuh adalah anak-anak di bawah usia enam tahun. Ada aturan sanksi harus berjalan. Kemudian untuk orangtua ini sangat penting. Jangan terlalu sering menitipkan anak di TPA, apalagi usia anak ini sangat membutuhkan kasih sayang. Gara-gara bisnis tak memenuhi kriteria, nyawa bayi melayang. Demikian disampaikan Budiada di Tabanan. Tak segampang itu cari uang, jika rasa kasih sayang, psikisnya tak baik. Pemerintah harus mengawasi TPA di seluruh Bali. Harus ditata. Kalau belum memenuhi standar, sebaiknya jangan buka TPA.

Pengawasannya harus ketat, TPA tak berizin? Bagaimana pengawasannya? Demikian Suardana di Tabanan. Mental pengasuh diuji. Ditambahkan Ayu di Petang, bagi orangtua diharapkan agar mencari tahu informasi mengenai TPA. Ia cukup prihatin dengan adanya kejadian ini. Kak Nges di Denpasar menyayangkan kejadian ini. Yang mengawasinya siapa ya? Terus cara mengawasinya seperti apa. Apa cukup ditengok saja sebelum sekolah, setelah itu ditinggal? Mungkin di TPA perlu pengasuh yang benabenar tahu cara mengurus anak dengan penghasilan yang layak. (sikha)

OPINI

Jumat Paing, 17 Mei 2019

Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Dunia Pendidikan Sarat Kejutan SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, ‘’ritual’’ kelulusan anak sekolah, terutama tingkat SMA sederajat, senantiasa diawali dengan aksi corat-coret baju seragam. Setelah itu, dilanjutkan dengan pawai atau konvoi kendaraan bermotor. Terutama roda dua. Aksi luapan kegembiraan itu tentu saja mengundang pihak-pihak lain untuk ikut bersiaga. Terutama kalangan kepolisian yang berusaha menanamkan dan menyadarkan mereka bahwa tertib berlalu lintas itu sebuah keharusan, agar aman dan nyaman di jalan raya. Tidak hanya untuk mereka tetapi juga untuk pengguna jalan lainnya. Seperti biasa juga, ada yang menuruti dan ada pula yang tidak. Seperti itulah hal yang jamak kita jumpai se-tiap tahun kelulusan. Okelah kita mencoba untuk berada di pihak anak-anak sekolah itu. Tetapi adakah cara yang lebih mendidik sekaligus kreatif dan inovatif? Tidaklah terlalu berlebihan tetapi perlu dicarikan terobosan lain. Apakah mereka ini tidak bisa diarahkan untuk membuat semacam mural? Atau melukis di atas kain panjang yang bisa dipakai kenang-kenangan? Tetapi, sudahlah ini hanyalah usulan yang tentu arahnya agar mereka merasa nyaman dan bisa meluapkan kegembiraan secara lebih terarah. Yang paling penting pula, usahakan jangan me-ngadakan konvoi yang rentan serta rawan kecelakaan. Ini memang kerja keras yang melibatkan banyak pihak, tidak hanya polisi. Tetapi sebenarnya, apakah kegembiraan mereka ini karena memang lulus ujian atau hanya karena merasa bebas dari sistem pendidikan kita sekarang yang tergolong berat dan cenderung membatasi ruang gerak mereka? Mesti dicarikan jawaban lewat penelitian. Tetapi yang biasa terjadi, sektor pendidikan senantiasa menyodorkan sesuatu yang baru. Selalu saja begitu. Setiap tahunnya penuh kejutan. Kejutan yang bentuknya bukan mengarah pada prestasi tetapi menjurus kepada soal birokrasi. Ya… sistem penerimaan siswa baru saat ini, katanya lewat zonasi. Hal ini ditempuh karena sasaran dalam Sisdiknas itu adalah pemerataan, salah satunya. Jadi, nantinya tidak akan ada sekolah favorit. Meskipun pihak sekolah tentu dengan segala cara akan berusaha terus merekrut bibit unggul. Anak-anak pintar karena ini memang akan membawa prestise sekaligus prestasi. Tidak salah memang. Namun di lain pihak, sekolah juga diharuskan menerima kualitas anak didik yang apa adanya. Mungkin lebih jelek. Tetapi itulah tugas sekolah dan guru. Tidak hanya menerima ‘’barang jadi’’ tetapi bagaimana bisa menjadi seorang anak yang dulunya nothing menjadi something. Cuma, masalahnya teknis pelaksanaan zonasi juga masih menjadi teka-teki. Belum jelas benar. Tidak hanya di kalangan pendidik, apalagi pihak orangtua murid. Apakah akan mengacu pada jarak sekolah dengan tempat tinggal berdasarkan kartu identitas si anak, lewat GPS, cepat-cepatan mendaftar atau bagaimana? Karena ini sifatnya online bagaimana kualitas perangkat lunaknya? Apakah server dan kualitas internet memadai saat terjadi puncak pendaftaran. Kalau sistem itu hang bagaimana solusinya? Banyak pertanyaan yang muncul. Tetapi sering kali pula jawaban yang didapat juga penuh kejutan karena tidak meyakinkan dan masih meraba-raba. Beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pendidikan kita ini memang penuh kejutan. Yang jelas, ke depan untuk membangun bangsa dan membangun keseimbangan kualitas SDM di Bali pemerataan pendidikan memang perlu dilakukan. Selama ini, konsentrasi pendidikan berkualitas hanya di kota provinsi dan kabupaten/kota. Ke depan, pemerataan kualitas hendaknya juga memberikan rasa kenyamanan kepada anak didik dan orangtua saat memilih sekolah lanjutan. Mereka tak tersandera aturan penerimaan siswa baru. Kejutan dunia pendidikan yang setiap tahunnya berubah ini harus segera dibuatkan standar yang jelas.

S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Menjaga Satwa dan Tanaman Langka Bali Saat ini banyak gerakan kembali ke alam. Budaya ini bahkan menjadi semacam gerakan di kalangan pariwisata. Ada Green Hotel dan ada beragam kegiatan lainnya yang mengajak semua komponen menjaga alam. Bali juga bergerak dengan ikon Bali bersih. Mudah-mudahan gerakan ini berjalan lancar dan menjadi gerakan berkelanjutan bukan sekadar gerakan politik. Yang saya harapkan agar Bali juga bergerak untuk menyelamatkan tanaman-tanaman langka yang khas Bali. Seperti ada pohon sentul, jeruk Bali, pohon boni termasuk beragam tanaman langka yang bisa dijadikan pelengkap sarana upakara di Bali. Mudah-mudahan ada pihak yang bisa mendata pohon-pohon khas Bali. Saya berharap, Dinas Pertanian bekerja sama dengan universitas yang ada di Bali untuk hal ini. Kami sebagai orangtua saat ini tentu sangat ingin agar anak-anak kami juga mengenal tanaman khas ini. Setidaknya, ada pohon-pohon khas Bali yang bisa dilihat dan dirasakan buahnya oleh generasi muda Bali zaman now. Selain itu, ada juga hewan atau burung khas Bali yang perlu segera ditangkarkan. Kalau jalak Bali sudah ada perhatian khusus, sejumlah burung yang hidup di Bali yang khas Bali bisa dijaga habitat dan populasinya. Gerakan menjaga tanaman khas Bali dan satwa khas Bali hendaknya dikembangkan di Bali. Untuk hal ini, saya berharap Pemprov Bali bisa mengoptimalkan peran desa adat untuk menjaga tumbuhan dan hewan langka yang ada di Bali. Kalau bisa pusat-pusat pengembangan pohon dan hewan khas Bali ada di masing-masing desa adat. Ni Luh Supadmiani Gianyar, Bali

Ketimpangan Pembangunan Manusia Bali Pesatnya pariwisata telah mampu membawa Bali pada capaian yang cukup mengesankan pada tingkat nasional. Tingkat pengangguran Bali berdasarkan data BPS tercatat sebagai yang terendah, dengan capaian sebesar 1,19% pada Februari 2019. Demikian halnya dengan tingkat kemiskinan Bali hanya kalah rendah dengan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta dengan tingkat kemiskinan 3,91% (September 2018). Pertumbuhan ekonomi Bali juga berada di atas pertumbuhan nasional sebesar 6,35% (yoy) pada tahun 2018, besaran angka ini lebih tinggi dari nasional yang tumbuh sebesar 5,17% (yoy). Namun sayang, capaian tersebut menyisakan masalah ketimpangan antarwilayah, termasuk ketimpangan pembangunan manusia.

Oleh Ni Putu Widyati Listyari

embangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang diwakili oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sementara standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali baru-baru ini merilis angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencatatkan IPM Bali pada tahun 2018 sebesar

74,77. Capaian ini tergolong tinggi (berada di rentang 70-80), bahkan pada tingkat nasional berada pada peringkat kelima. Namun, lebih jauh melihat capaian IPM antarkabupaten di Bali terlihat timpang. IPM dua kabupaten yakni Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, tergolong sangat tinggi dengan indeks di atas 80, sementara dua kabupaten yakni Kabupaten Bangli dan Karangasem masih terkategori sedang (di bawah 70). Peran sentral wilayah Badung dan Denpasar tidak hanya menjadi pusat ekonomi, namun juga sebagai pusat pemerintahan dan pusat fasilitas layanan lebih tinggi. Dengan kondisi ini, gravitasi kedua wilayah ini sangat tinggi tidak hanya menarik penduduk Bali bahkan hingga luar Bali. Sebagai pusat ekonomi, misalnya, dua wilayah ini menarik bagi pencari kerja yang umumnya dengan latar belakang pendidikan yang memadai. Dari sisi pembangunan kesehatan, yang pada IPM diwakili oleh usia harapan hidup (UHH). Pada tahun 2018, UHH Bali tercatat 71,68 tahun. UHH menggambarkan perkiraan umur maksimum yang bisa dicapai bayi yang baru lahir untuk hidup. Dengan demikian, bayi yang lahir pada tahun 2018 diperkirakan akan

mampu bertahan hidup sekitar 71 tahun. Usia harapan hidup di kabupaten/kota di Bali berkisar di atas 70 tahun. UHH tertinggi tercatat pada umur 74,71 untuk Kabupaten Badung. Untuk indikator usia harapan hidup, kondisi antarwilayah masih bisa dikatakan relatif berimbang. Ketimpangan pembangunan mulai terlihat jika melihat lebih jauh ke dalam indikator pengetahuan (knowledge) yang diwakili Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dihitung dari rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. Pada tahun 2018, Harapan Lama Sekolah di Bali tercatat telah mencapai 13,23 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D-1 atau universitas tingkat dua. HLS per kabupaten berada pada rentang 12 hingga 14 tahun. Hal ini sangat timpang jika dibandingkan dengan capaian RLS. RLS Provinsi Bali pada tahun 2018

tercatat 8,65 tahun, atau secara rata-rata penduduk Bali yang berusia 25 tahun ke atas hampir menuntaskan jenjang pendidikan SMP. Di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, rata-rata penduduknya telah menuntaskan jenjang pendidikan minimal 9 tahun. RLS Kabupaten Badung tercatat 10,06 tahun, sementara RLS Kota Denpasar tercatat 11,16 tahun. RLS terendah tercatat di Kabupaten Karangasem yaitu 5,97 tahun dengan kata lain penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Karangasem belum menuntaskan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012). Pada tahun 2018, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Bali pada tahun 2018 tercatat Rp 13,89 juta per tahun. Pengeluaran per kapita tertinggi tercatat untuk penduduk di Kota Denpasar yang hampir mencapai Rp 20 juta per tahun, dua kali lipat jika dibandingkan pendapatan per kapita penduduk Karangasem. Pengeluaran per kapita penduduk Karangasem tercatat sebagai yang terendah dengan pengeluaran rata-rata sekitar Rp 10 juta per kapita per tahun. Gambaran ini setidaknya dapat menjelaskan bahwa ketimpangan yang terjadi tidak lepas dari dominasi Kota Denpasar dan Badung yang mengambil peran sentral baik sebagai fungsi pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan. Ketimpangan pada sisi ekonomi dan pendidikan mestinya tidak terjadi jika saja penduduk dengan kualifikasi pendidikan lebih tinggi tidak harus ke Kota Denpasar dan Badung baik untuk memperoleh pendidikan maupun pekerjaan. Namun pada kenyataannya, dua wilayah ini cukup kuat menyedot potensi-potensi sumber daya

Memahami Perilaku Siswa Rayakan Kelulusan AKSI corat-coret baju setiap tahun di kalangan pelajar seakan telah menjadi budaya yang selalu dilakukan oleh siswa-siswa pascakelulusan. Padahal, tidak ada kegiatan seperti itu yang sengaja dirancang dan dilakukan oleh pihak sekolah ataupun pemerintah. Namun, fakta menunjukkan hal sebaliknya. Walaupun sudah diimbau dan dilarang agar tidak ada aksi tersebut, para siswa tetap saja melakukannya. Bahkan, tidak ragu dan segan untuk menunjukkan eksistensi kegiatan corat-coret seragam mereka. Menjadi pertanyaan kepada para pendidik dan pihak terkait lainnya, apakah hal ini perlu dilarang dengan ketat ataukah justru dijadikan sebuah budaya ekspresi bagi siswa? Menurut pengakuan siswa, aksi tersebut merupakan ekspresi mereka untuk menunjukkan kepuasan dan kelegaan setelah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas. Beban selama mereka mengikuti proses pembelajaran hingga ujian nasional dilepaskan dengan aksi mencoret baju. Diskusi dengan siswa menjadi menarik ketika sang siswa bertanya sederhana, ‘’Apakah coret baju sendiri itu salah ya, Pak?’’ Menjawab pertanyaan sederhana tersebut susah-susah gampang. Saat ini, pendapat siswa tidak bisa sepenuhnya ditolak. Sebagai pendidik, mengakomodasi argumen mereka menjadi keharusan agar umpan baliknya juga terjadi hal yang sama. Prinsip saling menghormati pendapat adalah keharusan. Karena, baik

Oleh Adi Soekariawan guru ataupun siswa sama-sama mempunyai posisi dalam kondisi saling mempelajari satu sama lain. Jawaban sederhana yang terjawab saat diskusi dengan siswa adalah, ‘’Coret-coret baju tidak salah, mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkunganlah yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kelewatan saja.’’ Bagi siswa mungkin jawaban tersebut masih terdengar menyalahkan aksi mereka, walaupun sebenarnya tidak menyalahkan. Mereka belum paham dari sudut pandang yang lain. Sepenuhnya, mereka akan paham ketika menyaksikan sendiri dari sudut pandang sebagai pendidik dan orangtua atau bekerja di instansi pemerintahan yang terkait dengan pendidikan. Pemahaman akan tergantung kepada karakteristik individu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik adalah ciri atau sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu yang pada dasarnya kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup. Menurut Gibson dalam teori karakteristik individu terdapat beberapa variabel psikologis yang melekat pada individu yaitu persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. Persepsi seseorang dipengaruhi oleh panca indra sebagai instrumen dalam mengetahui dan mengukur sesuatu. Sikap berawal dari kepercayaan atau

keyakinan seseorang. Kepribadian menunjukkan sifat hakiki seseorang yang tercermin sebagai suatu bangsa. Belajar pada dasarnya memanusiakan manusia yang didapat dari pengalaman. Motivasi adalah dorongan yang muncul secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu. Semua variabel inilah yang memengaruhi seseorang dalam karakternya, di samping adanya variabel luar seperti lingkungan sosial. Kembali kepada pernyataan siswa bahwa budaya coret baju adalah ungkapan ekspresi dan luapan emosi kebahagiaan para siswa. Mengkaji lebih dalam kembali, persepsi siswa dalam aksi mencoret baju adalah inilah aksi yang ada dan dilakukan oleh pendahulunya. Ini menyenangkan. Secara naluri, manusia suka hal yang menyenangkan dan dilakukan beramai-ramai. Sebuah sikap muncul karena kegiatan akan dilakukan bersama dengan teman seperjuangan. Mereka merasa senasib. Mereka yakin itu benar dilakukan bersama. Motivasi menjadi bertambah ketika ada tujuan pada masa pubertas yang tidak stabil dari sisi psikologis, menunjukkan keberadaan terhadap lawan jenis. Menunjukkan ‘’keperkasaan’’ di hadapan ‘’incaran’’. Masa ini tidak akan dapat dibendung. Akan semakin liar dan tak terkendali saat masa ini dikerangkeng.

Pengendalian aksi coratcoret baju ini telah diupayakan oleh sekolah dan pemerintah dengan cara sesuai dengan kebudayaan setempat. Di Bali, kelulusan dilakukan dengan acara persembahyangan bersama. Namun, upaya ini hanya menahan sesaat, karena secara sembunyi tetapi semuanya sudah mengetahui, para siswa melakukan aksi corat-coret baju di tempat lain. Tentu saja kejadian ini menjadi kebablasan saat aksi tersebut dilanjutkan dengan konvoi. Sangat jarang ada konvoi yang tertib dan nyaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, muncul sebuah pemikiran nyeleneh untuk mengendalikan aksi yang sudah menjadi budaya yang tak diakui ini. Mengapa aksi corat-coret tidak diwadahi? Para siswa diberikan ruang dan waktu untuk meluapkan kebahagiaan mereka. Sekolah mewadahi agar siswa tidak perlu lagi rahasia-rahasiaan dengan gurunya ataupun orangtuanya. Sekaligus ini juga mengajak siswa untuk jujur. Di samping kegiatan ini dapat dikawal agar tidak kebablasan. Aksi corat-coret hanya bagian dari acara kelulusan agar para siswa memang benar-benar dapat meluapkan kebahagiaan mereka. Di sisi lain yang gelap, ini juga menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia sangat membuat siswa menderita, sehingga mereka ingin meluapkannya karena telah bebas dari penderitaan.

manusia intelektual dari wilayah sekitarnya, sehingga di tempat yang ditinggalkan hanya tersisa sumber daya manusia dengan kualifikasi pendidikan rendah. Kondisi ini sesungguhnya sudah lama disadari. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menyeimbangkan pembangunan antara wilayah, salah satunya dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan baru. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru ini dipercaya akan bisa diwujudkan dengan konsep one island management. Menurut Wakil Gubernur Bali (Bisnis.com, 2018), dengan konsep ini diharapkan dapat membentuk suatu cluster yang nantinya menjadi pusat-pusat pertumbuhan di setiap kabupaten dengan keunggulan yang ada di masing-masing wilayah. Namun, dengan melihat ketimpangan indeks pembangunan manusia saat ini, hendaknya pembentukan pusat-pusat ekonomi juga mempertimbangkan penciptaan lapangan kerja bagi kaum intelektual (knowledge based industry). Dengan menyebarkan pusatpusat pertumbuhan baru yang berbasis ilmu pengetahuan seperti universitas, pusat penelitian, pengembangan IT dan sejenisnya, pada satu sisi akan menahan arus migrasi intelektual ke luar wilayah dan pada sisi lain berpeluang mendatangkan tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Hal ini juga akan mempercepat proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah-wilayah tersebut. Dengan demikian, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru tidak hanya mengurangi ketimpangan ekonomi, namun juga akan mampu menyeimbangkan pembangunan manusia di Bali. Penulis, Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kota Denpasar

POJOK Anggaran Pileg dan Pilpres 2019 di Bali capai Rp 205 miliar lebih. - Berharap hasilkan pemimpin berkualitas. *** Daerah risiko tinggi penularan HIV di Tabanan terus bertambah. - Beda dengan pertanian yang menyempit. *** Empat bulan terakhir, jumlah wisatawan ke Badung menurun. - Semangat bantu rakyat jangan turun.

Penulis, pendidik di SMAN 3 Denpasar

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

TABANAN

Jumat Paing, 17 Mei 2019

Berkas Kasus Kecurangan Pemilu Dilimpahkan ke Kejari

Bali Post/bit

PENYERAHAN BERKAS - Penyidik Polres Tabanan menyerahkan berkas kasus kecurangan Pemilu 2019 ke Kejari Tabanan.

Dinas Kesehatan Antisipasi ” Monkeypox” Tabanan (Bali Post) Meski belum ada kasusnya di Indonesia, Monkeypox tetap harus diwaspadai. Terlebih penyakit ini sudah ditemukan di negara tetangga yakni Singapura. Guna mengantisipasi penyakit yang mirip cacar air tersebut, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran nomor: SR.03.04/ II/1169/2019 tentang Kewaspadaan Importasi Penyakit Monkeypox. Pemkab Tabanan pun menindaklanjutinya dengan menerjunkan petugas ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dr. I Nyoman Suratmika, Kamis (16/5) kemarin mengatakan, pihaknya sudah meneruskan surat edaran Kemenkes tersebut ke seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, serta rumah sakit yang ada di Tabanan. Meski di Tabanan belum ditemukan kasus monkeypox, pihaknya tetap waspada agar jan-

gan sampai kasus tersebut merebak di Tabanan. Untuk itu pihaknya menginstruksikan petugas Puskesmas untuk melakukan survei dan pengecekan agar kasus tersebut segera dapat diketahui dan ditangani. Suratmika memaparkan, monkeypox sangat mirip dengan cacar. Masa inkubasi juga sekitar tiga pekan dan bisa sembuh dengan sendirinya. Ciri orang yang menderita penyakit ini adalah badannya panas di atas 38 derajat Celcius, sakit kepala berat, kelenjar getah bening membesar, nyeri punggung, nyeri otot dan lemas. Ciri khasnya, muncul ruam atau bercak berair terutama di bagian wajah dan menjalar ke bagian tubuh lainnya secara cepat. ‘’Karena itu, jika ada warga yang menemukan kasus sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan, harap segera melapor ke dinas terkait atau Puskesmas dan segera dibawa berobat,’’ ujar Suratmika. (kmb24)

Tabanan (Bali Post) Setelah 13 hari berproses di Polres Tabanan, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tabanan resmi melimpahkan berkas penyidikan kasus kecurangan Pemilu 2019 dengan tersangka mantan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) I Wayan S. ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan, Kamis (16/5) kemarin. Berkas penyidikan dari Polres Tabanan diterima Kasi Pidum Kejari Tabanan Rizal Sanusi. Dikatakan Rizal, setelah pelimpahan dari Polres, ada waktu 3 hari bagi jaksa untuk mengkoreksi berkas perkara penyidikan tersebut. ‘’Akan kami lakukan penelitian selama 3 hari sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Hasilnya baru akan kami sampaikan setelah itu,’’ terangnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Tabanan AKP Decky Hendra Wijaya menjelaskan, setelah berkas penyidikan rampung, berkas tahap satu diserahkan ke kejaksaan. Terlapor dalam hal ini sudah ditetapkan menjadi tersangka saat prosesnya naik ke tahap penyidikan. Selama proses penyidikan di Polres Tabanan, setidaknya ada 17 orang saksi yang dimintai keterangan sebelumnya, baik dari KPU maupun dari parpol. ‘’Tahap satu atau pengiriman berkas perkara sudah kami serahkan ke kejaksaan untuk diteliti. Jika ada yang kurang biar bisa segera dilengkapi,’’ ucapnya. Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu Tabanan I Gede Putu Suarta mengatakan, pelimpahan berkas ke kejak-

saan tersebut membuktikan Bawaslu serius mengawal pemilu. Seperti diketahui, kasus ini berawal dari pelimpahan temuan dugaan tindak pidana pemilu pada 18 april 2019 yang diterima oleh Bawaslu Tabanan. I Wayan S., dilaporkan oleh saksi dari Partai Nasdem, I Ketut Yuda, karena merusak surat suara sah saat proses penghitungan suara untuk DPRD tingkat kabupaten. Meski sempat ditegur beberapa kali oleh petugas pengawas karena melakukan perusakan surat suara sah, Wayan S., tidak menggubrisnya. Bahkan hal ini pun diakui oleh I Wayan S., yang mengatakan ada tujuh surat suara khusus DPRD tingkat kabupaten yang dirusaknya saat proses penghitungan suara berlangsung. (kmb28)

mengingat keberadaan kafe, spa maupun salon yang dicurigai memberikan layanan plus mulai tersebar secara merata. Jika pemetaan daerah risiko tinggi sudah dibuat, KPA akan lebih mudah membuat program untuk menyasar populasi berisiko tinggi, baik mengenai sosialisasi HIV/AIDS, cara pencegahan dan pengobatannya. Selama ini, kata Randem, sudah ada petugas lapangan yang langsung bersentuhan dengan populasi risiko tinggi. Bagi yang terlihat sakit, akan diajak ke Puskesmas untuk melakukan tes. Apabila negatif, hanya diberikan sosialisasi, dan jika positif akan dirujuk ke VCT BRSU Tabanan untuk menjalani pemeriksaan dan pengobatan lanjutan. ‘’Dengan adanya pemetaan, penjangkauan akan lebih mudah dan lebih tepat sasaran,’’ papar Randem. (kmb24)

Ketut Randem

Daerah Risiko Tinggi Penularan HIV Terus Bertambah

Tabanan (Bali Post) -

Pemetaan daerah risiko tinggi penularan HIV sangat penting dilakukan agar penanganan kasus HIV/AIDS tepat sasaran. Daerah risiko tinggi merupakan kawasan dengan populasi berisiko tinggi banyak berkumpul, seperti PSK maupun pemakai narkoba jarum suntik. Dalam hal ini, KPA Tabanan sempat melakukan pemetaan daerah risiko tinggi pada tahun 2007, yang hasilnya hanya satu kawasan yang masuk kategori daerah risiko tinggi. Tahun ini pemetaan akan kembali dilakukan dan diyakini daerah risiko tinggi bertambah. Ketua KPA Tabanan I Ketut Randem, Kamis (16/5) kemarin mengatakan, pemetaan daerah risiko tinggi penting dilakukan untuk mengetahui daerah yang memiliki risiko penularan HIV tinggi. Biasanya daerah risiko tinggi seperti warung kopi plus-plus, kafe hingga salon dan spa plus-plus, sehingga pihaknya bisa memudahkan melakukan pemantauan dan mengambil tindakan untuk mencegah penularan HIV di tempat berisiko tersebut. ‘’Terlebih sekarang bulan puasa. Usai hari raya nanti PSK yang jumlahnya satu di

salah satu kafe plus misalnya, bisa bertambah jadi dua. Sehingga diperlukan pemetaan untuk memantau ini,’’ ujarnya. Dulu ketika pendanaan dari global fund masih ada, pemetaan tidak hanya mencakup daerah risiko tinggi penularan HIV/AIDS, tetapi juga terkait narkoba. Tetapi karena saat ini pendanaan dari APBD terbatas yaitu Rp 200 juta, KPA Tabanan hanya bisa melaksanakan program prioritas. ‘’Tahun ini kami prioritaskan membuatkan pemetaan daerah risiko tinggi khusus HIV/AIDS. Karena pemetaan yang dulu sudah

terlalu lama,’’ ujar Randem. Ia melanjutkan, pada pemetaan daerah risiko tinggi HIV/AIDS tahun 2007, zona Tabanan hanya di warungwarung kopi plus di Terminal Pesiapan. ‘’Dulu di sana tempat PSK berkumpul. Kita hitung jumlah warung plusnya dan jumlah PSK-nya. Mereka didekati untuk diberikan sosialisasi mengenai HIV dan diarahkan mendapatkan pengobatan jika sakit,’’ jelas Randem. Saat ini zona untuk daerah risiko tinggi sudah meluas. Tidak hanya di Terminal Pesiapan, tetapi juga di kecamatan lain,

Bali Post/san

Jadwal Pilkel 98 Desa Kecamatan Kediri Gagas Wisata Terintegrasi Belum Dipastikan

Tabanan (Bali Post) Sebanyak 98 desa di Kabupaten Tabanan akan menggelar pemilihan perbekel (pilkel) serentak tahun ini. Rencananya pilkel digelar usai Pemilu 2019 rampung. Hanya jadwalnya belum bisa dipastikan. Pasalnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Tabanan masih menunggu koordinasi dengan pihak terkait. ‘’Jadwal sudah kami buat, tetapi belum berani kami publish. Apalagi belum ada koordinasi lintas tim,’’ ucap Kepala DPMD Tabanan Roemi Liestyowati, Kamis (16/5) kemarin. Meski demikian, Roemi menegaskan, akhir Juni nanti akan dilakukan sosialisasi pilkel di 98 desa tersebut. Sejumlah persiapan termasuk anggaran pilkel juga sudah dilakukan. ‘’Tahapan pilkel belum kami susun, karena target akhir bulan Juni baru sosialisasi, dan itu tergantung akhir masa jabatan kepala desa baru bisa menentukan tahapan selanjutnya serta atas persetujuan pimpinan,’’ terangnya. Dijelaskannya, sampai saat ini belum ada rapat koordinasi dengan instansi terkait pilkel serentak. ‘’Jadi sabar dulu. Masih lama belum rakor,’’ tegasnya. Sementara untuk anggaran pilkel hanya sebesar Rp 200 juta dari jumlah yang diajukan sebesar Rp 4,8 miliar. Terkait kekurangan

anggaran tersebut, sebelumnya Roemi mengatakan setidaknya ada peluang yang bisa dibantu dari desa lewat APBDes. ‘’Ada kegiatan yang bisa didanai oleh desa dari APBDes, tentu saja sedikit bisa bernapas. Kalau tidak ada peluang itu, susah kita,’’ terangnya. Hanya, dengan beragam tahapan pilkel dengan dana yang hanya Rp 200 juta, ada sejumlah kegiatan yang dirampingkan. Salah satunya sosialisasi tahapan pilkel. Jika dalam pilkel sebelumnya sosialisasi dilakukan hingga tingkat desa, kali ini direncanakan hanya sampai tingkat kecamatan. ‘’Kalau ada desa yang krusial baru akan kita datangi. Apalagi kami di DPMD juga telah membentuk tim yang nantinya bertugas melakukan pendampingan ke desa yang akan menggelar pilkel,’’ jelasnya. Pilkel serentak akan digelar di tiap kecamatan. Di Kecamatan Tabanan pilkel akan dilangsungkan di 12 desa, Kecamatan Selemadeg Timur delapan desa, Kecamatan Selemadeg enam desa, Kecamatan Selemadeg Barat tujuh desa, Kecamatan Pupuan enam desa, Kecamatan Kediri 13 desa, Kecamatan Baturiti 9 desa, Kecamatan Penebel 11 desa, Kecamatan Marga 12 desa dan Kecamatan Kerambitan sebanyak 14 desa. (kmb28)

Tabanan (Bali Post) Kecamatan Kediri memiliki potensi wisata yang luar biasa. Tak hanya pantainya yang indah seperti Tanah Lot dan Kedungu, potensi lainnya seperti lahan pertanian serta kerajinan juga banyak menarik minat wisatawan. Potensi-potensi inilah yang sedang diupayakan untuk diintegrasikan sehingga ke depan tingkat kunjungan wisatawan akan semakin besar. Menurut Camat Kediri I Made Murdika, 15 desa yang ada di Kecamatan Kediri, masing-masing memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Ke depan penataan desa di Kecamatan Kediri akan dirancang menjadi satu kesatuan atau terintegrasi sehingga ada keterkaitan potensi wisata yang dimiliki antara satu desa dengan desa yang lain. Contohnya Desa Beraban dengan potensi wisata Tanah Lot yang telah mendunia. Ke depan desa pendamping atau Kediri bagian selatan harapannya bisa mendapatkan imbas ekonomi dari objek

Bali Post/dok

BATA - Kerajinan bata press di Desa Pejaten diharapkan bisa menjadi pendukung sektor pariwisata Kecamatan Kediri.

wisata Tanah Lot. ‘’Artinya, desa pendamping ini bisa menggali potensi yang dimiliki sebagai pendukung wisata yang sudah ada sehingga wisatawan selain berkunjung ke Tanah Lot juga bisa berkunjung ke desa terkait. Karena semua ini tentunya untuk meningkatkan perekonomian warga desa itu sendiri,’’ terangnya, Kamis (16/5) kemarin. Terkait hal itu, pihaknya berharap agar desa terkait bisa bergegas untuk menyiapkan fasilitas yang berhubungan dengan wisata atau unit usaha desa yang sangat memungkinkan. ‘’Misalnya saja kalau di Tanah Lot dengan potensi pantainya yang indah, desa lain bisa dengan kerajinan ataupun lainnya, yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Jadi, ada sinergitas pariwisata di sini,’’ terangnya. Begitupun untuk Kediri bagian utara dan tengah, penguatan ekonomi kerakyatan bisa dibangun dengan sentra Pasar Kediri dan pusat usaha mikro di Nyitdah dan Pejaten. Diakuinya, dari 15 desa, baru sebagian desa yang concern dengan pengembangan potensinya. Seperti Desa Nyambu yang merancang program pengembangan potensi desa sejak menyusun APBDes. (kmb28)

BULELENG

Jumat Paing, 17 Mei 2019

Truk Boks Terjun ke Jurang

Sopir dan Dua Penumpang Selamat Singaraja (Bali Post) – Truk boks DK 8534 GK terjun ke jurang di pinggir jalan Singaraja – Bedugul Km 12 Dusun Pererenan Bunut, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kamis (16/5) kemarin, pukul 09.30 Wita. Truk yang mengangkut muatan berat itu terjun bebas dan terbalik di dasar jurang yang curam. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Pengemudi hanya menderita luka lecet. Sedangkan, dua penumpang truk nahas itu dalam keadaan sehat. Kasat Lantas AKP Putu Diah Kuriawandari seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK. membenarkan telah menerima laporan kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tersebut. Dari hasil pemeriksaan di lokasi kejadian dan keterangan saksi yang melihat peristiwa itu, kata Kurniawandari, truk itu dikemudikan Yuldha Mahardika (25), asal Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) bersama dua rekannya masing-masing Diky Maidy Tomonika Sipta (22) warga Kediri, Kabupaten Tabanan dan Samira (42) asal Sukaraja. Dalam perjalanan dari Denpasar menuju Singaraja, truk itu melaju dengan kecepatan normal. Entah mengapa, memasuki lokasi kejadian, truk itu tiba-tiba tidak bisa dikendalikan. Pengemudi sudah berusaha mengendalikan kendaraannya, namun sayang hal itu gagal dilakukan. Truk yang melaju liar ke luar jalur itu kemudian membentur palang besi pembatas jalan di sebelah barat jalan. Setelah menghantam pembatas jalan, truk itu menabrak pohon dan akhirnya terjun bebas dan terbalik di dasar jurang yang curam. Akibat benturan keras, bagian truk ringsek dan barang-barang keluar dari dalam boks. “Benar, kami menerima laporan kejadian lakalantas itu. Anggota sudah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan saksi-saksi. Sementara, pengemudi luka ringan. Dua penumpang lainnya selamat,” katanya. Dari pemeriksaan sementara, tambah Kurniawandari, lakalantas ini murni out of control (OC). Dalam kejadian ini, pengemudi diperkirakan kurang hati-hati ketika mengemudi, apalagi kendaraan mengangkut beban berat. Lebih-lebih, jalur Singaaja – Bedugul itu terkenal dengan julukan jalur “tengkorak”. Sebab, ruas jalannya penuh dengan tikungan terjal selain tanjakan dan turunan. Situasi ini membutuhkan konsentrasi dan penguasaan medan bagi setiap pengemudi, sehigga bisa terhindar dari kejadian lakalantas akibat OC. “Truk mengangkut barang relatif berat. Sedangkan medannya ekstrem. Karena itu, pengemudi harus ekstra hati-hati, sehingga bisa terhindar dari lakalantas seperti ini,” jelasnya. Pascakejadian itu, bangkai truk dari dasar jurang kemudian dievakuasi dengan bantuan mobil derek. Karena medan berat, evakuasi truk itu memakan waktu lama. Sempat jalur Singaraja – Bedudul itu terganggu. Polisi kemudian mengatur ruas lalu lintas dengan cara melintas secara giliran, sehingga kemacetan bisa diurai. (kmb38)

Bali Post/kmb38

DUA RANPERDA DISAHKAN – Menjelang masa akhir jabatan, DPRD Buleleng mengesahkan dua rancangan perda (ranperda) menjadi perda, Kamis (16/5) kemarin.

Jelang Lengser

Dewan Sahkan Dua Ranperda Jadi Perda Singaraja (Bali Post) – Mendekati akhir jabatan, DPRD Buleleng mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) jadi perda. Dua perda yang diketok palu, Jumat (16/5) kemarin, masing-masing Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Bali Post/kmb38

TERJUN KE JURANG – Truk boks DK 8534 GK terjun ke jurang di pinggir jalan Singaraja – Bedugul Km 12 Dusun Pererenan Bunut, Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kamis (16/5) kemarin.

Nekat Kabur

Satu-satunya rancangan perda pengesahannya ditunda adalah Perda tentang PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda). Selama proses pembahasan itu panitia khusus (pansus) bersama komisi dan eksekutif, rupanya menghentikan pembahasan di tengah jalan. Pasalnya, sesuai regulasi, pihak eksekutif tidak melampirkan naskah akademik (NA - red). Sekarang, pemerintah daerah masih menyiapkan naskah akademik yang dipersyaratkan. Kalau dalam sisa masa jabatan ini, naskah akademik itu sudah tuntas disusun, maka perda

ini akan disahkan. Namun sebaliknya, kalau penyusunan naskah akademik itu tidak tuntas, berarti perda ini menjadi pekerjaan rumah (PR) DPRD hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 17 April 2019 lalu. Sedangkan dua perda disahkan melalui sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Dewan Ketut Susila Umbara. Dari pihak eksekutif dipimpin Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG., Sekab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sidang diawali pembacaan

laporan masing-maisng pansus. Pada intinya, pansus menyetujui Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan menjadi perda. Keputusan ini didasari hasil pembahasan oleh pansus bersama gabungan komisi dan fraksi di DPRD Buleleng. Dengan disahkannya dua perda ini, maka diharapkan perda itu menjadi patokan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakannya dalam pelayanan kesehatan dan melindungi perempuan dan anak dari aksi kekerasan. Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG. mengatakan, kedua perda ini memang diperlukan sebagai pijakan dalam mengambil kebijakan. Selain itu, aturan

yang sudah disepakati ini akan dijalankan dengan baik, sehingga kebijakan dalam bidang ini tidak merugikan masyarakat banyak. Salah satu komitmen pemerintah yang sudah disepakati dalam pembahasan perda Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan adalah, komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan fasilitas rumah aman untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Pemerintah sudah menyiapkan bangunan di Jalan Anggrek, Singaraja. Gedung itu akan dijadikan rumah aman. Tidak saja untuk korban kekerasan, namun fasilitas itu difungsikan sebagai rumah singgah untuk perempuan yang membutuh-

kan pelayanan persalinan. Ini penting karena topografi Buleleng yang luas pelayanan persalinan terutama untuk perempuan dari pelosok desa diperlukan. Sehingga di rumah singgah itu bisa membantu setiap perempuan yang memerlukan layanan persalinan yang mengikuti standar operasional prosedur (SOP) secara medis. “Karena sudah disahkan, sehingga setiap aturan itu kami jalankan dalam mengambil kebijakan. Salah satunya bagaimana aturan penyiapan rumah aman itu untuk memberikan pelayanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak termasuk rumah singgah untuk membantu pelayanan persalinan kami persiapkan sarana prasarananya. Sambil jalan, pemerintah menyiapkan SDM,” tegasnya. (kmb38)

DPRD dan Disdikpora Serius Bahas PPDB 2019/2020

Siswa Diterima Berdasarkan Residivis Ditembak Titik Koordinat Sekolah

Singaraja (Bali Post) – Unit Reskrim Polsek Seririt terpaksa menembak betis pelaku pencurian Kadek Supartika alias Ucil (28) yang merupakan residivis itu. Terduga pelaku dari Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu itu sehari-harinya kos di Desa Kalianget, Kecamatan Seririrt. Saat ditangkap polisi, ia nekat kabur. Tersangka pencurian itu diperkirakan sudah memperdaya sepuluh korbannya. Kapolsek Seririt Kompol I Wayan Suka seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK., Kamis (16/5) kemarin, mengatakan, anggotanya menyergap pelaku Kamis (11/4) lalu di rumah kosnya. Saat dibekuk pelaku berhasil kabur. Residivis itu nekat meloncat dari lantai dua kamar kosnya. Walau gagal menangkap pelaku, polisi tidak kehabisan akal. Kembali dilakukan penyergapan. Kebetulan Jumat (10/5) lalu, pelaku kembali ke rumah kosnya. Informasi yang diperoleh polisi itu tidak disia-siakan. Unit Reskrim kembali menyergap pelaku di kamar kosnya. Polisi nyaris kecolongan karena tersangka bersembunyi di dalam lemari pakaian. Polisi menemukan tersangka di dalam lemari dan langsung dibekuk sebelum berusaha kabur terlalu jauh, polisi kemudian menembak betis pelaku. “Yang bersangkutan sangat ‘licin’, sehingga kami melakukan tindakan terukur dengan menembak betisnya untuk menghindari pelaku kabur,” katanya. Sebelum membekuk tersangka, pihaknya kata Wayan Suka, menerima pengaduan dari seorang korban, Komang Sudiarta. Korban melapor setelah rumahnya di Jalan Diponegoro, Seririt dibobol pencuri Senin (4/4) lalu. Korban mengaku kehilangan laptop, HP, uang Rp 2,4 juta, dan 20 bungkus rokok. Hasil penyelidikan, mengarah pada Ucil yang tercatat residivis pencurian. Dia pernah ditahan di Lapas Banyuwangi 2016 lalu, karena membobol toko emas. Saat diinterogasi, tersangka hampir sepuluh kali melakukan pencurian. Baik membobol rumah kosong, berpura-pura berbelanja di sebuah warung kemudian membawa kabur tas milik korban. Barang bukti yang kami amankan bermacammacam. BB-nya mulai laptop, satu set perhiasan, HP hingga 19 unit. “Setelah kami koordinasi dengan Polsek terkait, diperoleh catatan kepolisian, tersangka ini residivis. Diperkiraan sudah memperdaya sepuluh korban. Tersangka mengaku beraksi di rumah Komang Sudiarta dengan mengajak temannya Komang Adi Lesmana alias Mang Adi (33) asal Desa Patemon, Kecamatan Seririt. Hanya, Mang Adi diminta mengantarkan ke rumah korban dan tinggal menunggu di rumah kosnya. Dari sekian kali beraksi, barang hasil curiannya itu kemudian dibagi dua dan ada juga digunakan sendiri. “Sebelumnya tinggal di Jawa. Bulan April 2019 mencuri di daerah Seririt. Di Buleleng baru lima bulan. Barangnya dipakai sendiri. Saya tidak pernah menjual hasil curian saya,” tuturnya. Atas perbuatannya itu, tersangka dan temannya melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP jo pasal 55 KUHP tentang pencurian dan pemberatan. Ancaman hukumannya tujuh tahun penjara. (kmb38)

Komisi IV DPRD bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng mulai membahas regulasi dan teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020. Dari pembahasan awal itu terungkap antara daya tampung sekolah dengan calon siswa baru yang tidak seimbang. Selain itu, masalah penerapan zonasi dinilai masih menimbulkan permasalahan di lapangan, sehingga perlu diatensi sejak dini oleh Disdikpora bersama jajarannya. Lalu, bagaimanakah mekanisme penerimaan calon siswa baru yang harus dilakukan pihak sekolah? RAPAT dengar pendapat (RDP) di ruang gabungan komisi, Kamis (16/5) kemarin, dipimpin Ketua Komisi IV Gede Wisnaya Wisna bersama anggotanya Nyoman Gede Wandra Adi dan Made Mangku Ariawan. Dari eksekutif dipimpin Kepala Disdikpora Gede Dharmaja didampingi Sekretaris Disdikpora Made Astika, dan para kepala sekolah di Kecamatan Buleleng. Ikut juga pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Buleleng. Gede Dharmaja mengatakan, PPDB telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51 Tahun 2018. Sesuai regulasi itu, sekolah menerima siswa baru berdasarkan titik koordinat sekolah (lokasi SD ke SMP negeri - red). Hal ini berbeda dengan PPDB sebelumnya yang memakai ketentuan koordinat alamat rumah tinggal siswa ke sekolah yang dilamar. Selain mengatur sistem zonasi, PPDB juga mengatur umur bagi siswa Kelas I SD wajib diterima anak yang sudah berumur 7 tahun.

Bagaimana dengan anak yang berumur 6,5 tahun terhitung 1 Juli 2019 bisa diterima dengan pertimbangan daya tampung sekolah. Selain itu, surat keterangan dari psikolog. “Persiapan terus disempurnakan, sambil jalan, kami mensosialisasikan ketentuan PPDB ini. Petunjuk teknis pelaksanaan sudah kami buat dan kami sempurnakan dengan jajaran di bawah,” katanya. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Buleleng itu menambahkan, pada regulasi terbaru diatur 90 persen sekolah merekrut calon siswa baru dengan jalur zonasi. Sisanya, 5 persen jalur prestasi. Sedangkan 5 persen lagi, jalur khusus. Seperti pindahan bagi orangtua siswa yang terikat tugas-tugas atau pekerjaan. Kelebihan Siswa Baru Tahun ajaran mendatang, daya tampung sekolah di daerah ini 10.316 siswa. Rinciannya, setiap satu kelas jumlah rombongan belajar (rombel) 32 siswa. Tahun ini, lulusan

Bali Post/mud

BAHAS PPDB 2019/2020 – Komisi IV bersama Disdikpora Buleleng membahas persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020, Kamis (16/5) kemarin. SD negeri tercatat 11.035 siswa. Kalau dikurangi daya tampung, maka ada kelebihan calon siswa baru 719. Dari jumlah siswa itu diperkirakan sekitar 10 persen atau 72 siswa akan mencari sekolah keluar Buleleng. Itu artinya, tersisa 647 siswa. Anak-anak itu berpotensi tidak tertampung di semua sekolah negeri di Bali Utara. Atas kondisi ini, Dharmaja mengaku sudah melakukan analisis dan juga menentukan alternatif. Salah satunya mendistribusikan calon siswa yang tidak mendapat sekolah itu ke semua sekolah negeri. Selain itu, akan didistribusikan ke sekolah terbuka. Juga di beberapa

sekolah di pinggiran. “Lulusan SD yang tidak dapat sekolah memang ada. Tetapi, kami pastikan kelebihan itu kami distribusikan ke semua sekolah. Caranya, sekolah bisa menambah jumlah siswa setiap rombel. Dengan model itu, kami optimis tidak ada siswa tercecer dalam PPDB mendatang,” jelasnya. Ketua Komisi IV DPRD Buleleng Gede Wisnaya Wisna mengingatkan, Disdikpora bersama jajarannya agar mengikuti regulasi dalam melaksanakan PPBD mendatang. Pihaknya pun meminta Disdikpora dan para kepala sekolah mengkaji secara baik sebelum menerapkan sistem zonasi

yang berdasarkan koordinat sekolah. Pihaknya tidak ingin PPDB itu bermasalah. Apalagi terindikasi melanggar hukum. Maka hal itu tidak saja menghambat proses pendidikan, tetapi bisa merusak nama baik Buleleng yang memproklamirkan diri sebagai Kota Pendidikan. “PPDB ini agenda tahunan. Maka, kami mendiskusikan ini untuk mendapatkan penjelasan terkait teknis pelaksanaannya. Kami ingin regulasi ini dipatuhi sebelum dieksekusi. Disdikpora dan sekolah kami minta mengkaji dulu dengan baik. Sehingga tidak terjadi permasalahan baik teknis termasuk hukum,” katanya. (mud)

GIANYAR

Jumat Paing, 17 Mei 2019

Stok Blangko dan Tinta KTP Elektonik Kosong

Gianyar (Bali Post) Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Gianyar kini terhambat, karena kosongnya stok blangko KTP elektronik (e-KTP). Kondisi ini sudah terjadi sejak seminggu lalu.

“Stok blangko sudah habis sekitar seminggu lalu. Namun kami sudah memohon blangko ke Kemendagri agar secepatnya dikirim ke Gianyar,” kata Kepala Disdukcapil Gianyar I Gede Bayangkara, Kamis (16/5) kemarin. Selain kehabisan blangko e-KTP, kata Bayangkara, Disdukcapil juga kehabisan tinta untuk pencetakan blangko tersebut. Dikatakan, tinta untuk pencetakan blangko e-KTP itu khusus dan harus didatangkan dari Jakarta. Kosongnya stok blangko dan tinta tersebut menyebabkan pelayanan di Disdukcapil terhambat. “Kendati demikian, setiap pelayanan administrasi kami layani. Begitu blangko datang, e-KTP langsung kami cetak dan kami bagikan,” terangnya. Bayangkara mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi ke pusat untuk mempercepat pengiriman blangko tersebut. Diperkirakan blangko akan datang dalam waktu dekat ini, dengan pengambilan melalui Disdukcapil Provinsi Bali. “Semoga dalam waktu dekat blangko bisa datang, sehingga pencetakan bisa dilanjutkan,” katanya. Menurut Bayangkara, jumlah penduduk Kabupaten Gianyar hingga April 2019 lalu tercatat 498.942 jiwa. Warga yang wajib e-KTP sebanyak 384.596 orang, dan warga yang belum melakukan perekaman tersisa 7.354 orang. Jumlah ini menurutnya menurun sigifikan dibandingkan

Tahun 2018 yang mencapai puluhan ribu orang. Jumlah terbanyak yang belum perekaman e-KTP adalah di Kecamatan Blahbatuh dengan jumlah 1.582 orang dan Kecamatan Ubud sebanyak 1.302 orang. Sedangkan di Kecamatan Tegallalang yang belum perekaman e-KTP sebanyak 265 orang. Guna mengoptimalkan pelayanan adminitrasi kependudukan, kata Bayangkara, pihaknya terus menggenjot Program Sijebol. Program ini salah satunya dilaksanakan dengan melakukan perekaman e-KTP di pasar-pasar induk yang ada di setiap kecamatan. “Langkah jemput bola ke pasar-pasar kami nilai efektif. Rata-rata warga yang melakukan perekaman di pasar mencapai 50 orang,” terangnya. Bayangkara menambahkan, Disdukcapil Gianyar juga siap mendatangi rumah warga untuk melakukan perekaman data yang bersifat khusus. Disdukcapil mendatangi rumah warga yang berkebutuhan khusus (disabel), sakit, sulinggih atau pemangku. “Ini cara kami untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini kami lakukan setiap hari,” ujarnya. Sebelumnya, perekaman e-KTP juga dilakukan di sekolah-sekolah yang menyasar siswa SMA/SMK yang berumur 17 tahun. Program ini sudah tuntas dan nantinya akan dilaksanakan lagi pada tahun ajaran baru yang akan mendatang. (kmb35)

Anggota Dewan Disiapkan Dana Purnabakti Puluhan Juta Rupiah Gianyar (Bali Post) Usai menuntaskan proses pemilu 17 April, pelantikan anggota DPRD Gianyar terpilih untuk periode 2019-2014 dijadwalkan pada 12 Agustus 2019. Sementara itu, anggota dewan periode sebelumnya akan memperoleh dana purnabakti dan uang jasa pengabdian yang nilainya mencapai puluhan juta. Sekretaris DPRD Gianyar Wayan Artana mengatakan hal itu, Kamis (16/5) kemarin. Artana menjelaskan, dana purnabakti itu sifatnya seperti tabungan yang dibayarkan setiap bulan selama lima tahun bertugas. Selama bertugas, gaji pokok dewan setiap bulan dipotong untuk dana purnabakti. “Nanti dana itu akan diserahkan kepada dewan ketika mengakhiri masa tugas,” jelasnya. Menurut Artana, besaran dana purnabakti untuk para wakil rakyat itu bervariasi tergantung jabatannya di DPRD Gianyar. Misalnya, ketua dewan dipotong Rp 700 ribu setiap bulan, wakil ketua dipotong Rp 600 ribu dan anggota DPRD dipotong Rp 500 ribu. Sehingga, ketika mengakhiri masa tugas, ketua dewan akan memperoleh Rp 42 juta, wakil ketua memperoleh Rp 36 juta dan anggota memperoleh Rp 30 juta. Selain itu, anggota dewan juga memperoleh uang jasa pengabdian yang jumlahnya enam kali uang representasi. Dijabarkan, ketua dewan memperoleh uang representasi sebesar Rp 2,1 juta dan anggota memperoleh Rp 1,7 juta. Sehingga, apabila dikalikan enam, maka uang jasa pengabdian untuk ketua dewan mencapai Rp 12,6 juta dan anggota memperoleh Rp 10,2 juta. Dari dua “pesangon” tersebut, ketua dewan akan memperoleh dana akhir periode dengan total Rp 54,6 juta dan anggota dewan memperoleh total Rp 40,2 juta. “Semua anggaran itu sesuai dengan aturan yang ada. Itu baru perkiraan,” katanya. (kmb35)

Bali Post/kmb35

Kabupaten Gianyar Dinilai sebagai Calon Penerima Anugerah Kebudayaan 2019 SEBAGAI daerah yang menjadi basis budaya di Pulau Dewata, Kabupaten Gianyar telah memiliki sederet prestasi di tingkat dunia di bidang kebudayaan. Identitas citra dan reputasi Gianyar sebagai Bumi Seni, Kota Pusaka dan Kota Kerajinan telah diakui masyarakat dunia. Sejalan dengan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di Kabupaten Gianyar kebudayaan menjadi basis dan taksu pembangunan. Sejak abad X hingga sekarang, di Gianyar telah tumbuh, hidup dan berkembang kantongkantong budaya dengan ciri khas daerah lokal di tujuh kecamatan, seperti Payangan, Tampaksiring, Tegallalang, Ubud, Gianyar, Blahbatuh dan Sukawati. Kantong-kantong budaya kecamatan inilah yang melahirkan budaya Gianyar yang dinamis dan inovatif. Hal tersebut disampaikan Kadis Kebudayaan Kabupaten Gianyar I Ketut Mudana, S.H., MBA. saat memaparkan program-program pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Gianyar pada presentasi calon penerima Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi Kategori Pemerintah Daerah Tahun 2019 di Ruang Rapat Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Gedung E, Lantai 10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal

Pelihara Babi di Dekat Restoran Hotel

Peternak Digugat Rp 2,9 Miliar

Gianyar (Bali Post) Kasus unik kini tengah ditangani Pengadilan Negeri (PN) Gianyar. Lantaran memelihara babi, I Nyoman Suastawa digugat oleh PT Nandini Bali. Gugatan ini dilontarkan karena tergugat membangun kandang babi bersebelahan dengan restoran milik Hotel Nandini, meskipun kandang babi itu ada di atas lahan pribadi tergugat. Dalam persidangan yang berlangsung di PN Gianyar, Kamis (16/5) kemarin, tergugat diminta ganti rugi Rp 2,9 miliar Ketua majelis hakim AFS Dewantoro, S.H., M.H. membenarkan adanya gugatan yang diajukan PT Nandini Bali ke PN Gianyar. Proses persidangan nomor perkara 424/Pdt.G/2018/ PN Gin itu sudah beberapa kali dilakukan. “Tadi sidang pembacaan saksi dari pihak tergugat. Sidang untuk penggugat itu minggu depan,” ujarnya. Dewantoro mengatakan, pascamenerima gugatan ini, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lokasi di Desa Buahan, Payangan. Kandang babi berukuran dua meter persegi itu dibangun awal

PELAYANAN - Suasana pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Disdukcapil Gianyar, Kamis (16/5) kemarin

tahun ini di lahan pribadi milik I Nyoman Suastawa. Sementara restoran Hotel Nandini sudah berdiri sejak 2005. “Jarak kandang babi dengan restoran hotel ini sekitar tujuh meter. Jadi, memang cukup dekat,” jelas hakim yang juga Wakit Ketua PN Gianyar ini. Dewantoro mengungkapkan, lahan milik tergugat yang menjadi lokasi berdirinya kandang babi ada di sebelah utara restoran Hotel Nandini. Karena lokasinya bersebelahan, aroma dari kotoran babi ini hingga di restoran Hotel Nandini. “Katanya aroma itu dikeluhkan para tamu yang hendak makan. Apalagi saat hujan, menurut penggugat itu aromanya cukup menyengat,” katanya. Ia menambahkan, upaya mediasi sempat dilakukan untuk menengahi persoalan ini. Namun tidak kunjung meraih kesepakatan. Akhirnya pihak PT Nandini mengajukan gugatan. Berdasarkan keluhan itu, PT Nandini menuntut ganti rugi sebesar Rp 2,9 miliar terhadap tergugat yang membangun kandang babi di dekat restoran hotel. (kmb35)

Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5) lalu. Mudana menjelaskan, dasar Kabupaten Gianyar dicalonkan menerima Anugerah Kebudayaan karena pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dengan tim yang dibentuk, menilai Kabupaten Gianyar layak dan patut menerima penghargaan atas potensi kebijakan pelestarian dan pengembangan serta partisipasi masyarakat. “Berawal dari surat Kementerian Dikbud melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, kami kemudian mulai menyiapkan bahan berupa sejarah Gianyar, data dan potensi kebudayaan, kebijakan pemerintah serta program dan kegiatan di bidang kebudayaan,” ujar Mudana, Kamis (16/5) kemarin. Mudana mengatakan, tim penilai Anugerah Kebudayaan Kategori Pemerintah Daerah pada kesempatan itu terdiri dari berbagai elemen, seperti Ryass Rasyid pakar otonomi daerah, Siti Zuhro dari akademisi, Susanto Zuhdi dari akademisi, Nunus Suparti budayawan dan Alfan Alfian dari akademisi. Di depan tim penilai ini dipaparkan bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam memajukan dan mengembangkan kebudayaan di Gianyar. Berdasarkan latar belakang pada zaman Bali kuno (X-XII), Gianyar pernah menjadi pusat kerajaan

dan pusat peradaban Bali (Bukit Kutri-Blahbatuh). Pada zaman Bali klasik (XII-XVIII), Kebudayaan Gianyar tumbuh subur. Sedangkan pada zaman Bali modern (XIX-sekarang), Gianyar menjadi pusat kreativitas seni dan kerajinan, dan sejak tahun 1930-an Gianyar tumbuh menjadi salah satu daerah tujuan wisata utama di Bali. Mudana menambahkan, pada kesempatan itu juga dipaparkan Pemkab Gianyar sangat menjaga berbagai peninggalan sejarah yang ada di wilayahnya. Berbagai situs kebudayaan yang tersebar di seluruh kecamatan di Gianyar masih terjaga dengan baik. Seperti DAS Pakerisan dan Petanu terdapat situs Pura Cangi, Pura Gaduh, Pura Kutri, Gunung Kawi, Goa Gajah dan lain-lainnya. Tidak hanya itu, seni pertunjukan juga sangat terkenal di Gianyar. Saat ini, menurut Mudana telah tercatat ada sekitar 3.441 sekaa dan sanggar seni pertunjukan yang aktif. Dalam jumlah ini, tercakup kelompok seni wali (sakral dan religius), seni bebali (seremonial dan religius) dan seni balih-balihan (sekuler). Kelompok seni sekuler ini mencakup kesenian klasik/ tradisional dan ciptaan baru termasuk kesenian wisata. Sedangkan Kabupaten Gianyar sebagai pusat seni rupa dan kerajinan, masing-masing kecamatan me-

PRESENTASI - Kadis Kebudayaan Kabupaten Gianyar I Ketut Mudana, S.H., MBA. didampingi Kabid Kesenian dan Tenaga Kebudayaan I Nyoman Jagra, S.SKar. serta Kasi Tenaga Kebudayaan I Wayan Sila, S.S. saat presentasi pemaparan sebagai calon penerima Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi kategori Pemerintah Daerah Tahun 2019, Rabu (15/5) lalu. miliki ciri khasnya tersendiri. Misalkan seni ukir tulang terkenal di Kecamatan Tampaksiring, perak di Desa Celuk, Sukawati, Blahbatuh terkenal dengan pembuatan gamelan, kerajinan endek di Gianyar dan lain-lainnya. Untuk menjaga dan mengembangkan seni budayanya, Pemkab Gianyar menurut Mudana sejak zaman Swapraja hingga sekarang telah berkomitmen untuk melindungi berbagai bentuk warisan budaya daerah (tangible dan intangible), juga berkomitmen memperkuat eksistensi kantong-

Kasus Dugaan Majikan Aniaya Pembantu Dinilai Penuh Kejanggalan

Gianyar (Bali Post) Kasus pembantu rumah tangga yang diduga disiram air panas oleh majikannya di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar dinilai penuh dengan kejanggalan oleh kerabat tersangka Desak MW yakni I Nyoman Alit Sutarya. Pria yang akrab disapa Alit Rama ini menuturkan, awal kejanggalan ini dari Desak MW yang dicerai suaminya saat kondisi hamil. “Dicerai sama suaminya saat kondisi hamil. Dia melahirkan tanpa suami, anaknya cewek kembar,” jelasnya saat ditemui, Kamis (16/5) kemarin. Selama merawat dua bayi kembarnya hingga kini berusia sekitar empat tahun, Desak MW kerap diteror oleh mantan suaminya. Dikatakan, mantan suami Desak MW meminta salah satu dari anak tersebut. “Mana mungkin anak kembar dipisah. Jadinya Desak selalu merasa terancam. Saya kasihan. Saya ke sana hanya ketika dimintai bantuan, padahal saya merasa beban juga. Sering sarankan menikah saja, katanya trauma dan takut anaknya tidak diterima,” tutur Alit Rama. Dari pengalaman itu, Alit Rama langsung menaruh

curiga bahwa kejadian penyiraman air panas terhadap pembantu rumah tangga ini sengaja dibuat-buat. “Rasanya seperti ada aktor di balik ini. Desak penjara, anak kembali pada suami,” ungkapnya. Pria ini memprediksi skenario ini sudah dimulai sejak masuknya dua pembantu rumah tangga asal Jember, Jawa Timur, yakni Santi dan Eka Febriyanti (korban penyiraman air panas - red). Dikatakan, kedua pembantu itu mulai kerja sekitar delapan bulan lalu. “Selama mereka bekerja, Desak sempat diteror bahwa menyekap mereka, sampai ikatan warga Jember mengecek. Padahal tidak ada penyekapan,” ujarnya curiga. Alit Rama juga merasa bingung dengan cerita Eka yang mengalami luka bakar disiram air panas. Pihaknya mendesak kepolisian agar memastikan luka di punggung Eka. “Apakah itu luka baru atau luka lama. Sepengetahuan saya, Eka itu punya sakit korengan. Harus dicek juga foto itu dijepret kapan dan di mana? Masuk akal enggak, itu luka baru sudah bisa mengelupas,” tanyanya. Menurut Alit Rama, idealnya dalam kondisi terluka

semestinya Eka berobat di klinik atau rumah sakit terdekat. Namun dari kisahnya, ternyata Eka sempat bertemu dua perempuan dan naik angkot. Bahkan bertemu polisi, namun tidak melapor saat itu. “Katanya diantar polisi, kenapa tidak lapor ke pos terdekat saat itu?,” ujarnya heran. Menurut Alit Rama, hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga selama ini baik-baik saja. Bahkan korban Eka sering diberikan baju dan diajak jalan-jalan. Meski demikian, Alit Rama menyerahkan sepenuhnya penyelidikan pada pihak kepolisian. “Intinya, saya tidak mencampuri urusan kepolisian,” katanya. Kamis kemarin, Alit Rama juga membantah tudingan adanya hubungan spesial antara dirinya dengan Desak MW. Dikatakan, pihaknya hanya ada hubungan keluarga, sehingga beberapa kali memberikan bantuan. Itu pun atas permintaan kakak kandung dari Desak MW. “Hubungan saya dengan Desak itu sebatas ponakan jauh. Kakaknya menitip karena Desak sering diteror mantan suaminya. Itu saja,” terang bapak empat anak dan seorang cucu ini. (kmb35)

kantong seni budaya yang ada di wilayahnya. “Pemkab Gianyar juga berkomitmen mendorong kreativitas para seniman dan mendukung dengan cara memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh seni dan budaya yang berjasa mengembangkan seni dan budaya di Gianyar,” jelasnya. Mudana menegaskan, seni dan budaya masih terjaga dan berkembang dengan baik di Kabupaten Gianyar, tidak hanya berkat campur tangan pemerintah saja, namun juga andil besar dari masyarakatnya. (ad646)

JEMBRANA

Jumat Paing, 17 Mei 2019

Kelulusan dan Perpisahan

Dinas Larang SMP Sederajat Gelar Wisuda Negara (Bali Post) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Jembrana mengimbau sekolah agar tidak menggelar upacara wisuda bagi siswa lulusannya. Kegiatan perpisahan diperbolehkan, namun tidak perlu format wisuda apalagi sampai glamor hingga merogoh biaya untuk perayaan itu. Dinas Dikpora Jembrana mengaku telah mengumpulkan kepala SMP sederajat terkait pelaksanaan pelepasan dan perpisahan. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Jembrana I Nengah Wartini melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar I Nyoman Wenten, Kamis (16/5) kemarin mengatakan, terkait mekanisme pelaksanaan resepsi perpisahan dan pengumuman kelulusan SMP/MTs disepakati tidak dengan wisuda. Perpisahan boleh dilakukan secara sederhana, seperti dengan persembahyangan bersama mengenakan pakaian adat ke pura. Juga bisa diisi dengan kegiatan pentas kesenian saat resepsi perpi-

sahan menampilkan potensi sekolah. Sehingga tidak perlu sampai membebani untuk acara wisuda, misalnya makeup maupun pakaian mewah. “Tidak perlu wah, tampilkan kreasi yang ada di sekolah. Apa yang dimiliki sekolah,” ujarnya. Hal positif lainnya yang bisa diterapkan adalah dengan mengenakan pakaian adat dan mengawali pengumuman dengan bersembahyang bersama di padma sekolah. Pakaian seragam layak pakai bisa juga disumbangkan melalui OSIS kepada yang membutuhkan. Sekolah nantinya saat pengumuman juga diimbau berkoordinasi dengan aparat

SOSOK

keamanan di wilayah masingmasing. Selain untuk menjaga keamanan dan ketertiban, juga menghindari aksi coretcoret pakaian seragam. Adanya kegiatan perpisahan dikemas dengan wisuda ala perguruan tinggi di beberapa sekolah menengah atas di Jembrana secara tidak langsung dikeluhkan para wali dan orang tua siswa. Sebab, para siswa harus mengeluarkan biaya make-up dan pakaian. Sejumlah orang tua murid juga mempertanyakan dasar pelaksanaan wisuda pada siswa yang lulus itu. Diharapkan, hal ini tidak terjadi pada jenjang pendidikan lainnya, seperti SMP dan SD. (kmb26)

Bali Post/olo

RAPAT - Dikpora Jembrana saat menggelar rapat salah satunya membahas kelulusan siswa SMP sederajat. Diharapkan, saat pelaksanaan kelulusan dan perpisahan, tidak dilakukan seperti acara wisuda.

Jelang Arus Mudik

Konsen Perempuan Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Jembrana pada periode ini meningkat. Beberapa di antaranya merupakan new comers. Satu dari empat calon perempuan new comers adalah Ni Ketut Muliasih, kader PDI Perjuangan asal Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo. Muliasih yang juga menjabat Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jembrana ini mengumpulkan suara yang cukup untuk menghantarkannya ke kursi DPRD Jembrana. Mantan guru abdi Agama Hindu SMP ini sejatinya bukan orang baru di politik. Sejak tahun 2008 lalu, ibu tiga anak ini mulai terjun ke politik. Di pemilu legislatif 2009 lalu juga sempat mencalonkan diri namun dari PNI. Bahkan saat itu Muliasih juga sempat menjabat Ketua DPC PNI Marhaenisme Kabupaten Jembrana. “Astungkara sekarang masyarakat memberi kepercayaan. Terutama kaum perempuan yang memang menjadi konsen kami,” ujar Muliasih yang juga aktif dalam tim penggerak PKK Kabupaten Jembrana ini. Istri dari I Ketut Wiaspada ini berharap dengan makin banyak wanita yang duduk di DPRD, memberikan kontribusi yang signifikan. Khususnya dalam peranan wanita dan mengakomodasi aspirasi perempuan sebagai motor penggerak dalam keluarga serta masyarakat. Menurut wanita kelahiran Delodberawah, 57 tahun lalu ini banyak bidang terkait wanita yang menjadi perhatian. Tidak hanya kesetaraan gender saja, tetapi juga dalam hal pendidikan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kesehatan. “Kesehatan wanita juga sangat penting. Kita support agar perempuan bisa maju,” ujar alumni Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta ini. Menjadi wakil rakyat, menurutnya, merupakan amanah kepercayaan dari masyarakat. Sejak awal ia fokus di politik tanpa mengesampingkan kepentingan keluarga. “Dukungan dari suami dan anakanak sangat besar. Ini yang menjadi fondasi saya untuk terjun ke kancah politik,” tambah Muliasih. Pengurus WHDI Jembrana bidang Ekonomi ini dalam pemberdayaan perempuan juga tak terlepas dari motivasi Ketua WHDI Jembrana Ani Kembang Hartawan dan Ny Ari Sugianti Artha yang selama ini juga sangat intens dalam gerakan perempuan. Ketika duduk di kursi DPRD nanti, alumni PGA (pendidikan guru agama) Hindu ini mengaku ingin berkontribusi dalam pembangunan Jembrana dalam berbagai hal sesuai amanat partai, Demi Jembrana. (olo)

BPJN ”Overlay” Jalan Denpasar-Gilimanuk Negara (Bali Post) Menjelang arus mudik dan arus balik, sejumlah ruas jalan di jalan Denpasar-Gilimanuk yang menjadi jalur mudik mulai dipermak. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII yang mewilayahi Jawa Timur dan Bali menyebutkan jalur dari perbatasan Tabanan hingga Gilimanuk selain melakukan overlay, juga pemeliharaan jalan (penambalan lubang). Pengerjaan duplikasi jembatan Tukadaya, Kecamatan Melaya yang diperkirakan baru rampung Desember, juga akan dihentikan sementara selama arus mudik dan arus balik. PPK 03, Cekik-Batas Kota Tabanan BPJN Wilayah III Grace Agustina Togatorop, Kamis (16/5) kemarin mengatakan, beberapa persiapan telah dilakukan untuk kelancaran di jalur mudik khususnya arah ke Pelabuhan Gilimanuk. Di antaranya tebal lapis tambah (overlay) jalan sepajang 5,7 kilometer yang terbagi di beberapa segmen. “Kalau overlay aspal AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course) beberapa segmen sudah selesai. Seperti di Cekik, Gilimanuk. Nanti dilan-

jutkan setelah lebaran. Sekarang juga pemeliharaan rutin dengan penambalan lubang,” ujar Grace. Sementara untuk pembangunan duplikasi jembatan Tukadaya menurutnya juga masih berlangsung. Namun sesuai masukan dari tim gabungan sebelumnya, pada masa arus mudik dan arus balik lebaran akan dilakukan penghentian pengerjaan sementara. “Sebenarnya pembangunan duplikasi jembatan tidak mengganggu, karena yang dikerjakan lokasinya baru dan tidak sampai ke badan jalan. Tetapi tetap kita hentikan sementara,” tambahnya. Pihak rekanan juga diminta untuk memasang ramburambu di sekitar lokasi proyek tersebut. Saat ini sejatinya sudah terpasang rambu. Sementara itu terkait pembangunan jembatan kembar di Tukadaya itu, Agung Sastra dari PT Tri Jaya Nasional selaku pelaksana pekerjaan mengaku akan mengikuti imbauan penghentian sementara untuk kelancaran arus mudik itu. Beberapa pekerjaan berat akan dihentikan. “Kebetulan hampir sebagian besar pekerja dari

Jawa. Dan mereka juga mudik,” terangnya. Tetapi menurutnya ada sejumlah tenaga lokal yang nantinya juga masih bekerja tetapi untuk pekerjaan yang ringan dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Proyek senilai Rp 14 miliar lebih ini ditarget-

bantuan Sembako. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cab. XXXVI Dim 1617/Jembrana Ny. Djefri Marsono Hanok yang memimpin langsung menyebutkan, upaya ini merupakan rangkaian kegiatan bulan bakti sosial. Sebagai seorang istri prajurit (Persit) juga merasakan apa yang dirasakan oleh sesama tak terkec-

antaranya sudah dilakukan. Seperti di jalur Cekik-Gilimanuk yang sudah rampung pengerjaan. Pihak pelaksana saat ini juga masih menguruk bahu jalan yang sudah diaspal ulang itu menggunakan sirtu. (kmb26)

Bali Post/olo

SIRTU - Sejumlah tumpukan sirtu di pengerjaan overlay jalan di Cekik-Gilimanuk masih dilakukan.

Tabrak Pohon, Mobil Ringsek

Negara (Bali Post) Kecelakaan terjadi di Jalan umum Denpasar - Gilimanuk, Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan, Jembrana km 63-64, Kamis (16/5) kemarin. Kecelakaan tunggal dialami mobil Suzuki Minibus DK 1725 QQ yang dikemudikan Gusti Made Murianta dari Selemadeg, Tabanan. Dari informasi, mobil Suzuki DK 1725 QQ, melaju dari arah timur/Denpasar menuju Gilimanuk. Setiba di timur puskesmas pembantu Pangyangan km 63-64, kendaraan

tersebut mendahului tiga kendaraan truk yang ada di depannya. Karena kurang menguasai kendaraan, sopir banting stir ke kiri kemudian menabrak pohon perindang jalan sebelah selatan, tepatnya seberang jalan depan Puskesmas Pembantu Pangyangan. Posisi kendaraan terakhir bagian depan menghadap ke utara. Akibat kecelakaan tunggal tersebut kendaraan Susuki DK 1725 QQ mengalami kerusakan bagian depan dan

belakang seluruhnya rusak/ ringsek. Pengemudi mengalami luka lecet pada lutut kanan, pinggang sakit dan diobservasi di Puskesmas Pekutatan. Sementara penumpang mobil, Dewa Ayu Made Padmi, mengalami luka lecet pada lutut kiri dan sakit pada pinggang. Kerugian dari kecelakaan tersebut sekitar Rp 6.000.000. Kasat Lantas Polres Jembrana AKP Yoga Widiyanto dikonfirmasi membenarkan kecelakaan tunggal tersebut. (kmb)

Istri TNI Berbagi dengan Pemulung di TPA Peh Negara (Bali Post) – Para istri prajurit TNI yang tergabung dalam Persit Kartika Chandra Kirana Cab. XXXVI Dim 1617/Jembrana, Kamis (16/5) kemarin mendatangi TPA Peh, Desa Kaliakah. Selain berbincang dan berbagi dengan para pemulung yang sehari-hari memilah di tempat pembuangan akhir sampah itu, Persit juga menyerahkan

kan rampung pada Desember mendatang. Dari pengamatan kemarin, sejumlah pengerjaan di sepanjang jalan Denpasar-Gilimanuk masih berlangsung. Selain Jembatan Tukadaya, pengerjaan overlay jalan juga beberapa di

uali para tenaga pemilah sampah (pemulung) di TPA Peh ini. “Kiranya apa yang kami berikan ini bisa sedikit meringankan beban mereka,” terangnya. Ketua Persit juga memberikan motivasi kepada para tenaga pemilah yang merupakan warga sekitar ini tetap semangat dalam bekerja. “Harus selalu bersyukur se-

hingga apa dikerjakan di sini akan menjadi berkah,” terangnya. Bantuan yang diberikan di antaranya paket sembako seperti beras 5 kg, biskuit, teh, kecap manis, gelas serta kopi serta pakaian pantas pakai. Salah seorang pemulung, Dadong Nandri, menyampaikan terima kasih atas kepedulian para istri tentara yang su-

Bali Post/olo

TPA - Para istri prajurit (Persit) Kodim Jembrana menyambangi TPA dan berbagi dengan para pemulung di areal tersebut.

dah berkenan melihat situasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Terlebih memberikan bantuan berupa sembako. Sehari-hari di areal TPA ini ada sekitar 10 warga yang mencari pendapatan dengan memilah sampah. (kmb26)

Bali Post/kmb

TUNGGAL - Kecelakaan tunggal yang terjadi di Pangyangan, Pekutatan.

Jumat Paing, 17 Mei 2019

Karangasem

Atap Rumah Nyaris Ambruk

Pasutri Terpaksa Tidur di Teras POTRET kemiskinan di Karangasem ternyata mengemuka cukup banyak. Hal itu sudah pasti menjadi PR pemerintah, agar kemiskinan di Bumi Lahar ini secepatnya bisa dientaskan. Contoh, pasangan suami istri asal Banjar Werdhi Guna, Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Komang Jumiarta (36) dan Ni Nengah Kariyani. Akibat kerusakan pada atap rumahnya, pasutri itu terpaksa harus tidur di teras rumahnya. Pasalnya, kamar tidur mereka bocor, bahkan atap rumahnya nyaris ambruk. Dari pantauan di lokasi, untuk mencapai kediaman pasutri itu tidaklah sulit. Bahkan, rumahnya berada tidak jauh dari ruas jalan raya. Hanya, untuk menuju rumah pasutri itu harus menyusuri gang sempit seukuran sepeda motor. Atap rumah milik pasutri itu nyaris ambruk. Begitu juga kondisi dapurnya cukup memprihatinkan. Dapurnya malah tanpa dilengkapi dinding. Atap hanya seadanya, sehingga terlihat seperti bukan dapur tempat memasak. Mirisnya lagi, sang istri, Ni Nengah Kariyani, mengalami cacat pada kaki karena polio. Karena itu, ia hanya berdiam diri di rumah. Jika berjalan harus dibantu dengan tongkat. “Sebelumnya, istri saya sempat ditabrak sepeda motor,

sehingga memaksa istri harus memakai tongkat. Saat ini, istri saya tidak bisa ke mana-ke mana. Sebelum terjadi insiden ditabrak, istri saya masih bisa membantu ikut mencari nafkah bersama,” ujar Jumiatra. Untuk memenuhi segala keperluan sehari-hari, Jumiarta hanya sebagai pekerja serabutan. Otomatis penghasilannya kecil dan tidak menentu. Terkadang kerja mengangkut buah kelapa. Dalam sehari hanya dapat uang Rp 50 ribu. Istrinya tinggal di rumah hanya membuat ceper menggunakan janur (sarana persembahyangan - red). “Hanya itu yang saya dan istri bisa lakukan untuk menanggung keperluan keluarga,” paparnya. Dengan penghasilan yang tak menentu itu, dirinya tidak bisa memperbaiki atap rumah yang nyaris jebol. Mau tidak mau ia pasrah. Bangunan atap itu dibiarkan dulu, memang seperti tanpa diurus. “Rumah bocor dan nyaris ambruk. Sekarang ini, saya bersama keluarga harus tidur di teras. Kami tidak berani tidur di dalam kamar, takut atap itu ambruk,” paparnya sembari berharap, ada bantuan bedah rumah yang tentunya bisa dipakai beristirahat lebih nyaman tanpa harus waswas ditimpa atap rumah. (nan)

Bali Post/nan

TIDUR DI TERAS - Pasutri asal Banjar Werdhi Guna, Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Komang Jumiarta (36) dan Ni Nengah Kariyani, terpaksa tidur di teras karena atap rumah nyaris ambruk.

Harga Bawang Putih Mulai Turun Sempat Tembus Rp 80 Per Kilogram

Amlapura (Bali Post) Harga bawah putih yang sebelumnya sempat melambung, kini mulai turun. Bahkan, penurunan harga bawang putih di Pasar Tradisional Karangsokong, Subagan hingga 50 persen. Sebelumnya, harga bawang putih sempat menyentuh angka Rp 80 ribu. Namun saat ini sudah menurun jadi Rp 40 ribu per kilogram. Salah seorang pedagang bawang putih, Wayan Bandem, mengatakan saat ini harga bawang putih sudah mulai turun. Memang sebelumnya, harga bawang putih itu menembus Rp 80 ribu per kilogram. Namun, harga bawang putih saat ini mulai turun menjadi Rp 40 ribu per kg. ‘’Harga bawang putih

secara perlahan mulai turun. Turunnya sudah sejak empat hari belakangan ini,’’ ujarnya. Pedagang lain, Maryati, menjelaskan harga seperempat bawang putih dijual Rp 18 ribu. Per kilogram saat ini mencapai Rp 40 ribu. Sebelum adanya lonjakan harga kisaran mencapai Rp 25 ribu

per kg. ‘’Karena masih mahal, pembeli terpaksa mengurangi penggunaan bawang putih. Bahkan, ibu rumah tangga yang sibuk seperti menjadi PNS lebih memilih membeli lauk yang sudah dimasak karena lebih efisien,’’ katanya. Kabid Perkebunan Dinas

Pertanian Karangasem Komang Cenik mengatakan, petani di Karangasem diajak untuk menanam tanaman yang di pasaran bernilai ekonomi baik. Seperti bawang merah dan bawang putih. ‘’Dulu, petani di Kecamatan Rendang, Selat, Sidemen, Bebandem dan kecamatan lainnya menanam bawang putih dan bawang merah. Jadi, petani di Karangasem sudah tidak asing dengan komoditas itu. Karena itu, kami mengajak petani menanam bawang itu,’’ ujarnya. (kmb41)

Lansia Kerap Terkendala Psikis

Bali Post/kmb41

CEK KAPAL - Kepala KSOP Padangbai Ni Luh Putu Eka Suyasmin bersama anggota saat melakukan pengecekan kelayakan kapal, Kamis (16/5) kemarin, menjelang Lebaran.

Jelang Lebaran, Kelayakan Kapal Dicek

Amlapura (Bali Post) Kelayakan kapal di Pelabuhan Padangbai dilakukan pengecekan Kamis (16/5) kemarin. Pengecekan untuk memastikan keamanan kapal menjelang Lebaran itu dilakukan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Padangbai, Manggis. Kepala KSOP Padangbai Ni Luh Putu Eka Suyasmin mengungkapkan, pengecekan kapal itu memang wajib apalagi menjelang arus mudik Lebaran. Pengecekan kapal itu dilangsungkan untuk memastikan kelengkapan kapal saat mengangkut penumpang. Suyasmin menambahkan, perlengkapan yang dicek seperti dokumentasi kapal, alat keselamatan kapal, sertifikasi, mesin, jumlah

kru, dan lainnya. Dari hasil pengecekan itu, pihaknya tidak menemukan pelanggaran. “ S e m uanya aman da n lengkap. Kami tidak menemukan pelanggaran. Secara umum, kapal itu sudah siap berlayar,” ungkapnya. Dia menambahkan, selain pengecekan kapal di Pelabuhan Padangbai juga dilakukan di Pelabuhan Lembar, Lombok. Pasalnya, pelabuhan di Lembar lebih besar. “Pengecekan juga dilakukan di Lembar. Di Lembar juga dicek agar tidak banyak menyita waktu. Kalau kita lama melakukan pengecekan, maka keberangkatan penumpang jadi terlambat, sehingga nantinya menimbulkan kemacetan panjang,” jelas Suyasmin. Saat ini, cuaca untuk

melakukan penyeberangan mendukung. Ketinggian gelombang di Selat Lombok antara 0,25 sampai 1 meter. “Cuaca bersahabat, tidak ada masalah berarti. Angin tidak bertiup kencang,” jelasnya. Terkait berapa kapal yang akan beroperasi saat Lebaran, Suyasmin menegaskan, kapal yang dipersiapakan ketika Lebaran mencapai 31 kapal dan 8 kapal masih masuk dok. Saat ini, penyeberangan masih berjalan lancar. Berdasarkan pengalaman, biasanya H-5 penyeberangan mulai padat. Dan H-5 truk-truk sudah tidak diperbolehkan beroperasi. “H-5, kita fokus ke penyeberangan penumpang. Sekarang, truk masih diizinkan menyeberang,” tegas Suyasmin. (kmb41)

Perlu di Sisa Hidupnya Bahagia dan Produktif Amlapura (Bali Post) Program pembinaan kader Bina Keluarga Lansia (BKL) dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), di Bebendem, Kamis (16/5) kemarin. Kegiatan itu untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia. Sebab, lansia itu kerap terkendala psikis. Karena itu penting, pada sisa hidup para lansia itu agar tetap bahagia dan malah produktif. Kasi Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas DPPKB Karangasem I Gede Dedy Artho mengungkapkan, BKL ini merupakan kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang punya orang tua lanjut usia (lansia). Program itu dilaksanakan untuk dapat memberikan pengasuhan, perawatan, dan pemberdayaan lansia. Tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan ke depannya. “Kegiatan pembinaan BKL ini sangat penting diberikan. Dengan kegiatan ini nantinya keluarga yang memiliki keluar-

ga lansia dapat meningkatkan kesejahteraan hidup melalui kepedulian dan peran keluarga ikut mewujudkan lansia yang tangguh, mandiri, produktif dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat,” ujarnya. Dedy menambahkan, setelah diberikan pembinaan BKL ini, diharapkan seluruh keluarga

mampu menjadikan keluarga sebagai pembina lansia yang baik di rumah tangganya. Seluruh keluarga juga harus bisa memberikan suasana tenteram dan nyaman, sehingga lansia yang tinggal dalam rumah itu bisa menikmati sisa hidupnya secara produktif dan bahagia. “Karena banyak masalah

psikis yang dialami lansia. Karena itu, peran keluarga sangat penting memberikan kenyamanan dan kebahagian di sisa-sisa hidup mereka. Termasuk kesehatan mereka harus diperhatikan. Jadi intinya, kehidupan lansia dalam keluarga itu harus terjamin,” tegas Dedy Artho. (kmb41)

Bali Post/kmb41

BINA LANSIA - DPPKB dalam program kader Bina Keluarga Lansia (BKL) di Bebendem, Kamis (16/5) kemarin.

Mohon Perbaikan

Jalan ke Pura Ngenjung Rwa Bhinedha ’’Benyah’’ Infrastruktur jalan yang rusak di Kabupaten Karangasem masih banyak. Di antaranya akses menuju Pura Ngenjung Rwa Bhinedha Blungbang, di Dusun Tanah Barak, Desa Seraya Timur kondisinya saat ini benyah latig. Realitas itu membuat sejumlah warga saat berkendara sering terjatuh akibat licin ketika melintasi jalan tersebut. Lalu, bagaimanakah harapan warga kepada pemerintah dalam usaha merestrukturisasi akses jalan tersebut?

Bali Post/nan

BENYAH LATIG - Akses jalan menuju Pura Ngenjung Rwa Bhinedha Blungbang Tanah Barak, Desa Seraya Timur kondisinya “benyah latig”.

BERDASARKAN pantauan di lapangan, Kamis (16/5) kemarin, akses jalan itu memang sangat memprihatinkan. Sebab, nyaris sepanjang jalan itu rusak berat atau benyah latig. Pasalnya, batu geladak di sepanjang jalan itu yang sebelumnya berjajar rapi di bawah aspal terlihat semua bermunculan menganga ke permukaaan jalan. Hal itu

karena sebagian besar aspal di atasnya itu sudah mengelupas. Bahkan, di sejumlah titik menimbulkan lubang. Tidak pelak hal itu membuat pengendara kesulitan melintas. Warga yang melintas harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir. Bahkan, warga harus memanfaatkan bibir jalan akibat jalan aspal di tengah itu rusak berat. Salah seorang warga, I

Wayan Pastika Yasa, mengungkapkan jalan itu rusak sebetulnya sudah lama sekitar delapan tahunan. Kerusakan jalan ini membuat dirinya harus ekstra hati-hati ketika melintas. Jika tidak, bisa-bisa ia terjatuh. “Kondisi jalan ini rusak parah. Sudah lama sekali rusaknya,” ujarnya. Kadus Tanah Barak I Made Putra mengungkapkan, jalan itu mengalami kerusakan sekitar sembilan tahun lalu. Panjang jalan rusak parah mencapai 1,5 kilometer. Jalan itu cukup padat karena setiap hari dilalui sekitar 300 KK. Jalan ini juga menghubungkan ke Pura Ngenjung Rwa Bhinedha Blungbang Tanah Barak. “Jalan ini sering memakan korban. Warga di sini atau warga lain yang belum

tahu medan jalan itu kerap tergelincir ketika melintas akibat kerusakan jalan itu. Apalagi warga yang baru belajar mengendarai sepeda motor dan anak-anak sekolahan sering terjatuh,” ujarnya. Kerusakan jalan itu, kata Putra, membuat aktivitas masyarakat menjadi terhambat ketika ingin menjual hasil pertaniannya ke kota. Untuk itu, pihaknya mewakili masyarakat berharap jalan itu secepatnya diperbaiki. “Sudah sempat dibahas pada musrembang kecamatan, tetapi sampai saat ini belum ada perbaikan. Saya hanya bisa berharap supaya secepatnya jalan ini direstrukturisasi sehingga aktivitas yang dilakukan warga bisa lebih baik,” ujar Putra. (nan)

KLUNGKUNG

Proyek Fisik Lambat

SOSOK Segera Realisasikan TOSS TUMPUKAN sampah di TPA Jungut Batu, Nusa Penida, kini mulai diratakan. Satu unit alat berat lalu-lalang meratakan tumpukan sampah hasil dari warga setempat dan akomodasi pariwisata di Desa Jungut Batu dan Lembongan. Setelah dilakukan penataan, pihak desa setempat berharap segera ada sistem TOSS (Tempat Olahan Sampah Setempat) yang beroperasi di TPA Jungut Batu. Sehingga tumpukan sampah itu bisa terkelola bahkan bisa bermanfaat. Perbekel Jungut Batu Made Gede Suryawan, Kamis (16/5) kemarin menyampaikan, persoalan sampah ini sudah menjadi masalah pelik yang terus dikeluhkan warga maupun wisatawan. Sebab, tumpukan sampah tersebut sempat mengancam kelestarian mangrove di sekitarnya, sebagai tumbuhan penyangga wilayah kepulauan ini. “Sampah di TPA sudah ditangani pemerintah daerah. Selanjutnya, kami harapkan penanganan, penataan dan pemeliharaan serta pemagaran areal. Selanjutnya, pengolahannya dari TOSS. Mohon segera atensinya,” kata Suryawan. TPA Jungut Batu menjadi satu-satunya TPA di Pulau Lembongan, Nusa Penida. Sebagai destinasi pariwisata, wilayah ini memproduksi sampah cukup tinggi, khususnya dari hotel dan restoran. Tetapi, perkembangan demikian tidak diimbangi dengan pola pengelolaan sampah yang benar. Akibatnya, TPA Jungut Batu sempat menimbulkan masalah baru, sampah meluber, polusi, TPA rusak hingga mengancam kelestarian mangrove di sekitarnya. Setiap hari ada sekitar lima truk sampah yang diangkut mobil Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (LHP) menuju TPA Jungut Batu. (gik)

Bupati Suwirta Soroti Lima OPD Semarapura (Bali Post) Kegiatan proyek fisik pemerintah daerah dinilai lambat. Ini membuat Bupati Klungkung Nyoman Suwirta menyoroti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilainya kurang paham terhadap instruksinya sejak awal. Sebab, hingga memasuki bulan kelima, baru enam proyek yang sudah selesai diproses dan siap dikerjakan. Bupati Suwirta menilai progres pergerakan proyek fisik tahun 2019 menurun dibandingkan tahun lalu. Untuk mendorong pengerjaan proyek fisik dari APBD dan DAK ini, Bupati Suwirta secara khusus datang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Klungkung, Kamis (16/5) kemarin. Data di ULP Pemkab Klungkung dari 80 paket pekerjaan di tahun 2019, baru 31, di antaranya sedang dalam proses jadwal lelang, seperti upload dokumen penawaran, pembukaan penawaran dan lainnya. Sementara enam paket pekerjaan lainnya yang sudah selesai diproses, meliputi paket pekerjaan di Dinas Perhubungan berupa belanja jasa pengoperasian KPM Nusa Jaya Abadi ta-

hun 2019, dan jasa pengoperasian layanan angkutan siswa di Kecamatan Klungkung. Paket pekerjaan Dinas Komunikasi dan Informatika berupa belanja hibah barang kepada Polres Klungkung, Dinas Kesehatan berupa relokasi pembangunan Puskesmas Banjarangkan II, dan belanja berupa pengawasan relokasi pembangunan Puskesmas Banjarangkan II. Terakhir, paket pekerjaan di RSUD Klungkung berupa pengadaan lift pasien di Gedung Gema Santi dan lift petugas dan barang di Gedung IBS. “Ini sudah berulangkali saya sampaikan, ternyata banyak OPD yang tidak paham, termasuk beberapa kekurangan kita dalam SDM dan tenaga kompetensi,” sebutnya.

BBPOM Denpasar Lakukan Pengawasan Takjil di Klungkung Semua Sampel Memenuhi Syarat

SAMPEL - Petugas saat menguji setiap sampel di Masjid Nurul Huda di Kampung Gelgel.

MEMASUKI bulan suci Ramadan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar melakukan pengawasan takjil di Klungkung, Kamis (16/5) kemarin. Berbagai jenis produk makanan diambil sampelnya, lalu langsung dilakukan uji sampel yang dipusatkan di Majid Nurul Huda, Kampung Gelgel. Hasilnya, seluruh sampel tersebut memenui syarat untuk dikonsumsi, karena tidak mengandung empat macam bahan berbahaya. Kepala Bidang Infokom BBPOM di Denpasar Luh Putu Witariathi mengatakan, dua minggu menjelang bulan suci Ramadan, pihaknya sudah efektif melakukan pengawasan makanan. Menyasar warungwarung kecil hingga toko-toko yang menjual parcel di sejumlah daerah. Tidak hanya di wilayah Denpasar, Tabanan, Jembrana, Buleleng, tetapi juga di Karangasem dan di Klungkung. Khusus untuk Klungkung, Kamis (16/5) kemarin, BBPOM mensampling dua tempat, antara lain di Kampung Gelgel dan Kampung Lebah, bersama OPD terkait di Klungkung. Dari informasi OPD, bahwa kedua tempat ini paling banyak menjual berbagai aneka jajan dan makanan takjil. Seperti aneka biji-bijian, pepes ikan, krupuk, tahu, cendol, sate, mie ayam, mie goreng, berbagai aneka jajan lainnya. Hasilnya, dari 27 sampel yang diuji BBPOM, semuanya memenuhi syarat. Sementara di Kampung Lebah, dari 9 sampel, juga semuanya memenuhi syarat. “Artinya, makanannya aman dikonsumsi. Syukur di Klungkung ini masyarakatnya

Kasus ”Skimming”

teredukasi dengan baik. Karena semua sampling hasilnya memenuhi syarat,” katanya. Memenuhi syarat itu, artinya bebas dari empat bahan berbahaya yang kerap digunakan pada makanan. Seperti dua bahan pewarna rodhamin B dan metamelio, kemudian dua lagi, formalin dan borak. Keempat bahan ini yang paling sering disalahgunakan pada makanan dan sangat berbahaya. Melihat situasi seperti ini, masyarakat diminta untuk selektif dalam memilih makanan. Seperti memilih makanan takjil, lihat warnanya dengan jelas. Kalau terlalu mencolok, ini wajib diwaspadai mengandung bahan berbahaya. Dalam menyikapi ini, BBPOM juga sudah membuka layanan pengaduan. Sehingga, bagi masyarakat yang menemukan kecurigaan bisa segera melaporkannya ke nomor telepon 234597. “Di sini masyarakat harus cerdas memilih makanan. Khusus untuk makanan olahan, masyarakat harus menerapkan cek klik. Cek kemasan, cek label dan cek izin edar dan cek kedaluwarsa. Kalau Karangasem, dari 15 sampling, satu di antaranya positif rodhamin B,” tegasnya. Agar lebih aman, kalau makanan ringan sebaiknya lihat izin edarnya. Izin edar itu ada dua. Izin edar yang dikeluarkan BBPOM dan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan. Untuk produk lokal, sebenarnya cukup izin edar dari Dinas Kesehatan Kabupaten saja. Sehingga, para pelaku UKM yang memproduksi berbagai aneka makanan ini, terseleksi lebih dulu, agar aman dikonsumsi oleh masyarakat. (ad347)

Dua Warga Bulgaria Dijerat UU ITE Semarapura (Bali Post) Polres Klungkung telah menerima pelimpahan kasus dugaan skimming dari Polsek Nusa Penida. Sat Reskrim Polres Klungkung juga melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap kedua warga Bulgaria itu. Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP Mirza Gunawan, Kamis (16/5) kemarin, mengatakan keduanya langsung ditahan dan dijerat dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dengan ancaman hukuman 6 tahun dan 7 tahun penjara. Mirza Gunawan menegaskan, keduanya datang langsung dari Bulgaria untuk berlibur ke Bali. Namun, tujuannya bukan sekadar berlibur, melainkan juga sekaligus survei sejumlah lokasi yang dapat aktivitas turis, seperti kepulauan Nusa

Jumat Paing, 17 Mei 2019

Penida. Ketemulah mereka dengan sasarannya di ATM Kampung Toya Pakeh di dekat pelabuhan. Namun, keduanya apes. Belum berhasil melakukan aksinya, keburu tepergok warga dan diciduk saat hendak memasang peralatan untuk merekam data elektronik, khususnya dari para turis. “Saat kami periksa, keduanya mengakui peralatan itu akan digunakan untuk merekam data elektronik yang akan dicuri. Alat-alatnya akan diperiksa lagi di labfor,” kata Mirza Gunawan. Dari kasus percobaan skimming ini, Mirza Gunawan menegaskan belum ada pihak yang menjadi korban di Nusa Penida. Demikian juga setelah kasusnya terungkap, belum ada pihak yang melaporkan adanya dugaan kasus skimming. Sesuai dengan kronologisnya, kedua WNA asal

DIGIRING - Kedua Warga Bulgaria saat digiring ke ruang Sat Reskrim Polres Klungkung.

Bulgaria ini memang baru berupaya memasang peralatan di ATM di Kampung Toya Pakeh. Berkaca dari kasus ini, Mirza Gunawan mengatakan, masyarakat Nusa Penida maupun turis yang hendak berlibur ke sana harus meningkatkan kewaspadaan. Sejauh ini belum dapat diperkirakan, siapa saja orang di balik mereka berdua ini. Apakah ada jaringannya atau mereka berdua bergerak sendiri-sendiri. Demikian juga, apakah ada ATM lain yang sudah menjadi korbannya, belum dapat dipastikan. Sejauh ini, polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti, seperti kabel, rangkaian peralatan untuk merekam data nasabah, laptop, HP dan lainnya. “Kami juga sampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah peka terhadap situasi di lingkungannya. Ini harus diapresiasi karena mampu menggagalkan tindak kejahatan yang cukup meresahkan itu,” tutup Mirza Gunawan. Seperti diberitakan sebelumnya, dua WNA asal Bulgaria berhasil diamankan polisi, setelah diduga melakukan upaya skimming, Senin (13/5) lalu. Mereka adalah Konstantin Zlatkov Ivanov (24) dan Georgi Zhivkov Ivanop (25). Pengungkapan kasusnya bermula dari adanya laporan warga, Ahmad Fahrozi (24) yang melapokan dugaan tindak kejahatan tersebut ke Polsek Nusa Penida. (kmb31)

Menurut Bupati asal N us a C e ni ng a n i ni , a d a beberapa OPD yang pergerakannya memang lambat. Terutama dalam menggunakan DAK, perencanaannya, padahal sudah mendapat pendampingan dari ULP. Beberapa OPD yang disebutkan Bupati Suwirta seperti Dinas Pendidikan yang tidak ada pergerakan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Koperasi yang menangani pengadaan Eskalator di Blok A Pasar Seni Semarapura. “Dari laporan yang saya terima, pergerakan kegiatan proyek fisik kita ini lambat sekali, kalau dibandingkan tahun lalu progresnya sangat menurun. Saya harus masuk ke OPD untuk menanyakan sejauh mana proses itu, di mana kenda-

lanya, jangan sampai nanti di triwulan terakhir gagal tender,” ujar Bupati Suwirta didampingi Kabag Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Klungkung A.A Gede Lesmana. Bupati berharap Kepala OPD ke depan bisa lebih

giat lagi. Situasi ini tentu akan menjadi evaluasi bagi Bupati Suwirta agar pada tahun mendatang kegiatan fisik yang sifatnya besar, perencanaannya bisa dibuat di APBD Perubahan. Sehingga awal tahun berikutnya bisa langsung dikerjakan. (kmb31)

Bali Post/kmb31

ULP - Bupati Suwirta saat datang ke ULP Pemkab Klungkung, Kamis kemarin.

Saba Dawan, Buah Lokal Klungkung yang Terdaftar di Kementerian Pertanian SALAH satu tanaman khas Kabupaten Klungkung, yakni sawo Dawan atau lebih dikenal dengan saba Dawan, kini telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian. Melalui Tanda Daftar Varietas Tanaman yang ditandatangani Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Prof. (Riset) Dr. Ir. Erizal Jamal, M.Si. saba Dawan telah terdaftar sebagai varietas lokal dan menjadi milik masyarakat di wilayah tersebut. Perwakilan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali I Gusti Komang Dana Arsana, Kamis (16/5) kemarin menyampaikan, buah saba Dawan kini tidak hanya sebatas buah makanan hewan seperti kelelawar, tetapi sudah memiliki nilai ekonomis untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Dana Arsana, pendaftaran buah varietas lokal ini untuk melindungi agar jangan sampai di kemudian hari diakui oleh daerah atau negara lain. Saba Dawan adalah tanaman khas Klungkung. “Pendaftaran ini untuk melindungi agar jangan sampai buah dengan varietas lokal diakui negara lain,” ujar Dana Arsana usai bertemu dengan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta di Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung. Sekretaris Dinas Pertanian Klungkung Ni Ketut Suartini menambahkan, ada banyak jenis tanaman buah khas Klungkung yang diusulkan untuk didaftarkan, tetapi saat ini baru satu buah lokal yang terdaftar. Banyak proses yang harus dilalui agar buah dengan varietas lokal ini diakui dan terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman

dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah data dukung, seperti buah, bunga dan lainnya. “Untuk pendaftaran ini harus ada bukti dukungnya,” ujar Suartini. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengucapkan terima kasih karena salah satu buah lokal Klungkung telah terdaftar dalam daftar varietas tanaman di Kementerian Pertanian. Bupati berharap setelah adanya bukti daftar ini ada tindak lanjut, seperti teknologi pengembangan saba Dawan atau berupa pembibitan agar tanaman saba Dawan berbuah sepanjang tahun. Selain itu, Bupati juga berencana akan mendaftarkan satu buah

lainnya khas Nusa Penida, yakni mangga Nusa Penida. Buah ini cukup unik karena memiliki rasa yang beraneka rasa. “Yang terpenting ada tindak lanjutnya dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, karena beberapa buah lokal kita harus diangkat kearifan lokalnya,” ujar Bupati Suwirta. Seperti diketahui, saba Dawan banyak ditanam warga khususnya di Desa Dawan Klod, Dawan Kaler dan Desa Besan, Kecamatan Dawan. Selain di pekarangan sebagai peneduh, dan tegalan, beberapa warga juga menanam tanaman yang sudah ada sejak zaman kerajaan ini di telajakan sepanjang jalan desa. (ad644)

TANDA DAFTAR - Bupati Suwirta saat memperlihatkan Tanda Daftar Varietas Tanaman yang ditandatangani Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Prof. (Riset) Dr. Ir. Erizal Jamal, M.Si.

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Jumat Paing, 17 Mei 2019

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Cr 2PRT+1B.Sister Gj.2jt Tdr Dlm 081999776071/082237995324

B.BP.001.05.19.0000632

BVC Krj Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel PkebunanResto Pasti Brangkat Line WA081375409869&087754689692

B.BP.004.05.19.0000486

Dbthkn Sopir SIM A, Drafter Hub:082113195951/8463609 nuansabali1@yahoo.com B.BP.001.05.19.0000606

Dcr;PO,HK,Waker. Hotel Puri Asih.Jl.Pantai Kuta No.40 Bali

Dcr DW Kitchen/Cook Helper Min SMK/SMA CV lkp,PuriCendana Resort Smnyak732947/081212886674

B.BP.001.05.19.0000611

Dcr Krywn/ti Admin Kntr max.35 Thn.Lam Bawa Lngsung Perum Padang Lestari Blok O No.4,Padang Sambian Denpasar,085934243382

B.BP.001.05.19.0000631

Dibthkn Waiter/ss Brpnglmn,SPG Berpenampilan Menarik u/Area Sesetan.Hub/WA:081337259293

B.BP.001.05.19.0000607

Dicari Sgr Therapis Spa Wanita Bersedia Ditmptkn di Canggu & Pnglmn diutmkn,Gaji&Bns Menrik Hub:081239621123 (Masaji Spa) B.BP.001.05.19.0000521

Dibthkan Sgr Sopir Hub.723593/ 723637/081246400852

Dibutuhkan Marketing Pria / Wanita,Min SMA/SMK Hub.Jl.Tkd. Musi 7x Denpasar Telp.233 123

B.BP.001.05.19.0000612

B.BP.801.05.19.0000566

B.BP.001.05.19.0000560

G.01

Dibutuhkan Cepat Asisten Rmh Tangga Hub:081283833917

Dicari Karyawan Laundry diKerobokan Kuta Utara,082147086628

B.BP.001.05.19.0000626

Prusahaan Kontraktor diDps memerlukan 1 QS/Estimator astina 28@yahoo.com / WA 08193625259

B.BP.001.05.19.0000636

B.BP.001.05.19.0000589

Dicr Waitress,Tkg Masak u/ Warung Bento Hub:081237378077

B.BP.001.05.19.0000613

Luxurious villas located in Seminyak is looking for 2 speaking English Butler and 2 speaking English night Security. Please call 081238321945 B.BP.004.05.19.0000596

DIJUAL MOBIL DAIHATSU

Djl Sigra X’2016 A/T Abu2 Hub:081236454412 Pemilik BUCpt

B.BP.001.05.19.0000633

TOYOTA

Dijual Innova G M/T’2005 Beige Pemilik langsung dari baru minat serius Hub.085847804806

B.BP.001.05.19.0000630

Harier 2.4LPrem CBU 07 cat ori Hitam,KM45rb, jok klt, STNK baru Ban new,super ist, 081338251999

B.BP.004.05.19.0000628

SERVICE

BIRO JASA

DIJUAL RUMAH

DIJUAL MOBIL

BIRO JASA

RUPA-RUPA

BENGKEL LAS

RUPA-RUPA

Desig

Money Back Guarantee Canopy Pintu Pagar Teralis Konstruksi Baja Dll

� Design Lengkap, Elegan & Berkelas Finishing dgn Anti Karat & Coating Pengalaman lebih dari 10 Tahun Tenaga Profesional (Arsitek & Sipil)

ANUGERAH DEWATA Jl. Tkd. Barito 16 Panjer - Denpasar Telp. 257028, 744 0099 www.anugerahdewata.com

C 0000051 bkl

SUZUKI

Suzuki PU’15/16 bak kargo Pth SermaRepot 4.081918008382 istw

B.BP.004.05.19.0000635

PROPERTY DISEWAKAN RUMAH

B.BP.001.05.19.0000615

Dicari Sopir u/Farmasi SMA/SMK Bujang tdk Merokok,Spd Mtr.Lam PT.BKS Jln.Bung Tomo V/14 Dps

BIRO JASA

Free

�

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818

Disewakan Rmh 2K.Tdr,2K.Mandi Dpr,full furnish. 081236454412 B.BP.001.05.19.0000634

PROPERTY DISEWAKAN RUKO

Disewakan Ruko 2Lt/180M2 tepi Jln Cokroaminoto 087856227779 B.BP.033.05.19.0000627

PROPERTY DIJUAL TANAH

Dijual Tnh 26 are Jl.Demayu Singakerta Ubud H.081236877147 B.BP.001.05.19.0000629

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

PROPERTY DIJUAL TANAH

Dijual Tnh 10Are Sambangan Sgr DP 10% Bunga Krd 0.83%/Bln Hub:087862017342/081805374433 B.BP.004.04.19.0000542

Tanah 55 Are Lokasi Klungkung Dawan Kaler 60Jt/A(Global),Kav 100-150Jt/A , cck u/Villa, Hotel Perumahan.Hub:08123804329 B.BP.001.05.19.0000609

PROPERTY DIJUAL VILLA

Villa Bellevue heritage, SHGB Lt 242 Lb 275, 2 Lt 3 ktd 2 km private pool. Jl.Dharmawangsa No.138 Kampial Nusa Dua. Hub. 0812 96772642 B.BP.004.05.19.0000530

RUPA-RUPA Gesek Tunai&Pelunasan Gadai BPKB Keboiwa Slt 087850475008 B.BP.001.05.19.0000593

KEHILANGAN Hilang BPKB NO.K05454843-O DK 6959 AAV An.Herry Susanto B.BP.001.05.19.0000619

Hilang BPKB NO.L07106110-O DK 6190 EQ An.I Ketut Setia Sapta B.BP.001.05.19.0000620

Hlg BPKB I 05101469-O DK5351 LI An.I Nyoman Mesdiarta,SE B.BP.001.05.19.0000616

Hlg BPKB NO.A1415489-O DK 1012 A An.Walikota Madya Denpasar B.BP.001.05.19.0000614

Hlg BPKB R4 No.I-06280353 O DK 1529 PC AN.I Wayan Nadra B.BP.163.05.19.0000641

BANGLI

Jumat Paing, 17 Mei 2019

Revitalisasi Pasar Singamandawa Masih Tunggu Persetujuan Kemendagri

Bali Post/kmb40

PASAR - Suasana Pasar Singamandawa di Kecamatan Kintamani. Pemkab Bangli berencana merevitalisasi Pasar Singamandawa dengan konsep terintegrasi dengan pariwisata dan pertanian.

Bangli (Bali Post) – Rencana Pemkab Bangli merevitalisasi Pasar Singamandawa tahun ini dengan konsep terintegrasi dengan pariwisata dan pertanian, masih belum jelas. Pemkab Bangli dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) sampai sekarang belum bisa memastikan kapan rencana revitalisasi itu mulai bisa dilaksanakan karena masih menunggu persetujuan pusat. Dikonfirmasi Kamis (16/5) kemarin, Kepala Disperindag Bangli Nengah Sudibya mengatakan, untuk merevitalisasi Pasar Singamandawa, Pemkab Bangli harus mendapat persetujuan dari Kemendagri. Sebab, dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan revitalisasi pasar berasal dari dana pinjaman. “BKPAD (Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah) yang memohonkan persetujuan ke Kemendagri. Silakan konfirmasinya ke BKPAD,” kata Sudibya. Pejabat asal Penglipuran ini menjelaskan, total anggaran yang disiapkan untuk merevitalisasi Pasar Singamandawa mencapai Rp

70 miliar. Revitalisasi akan dilaksanakan selama dua tahun. Pada tahun 2019, kegiatan revitalisasi dianggarkan Rp 30 miliar. Selanjutnya pada tahun 2020, menggunakan anggaran Rp 40 miliar. “Di DPA kami sudah ada. Tapi karena sampai hampir pertengahan tahun ini belum juga ada persetujuan, kami belum berani bergerak,” kata Sudibya. Sementara itu, Kepala BKPAD Kabupaten Bangli Gede Suryawan belum bisa dihubungi terkait hal itu. Melalui pesan WA, Suryawan mengatakan, bahwa Bupati Bangli sudah mengajukan permohonan pertimbangan pinjaman daerah ke Mendagri. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila pertimbangan dari Mendagri terbit, rencananya Pemkab Bangli akan melakukan pinjaman di Bank BPD Bali. “Semua persyaratan yang ditentukan sudah dipenuhi, dan sekarang sedang dalam proses,” pungkasnya. Sebagaimana diketahui, revitalisasi Pasar Singamandawa yang berlokasi di selatan Kantor Camat Kintamani sudah direncanakan Pemkab

Bangli sejak beberapa tahun lalu. Sesuai rancangan, pasar tersebut akan dibangun bertingkat tiga lantai, dengan konsep pasar modern yang berintegrasi dengan pariwisata dan pertanian. Pada lantai satu dirancang untuk menampung dagangan basah, dan lantai dua untuk dagangan yang kering-kering. Sedangkan pada lantai bagian atas, gedung dirancang tidak beratap. Fungsinya sebagai tempat khusus bagi pedagang kuliner dan pengunjung untuk meninjau pemandangan alam Gunung dan Danau Batur serta kawasan agro/ pertanian. Sejumlah pedagang yang ditemui di Pasar Singamandawa mengaku belum mendapat pemberitahuan terkait kapan waktu pasti pelaksanaan revitalisasi pasar. Sejauh ini para pedagang baru dimintai fotokopi KTP untuk kepentingan pendataan. “Belum jelas pembangunannya. Dengar-dengar sih Agustus. Pemberitahuan kami akan dipindah ke mana, juga belum ada,” kata Putu Triana Dewi, salah seorang pedagang makanan di pasar setempat. (kmb40)

Dewan Sayangkan Pesanggrahan Terbengkalai Disparbud Diminta Lakukan Pemeliharaan

Bangli (Bali Post) –

Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles menyayangkan terbengkalainya bangunan pesanggrahan di areal Pasar Singamandawa, Kintamani. Ia meminta OPD terkait yang mengelola aset tersebut merawat bangunan tua itu. Mengingat belum lama ini bangunan tersebut sempat direnovasi dengan menelan anggaran setengah miliar rupiah lebih. Carles mengatakan, walaupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) belum ada rencana untuk memanfaatkannya, mestinya bangunan itu bisa tetap dijaga dan dirawat kebersihannya. Caranya dengan sesekali mengerahkan pegawai melakukan gotong royong di areal bangunan itu. Jangan justru dibiarkan kumuh apalagi sampai rusak. “Kasihan. Sudah direnovasi tapi tidak dirawat,” kata Carles, Kamis (16/5) kemarin. Lanjut dikatakannya, jika memang direncanakan untuk dipakai tourist information

center (TIC) maka Disparbud seharusnya mencari tahu dan menindaklanjuti apa yang selama ini menjadi hambatan. Politisi asal Batur, Kintamani itu menilai, perlu dilakukan kajian terkait rencana menjadikan bangunan pesanggrahan sebagai TIC. Mengingat lokasinya yang berada di tengah pasar. “Apakah cocok TIC ditempatkan di tengah pasar. Mengapa tidak di Penelokan? Ini perlu kajian,” ujarnya. Menurut Carles, kalau memang tidak akan dimanfaatkan untuk TIC, alangkah baiknya bangunan itu dip-

injamkan ke lembaga atau instansi lain yang membutuhkan gedung kantor. Sehingga dengan demikian, bangunan pesanggrahan itu bisa tetap berfungsi dan terpelihara dengan baik. “Sehingga tidak jadi seperti rumah hantu seperti sekarang,” imbuhnya. Seperti diberitakan sebelumnya, renovasi bangunan pesanggrahan di areal Pasar Singamandawa, Kintamani yang dilakukan Disparbud Kabupaten Bangli sekitar tahun 2017 lalu terkesan mubazir. Pasalnya hingga saat ini bangunan yang rencananya bakal

dijadikan tourist information center (pusat informasi turis) itu, tak kunjung dimanfaatkan. Malah dibiarkan terbengkalai. Padahal untuk merenovasi bangunan tua itu, anggaran yang dihabiskan tidak sedikit, mencapai setengah miliar lebih. Kabid Bina Objek Disparbud Bangli Wayan Bona saat dihubungi tak menampik bahwa bangunan pesanggrahan itu belum dimanfaatkan sejak selesai direnovasi dua tahun lalu. Bangunan itu sampai saat ini belum dimanfaatkan lantaran masih menunggu pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis) di Desa Kintamani. Bona mengakui bahwa selama ini memang tidak pernah ada pemeliharaan terhadap bangunan tersebut. Alasannya, karena tak ada anggaran untuk itu. (kmb40)

Tiga Ranperda Siap Disahkan

Bangli (Bali Post) – DPRD Bangli mengagendakan rapat paripurna penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda), Jumat (17/5) hari ini. Dari empat ranperda yang selama ini dibahas dewan bersama eksekutif, rencananya hanya tiga ranperda yang akan disahkan. Ditemui usai memimpin rapat paripurna internal laporan kinerja pansus, Kamis (16/5) kemarin, Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata menyebutkan tiga ranperda yang rencananya disahkan hari ini, yakni Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bangli No. 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan. Sedangkan satu ranperda lainnya yakni Ranperda tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Swalayan belum bisa disahkan bersamaan lantaran masih menunggu regulasi terkait dari pusat. Dijelaskan Kutha Parwata, dari hasil serangkaian pembahasan, koordinasi dan konsultasi yang dilakukan, baik dengan pemerintah provinsi maupun kementerian terkait, ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak ada masalah untuk disahkan. Demikian juga Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan. Sementara ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bangli No. 2 Tahun 2013 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah, selama proses pembahasannya diakuinya menemui beberapa kendala dan sempat diwarnai debatabel. Sebab hingga saat ini aturan/regulasi yang memayungi Ranperda tersebut masih tumpang-tindih dan belum kelar di pusat. “Sementara di satu sisi kita sangat membutuhkan pe-

rubahan tentang perda tersebut. Karena sampai sekarang perda Nomor 2 tahun 2013 tentang pokok-pokok keuangan daerah belum memuat tentang sistem pertanggungjawaban keuangan dengan akrual basis,” terangnya didampingi Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles. Mengingat pentingnya keberadaan ranperda tersebut, maka sembari menunggu regulasi yang akan turun dari pusat, pihaknya memastikan tetap akan mengesahkan ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bangli No. 2 Tahun 2013 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah. “Kalau kita tidak tetapkan ini, Pemkab masih riskan dalam memenuhi kepatuhan tentang pokokpokok pegelolaan keuangan daerah,” jelasnya. Kutha Parwata menyadari setelah ditetapkan, ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bangli No. 2 Tahun 2013 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah nantinya akan

SOSOK Tolak ’’People Power’’

Bali Post/kmb40

Ngakan Kutha Parwata

menjadi perda yang tidak akan berumur panjang. Sebab ketika nantinya sudah turun regulasi di atas yang mengaturnya, maka perda tersebut akan diubah kembali untuk disesuaikan dengan regulasi terbaru. “Walaupun tidak akan berumur panjang, kami akan sahkan demi kelancaran pengelolaan keuangan daerah di Bangli,” katanya. (kmb40)

Dokumentasikan Aktivitas Sekolah

SMPN 4 Tembuku Bentuk Jurnalis Cilik Bangli (Bali Post) Mendokumentasikan seluruh aktivitas dan prestasi sekolah, menjadi hal penting bagi SMPN 4 Tembuku. Karena itu sejak setahun terakhir, sekolah yang berlokasi di Desa Yangapi ini membentuk jurnalis cilik. Melalui keberadaan jurnalis cilik ini pihak sekolah ingin menumbuhkan dan meningkatkan budaya literasi di kalangan siswa. Kepala SMPN 4 Tembuku I Made Wisna mengatakan, jurnalis cilik yang diberi nama jurnalis Widya Buana Sfourtem saat ini beranggotakan 15 orang. Jurnalis cilik di sekolahnya terbagi dalam beberapa tim. Ada tim dokumentasi, tim pembuatan naskah redaksi, dan tim publikasi. Segala aktivitas dan kegiatan sekolah direkam dan didokumentasikan oleh tim jurnalis yang kemudian dituangkan dalam bentuk foto, video, berita

dan artikel. “Kami mencoba membuat majalah sekolah, sebagai wadah anak-anak dalam menuangkan karyanya. Karena masih baru belajar, majalah perdana kami masih sederhana,” kata Wisna ditemui belum lama ini. Dijelaskan Wisna, pembentukan jurnalis cilik dijadikannya sebagai wadah bagi siswanya untuk mencurahkan bakat dan minatnya dalam menulis. Ini juga digunakan sebagai sarana dalam membangun karakter dan menumbuhkan budaya literasi siswa. “Karena literasi tidak cukup membaca saja. Tapi menyimak, mengulas, menarasikan juga merupakan bagian dari kegiatan literasi,” jelasnya. Untuk meningkatkan kemampuan para jurnalis cilik di sekolahnya, mereka diberikan pelatihan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dijadwalkan setiap

Bali Post/ina

WAWANCARA - Jurnalis cilik SMPN 4 Tembuku sedang mewawancarai bupati dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan sekolah setempat. minggu. Dengan melibatkan para guru mata pelajaran bahasa Indonesia. “Anak-anak selama ini cukup senang dengan kegiatannya sebagai jurnalis cilik. Karena dengan

Bali Post/kmb40

PESANGGRAHAN - Bangunan pesanggrahan di areal Pasar Singamandawa, Kintamani.

style-nya, memakai name tag, membawa kamera, dan bisa mewawancarai narasumber seperti guru bahkan bupati, anak-anak merasa bangga,” katanya. (kmb40)

PEOPLE POWER yang didengungkan oleh beberapa pihak dalam menyikapi hasil Pemilu 2019, mendapat penolakan dari komponen masyarakat Bangli. Salah satunya dari Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Bangli. Ketua Panitia Hari Besar Islam Bangli, H. Ahmad Yani, dengan tegas menolak people power atau pengerahan massa yang kabarnya dilakukan pada tanggal 22 Mei nanti. Ahmad Yani, Kamis (16/5) kemarin mengatakan, sebagai umat Islam, dirinya berharap rakyat Indonesia khususnya di Kabupaten Bangli tetap menjaga kedamaian dan perdamaian antarumat beragama. Ia menilai gerakan people power merupakan

salah satu upaya pemecah belah bangsa. Hal ini tentu adalah tindakan yang sangat tidak baik dilakukan dalam berdemokrasi. Dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghormati seluruh tahapan demokrasi yang berjalan dalam pelaksanaan Pemilu ini. Masyarakat diminta menghormati proses rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara kepada penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apapun hasilnya nanti. “Mari terima dengan baik apapun hasil yang diumumkan KPU pada 22 Mei mendatang,” katanya. Pria yang juga Ketua Ikatan Haji Indonesia Kabupaten Bangli ini pun mengajak masyarakat Bangli untuk bersama-sama menciptakan dan menjaga situasi tetap aman dan damai. (ina)

Jumat Paing, 17 Mei 2019

OLAHRAGA

PSG dan MU Tawar Lewandowski Berlin – Striker Bayern Munich Robert Lewandowski telah menerima tawaran dari Paris Saint-Germain (PSG) dan Manchester United (MU). Menurut sebuah laporan di majalah sepak bola Jerman, Kicker, Kamis (16/5) kemarin, Lewandowski yang kontraknya di Bayern berjalan hingga 2021, tidak senang dengan rencana klub yang hanya memperpanjang kontraknya satu tahun.

PREMI MANULIFE NAIK - (Dari kiri) Direktur & Chief Operating Officer Manulife Indonesia Hans De Waal, Direktur & Chief Marketing Officer Novita J Rumngangun, Presiden Direktur & CEO Jonathan Hekster, Direktur & Chief Legal and Compliance Officer Apriliani Siregar, Direktur & Chief Financial Officer Colin Startup, Direktur & Chief Alternate and EB Distribution Karjadi Pranoto saat Annual Result di Jakarta, Kamis (16/5) kemarin.

2018, Manulife Raih Pertumbuhan yang Kuat Laba Naik 170% Menjadi Rp 2,6 Triliun

DI TENGAH-TENGAH kondisi ekonomi nasional yang penuh tantangan, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) meraih pertumbuhan signifikan selama 2018. ‘’Kami menyadari tahun 2018 penuh tantangan, namun kami berhasil melewatinya dengan baik dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan asuransi terkemuka di pasar. Ini bukti komitmen kami dalam mengedepankan kepentingan nasabah serta memberikan layanan yang baik dan inovasi tahun 2018,’’ kata Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Manulife Indonesia Jonathan Hekster dalam jumpa pers paparan kinerja Manulife Indonesia di Jakarta, Kamis (16/5) kemarin. Hadir pada kesempatan itu sejumlah jajaran manajemen Manulife Indonesia dan Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI). Hekster menjelaskan, posisi kinerja yang kuat selama 2018 terlihat dari laba tahun berjalan yang tumbuh 170% dari tahun 2017 menjadi Rp 2,6 triliun. Hasil positif ini disebabkan pertumbuhan pendapatan premi bersih, beban perusahaan yang lebih rendah dan pergerakan suku bunga selama 2018. Pendapatan premi bersih meningkat 4% menjadi Rp 9,2 triliun. Selain itu, kata Hekster, jumlah ekuitas menguat 4% menjadi Rp 11,5 triliun. Padahal, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017 dan 2018, ekuitas pasar asuransi secara keseluruhan menurun 18%. ‘’Hasil ini semakin memperkuat posisi Manulife Indonesia

sebagai salah satu perusahaan asuransi terpercaya serta dapat diandalkan di industri,’’ tutur Hekster. Kinerja bisnis Manulife Indonesia yang kuat cukup mengejutkan di saat kondisi industri asuransi jiwa tengah mengalami perlambatan. Akhir Februari lalu, A so s ia si Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyebutkan, pendapatan premi industri asuransi jiwa sepanjang 2018 merosot 5% dari Rp 195,72 triliun pada 2017 menjadi Rp 185,88 triliun. Total premi bisnis baru tercatat Rp 117,38 triliun pada 2018, sedangkan 2017 berjumlah Rp 127,88 triliun. Penurunan pendapatan premi diduga karena minat masyarakat membeli produk asuransi tak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Ketua Bersama AAJI Maryoso Sumaryono mengakui penurunan minat masyarakat terhadap produk asuransi dipengaruhi pengetahuannya mengenai asuransi. Makanya masih diperlukan sosialisasi demi menumbuhkan literasi keuangan di masyarakat khususnya terkait produk proteksi asuransi jiwa. Kepuasan Nasabah Menurut Hekster, kinerja kuat diraih karena Manulife fokus pada kepuasan nasabah. Sepanjang 2018, pihaknya membayar klaim ke nasabah Rp 5,5 triliun atau Rp 15 miliar setiap harinya dan Rp 626 juta setiap jamnya. ‘’Komitmen Manulife Indonesia untuk terus fokus pada kebutuhan nasabah juga terlihat dari perolehan total klaim yang dibayarkan sepanjang 2018,’’ paparnya. Ia menambahkan, wu-

jud kecintaan terhadap nasabah juga dilakukan melalui inisiatif Customer Relationship Management (CRM). Lewat CRM, Manulife senantiasa memberikan prioritas utama kepada nasabah. Komitmen ini sejalan dengan Angka Kepuasan Nasabah atau Net Promoter Score (NPS) Manulife Indonesia 2018 yang meningkat delapan poin dibandingkan 2017. Angka itu menjadi indikator utama sebagai perusahaan asuransi yang selalu mengedepankan kepentingan dan kepuasan nasabah. ‘’Angka NPS yang telah dicapai Manulife merupakan bukti kami fokus dalam memberikan layanan terbaik dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Melihat pencapaian tersebut, kami optimistis kinerja Manulife akan semakin kuat,’’ ungkapnya. Hekster melanjutkan, Manulife Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui berbagai program di antaranya Customer Relationship Management (CRM), sebuah platform self service digital, serta kemudahan pembayaran klaim. CRM membantu Manulife mengelola dan mengumpul kan data nasabah yang merupakan kunci untuk memperkenalkan inovasi yang memudahkan hidup nasabah. ‘’Kami sudah 33 tahun di Indonesia, telah mengalami banyak pilkada dan pemilu. Kami sudah analisa, apakah pemilu berdampak atau tidak. Bulan pemilu memang ada dampaknya, tetapi secara setahun rata-rata tidak ada pengaruh negatif, makanya saya tetap optimistis,’’ paparnya. (kmb)

Tiket Pesawat Penurunan ini sangat terlihat pada triwulan I 2019. Kunjungan wisatawan domestik ke Denpasar khususnya sangat lambat. Kenaikan tiket pesawat juga memengaruhi wisatawan asing yang ingin mengeksplor Indonesia dari Bali atau dari wilayah lainnya ke Bali. Kenaikan harga tiket pesawat juga memengaruhi komponen wisata lainnya.

Kasus Hukum Pemutakhiran data pemilih pemilu Rp 880.940.000. Dana kampanye pemilu Rp 4.770.735.000. Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu Rp 424.225.000. Sementara untuk sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (partai politik, LSM, ormas, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan masyarakat) anggarannya Rp 355.850.000. Publikasi informasi pemilu Rp 148.500.000. Pendidikan pemilih pada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi dan daerah rawan konflik/bencana dianggarkan Rp 300.000.000. Kampanye pemilu calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden Rp 3.876.814.000. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu Rp 721.271.000 dan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum Rp 841.450.000. (kmb16)

Pendapat berbeda diungkapkan Wakil I DPP IHGMA Made Ramia. Ia mengatakan prospek pariwisata Bali masih akan mengalami peningkatan 2-3 bulan ke depan. Walaupun ada gejolak harga tiket, politik memanas dan adanya rencana pungutan USD 10. Mengingat bulan depan sudah libur Lebaran dan kemudian libur sekolah dan

beruntun dengan musim liburan pada Juli - Agustus. ‘’Sebagai praktisi pariwisata kita mesti tetap optimis bahwa pasar pasti akan membaik. Namun kita tetap berharap kepada pemerintah mengkaji secara matang setiap kebijakan yang akan diambil, sebab dampaknya akan langsung di rasakan oleh industri,’’ ujar Ramia. (kmb42)

Kapten Timnas Polandia berusia 30 tahun itu telah mencetak 189 gol dalam 240 pertandingan untuk Bayern sejak bergabung pada 2014. Lewandowski secara konsisten dikaitkan dengan klubklub terbesar Eropa. Dia tergoda pindah ke Real Madrid musim panas lalu, namun akhirnya tetap tinggal di Munich. ‘’Saat ini dia mendapat permintaan dari Manchester United dan Paris Saint-Germain,’’ tulis majalah tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan Kicker pada Maret lalu, Lewandowski mengatakan terbuka untuk memperpanjang kontraknya di Bayern. ‘’Kami telah melakukan diskusi awal, tetapi itu akan memakan waktu karena saat ini fokus saya adalah pada akhir musim. Namun, aku bisa membayangkan tinggal lebih lama,’’ ujarnya. Coppa Italia Lazio mengangkat Coppa Italia untuk ketujuh kalinya setelah gol dari Sergej Milinkovic-Savic dan Joaquin Correa membawanya menang 2-0 atas Atalanta di Stadion Olimpico, Roma, yang diliputi oleh kekerasan penggemar. Sundulan Milinkovic-Savic membuahkan gol pada menit ke-82 dan beberapa detik setelah masuk sebagai pemain pengganti Correa mempertegas kemenangan Lazio menjelang penutupan pertandingan. Kemenangan itu memberi Lazio tiket ke Liga Eropa musim depan. Tim asuhan Simone Inzaghi sangat membutuhkan

ini karena kini berada di urutan kedelapan klasemen Serie A Liga Italia dengan dua pertandingan tersisa untuk dimainkan. ‘’Kami benar-benar menginginkan piala ini. Malam yang indah di stadion bersama penggemar. Ini kepuasan yang luar biasa. Kami layak mendapatkannya karena telah menempuh perjalanan panjang,’’ kata Inzaghi. Atalanta menelan kekalahan ketiga di final setelah absen pada 1987 dan 1996. Mereka menjadi juara Coppa Italia pada tahun 1963. Atalanta kini dalam perjalanan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dengan menempati peringkat keeempat klasemen Serie A. Pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini menyayangkan kegagalan timnya merengkuh Coppa Italia. ‘’Final memang seperti itu. Momen menentukan pertandingan tiba di babak kedua dan kami kalah melalui tendangan sudut. Kami sekarang menuju tempat di Liga Champions. Kami akan mengatasi kekecewaan ini,’’ ungkapnya. Atalanta tidak terka-

lahkan dalam 12 pertandingan sejak akhir Februari lalu. Mereka mengalahkan Lazio di kedua pertemuan Seri A musim ini. Kemenangan Lazio diwarnai bentrokan di luar stadion antara pendukung keras ‘’Ultras’’ Lazio dan polisi sebelum pertandingan. Fans melemparkan proyektil ke arah petugas ketika mobil polisi dibakar di dekat jembatan Ponte Milvio tidak jauh dari Stadion Olimpico. Menurut media Italia, dua petugas polisi terluka, satu di telinga oleh sebuah proyektil, dan lima penggemar bola ditangkap. (afp/kmb)

Tingkatkan Kinerja Selain itu, pemerintah bersinergi dengan legislatif dan BPK-RI Perwakilan Provinsi Bali meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. ‘’Sinergi dilakukan agar kinerja daerah lebih efektif, efisien, bersih dan transparan,’’ katanya. Setelah lima kali menerima predikat WTP, Bupati yang dikenal dekat dengan masyarakatnya ini mengaku prestasi dalam pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan ini bukan sekadar gengsi pemerintah

daerah. Akan tetapi, audit oleh BPK-RI Perwakilan Bali ini memotivasi pemerintah daerah mengelola keuangan dengan akuntabel dan transparan. Terbukti, dari pemeriksaan tahun sebelumnya di mana beberapa catatan berhasil diperbaiki dari hasil pemeriksaan di tahun 2018 lalu. ‘’Progres kemajuan dari catatan di tahun sebelumnya sangat jauh dan kita kelima kali terima WTP dengan catatan meningkatkan di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan Perkotaan,’’ jelasnya. Tidak itu saja, Bupati penggemar otomotif ini menilai

kalau prestasi pemuncak yang bisa diraih itu akan memberi dampak positif. Ini terbukti dari raihan WTP tahun sebelumnya, pemerintah pusat memberikan apresiasi dengan mengucurkan DID kepada pemerintah peraih WTP. Untuk itu, raihan WTP kelima kali ini menjadi ‘’modal’’ untuk merebut lebih besar lagi kucuran jatah DID dari pemerintah pusat. ‘’Ini yang menjadi target kita karena daerah yang menerima WTP berturut-turut akan menerima DID lebih besar dan dengan raihan ini saya optimis bisa merebut DID lebih besar lagi dan ini akan membantu kebijakan pembangunan

kita di daerah,’’ katanya. Sementara itu, Kepala BPKRI Perwakilan Bali Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si. mengungkapkan, Pemkab Buleleng telah menyerahkan LKPD tepat waktu yaitu pada tanggal 19 Maret 2019 dan merupakan kabupaten pertama di Provinsi Bali yang menyerahkan LKPD kepada BPK-RI. Kemudian LKPD tersebut diaudit dan menghasilkan opini WTP yang diterima Pemkab Buleleng untuk kelima kali beruntun. ‘’Selamat untuk Pemkab Buleleng yang telah menerima opini WTP ini lima kali secara beruntun,’’ tegasnya. (ad648)

Lima Besar Kendati terjadi penurunan, birokrat asal Kuta ini mengatakan, jika dilihat dari data kunjungan selama empat bulan terakhir Januari-April 2019 mengalami fluktuasi. Kedatangan wisman pada

Januari mencapai 454,101 orang, Februari 451,436 orang, Maret 445,083 orang dan April 478,315 orang. ‘’Urutan lima besar negara yang berkunjung ke Badung masih didominasi Tiongkok, Australia, India, USA, dan Inggris. Dari pasar potensial ini India turun 6,20 persen

dan Inggris turun 2,19 persen. Namun, Inggris berhasil menggeser posisi Jepang yang bulan lalu masuk lima besar,’’ jelasnya. Dikatakannya, Badung menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 6,8 juta pada 2019, lebih besar dari target tahun ini yang

sebesar 6,5 juta. Target ini optimis tercapai sebab telah diperhitungkan berdasarkan kalkulasi data. ‘’Kami optimistis, mudah-mudahan tidak ada force majeure seperti bencana atau kriminal yang menyebabkan penurunan kunjungan wisata,’’ katanya. (kmb27)

balipost http://facebook.com/balipost

Caleg Perempuan di DPRD Bali Meningkat

Harapan untuk Regulasi yang Lebih Pro-Rakyat

ini juga membuat perempuan mempunyai kesempatan untuk bertarung. ‘’Meskipun belum setara atau belum mencapai 30% apalagi 50% perempuan di rumah rakyat, tentu adanya perempuan akan merepresentasikan keadilan masyarakat,’’ imbuhnya. Bicara kualitas, lanjut Riniti, itu persoalan lain. Pasalnya, belum tentu perempuan lebih rendah kualitasnya daripada laki-laki. ‘’Yang jelas perempuan akan mewarnai rumah rakyat dan akan menghasilkan regulasi-regulasi yang lebih pro terhadap rakyat,’’ katanya. Riniti optimis lantaran dalam kehidupan masyarakat ada kondisi, situasi, dan keadaan faktual yang terjadi di ranah grass root maupun elite, ranah domestik maupun ranah publik. Semua permasalahan masyarakat tersebut harus mampu ditangkap oleh para wakil rakyat. ‘’Nah bila wakil kita ada lelaki dan perempuan, tentu dalam menangkap aspirasi masyarakat laki dan perempuan menjadi lebih komplit yang akhirnya mampu mewujudkan regulasiregulasi yang lebih adil bagi masyarakat,’’ jelasnya. (kmb32)

Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Jakarta (Bali Post) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbukti melanggar tata cara dan prosedur pendaftaran dan pelaporan lembaga yang melakukan hitung cepat (quick count) Pemilu 2019. ‘’Memerintahkan kepada KPU untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU,’’ kata ketua majelis Abhan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor 08/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5) kemarin. Dalam sidang putusan itu dinyatakan KPU tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait pendaftaran pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat Pemilu 2019. KPU juga tidak menyampaikan pembicaraan secara tertulis kepada lembaga yang telah melakukan penghitungan cepat hasil pemilu untuk memasukkan laporan sumber dana dan metodologi yang digunakan paling lambat 15 hari setelah pengumuman hasil survei jajak pendapat dan atau penghitungan cepat hasil pemilu. ‘’Tindakan KPU yang tidak menyurati secara resmi kepada lembaga penghitungan cepat hasil pemilu merupakan tindakan yang bertentangan,’’ kata anggota majelis Rahmat Bagdja. Ia menyampaikan tindakan yang bertentangan itu tercatat dalam ketentuan Pasal 449 ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 29 dan 30 ayat 1 PKPU 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Putusan itu diambil dalam rapat pleno yang dihadiri oleh kelima pimpinan Bawaslu pada Selasa (14/5). Namun dibacakan kemarin dengan empat majelis sidang. Sidang dihadiri oleh pelapor Maulana Bungaran dan Sufmi Dasco Ahmad. Sedangkan dari pihak terlapor KPU diwakilkan Hendra Arifin dan Ahmad Wildan. Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu Fritz Edward Siregar mengatakan dalam proses persidangan Bawaslu menemukan fakta bahwa KPU tidak melakukan tata cara dan mekanisme secara benar. ‘’Ada proses pendaftaran bagi peserta yang melakukan quick count, dari proses persidangan didapat fakta bahwa KPU tidak ada proses pengumuman terhadap lembaga yang tersedia. Lembaga yang melakukan quick count harus melaporkan mengenai metodologi dan sumber pendanaan,’’ katanya usai persidangan. Ia mengemukakan dari 37 lembaga yang melakukan hitung cepat, baru terdapat 10 lembaga yang melaporkan metodologi dan sumber pendanaan. ‘’Oleh karena itu KPU dinyatakan bersalah terkait proses pendaftaran, dan meminta KPU mengumumkan lembaga yang tidak melaporkan metodologi serta sumber pendanaannya ke publik,’’ katanya. (ant)

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com

Jumat Paing, 17 Mei 2019

Denpasar (Bali Post) Jumlah caleg perempuan yang lolos ke DPRD Bali meningkat hampir dua kali lipat. Dari saat ini hanya ada empat anggota Dewan perempuan, kini sembilan caleg berhasil meraih kursi. Yakni enam orang dari PDI Perjuangan, serta masing-masing satu dari Partai Golkar, PSI, dan Partai Demokrat. Dari sembilan caleg perempuan tersebut, empat di antaranya merupakan incumbent. Itu artinya, ada lima wajah baru perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD Bali untuk lima tahun ke depan. ‘’PDI-P yang mengusung Jokowi mendapatkan suara yang meningkat drastis dibandingkan pemilu sebelumnya. PDI-P mendominasi rumah rakyat di seluruh Bali. Tentu saja perempuan yang menjadi caleg di PDI-P pun mendapatkan berkah ini,’’ ujar Ketua LSM Bali Sruti Luh Riniti Rahayu dikonfirmasi, Kamis (16/5) kemarin. Caleg perempuan yang lolos dari PDI Perjuangan tidak saja paling banyak, tetapi perolehan suaranya juga signifikan. Beberapa bahkan menempati urutan pertama di dapil masing-masing. Di antaranya Ni Luh Yuniati (37.315 suara), Ni Kadek Darmini (34.712 suara), I Gusti Ayu Aries Sujati (32.408 suara), IGA Diah Werdhi Srikandi (28.051 suara), Ni Wayan Sari Galung (26.210 suara) dan Ni Luh Kadek Dwi Yustiawati (24.079 suara). Dua di antaranya merupakan incumbent yakni Ni Kadek Darmini dan IGA Diah Werdhi Srikandi. Kemudian dari Golkar, ada nama incumbent Ni Putu Yuli Artini dengan 20.142 suara. Demikian juga Demokrat, diisi oleh incumbent Utami Dwi Suryadi (5.736 suara). Satu lagi merupakan wajah baru dari PSI yakni Grace Anastasia Surya Widjaja (4.315 suara). Menurut Riniti, perubahan sistem pembagian kursi pada hasil pemilu turut memengaruhi keterwakilan perempuan. Sistem sainte lague pada Pemilu 2019 dinilai lebih adil bagi parpol maupun calegnya. Dengan mengharuskan 30 persen perempuan di setiap dapil atau kepesertaan parpol dibatalkan pada dapil tersebut, regulasi

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

BPN Imbau KPU Perbaiki PPLN Kuala Lumpur Gelar Rekapitulasi Hasil PSU Prosedur ’’Input’’ Situng Kuala Lumpur Rekapitulasi surat suara Pemilihan Suara Ulang (PSU) metode pos Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur dimulai di Gedung PWTC Kuala Lumpur, Kamis (16/5) kemarin. PSU berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI tersebut dilaksanakan oleh 181 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang tergabung dalam 39 tim pos. Pembukaan acara yang dimulai sekitar pukul 10.00 waktu setempat itu dihadiri Ketua PPLN Kuala Lumpur Agung Cahaya Sumirat beserta anggota dan Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azahara Ullyana beserta anggota. Sejumlah pimpinan partai politik, TKN dan BPN mengirimkan saksisaksinya untuk memantau jalannya PSU ulang tersebut. Sejumlah caleg asal Jakarta seperti Masinton Pasaribu (Fraksi PDI-P) dan Christiyana (Partai Golkar) ikut memantau langsung jalannya penghitungan dengan bertindak sebagai saksi.

Bali Post/ant

PLENO - Komisioner KPU Hasyim Asyari (kiri) disaksikan Ketua Bawaslu Abhan (kanan) dan sejumlah saksi dari partai politik peserta pemilu mengambil dokumen perolehan suara saat rapat pleno rekapitulasi suara pemilu serentak 2019 luar negeri di gedung KPU, Jakarta, Sabtu (4/5). KPU menggelar rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional hasil Pemilihan Umum 2019 di luar negeri. PSU tersebut menghitung sebanyak 22.807 surat suara metode pos. Sempat terjadi perbedaan penafsiran dalam menghitung surat suara yang datang ke Kantor Pos Malaysia (15/5) na-

mun baru dikirim pada Kamis (16/5). PPLN Kuala Lumpur mengharapkan terus dihitung sedangkan beberapa partai mengusulkan hanya menghitung 22.807 suara. (ant)

Jakarta (Bali Post) Badan Pemenangan Nasional (BPN) mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera memperbaiki tata cara dan prosedur dalam melakukan input data di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). ‘’BPN memberi imbauan kepada KPU untuk perbaiki data C1 yang diunggah,’’ kata Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco usai sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/5) kemarin. Ia berharap Situng KPU yang sedang berjalan dihentikan karena dinilai dapat membuat polemik di masyarakat. Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu Fritz Edward Siregar mengatakan KPU memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Situng sebagai keterbukaan informasi dan juga prinsip transparansi. ‘’Situng memang bukan hasil resmi, tetapi dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi dan transparansi, KPU juga harus lebih berhati-hati menampilkan data sehingga tidak terjadi polemik di masyarakat,’’ katanya. Ia menambahkan, Bawaslu menyatakan Situng dapat tetap dilanjutkan, tetapi proses tata cara dan mekanismenya harus dapat diperbaiki, sehingga informasi yang disampaikan dapat terverifikasi. Sementara itu, pengamat politik Donny Gahral Adian menilai keputusan Bawaslu yang menyatakan KPU terbukti melanggar tata cara dan prosedur dalam melakukan input data di Situng tidak akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. ‘’Tidak ada dampak signifikan, KPU hanya menjalankan hasil putusannya saja, semua akan berjalan lancar,’’ ujarnya. (ant)

Kursi DPRD Bali akan Dikuasai PDI-P

Pengambilan Keputusan Lebih Mudah dan Cepat

Denpasar (Bali Post) Melihat hasil Pemilu 2019, kursi parlemen tingkat Provinsi Bali mayoritas akan dikuasai oleh PDI-P. Dari 55 kursi DPRD Bali, sebanyak 33 kursi akan duduk kader PDI-P lima tahun ke depan. Sisanya, parlemen Bali akan diduduki anggota partai lainnya seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, Hanura, dan PSI. Partai-partai ini juga akan memberikan warna demokrasi di DPRD Bali termasuk dalam roda pemerintahan di Bali. Pengamat politik dari Cirus Surveyors Group Kadek Dwita Apriani, S.Sos., M.IP. menilai jika kita melihat dari sisi kesamaan partai pengusung eksekutif dan penguasaan mayoritas kursi di parlemen daerah Bali, maka untuk ke depannya proses pengambilan keputusan seharusnya lebih mudah dan lebih cepat. Mayoritas di dalam parlemen kiranya tidak lantas mejadikan pemerintahan Bali ke depan Kadek Dwita Apriani, S.Sos., M.IP.

sebagai pemerintahan yang menghasilkan kebijakan yang tidak populer. Fungsi kontrol yang dimiliki oleh dewan harus tetap dilakukan secara optimal terhadap kebjikan-kebijakan pemerintah. Dwita Apriani mengatakan agak prematur jika menduga apabila dengan mayoritas anggota parlemen, maka DPRD hanya akan menjadi stampel kebijakan eksekutif. Mayoritas bukan berarti satu partai saja. Karena masih ada fraksi yang lain juga yang mesti mengambil peran sebagai kontrol dalam kebijakan eksekutif. Terlebih lagi dalam sistem politik saat ini, agak sulit men-

jadi rubber stamp sebagaimana masa orde baru. Karena selain memiliki partai, anggota dewan juga memiliki konstituen yang aspirasinya harus diserap. ‘’Apabila tidak diserap dan anggota dewan tidak menunjukkan performanya maka risiko elektoral pada pemilu berikutnya cukup besar bagi yang bersangkutan. Karena konstituen caleg saat ini di Bali mulai cerdas menilai wakilnya,’’ katanya, Kamis (16/5) kemarin. Di luar itu, kinerja dari anggota dewan yang saat ini juga berada di bawah spotlight media yang kritis akan menjadi kontrol dalam melihat kerjanya ke depan. (kmb16)

BEM Tolak ’’People Power’’ Denpasar (Bali Post) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) universitas di Bali yang tergabung dalam BEM Aliansi Bali Dwipa kumpul di Warung Mina Renon Denpasar, Selasa (14/5) lalu. Mereka sepakat menolak gerakan people power. Kegiatan tatap muka ini tindak lanjut menyikapi situasi menjelang pleno KPU serta adanya isu people power. Pasalnya isu ini bisa membuat masyarakat resah. Jevent Lumbatobing selaku Ketua BEM Universitas Udayana dengan tegas menolak people power dan tidak akan terpengaruh oleh isu-isu tersebut. Mereka juga akan membantu aparat kepolisian untuk menjaga situasi kamtibmas terutama di wilayan Bali.

‘’Kami selalu menjalin silaturahmi dengan pihak kepolisian untuk bersama menjaga Pulau Bali ini,’’ ujarnya. Selain itu, BEM Aliansi Bali Dwipa mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, TNI, Polri serta seluruh masyarakat atas peran dan partisipasinya dalam menyukseskan Pemilu 2019, sehingga berjalan lancar dan aman. ‘’Terima kasih atas sukses, aman, damai, jujur dan demokratis Pemilu 2019,’’ tegasnya. (kmb36) SEPAKAT - BEM Aliansi Bali Dwipa sepakat menolak gerakan people power.

Situng KPU Capai 85,21 Persen

Jokowi Pertahankan Jarak Keunggulan Jakarta (Bali Post) Data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU-RI hinga Kamis (16/5) pukul 16.00 WIB mencatat Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden RI Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih mempertahankan jarak selisih suara dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Situng KPU mencatat perolehan Jokowi-Ma’ruf mencapai 73.192.840 atau 73,19 juta suara (56,07 persen), sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 57.353.711 atau 57,35 juta suara (43,93 persen). Selisih antara keduanya mencapai 15,8 juta. Selisih di angka 15,8 juta tersebut terjadi sehari sebelumnya pada Rabu (15/5) pukul 16.00 WIB. Data Situng KPU pada Kamis sore kemarin telah mencakup 693.065 dari 813.350 tempat pemungutan suara (TPS) atau 85,21 persen. Hingga saat ini, dari 34 provinsi, lima provinsi telah menyelesaikan penyalinan data Formulir C1 ke dalam Situng KPU, yakni Bengkulu, Bangka Belitung, Bali, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Dari keempat provinsi tersebut, Jokowi unggul di empat daerah, yaitu Kepulauan Bangka Belitung 495.510 suara untuk Jokowi-Ma’ruf, sementara 288.097 suara untuk Prabowo-Sandi.

Di Bali, Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 2.34.435 suara, sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 212.577 suara. Gorontalo, Jokowi-Ma’ruf meraih 369.277 suara, sementara Prabowo-Sandi 344.653 suara. Sulawesi Barat, Jokowi-Ma’ruf unggul dengan perolehan 474.852 suara, sementara Prabowo-Sandi 263.345 suara. Prabowo-Sandi menang di Bengkulu dengan raihan suara 585.499, sementara Jokowi-Ma’ruf 582.741. Sementara itu, data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya dalam rapat pleno terbuka. Data yang ditampilkan pada Situng KPU adalah data yang disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada salinan Formulir C1 yang diterima KPU kabupaten/kota dari KPPS. Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan. Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis pada salinan Formulir C1. (ant)