Bali Post
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
PENGHARGAAN - Tenaga Ahli Kemenpar, Prof. I Gde Pitana, menyerahkan penghargaan kepada tokoh yang berjasa dalam berbagai bidang. Salah satunya diberikan kepada Pimpinan KMB, Satria Naradha, kategori media dan informasi di acara Suksma Bali Night 2018, Sabtu (15/12) kemarin.
Bali Menjadi ’’Center of Excellence’’ Pariwisata
Mangupura (Bali Post) -
Selama ini, sektor pariwisata menjadi motor perekonomian Bali dalam beberapa dasawarsa. Dengan pariwisata, Bali memang lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain di tanah air dilihat dari berbagai indikator makro. Seperti pendapatan per kapita, persentase pengangguran, persentase penduduk miskin, indeks pembangunna manusia dan indeks kebahagiaan Bali lebih tinggi dari provinsi lain. Hal itu diungkapkan Tenaga Ahli Menteri Pariwisata Bidang
Pemasaran dan Kerja Sama Pariwisata Kementerian Pari-
Menjadi ’’Problem Solving’’ Budaya dan Agama PEMPROV Bali segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Desa Adat dalam Paruman Agung Krama Bali di Pura Samuan Tiga, Gianyar beberapa waktu lalu. Ranperda yang terdiri atas 19 bab dan 99 pasal ini, mengatur soal kedudukan, status, dan penetapan desa adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan subjek hukum, desa adat mempunyai sistem pranata kelembagaan sendiri, wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri, dan berhak mengatur parahyangan, pawongan, dan palemahan, serta mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum untuk menjaga eksistensi kearifan lokal budaya Bali. Pengamat Budaya, Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si., menjelaskan desa adat yang kemudian berkembang disebut desa pakraman oleh masyarakat Bali merupakan salah satu lembaga tradisional yang namanya digali dari nilai kearifan lokal Bali. Bahkan, istilah desa pakraman diperkenalkan sejak tahun 2001 sebagai padanan kata untuk menyebut desa adat di Bali. Menurutnya, desa pakraman memiliki arti lebih luas dibandingkan desa adat. Sebab, desa pakraman ruang lingkupnya sangat luas, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Artinya, desa pakraman tidak hanya berkenaan dengan kebiasaan (tradisi), tetapi juga masyarakat dengan lembaga yang mendukung, struktur masyarakat, sistem tata kelola pemerintahan, regulasi, kependudukan, dan lainnya. Namun, penamaan desa pakraman hanya berlaku secara lokal di Bali, secara nasional lembaga ini lebih lumrah disebut desa adat. Oleh karena itu, sangat tepat untuk memperkuat desa adat. Apalagi, pada era globalisasi seperti saat ini, orang-orang menilai bahwa perekonomian di Bali sudah bagus dibandingkan daerah lainnya. Namun, kedudukan desa adat di Bali sejatinya masih lemah. Sebagai contoh, saat terjadinya kasus operasi tangkap tangan (OTT) perangkat desa adat oleh Polda Bali. Hal. 11 Masih Lemah ayo
wisata, Prof. Dr. I Gde Pitana, M.Sc., saat menghadiri Suksma
budaya
Bali Night 2018, Sabtu (15/12) kemarin di BNDCC, Nusa Dua. Meski demikian, kata Pitana, pembangunan pariwisata juga membawa dampak negatif yang harus disikapi bersama termasuk isu sampah plastik yang menjadi konsep paiketan krama Bali. Bali sebagai pulau kecil mempunyai keterbatasan sumber daya, oleh karenanya
agama
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Mega Ancam Pecat Kader Korupsi Medan (Bali Post) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membawa pesan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri saat menggelar rapat koordinasi pemenangan Pemilu 2019 di Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (15/12) kemarin. Hasto mem-
bawa amanat dari Megawati, agar para kader menjauhkan diri dari perilaku korupsi. “Mari buat komitmen. Bu Mega berpesan jangan salah gunakan kekuasaan untuk korupsi,” kata Hasto saat membacakan pesan dari Megawati. Hal. 11 Modernisasi Organisasi
Desa Adat Diperkuat Ikuti Zaman ’’Now’’ Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Adat yang disusun eksekutif Pemprov Bali akan mengatur semua aspek di desa adat. Mulai dari aspek ekonomi, keamanan, kebudayaan, pendidikan, hingga hukum dan peradilan. Ranperda ini juga akan menggantikan Perda No.3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
adat
semangat !!!
harus dikelola dengan bijak agar kesejahteraan masyarakat bisa berkelanjutan. “Keberlanjutan merupakan salah satu kata kunci pembangunan termasuk pembangunan pariwisata Bali dan Indonesia secara keseluruhan,” tegasnya. Hal. 11 Serahkan Penghargaan
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
pelemahan
pewongan
desa adat
KALAU dulu Perda Desa Pakraman itu hanya 19 pasal, 9 bab, sekarang sudah menjadi 99 pasal, 18 bab. Jadi, secara rigid sekarang itu desa adat diperkuat lagi. Dengan perda ini nanti, kita harapkan desa adat memang benar-benar kuat dan lebih kuat dari sekarang, ujar Bendesa Agung Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, Jero Gede Suwena Putus Upadesa, yang dikonfirmasi Sabtu (15/12) kemarin. Menurut Jero Suwena, di dalam draf ranperda juga mengatur tentang status dan ke-
wenangan desa adat yang jelas. Termasuk perekonomian desa adat, dan druen atau kekayaan desa adat. Rancangan perda tentang desa adat telah mengakomodir seluruh keputusan pesamuhan agung sejak 2006 hingga 2017. “Jadi, perda tentang desa pakraman akan diganti karena substansinya lebih dari 50 persen sudah diganti, ditambah dan dihilangkan,” imbuhnya. Jero Suwena menambahkan, desa adat dalam rancangan perda juga akan melaksanakan pendidikan atau pasraman yang berbasis Hindu. Kemudian yang paling utama, posisi atau kedudukan (linggih, red) desa adat dibuat sejajar dengan desa dinas. Namun, dipastikan tidak ada tumpang tindih, karena tugas pokok desa adat menyangkut adat, agama, dan budaya. Hal. 11 Desa Dinas
Tajen Bisa Dijadikan ’’Income’’ Desa Adat BANYAK masyarakat yang kecewa pihak kepolisian sukses menekan praktik premanisme, namun gagal memberangus judi tajen di Bali. Buktinya, ada puluhan titik tajen di Denpasar berjalan aman setiap harinya. Hanya arena tajen di Renon yang belum lama ini diobok-obok Dalmas Polda
perkuat lagi !!!
Bali. Sementara yang lain seperti di Abiantubuh Kesiman, Merta Jaya, Jineng Dalem, Ngayasan, Sanur dan tempat lain di Bali masih lancar-lancar saja. Padahal, aparat kepolisian sedang menjalankan operasi Nataru dewasa ini. Yang menarik, kebanyakan arena judi tajen ini dikelola oleh kelompok, bukan oleh desa adat atau banjar adat. Kondisi di Denpasar berbeda dengan di Gianyar. Di daerah seni ini, kebanyakan tajen dikelola oleh banjar/desa adat yang menggali dana untuk pembangunan. Jelas income tersebut masuk ke kas adat. Terhadap fenomena ini, pengamat hukum adat, Dr. Wayan Gde Wiryawan, S.H,. M.H., mengungkapkan harus dilihat dari dua sisi. Jika kita sepakat tajen adalah judi, harus dilarang. Namun, jika seperti sekarang ada kesan pembiaran, sangat masuk akal juga tajen bisa dijadikan salah satu income desa adat. ‘’Itu kalau dari segi perspektif sosiologis, namun dari segi yuridis, jika tajen dianggap judi, ya harusnya diberangus,’’ tegasnya. Wakil Rektor I Unmas ini meluruskan jika kita sepakat tajen adalah bagian dari pendapatan ekonomi dan desa adat memiliki hak otonomi, mestinya tajen bisa dimanajemen dengan baik. Dengan demikian, keuntungan tak lagi masuk ke kantong pribadi atau kelompok. Namun, dia menyarankan penerimaan dari tajen bisa dijadikan solusi terakhir karena masih banyak cara terhormat desa adat menggali dan mengembangkan sektor perekonomiannya. Hal. 11 Bantuan Pemerintah