terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha
HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
12 HALAMAN
NOMOR 151 TAHUN KE 72
Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Pengemban Pengamal Pancasila
jumat paing, 17 januari 2020
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Supermarket Terbakar
Izin Vila Kedaluwarsa
Harga Vanili Meroket
Supermarket Bintang dan Cafe di Jalan Raya Seminyak, Kamis (16/1) dini hari terbakar. Dari data sementara, kerugian diperkirakan mencapai Rp50 miliar.
Satpol PP Tabanan, Rabu lalu, melakukan sidak vila. Dari tiga vila yang disasar, satu di antaranya IMB-nya kedaluwarsa. Sedangkan dua vila lainnya tidak bisa menunjukkan IMB.
Petani vanili di Jembrana tersenyum. Bayangkan saja, harga vanili kini meroket. Dulu harga vanili basah hanya Rp100.000 per kg. Kini sudah mencapai Rp200.000 per kg.
TABANAN | HAL. 5
BADUNG | HAL. 3
JEMBRANA | HAL. 11
Pembangunan Perumahan Tak Terkendali
Ancam ’’Palemahan’’ Bali
Alih fungsi lahan pertanian di Bali paling banyak untuk perumahan atau hunian tempat tinggal. Bahkan, pembangunan perumahan ditengarai mulai menjadi ancaman bagi palemahan sebagai unsur utama di mana desa adat berdiri. Untuk itu, desa adat perlu memiliki sikap atas setiap pembangunan perumahan dengan tujuan melindungi palemahan desa adat guna menjamin tegaknya budaya Bali.
K
ebijakan Gubernur Bali dengan ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’ harus dikawal dalam menjaga lingkungan. Salah satunya terkait serbuan kawasan perumahan. Bila Bali terlalu banyak dijejali dengan perumahan, alam ini tidak akan seimbang. Seperti yang terjadi di kawasan Bali Selatan meliputi Denpasar, Badung dan Gianyar. Di mana telah terjadi kondisi pembangunan melampaui daya dukung alias overload. Di Denpasar, hampir 60 luas wilayah telah terbangun untuk berbagai kepentingan terutama rumah tempat tinggal. Hal. 11 Peradaban Bali KUMUH - Kondisi permukiman kumuh di Suwung, Denpasar, Kamis (16/1) kemarin. Tingginya tingkat urbanisasi menumbuhkan permukiman kumuh di beberapa sudut Kota Denpasar.
Denpasar Sudah ’’Overload’’ KONDISI Denpasar yang sudah overload diakui pengamat tata ruang Prof. Ir. Rumawan Salain, M.Si. Saat ini perbandingan ruang terbangun di Kota Denpasar sudah hampir melampaui 60%. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari terjadinya pemusatan kegiatan di Kota Denpasar. Pembangunan perumahan yang tidak terkendali bisa juga menjadi ancaman
Bangun Ibu Kota Baru
Tiga Tokoh Dunia Jadi Dewan Pengarah
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo menilai sejumlah tokoh internasional yang ditunjuk sebagai dewan pengarah ibu kota baru negara diperlukan untuk membangun kepercayaan atau trust. ‘’Tadi saya sampaikan bahwa yang ingin kita bangun adalah trust, membangun trust. Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota,’’ kata Presiden, Kamis (16/1) kemarin. Tiga tokoh internasional ditunjuk sebagai dewan Tony Blair pengarah ibu kota baru Indonesia yakni Putra Mahkota Abu Dhabi Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed, CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Jokowi menilai Zayed memiliki pengalaman dalam membangun kota di Abu Dhabi yakni Masdar City. Selain itu, Masayoshi Son dinilai Presiden memiliki rekam jejak bagus, baik bidang teknologi maupun bidang keuangan. Hal. 11 Promosikan Indonesia
bagi kebudayaan Bali mengingat tanah sebagai palemahan adalah dasar keberadaan desa adat. Dampaknya, menurut Rumawan, tidak hanya bagi Denpasar melainkan juga daerah lainnya yang terdekat. ‘’Tanah di pusat perkotaan tersebut harganya sangat mahal hingga tidak terjangkau bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga pilihan lokasi pembangunan perumahan bergeser ke pinggiran pusat kota yang harga tanahnya masih terjangkau bagi pasar,’’ papar Guru Besar Fakultas Teknik Unud ini. Meskipun pembangunan perumahan dapat dilaksanakan jika lahan untuknya memenuhi ketentuan tata ruang, katanya, di lapangan masih sering terjadi pelanggaran.
Ini berarti kawasan yang seharusnya tidak dapat dibangun, ternyata dilanggar. Karena itulah kawasan di pinggiran Denpasar, termasuk Badung Utara dan Gianyar, menjadi incaran para investor untuk pembangunan perumahan. Jika Denpasar sudah overload, untuk Kabupaten Badung dan Gianyar perbandingannya masih ada ruang untuk dimanfaatkan, namun harus dihitung ulang luasnya karena perubahan fungsi lahan dan perkembangan pariwisata, termasuk kepentingan untuk penyelamatan sawah yang telah diatur dalam perundangundangan. Perlu juga menjadi perhatian agar tanah sebagai palemahan dalam naungan masing-masing desa adat tetap terjaga. Beralihnya kepemilikan ta-
nah kepada warga yang tidak masuk sebagai krama desa adat dapat menjadi ancaman bagi Bali. ‘’Ke depan peran serta pengawasan dalam pembangunan perumahan wajib meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan peraturan. Dan para pengembang wajib taat dan menerapkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, baik tingkat nasional, regional maupun lokal,’’ tegas Rumawan. Pembangunan perumahan merupakan salah satu jawaban terhadap kebutuhan dasar manusia dalam bidang papan. Pemerintah dan investor telah menjadikan pembangunan perumahan sebagai sebuah prioritas untuk pemenuhan kebutuhan perumahan nasional, khususnya Bali di pusatpusat kota/kegiatan. (ata)
Kasus MeMiles
Keluarga Cendana Diduga Terlibat Surabaya (Bali Post) – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Luki Hermawan menyebut adanya anggota keluarga Cendana diduga terlibat investasi bodong ‘’MeMiles’’ yang dijalankan PT Kam and Kam. ‘’Yang jelas ada, namanya AHS dan istrinya serta satu orang keluarganya,’’ ujarnya, Kamis (16/1) kemarin.
Ia mengungkapkan, dugaan keterkaitan anggota keluarga Cendana setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. Kendati demikian, jenderal polisi bintang dua ini belum bisa memastikan apakah AHS merupakan member atau namanya hanya untuk dijadikan brand perusahaan.
‘’Belum tahu pastinya, tapi yang jelas mendapatkan reward kendaraan mewah,’’ ucapnya. Menurutnya, keterangan dari AHS sangat dibutuhkan dalam upaya membongkar kasus tersebut, sehingga penyidik Polda Jatim telah melayangkan panggilan pemeriksaan kepada yang
bersangkutan. ‘’Pemeriksaan dijadwalkan pada Selasa depan,’’ katanya. Dalam kasus ini, Polda Jatim telah menetapkan lima tersangka yakni masing-masing berinisial KTM (47), FS (52), ML atau Dr E (54), PH (22) serta W. Dalam kasus investasi bodong ‘’MeMiles’’, polisi turut mengamankan
uang nasabah sebesar Rp122 miliar. Tak itu saja, polisi juga mengamankan 18 unit mobil, dua sepeda motor, dan beberapa barang berharga lainnya, termasuk 120 unit mobil yang sudah diberikan ke anggota dan akan ditarik oleh Polda Jatim sebagai barang bukti. (ant)
Harian Bisnis Bali Jangan Tergiur Untung Tinggi Kehati-hatian dalam memilih produk investasi merupakan dasar yang harus dimiliki calon investor agar tak tertipu investasi bodong. Apa saja itu? www.bisnisbali.com
Harian DENPOST Waspadai Ancaman Perdagangan Orang Sebagai daerah tujuan wisata (DTW), potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Bali lebih tinggi dibanding daerah lain di Indonesia. Bali Post/ant
www.denpostnews.com
BARANG BUKTI - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Luki Hermawan (tengah) menunjukkan barang bukti uang saat mengungkap kasus investasi ilegal ‘’MeMiles’’ di Polda Jawa Timur.
Jumat Paing, 17 Januari 2020
FIGUR Guru Besar Ke-13 DEKAN Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (FH Unwar) Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. telah dikukuhkan menjadi guru besar ke-13 di Unwar pada 30 Desember 2019 lalu. Penetapan pria kelahiran Tianyar, 31 Desember 1959 ini menjadi Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dengan Nomor: 35162/M/KP/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Oktober 2019. Meniti karier sebagai Dosen Tetap FH Unwar selama 34 tahun (sejak 1985), ia tidak kenal lelah menjalani kewajibannya mencerdaskan generasi muda bangsa. Meskipun penuh tantangan berliku dan berbagai hambatan, akhirnya pencapaian yang dinantikan membuahkan hasil. Ayah empat orang anak ini menjadi Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Hukum keempat di FH Unwar. Selain menjadi Dekan FH Unwar sejak 2015, alumni S-3 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya ini pernah menjabat sebagai Pembantu Rektor III Unwar periode 2001-2003 dan 2003-2007. Ia juga pernah menjadi Ketua UPM Pascasarjana Unwar periode 2012-2015. Sebelumnya juga pernah menjabat Ketua Jurusan Hukum Internasional (1985-1987), Pembantu Dekan III FH Unwar (1987-1989), dan Ketua Bidang Tri Dharma BPH Unwar (1996-1998). Pada upacara pengukuhan, suami dari Ni Made Maniasri, S.E. ini menyampaikan sekapur sirih pidato tentang ‘’Kepastian Hukum Visa Sebagai Landasan Dalam Memberikan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing pada Perusahaan di Indonesia’’. Disimpulkan bahwa kepastian hukum bagi TKA yang menggunakan visa untuk tujuan bekerja di Indonesia belum dapat diwujudkan karena masih terdapat perbedaan pengaturan. Di mana visa yang dapat digunakan untuk bekerja di Indonesia adalah visa tinggal terbatas, namun di sisi lain masih terdapat ketentuan bahwa visa kunjungan juga memungkinkan dapat digunakan untuk bekerja di Indonesia. Dikatakan, penggunaan visa untuk bekerja pada perusahaan di Indonesia merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM yang dapat diteruskan D i r j e n Keimigrasian. Namun, untuk kepastian memberikan izin mempekerjakan TKA tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah/kota yang selama ini pengawasannya masih ada di pemerintah provinsi. Oleh karena itu, pengaturan hukum bagi TKA yang bekerja pada perusahaan di Indonesia harus mendapat izin kerja dari pemerintah Indonesia melalui pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk. Izin kerja diperoleh setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik persyaratan keimigrasian, ketenagakerjaan secara nasional dan internasional. ‘’Kalau TKA sudah memiliki izin kerja, maka mereka juga mendapatkan hak perlindungan dari pemerintah,’’ ujarnya. (win)
Produksi Petani Menurun
Disperindag Bali Antisipasi Penimbunan Denpasar (Bali Post) – Cuaca buruk yang terjadi belakangan ini, tentu sangat berpengaruh terhadap hasil produksi pertanian. Akibat cuaca ekstrem ini, beberapa tanaman pertanian terserang berbagai penyakit, bahkan ada sampai gagal panen. Terjadinya kerusakan tanaman tersebut, tentu juga berdampak pada penurunan produksi di tingkat petani. Sedangkan harga di pasaran sangat berpotensi mengalami kenaikan. Hal ini sudah mulai terjadi, namun kenaikan harga belum berpengaruh bagi masyarakat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Bali I Wayan Jarta mengatakan hal itu, belum lama ini. Jarta menjelaskan, cuaca buruk dan iklim yang tidak menentu belakangan ini, seperti curah hujan dan angin kencang memang sangat berpengaruh terhadap hasil produksi pertanian di Bali. ‘’Ini memang terjadi setiap tahun. Cuaca buruk sekarang ini akan sangat berpengaruh dengan produksi pertanian. Tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah dan bawang putih, bahkan sayursayuran juga kena hama penyakit. Kalau musim hujan seperti sekarang tanaman ini akan sulit tumbuh. Jika dipaksakan harus dibudidayakan, pasti biaya produksinya akan sangat tinggi,’’ katanya. Tanaman hortikultura itu, lanjutnya, justru akan tumbuh baik dan bagus di musim panas. Asalkan tidak sampai kekeringan. Dengan kondisi cuaca buruk belakangan ini, secara otomatis produksinya menurun. Akan tetapi menurun dalam batas-batasan masih ada barangnya di pasaran. ‘’Meski menurun, di awal Januari ini boleh dikatakan kebutuhan masyarakat ma-
sih standar dan tidak terjadi hal yang luar biasa. Artinya, bersifat rutinitas karena tidak ada hari raya. Permasalahan ini (adanya kenaikan harga red) akan muncul ketika ada hari raya,’’ ujarnya. Menurut Jatra, adanya lonjakan harga sekarang ini tidak sampai meresahkan masyarakat. Sebab, kebutuhan mereka tidak signifikan. ‘’Ketika pasokan berkurang, harga di pasaran pasti naik. Jangan sampai saat tidak ada pasokan, justru ada penimbunan. Nah hal ini yang tidak boleh terjadi dan kita antisiapsi. Untuk mengantisipasi hal itu, kami ada Satgas Pangan yang dipimpin dari Bareskrim Polri. Jika kami menemukan adanya tindakan itu (penimbunan bahan pokok - red), tinggal melapor ke satgasnya. Makanya kami selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian,’’ tegasnya. (kmb21)
Bali Post/jay
I Wayan Jarta
Topik : pembangunan perumahan tak terkendali
Bali Mesti Siapkan Wilayah Konservasi Sumber Daya Air
PERLINDUNGAN - Bentang hutan di lereng Gunung Agung yang wajib dijaga kelestariannya untuk perlindungan sumber daya air. Denpasar (Bali Post) -
Regulasi terkait perlindungan mata air, sungai, danau, dan pantai, kini tengah digodok oleh Pemprov Bali. Salah satu upaya untuk melindungi sumber-sumber mata air tersebut mendapat dukungan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) BaliPenida. Terlebih, pemerintah daerah memang didorong untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air. Baik dari sisi regulasi, penganggaran maupun eksekusinya. ‘’Artinya, ikut berkontribusilah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan. Jadi, saya (BWS BaliPenida - red) tidak sendirian,’’ ujar Kepala BWS Bali-Penida Airlangga Mardjono, S.T., Kamis (16/1) kemarin.
Menurut Airlangga, Pemprov Bali perlu memperhatikan masalah tata ruang secara keseluruhan. Paling tidak harus ada wilayah atau ruang yang memang disiapkan untuk konservasi sumber daya air. Termasuk mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Semua sektor yang ada di Bali, baik
pariwisata, industri maupun pertanian harus mendapatkan porsi memadai, sehingga dapat saling mendukung. Mengingat seluruhnya membutuhkan sumber daya air yang kontinu. ‘’Di Bali jumlah air yang ada di permukaan dan di bawah tanah dari data yang kita miliki, saya kira itu sudah memadai dibanding-
kan daerah lain. Tantangannya, pertumbuhan ekonomi yang memicu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan bisnis memerlukan air,’’ imbuhnya. Selain itu, lanjut Airlangga, bencana alam terkait dengan air juga merupakan tantangan yang harus diwaspadai. Kemudian konflik antarpengguna air seperti antara subak dengan PDAM atau PDAM dengan pengguna air lainnya. Di sisi lain, pihaknya menepis Bali mengalami krisis air. Sebab, dari data hidrologi, perbandingan debit air pada sungai yang
Bali Post/nan
diamati di musim hujan dan kemarau terbilang sangat ideal. Yakni 40 persen di musim kemarau dan 60 persen di musim hujan. ‘’Kalau dari sisi kuantitas cukup. Hanya harus diatur dengan infrastruktur. Jadi, pada saat musim penghujan airnya ditampung. Nanti pada saat musim kemarau, dipakai,’’ jelasnya. (kmb32) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita. Hubungi telepon 0361-7400391. Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965
Standardisasi Penyelenggaraan Kepariwisataan Kuatkan Identitas Kebudayaan Bali Denpasar (Bali Post) Mayoritas wisatawan mancanegara yang datang ke Bali atau sekitar 65 persen tertarik dengan budaya. Sisanya, 35 persen menyukai keindahan alam dan hanya 5 persen yang datang untuk melihat wisata buatan. Itu sebabnya Bali tetap mengusung pariwisata berbasis budaya yang dilaksanakan atas filosofi Tri Hita Karana dengan nilai-nilai Sad Kerthi. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa mengatakan hal itu, Kamis (16/1) kemarin. Menurut Astawa, Gubernur Bali Wayan Koster telah menyusun kebijakan berupa rancangan perda tentang standardisasi penyelenggaraan pariwisata budaya. Ada empat pilar yang diatur menyangkut destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan. ‘’Di destinasi harus ada standardisasi yang harus dipenuhi. Seperti punya izin, destinasi itu supaya nya-
man, aman, toiletnya bersih, parkirnya memadai, atraksi yang dijual juga terstandar,’’ ujarnya. Astawa menambahkan, standardisasi destinasi sekaligus untuk menekan angka kecelakaan yang dialami wisatawan pada saat berwisata di sana. Sebab, kejadian-kejadian seperti wisatawan jatuh saat berwisata swing atau tenggelam saat diving dapat mendegradasi pariwisata Bali. Berkaitan dengan standardisasi industri, mengatur agar hotel dan restoran harus mengutamakan konten lokal. Mulai dari tenaga kerja, produk yang digunakan, hingga busana yang dikenakan harus mencerminkan identitas kebudayaan Bali. ‘’Menyangkut marketing (pemasaran - red), harus juga terstandar. Sekarang pemasaran tidak semata-mata konvensional, beramai-ramai kita datang ke luar negeri. Bisa saja
kita memanfaatkan fasilitas online. Jadi kita buatkan kontennya, misalnya video, foto, kita upload di web yang terkoneksi nanti dengan twitter, facebook untuk menginformasikan nilai jual pariwisata,’’ imbuhnya. Astawa mengatakan, anggaran promosi pariwisata tahun ini dialokasikan Rp2,5 miliar. Di samping keterpaduan cara untuk melakukan promosi, komponen yang terlibat juga tidak boleh bergerak sendirisendiri. Pilar terakhir adalah standardisasi kelembagaan. Sebagai contoh, guide harus terakomodir dalam satu wadah yakni HPI. Demikian juga biro perjalanan wisata, sehingga lebih mudah dilakukan pembinaan dan pengawasan. Nantinya semua izin usaha termasuk guide harus mendapatkan rekomendasi dari kelembagaan tersebut. ‘’Kenyamanan, keamanan wisatawan menjadi hal yang pokok di situ dan yang ter-
penting dari perda, bagaimana menguatkan identitas lokal kita yang dijiwai dengan adat istiadat, budaya dan kearifan lokal,’’ papar mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini. Tak hanya untuk wisatawan, lanjut Astawa, Gubernur Bali juga akan membuat jalur-jalur paket wisata yang berpihak pada masyarakat lokal. P i haknya akan mendiskusikan dengan biro per-
jalanan agar wisatawan tidak hanya diajak ke tempattempat dengan komisi tinggi saja. Namun harus berpihak kepada petani dan perajin lokal, khususnya di lingkup desa adat. Selain itu, akan dibuat suvenir dengan ciri khas sesuai destinasi yang dikunjungi. Suvenir ikonik itu hanya dijual di destinasi bersangkutan. ‘’Kita akan ajak ISI Denpasar untuk merancang paket-paket suvenir yang khas di masingmasing destinasi,’’ katanya. (kmb32)
Kerja Sama Promosi Budaya dan Ekonomi Kreatif
Dubes RI untuk Zimbabwe Jajaki Kerja Sama dengan Pemkot Denpasar KERJA sama dalam bidang budaya dan ekonomi kreatif menunjang ekonomi serta pariwisata kembali datang dari negara Afrika. Kali ini Duta Besar RI untuk Zimbabwe Dewa Made Juniarta Sastrawan hadir di Pemkot Denpasar Kamis (16/1) kemarin, dan diterima langsung Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra serta OPD terkait Pemkot Denpasar. Kehadiran Dubes RI Dewa Made Juniarta Sastrawan tidak terlepas dari prestasi yang telah diraih Pemkot Denpasar dalam berbagai bidang. Di samping itu, komitmen Wali Kota Rai Mantra dan Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara dalam perlindungan budaya, serta sangat efektif sekali dalam penguatan budaya. Seperti penataan Jalan Gajah Mada, Taman Kumbesari Tukad Badung yang perlu ditiru dan dipromosikan. Di samping itu, mendukung promosi pembangunan masa depan lewat pembangunan tempat kreatif Dharma Negara Alaya (DNA) yang perlu dipromosikan. Terlebih Denpasar telah melakukan kerja sama dengan Afrika yang nantinya dapat lebih memperkuat kerja sama di masa depan di negara-negara Afrika. Keberadaan produk UKM Denpasar, menurut Dewa Made Juniarta Sastrawan, juga telah menjadi produk global. Diharapakan produk ini dapat berkembang yang telah dimiliki program dari Wali Kota Rai Mantra dalam balutan Orange Economy
Pemkot Denpasar. Di samping itu, ada program entrepreneurship yang berkembang melalui pemanfaatan bonus demografi Denpasar, sehingga yang dijual dan dipromosikan di Afrika tidak hanya produk tetapi bagaimana proses produk itu dibuat, seperti pelatihan, pemasaran, serta melalui penjualan produk kerajinan hingga pertanian yang nantinya mampu membuat Denpasar menuju global bersama masyarakat melalui produk kreatifnya. ‘’Kerja sama bagaimana program yang telah berhasil di Kota Denpasar ini yang perlu kita promosikan, terlebih
saat ini dalam pengembangan pembangunan masa depan yang ada di DNA,’’ ujarnya sembari mengatakan, melalui kerja sama ini dapat membuat Denpasar lebih maju menjadi kota heritage dan global. Wali Kota Rai Mantra menyambut baik langkah kerja sama ini yang nantinya mampu dibahas dengan keterlibatan dan keberimbangan komunikasi. Rai Mantra menjelaskan, kerja sama antarkota telah dilakukan Pemkot Denpasar, seperti dengan Kota Mossel Bay lewat kunjungan delegasi Mossel Bay di Graha Sewaka
DUTA BESAR - Wali Kota Rai Mantra berfoto bersama Duta Besar RI untuk Zimbabwe Dewa Made Juniarta Sastrawan saat hadir di Pemkot Denpasar, Kamis (16/1) kemarin.
Dharma Lumintang tahun lalu dalam reformasi birokrasi. Langkah ini juga telah diteruskan bersama universitasuniversitas yang ada di Kota Denpasar. Hal ini juga tidak terlepas nantinya mampu membangun kolaborasi antara akademisi, komunitas dan Coorporate Social Responsibility (CSR) di Denpasar. Dalam hal ini telah dibangun DNA sebagai ruang pembangunan kreativitas anak-anak muda Denpasar, dapat dimanfaatkan akademisi, hingga komunitas. ‘’Membangun DNA untuk membangun kolaborasi universitas, komunitas dan CSR berkolaborasi dengan ambisi jangka panjang, serta mampu menjadi pembangunan kreativitas,’’ ujarnya. Dengan adanya DNA ini, Rai Mantra berharap mampu menciptakan inovasi yang menantang, dengan konsep Orange Economy yang harus dikembangkan. Karena pertumbuhan ekonomi dunia tidak terlepas dari konsep Orange Economy yang tidak terlepas dari orang Bali sudah mengenal konsep ini dengan melakukan sentuhan globalisasi yang mampu memberikan pertumbuhan ekonomi tanpa menghilangkan identitas Bali itu sendiri. Dalam kesempatan tersebut, Dubes RI Dewa Made Juniarta Sastrawan bersama rombongan juga berkesempatan meninjau DNA Denpasar yang berlokasi di Lumintang, Denpasar. (ad394)
Jumat Paing, 17 Januari 2020
Hadapi Tantangan Pembangunan Daerah yang Makin Kompleks
Pemkab Badung Gelar Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah WAKIL Bupati Badung, I Ketut Suiasa didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung, Gede Wijaya dan Widyaiswara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Dr. Hasiholan Pasaribu dan Dr. H. Suwarli, membuka pelatihan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Kamis (16/1) kemarin. Kepala BKPSDM kabupaten Badung, Gede Wijaya melaporkan, pelatihan ini bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan dan menghadapi tantangan pembangunan daerah yang sudah semakin kompleks, menuntut pengetahuan dan keterampi-
lan profesional yang lebih baik dalam bidang perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pelaksanaan pelatihan tersebut juga didasari suatu harapan agar proses perencanaan dari bawah yang diyakini akan lebih mengejawantahkan aspirasi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat, dapat terselenggara secara lebih mantap, efisien dan efektif. Perencanaan pembangunan dan keuangan dari bawah merupakan salah satu cara terbaik untuk memperbesar peran serta aktif masyarakat agar pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dapat terlaksana secara optimal. Diharapkan, dengan pelatihan ini para peserta
pelatihan memahami cara menyusun program dan kegiatan pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan. Sehingga pembangunan daerah sejalan dengan RPJMD maupun RPJPD yang ditetapkan oleh Kabupaten Badung. Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, dalam sambutannya menyampaikan, dengan terbitnya Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan penjabaran dari
PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, akan berdampak signifikan terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2021. Oleh karena itu, pelatihan perencanaan pembangunan daerah ini memiliki peranan penting bagi pemerintah Kabupaten Badung, terutama bagi yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. “Berkenaan dengan pelaksanaan pelatihan perencanaan pembangunan daerah ini, saya minta kepada peserta pelatihan untuk mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh karena keberhasilan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sangat tergantung dari kesunggu-
han saudara. Ikuti pelatihan ini sampai selesai, dan diskusikan dengan narasumber hal-hal yang belum jelas. Setelah pelatihan ini saya harapkan seluruh peserta sudah bisa menyampaikannya kepada seluruh jajaran di perangkat daerah masingmasing, sehingga penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini tidak menghambat proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah,” tegasnya. Peserta dalam pelatihan ini adalah perwakilan dari seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung, dengan waktu pelaksanaan selama empat hari. Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Badung Tahun 2020. (ad400)
PELATIHAN - Wabup Suiasa saat membuka pelatihan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Kamis (16/1) kemarin.
Wujudkan ”Quality Tourism”
”Stakeholder” Pariwisata Diminta Perkuat Sinergi
SIDAK – Aparat Satpol PP Badung saat menyidak bangunan yang diduga melanggar.
Bali Post/ist
Mangupura (Bali Post) – Mewujudkan pariwisata berkualitas atau quality tourism di Kabupaten Badung, kerap didengungkan berbagai komponen. Namun fakta di lapangan tidak demikian. Kualitas pariwisata dan upaya menuju hal itu justru makin dipertanyakan. Hal ini mengingat sudah cukup banyak ditemukan kasus yang menunjukkan terlalu mudah dan murahnya berwisata di Badung hingga kasus kriminal yang melibatkan wisatawan mancanegara. Terkait persoalan ini, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa angkat bicara. Menurutnya, tidak mudah
mewujudkan quality tourism. Ditegaskan, quality tourism baru bisa diwujudkan jika semua stakeholder pariwisata melakukan upaya bersama atau sinergi untuk menjaga entitas kepariwisataan secara komprehensif dan terpadu. Suiasa mengatakan, tiap komponen punya peran masing-masing. Industri pariwisata memiliki kapasitas dalam hal menjaga kualitas wisatawan yang didatangkan atau datang ke Badung. Sebab, pelaku pariwisatalah yang berinteraksi langsung dengan wisatawan. Pelaku pariwisata juga yang bisa mengetahui wisatawan mana yang memiliki kualitas baik secara personal,
kapital maupun kultural. ‘’Sementara pemerintah memiliki kapasitas pada aspek regulatif, proteksi, kesinambungan, dan promotif. Pemerintah akan menjadi bagian sebagai stakeholder dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas,’’ ujar Suiasa, Kamis (16/1) kemarin. Tak hanya itu, masyarakat juga disebutnya punya peranan sangat penting. Masyarakat diminta tidak sekadar responsif terhadap isu kepariwisataan, namun juga harus partisipatif. Partisipasi masyarakat diwujudkan dengan melakukan kontrol dan filter terhadap wisatawan yang datang. (kmb25)
Banyak Bangunan di Canggu Caplok Jalur Hijau Polres Petakan Wilayah Rawan Jelang Pilkada Serentak
Mangupura (Bali Post) –
Perkembangan pariwisata di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung tak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat. Namun, pesatnya perkembangan sektor ini juga berdampak pada pelanggaran jalur hijau. Salah satunya usaha restoran dan kafe di sepanjang Jalan Pantai Batu Mejan dan Padang Lingjong, Canggu, Kuta Utara. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara saat dikonfirmasi Kamis (16/1) kemarin tidak menampik perihal tersebut. Bahkan pihaknya telah berulangkali menggelar sidak hingga memberikan sanksi tipiring, hanya belum memberikan efek jera. “Hal itu (pelanggaran jalur hijau – red) boleh dibilang sudah beberapa kali dibina sampai ditipiringkan, yang kami sayangkan masyarakat lokal di sana. Mereka memberi kesempatan investor mengubah peruntukan di sepanjang jalur hijau, jadinya kami berhadapan dengan masyarakat lokal,” ungkapnya.
Menurut Suryanegara, banyak masyarakat yang beralasan lahan yang dialihfungsikan tidak menghasilkan, sehingga mereka harus melabrak Perda Badung Nomor 3 Tahun 1993 tentang Larangan Mendirikan Bangunan-Bangunan pada Daerah Jalur Hijau di Kabupaten Tingkat II Badung. “Dengan alasan tanah tidak menghasilkan, di rumah keluarga induk sudah tidak ada tempat dan lain-lain. Dari regulasi juga Perda Badung Nomor 3 Tahun 1993 sudah berusia 27 tahun lebih, sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman,” katanya. Guna menata kawasan tersebut, birokrat asal Den-
pasar ini juga melakukan tindakan tegas dengan mengenakan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) dengan mengenakan denda Rp500 ribu atau kurungan satu bulan. “Surat pernyataan dari pemilik tanah bersedia membongkar bangunan, juga bersedia menghentikan proses pembangunan ada banyak. Bahkan sudah diambil KTP, barang-barang ikatan jaminan tidak akan melakukan aktivitas juga ada banyak tersimpan di kami, tapi tidak ada kesadaran, malah berlomba membangkang,” keluhnya. Kendati demikian, kata Suryanegara, pihaknya akan berusaha mencarikan solusi
terbaik agar tata ruang Badung, khususnya di kawasan Canggu tetap terjaga. Catatan Satpol PP Badung, terjadi 57 kasus pelanggaran jalur hijau selama tahun 2019. Di antaranya di Kecamatan Abiansemal 18 (Angantaka, Sedang, Abiansemal Dauh Yeh Cani, Selat, Sangeh, Darmasaba), Kecamatan Petang 5 (Sulangai, Petang dan Carangsari), Kecamatan Mengwi 15 (Buduk, Pererenan, Cemagi, Munggu, Mengwitani, Werdibhuana, Sembung, Kuwum, Sempidi) dan Kecamatan Kuta Utara 19 (Dalung, Kerobokan Kelod, Tibu Beneng dan Canggu). “Dari kasus itu sudah dilakukan sidang tipiring dengan dikenakan denda Rp500.000 atau kurungan satu minggu kepada 19 orang, yakni 12 orang sidang di Kecamatan Abiansemal dan tujuh orang di Kecamatan Kuta Utara,” tegasnya. (kmb27)
Bali Post/kmb23
TERBAKAR - Puing-puing bangunan Supermarket Bintang dan Cafe di Jalan Raya Seminyak, Banjar Seminyak, Kecamatan Kuta yang terbakar, Kamis (16/1) dinihari.
Supermarket Bintang Terbakar Kerugian Diperkirakan Rp50 Miliar
Mangupura (Bali Post) Diduga akibat korsleting listrik, bangunan Supermarket Bintang dan Cafe di Jalan Raya Seminyak, Banjar Seminyak, Kecamatan Kuta terbakar, Kamis (16/1) dinihari. Dari data sementara, kerugian diperkirakan mencapai Rp50 miliar. Kepala Dinas Kebakaran Kabupaten Badung I Wayan Wirya mengungkapkan, kebakaran tersebut terbilang besar. Karena total luas bangunan yang terbakar mencapai 50 x 25 meter. Petugas Damkar tiba di lokasi sekitar pukul 03.00 Wita dan api bisa dijinakkan setelah petugas
bekerja keras selama 4 jam 40 menit. “Terdapat beberapa blok toko yang terbakar,” katanya. Data dari kepolisian, bangunan atau toko yang terbakar antara lain, Cafe Seminyak, Supermarket Bintang, apotek, toko sandal, konter HP, money changer, toko glasses, kantor Pos, Bintang DVD, Bali Print Photo Canvas, gudang, dan office. Menurut Kanitreskrim Polsek Kuta Iptu I Putu Ika Prabawa, kobaran api pertama kali diketahui karyawan setempat. Dari penuturan Wayan Sudarma, sekitar pukul 02.30 Wita dilihat api
bersumber dari dalam apotek yang ada di kompleks supermarket. Saat itu dirinya sedang mengecek areal belakang supermarket. Melihat kondisi tersebut, Sudarma lantas meminta bantuan kepada karyawan lainnya, Komang Agus Sudiatmika. Mereka kemudian berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Mengingat api makin besar, Sudiatmika pun meminta bantuan Pemuda Seminyak agar kejadian tersebut dilaporkan ke Penerepti Seminyak dan diteruskan ke pemadam kebakaran. Sekitar 15 menit kemu-
dian, armada Damkar berdatangan. Namun saat itu api sudah merembet ke bangunan lain. Total 19 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Menurut Ma d e, salah seorang karyawan yang biasa berjualan di salah satu stan di sana, dia sangat terkejut saat baru tiba di tempat kerjanya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia mengaku masih menunggu keputusan dari bos pemilik usaha di salah satu stan yang terbakar, apakah akan dirumahkan atau seperti apa. “Saya masih menunggu, nanti seperti apa keputusannya,” ujarnya. (kmb23)
Mangupura (Bali Post) Polres Badung sudah melakukan persiapan pengamanan pilkada serentak 2020. Selain memetakan wilayah rawan, berbagai latihan sudah dilaksanakan. Salah satunya latihan Kompi Dalmas Kerangka terkait kesiapan pengamanan Pilkada Badung. Latihan tersebut digelar di Lapangan Mengwi, Kamis (16/1) kemarin. “Kita fokus pada daerah rawan yang fanatik terhadap pilihannya. Selain itu harus waspada semua jenis barang yang kemungkinan dipakai sebagai alat melakukan aksi kekacauan,” kata Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi saat memberi sambutan. Menurut Roby Septiadi, latihan Kompi Dalmas Kerangka ini bertujuan untuk mematangkan gerakan yang dilakukan secara bersama-sama saat menangani massa pengunjuk rasa melawan hukum, yaitu dalam bentuk ancaman, kekerasan, pengerusakan, pembakaran, intimidasi maupun gerakan melanggar hukum lainnya. “Latihan ini agar kita siap menjaga kondisi yang kondusif menjelang pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Badung periode tahun 20202024,” ujarnya. Meskipun situasi kamtibmas di wilayah Polres Badung kondusif, kata Roby Septiadi, tetapi kewaspadaan terus ditingkatkan guna menjaga situasi aman, damai, sejuk dan menyenangkan. Apalagi Badung merupakan daerah pariwisata. Tempat-tempat keramaian, objek vital, kan-
tor pemerintahan serta tempat wisata agar tidak luput dari pengawasan. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan memperbanyak penyuluhan, dan patroli. “Kompi Dalmas Polres Badung saya harapkan memiliki kekuatan dan kemampuan saat dibutuhkan. Kita harus siap,” tegasnya. (kmb36)
Bali Post/ist
LATIHAN - Personel Polres Badung gelar latihan Kompi Dalmas Kerangka di Lapangan Mengwi, Kamis (16/1) kemarin.
Jumat Paing, 17 Januari 2020
Memajukan Pendidikan Perspektif UU Sisdiknas
Harian untuk Umum
Bali Post
Pengemban Pengamal Pancasila
Terbit Sejak 16 Agustus 1948
Tajuk Rencana
Fleksibelitas Mengelola Sasaran Pendidikan Nasional BERBICARA masalah pendidikan tentu ada banyak hal yang bisa kita sampaikan, diulas bahkan diperdebatkan. Mulai dari tantangan, tujuan hingga problemnya termasuk tak samanya komitmen dan pemahaman kita soal pendidikan. Ada pendidikan yang benar-benar didedikasikan untuk membantu orang miskin dan terpencil, ada juga bisnis berkedok lembaga pendidikan. Bahkan, ada juga lembaga pendidikan salah kelola atau abal-abal karena perizinannya tak jelas. Namun, kita perlu juga sadari bersama membuat proses pendidikan yang sama dan hasilnya standar secara nasional adalah sebuah hal yang berat bahkan teramat berat untuk dicapai. Selain tantangan geografis, tak samanya fasilitas dan kualitas SDM, tantangan mencapai tujuan pendidikan yang standar juga sering bersinggungan dengan ideologi dan kepentingan pengelola lembaga pendidikan itu sendiri. Bahkan, keberadaan regulasi pengelolaan pendidikan juga sering tak sepaham mulai dari perancang kebijakan dengan eksekutornya. Gagal penyamaan persepsi dan cara mencapai tujuan pendidikan sudah teramat sering kita dengar. Yang pasti, kita perlu segera berbenah dan menuju pemahaman yang utuh soal pengelolaan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pandangan ini bahkan sudah menjadi rujukan umum, yang semestinya bisa kita pahami bersama. Kita tentu sepakat juga jika secara nasional kita ingin mencapai target yang sama maka yang mendasar dilakukan adalah melakukan pemetaan potensi dan sarana pembelajaran kita. Kualitas guru dan media pembelajaran juga perlu dipetakan. Kita jangan terjebak pada tujuan yang ideal, namun implementasikan pincang. Di satu sisi ada sekolah atau murid berlimpah fasilitas, di sisi lain ada yang belajar seadanya. Jika kepincangan fasilitas pembelajaran kita tak atasi dan kita paksa mencapai tujuan yang ideal, maka kita sama saja mengharapkan suatu yang sia-sia. Kalaupun laporannya berhasil, kita patut ragukan pelaporan yang demikian. Yang pasti, kalaupun kita memiliki sistem pendidikan nasional yang terukur maka setidaknya indikatornya juga harus disesuaikan dengan geografis, kepadatan penduduk dan budaya dari wilayah masing-masing. Adalah sangat sulit kita menyeragamkan satu hal yang kita sadari perbedaannya amat mencolok. Harus ada fleksibelitas yang tetap memiliki tolok ukur dalam mencapai target pembelajaran. Tolok ukurnya inilah yang harus relevan dan mewakili kondisi. Maka kita juga bisa memahami bahwa jika hidup adalah pilihan, maka pendidikan pun merupakan pilihan! Yang kaya, yang berpengaruh, yang berkuasa, dan kecemerlangan lainnya bagi anak yang terdidik persentasenya kecil, sisanya diharapkan mampu meningkatkan kualitas diri melalui jenjang pendidikan yang terkait dengan keterampilan, profesi maupun kreativitas individu melalui karya cipta yang kreatif kekinian melalui startup atau inovasi yang dibingkai atas kepentingan sosial-budaya-ekonomi. Tidak diharapkan satu dengan lainnya saling mendominasi. Singkat kata konsep dasar pendidikan nasional hendaknya bukan bernuansa atau mengutamakan kepentingan ekonomi ‘’perdagangan’’ belaka. Akhir-akhir ini tercium nuansa yang membuka peluang bagi yang punya uang, kuasa, dan pengusaha pada dunia pendidikan. Jika ini dibiarkan maka pendidikan akan menjadi lembaga bisnis yang akhirnya meningkatkan kesenjangan kualitas generasi pada masa mendatang. Persoalan lainnya yang dihadapi bangsa dan negara ini adalah bahwa output dari pendidikan di seluruh Indonesia tidak siap diterima oleh dunia kerja atau industri di wilayah mereka bersekolah. Pemerintah wajib menyiapkan infrastruktur dunia kerja yang dapat mengurangi urbanisasi sekaligus membangun keseimbangan kesempatan bersekolah dan bekerja yang merata di seluruh nusantara.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Bab.I Ketentuan Umum, Pasal 1 Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003).
Oleh Putu Rumawan Salain eskripsi tersebut di atas sangat cerdas, mulia, dan sarat akan beban yang jika salah dalam pengejawantahan pada mata pelajaran, distribusi pada jenjang dan jalur pendidikan, potensi kualifikasi guru, metode pengajaran, metode evaluasi, jumlah siswa, daya tampung kelas, dan lainnya akan berdampak pada outcome siswa atau peserta didik. Dampak tersebut dapat dievaluasi setiap tahun namun akibat dari padanya baru terlihat nyata setelah puluhan tahun. Praktik etika, moral, kebersamaan, toleransi, kebangsaan, dan lainnya yang terdegradasi adalah dikarenakan muatan materi tersebut sudah tidak diterapkan secara proporsional, atau sebab-sebab lainnya. Perubahan waktu yang diiringi dengan berbagai perubahan ekosistem berakibat pada upaya manusia selalu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Sangat lumrah bahwa perubahan selalu lebih cepat dari persiapan kita mengetahui sekaligus menghadapinya. Contoh jelasnya adalah keterlambatan regulasi dan infrastrukturnya, bahkan juga kesiapan sumber daya manusia melalui kompetensi pendidikannya. Dengan kata lain pendidikan selalu terlambat menghadapi perubahan. Kenapa? Karena kita bukan negara yang menciptakan perubahan! Perubahan atau kemajuan selalu datang dari negara maju ke negara berkembang selanjutnya ke negara terbelakang. Perubahan tersebut menjadi pembenar sekaligus sebagai ladang untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan lingkungan. Sehingga ruang dan waktu menjadi semakin beririsan dan bahkan mungkin saja berhimpitan. Spirit Globalisasi yang berlang-
sung sejak beberapa tahun lalu telah menunjukkan hasil dan buktinya, bahwa dunia tidak bersekat dan saling memengaruhi. Budaya dunia akan melanda ke seluruh permukaan bumi yang akhirnya akan berdampak pada perikehidupan dan penghidupannya, termasuk pendidikan. Permasalahan ini berlangsung di seluruh dunia, hanya terasa bahwa proses pendidikan nasional sampai dengan output-nya dipandang belum mampu sepenuhnya memenuhi hakikat dasar dari Undangundang Sisdiknas yaitu persoalan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dengan kata lain masih dijumpai adanya anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan, putus sekolah, pengangguran sampai dengan dampak pada kemiskinan dan rendahnya kualitas kesehatan dirinya, dan lain-lainnya sampai dengan bermuara pada ketahanan serta persatuan dan kesatuan bangsa. Revolusi 4.0 akan membawa pengaruh perubahan kian dahsyat yang tidak saja memporakporandakan dunia industri, perdagangan, dan lainnya, namun juga akan berimplikasi pada dunia pendidikan. Bisa saja penyelenggaraan pendidikan tidak membutuhkan ruang kelas, guru juga tidak datang ke kelas, sehingga tidak diperlukan bangunan kelas dan guru yang banyak. Segala hal yang berkaitan dengan materi pendidikan, evaluasi, pendaftaran, pengumuman dan lainnya dapat dilakukan melalui dunia
S URAT PEMBACA
maya secara online ‘’guru acep’’. Rasa komunikasi antara guru-murid, murid-murid, murid– guru tidak akan terjadi! Jika ini akan berlangsung harus dievaluasi jenjang pendidikan apa saja yang dapat dilakukan dengan metode ini (lihat juga UT). Kesempatan ini sangat terbuka karena di Undang-undang Sisdiknas disebut dengan Pendidikan Jarak Jauh. Persoalan tersebut di atas tidak dapat dibebankan keseluruhannya terhadap dunia pendidikan. Problematik kehidupan dan penghidupan begitu luas dan mendalam, satu dengan lainnya saling pengaruh-memengaruhi. Pendidikan tidak sepenuhnya bermuara menjadikan orang kaya, terpandang, berpangkat, dan lainnya. Pendidikan lebih mengarahkan orang dari tidak tahu menjadi tahu melalui proses belajar. Belajar adalah berubah! Keberhasilan anak didik mendatang sangat ditentukan oleh kecerdasan emosional. Oleh karenanya metode pendidikan harus mengawinkan kecerdasan akademik dengan emosional, kreativitas dan lainnya. Pendidikan wajib digarap oleh seluruh institusi negara secara bersama-sama sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya, tanpa mengurangi independensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karenanya secara nasional hendaknya dipetakan keberadaan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Misalnya pada jalur formal merupakan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib di-review beban muatan kurikulumnya agar dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi
menjadi lebih tersturktur, logis, dan berkesinambungan (Kini anak di jenjang SD membawa buku lebih banyak dari mahasiswa, bahkan sangat mungkin jam belajarnya juga tidak banyak bedanya). Jalan pintas lainnya adalah dengan memperluas kesempatan pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan pasar kerja. Pendidikan wajib 12 tahun sudah sepatutnya diterapkan, dan khusus bagi SMK jumlah bidang keterampilan ‘’dunia kerja’’ disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan lainnya, sehingga begitu lulus sudah langsung diterima di dunia kerja. Lulusan SMK adalah wajib kerja, bukan melanjutkan studi. Jika ingin melanjutkan studi ke diploma atau politeknik wajib melalui persyaratan khusus. Kenapa, karena setiap siswa SMK biaya pendidikannya disubsidi oleh pemerintah. Jika 75% melanjutkan studi ke jenjang berikutnya, itu berarti akan mengambil hak ‘’pembiayaan’’ calon mahasiswa lainnya. Bayangkan jika yang 75% tersebut bekerja dan berpenghasilan maka dia akan ikut menyumbang negara dalam pembangunan. Dengan demikian akan terjadi pilihan terhadap jenjang pendidikan yang memperoleh gelar dan tidak bergelar. Keduanya tidak dapat didikotomi karena masing-masing memiliki peran yang sama penting dalam mengisi dan mempercepat pembangunan sesuai dengan kemampuan ‘’kompetensinya’’. Tidak fair jika menyatakan bahwa gelar tidak bermanfaat atau gelar tidak berbanding lurus dengan pendapatan ataupun juga gelar tidak bermanfaat. Gelar tetap dibutuhkan khususnya bagi ilmuwan, peneliti, guru, dosen dan lainnya. Yang tidak diharapkan adalah adanya upaya mengkomodifikasikan gelar ‘’ijazah’’ untuk suatu keperluan/persyaratan. Jika hjdup adalah pilihan, maka pendidikan pun merupakan pilihan! Yang kaya, yang berpengaruh, yang berkuasa, dan kecemerlangan lainnya bagi anak yang terdidik persentasenya kecil, sisanya diharapkan mampu meningkatkan kualitas diri melalui jenjang
Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.
Informasi Orang Hilang Saya, I Made Widia asal Banjar Dinas Bukti, Desa Yangapi Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli, mohon bantuan untuk menginformasikan istri saya, Ni Nengah Ngetis Alias Asmini, yang telah meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan sejak Kamis (31/10/2019) sekitar pukul 10.00 Wita. Dia meninggalkan
rumah dari rumah pribadi saya di Banjar Bukti, Desa Tembuku, Bangli. Pada Kamis, 31 Oktober 2019 pukul 10.00 Wita istri saya Ni Nengah Ngetis alias Asmini meninggalkan rumah di saat keluarga lainnya bepergian dan rumah dalam keadaan kosong dan tidak ada pesan, baik lisan maupun tertulis, kemudian atas kejadian tersebut pihak keluarga berusaha mencari dan menghubungi yang besangkutan dan keluarganya, namun
tidak ditemukan, selanjutnya dilaporkan ke Polsek Tembuku guna mendapatkan bantuan. Yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan, sebelumnya juga pernah meninggalkan rumah dan ditemukan. Mohon bagi warga yang menemukan istri saya untuk bisa menghubungi saya pada alamat tersebut di atas.
pendidikan yang terkait dengan keterampilan, profesi maupun kreativitas individu melalui karya cipta yang kreatif kekinian melalui startup atau inovasi yang dibingkai atas kepentingan sosial-budayaekonomi. Tidak diharapkan satu dengan lainnya saling mendominasi. Singkat kata konsep dasar pendidikan nasional hendaknya bukan bernuansa atau mengutamakan kepentingan ekonomi ‘’perdagangan’’ belaka. Akhir-akhir ini tercium nuansa yang membuka peluang bagi yang punya uang, kuasa, dan pengusaha pada dunia pendidikan. Persoalan lainnya yang dihadapi bangsa dan negara ini adalah bahwa output dari pendidikan di seluruh Indonesia tidak siap diterima oleh dunia kerja atau industri di wilayah mereka bersekolah. Pemerintah wajib menyiapkan infrastruktur dunia kerja yang dapat mengurangi urbanisasi sekaligus membangun keseimbangan kesempatan bersekolah dan bekerja yang merata di seluruh nusantara. Luasnya laut dengan seluruh kandungannya dan luasnya daratan dan hutan yang membentang di Republik Indonesia ini pantas dijadikan pijakan untuk arah dan dasar pemajuan pendidikan nasional mendatang. Penulis, Guru Besar Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana
POJOK Pembangunan perumahan tak terkendali, ancam palemahan Bali. - Budaya jual tanah. *** Tak disiplin saat rakernas, 8 kader PDI-P Bali dicopot dari AKD. - Raker jalan-jalan. *** Bali mesti siapkan wilayah konservasi untuk sumber daya air. - Jangan semua untuk investor.
I Made Widia Banjar Bukti, Desa Tembuku, Bangli
Politik
Ketua DPRD Bali Sidak Jalan Patung Jagung-Titigalar JALAN Patung JagungTitigalar sudah rampung dikerjakan. Namun masih menyisakan masalah pada drainase. Curah hujan yang cukup tinggi membuat air meluap hingga menyebabkan bagian tepi jalan tergerus air. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat sekitar, sehingga menarik perhatian Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama untuk melakukan sidak, Kamis (16/1) kemarin. Wiryatama sidak bersama dua anggota DPRD Bali, I Gde Ketut Nugrahita Pendit (Tut Jay) dan I Kadek Setiawan.
‘’Jalan yang baru itu tergerus kena bencana di sana karena volume air terlalu besar, makanya saya dengan Pak Tut Jay dan Kadek Setiawan tadi ke sana karena mendadak ada laporan masyarakat,’’ ujar Wiryatama dikonfirmasi usai sidak. Menurut Wiryatama, proyek peningkatan jalan Patung Jagung-Titigalar di Desa Bangli, Baturiti, Tabanan merupakan bantuan dari Pemprov Bali. Namun, drainasenya bermasalah karena tertutup kerikil atau tanah bekas proyek pembuatan
jalan yang hanyut dari hulu. Ada pula ruas jalan yang tidak dilengkapi got. Padahal, jalan tersebut merupakan jalur pemecah arus, khususnya jika terjadi kemacetan di Luwus. Dikatakan, bila masyarakat sudah banyak yang memanfaatkan akses jalan tersebut. ‘’Kita usulkan dari provinsi melihat ke sana sehingga tidak menimbulkan masalah parah,’’ imbuh mantan Bupati Tabanan dua periode ini. Wiryatama juga akan meminta BPBD Bali untuk ikut turun tangan terkait bencana
banjir yang terjadi. Kalau tidak segera ditangani dengan tepat, politisi PDI-P ini khawatir akan terjadi kerusakan jalan yang lebih parah. Selain melihat langsung kondisi jalan yang rusak, pihaknya juga meninjau proyek pengerjaan jembatan baru di jalur tersebut. (ad390) SIDAK - Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama bersama dua anggota dewan melakukan sidak di Jalan Patung JagungTitigalar.
Bali Community - Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita. Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaktur Eksekutif: Parwata Koordinator Liputan: Nyoman Winata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya, Nyoman Winata, Ketut Winata, Wira Sanjiwani. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati. Jakarta: Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: IB. Wirawan Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER
Jumat Paing, 17 Januari 2020
Sidak Vila, Satpol PP Temukan Izin Kedaluwarsa Tabanan (Bali Post) -
Menindaklanjuti laporan sejumlah vila di Kabupaten Tabanan yang disinyalir belum berizin, petugas Satpol PP Tabanan pun langsung turun melakukan sidak, Rabu (15/1) lalu. Dari tiga vila yang disasar, satu di antaranya IMB-nya kedaluwarsa. Sedangkan dua vila lainnya untuk pemilik masih dilakukan pemanggilan mengecek kelengkapan izin, lantaran saat di lapangan memang tidak bisa menunjukkan IMB. Tiga vila yang disasar petugas yakni Vila Kembang di Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur. Untuk di vila yang dimiliki warga Indonesia itu izinnya sudah lengkap. Hanya pihak manajemen tidak melaporkan adanya kegiatan syuting film dokumenter yang melibatkan crew dan artis Polandia sebanyak 50 orang ke Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tabanan selaku lembaga yang bertugas melakukan pengawasan orang asing. Kegiatan syuting itu dilakukan dari tanggal 18 Januari sampai Maret mendatang. Selanjutnya petugas menyasar renovasi Vila Ketapang di Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur. Pemanggilan dilakukan untuk mengetahui kelanjutan izin pascadilakukan renovasi. Selain Vila, petugas juga mengecek ruko yang sedang proses pembangunan di Desa Tegal Mengkeb. Ketika ditemui di lapangan, buruh di lokasi
SIDAK - Satpol PP Tabanan saat melakukan sidak ke sejumlah vila.
Pendidikan
belum bisa menjelaskan secara pasti apakah ruko itu memiliki izin atau tidak, sehingga Satpol PP memanggil pemilik, Senin (20/1) untuk klarifikasi. Selain itu, juga menyasar Vila Kebun di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Tabanan. Hasilnya, di vila itu IMB-nya sudah mati sejak 2016. Bahkan, Vila Kebun belum memiliki izin lingkungan. Terkait hasil sidak di sejumlah vila, Kepala Satpol PP Tabanan I Wayan Sarba mengatakan, sidak dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa terjadi keramaian dan adanya pembangunan, khususnya di Desa Tegal Mengkeb. ‘’Berdasarkan hal itu kami turun dan temukan berbagai pelanggaran,’’ ujarnya, Kamis (16/1) kemarin. Para pemilik vila serta ruko akan dipanggil, Senin (20/1), untuk diminta klarifikasinya. Bagi yang melanggar khususnya di Vila Kembang Desa yang mengajak orang asing, diharap-
kan segera melapor ke Kesbangpol. Hal itu penting, demi keamanan di wilayah Tabanan. ‘’Mereka itu tinggal relatif lama di Tabanan untuk kepentingan syuting. Keberadaan orang asing itu harus dilaporkan karena terkait pengawasan,’’ tegasnya. Dari tiga vila yang dicek itu, Sarba menekankan Vila Kebun yang ada di Desa Belimbing. Sebab, ada penambahan bangunan pada vila dan izin yang dimiliki sudah mati. ‘’Kami akan panggil dulu Senin depan untuk dimintai klarifikasi, setelah itu baru ada tindak lanjutnya,’’ terangnya. Terkait hasil sidak, Sarba menekankan pihaknya tidak alergi adanya investor. Hanya mereka harus mengikuti aturan atau perda yang sudah ada, khususnya kelengkapan izin yang memang dibutuhkan. Terkait hal itu, pihaknya tidak segan-segan memberikan peringatan bahkan sanksi jika memang benar-benar tidak mengantongi izin. (kmb28)
Mahasiswa S-1 dan S-2 FH Undwi Gelar Seminar
Krama Bali Mulai Jadi Korban ’’Human Trafficking’’ Mahasiswa S-1 Ilmu Hukum dan S-2 Magister llmu Hukum (MIH) Universitas Dwijendra (Undwi) Denpasar, Kamis (16/1) malam kemarin menggelar seminar bertemakan ‘’Human Trafficking (Perdagangan Manusia)’’. Seminar dibuka Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar Dr. Ketut Wirawan, S.H., M.H. Seminar menampilkan pembicara Dr. I Made Wahyu Chandra Satriana, S.H., M.H. (FH Undwi) dan pemerhati perempuan dan anak dari LBH Women Crisis Center Ni Nengah Budawati, S.H., M.H. Seminar juga dihadiri Rektor Undwi Dr. Gede Sedana, M.MA. bersama para wakil rektor dan Dekan FH Undwi Dr. I Wayan Arka, S.H., M.H.
Ketua Yayasan Dwijendra Ketut Wirawan menekankan perdagangan manusia di Bali perlu diteliti dan dikaji oleh mahasiswa Undwi. Baik sebagai analisis hukum maupun dipakai untuk tugas akhir studi. Sebab, selama ini kita hanya melihat tindakan pidana secara konvensional sedangkan perdagangan manusia kini semakin kompleks dan maju. Tindak pidana ini bisa dilakukan secara konvensional namun juga lewat dunia digital. Makanya dia setuju perlu kajian hukum agar pelaku perdagangan manusia menimbulkan efek jera. ‘’Selama ini kan belum disentuh oleh hukuman yang keras sehingga tak membuat efek jera,’’ tegasnya.
Hal itu dibenarkan oleh Rektor Undwi Gede Sedana bahwa tindak kriminal perdagangan manusia saat ini tak hanya lintas pulau namun juga melalui lintas dunia. Bali menjadi pulau transit, sebab korban perdagangan manusia juga menimpa krama Bali, hanya sulit dilacak. Makanya dia setuju pelakunya benar-benar diperlakukan sebagai tindak pidana khusus, sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Mahasiswa Undwi, katanya, diharapkan mampu berpikir kritis soal perdagangan manusia bahwa banyak tindak pidana nonkonvensional. Sebab, Bali bukan tak mungkin akan menjadi objek dan krama
Agar Aman Rancang PAD Rp 450,405 M Dewan Minta Eksekutif Buat Payung Hukum DPRD Tabanan melalui pansus aset kembali melakukan rapat kerja dengan tim pendapatan eksekutif, Kamis (16/1) kemarin. Raker itu untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi kinerja ekskutif dalam upaya realisasi pendapatan asli daerah yang dirancang Rp 450,405 miliar di APBD 2020. Dewan meminta dibuatkan payung hukum agar apa yang dirancang pihak eksekutif aman, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Sejauh ini bagaimana produk payung hukum yang disiapkan pihak eksekutif? Pada rapat kerja yang digelar di lantai dua gedung dewan itu, eksekutif diwakili Sekretaris Bakeuda Ni Wayan Marianti. Pihaknya menjelaskan program yang dibuat eksekutif untuk merealisasikan target PAD yang diminta dewan. Sudah ada progres yang dilakukan oleh empat kelompok kerja yang memang sebelumnya telah dibentuk. Selain perlu dibuat aturan alias payung hukum agar kinerja eksekutif aman, juga SDM berkualitas dan memadai untuk melakukan pendataan ke setiap desa. “Kami sedang membuat aturan hukum untuk setiap langkah pokja serta menyiapkan SDM guna pengumpulan data dari desa,” jelas Mariati. Usai rapat, Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga mengatakan, rapat kerja itu sebagai tindak lanjut rapat sebelumnya. Rapat kerja ini tujuannya untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi atas kinerja tim eksekutif terkait peningkatan pendapatan. “Kami melakukan pemantauan dan pengawasan atas kinerja tim eksekutif. Kami lihat sudah ada progres yang dibuat tim, seperti pembentukan empat Pokja, penyiapan perangkat lunak dan SDM,’’ ujarnya. Sebagai langkah awal memang harus dibuat aturan atau payung hukum agar setiap
langkah yang dilakukan eksekutif tidak menyalahi aturan yang ada. Memang agar aman semua harus ada payung hukumnya. ‘’Memang kuncinya ada pada aturan alias payung hukum,” ucap Dirga. Dengan adanya raker ini, pihaknya meminta eksekutif bekerja lebih maksimal melihat potensi yang ada baik yang sudah digarap maupun yang belum digarap, sehingga ujung-ujungnya mampu merealisasikan target pendapatan. “Kami harap ada optimalisasi potensi pendapatan. Kami lihat sudah ada grand design yang dibuat, termasuk menunjuk SDM bekerja di desa untuk mencari data,” katanya.
Sekda I Gede Susila yang memimpin eksekutif menjelaskan, pihaknya telah melakukan langkah nyata yakni berusaha mengoptimalkan setiap potensi pendapatan yang ada. Tidak ada upaya main-main karena itu senantiasa mendorong setiap komponen penghasil agar terus bergerak. “Sesuai petunjuk bapak di dewan, kami sudah mengawali pembuatan regulasi baik berupa perbup, surat edaran sebagai payung hukum. Kalau memang sangat krusial agar sekalian dibuatkan perda-nya. Kami akan segera ajukan ke dewan. Dan hal itu menjadi prioritas untuk diselesaikan dengan aman dan baik,” jelasnya. (bit)
RAKER - Rapat kerja jajaran dewan dan eksekutif yang digelar Kamis (16/1) kemarin.
Bali menjadi korban perdagangan manusia terutama bagi kalangan anak-anak dan wanita. Hal ini dibenarkan Budawati, Direktur LBH Women Crisis Center, bahwa krama Bali belum lama ini menjadi korban perdagangan manusia. Hanya dia menyembunyikan identitasnya. Bukan tak mungkin krama Bali akan makin banyak menjadi korban jika tak bergerak mencegah tindak pidana tersebut. ‘’Caranya perlu sosialisasi anti-human trafficking dan pemberdayaan ekonomi,’’ tegasnya. Sementara itu, Dekan FH Undwi Wayan Arka menegaskan modus perdagangan manusia tetap ada karena ada permintaan dan pasar. Seka-
lipun ada UU yang mengatur soal perdagangan manusia, namun hukumannya belum bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Buktinya TKI sering menjadi objek sisksaan dari majikan. Pada bagian lain, FH Undwi sudah mulai menerima pendaftaran calon mahasiswa baru baik S-1 maupun S-2. Untuk Prodi S-1 tahun ini FH Undwi minimal menerima 300 mahasiswa baru. Sedangkan Prodi MIH (S-2) angkatan ketujuh sudah ditutup dengan jumlah mahasiswa sesuai rasio dosen dan mahasiswa. Bagi alumni FH Undwi yang melanjutkan S-2 diberikan keringanan Rp10 juta dari total dana pendidikan Rp29
Tabanan (Bali Post) Tahapan perekrutan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang akan dilakukan KPU tanggal 15 Januari sampai 14 Februari 2020, diawasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Hal ini menjadi salah satu pembahasan rapat koordinasi bersama Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) terkait pengawasan tahapan Pilkada 2020, di ruang rapat kantor Bawaslu Tabanan, Kamis (16/1) kemarin. Ketua Bawaslu Tabanan I Made Rumada menyampaikan, Bawaslu akan mengawasi proses perekrutan PPK berdasarkan alat kerja pengawasan. Seleksi PPK diharapkan prosesnya transparan sehingga KPU Tabanan benarbenar mendapatkan PPK berkualitas. Begitu pun PPK yang dibentuk KPU Tabanan itu diharapkan tidak ada bermasalah terkait integritas, netralitas. Selain itu, juga yang tidak terlibat partai politik (parpol). Kriteria, baginya, sangat penting terkait kinerja para PPK saat bertugas melaksanakan pemungutan suara. “Peran Bawaslu dalam proses perekrutan PPK bisa berdampak positif terhadap hasil (pelaksanaan pilkada),” ucapnya. Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, meminta agar
Bawaslu Tabanan dan jajarannya diharapkan menyosialisasikan kepada masyarakat terkait regulasi dan larangannya. Selain itu, mekanisme perekrutan dan bagaimana persyaratan calon Panitia Pemilihan Kecamatan dari KPU Tabanan. Bawaslu Tabanan dan Panwascam, kata Wirka, dalam melaksanakan tugas Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan berpedoman pada UU Nomor 2 Tahun 2003 (Polri), UU Nomor 4 Tahun 2024 (TNI), UU Nomor 6 Tahun 2014 (Kepala Desa), PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 7 Tahun 2017. Wirka berharap seluruh jajaran pengawas melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. “Selalu menjaga integritas dan profesionalisme serta wajib membawa surat tugas ketika menjalankan tugasnya dalam mengawasi pilkada serentak 2020,” terangnya. Koordinator Divisi Pencegahan, Pengawasan dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Tabanan I Ketut Narta menambahkan, pihaknya telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) nota kesepahaman, komitmen bersama dengan sejumlah lembaga agar berperan aktif ikut mengawasi secara ketat proses seleksi pada tahapan perekru-
SEMINAR - Ketua Yayasan Dwijendra, Ketut Wirawan, bersama dengan Rektor Gede Sedana dan Wayan Arka serta pembicara di seminar mahasiswa FH Undwi. juta hingga tamat. Sementra itu, I Made Wahyu Chandra Satriana mengatakan, Konvensi PBB tahun 2000 sudah mengesahkan Palermo Convention soal kejahatan trans internasional khususnya pasal 33 yang me-
larang perdagangan manusia. Namun, modus perdagangan manusia masih tetap ada. Bentuknya meliputi perdagangan anak-anak, prostitusi anak, pornografi, perdagangan organ tubuh dan eksploitasi pelacuran. (ad401)
Bawaslu Awasi Perekrutan PPK
RAKOR - Rapat koordinasi bersama Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk pengawasan tahapan Pilkada 2020, di ruang rapat kantor Bawaslu Tabanan, Kamis (16/1) kemarin. tan PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pilkada Tabanan 2020. Menurutnya, tahapan krusial dilakukan pengawasan secara ketat. Bahkan pembentukan badan adhoc itu menjadi pintu masuk strategis mewujudkan pilkada berintegritas dan bermartabat. “Bawaslu Tabanan ingin memastikan penyelengga-
raan pemilu adhoc itu benarbenar orang yang punya integritas dan paham tentang kepemiluan. Bawaslu mewaspadai orang-orang yang dilarang menjadi penyelengara bisa masuk. Misalnya tidak boleh orang yang pernah menjadi tim suskes, pengurus atau kader parpol. Sudah pasti orang yang diduga integritasnya bermasalah,” ucap Narta. (kmb28)
Jumat Paing, 17 Januari 2020
Epilepsi Kumat Pedagang Tewas Gianyar (Bali Post) – Seorang pedagang ditemukan tewas di Pasar Umum Payangan pada Rabu (15/1) malam. Wanita 53 tahun asal Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh ini diduga meninggal akibat epilepsi. Jenazah Ida Ayu Oka Eka Budhi langsung dibawa ke RSUD Sanjiwani, Gianyar. Informasi yang dihimpun, awalnya ibu korban, Ida Ayu Ketut Udani, berjualan alat upacara yadnya dibantu oleh korban. Saat itu ibu 80 tahun ini mendengar suara seperti ada orang yang terjatuh dari dalam lapak tempatnya berjualan. Kejadiannya sekitar pukul 16.30 Wita. Selanjutnya ia mengecek ke dalam lapaknya dan melihat korban terbaring di lantai. Dayu Udani sempat memberikan korban minum air kelapa muda, namun anaknya tidak bereaksi. Tidak hanya itu, ia lantas mencoba membasahi punggung korban dengan air kelapa muda tersebut, tetapi tetap tidak ada respons. Akhirnya korban tidak sadarkan diri sekitar
pukul 19.30. Ia lantas menghubungi UPT Kesmas Payangan. Tim medis melakukan pemeriksaan sektiar pukul 19.40. Hasil visum tidak ditemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Namun, mayat lebam karena kondisinya sudah kaku. Selanjutnya jasad korban dievakuasi ke RSUD Sanjiwani menggunakan ambulan BPBD Gianyar. Kepala BPBD Gianyar, Anak Agung Oka Digjaya, saat dimintai konfirmasinya Kamis (16/1) kemarin, membenarkan kejadian tersebut. Sesuai keterangan ibu korban, anaknya memang memiliki riwayat penyakit epilepsi sejak kecil. ‘’Ibu korban menyatakan anaknya memiliki riwayat epilepsi dari kecil dan berjualan di pasar sejak pukul 08.00 Wita,’’ jelasnya. Diduga kematian korban akibat lambatnya pertolongan saat epilepsinya kumat. Pihak keluarga mengikhlaskan kepergian korban dan menganggap kejadian itu sebagai musibah, serta tidak akan menuntut pihak mana pun. (kmb35) Bali Post/kmb35
BARANG BUKTI - Kapolres Gianyar AKBP I Dewa Made Adnyana (tengah) didampingi Kasat Resnarkoba AKP Nyoman Pawana JN menunjukkan barang bukti narkoba di Mapolres Gianyar.
Tangkap Pengedar Narkoba Polisi Amankan 10 Gram Lebih SS
Gianyar (Bali Post) –
Dua orang penyalah guna narkoba harus mendekam di sel tahanan Mapolres Gianyar, Kamis (16/1) kemarin. Salah satunya merupakan pengedar berinisial Wayan S. Dari pelaku 38 tahun ini diamankan 10 gram lebih sabu-sabu (SS).
Bali Post/ist
EVAKUASI - Proses evakuasi korban meninggal di Pasar Umum Payangan.
Pengungkapan kasus itu bermula dari penangkapan seorang pengguna SS berinisial Gede E asal Kelurahan Bitera, Gianyar, Kamis (9/1) lalu. Kala itu polisi mendapat informasi ada transaksi narkoba di Jalan Raden Wijaya, Lingkungan Candi Baru,
Gianyar. Saat pengintaian itulah petugas melihat Gede E dengan gerak gerik mencurigakan. Petugas langsung melakukan penyergapan. Berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 2 paket plastik klip berisi sabu-sabu seberat
0,14 gram dan 0,20 gram. “Tersangka EK langsung kami amankan dan diinterogasi,” jelas Kapolres Gianyar AKBP I Dewa Made Adnyana didampingi Kasat Resnarkoba Polres Gianyar AKP Nyoman Pawana JN, Kamis (16/1) kemarin.
Gede E mengaku mendapat barang haram dari pengedar Wayan S. Menerima informasi itu, polisi lantas melakukan penggerebekkan ke rumah pelaku di Desa Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar. Petugas menemukan satu klip plastik berisi 10 gram lebih SS dan 3 buah plastik klip kecil berisi SS seberat 0,44 gram. “Petugas juga menemukan 1 alat isap berupa bong, 1 buah pipa kaca, 1 buah korek api yang
sudah dimodifikasi, uang Rp 750 ribu dan alat timbang,” ungkap perwira melati dua asal Klungkung itu. Tersangka Gede E dijerat Pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman minimal 4 tahun penjara. Sementara Wayan S diancam Pasal 114 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. (kmb35)
Sudiasa Diganti Ondo Wirawan Gianyar (Bali Post) – Anggota DPRD Gianyar Ketut Sudiasa langsung menerima sanksi akibat indisipliner pada Rakernas PDI-P di Jakarta beberapa waktu lalu. Politisi asal Tegallalang ini dicopot dari jabatan alat kelengkapan dewan (AKD). Posisinya sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Gianyar d i g a n t i-
kan oleh I Nyoman Ondo Wirawan. Penunjukan politisi senior yang juga asal Kecamatan Tegallalang itu didasarkan pada Surat Penunjukan Bernomor: 37/EX/DPC02.03/1/2020 per tanggal 14 Januari 2020. Surat penugasan ditandatangani Ketua DPC PDI-P Gianyar I Made Mahayastra dan
Sekre-
taris I Ketut Sudarsana. Keputusan juga diambil berdasarkan surat dari DPD PDI-P Provinsi Bali Nomor: 061/IN/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, perihal penegakan disiplin partai. ”Memberhentikan I Ketut Sudiasa dan menugaskan I Nyoman Ondo Wirawan sebagai pengganti pada jabatan Sekretaris Komisi II DPRD Gianyar,’’ kata Ketua DPC PDI-P Gianyar I Made Mahayastra, Kamis (16/1) kemarin. Sebelumnya, Mahayastra mengakui satu orang kadernya yang duduk di DPRD Gianyar dikenai sanksi. Sanksi itu diterima lantaran ada di luar ruang pertemuan saat rakernas berlangsung. Sudiasa langsung dikenai sanksi berupa penurunan jabatan dari posisi sebelumnya. Kader asal Kecamatan Tegallalang itu sebelumnya menjadi Sekretaris Komisi II DPRD Gianyar. Mahayastra menambahkan, saat rakernas berlangsung, Sudiasa hanya beberapa meter di luar pintu. Namun dipastikan masih berada di gedung tempat berlangsungnya rakernas. “Dia masih di sana, hanya di luar pintu. Alasan keluar mungkin makan atau kencing, tetapi itu tidak diterima oleh DPP dan langsung disanksi,“ tandasnya. (kmb35)
Bali Post/ist
PADAMKAN API - Petugas melakukan pemadaman api pada rumah yang terbakar di Desa Sebatu, Tegallalang.
Diduga Korsleting Listrik Rumah Terbakar
Gianyar (Bali Post) – Musibah kebakaran terjadi di Kabupaten Gianyar. Rumah milik I Made Bejag diamuk si jago merah, Kamis (16/1) dini hari kemarin. Dugaan sementara, musibah yang terjadi di Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang ini disebabkan korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa, namun korban ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 100 juta. Kebakaran terjadi sekitar pukul 02.00 Wita. Kala
itu korban yang sedang tidur terbangun karena mendengar suara barang terbakar. Saat tersadar, ia sontak terkejut melihat bangunan di sebelah rumahnya sudah terbakar. ‘’Bangunan yang terbakar dalam satu karang rumah, tapi pemilik rumah tidak tidur di sana,’’ katanya. Mendapati bangunan rumahnya terbakar, Made Bejag berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya dibantu warga se-
tempat. Sekitar pukul 03.00 Wita, dua unit armada Damkar Gianyar Posko Ubud yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Si jago merah baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gianyar I Made Watha yang membawahi Bidang Damkar membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya sudah menerjunkan petugas melakukan pemadaman.
‘’Petugas dikerahkan, api sudah bisa dipadamkan,’’ katanya. Menurut Kapolsek Tegallalang AKP Gede Sukadana, dugaan sementara penyebab kebakaran karena korsleting listrik. Pihak korban sudah mengikhlaskan kejadian ini. ‘’Korban tidak mencurigai ada pihak lain yang sengaja melakukan pembakaran. Tidak ada korban jiwa, hanya kerugian mencapai Rp150 juta,’’ jelasnya. (kmb35)
Tes Tulis RSU Payangan Diikuti 1.006 Peserta Gianyar (Bali Post) – Seleksi untuk pelamar tenaga kerja non-PNS di UPTD RSU Payangan masih berlangsung. Sebanyak 1.006 peserta mengikuti tes tulis di SMPN 1 Gianyar, Kamis (16/1) kemarin. Proses ini dipantau Plt. Kepala Badan BKSM Kabupaten Gianyar I Made Suradnya didampingi Kadis Kesehatan Kabupaten Gianyar I.A. Cahyani Widyawati dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Bali Umar Ibnu Alkhatab. Ketua ORI Bali Umar Ibnu
Alkhatab menilai secara umum semua proses telah berjalan dengan baik. “Saya sudah memantau jalannya ujian tes rekrutmen tenaga medis dan nonmedis RS Payangan di SMPN 1 Gianyar. Secara umum berjalan baik dan akan diumumkan hasilnya pada Sabtu mendatang,” ungkapnya. Terkait tes wawancara, apakah tetap dipantau oleh ORI Bali? Ia mengatakan akan melihat perkembangan. “Lihat perkembangan nanti. Kami sudah tegaskan agar proses wawancara di-
lakukan secara objektif,” ucap Umar Ibnu Alkhatab. Menurut Plt. Kepala Badan BKSM Kabupaten Gianyar I Made Suradnya, lokasi tes tulis awalnya di Balai Budaya dan GOR Kebo Iwa, namun kemudian dipindahkan ke SMPN 1 Gianyar. Hal ini dilakukan karena peserta membeludak dari prediksi awal yang hanya 500 hingga 600 orang pelamar. “Perekrutan kami laksanakan transparan. Sesuai arahan Bupati Gianyar, pegawai yang
direkrut nanti agar benar-benar sesuai kompetensinya. Benarbenar sesuai dengan kebutuhan operasional di RSU Payangan,” tegasnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar dr. I.A. Cahyani Widyawati, M.Kes. menambahkan, dalam perekrutan tenaga kerja non-PNS ini dibutuhkan tenaga dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis bedah, spesialis kandungan, spesialis saraf, spesialis anastesi, spesialis ra-
diologi, spesialis patologi klinik, perawat, perawat gigi, bidan, apoteker, kefarmasian, analis, perekam medis, penata anastesi, radiografer, nutrisionis, koki, asisten koki, cleaning service, sopir, akuntan/manajemen, IT, pemberkasan, SKM, pemulasaran jenazah, tenaga S.Kom, S.H., dan binatu. Hasil perekrutan akan diumumkan Sabtu (18/1). “Kami merekrut tenaga kerja non-PNS sudah sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan dan sesuai kebutuhan rumah
sakit. Kebutuhan di lapangan tentu saja sudah disesuaikan dengan kemampuan daerah,” jelas dr. Cahyani. Saat ini yang direkrut adalah tenaga yang memiliki kompetensi di bidangnya yang didukung sertifikat pelatihan diutamakan. Cahyani menegaskan, Pemkab Gianyar berharap masyarakat khususnya di daerah Gianyar Utara bisa memanfaatkan rumah sakit ini dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas. (kmb35)
Jumat Paing, 17 Januari 2020
SOSOK Kontrol Penggunaan Senpi INSIDEN penyalahgunaan senjata api (senpi) di sejumlah daerah, membuat pihak kepolisian langsung melakukan evaluasi internal. Polres Klungkung kemudian memeriksa senjata api milik anggotanya. Hal itu sebagai upaya mengingatkan dan menekankan kembali agar senpi itu tidak disalahgunakan. “Kami ingin menangkal pelanggaran disiplin penyalahgunaan senpi itu. Pelanggaran disiplin itu bisa saja dilakukan oleh personel,” kata Kapolres Klungkung, AKBP I Komang Sudana, belum lama ini. Kapolres menegaskan, pihaknya tidak ingin ada peristiwa tidak baik terjadi di wilayah hukumnya. Apalagi terkait penggunakan senpi yang tidak sesuai prosedur. Untuk itu, pemeriksaan senpi dilakukan secara rutin maupun insidentil. Alasannya, hal itu semata dalam upaya pengawasan penggunaan senjata api saat tugas dinas kepada anggotanya. Selain itu juga mengingatkan anggotanya, sekaligus dilakukan pemeriksaan khusus terkait kondisi fisik senjata api masing-masing anggotanya itu. Pemeriksaan juga guna memastikan keberadaan senpi anggotanya dan mengecek apakah Surat Izin Pemegang Senpi (SIPS) anggota itu masih berlaku atau sudah tidak berlaku. Dari hasil pemeriksaan, secara keseluruhan senpi yang dipegang anggotanya dalam keadaan bersih dan dilengkapi surat izin pemegang senjata api yang masih berlaku. Senjatanya juga dalam kondisi baik. Selain pengecekan senjata api, anggota yang mempunyai surat sebagai bukti sah memegang alat negara itu juga mengikuti pemeriksaan kejiwaan. “Kami lakukan ini agar anggota yang memegang senjata api itu tidak salah dalam menggunakannya,” tambahnya. Kapolres mengingatkan seluruh personel pemegang senpi itu agar selalu berhatihati menggunakan senjatanya. Dia bersyukur, seluruh senpi masih dalam kondisi baik dan siap digunakan. (gik)
Bupati Suwirta ’’Warning’’ Tenaga Kontrak dengan E-Jasa Semarapura (Bali Post) -
Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya dipenuhi ratusan tenaga kontrak dari Dinas Pendidikan Klungkung, Rabu (15/1) lalu. Mereka dikumpulkan untuk dibina, agar mampu meningkatkan kinerja yang menunjang pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan. Pada kesempatan itu juga dimanfaatkan Bupati Klungkung untuk kembali mengingatkan mereka, agar tidak bermalasmalasan lagi. Sebab, seluruh aktivitas mereka akan terukur lewat aplikasi e-Jasa, layaknya e-Tukin di kalangan ASN. Bupati Suwirta menekankan e-Jasa ini menjadi cara pemkab untuk melihat lebih jelas, mana tenaga kontrak dengan kinerja efektif dan mana yang sekadar memenuhi sekolah atau pun kantor-kantor OPD. Total, sudah ada 3.000 lebih tenaga kontrak. Jumlah ini dinilai sudah penuh sesak. Karena itu harus dievaluasi, agar keberadaannya benar-benar efektif bekerja untuk pembangunan daerah. ‘’E-Jasa akan memberi saya gambaran, mana tenaga kontrak yang layak dipertahankan dan dievaluasi,’’ tegas Bupati Suwirta. Saat ini, aplikasi e-Jasa sudah mulai diterapkan. Namun, belum mempengaruhi penghasilan pegawai kontrak. Rencananya aplikasi ini mulai diterapkan dengan mempengaruhi penghasilan untuk tahun depan. Sehingga, Bupati Suwirta sejak dini
me-warning mereka agar serius bekerja. Sebab, bagi yang tidak serius, apalagi tidak memiliki kompetensi dalam persaingan di antara mereka, dipastikan masuk data evaluasi dan akan dipertimbangkan kontrak tahun berikutnya apakah akan diperpanjang. Bupati Suwirta menciptakan aplikasi e-Jasa ini bukan semata-mata menakut-nakuti tenaga kontrak. Tetapi, dia meyakini dengan jumlah tenaga kontrak yang sudah cukup gemuk diharapkan tenaga yang ada bisa dimaksimalkan dengan baik. Hal itu penting, memberikan kinerja terbaik bagi lembaganya, agar seluruh visi pembangunan dapat tercapai. Apalagi pada bidang pendidikan, yang membutuhkan kompetensi lebih untuk membina dan mengembangkan bakat dan mental anak-anak ke
arah yang sesuai minat dan bakatnya. Bukan sekadar prestasi akademik. Selain soal e-Jasa, Bupati Suwirta juga menekankan sejumlah hal. Seperti peningkatan disiplin, pentingnya pendidikan karakter bagi anak didik, menggali potensi siswa dan upayaupaya lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Klungkung. Dia juga mengajak para guru menanamkan rasa memiliki terhadap sekolah dan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Bupati Suwirta sudah menugaskan masing-masing guru pengajar agar nantinya bisa menangkap potensi siswanya. ‘’Ketika melihat para siswa yang mempunyai potensi. Misalnya, bidang olahraga maupun seni, mari ajarkan mereka agar lebih giat menekuni potensi itu.
Bupati Suwirta Bina lebih jauh siswa kita sesuai bakat dan minatnya, agar kelak kemampuannya
lebih bermanfaat,’’ pinta Bupati Suwirta di hadapan 780 tenaga kontrak. (kmb31)
Pelimpahan Tahap II
Tersangka Arik Diserahkan ke Kejaksaan
TERIMA BERKAS - Pihak kejaksaan saat menerima berkas dan tersangka dari pihak kepolisian.
Semarapura (Bali Post) Setelah berkas hasil penyidikan perkara pidana dinyatakan lengkap atau P-21, Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Klungkung menyerahkan tersangka Arik Suriswoko (40) berikut barang buktinya kepada pihak Kejari Klungkung, Kamis (16/1) kemarin. Tersangka asal Banjar Suka Duka Kali Unda, Semarapura Kangin ini, selanjutnya segera diadili di kursi pesakitan, Pengadilan Negeri Semarapura. Kasat Resnarkoba Polres Klungkung, AKP Dewa Gde Oka, mengatakan pelimpahan tersangka dan barang bukti itu berdasarkan surat Kajari Klungkung dengan nomor :
B-034/N.1.12/Enz.1/01/2020 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama tersangka Arik Suriswoko yang sudah P-21 atau dinyatakan lengkap. Sehingga berkas berikut tersangka langsung diserahkan ke JPU (jaksa penuntut umun). Tersangka ditangkap di rumahnya oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Klungkung. Saat penangkapan itu tersangka diduga kuat menguasai narkoba jenis sabusabu. Tersangka melanggar Pasal 112 ayat (1) subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan
paling lama 12 tahun. Sedangkan pidana denda paling sedikit Rp800 juta atau paling banyak Rp8 miliar. AKP Oka juga menyatakan komitmennya untuk terus memerangi narkoba melalui langkah- langkah penegakan hukum secara tegas dan humanis. Humanis artinya tetap menjunjung tinggi HAM (hak asasi manusia). ‘’Kami berharap seluruh komponen masyarakat membantu kami memberantas narkoba. Sangat penting sekali, demi menyelamatkan generasi penerus kita,’’ katanya. Berdasarkan hasil penyelidikan di TKP, ditemukan barang bukti seperti plastik klip berisi kristal bening,
yang diduga sabu. Berat bruto 0.25 gram, 2 buah plastik klip yang diduga bekas pembungkus sabu dan berbagai jenis barang bukti lainnya. Barang bukti di atas, diduga kuat ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis sabu. Dari hasil introgasi terhadap pelaku di TKP, diakui barang-barang tersebut merupakan milik pelaku yg diperoleh dengan cara membeli untuk dipakai sendiri. Pelaku dan barang bukti diamankan di Satuan Narkoba Polres Klungkung untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian masih berupaya mengembangkan kasus ini. Kasus itu diduga melibatkan pihak lain. (kmb31)
Tata Daerah Perbatasan, Bupati Suwirta Datangi Pemilik Lahan WAJAH perbatasan KlungkungGianyar, kini nampak berbeda. Pemkab Klungkung melakukan penataan total guna mempercantik wajah daerah perbatasan agar memberikan kesan menarik saat tiba di Bumi Serombotan. Namun, penataan masih terkendala pembebasan tanah di sekitarnya, bahkan sempat menjadi sorotan Komisi II DPRD Klungkung. Bupati Klungkung Nyoman Suwirta turun tangan sendiri menemui pemilik tanah untuk mendukung penataan itu, Kamis (16/1) kemarin. Bagaimanakah deal rencana antara Bupati Klungkung dan pemilik lahan?
Bupati Suwirta datang langsung ke rumah Dewa Putu Gede di Banjar Tusan Kawan, Desa Tusan. Dewa Putu Gede merupakan pemilik lahan yang berada di perbatasan Klungkung – Gianyar. Salah satu anak pemilik lahan, I Dewa Nyoman Budi Astawa, menyambut baik ide pemkab terkait penataan daerah perbatasan. Dia berjanji menyampaikan kepada keluarganya untuk membahas keinginan pemkab menata lahan miliknya yang berada persis di daerah perbatasan. Seandainya ide itu disetujui, pihaknya hanya meminta dibuatkan saluran air menuju gorong-gorong. Hal itu penting, agar tidak mengalir ke tempat penataan. Bupati Suwirta menyampaikan keinginannya agar Pemkab Klungkung diizinkan menggunakan beberapa meter tanah miliknya. Apabila ide ini disetujui, dirinya akan menugaskan dinas terkait untuk mengkaji lahan yang akan digunakan itu, sehingga pemilik lahan tidak perlu lagi melakukan penyenderan lahan untuk mengamankan lahannya. Hal ini akan menghabiskan banyak biaya, sehingga penataan itu, katanya, secara tidak langsung memberikan imbas kepada pemilik lahan sebagai wujud kerja sama saling menguntungkan.
Penataan daerah perbatasan sempat dipertanyakan Komisi II DPRD Klungkung. Penyebabnya, penataan sudah dilakukan di bawah tebing, lengkap dengan desain yang dinilai cukup menarik. Namun, upaya penyenderan belum tuntas dilakukan pada bagian atasnya. Dewan khawatir, jika tibatiba terjadi longsor akan mengancam penataan yang sudah dilakukan pada bagian bawah. ‘’Kenapa penataan di bawah itu diselesaikan lebih dulu, kenapa tidak senderan betonnya dulu diselesaikan?’’ kata salah satu legislator di Komisi II, Gde Artison Andarawata, saat rapat kerja dengan Dinas PU-PRKP Klungkung. Kepala Dinas PU-PRKP Klungkung, A.A Gde Lesmana, mengatakan penataan dilakukan lebih awal di bawah. Karena anggarannya sudah terpasang dan pengerjaannya harus segera dituntaskan akhir tahun lalu. Terkait senderan tebing, masih belum clear. Saat ini sedang dilakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pemilik tanah. Penting areal yang akan digunakan untuk penataan bisa dibebaskan lebih dulu, sebelum penataan dilanjutkan lagi tahun ini. Karena belum ada kesepakatan lebih lanjut, maka saat itu pemkab fokus menyelesaikan penataan di bagian bawah dulu. (gik)
PENATAAN - Wajah perbatasan Klungkung-Gianyar usai ditata. Saat malam juga makin menarik dengan penataan lampu hias.
Jumat Paing, 17 Januari 2020
Perumda Tirta Toh Langkir ’’Mapunia’’ Rp30 Juta Untuk Perbaikan Bangunan di Pura Penataran Agung Nangka
PERUMDA Tirta Toh Langkir, Karangasem, ngaturang dana punia di Pura Penataran Agung Nangka, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Kamis (16/1) kemarin. Punia yang diterima Bendesa Adat Nangka, I Ketut Oka, untuk membantu meringankan beban desa adat dalam proses perbaikan dua bangunan yang roboh akibat diterjang angin kencang beberapa hari lalu. Direktur Perumda Tirta Toh Langkir Karangasem, I Gusti Made Singarsi, mengatakan sebelum menyerahkan bantuan dana punia kepada bendesa adat, pihaknya lebih dahulu bersama sejumlah pegawai Perumda ngaturang ngayah mareresik di areal pura. Setelah itu dilaksanakan upacara persem-
bahyangan bersama. ‘’Setelah persembahyangan selesai, barulah kami ngaturang punia. Punia diterima langsung oleh Bendesa Adat Nangka,’’ ucapnya. Dana punia yang dihaturkan di Pura Penataran Agung Nangka sebesar Rp30.150.000. Dana punia ini merupakan urunan secara sukarela semua pegawai Perumda Tirta Toh Langkir. ‘’Kami tidak patok berapa nyumbangnya. Ini murni keikhlasan teman-teman. Setelah dihitung, dapatlah jumlah itu,’’ jelasnya. Menurutnya, dua bangunan yang rusak akibat diterjang angin kencang yakni Bale Pasantian dan Bale Pasandekan, kondisinya hancur. Untuk memperbaiki bangunan tersebut, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka
dari itu, pihaknya berharap bantuan atau punia yang diberikan ini nantinya dapat meringankan beban pihak desa adat dalam memperbaiki bangunan tersebut. ‘’Kami ketahui, untuk perbaikan itu desa adat masih kekurangan dana cukup banyak. Sebab, dana yang dibutuhkan mencapai ratusan juta. Jadi, kami harap setelah punia dihaturkan, pura segera bisa diperbaiki dan kembali berdiri. Kami juga berharap ada pihak yang lain ikut mapunia untuk membantu desa adat dari segi anggaran untuk memperbaiki dua bangunan yang roboh,’’ ungkap Singarsi. Bendesa Adat Nangka, I Ketut Oka, sangat berterima kasih kepada Perumda Tirta Toh Langkir yang sudah berkenan ngaturang dana
punia untuk Pura Penataran Agung Nangka. Dana punia ini sangat membantu pihaknya, khususnya dari sisi anggaran untuk proses perbaikan bangunan yang rusak. ‘’Kami sangat berterima kasih dengan adanya punia ini. Dana punia ini akan kami pergunakan untuk biaya perbaikan bangunan yang roboh,’’ ujarnya. (ad393) NGATURANG PUNIA - Direktur Perumda Tirta Toh Langkir, I Gusti Made Singarsi, didampingi pegawai saat ngaturang dana punia di Pura Penataran Agung Nangka, Kamis (16/1) kemarin. Bantuan diterima langsung oleh Bendesa Adat Nangka I Ketut Oka.
KPU Masih Buka Pendaftaran Calon Perseorangan
Amlapura (Bali Post) Sampai saat ini belum ada tokoh masyarakat yang melakukan konsultasi untuk maju pada Pilkada 2020 melalui jalur independen. Meski begitu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karangasem tetap membuka pendaftaran calon perseorangan mulai 19 Februari mendatang. Ketua KPU Karangasem, I Gede Krisna Adi Widana, menjelaskan pendaftaran untuk calon perseorangan akan dibuka selama lima hari, yakni 19-23 Februari. Pendaftaran bakal dilayani sampai hari terakhir pu-
kul 24.00 Wita. ‘’Kami tetap buka pendaftaran untuk calon perseorangan, meski saat tahapan konsultasi tidak ada,’’ ujarnya di Amlapura, Kamis (16/1) kemarin. Dikatakannya, calon perseorangan wajib menyetorkan jumlah dukungan berupa KTP sebanyak 32.317. Dukungan itu tersebar minimal di lima kecamatan dan pastinya sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). ‘’Itu persyaratan yang harus dipenuhi. Ada juga persyaratan lainnya,’’ tandas Adi Widana. (kmb41)
Amlapura (Bali Post) -
Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Karangasem tahun 2020 ini menargetkan membangun ratusan unit rumah tinggal layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kepala Dinas Perkim, I Nyoman Mertha Tenaya, mengungkapkan hal itu, Kamis (16/1) kemarin.
I Gede Krisna Adi Widana
Tingkatkan Pendapatan dari Galian C
BPKAD Maksimalkan Pengawasan di Portal “Kami ingin tahun ini pajak dari galian C lebih maksimal lagi. Kami akan menekan kebocoran-kebocoran yang terjadi selama ini, karena pajak galian C menjadi salah satu penopang pendapatan yang cukup besar untuk daerah,” papar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem, I Mase Sujana Erawan,
Kamis (16/1) kemarin. Guna lebih memaksimalkan pajak galian C, pihaknya bakal lebih mengoptimalkan pengawasan di portal-portal yang ada. Sebab, selama ini di portal banyak ada kebocoran. Bahkan, pihaknya inten memberikan pengarahan kepada petugas yang berjaga di masing-masing portal supaya jujur dalam
PORTAL – Truk melintasi portal di wilayah Bebandem. Dinas BPKAD Karangasem berencana meningkatkan pengawasan di portal untuk meminimalisir kebocoran pajak galian C.
melakukan pengawasan. “Di masing-masing portal ada enam petugas yang berjaga. Petugas dibagi tiga shift,” katanya. Lebih lanjut dikatakannya, cukup banyak pengusaha galian yang belum memiliki izin. Dia mencontohkan di galian C Selat, dari puluhan pengusaha baru sembilan yang mengantongi izin, sedangkan sisanya belum. “Mungkin masih mengurus izin. Kami harap semuanya berizin sehingga bisa dipungut pajak. Kalau semua sudah berizin, pendapatan dari galian C akan meningkat,” tegas Sujana Erawan. Anggota dewan, I Nyoman Winata, menjelaskan selama ini kebocoran memang banyak terjadi di portal. Pasalnya, banyak sopir truk tidak membeli faktur pajak. Mereka hanya membayar Rp50 ribu ke petugas portal agar bisa lewat tanpa harus menyerahkan faktur pajak. “Kami akan terus mengontrol. Pendapatan dari sektor galian harus digenjot. Ke depan kami akan mengusulkan pemakaian portal online. Dengan adanya portal online, maka tidak ada yang berani main-main. Saya meyakini pendapatan akan jauh lebih tinggi,’’ jelasnya. (kmb41)
(16/1) kemarin, sejumlah petugas Polair Polres Karangasem turun ke lokasi untuk mengecek bangkai kapal itu. Petugas melakukan pemeriksaan guna memastikan jenis kapal. Sejumlah pengunjung yang kebetulan lewat dan singgah ke pantai, langsung mengabadikan bangkai kapal tersebut dengan ponsel. Kepala Satpol Air Polres
kapal akan dibiarkan di tempatnya saat ini sampai 180 hari ke depan. ‘’Siapa tahu nanti ada pemiliknya,’’ jelasnya. Bila bangkai kapal tidak ada yang mengakui, pihaknya bakal berkoordinasi dengan KSOP apakah dimusnahkan atau dipindahkan. ‘’Saat ini kapal sudah kami pasangi garis polisi,’’ tegas AKP Suteja. (kmb41)
Amlapura (Bali Post) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karangasem dari sektor galian C selama ini belum digarap secara maksimal karena masih cukup banyak terjadi kebocoran pajak. Guna meminimalisir kebocoran tahun ini, BPKAD bakal memaksimalkan pengawasan di masing-masing portal yang ada di sejumlah titik.
Bali Post/kmb41
Bangkai Kapal Terdampar Dibiarkan Selama 180 Hari
Amlapura (Bali Post) Sebuah bangkai kapal penangkap ikan terdampar di Pantai Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Senin (13/1) lalu. Satuan Polisi (Satpol) Air Polres Karangasem masih menyelidiki bangkai kapal bernomor GT 4 2010 tersebut. Hasil pantauan Kamis
Dinas Perkim akan Bangun 694 Unit Rumah untuk MBR
Karangasem, AKP I Gusti Gede Suteja, belum bisa memastikan bangkai kapal yang sudah tidak utuh itu, apakah hasil penenggelaman paksa atau penyebab lain. ‘’Kapalnya tidak bisa dikenali. Sudah terbelah dua,’’ katanya. Pihaknya bakal menyelidiki semua komponen kapal untuk mengetahui asal dan pemiliknya. Untuk itu, bangkai
Bali Post/kmb41
BANGKAI KAPAL - Petugas mengecek kondisi bangkai kapal yang terdampar di Pantai Yeh Malet, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis.
Mertha Tenaya menambahan, rumah tinggal layak huni yang akan dibangun sebanyak 694 unit. Masing-masing bangunan dianggarkan Rp30 juta. Dana pembangunan dari APBD dan pelaksanaannya akan dilakukan swakelola oleh tim pengelola di desa. ‘’Bahan kayunya kami prioritaskan menggunakan bahan lokal, sedangkan batu dan pasir membeli. Anggaran pembangunan mencapai Rp20,8 miliar,’’ ucapnya. Menurutnya, jumlah pembangunan rumah tahun ini berkurang dibandingkan tahun 2010 lalu. Kala itu, target pembangunan mencapai 1.063 unit dan terealisasi 1.060. Tiga unit tak terealisasi karena sudah mendapatkan bedah rumah, namanya ganda dan lahannya tidak layak untuk dibangun. ‘’Jatah pembangunan berkurang karena masalah anggaran di daerah. PAD turun makanya kami dijatah segitu tahun ini,’’ katanya. Ia mengharapkan pengerjaan bangunan sudah bisa dilakukan mulai Maret mendatang. Sementara JanuariFebruari akan dilaksanakan sosialisasi terkait pengarahan tentang manajeman pelaksanaan pembangunan di lapangan oleh tim pengelola di desa. Saat ini masih dalam tahapan melengkapi administrasi. Dijelaskannya, banyak proposal yang diajukan oleh desa belum lengkap. Baru 455 usulan yang proposalnya sudah masuk, sedangkan sisanya, 239 masih dalam proses. ‘’Kami harap pada
triwulan ketiga pembangunan sudah bisa diselesaikan. Semoga tidak ada penundaan seperti tahun lalu, mengingat tahun ini ada hajatan pilkada. Pengerjaan mesti lebih cepat, tidak molor,’’ papar Tenaya. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah warga yang penghasilannya di bawah UMR. Usulan diajukan oleh pemerintah desa melalui perbekel. Sebelum memberikan bantuan, Dinas Perkim lebih dulu melakukan verifikasi ke lapangan terhadap proposal yang telah diajukan oleh masing-masing perbekel untuk memastikan warga yang diajukan memang layak me-
nerima bantuan. ‘’Kami tidak mau bantuan yang diberikan salah sasaran. Warga yang seharusnya tidak patut menerima, justru manerima. Nah, ini yang kami antisipasi karena tidak ingin dalam perjalanannya ada masalah. Kalau tidak layak, kami akan alihkan ke yang lainnya yang benar-benar membutuhkan bantuan ini,’’ tegasnya. Pemerintah Pusat juga berencana memberikan bantuan 550 unit bedah rumah. Anggaran yang digelontorkan ke masing-masing penerima sebesar Rp17,5 juta. Sementara dari Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan jatah enam unit yang masingmasing nilainya Rp50 juta. ‘’Semoga nantinya mendapat sesuai jumlah yang diberikan,’’ tambah Tenaya. (kmb41)
Jumat Paing, 17 Januari 2020
Suastika Diberhentikan dari Ketua Fraksi
DPC PDI-P Ajukan Madya Yani Bangli (Bali Post) -
Kader PDI-P Bangli, I Ketut Suastika, diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Bangli. Ia dicopot karena melakukan tindakan tidak disiplin, meninggalkan acara yang sedang berlangsung saat rakernas di Kemayoran, Jakarta, belum lama ini. Setelah Suastika diberikan sanksi, DPC PDI-P Bangli telah mengajukan Ni Nengah Dwi Madya Yani ke DPP sebagai pengganti Suastika. Ketua DPC PDI-P Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, dikonfirmasi Kamis (16/1) kemarin membenarkan pemberhentian Suastika dari jabatan Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bangli. Suastika dijatuhi sanksi karena dinilai telah melakukan tindakan tidak disiplin. Dia terlambat masuk ke ruangan sekitar 15 menit usai makan siang. Sedana Arta membeberkan, sebagaimana penuturan Suastika, saat rakernas berlangsung, ada waktu makan siang di kelas. Karena konsumsi makan siang di kelas kurang. Saat itu sebagian ada menunggu di dalam ruangan. Tetapi sebagian lagi berinisiatif mengambil konsumsi di gedung lain yang jaraknya cukup jauh
Sang Nyoman Sedana Arta
Buntu dan Mentok di Pinggir Jurang Dewan Pertanyakan Jalan Baru di Mengani KEBERADAAN ruas jalan baru di Desa Mengani, Kintamani mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Bangli, Komang Carles. Masalahnya, ruas jalan baru itu tidak tembus ke mana-mana alias buntu, mentok di pinggir jurang. Dia pun mempertanyakan seberapa penting pembangunan ruas jalan buntu itu jika dibandingkan perbaikan kerusakan infrastruktur jalan akibat terkena bencana alam 2017 lalu. Sejauh ini bagaimana koordinasi terkait pembuatan jalan itu antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan Badung? Carles sempat meninjau langsung ruas jalan baru itu usai melaksanakan kunjungan ke pabrik pengolahan kopi milik Pemkab di Desa Mengani belum lama ini. Dia nampak heran saat menyusuri jalan baru yang mulai retak-retak itu ternyata ujungnya buntu dan mentok di jurang. Menurut informasi salah seorang warga, ruas jalan itu belum lama selesai dibuat. Jalan tersebut dibangun Pemkab Bangli sebagai akses tembus ke Kabupaten Badung. Namun di sisi lain, di Badung sendiri kabarnya belum membangun jalan sama agar bisa tembus ke Mengani. Carles menilai pembuatan jalan baru di Mengani itu merupakan bentuk pemborosan. Sebab selain jalan itu buntu, warga yang bermukim di sepanjang jalan itu sedikit, hanya tiga KK. Dia pun menyebut, Pemkab Bangli sok kaya. Sebab Badung sendiri yang punya uang banyak kabarnya belum ada persiapan membangun jalan tembus itu. Menurut politisi Demokrat ini, pengembangan ruas jalan baru itu memang penting. Na-
mun pemerintah semestinya tetap memperhatikan skala prioritas. Pemkab seharusnya memprioritaskan perbaikan jalan yang telah masuk SK Bupati dan jalan-jalan rusak yang terkena bencana. Contohnya, jalan di Banjar Tandang, Desa Batur putus akibat bencana. Namun, jalan putus itu sampai sekarang belum diperbaiki. Padahal dalam setiap kesempatan, dia sering menyuarakan hal itu. Jalan yang putus di Tandang tidak lebih dari 15 meter. ‘’Harusnya dituntaskan jalan yang rusak-rusak lebih dulu. Kalau ruas jalan baru di Mengani pastinya masuk jalan baru. Apalagi ini buntu. Seharusnya bisa dikerjakan belakangan,’’ terangnya. Karena sudah telanjur dibangun, Carles pun meminta agar bagaimana caranya jalan baru di Mengani itu bermanfaat. Pemkab Bangli diharapkan segera berkoordinasi dengan Kabupaten Badung terkait kelanjutan pembuatan jalan tembus itu. ‘’Sehingga tidak buntu seperti ini,’’ kata Carles. Sekretaris Dinas Peker-
RETAK – Komang Carles saat meninjau kondisi jalan yang mulai retak-retak. jaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPerkim) Kabupaten Bangli, Made Soma, dihubungi Kamis (16/1) kemarin mengatakan, ruas jalan baru di Mengani dikerjakan Pemkab Bangli tahun 2017 lalu. Panjangnya 1,8 km. Jalan itu rencananya akan ditembuskan ke Kabupaten Badung. Pembangunan jalan itu atas usulan masyarakat. Kemudian masuk ke database kabupaten. Soma mengaku belum tahu pasti bagaimana dulunya kesepakatan antara Pemkab Bangli dan Kabupaten Badung soal rencana pembangunan jalan tembus itu. ‘’Nanti akan kami sampaikan lagi dengan Bapak Kadis yang baru,’’ ujarnya. Perbekel Mengani, I Ketut Armawan, dikonfirmasi terkait keberadaan jalan itu mengakui bahwa jalan di desanya tersebut merupakan jalan baru. Rencananya dibuat sebagai jalan tembus ke Desa Belok Sidan,
Akibat Topografi Berbukit di Kintamani Sejumlah Desa Masih ”Blank Spot” Bangli (Bali Post) Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa desa di Kabupaten Bangli yang belum terjangkau sinyal seluler alias blank spot. Untuk bisa berkomunikasi melalui telepon atau internet, warga terpaksa mencari lokasi tertentu, bahkan sampai harus ke desa tetangga. Kondisi itu diakui Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli, Wayan Dirgayusa, Kamis (16/1) kemarin. Dia menyebut, beberapa desa di Kecamatan Kintamani yang masih blank spot, yakni di Desa Subaya, Binyan, Siakin, Kutuh, Batur, Sukawana dan sebagian wilayah Sekardadi. Dari beberapa desa tersebut, tiga di antaranya sama sekali tidak ada jaringan baik untuk telepon maupun internet. “Yang total tidak ada sinyal, Desa Subaya, Siakin dan Binyan,” ungkap mantan Camat Kintamani itu. Menurutnya, kondisi topografi wilayah Kintamani yang berbukit menjadi salah satu penyebab belum meratanya jangkauan sinyal seluler di beberapa desa tersebut. Dirgayusa mengatakan, kondisi itu cukup menghambat aktivitas warga. Seperti untuk kegiatan administrasi desa. Aparat desa yang wilayahnya blank spot, terpaksa harus ke tempat-tempat tertentu mencari
Wayan Dirgayusa sinyal untuk mengirim laporan. Sebab, sinyal hanya ada di tempat tertentu, bahkan ada yang sampai ke desa tetangga. Selain itu warga juga menjadi terhambat untuk bisa mengakses informasi secara cepat. “Informasi yang mestinya bisa didapat masyarakat dengan cepat, justru lambat gara-gara blank spot,” ujarnya. Untuk mengatasi kondisi blank spot, pejabat asal
Desa Demulih, Susut itu mengatakan pihaknya sudah terus mendorong pihak provider untuk menyediakan fasilitas komunikasi. Namun dia tidak memungkiri untuk penyediakan fasilitas itu pihak provider memiliki hitunghitungan tersendiri. Dari segi ekonomi, pemasangan menara seluler biayanya cukup mahal. Bisa mencapai miliaran. Karenanya pihak provider harus menghitung terlebih dulu untung ruginya. (kmb40)
Kabupaten Badung. Pembangunan jalan diakuinya atas usulan Desa Mengani. Awal pembangunan menggunakan dana desa. Namun, kemudian diminta Bupati untuk dibangun oleh Pemkab. Armawan menambahkan, pihaknya sudah sering koordinasi dengan pemerintah Desa Belok Sidan. Bupati Badung saat deklarasi malah sudah sepakat membuat jalan tembus itu. ‘’Kemarin kita sempat ditantang, Bangli dulu buat jalan setelah itu Badung,’’ ujarnya. Rencananya nanti jembatan penghubung dua desa itu akan dibangun Kabupaten Badung. ‘’Sekarang tinggal menunggu Badungnya,’’ ujarnya. Ia menambahkan, keberadaan jalan itu memang sangat diperlukan masyarakat sebagai jalan alternatif ke Kabupaten Badung. Tidak hanya masyarakat Mengani namun juga beberapa desa lainnya. (ina)
termasuk Suastika. Setelah makan siang, Suastika kembali ke ruangan. Namun ternyata kader asal Desa Peninjoan, Tembuku itu sudah terlambat 15 menit. Kemudian Suastika pun oleh PDI-P dijatuhi sanksi. Pemberian sanksi tegas berupa pemberhentian itu kata Sedana Arta, merupakan bentuk tanggung jawab PDI-P dalam meningkatkan kadernya untuk lebih disiplin dalam kaitan menjadi partai pelopor di Indonesia. Penjatuhan sanksi itu kata Sedana Arta, harus diapresiasi dan diacungi jempol. “Belum ada partai yang menegakan disiplin sehebat PDI-P,” tegasnya. Dia pun meminta kepada kaderkader lainnya agar belajar
lebih disiplin. “Imbauan semua di PDI-P harus tegak lurus dengan Ibu Mega. Dengan DPP Partai, apapun perintah partai tidak perlu kita diskusikan lagi. Tugas kita semata menjalankan sepenuhnya, tanpa didiskusikan lagi,” terangnya. Setelah pemberhentian Suastika, DPC PDI-P Bangli telah mengajukan nama Ni Nengah Madya Yani sebagai pengganti Suastika ke DPP melalui DPD. Sedana Arta mengatakan pertimbangan diajukannya Madya Yani menggantikan Suastika, karena dia duduk di stuktur partai, yakni Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga dan Komunitas Seni Budaya. Pertimbangan lainnya karena Madya Yani
merupakan kader senior dan sudah lama duduk sebagai anggota DPRD Bangli. “Jadi kan untuk memimpin kawan-kawan di fraksi perlu kader yang sudah berpengalaman,” ujar Wakil Bupati Bangli itu. Terpisah, Ketut Suastika, mengaku dirinya menerima apapun yang menjadi keputusan partai. Sebagai kader, ia harus siap menerima sanksi kalau tidak disiplin. Dia mengaku tidak ada rasa kecewa terkait hal itu. “Kami di partai tidak pernah ada kekecewaan. Harus siap dan ikut apapun keputusan partai,” katanya serius. Sementara itu, Madya Yani mengaku siap menjalani apa pun nantinya yang menjadi keputusan dan juga penugasan partai. “Selaku kader mau tidak mau harus siap apa pun yang ditugaskan partai, termasuk juga menerima konsekuensi terkait disiplin yang berusaha ditegakkan,” pungkasnya. (kmb40)
Anjing Penggigit Dua Warga Negatif Rabies Bangli (Bali Post) – Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Kabupaten Bangli memastikan anjing liar penggigit dua warga di Kelurahan Cempaga belum lama ini negatif rabies. Kepastian itu didapat setelah sampel otak anjing yang menyerang warga dilakukan uji laboratorium. Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) Dinas PKP Kabupaten Bangli, drh. Ni Nyoman Sri Rahayu, Kamis (16/1) kemarin mengatakan, ada dua ekor anjing yang dieliminasi dan diambil sampel otaknya untuk diuji lab. Itu karena korban tidak tahu secara pasti mana anjing yang menggigit. ‘’Soalnya di sana ada dua anjing yang beranak. Yang mana menggigit, (korban) tidak diketahui pasti. Makanya keduanya diambil sampelnya,’’ ungkapnya. Dari hasil uji lab yang dilakukan Rabu (15/1), dinyatakan kedua anjing tersebut negatif rabies. Karena negatif maka Dinas PKP Bangli nanti hanya akan mengefektifkan kegiatan vaksinasi di wilayah setempat. ‘’Kami tetap akan vaksinasi saja. Tidak ada elimi-
nasi karena hasilnya negatif,’’ terangnya. Dalam upaya pencegahan rabies, kata Sri Rahayu, program vaksinasi massal akan kembali dilaksanakan tahun ini ke seluruh desa. Kegiatan vaksinasi itu akan dilaksanakan bersama Pemerintah Provinsi Bali sekitar Maret atau April. ‘’Pengadaannya nanti dari provinsi sekitar Maret-April. Tetapi dalam keadaan emergency kami boleh mendahului, karena kami masih punya stok vaksin tahun lalu,’’ katanya. Sebelumnya diberitakan, dua warga di Kelurahan Cempaga menjadi korban gigitan anjing liar, Senin (13/1) lalu. Kedua korban itu mengalami luka cukup dalam pada bagian kakinya. Anjing liar yang menggigit kedua korban itu diketahui merupakan anjing yang sedang beranak. Pascaterjadi kasus gigitan anjing itu, sehari kemudian Dinas PKP Kabupaten Bangli turun ke lap a n g a n melakukan eliminasi dan mengambil sampel otak anjing penggigit, guna diuji ke laboratorium. (kmb40)
Jumat Paing, 17 Januari 2020
Koramil 1609-07 Busungbiu Rintis Budi Daya Lele Singaraja (Bali Post) Dukungan TNI dalam mengembangkan sektor pertanian dan peternakan terus digenjot. Jajaran TNI di daerah berbaur dengan masyarakat mengembangkan sektor pertanian dan peternakan. Salah satunya dilakukan jajaran Koramil 1609-07 Busungbiu. Personel TNI di kecamatan ini mulai merintis budi daya lele. Ini dilakukan dengan “menyulap” sisa lahan di Koramil setempat menjadi kolam lele. Mengawali budi daya ini, Kamis
(16/1) kemarin, Danramil 1609-07 Busungbiu Kapten Inf. Made Suartina menebar ratusan ekor lele di kolam tersebut. Penebaran benih lele perdana ini diikuti anggota TNI yang ditugaskan di sana. Benih lele yang disebar berumur lebih dari dua bulan dan produktif atau siap panen setelah tiga bulan. Kapten Suartina mengatakan, budi daya lele baru pertama kalinya, sebagai salah satu wujud dari program peningkatan ketahanan pangan yang dicanangkan pemer-
Bali Post/kmb38
LELE - Jajaran Koramil 1609-07 Busungbiu menggalakkan budi daya lele.
intah memanfaatkan lahan kosong. Alasan memilih lele karena belum begitu banyak yang mengembangkan, sedangkan permintaan di pasar tergolong tinggi. Bahkan, banyak pasokan lele dari luar daerah masuk ke Bali. Untuk itu, budi daya yang diawali di areal Koramil ini, setelah berhasil diharapkan bisa berimbas ke petani di Kecamatan Busungbiu. Selain untuk dikonsumsi sendiri, kelebihan produksinya bisa dijual ke pasaran, sehingga mendatangkan penghasilan untuk keluarga. “Tahap awal dari budi daya ini untuk internal anggota dan setelah ini diharapkan masyarakat melakukan hal serupa. Jadi, sesuai kebijakan pemerintah di pusat bahwa TNI membantu ketahanan pangan masyarakat salah satunya melalui budi daya lele,” katanya. Menurutnya, kalau ada kemauan dan keseriusan menggeluti budi daya lele tidak akan sulit. Apalagi lahan yang diperlukan tidak luas dan bisa memanfaatkan sisa lahan pekarangan atau di sela-sela perkebunan atau persawahan. Jika budi daya mandiri seperti ini terus digalakkan, program ketahanan pangan nasional bisa diwujudkan. (kmb38)
Hukuman Pelanggar Perda Sampah Ditambah Singaraja (Bali Post) Satpol PP dan petugas dari DLH Buleleng sudah berkali-kali menindak pelanggar perda pengelolaan sampah, namun hal itu tampaknya belum memberi efek jera. Buktinya, masih ada warga yang kurang sadar dan tetap membuang sampah sembarangan. Untuk itu, dalam penertiban selanjutnya kalau ada warga yang tertangkap tangan dipastikan akan diganjar dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang sudah divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Singaraja terdahulu. Hal itu dikatakan hakim tunggal PN Singaraja, I Gede Karang Anggayasa, saat memimpin sidang tipiring pelanggar perda sampah, Rabu (15/1) lalu. Sidang menghadirkan tiga terdakwa, yaitu Anggia asal Malang, Anwarudin alamat Jalan Jalak Putih dan Kadek Dekerti bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, Singaraja. Ketiganya melanggar Perda No.6 Tahun 2018 yang diubah Perda No.1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Mereka diganjar denda merata
Rp250.000 atau menjalani kurungan selama dua hari. Karang Anggayasa usai sidang menjelaskan, sejak PN menggelar sidang tipiring, pelanggar sampah keputusan denda yang dijatuhkan sangat manusiawi. Akan tetapi, denda yang diharapkan memberi efek jera, malah sebaliknya. Masyarakat yang belum sadar tetap saja melakukan pelanggaran. Buktinya, masih saja ditemukan
warga yang melanggar. Atas kenyataan ini, kalau PN kembali menyidangkan tipiring pelanggar perda sampah, vonisnya akan ditambah. “Setelah dijatuhi denda masih saja ada yang melanggar. Kalau ada yang disidang lagi, hukuman denda bisa saja tidak akan diterapkan. Hukuman kurungan yang akan dijatuhkan, sesuai tindak pidananya,” katanya. (kmb38)
Bali Post/kmb38
TIPIRING - Tiga pelanggar perda tentang pengelolaan sampah menjalani sidang tipiring di PN Singaraja, Rabu (15/1) lalu.
Bali Post/kmb38
ADK - Kepala Bappeda Buleleng Nyoman Genep (kiri) saat memberikan materi penguatan kapasitas para lurah dalam mengelola ADK dari pemerintah pusat.
ADK Turun Rp88 Juta
Singaraja (Bali Post) -
Alokasi Dana Kelurahan (ADK) tahun 2020 turun dibandingkan 2019 lalu. Ini terjadi karena proporsi dana pendamping dari APBD murni dihitung berdasarkan nilai dana desa terkecil. Serapan anggaran ADK tahun sebelumnya mencapai 100 persen. Akibatnya, anggaran itu pun masuk sebagai silpa APBD. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng Nyoman Genep di ruang kerjanya, Kamis (16/1) kemarin, mengatakan sesuai Permendagri No.130 Tahun 2018, pemerintah pusat mengucurkan ADK. Kelurahan boleh memanfaatkan ADK untuk membuat sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Mulai tahun 2019 lalu, setiap kelurahan mendapat DAU Rp352.941.000. Selain itu, dari dana pendamping APBD dialokasikan Rp769.946.000 untuk masing-masing kelurahan. Dengan demikian setahun lalu setiap kelurahan di Buleleng mengelola ADK Rp1,1 miliar. Sementara tahun 2020 kucuran DAU dari pusat kepada kelurahan turun menjadi Rp350 juta dan dari penamping APBD dialokasikan Rp742.100.000. Total ADK tahun ini senilai Rp1,09 miliar, sehingga kucuran dana turun Rp88 juta. Penurunan itu karena kebijakan pemerintah pusat yang menurunkan kucuran DAU dari tahun lalu. Demikian juga kucuran dana desa terkecil tahun ini turun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, Genep menyebut selain ADK, 19
kelurahan di Kecamatan Buleleng, Seririt dan Kecamatan Sukasada juga mendapat dana rutin dari pemerintah daerah, sehingga penurunan ini dipastikan tidak mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di kelurahan tersebut. Cerdas Di sisi lain Genep mengatakan, aparatur kelurahan sekarang ini tidak bisa santai seperti sebelum menerima kucuran ADK. Para lurah dan perangkatnya dituntut cerdas dalam menyusun perencanaan pembangunan wilayah dan menguasai aspek hukum yang mendasari pengelolaan dana kelurahan, sehingga terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari. Untuk itu, kelurahan akan dibantu menyusun dan merencanakan pembangunan yang dibiayai dengan dana kelurahan itu sendiri. Kalau kelurahan memperbaiki jalan di wilayahnya, status, lokasi dan volume jalan dan kebutuhan anggaran harus dirancang dengan lengkap. Selain itu, dukungan SDM kelurahan harus ditingkatkan. Ini karena hampir semua kelurahan masih kekurangan SDM. Untuk itu,
pemkab sudah menugaskan ASN ke kelurahan, sehingga dengan perlahan kemampuan SDM dalam mengelola ADK bisa ditingkatkan. “Semua data harus akurat dan valid, sehingga saya katakan kelurahan sekarang tidak bisa santai, tapi harus cerdas dan kreatif dalam merencanakan pembangunan wilayahnya,” katanya. Di tempat terpisah, Camat Buleleng Gede Dody Oktavia Askara menyatakan, kelurahan di wilayahnya tahun 2019 lalu tidak mampu mengeksekusi ADK hingga 100 persen. Dari data yang ada, ADK yang bersumber dari DAU sebesar Rp6 miliar untuk 17 kelurahan terealisasi 100 persen. Hanya, ADK yang sumbernya dari pendamping APBD yang dialkokasikan dalam perubahan anggaran Rp 13 miliar terealisasi Rp 3,6 miliar. Sisanya tidak terserap dan dikembalikan dalam silpa APBD 2019. Ini terjadi karena sisa waktu pelaksanaan anggaran singkat, sehingga kelurahan kesulitan merealsiasikan kegiatannya. Apalagi, mekanisme kegiatan yang didanai dari dana tersebut melalui tender yang menyita waktu lama. (kmb38)
JOB VACANCY LOWONGAN KERJA
Cr PRT Wnt bs naik motor tgl. dlm+Sopir bs matik085238127777
Dcr Peg Room Boy min SMU Lam: Indi Hotel Jl.D.Buyan 33 Sanur
Dcr penjaga kos laki2 u/di Dps SMAmax24thnHub:087774065879
DIJUAL MOBIL SUZUKI
DIJUAL TANAH
Dcr PRT utk Villa di Batuyang Sukawati tgl dalam 08123806901
Cr Sgr Tng Keamanan&Kebersihan Hub.085338137163,085714767043
Dcr Sopir Jln.Cekomaria Gang Karya No.9 Dps Hub.082247484950
Dibutuhkan Admin Wanita Hubungi :087 861 340 445
BUC Dijl Suzuki Splash th 2012 H.100jt nego Hub.081999035763
Tnh 200m2 Jl.Turi Gg.Beji Kesiman 375jt/A Nego 087861524618
B.BP.001.01.20.0000344
!!2 Karyawati, 2Cheker Pria Mekar Abadi Bangunan, Jl.By Pass 777 Jimbaran(dekat SPBU) B.BP.004.01.20.0000391
Cr Airport Rep,Staf Mlm u/transport H.08124647824,08123918373 B.BP.001.01.20.0000382
B.BP.004.01.20.0000396
B.BP.001.01.20.0000379
Dcr Karyawan/ti Laundry Jl. Kerobokan78XWA:081236015546 B.BP.001.01.20.0000308
Dicari Koki Wanita untuk rumah Dps. Tinggal dlm berpengalaman pintar masak. Gaji 3,5Jt SMS WA 0816571027
B.BP.004.01.20.0000392
BIRO JASA
RUPA-RUPA
DIJUAL MOTOR
BIRO JASA SERVICE
BENGKEL LAS Free
n
Desig
Money Back Guarantee
B.BP.001.01.20.0000373
B.BP.001.01.20.0000398
Dcr Tng 2wnt+3laki serabutan min SMA,UD Kabik,081999415788 B.BP.001.01.20.0000397
Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818 G.01
B.BP.004.01.20.0000367
B.BP.001.01.20.0000311
Dicari Manager untuk Toko kain jujur dan pengalaman CV ke calculus2050@gmail.com
B.BP.004.01.20.0000370
Dicari Wanita PRT tinggal dalam utk Rumah pengalaman Gj .2,5jt SMS/WA 0816571027
B.BP.004.01.20.0000371
B.BP.004.01.20.0000320
PROPERTY DIJUAL TANAH
BUC Tanah 4Are Jl .Kalanganyar Sudimara Tbn. untuk Perumahan. 275jt/are nego,Hp.082144212121 B.BP.004.01.20.0000387
PROPERTY
B.BP.001.01.20.0000360
BIRO JASA
DIJUAL RUMAH
Rumah di Jl.Nangka Gang Blibis No.11 Hubungi: 087860701070 B.BP.001.01.20.0000384
RUPA-RUPA Dana LCair Jmk BPKB/Sertipikat T.412815 / 085337370228 B.BP.001.01.20.0000075
Sy siap Bntu Bayarkan Laporkan Pajak Blnan,SPT Tahunan HP/WA 081.338.344.155 & 087887729409
Hlg BPKB DK 4436 GAV No K 30202 O AN. Ni Nyoman Tirtawati
B.BP.001.01.20.0000107
B.BP.167.01.20.0000395
KEHILANGAN
Jumat Paing, 17 Januari 2020
Harga Vanili Basah Rp200.000/Kg Negara (Bali Post) Sejumlah petani vanili di Jembrana belakangan ini mulai bisa tersenyum. Kegembiraan para petani ini dipicu harga vanili basah yang terus merangkak naik. Mereka berharap harga vanili ini terus naik, sehingga menambah pendapatan selain hasil kebun lainnya seperti kelapa, pisang dan buah-buahan. Ketut Sutama (68) asal Banjar Palungan Batu, Desa Batuagung, Jembrana, mengaku senang ada kenaikan harga vanili dari awal musim panen sekitar sebulan lalu. Di awal-awal musim panen, satu kilogram vanili basah laku terjual Rp100 ribu. Selanjutnya seminggu kemudian harga merangkak naik hingga 30 persen yakni Rp130 ribu per kilogram. ‘’Terus naik bahkan sekarang sudah mencapai dua ratus ribu per kilo, lumayan hasilnya,’’ ujar petani yang baru beberapa tahun menekuni vanili ini. Dengan luas lahan 30 are yang dimanfaatkan khusus vanili, hasilnya cukup lumayan. Sutama juga meyakini naiknya harga ini dipicu kualiVANILI - Petani vanili sedang memilah hasil panen mereka. Para petani vanili cukup senang dengan harga jual yang belakangan terus merangkak naik.
Kasus Rakernas
PDI-P Tunjuk Pengganti H. Adrimin Negara (Bali Post) Menyikapi sanksi disiplin salah satu kader PDI-P Jembrana saat rakernas belum lama ini, DPC PDI-P Jembrana langsung menindaklanjuti. DPC PDI-P Jembrana telah membuat surat dan dikirimkan ke DPRD Jembrana. Surat itu dikirim setelah rapat internal untuk menunjuk kader pengganti jabatan H. Adrimin yang terkena sanksi disiplin terkait rakernas. H. Adrimin sebelumnya masuk struktur alat kelengkapan dewan (AKD) menjabat Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Jembrana. Selanjutnya instruksi DPP yang bersangkutan dikenai sanksi dicopot dari jabatan di AKD. Ketua DPC PDI-P Jembrana Made Kembang Hartawan dikonfirmasi, Kamis (16/1) kemarin, membenarkan adanya penggantian jabatan kader di DPRD Jembrana. Untuk H. Adrimin yang menjabat Wakil Ketua BK, ditunjuk penggantinya Ni Komang Sri Kendel yang merupakan anggota. Surat untuk penggantian dari partai ke lembaga juga sudah dilakukan. Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Kamis kemarin mengaku telah menerima surat dan akan menindaklanjuti di lembaga. ‘’kita sudah menerima surat usulan dari PDI Perjuangan dan nanti akan disposisi ke BK untuk mengkaji dan menindaklanjuti sebelum diputuskan nanti,’’ ujar Sri Sutharmi. Seperti diketahui, H. Adrimin merupakan salah satu kader dari sejumlah kader di Bali yang mendapatkan sanksi dari partai karena kurang disiplin saat rakernas lalu. Selain satu kader dari Jembrana, juga terdapat beberapa kader lainnya seperti dari Tabanan, Gianyar dan Bangli yang juga mendapatkan sanksi penggantian jabatan fraksi maupun AKD. (kmb26)
Sementara di Gianyar, pembangunan perumahan bahkan telah merambah ke Subak Pulagan Tampaksiring yang masuk cagar budaya. Kondisi ini megundang keprihatinan budayawan Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si. Subak sebagai wujud peradaban Bali harus dijaga kelestariannya. Budayawan yang juga Kaprodi Magister Administrasi Publik Unwar ini tidak hanya
Negara (Bali Post) Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Jembrana membekuk seorang satpam lantaran memiliki narkoba jenis sabu-sabu (SS). Satpam di salah satu kantor di Jembrana ini dibekuk tim yang dipimpin langsung Kasat Res Narkoba AKP Komang Muliyadi, Jumat (10/1) lalu di Jalan Merak, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana. Kapolres Jembrana AKBP Ketut Gede Adi Wibawa saat press release yang digelar di Mapolres Jembrana, Kamis (16/1) kemarin, membeberkan tersangka I Putu HS alias Erik (38) asal Banjar Dangin Tukadaya, Desa Dangin Tukadaya, Jembrana dibekuk saat mengendarai sepeda motor Supra X warna hitam. Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat, tersangka sering menyalahgunakan narkotika. Dari informasi itu petugas melakukan penyelidikan dan pada Jumat pekan lalu, pelaku berhasil dibekuk berikut barang bukti. Saat tersangka sedang berhenti di pinggir jalan, petugas melakukan penggele-
dahan dan mendapati satu plastik klip berisi serbuk bening yang diduga sabu-sabu dibungkus menggunakan tisu. Tidak berhenti di sana, petugas kemudian juga menggeledah jok motor dan menemukan satu buah pipa kaca, korek api gas berisi sumbu dan STNK. Diduga korek dan kaca itu digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu. ‘’Kita amankan tersangka berikut barang bukti, termasuk sepeda motor. Selanjutnya di rumah tersangka juga diamankan bong,’’ ujar Kapolres Jembrana AKBP Wibawa. Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan intensif dan diketahui serbuk bening itu memang sabu-sabu dengan berat bruto 0.60 gram atau netto 0,34 gram. Pelaku diduga sudah lama mengonsumsi sabu-sabu tersebut. Kapolres mengimbau agar masyarakat menjauhi narkoba. Karena dari beberapa kasus, narkoba sudah merambah hingga perdesaan dan berbagai kalangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan hingga pelajar. ‘’Kami imbau agar masyarakat untuk menjauhi narkoba. Kami
Promosikan Indonesia
‘’Kemudian Bapak Tony Blair juga sama, mempunyai reputasi yang baik di bidang pemerintahan. Saya kira memang ingin kita bangun trust internasional pada apa yang ingin kita kerjakan,’’ kata Jokowi. Sebelumnya, menurut Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, peran ketiga tokoh internasional dalam dewan
pengarah itu yakni memberikan nasihat dan mempromosikan Indonesia serta membangun kepercayaan internasional. Indonesia tengah membangun kawasan di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kuta Kartanegara, Kalimantan Timur untuk ditempati sebagai ibu kota baru negara. Kawasan inti ibu kota baru akan berdiri di lahan seluas 56 ribu hektar dari 256 ribu hektar lahan yang disediakan. (ant)
dijejali dengan perumahan. ‘’Daya dukung Bali sangat terbatas, perlu ada langkah strategis untuk menjaga agar tidak sampai overload,’’ ujar politisi NasDem ini. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Denpasar I.B. Benny Pidana mengatakan, tingginya urbanisasi di Kota Denpasar berdampak pada sektor pertanian. Pengaruh ini dirasakan terutama besarnya alih fungsi lahan untuk keperluan permukiman. Bahkan, pada 2019 akibat
alih fungsi lahan sawah menyusut hingga 230 hektar lebih. Kini, lahan sawah dan bekas sawah masih tersisa 1.939,4 hektar. Kadis Pertanian Kota Denpasar Ir. Gede Ambara Putra menyatakan menyusutnya lahan pertanian (sawah) disebabkan alih fungsi lahan pertanian tak terbendung. Pasalnya, alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, jasa akomodasi dan jasa perdagangan cukup tinggi. (kmb12/ win)
Jumat, 17 Januari 2020 05:00 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita 06:35 Wita 07:05 Wita 07:35 Wita 08:00 Wita 08:30 Wita 09:00 Wita 09:05 Wita 09:30 Wita
Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Pesraman Pemangku & Serati Seputar Bali Pagi Bali Channel Kartun Krishna Garuda (3) Bali Channel Tourist TV Ocydia Home Shopping Seputar Bali Terkini Bali TV Shop Kalung Omkara Bali TV Shop
Punggung 10:00 Wita Seputar Bali Terkini 10:05 Wita Bali Channel Tourist TV 10:30 Wita Bali TV Shop Lutut 11:00 Wita Seputar Bali Terkini 11:05 Wita Bali Channel Tourist TV 11:30 Wita Ocydia Home Shopping 12:00 Wita Puja Trisandya 12:05 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 13:30 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 14:00 Wita Klip Bali 14:30 Wita Tembang Bali
nya, masih belum ada kenaikan. Di kisaran Rp1.700.000 per kilogramnya. Terkait dengan komiditi vanili ini, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana Wayan Sutama mengatakan sejatinya vanili bukan produk unggulan perkebunan di Jembrana. Namun vanili menjadi produk komoditi andalan yang saat ini juga diakomodir pemerintah untuk pembibitannya. Sedangkan yang menjadi unggulan masih kakao. ‘’Itu bukan produk unggulan. Tapi beberapa petani memang menanamnya terutama di dataran tinggi,’’ terangnya. Seperti di Batuagung, Pohsanten, Yehembang, dan di Pekutatan. Namun beberapa petani di dataran rendah juga ada yang menanam karena melihat potensi harga jual. Mereka menanam dengan sistem hidroponik, seperti yang dilakukan petani di Tuwed. (kmb26)
Bawa SS, Oknum Satpam Dibekuk
Peradaban Bali mau menyalahkan. Namun yang terpenting, menurutnya, adalah bahu-membahu melakukan penyelamatan. Sementara atas kondisi overload yang terjadi di Denpasar, anggota Komisi IV DPRD Denpasar A.A. Ngurah Gede Widiada, Kamis (16/1) kemarin, mengharapkan pemerintah harus selektif untuk membuka lahan baru untuk perumahan. Jangan semua permohonan dikabulkan. Harus ada proteksi terhadap alam Bali ini agar tidak semua
tas buah vanili yang dihasilkan lebih bagus dibanding musim panen sebelumnya. ‘’Kalau tahun lalu cenderung kecil dan keriting, sekarang sudah lumayan bagus,’’ tambahnya. Sejatinya untuk membudidayakan vanili ini, menurutnya, harus melalui pemeliharaan yang rutin. Tidak ditinggal begitu saja seperti tanaman kebun lainnya. Pemeliharaan harus lebih intens karena bila tidak hasilnya kurang bagus. Ia juga berharap dengan harga tinggi ini tetap bertahan dan tidak anjlok seperti komoditi lainnya. Naiknya harga jual vanili ini juga dibenarkan salah satu pengepul, Toni Asih. Menurutnya, harga jual saat ini yang mencapai Rp200 ribu dua kali lipat dibandingkan harga dua pekan lalu. ‘’Itu basah. Dan kemungkinan akan terus naik karena musim panen kali ini cenderung sedikit (hasil) di petani,’’ ujarnya. Sedangkan untuk vanili kering, menurut-
15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Solusi Alternatif Reiki Ling Chii 17:00 Wita Nangun Yadnya Upacara Caru Nawa Gempang Dan Rsi Gana Ring Pura Dalem Cacaran Lan Prajapati Desa Adat Tuka-Badung 17:30 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali Malam 19:00 Wita Bali TV Shop
Kalung Omkara 19:30 Wita Orti Bali 20:00 Wita Bali Now Dodi Hartawan Pedagang Bakso 21:00 Wita Ocydia Home Shopping 21:30 Wita Ajeg Bali Bali Darurat Sampah 22:00 Wita Seputar Bali Terkini 22:05 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 22:30 Wita Folk Song 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:05 Wita Bali Channel 00:00 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara
TERSANGKA - Kapolres Jembrana AKBP Ketut Gede Adi Wibawa didampingi Kasat Res Narkoba menunjukkan tersangka dan barang bukti kasus penyalahgunaan narkoba. juga melakukan upaya dengan bhabinkamtibmas di desa/kelurahan untuk gencar mengimbau kepada semua kalangan melalui sambang masyarakat,’’ ujar Kapolres. Selain itu, Polres juga mendorong ada desa bebas narkoba
di Jembrana. Selain tersangka dan barang bukti narkotika, polisi juga mengamankan sepeda motor DK 4214 WR berikut STNK. Tersangka yang merupakan oknum satpam ini dijerat dengan Pasal 112
ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dengan denda maksimal Rp 8 miliar. (kmb26) RUSAK - Salah satu bangunan di SD 6 Dauhwaru yang kondisinya tidak layak. Bangunan lama ini dimanfaatkan untuk ruang UKS. Beberapa bangunan juga nampak sudah keropos. Tahun lalu SD negeri ini mendapat bantuan pembangunan tetapi belum mencakup semua bangunan.
JUMAT PAING, 17 JANUARI 2020
Tak Disiplin Saat Rakernas
Delapan Kader PDI-P Bali Dicopot dari AKD Denpasar (Bali Post) -
DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Provinsi Bali memerintahkan Ketua DPC PDI-P Tabanan, Bangli, Gianyar dan Jembrana untuk memberhentikan delapan kader dari jabatannya di fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD).
Wayan Koster
Bali Post/dok
Kedelapan kader itu meliputi Wakil Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Wayan Widnyana, Wakil Ketua Fraksi PDI-P DPRD Tabanan I
Made Suardika, Sekretaris Komisi III DPRD Tabanan I Wayan Sudiana, Wakil Ketua Komisi II DPRD Tabanan I Made Edi Wirawan, Ketua
Komisi IV DPRD Tabanan I Made Suarta, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Bangli I Ketut Suastika, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Jembrana H. Adrimin, dan Sekretaris Komisi II DPRD Gianyar I Ketut Sudiasa. ‘’Para kader tersebut diberhentikan karena melakukan tindakan tidak disiplin, meninggalkan acara yang
sedang berlangsung pada saat mengikuti Rakernas I PDI-P tanggal 10-12 Januari 2020 di Kemayoran, Jakarta,’’ ujar Ketua DPD PDI-P Bali Wayan Koster dalam press release yang diterima Bali Post, Kamis (16/1) kemarin. Selain memberhentikan delapan kader, Koster juga memberi peringatan keras kepada anggota Fraksi PDI-P
DPRD Tabanan I Gede Purnawan. Dikatakan, sanksi tegas tersebut sekaligus sebagai pembelajaran bagi kader lain untuk menegakkan wibawa partai dan membangun disiplin serta budaya yang tinggi di partai dalam rangka memperkokoh partai bergerak dengan dinamis menjadi partai pelopor. (kmb32)
DPC PDI-P Tabanan Langsung Siapkan Pengganti Tabanan (Bali Post) Sanksi pemberhentian dari jabatan di fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD) dari DPD PDI Perjuangan untuk lima kader PDI-P di Kabupaten Tabanan, langsung ditindaklanjuti Ketua DPC PDI-P Tabanan dan jajaran pengurusnya dengan menggelar rapat, Kamis (16/1) kemarin. Hasilnya, lima kader yang mendapat sanksi lantaran dianggap tidak disiplin saat Rakernas I PDI-P yang digelar tanggal 10-12 Januari kemarin di Jakarta langsung dicopot dari jabatan di AKD dan digantikan oleh kader (anggota dewan) PDI-P lainnya yang dianggap memiliki kompetensi. Menariknya, dari lima posisi AKD tersebut, empat di antaranya digantikan oleh srikandi PDI-P.
Ketua DPC PDI-P Tabanan I Komang Gede Sanjaya usai rapat mengatakan, selaku Ketua DPC pihaknya mengaku prihatin atas kejadian tersebut. Kendati demikian, pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran hal ini sudah menjadi instruksi pemberhentian langsung dari DPP dan DPD PDI-P. Ia berharap hal ini bisa menjadi pembelajaran tidak hanya di jajaran DPC melainkan juga sampai anak ranting. Di mana PDI-P, kata Sanjaya, menjadi partai pelopor, dengan karakter ciri khasnya adalah disiplin tanpa melihat latar belakang kader. ‘’Rapat siang ini untuk menindaklanjuti instruksi dari DPP dan DPD PDI-P, kapasitas kami hanya mengganti sesuai instruksi dan menyetorkan nama-nama ini segera ke
Ketua DPRD Tabanan untuk segera diplenokan, dan untuk lima orang ini sudah legowo,’’ terangnya. Pergantian untuk lima orang AKD yang digantikan yakni I Wayan Widnyana yang menjabat Wakil Ketua Komisi I digantikan Ni Made Dewi Trisnayanti yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi I, selanjutnya I Made Suardika yang menjabat Wakil Ketua Fraksi PDI-P digantikan Ni Made Suryani yang sebelumnya Wakil Ketua Fraksi, I Wayan Sudiana yang menjabat sekretaris III DPRD digantikan Putu Yuni Widyadnyani, selanjutnya I Made Edi Wirawan yang menjabat Wakil Ketua Komisi II digantikan A.A. Sagung Ani Ariani, terakhir I Made Suarta yang
menjabat Ketua Komisi IV digantikan oleh I Gusti Komang Wastana. ‘’Nama-nama diusulkan dari DPC dilihat dari kompetensi dan akan kami serahkan ke Ketua DPRD untuk segera diplenokan,’’ ujarnya. Terima Keputusan Partai Ditemui di Gedung DPRD Tabanan, lima kader PDI-P yang terkena sanksi mengaku siap menerima keputusan partai. Hanya mereka menolak jika dikatakan tidak disiplin. Seperti disampaikan I Made Edi Wirawan didampingi I Made Suarta, sebagai kader partai mereka sama sekali tidak ada maksud mangkir. Hanya, saat itu mereka mengaku mendapatkan misi khusus agar pelaksanaan rakernas bisa berjalan aman dan lancar.
Bali Post/kmb28
RAPAT - Ketua DPC PDI-P Tabanan dan jajaran pengurus usai rapat terkait pencopotan jabatan lima anggota Fraksi PDI-P dari posisi AKD. Bahkan, dia menegaskan, tugas tersebut atas seizin Sekjen PDI-P. Tugas yang dimaksud oleh Edi Wirawan adalah menjalankan amanat sulinggih agar mereka memercikkan tirta dari upacara ngemit karya rakernas ke sejumlah titik agar pelaksanaan rakernas berjalan
aman dan lancar. ‘’Sebenarnya tugas itu dilaksanakan oleh saya bersama Gede Purnawan dan Regen (Wayan Widnyana). Namun, kami ajak tiga orang kader lagi untuk menjaga, mengawasi dan melindungi. Karena berada di tengah-tengah ribuan kader dari berbagai daerah tentu banyak yang tidak paham
arti ritual ini,’’ terangnya. Hanya setelah rampung dengan mandat tersebut dan hendak kembali ke ruangan, dicegat oleh Satgas dan ID card mereka dilubangi. ‘’Saya justru mengira itu absen, saya sodorkan ID saya, kalau masalah disiplin, boleh dicek absen kami,’’ tegasnya. (kmb28)
Khusyuk, Prosesi Pemakaman Guru Bangbang Gde Wisma PULUHAN krama mengikuti prosesi pemakaman Guru Bangbang Gde Wisma, Kamis (16/1) kemarin. Prosesi pemakaman untuk penyusun kalender Bali ini dilakukan di Setra Desa Adat Cemenggaon dan berlangsung dengan khusyuk. Almarhum meninggal pada usia 85 tahun, Sabtu (11/1) lalu. Anak keempat almarhum, I Ketut Bangbang Sparsadnyana, menerangkan awalnya memang ada rencana pemakaman dilakukan Sabtu (18/1) mendatang. Namun, pihaknya
lantas mendapat permberitahuan jika jenazah warga Cemenggaon yang meninggal tidak boleh didiamkan lebih dari lima hari. ‘’Sesuai aturan adat tidak boleh lebih dari lima hari, makanya langsung prosesi dilaksanakan Kamis ini,’’ jelasnya. Dalam prosesi yang berlangsung Kamis sore kemarin, diawali dengan prosesi nyiramin layon di rumah duka di Banjar Cemenggaon, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati. Prosesi dilanjutkan dengan mengusung
Kadek Swartama Bangga Putrinya Juara di Australia Gianyar (Bali Post) Mantan libero sekaligus kapten Gelora Dewata Kadek Swartama mengaku bangga putrinya, Ni Made Putri Suwandewi, yang dipilih mewakili Timnas Cricket Indonesia yang tergabung dalam Asia Pasifik Timur atau East Asia Pacific (EAP) keluar sebagai juara dalam turnamen bergengsi bertajuk ‘’Australia Country Cricket Championship’’ (ACCC) 2020 di Toowoomba, Australia, yang berakhir Minggu (12/1) lalu. Tim Asia Pasifik Timur diperkuat pemain dari negara Papua Nugini, Vanuatu, Jepang dan Samoa. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pemain Indonesia tidak kalah bersaing dibandingkan tim mancanegara. Kadek Swartama menerangkan, dirinya bangga bakat olahraga mengalir kepada putrinya, Made Putri Suwandewi. ‘’Sebagai mantan pesepak bola, saya bangga Putri Suwandewi bisa mengharumk a n nama Indonesia di kancah internasional, meski-
pun dia menggeluti olahraga cricket,’’ ujar Kadek Swartama, Kamis (16/1) kemarin. Sementara itu, Ketua Umum Pengkab PCI Gianyar Made Erawan juga mengapresiasi Putri Suwandewi serta Ni Putu Nanda Sakarini. Menurut Erawan, baik Nanda maupun Suwandewi merupakan atlet murni binaan Gianyar. Hanya, saat ini Suwandewi berstatus mahasiswi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan membela DKI. ‘’Saya bangga Nanda dan Suwandewi bisa mengharumkan nama Indonesia yang tergabung dalam Tim Asia Pasifik Timur,’’ ujarnya. Ke depan, Erawan berharap Nanda dan Suwandewi kembali bisa memperkuat timnas maupun tim Asia Pasifik Timur, guna berlaga pada event internasional. Nanda dan Suwandewi merupakan dua wakil Indonesia yang mengusung bendera Tim Asia Pasifik Timur mengalahkan South Australia dengan skor 73/6 – 72/7 pada laga pamungkas. Prestasi spektakuler ini sekaligus yang terbaik ditorehkan tim putri Asia Pasifik Timur dalam beberapa tahun terakhir. (022)
jenazah almarhum ke setra desa adat setempat. ‘’Usai nyiramin dilanjutkan dengan upacara di setra,’’ katanya. Selanjutnya, prosesi akan berlanjut pada Sabtu mendatang, dengan melaksanakan upacara Ngentas. Bangbang Sparsadnyana mengatakan, pemakaman untuk almarhum memang penguburan biasa di setra adat setempat. Tanpa ada prosesi palebon khusus. ‘’Ini sesuai peraturan adat di Cemenggaon tidak boleh ngaben selain pemangku kahyangan dan pemangku manca,’’ jelasnya. Diketahui Bangbang Gde Wisma sudah merampungkan konsep kalender hingga tahun 2100. Bangbang Sparsadnyana
mengisahkan, kemampuan membuat kalender, pertama kali didapat dari kakeknya, Wayan Bangbang Gde Geriya, saat menjadi panyeroan di geria setempat. Kala itu penguasaan wariga dan dewasa ayu ini belum tertuang dalam kalender. ‘’Ketika akan mencari hari baik, masih harus buka catatan yang tebal,’’ ungkapnya. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan sang kakek secara otomatis diturunkan kepada anaknya yakni Bangbang Gde Wisma. Melalui generasi yang kedua inilah, segala pengetahuan tentang wariga ini dikukuhkan dalam bentuk kalender. Mengonsep satu tahun kalender, Bangbang Gde Wisma cukup menghabiskan
waktunya beberapa hari saja. ‘’Dulu, Bapak punya banyak waktu untuk memikirkan rumus-rumus kalender ini, sehingga dalam sebulan bisa mengonsep dua tahun kalender. Tapi tidak selamanya seperti itu, karena Bapak bekerja sesuai keinginannya. Kalau sudah dirasa cukup, ya… bapak istirahat,’’ jelasnya. Selain menyusun kalender, almarhum juga dikenang sebagai sosok yang menggemari sastra Bali. Saat masih sehat, almarhum juga gemar menulis pupuh yang terinspirasi dari wariga hingga Babad Ida Dalem Tarukan. ‘’Almarhum juga suka ngayah masanti, terutama saat piodalan di Pura Kawitan,’’ tandasnya. (nik)
Bali Post/nik
PROSESI - Suasana prosesi nyiramin serangkaian pemakaman Guru Bangbang Gde Wisma, Kamis (16/1) kemarin.
Published on Jan 16, 2020
Edisi Jumat 17 Januari 2020 | balipost.com
Headline : Pembangunan Perumahan Tak Terkendali Ancam ’’Palemahan’’ Bali
Edisi Jumat 17 Januari 2020 | balipost.com
Published on Jan 16, 2020
Headline : Pembangunan Perumahan Tak Terkendali Ancam ’’Palemahan’’ Bali