Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
Saatnya Parpol Korupsi Didiskualifikasi dari Pemilu
Jakarta (Bali Post) Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy ditetapkan sebagai tersangka suap oleh KPK. Rommy juga dipecat dari PPP karena diduga menerima duit terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). Maraknya korupsi di sektor politik harus diikuti dengan sanksi tegas yakni parpol korupsi didiskualifikasi dari Pemilu. Saat ini, KPK sudah menjerat lima orang nomor satu di partai politik, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali, dan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Teranyar, Tim Satgas KPK menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy. Ketua KPK, Agus Ra hardjo, menuturkan, untuk membuat efek jera atau mencegah korupsi yang melibatkan parpol, dapat dilakukan dengan mendorong diberlakukannya aturan yang keras. Parpol yang terlibat korupsi saatnya didiskualifikasi dari kepesertaan pemilu. âParpol itu bisa diskualifikasi tidak ikut pemilu. Ini hal-hal yang perlu didorong ke depan,â kata Agus. Selain Ketum PPP Romahurmuziy (RMY), dua orang lainnya yang menjadi tersangka adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Hal. 11 Terima Suap
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
KPK Bidik Peran Menag
Jakarta (Bali Post) Sekjen PPP, Asrul Sani, enggan berkomentar soal peran Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin terkait kasus korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama. Ia mengklaim selama ini, kerja Lukman bagus. âSaya juga tak ingin komentar. Tapi asas praduga tak bersalah kan melekat. Pak Lukman selama ini merupakan salah satu menteri, figur yang tidak mau begituan. Itu jelas. Makanya kinerja beliau kan bagus. Bahwa ada hal-hal terjadi, itu di luar dugaan kita semua,â kata Asrul di DPP PPP, Sabtu (16/3) kemarin. Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi, Mas-
tuki, membenarkan bahwa Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) M. Nur Kholis Setiawan sempat mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan M. Nur Kholis Setiawan untuk mengklarifikasi penyegelan ruang kerja Sekjen dan Menteri Agama oleh petugas KPK. Apakah KPK juga sedang membidik peran Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan tersangka kasus korupsi jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag), Romahurmuziy, tidak mungkin bekerja sendirian. Hal. 11 Memperkaya Penyelidikan
Ketut Widnya Pastikan Bimas Hindu Bersih Jakarta (Bali Post) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama (Dirjen Bimas Hindu Kemenag), I Ketut Widnya, memastikan tidak ada jual beli jabatan alias bersih pada direktorat yang dipimpinnya. Penegasan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan penyelenggara negara yaitu anggota DPR RI merangkap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy), jajaran pejabat di Kemenag yang diduga menjadi penerima suap, serta pihak swasta yang diduga selaku pemberi suap. Hal. 11 13 Nama
ROMPI - Ketum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/3) kemarin.
I Ketut Widnya
Pasar Tradisional Perlu Ditata
Untungkan Pedagang Pelataran Dewasa ini, semua pemkab dam pemkot di Bali melakukan revitalisasi pasar tradisional. Memang pasar yang dulunya terkesan kumuh menjadi lebih bersih dan rapi. Namun di balik itu, banyak pedagang yang dirugikan.
Bangli-Klungkung Andalkan Retribusi Pasar RETRIBUSI pasar menjadi andalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli. Total ada empat pasar rakyat yang selama ini
dikelola oleh pemerintah setempat dengan penerimaan mencapai Rp 1 miliar lebih. Hal. 11 Empat Pasar
BPM/wan
TUTUP - Banyak pemilik toko dan kios menutup usaha karena sepi pembeli.
PELATARAN - Pedagang Kreneng perlu ditata lagi.
di
pelataran
BPM/wan
Pasar
LIHAT saja fakta di sejumlah pasar yang telah direvitalisasi. Pedagang lama yang dulu memiliki los luas kini mendapat jatah sempit demi memperbanyak pendapatan. Justru para pedagang yang mendapat los dan kios ini kini dirugikan. Tokonya sepi karena ternyata hampir semua pasar diserbu oleh pedagang pelataran. Mereka menawarkan produk lebih murah dan dekat dengan pembeli, hanya membayar karcis masuk. Pembeli pun enggan naik ke lantai II atau III atau ke pasar induknya. Padahal, mereka membayar retribusi harian, sewa los dan kontrak los dan kios. Makanya jangan heran toko dan kios di sejumlah pasar di Denpasar banyak yang tutup karena kalah bersaing dengan pedagang pelataran yang jumlah pemasukannya juga tak jelas. ââSaya sudah tutup setahun lalu, karena kalah bersaing dengan pedagang di pelataran pasar,ââ tegas Men Murdi, salah seorang pedagang di Pasar Kreneng. Kondisi ini juga menyebabkan areal pelataran lantai II di Pasar Ketapian, tak mau
Revitalisasi Pasar
ditempati pedagang agar tak kalah bersaing dengan pedagang pelataran. ââEnak jualan di palataran, sudah murah, gampang didekati konsumen,ââ kata pedagang lainnya.
Sementara konsumen juga ingin serbacepat. Begitu turun dari kendaraan, sudah bertemu pedagang dan produk yang diinginkan. Hal. 11 Tetap Eksis
Semua Andalkan Dana Pusat KEBERADAAN pasar tradisional potensial menopang pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun sangat disayangkan, semua program revitalisasi pasar tradisional baik yang dikelola pemda, desa dinas, maupun desa pakraman, di Buleleng dan Tabanan mengandalkan dana pusat. Misalnya mengejar Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN. Belum ada programnya murni dari pendapatan pasar untuk pasar itu juga. Di Buleleng tercatat 94 pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Buleleng, desa dinas, dan desa pakraman. Data di Dinas Perdagangan Perindustrian (Disdagprin)
Buleleng menunjukkan dari seluruh pasar tradisional yang ada, 15 pasar dikelola oleh PD Pasar menampung 6.275 pedagang. Sedangkan pasar tradisional yang dikelola oleh desa dinas dan desa pakraman sebanyak 79 pasar menampung 3.526 pedagang. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian (Disdagprin) Ketut Suparto, M.M.A., Sabtu (16/3) kemarin, mengatakan, dari jumlah pasar dan pedagang yang menyewa fasilitas seperti los, kios, dan rumah toko (ruko), para pedagang dikenakan retribusi, cukai harian, dan sewa tempat. Hal. 11 Setoran PAD
Denpasar Melejit, Jembrana Gagal Dongkrak PAD Program revitalisasi pasar rakyat (tradisional) dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap roda perekonomian masyarakat. Di Denpasar, program ini melejit dengan mampu menaikkan omzet para pedagang, sedangkan di Jembrana gagal mendongkrak PAD.
PROGRAM revitalisasi pasar rakyat yang dilakukan Denpasar berbuah manis dengan berhasilnya menyabet penghargaan terbaik tingkat nasional. Tiga pasar rakyat yang ada di Kota Denpasar mendapat penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo yakni Pasar Agung Peninjoan sebagai Pasar dengan Pengelola Terbaik Nasional, diterima Kepala Pasar Agung, Nyoman Suwarta. Pasar Nyanggelan Panjer, dan Pasar Poh Gading menerima penghargaan terbaik pasar Standar Nasi-
onal Indonesia (SNI) tipe IV mutu I se-Indonesia. Program revitalisasi pasar rakyat yang dilakukan Pemkot Denpasar ini sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat pedagang sehingga nantinya dapat menumbuhkan perekonomian rakyat. Hingga saat ini, hampir keseluruhan pasar rakyat di Kota Denpasar telah tersentuh program revitalisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Denpasar. Hal. 11 Program Berkelanjutan
BPM/wan
NYAMAN - Suasana nyaman berbelanja di Pasar Kerta Biaung.