Edisi 16 Desember 2015 | Balipost.com

Page 1

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

rabu wage,

20 HALAMAN

NOMOR 120 TAHUN KE 68

balipost (89rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

16 desember 2015

@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

Januari 2016

Harga BBM Turun

Jakarta (Bali Post) – Harga bahan bakar minyak (BBM) turun terhitung Januari 2016, kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja, Selasa (15/12) kemarin. Ditemui usai menghadiri acara Pertamina Refining Day 2015, Wiratmadja tidak menyebutkan secara spesifik berapa angka penurunan harga BBM. Namun, ia mengatakan setelah adanya perhitungan-perhitungan, harga BBM bisa turun, karena dampak penurunan harga minyak dunia. “Untuk

berapanya, nanti biar Menteri ESDM yang sampaikan, yang jelas angka sudah sesuai perhitungan dan ada parameternya,” katanya. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto menyebutkan harga BBM terbaru akan ditentukan setelah menunggu kondisi terakhir bulan Desember 2015 terkait penurunan harga minyak dunia. “Harga minyak dunia memang turun, tetapi pada kondisi saat ini dolar juga sedang menguat terhadap rupiah. Jadi tidak bisa dilakukan penurunan BBM begitu saja,” kata Dwi. Hal. 19 Tidak Menjamin

Rabu Ini MKD Keluarkan Putusan

Diragukan Jatuhkan Sanksi Tegas

Jose Mourinho

Liga Inggris

Chelsea Terancam Degradasi

Leicester Leicester City membuktikan siapa yang pantas menjadi juara kompetisi Liga Inggris musim 2015/2016. Lewat gol Jamie Vardy dan Riyad Mahrez, ‘’the Foxes’’ mempecundangi juara bertahan Chelsea 2-1, Selasa (15/12) kemarin, sekaligus menambah penderitaan pelatih the Blues Jose Mourinho. Dengan kekalahan ini, Chelsea hanya terpaut satu angka dari zona degradasi. Mahrez memberi assist bagi Vardy untuk dapat mencetak gol ke-15-nya musim ini. Umpan silangnya mengecoh barisan pertahanan the Blues, dan dengan mudah Vardy menaklukkan kiper Thibaut Courtois dengan sebuah sepakan yang akurat pada menit ke-34. Kemudian pemain sayap asal Aljazair itu menyumbang gol pada menit ke-48 untuk membuat dirinya telah mengoleksi 12 gol. Gol yang menggandakan kedudukan ini membuat “The Foxes” memperpanjang cerita indah mereka di musim ini. Pemain pengganti Chelsea Loic Remy mencetak satu gol balasan pada fase akhir pertandingan, namun gagal mengubah peruntungan timnya yang tambah terpuruk di awal musim ini. Hal. 19 Dua Angka

Hibah di Badung Baru Cair 37,7% Mangupura (Bali Post) – Pergantian tahun 2015 tinggal menghitung hari. Kendati demikian, masalah dana hibah juga belum tuntas. Di Badung, misalnya. Jumlah hibah seharusnya cair 865 proposal dengan total pagu hibah Rp 70,6 miliar. Tetapi jumlah hibah yang cair atau terealisasi hanya 286 proposal atau Rp 26,6 miliar (37,7%). Jumlah hibah yang belum terealisasi sebanyak 576 proposal atau Rp 43,9 miliar. Dana yang tidak cair ini kembali dimasukkan ke dalam APBD Induk 2016. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Badung Kompyang R Swandik, mengatakan, pencairan hibah mengacu pada evaluasi Pemprov Bali serta peraturan perundang-undangan berlaku. “Makanya kami coba masukkan kembali pada APBD 2016,” ungkapnya. Kompyang juga tidak berani memastikan soal pencairan dana hibah tersebut. “Dasar pencairan hibah adalah UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang jelas disebutkan bahwa hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan kelompok yang memiliki badan hukum Indonesia. Jadi kami tidak berani melanggar perundang-undangan yang berlaku,” terangya. Jika hibah yang telah dianggarkan tidak turun, Kompyang mengaku akan mengalihkan ke pembangunan infrastruktur dan pendidikan. “Kalau tetap tidak bisa akan kami salurkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. Sementara itu, realisasi belanja hibah di Pemprov Bali sudah mencapai 87,73 persen. Realisasi ini kemungkinan masih bisa bertambah meskipun peluangnya tak cukup besar untuk mencapai 100 persen. Mengingat, proses pencairan hibah sesuai aturan tidak bisa dilakukan lagi, Selasa kemarin. Hal. 19 Proposal Hibah

Jakarta (Bali Post) – Rabu (16/12) hari ini, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) rencananya mengeluarkan putusan terkait persidangan ‘’papa minta saham’’ dengan teradu Ketua DPR Setya Novanto. Banyak yang ragu akan keberanian MKD untuk memberikan sanksi yang berat kepada Novanto. Salah satunya anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem, Akbar Faizal.

Bali Post/ant

PITA HITAM - Anggota DPR Junimart Girsang (kanan) dan Desmon J Mahesa (kiri) mengenakan pita hitam bertuliskan ‘’#Save DPR’’ saat rapat paripurna ke-13 masa persidangan II tahun 2015-2016 di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/12) kemarin. Aksi ‘’#Save DPR’’ oleh puluhan anggota dewan tersebut mendesak Ketua DPR Setya Novanto yang diduga meminta saham dalam proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia itu mundur dari jabatannya.

Ia yang juga anggota MKD mengatakan, MKD belum tentu membuat keputusan Rabu hari ini. Selain itu, belum tentu memberikan sanksi berat kepada Novanto. Alasannya, karena lebih banyak unsur MKD yang membela daripada yang menginginkan Novanto mundur. Akbar juga pesimistis MKD membuat keputusan objektif karena ada fraksi yang mengganti anggotanya di MKD. Apa yang disampaikan Akbar

Takkan Pinjamkan Rekaman ke MKD

Jokowi Minta MKD Dengarkan Suara Publik Jakarta (Bali Post) Presiden Joko Widodo minta Majelis Kehormatan Dewan (MKD) mendengarkan suara publik dalam mengambil keputusan soal dugaan pencatutan namanya dalam pertemuan membahas perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. “Dengarkan suara publik, dengarkan masyarakat,” kata Presiden kepada wartawan usai acara Penyerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2015 di Istana Negara Jakarta, Selasa (15/12) kemarin. Presiden juga mengungkapkan bahwa dia selalu memantau sidang MKD tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dalam pertemuan membahas kontrak karya PT Freeport Indonesia. “Selalu saya ikuti. Saya ingin agar MKD melihat fakta yang ada. Lihat faktanya,” katanya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada 16 November 2015 melaporkan anggota DPR yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapatkan proyek PT Freeport Indonesia ke MKD. Menurutnya, pada pertemuan ketiga yang dilakukan pada 8 Juni 2015 di salah satu hotel di kawasan SCBD Jakarta anggota DPR tersebut menjanjikan suatu cara penyelesaian terkait kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia dan meminta perusahaan tambang itu memberikan saham yang katanya akan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. (kmb4/ant)

“Selalu saya ikuti. Saya ingin agar MKD melihat fakta yang ada. Lihat faktanya.” Joko Widodo Presiden RI

Faizal ditepis Wakil Ketua MKD Junimart Girsang. Ia memastikan, sanksi yang akan diterima Ketua DPR-RI Setya Novanto dalam kasus PT Freeport tidak ringan. Menurut Junimart, Novanto telah menerima sanksi ringan dalam kasus pertemuan dengan pebisnis AS Donald Trump, sehingga kali ini sanksinya tidak boleh sama. Hal. 19 Sanksi Ringan

Bali Post/ant

Jakarta (Bali Post) – Kejaksaan Agung menyatakan rekaman asli mengenai ‘’papa minta saham’’ tidak bisa dipinjamkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan sudah disampaikan pula kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan. “Memang kemarin, Menkopolhukam bertanya ke saya, kalau kita pinjam, kan tanpa ada persetujuan. Dia bisa memahami itu,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo saat konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Tahun 2015, Selasa (15/12) kemarin. Ia menambahkan, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin telah menitipkan telepon seluler yang digunakan untuk merekam percakapan dengan Ketua DPR-RI Setya Novanto (Setnov) dan pengusaha minyak M Riza Chalid ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya, Presdir PT Freeport Indonesia tidak ingin meminjamkan rekaman tersebut kepada siapa pun, termasuk MKD. “Kita sudah nyatakan alat perekam itu untuk sementara dititipkan pada kita. Jadi bukan kewenangan kita. Sementara pemilknya tidak setuju dan tidak memperkenankan dipinjam oleh siapa pun,” katanya. Sebelumnya, MKD mendatangi Gedung Bundar atau Gedung JAM Pidsus untuk meminta rekaman perbincangan seputar kasus Freeport. Namun Kejaksaan Agung tidak menyerahkannya karena mendapatkan amanat dari pemilik rekaman itu agar tidak meminjamkan kepada siapa pun. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Arminsyah menyatakan pihaknya tidak akan meminjamkan rekaman asli antara Setnov, Riza, dan Maroef. “Kan sudah memberi keterangan. Kita menjelaskan, bahwa ini titipan dari Maroef. Bahwa surat pernyataan yang menerangkan bahwa tidak mengizinkan dipinjamkan kepada siapa pun,” katanya. (ant)

KPK Hanya Mampu Kembalikan Uang Korupsi Rp 198 M

sumber:PusDat BP

grafis:asd/BP

Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hanya mampu menyetor pengembalian uang korupsi ke negara sebesar Rp 198 miliar sepanjang tahun 2015. Hal itu dikemukakan Plt. Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji dalam acara konferensi pers capaian dan kinerja akhir tahun kinerja KPK tahun anggaran 2015. ‘’Mengenai penanganan yang dilakukan KPK, untuk tahun 2015 ini, KPK melakukan 84 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, 91 penuntutan, dan sudah dilakukan eksekusi terkait putusan berkekuatan hukum tetap sebanyak 33 kasus.

Sepanjang tahun ini, KPK telah setor ke kas negara Rp 198 miliar,’’ kata Indriyanto, Selasa (15/12) kemarin. Menurunnya capaian kinerja KPK tahun ini, menurut Plt. Wakil Ketua KPK Johan Budi SP, akibat terjadinya konflik antara KPK dan Polri, usai KPK menetapkan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. ’’Memang harus dipahami bersama, bulan Januari, Februari, Maret, April, KPK diguncang oleh hiruk-pikuk, tidak hanya friksi dengan lembaga penegak hukum lain, tetapi gelombang praperadilan, sehingga sumber daya di KPK tersedot untuk itu,’’ imbuh Johan.

Terkait penegakan aturan, etika dan profesi pegawai KPK, sampai November 2015, Pengawas Internal telah melakukan 11 kegiatan pemeriksaan terhadap 40 pegawai KPK yang terbukti melakukan pelanggaran berat sesuai hasil Sidang Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP). Terhadap 40 pegawai tersebut telah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan kedisiplinan pegawai mulai dari SP 3, skorsing hingga pemecatan. ‘’Jadi ini yang dulu selalu ditanyakan, KPK concern terhadap pelanggaran etika, kalau ada pidana, kita pidanakan, jadi KPK sangat zero toleran,’’ tegas Johan. (wnd)

Bali Post/ant

KINERJA KPK - Pimpinan KPK bergandengan tangan usai memberikan pemaparan capaian dan kinerja KPK tahun 2015 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/12) kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.