Edisi Rabu 16 Oktober 2019 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

16 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 61 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Klian Dinas Siap Mendata Wajib Pajak

Lima Kecamatan Rentan Serangan Wereng Cokelat

Tiga ‘’Palinggih’’ Pura Puseh Terbakar

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung menggelar rapat dengan camat dan perangkat desa se-Kecamatan Kuta Selatan. Hasilnya, seluruh klian dinas siap ikut mendata wajib pajak.

Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, serangan wereng cokelat terjadi di semua kecamatan di Tabanan. Bahkan lima kecamatan menjadi langganan serangan hama tersebut.

Tiga palinggih Pura Puseh Bale Agung di Desa Pakraman Muntig, Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu terbakar. Kerugian diperkirakan Rp 2,5 miliar.

TABANAN | HAL. 7

BADUNG | HAL. 3

KARANGASEM | HAL. 11

Untuk Kelancaran Pelantikan Presiden

Gubernur Bali Imbau Gelar Doa Bersama Lintas Agama DALAM rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 (Joko Widodo – Ma’ruf Amin) yang akan digelar pada Minggu (20/10), Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan imbauan kepada semua ketua majelis agama agar melaksanakan doa bersama secara serentak di tempat suci/tempat ibadah masing-masing pada hari Kamis, 17 Oktober 2019, pukul 09.00 Wita atau menyesuaikan dengan waktu ibadah masing-masing.

Imbauan yang tertuang dalam Surat

Edaran Gubernur Nomor : 454/2493/B. Kesra tertanggal 12 Oktober 2019 tersebut ditujukan kepada Ketua PHDI, Ketua MUI, Ketua MPAG, Ketua Walubi dan Ketua Matakin Provinsi Bali serta Ketua Keuskupan Denpasar.

Menurut Gubernur Wayan Koster, ajakan doa bersama ini dimaksudkan untuk memohon keamanan, kedamaian dan kelancaran pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. ‘’Kami mengajak seluruh masyarakat tetap bersatu menjaga keamanan nasional agar pelantikan

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berjalan lancar dan sukses,’’ ujar Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P Provinsi Bali ini.

Terkait dengan situasi keamanan yang berkembang belakangan ini, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan informasi yang beredar di ruang publik tanpa mengetahui kebenarannya. Gubernur Koster berharap masyarakat tetap bersatu dan konsisten merawat NKRI untuk kedamaian seluruh anak bangsa. ‘’Mari kita jaga kondusivitas bangsa, mari kita dukung Presiden menyelesaikan tugasnya di periode pertama dan kita juga dukung beliau dalam melaksanakan tugasnya nanti pada periode kedua setelah dilantik,’’ pungkasnya. (kmb)

’’Kami mengajak seluruh masyarakat tetap bersatu menjaga keamanan nasional agar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia berjalan lancar dan sukses.’’

Wayan Koster Gubernur Bali

Inovasi ’’Senyum Melia di Tubin’’ Badung Raih Dua Inovasi Nasional TOP 45 Tahun 2019 Denpasar Raih Penghargaan TOP 45 Inovasi Nasional Wakili Indonesia dalam UNPSA Tahun 2020 SETELAH melewati proses seleksi ketat, dari 3.400 inovasi terbaik nasional tahun 2019 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) menetapkan dua inovasi terbaik dari Pemerintah Kabupaten Badung. Inovasi tersebut yaitu Badung Anti Kantong Plastik (BATIK) Berbasis Kearifan Lokal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan inovasi aplikasi FishGo dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

Dengan meraih penghargaan TOP 45 tersebut dua inovasi Pemkab Badung ini berhak mewakili Indonesia dalam ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) tahun 2020 yang merupakan ajang kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat dunia yang diselenggarakan oleh PBB. Penyerahan Penghargaan TOP 45, dilakukan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Selasa (15/10) kemarin.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyampaikan apresiasi kepada pimpinan lembaga pemerintah dan nonpemerintah serta pemerintah provinsi/kabupaten yang

TERIMA PENGHARGAAN - Bupati Giri Prasta menerima Penghargaan TOP 45 dari Wapres Jusuf Kalla disaksikan Men-PAN RB Syafruddin di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (15/10) kemarin. telah berhasil mengembangkan inovasi dan meraih penghargaan TOP 45. ‘’Inovasi harus tetap dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa di

dunia internasional. Untuk itu kami apresiasi lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang telah memberikan sumbangan pikirannya melalui berbagai karya inovasi ini,’’ ujarnya.

Hal. 15 Inovasi Terbaik

SETELAH dinobatkan sebagai paling inovatif se-Indonesia oleh Kemendagri dalam ajang Inovative Government Award beberapa waktu, kini kembali salah inovasi Kota Denpasar meraih perhargaan tingkat nasional.

Inovasi bidang pemberdayaan masyarakat yakni ‘’Senyum Melia di Tubin’’ mendapat apresiasi dan penghargaan Pelayanan Publik TOP 45 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB). Penghargaan ini diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Men-PAN RB Syafrudin yang diterima Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra, Selasa (15/10) kemarin di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Inovasi Denpasar yang meraih penghargaan TOP 45 ini adalah Sungai Elok, Nyaman Untuk Masyarakat Dengan Menjaga Lingkungan dan Alam di Tukad Bindu (Senyum Melia di Tubin) Kelurahan Kesiman untuk kategori pemberdayaan masyarakat.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Diah Natalisa menerangkan, TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini terdiri dari 8 kementerian dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5

TERIMA PENGHARGAAN – Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat menerima penghargaan TOP 45 yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Men-PAN RB Syafrudin, Selasa (15/10) kemarin di Istana Wakil Presiden, Jakarta. inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi. ‘’Kompetisi ini adalah simbol kuatnya upaya pemerintah untuk

menghadirkan kualitas pelayanan publik untuk menjawab harapan masyarakat,’’ jelas Diah.

Hal. 15 Pelayanan Publik

Dukung Pengecualian Bali dari Negatif Investasi Miras

Denpasar (Bali Post) Ada dua daerah di Indonesia yang telah dikecualikan negatif investasi untuk pabrik minuman keras (miras) yakni NTT dan Minahasa, Sulawesi Utara. Keduanya memiliki produk miras lokal yang lahir dari tradisi turuntemurun. Bali pun berpeluang menjadi daerah yang dikecualikan karena juga memiliki produk miras lokal berbasis tradisi budaya yakni arak Bali.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali didukung untuk mengajukan revisi Perpres No. 39 Tahun 2014 yang menempatkan industri miras dalam daftar negatif investasi (DNI).

Harian Bisnis Bali Klungkung Cabut Peserta Ganda JKN-KIS Selain menaruh perhatian terhadap upaya penuntasan kemiskinan, Pemkab Klungkung juga mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Apa yang dilakukan? www.bisnisbali.com

Harian DENPOST Sampo Antikotombe dari Pisang dan Waru TIM peneliti muda SMPN 3 Denpasar (Spentri) menemukan sampo dari ekstrak pisang dan daun waru untuk menghilangkan ketombe. www.denpostnews.com

Hal tersebut dinyatakan Wakil Ketua I DPP IHGMA I Made Ramia Adnyana. Menurut Ramia, saat ini ada dua daerah yang dikecualikan dari DNI yaitu daerah NTT dengan miras khasnya bernama Sopi dan Minahasa Selatan untuk produk arak Cap Tikus.

Menurutnya, di Bali, arak Bali harus diperjuangkan agar bisa masuk daerah pengecualian karena kebutuhan miras di Bali sangat tinggi untuk pariwisata. ‘’Arak Bali sudah saatnya digaungkan agar mampu menjadi produk sekaliber sake dari Jepang dan sochu dari Korea,’’ ungkapnya. Ia mendukung pemerintah untuk mempromosikan arak Bali menjadi spirit ke-7 dunia agar mampu memberi nilai tambah kepada petani arak di Bali terutama dari Karangasem.

Hal. 15 Kontrol Ketat

Legalisasi Arak Bali Tekan Miras Impor Ilegal

PEREDARAN minuman beralkohol atau lebih dikenal dengan sebutan minuman keras (miras) di Bali saat ini didominasi miras impor. Sayangnya saat ini cukup banyak miras impor yang dipalsukan. Untuk itu legalisasi arak Bali sebagai miras lokal dinilai penting untuk menekan peredaran miras impor palsu dan sekaligus membangkitkan ekonomi kerakyatan.

Demikian disampaikan I Gusti Ngurah Anom Mesta, mantan Ketua Asosiasi Penyalur Minuman Beralkohol (APMB), yang ditemui Senin (14/10).

Anom Mesta yang juga wakil rakyat di DPRD Gianyar ini menerangkan sejumlah miras ilegal tersebut merupakan campuran dari bahan tertentu yang diproduksi di luar negeri, kemudian dijual ke Indonesia dengan harga murah. ‘’Misalnya dari 12 botol barang legal yang dibawa ke Indonesia, 6 botol di antaranya bisa barang tidak benar, karena ada yang kerap mencampur dan ini berbahaya bila dikonsumsi,’’ katanya.

Oleh karena itu, ia pun berharap miras lokal Bali dapat lebih dikembangkan guna mengalahkan predaran miras ilegal. ‘’Sekarang bagaimana caranya agar produk lokal bisa berkembang, yang kualitasnya bisa menyamai produk impor, ini yang perlu dibuatkan perda,’’ katanya.

Ia pun mencontohkan arak sebagai home industry warga Karangasem bisa disatukan dalam satu wadah. Kemudian hasil tersebut diproses lagi menjadi produk yang berkualitas dan memenuhi standar. ‘’Kalau sudah memenuhi standar arak ini kan bisa masuk hotel dan restoran, sementara saat ini yang masuk baru wine lokal saja. Kalau arak yang bisa masuk ke akomodasi di Bali justru arak dari Surabaya,’’ katanya.

Hal. 15 Miras Impor

Rabu Wage, 16 Oktober 2019

FIGUR Wajib Miliki Sertifikat Cakep DINAS Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar kini kehabisan stok guru SMP yang mengantongi sertifikat calon kepala sekolah alias Cakep. Sedangkan guru SD yang memiliki sertifikat Cakep masih mencukupi untuk mengisi lowongan jabatan kepala sekolah di SD. Kepala Disdikpora Kota Denpasar Drs. I Wayan Gunawan mengatakan hal itu, Selasa (15/10) kemarin. Ia menegaskan, fokus perhatian Pemkot Denpasar saat ini yakni menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai dengan asas legalitas. Khusus untuk kepala sekolah, sesuai Permendikbud wajib dijabat oleh guru yang bersertifikat Cakep. Makanya, mulai tahun 2020 nanti Disdikpora segera membuka kursus Cakep guna mengisi jabatan kasek SMP yang lowong setelah ditinggal pensiun. Dikatakan, ketentun itu awalnya hanya berlaku untuk kepala di sekolah negeri. Namun mulai tahun 2020, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta wajib memenuhi aturan tersebut. Calon kasek baru wajib memiliki setifikat Cakep, sedangkan jika memperpanjang jabatan kasek harus yang bersangkutan mengantongi Nomor Unit Kepala Sekolah (NUKS) dari Kemendikbud. Khusus untuk yang terakhir ini, Disdikpora Denpasar sudah melakukan Diklat Penguatan Kepala Sekolah bagi para kasek yang sedang menjabat. Sebab ke depan, jabatan kasek bukan lagi guru yang diperbantukan, melainkan seorang manajer yang memiliki kewenangan manajerial, pengawasan dan memimpin agar semua komponen sekolah bersinergis memajukan lembaga. Ketika ditanya selama ini menjadi otonomi yayasan menentukan kasek, pejabat berperawakan tinggi ini mengatakan yayasan harus tunduk pada aturan. Makanya, mulai sekarang yayasan perguruan swasta harus mulai mempersiapkan SDM guru untuk menjadi calon kasek dengan cara mengikutsertakan gurunya pada Diklat Cakep dan Diklat Penguatan Kepala Sekolah. (sue)

Bawa Senpi

Pecandu Narkoba Terancam Hukuman Mati

Denpasar (Bali Post) Sampai saat ini polisi belum bisa menangkap penjual senjata api (senpi) jenis revolver kaliber 22 mm dengan lima butir peluru kepada pecandu narkoba, Anak Agung Putu Paranatha (38). Tersangka Paranatha yang ditangkap di Jalan By-pass Ngurah Rai Kuta, Badung ini mengaku membeli senpi tersebut seharga Rp 15 juta.

Pelaku dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 112 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun, maksimal 12 tahun dan denda Rp 800 juta hingga Rp 8 miliar, serta Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan mengatakan, kasus ini diungkap tim Satresnarkoba Polresta Denpasar dan Satgas CTOC Polda Bali. Dikatakan, tim gabungan dipimpin Kanit 1 Satresnarkoba Polresta Denpasar Iptu Putu Budiartama melakukan penyelidikan selama beberapa hari. ‘’Tersangka ditangkap hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019,’’ kata Dansatgas CTOC Polda Bali ini, Selasa (15/10) kemarin.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap pelaku dan diamankan satu paket sabu-sabu (SS) seberat 0,40 gram berada dalam genggaman tangan kirinya.

Tas pinggang yang dibawa pelaku juga digeledah, dan ditemukan satu pucuk senpi revolver kaliber 22 mm dengan lima butir peluru. ‘’Tersangka mengaku sabusabu tersebut dibeli dengan cara uangnya ditransfer ke rekening bandarnya bernama Agus. Selanjutnya pelaku disuruh mengambil barang tersebut di TKP,’’ kata mantan Kapolres Badung ini.

Sedangkan senpi tersebut dibeli dari seseorang yang biasa dipanggil Dekmong seharga Rp 15 juta. Menurut tersangka, dia memegang senpi untuk menjaga diri. ‘’Senpi ini dibeli tiga bulan lalu. Alasannya untuk menjaga diri dan iseng-iseng saja,’’ kata Ruddi Setiawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, pecandu narkoba Paranatha (38) ditangkap di By-pass Ngurah Rai Gang TK Indra Prasta, Kuta, Sabtu (5/10) lalu. Selain mengamankan barang bukti narkoba, polisi menyita senpi revolver kaliber 22 mm dan lima butir peluru. (kmb36)

Bali Post/kmb37

DISIDANGKAN - I Ketut Sudikerta saat disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar.

Sebelum Bertemu Sudikerta

Dirut Maspion Group Mengaku Bertemu A.A. Gde Agung Denpasar (Bali Post) Dari tiga terdakwa, sidang lanjutan dugaan kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Selasa (15/10) kemarin hanya dua orang yang hadir di persidangan. Mereka adalah terdakwa I Ketut Sudikerta dan Anak Agung Ngurah Agung. Sedangkan Wayan Wakil yang dialihkan penahanannya, kini sedang sakit dan dirawat di RS Bali Med Jimbaran.

Jaksa penuntut umum (JPU) I Ketut Sujaya dan kawan-kawan menghadirkan dua saksi yang sempat tertunda. Mereka adalah Eska Kanasut dan IA Mas Sukerti.

Eska Kanasut yang menjabat Dirut di PT Maspion Group di

depan persidangan pimpinan Esthar Oktavi mengaku sebelum ada transaksi dengan Sudikerta yang saat itu menjabat Wakil Bupati Badung, pihak Maspion Group terlebih dahulu bertemu Bupati Badung (kini mantan - red) A.A. Gde Agung.

Dijelaskan, pada tahun 2012 pihak Maspion Group bermaksud berinvestasi di Bali dengan membangun hotel. Pihaknya kemudian menghadap A.A. Gde Agung dan kemudian bertemu dengan Ketut Sudikerta. Saat itu yang disampaikan bahwa pihak PT Maspion Group untuk berinvestasi dan itu direspons baik oleh dua orang pejabat Badung itu.

Dijelaskan saksi bahwa

juga dilibatkan Wayan Santoso dan Henry Kaunang untuk mencari tanah di Bali.

Akhirnya didiskusikan dengan bosnya, Alim Markus, bahwa ada tanah di Balangan yang disebut miliknya I Ketut Sudikerta. Hanya saat negosiasi dan transaksi tanah, saksi Dirut Maspion Eska Kanasut tidak ikut.

Dia baru ikut pada tahun 2015. Namun, dia mengaku pernah melihat situasi dan kondisi tanah yang berlokasi di Balangan yang akan dipilih oleh Alim Markus untuk berinvestasi.

Saksi menjelaskan, di sana sempat bertemu Wayan Wakil dan oleh Alim Markus dibilang tanah itu milik Sudikerta. Saat ditanya soal harga,

saksi menyebut Rp 149 miliar.

Itu dibayar dua kali ke PT Pecatu Bangun Gemilang yang komisarisnya Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, istri Ketut Sudikerta.

Saksi menjelaskan, setelah dilakukan pembayaran saksi bermaksud merencanakan membangun hotel. Namun pembangunan hotel tidak bisa dilaksanakan karena sertifikatnya diduga ada masalah, dan ada pemblokiran oleh Gede Subakat serta sertifikat ada di Polda. Saksi sempat mengecek ke Notaris Sudjarni, dan sertifikatnya yang asli disebut berada di sana. Atas masalah itu, saksi kemudian bertemu Sudikerta dan meminta menyelesaikan masalah ini.

Jaksa sempat menanyakan, siapa menjamin perizinan jika hotel itu jadi dibangun di Bali? Saksi menyebutkan, dia mendapat informasi dari Wayan Santoso bahwa soal izin akan diurus dan dijamin oleh Sudikerta.

Setelah tahu ada masalah, apa tindakan konkret lainnya yang dilakukan? Saksi Dirut PT Maspion Group itu di depan persidangan mengatakan, dia minta uangnya dikembalikan.

Bahkan sudah sampai 10 kali bertemu Sudikerta. Namun tidak ada penyelesaian, walaupun sudah diberikan membayar secara nyicil (bertahap).

Pihak Sudikerta mengaku akan menyelesaikan masalah melalui pengacaranya, Togar Situmorang. (kmb37)

lagi,’’ katanya.

Sebelumnya, sejumlah anggota Fraksi PDI-P sempat meninjau langsung kondisi di kompleks perumahan tersebut. Dewan pun melihat lalu-lalang kendaraan besar yang melintas di jalan tersebut. Karena itu, dewan meminta Dishub melakukan evaluasi terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Anggota Fraksi PDI-P Eko Supriyadi, Wayan Suadi Pu-

tra, dan Nyoman Sumardika langsung meninjau lokasi yang dilalui kendaraan-kendaraan besar tersebut. Pihaknya menyadari adanya keluhan warga setempat, karena kendaraan yang lewat di jalan tersebut cukup besar.

Tonasenya dinilai melebihi kapasitas jalan yang ada.

Karena itu, pihaknya meminta Dishub untuk melakukan evaluasi terhadap rekomendasi yang dikeluarkan sebelumnya. (kmb12)

Baru Dipasang, Portal dan Rambu Lalin Lenyap

Denpasar (Bali Post) -

Warga perumahan di Jalan Pondok Indah, Ubung mengeluhkan rambu lalu lintas dan portal yang baru dipasang hilang. Padahal pemasangan rambu tersebut tidak lebih dari dua hari. Warga pun kebingungan dengan kejadian di pintu masuk perumahan tersebut.

Salah seorang warga setempat, Nyoman Suwantara, mengakui sebelumnya warga memasang portal yang terbuat dari pipa. Portal tersebut berisi larangan masuk untuk kendaraan dengan berat di atas 8 ton. ‘’Ya, selama ini cukup banyak kendaraan

besar yang masuk ke perumahan,’’ kata Suwantara, Selasa (15/10) kemarin.

Suwantara menambahkan, kasus ini sudah sempat disampaikan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Denpasar.

Namun laporan tersebut belum mendapat respons yang

memuaskan. Padahal rambu yang hilang tersebut bukan hanya yang dipasang warga, namun yang dipasang Dishub.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dishub Denpasar Ketut Sriawan mengaku masih rapat. ‘’Saya masih rapat, nanti saya hubungi

Hari Ini, Bali Alami Fenomena Kulminasi Matahari

Denpasar (Bali Post) Bali akan mengalami fenomena hari tanpa bayangan atau yang disebut kulminasi matahari, Rabu (16/10) hari ini. Fenomena ini akan terjadi antara pukul 12.03 - 12.07 Wita.

Dengan adanya fenomena yang muncul atau terjadi setiap satu semester ini menyebabkan suhu udara terasa lebih panas. ‘’Terkait hari tanpa bayangan, ada titik kulminasi matahari, di mana posisi matahari sama degan lintang pengamat atau objek tegak, sehingga matahari tepat berada di

atasnya yang menyebabkan bayangan pengamat/objek tegak berimpit seolah-olah tidak ada bayangan,’’ ujar Kepala Bidang Data dan Informasi BBMKG Wilayah III Denpasar Iman Fatchurochman, Selasa (15/10) kemarin.

Meskipun waktu kulminasi hanya beberapa menit, kata Iman Fatchurochman, namun hal itu memberikan berbagai dampak bagi warga, seperti suhu udara meningkat, terik matahari panas dibanding biasanya. Hal ini dikarenakan kelembaban udara yang rendah. Untuk

itu, masyarakat disarankan untuk selalu menyiapkan air minum secukupnya dan pelindung tubuh. ‘’Karena bumi terus berputar, fenomena ini hanya terjadi beberapa menit saja. Selanjutnya sudah kembali normal lagi,’’ ujarnya.

Terkait titik untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena ini, Iman Fatchurochman mengatakan fenomena ini terjadi hampir di seluruh Pulau Bali, seperti di Mengwi, Denpasar, Tabanan, Gianyar, Bangli, Amlapura, Negara, dan Klungkung.

Terkait waktu agar fenom-

ena ini bisa diamati oleh warga, mulai sekitar pukul 12.03 Wita. ‘’Kalau rentang waktu pengamatannya itu dari pukul 12.03 Wita hingga 12.07 Wita. Fenomena ini hanya beberapa menit saja dan banyangan kita menghilang,’’ tegasnya.

Iman Fatchurochman menambahkan, kulminasi atau transit atau istiwa adalah fenomena ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Saat deklinasi matahari sama dengan lintang pengamat, fenomenanya disebut sebagai kulminasi utama. Pada saat itu

matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat atau di titik zenit. Akibatnya, bayangan benda tegak akan terlihat ‘’menghilang’’, karena bertumpuk dengan benda itu sendiri. Karena itu, hari saat terjadinya kulminasi utama dikenal juga sebagai hari tanpa bayangan. ‘’Mengingat posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator, kulminasi utama di wilayah Indonesia akan terjadi dua kali dalam setahun dan waktunya tidak jauh dari saat matahari berada di khatulistiwa,’’ ujarnya. (win)

Iriana Joko Widodo Kunjungi Perajin Tenun Ikat di Denpasar

Selly Mantra Perkenalkan Kain Endek dengan Motif Khas

Bali Post/kmb36

BARANG BUKTI - Kapolresta Denpasar Kombes Pol Ruddi Setiawan menunjukkan senpi dan narkoba milik Anak Agung Putu Paranatha.

Topik : PEREKRUTAN CPNS DI TABANAN DIBATALKAN

IBU Negara RI Iriana Joko Widodo bersama jajaran istri-istri menteri Kabinet Kerja dalam agenda kunjungan kerjanya di Provinsi Bali melaksanakan beragam kegiatan. Salah satu agendanya yakni mengunjungi perajin Tenun Ikat Sekar Jepun di Kota Denpasar, Selasa (15/10) kemarin.

Kunjungan Ibu Negara tersebut diterima Ketua TP PKK Kota Denpasar yang juga Ketua Dekranasda Kota Denpasar Ny. Selly Dhar mawijaya Mantra. Dalam kesempatan tersebut, rombongan Ibu Iriana Joko Widodo yang didampingi para istri menteri Kabinet Kerja termasuk Ny. Bintang Puspayoga dan Ny. Putri Koster mengamati kain endek hasil produksi Sekar Jepun yang merupakan kerajinan tenun ikat khas Kota Denpasar serta melihat langsung proses pembuatan kain yang dipopulerkan kembali oleh

Pemkot Denpasar ini.

Ketua Dekranasda Kota Denpasar Ny. Selly Dharmawijaya Mantra pun turut memperkenalkan satu per satu hasil karya perajin Kota Denpasar. Menurut Ny. Selly Mantra, merupakan suatu kebanggaan perajin di Kota Denpasar mendapat kunjungan langsung dari Ibu Negara.

Tentunya hal ini menjadi pemacu semangat bagi perajin untuk terus maksimal dalam menghasilkan kerajinan tenun kain ikat. ‘’Tentu ini merupakan suatu kebanggaan dan semangat bagi perajin di Kota Denpasar untuk terus maksimal dalam berkarya,’’ ujarnya.

Selly Mantra menjelaskan, Sekar Jepun ini merupakan perajin Denpasar yang memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan perajin lainnya. Bahkan dengan inovasinya, perajin dapat memadukan dua je-

nis motif dalam selembar kain. Endek khas Denpasar memiliki corak yang khas yang pembuatannya menggunakan handmade dengan cara menenun. Coraknya pun khas, dengan motif bunga, daun, hewan, patra, mastuli dan lain sebagainya yang simpel dan elegan digunakan dalam kegiatan apa pun. ‘’Ke depan kami akan terus memberikan dukungan terhadap perkembangan perajin dan UMKM. Hal ini telah dilaksanakan dengan penyediaan ruang promosi melalui Rumah Kemasan serta memperkenalkan produk kerajinan Denpasar pada ajang begengsi seperti Denpasar Festival, Kriyanusa dan Inacraft,’’ paparnya.

Pemilik Tenun Ikat Sekar Jepun Etmy Kustiyah Sukarsa mengaku senang dan berterima kasih atas kunjungan Ibu Negara di Sentra Tenun Ikat Sekar Jepun.

Tentunya hal ini menjadi

TENUN IKAT - Kunjungan Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang diterima Ketua Dekranasda Kota Denpasar Ny. Selly Dharmawijaya Mantra di Sentra Kerajinan Tenun Ikat Sekar Jepun, Selasa (15/10) kemarin. suatu kebanggaan serta menjadi motivasi untuk terus berkarya dan menghasilkan kerajinan yang baik dan berkualitas. ‘’Terima

kasih atas kunjungannya dan semoga ke depan kami dapat terus berkarya dan memberikan hasil kerajinan terbaik,’’ ujarnya. (ad420)

Rabu Wage, 16 Oktober 2019

Tangkal Isu Terorisme

Dinas Pariwisata Tempuh Langkah Preventif

Bali Post/edi

PARIWISATA - Industri pariwisata sangat rentan terhadap berbagai isu khususnya terorisme. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung berupaya menangkal isu terorisme dengan langkah preventif.

Mangupura (Bali Post) Dinas Pariwisata Badung mengupayakan langkah-langkah preventif guna mengatasi isu terorisme di Bali. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Badung melibatkan semua lapisan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme yang dapat merusak citra pariwisata. ‘’Astungkara Badung sangat kondusif dan aman karena semua pihak terlibat dalam menjaga keamanan. Jadi, langkah preventif penting. Kami tidak mau baru ada teror baru sibuk meningkatkan keamanan,’’ ujar Kepala Dinas Pariwisata Badung I Made Badra, Selasa (15/10) kemarin.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat akan sangat membantu dalam menjaga keamanan. Sebab, masyarakat yang mengetahui kondisi wilayahnya. Pihaknya juga berharap ada optimalisasi peran aparat keamanan. ‘’Kami yakin pihak kepolisian bersama TNI dan masyarakat akan menjaga lingkungannya dengan baik. Jika ada yang gerak-gerik yang

mencurigakan, baik itu wisatawan yang menginap di vila, hotel, masyarakat kami minta melaporkan,’’ tegasnya.

Birokrat asal Kuta itu menjelaskan, pihaknya terus menggalakkan Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Hotel (SMPH). Bahkan setiap akomodasi pariwisata kini diharuskan mengantongi sertifikat verifikasi SMPH. Upaya ini untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan yang menginap. ‘’Dari dulu kami selalu menegaskan, tidak hanya baru ada kejadian baru kita bertindak.

SOP harus jelas. Minimal ada satu atau dua CCTV yang mengarah ke luar atau pintu masuk dan metal detector saat turis check in,’’ jelasnya.

Lebih lanjut Badra meminta wisatawan tidak khawatir usai penangkapan dua terduga teroris di Bali. Meski diakui bahwa pariwisata rentan dengan isu-isu keamanan seperti terorisme. ‘’Semua pihak baik masyarakat dan aparat keamanan sudah sangat baik dalam menjaga keamanan di Bali, khususnya Badung,’’ tegasnya. (kmb27)

bahkan, jajaran KPU yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 mesti merancang pilkada dengan matang.

Sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan, dia berpesan agar masalah keuangan tidak sampai jadi penghambat penyelenggaraan pilkada.

KPU Bali dalam hal ini hanya sebagai supervisi bagi KPU kabupaten/kota dalam Pilkada serentak nanti, bukan sebagai eksekutor. ‘’Kita perlu kerja sama tim.

Jangan ada perbedaan tajam di antara divisi. Kalau membahas persoalan di KPU provinsi, siapkan bahan masalahnya sebelum tiba. Jangan sudah di sini baru cari-cari bahan yang akan dibahas,’’ jelasnya.

Sementara itu, untuk pilkada serentak tahun 2020 di setiap TPS disiapkan minimal dua bilik dan maksimal empat bilik. Alat yang digunakan sama dengan pemilu serentak lalu yakni paku untuk mencoblos. (kmb16)

Persoalan Logistik Jangan Sampai Hambat Pilkada

DISTRIBUSI logistik dan masalah keuangan jangan sampai menghambat pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Hal itu menjadi penekanan khusus KPU Bali dalam rapat koordinasi (rakor) penyusunan SOP perencanaan dan pengelolaan logistik Pilkada serentak 2020 bersama jajaran KPU se-Bali, Selasa (15/10) kemarin.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Lidartawan meminta jajaran Komisioner KPU memperhatikan urusan logistik mulai dari kedatangan, penyimpanan, sampai distribusinya. Para Komisioner sebagai penyelenggara pemilu mesti berpikir dan bekerja cerdas

menyiapkan logistik. Hal itu bisa dimulai dari kerapian dokumentasi ketika logistik diterima. Jangan sampai ada logistik masuk, tapi ketika diminta datanya malah saling tunjuk karena tidak dikoordinasikan.

Persoalan tersebut, kata

dia, yang rentan menimbulkan kekacauan administrasi jika ada pemeriksaan. ‘’Rekanrekan ini saya tahu sibuk menyiapkan urusan teknis, tapi jangan sampai urusan dokumentasi jadi tidak jelas,’’ tegasnya.

Pencatatan logistik juga

BBPOM Monitoring Penarikan Obat Ranitidin

TERKAIT adanya informasi cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) pada produk obat yang mengandung ranitidin sebagaimana disampaikan US Food and Drug Administration (US FDA) dan European Medicine Agency (EMA), BBPOM menginstruksikan kepada industri farmasi pemegang izin edar produk tersebut untuk melakukan penghentian produksi dan distribusi serta melakukan penarikan kembali (recall) seluruh bets produk dari peredaran.

Waktu penarikan secara sukarela ini adalah 80 hari kerja semenjak perintah ini diberikan yaitu per 4 Oktober lalu.

Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Selasa (15/10) kemarin mengatakan, instruksi ini juga berlaku di Bali. Untuk itu pihaknya terus melakukan monitoring proses penarikan produk secara sukarela sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

Masing-masing industri farmasi akan melakukan pengujian kembali untuk memastikan apakah produknya mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) di atas ambang batas. ‘’Sampai hasil pengujian ini ada hasilnya, produk tidak boleh diproduksi dan diedarkan,’’ ujarnya. Menurut Aryapatni, ranitidin adalah obat yang digunakan untuk pengobatan gejala penyakit tukak lambung dan tukak

usus. BBPOM telah memberikan persetujuan terhadap ranitidin sejak tahun 1989 melalui kajian evaluasi keamanan, khasiat dan mutu. Ranitidin tersedia dalam bentuk tablet, sirup, dan injeksi. ‘’Namun saat ini dengan semakin majunya teknologi dan berkembangnya penelitian, diketahui jika dalam obat yang mengandung ranitidin ditemukan cemaran NDMA,’’ ujarnya.

Cemaran NDMA ditemukan dalam jumlah yang relatif kecil pada sampel produk yang mengandung bahan aktif ranitidin. NDMA merupakan turunan zat Nitrosamin yang dapat terbentuk secara alami. Studi global memutuskan nilai ambang batas cemaran NDMA yang diperbolehkan adalah 96 nanogram/hari. Obat bersifat karsinogenik jika mengandung NDMA di atas ambang batas ini, serta dikonsumsi secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama.

Bagi masyarakat yang mendapatkan terapi pengobatan ranitidin, tidak perlu resah. Sebab, konsumsi ranitidin tidak semerta-merta langsung menimbulkan kanker. ‘’Apabila cemaran NDMA melebihi ambang batas dan dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama barulah bisa menimbulkan kanker,’’ jelasnya.

Jika masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengganti terapi ranitidin, bisa berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. (kmb24)

penting, selain masalah tahapan pilkada. Dia berharap sekurang-kurangnya harus ada berita acara penerimaan barang di masing-masing KPU. Menganggap remeh dokumentasi adalah hal buruk yang sepatutnya dihilangkan. ‘’Minimal setiap terima barang, foto dulu agar ada dokumen. Jadi kita semua bisa enak bekerja,’’ ujarnya.

Lidartawan juga sempat menyinggung soal aturan Menteri Keuangan mengenai

nilai honor penyelenggara pemilu yang kemungkinan honor KPPS ditingkatkan nilainya.

Untuk itu, dia meminta KPU memeriksa anggaran supaya bisa diestimasi kebutuhan anggaran ketika peningkatan honorarium benar-benar dilaksanakan. Paling lambat awal pekan depan data anggaran tersebut sudah masuk ke meja KPU Bali untuk diverifikasi.

Komisioner KPU Bali Luh Putu Sri Widyastini menam-

Klian Dinas Siap Mendata Wajib Pajak

Bali Post/ist

KOORDINASI - Rapat koordinasi antara Bapenda Badung dengan Camat serta perangkat desa se-Kecamatan Kuta Selatan.

Mangupura (Bali Post) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung, Selasa (15/8) kemarin menggelar rapat dengan Camat dan perangkat desa se-Kecamatan Kuta Selatan. Rapat koordinasi ini guna menindaklanjuti Instruksi Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pendataan usaha pariwisata oleh aparat desa.

Kepala Bapenda Badung Made Sutama mengatakan, rapat koordinasi tersebut juga terkait monitoring potensi pajak di masing-masing kecamatan serta pemanfaatan Sistem Informasi Pengaduan Potensi Pajak (Sidupa) di Kabupaten Badung dan tindak lanjut koordinasi pengaduan potensi pajak melalui grup WhatsApp (WA). ‘’Rapat perdana ini untuk menindaklanjuti instruksi Bupati Badung terkait pembentukan grup WA. Hasilnya, para Kaling dan Klian Dinas mendukung dan siap mendata wajib pajak di wilayahnya masing-masing,’’ ungkap Sutama.

Guna mensukseskan program tersebut, Sutama mengatakan pihaknya akan dibantu oleh Perbekel serta Lurah beserta jajarannya. ‘’Langkah awal agar kerja lebih efektif, kami dari Bapenda memberi-

kan data usaha yang sudah ber-NPWPD ke masing-masing desa dan kelurahan. Data itulah nantinya dipakai untuk mengecek apakah usaha tersebut sudah ber-NPWPD atau belum,’’ terangnya.

Birokrat asal Pecatu, Kuta Selatan itu menerangkan, pendataan usaha yang dilakukan tersebut adalah untuk semua jenis usaha yang terkena pajak seperti hotel berbintang dan non hotel bintang, vila, rumah kos, pondok wisata dan penginapan. ‘’Untuk restoran yang didata adalah rumah makan, bar, restoran. Sementara untuk usaha hiburan berupa diskotek, club malam, spa, panti pijat dan permainan ketangkasan,’’ ucapnya.

Menurut Sutama, batas waktu yang diberikan dalam program tersebut hingga 29 Oktober mendatang. Instansi yang terlibat harus merampungkan pengiriman data ke Bapenda atau dapat menggunakan aplikasi Sidupa serta Grup WA yang telah dibentuk. ‘’Kegiatan ini akan berlanjut ke semua kecamatan. Besok (hari ini-red) kami akan lanjutkan ke Kecamatan Kuta, lanjut Kamis ke Mengwi, dan beberapa kecamatan lain,’’ pungkasnya. (kmb27)

Pengusaha Wajib Patuhi Aturan Pemasangan Reklame Mangupura (Bali Post) Penertiban reklame yang dilakukan Tim Yustisi Kabupaten Badung mendapat dukungan Persatuan Pengusaha Periklanan Indonesia (P3I). P3I menilai langkah ini perlu dilakukan agar reklame di Badung bisa tertata dengan baik dan perwajahan kawasan pariwisata menjadi lebih baik.

Ketua Pengda P3I Bali Nengah Tamba berharap, pengusaha reklame di Bali khususnya Badung mematuhi kebijakan Bupati Badung mengenai penataan reklame.

Karena selain menata kawasan agar lebih terjaga dari sisi estetika, kebijakan ini juga terkait pajak yang akan masuk ke PAD Badung. Apalagi penertiban yang dilakukan terhadap reklame yang

berada di luar masterplan yang dicanangkan Pemkab Badung. ‘’Kalau nantinya ada usaha yang ingin mengurus izin agar bisa masuk dalam masterplan Pemkab Badung, tentunya harus ada rekomendasi dari asosiasi yang jelas,’’ paparnya.

Selama ini pihaknya kerap terkena getah akibat pemasangan reklame sembarangan atau liar. Padahal itu dilakukan oleh pengusaha di luar organisasi karena diakuinya, banyak perusahaan periklanan yang kesulitan dalam mengurus izin.

Hal ini mengingat proses memohon Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR) sama dengan mengurus IMB pada umumnya.

Ke depan, Tamba berharap IMBR dibedakan dengan

IMB. ‘’Karena saat hendak mengurus izin, dokumen yang harus dipenuhi cukup tebal layaknya mengurus izin membangun sebuah rumah atau properti. Seperti menyangkut pengelolaan limbah serta izinizin lainnya,’’ katanya.

Diungkapkannya lebih lanjut, Perbup Badung No. 80 tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame sudah cukup baik dalam mengatur pendirian reklame. Tinggal sekarang dilakukan penyesuaian seperti terkait arsitektur Bali serta ketinggian reklame.

Sementara itu, pada Selasa (15/10) kemarin Satpol PP Badung kembali melakukan penertiban sebanyak 17 reklame di wilayah Kecamatan Kuta. Belasan reklame tersebut dipasangi stiker

dan surat teguran. Satpol PP memberikan waktu satu minggu kepada pemilik agar menurunkan sendiri reklame tersebut. Apabila tidak diturunkan, Satpol PP bersama tim yustisi akan melakukan pembongkaran. ‘’Tahap awal ini yang disasar adalah yang di luar masterplan. Tentunya yang bertentangan dengan Perbup 80 tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame,’’ kata Kepala Satpol PP Badung I G.A.K. Surya Negara.

Ditegaskannya, penertiban menyesuaikan peraturan yang berlaku. Meskipun lokasi reklame sudah sesuai masterplan, namun jika perizinan dan segala hal terkait peraturan tidak dipenuhi, reklame tersebut tetap akan ditertibkan. (kmb23)

Bali Post/edi

PENERTIBAN - Satpol PP Badung kembali melakukan penertiban reklame di kawasan Kuta, Selasa (15/10) kemarin.

Rabu Wage, 16 Oktober 2019

A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Siswa dan Guru SMPN 10 Denpasar Senator Dukung Panglima Beri Sanksi pada Oknum Raih Segudang Prestasi dan Keluarga TNI yang Terpapar Radikalisme Ketua Komite Dipegang Tjokorda Alit Krisdiyana Peringatan Bom Bali, Wedakarna Minta Desa Adat Kembali Hidupkan Kipem

MASYARAKAT Bali, khususnya generasi milenial, diharapkan tidak melupakan kejadian keji yang merenggut 202 nyawa anak manusia lintas negara yang terjadi pada 12 Oktober 2012 lalu di Kuta, Badung.

Insiden yang terjadi itu disulut kebencian dari orang-orang yang mengaku ahli agama, tetapi tidak memahami kehidupan berbineka dalam bingkai Pancasila. Demikian diungkapkan Senator DPD-RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat hadir memenuhi undangan LPM Kuta di peringatan 17 tahun Bom Bali yang dipusatkan di Monumen Bom Bali Kuta. ‘’Orang Bali, khususnya umat Hindu, harus selalu mengingat kejadian mengerikan tragedi Bom Bali yang justru menyasar orang lokal dan tamu-tamu Bali. Jangan dilupakan bahwa alasan mereka mengebom Bali adalah karena kita berbeda. Karena kita dianggap lebih rendah dari kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu, dan tentu karena orang Bali dianggap sebagai pelengkap dari NKRI ini. Kejadian Bom Bali terjadi atas restu Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan itu pertanda orang Bali harus disadarkan dengan cara yang ekstrem. Sekaligus mulat sarira kesucian Bali sudah mulai menurun karena faktor kekadatangan jutaan wisatawan dan berkembangnya jumlah penduduk pendatang. Jadi, selama Bali tidak suci, maka Bom Bali akan terus menghantui ke depan. Dan yang paling bisa menjaga Bali dengan sistem adatnya adalah orang Hindu Bali. Bukan yang lainnya. Jadi ngiring jengah lan mulat sarira,’’ kata Gusti Wedakarna.

Ia pun meminta dukungan kepada komponen internasional agar terus-menerus mendukung peringatan Bom Bali. ‘Saya menduga ada sebagian orang dan komunitas di Indonesia ini merasa malu jika Bom Bali diperingati tiap tahunnya. Mereka malu karena citra kelompok mereka menjadi nadir karena perilaku biadab para teroris ini. Dan secara sistem, ada upaya agar peringatan Bom Bali ini dilupakan, dihilangkan dan digeser ke isu yang tidak nyambung. Maka, begitu saya tahu bahwa acara peringatan Bom Bali tahun 2019 ini di-handle Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kuta, secara resmi dan official, artinya ini sudah menjawab harapan kita. Tapi ke

PANCASILA - Senator DPD-RI Dr. Arya Wedakarna bersama Panglima TNI di Istana Merdeka, Jakarta dan menjadi satu-satunya pejabat negara yang hadir di peringatan Bom Bali Kuta. depan, saya minta Gubernur Bali dan Bupati Badung agar ikut memberikan bantuan anggaran untuk acara ini. Seharusnya level acara ini sudah internasional, bukan kelas lokal dan nasional lagi. Saya selaku DPD-RI akan mendukung usaha dari masyarakat Desa Kuta ini.

Termasuk kebijakan menghidupkan Kipem di desa-desa. Lanjutkan saja, tidak usah takut pada Saber Pungli,’’ tegas Gusti Wedakarna.

Lainnya terkait dengan peristiwa aksi penusukan Menkopolhukam Wiranto di Banten, Senator AWK menyampaikan rasa simpati yang mendalam atas kejadian yang menimpa matan Panglima TNI itu. Sembari juga memberikan dukungan kepada Panglima TNI dan juga Kapolri atas kebijakan oknum anggota TNI dan Polri mengawasi perilaku anggotanya yang mungkin sudah terpapar radikalisme. ‘’Saya kira kejadian yang dialami Dandim di Sulawesi yang dianggap tidak bisa mengatur sang istri, termasuk juga oknum Polri yang diduga terpapar radikalisme itu hanya beberapa kasus yang mencuat. Saya dukung sikap Kasad, sikap Panglima, Kapolri dan institusi yang bertindak tegas terhadap oknum anggota yang sudah melawan sumpah prajurit, melanggar penghormatan terhadap pemerintah pusat (Guru Wisesa),

sekaligus keluarganya. Bahkan Bali mendukung aksi pemecatan tidak hormat kepada mereka. Bukan sekadar ditahan 14 hari. Karena ke depan mereka bisa menjadi masalah karena faktor dendam.

Terkait dengan oknum para istri yang terpapar radikalisme atas komentar anti-Pancasila di medsos, saya dukung dimasalahkan di peradilan umum. Silakan saja, karena Bali mendukung Jokowi. Menyakiti Pak Wiranto sebagai Menko berarti mengancam Presiden RI secara tidak langsung,’’ imbuh AWK yang juga Presiden The Sukarno Center ini.

Khusus untuk Bali, AWK meminta agar masyarakat adat dan juga Mabes TNI/Polri mengawasi perilaku anggota dan keluarganya, terutama di beberapa perumahan TNI/Polri di Bali. ‘’Beberapa tahun lalu sudah ada aspirasi masyarakat adat ke saya terkait sejumlah lokasi di Bali yang dinilai terpapar radikalisme. Dulu sudah saya sampaikan saat audiensi dengan para Danrem di Bali. Saya akan update datanya ke Mabes bahwa Bali perlu aparat yang merah putih dan proadat Bali. Kasus di Banten dan Sulawesi ini jadi perhatian untuk kita semua. Saya akan tindak lanjuti,’’ tambah Gusti Wedakarna yang peraih suara tertinggi di Pemilu 2019 DPD Bali ini. (ad431)

Pedagang Dilatih Manajemen, Dibantu Permodalan

PT SUMBER Alfaria Trijaya Tbk. selaku pengelola jaringan Alfamart membantu usaha mikro masyarakat melalui bantuan permodalan. Kucuran modal ini disupport Toko Modal (PT Toko Modal Mitra Usaha) bekerja sama dengan pemilik warung kecil yang sudah menjadi mitra Alfa Mikro, program pemberdayaan warung milik Alfamart. Program ini juga sekaligus mengajak pelaku usaha mikro kecil (UMK) untuk memanfaatkan teknologi digital.

Caranya dengan unduh di Play Store sehingga para pemilik warung mendapatkan kemudahan untuk memesan barang yang diinginkan. ‘’Aplikasi Alfa Mikro sederhana dan sudah sangat mempermudah pemilik warung yang jadi member kami. Kini semakin dipermudah dengan support pinjaman modal dari Toko Modal. Pesan dulu semua barangnya, bayar belakangan,’’ tutur Imam Safii selaku Store Sales Point (SSP) Coordinator Alfamart di sela-sela pelatihan manajemen ritel bagi pedagang eceran UMKM dari wilayah Kabupaten Karangasem dan sekitarnya di ruang pertemuan Rumah Makan Pondok Mina, Selasa (15/10) kemarin.

Mengusung tagline ‘’Sahabat Usaha Mikro untuk Rakyat’’, Alfa Mikro dan Toko Modal memastikan banyak keuntungan bagi pemilik warung yang bergabung menjadi mitra. ‘’Artinya, ada jeda waktu untuk memutarkan barang dagangan. Sangat cocok untuk membantu usaha mereka,’’ ucap Imam menambahkan. Syarat bagi pemilik warung yang ingin bergabung

PELATIHAN - Suasana pelatihan manajemen ritel yang digelar PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. selaku pengelola jaringan Alfamart. menjadi member sangat mudah.

Keuntungannya, memesan barang mudah dan cepat, pendanaan eksklusif dengan biaya terjangkau dan pembayaran tagihan mudah di toko Alfamart.

Dia mengatakan, dalam sesi pelatihan manajemen ritel tersebut, peserta umumnya adalah pedagang eceran. Mereka mendapatkan pengetahuan materi terkait teknik menata barang, pengetahuan produk, cash flow hingga melayani konsumen. Sementara Branch Manager Alfamart Bangli Suriadi mengatakan, kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkala di berbagai wilayah guna mendukung program meningkatkan keberlangsungan UMKM supaya terus tumbuh dan berkembang.

Ia menambahkan, pelatihan

yang melibatkan para pedagang warung ini digelar secara rutin setiap tahun dan di setiap wilayah yang memiliki jaringan toko. ‘’Tujuannya, mengajak para pelaku UMKM khususnya yang juga memiliki bisnis ritel untuk memahami manajemen ritel modern. Pelaku UMKM sudah saatnya tumbuh berdampingan. Keduanya harus bersinergi. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan, yakni menjadi jaringan distribusi ritel yang berorientasi pada pemberdayaan pedagang kecil. Pelaku UMKM perlu dibekali dengan ilmu manajemen agar memiliki daya saing. Terutama pelatihan hari ini lebih lengkap dari biasanya, karena kami menambahkan materi bisnis online di dalamnya,’’ ucapnya. (ad416)

DI SMPN 10 Denpasar, siswa dan gurunya bersamaan mempersembahkan segudang prestasi. Sementara itu, pengurus komite dilakukan penyegaran yang kini dipimpin Tjokorda Alit Krisdiyana, S.T., M.T. Maka jadilan SMPN 10 Denpasar yang bermutu, sekolah ramah anak dan berprestasi.

Dra. Ni Wayan Purnasih dipilih sebagai guru inti program kemitraan. Artinya dia dipercaya pemerintah memberi pengimbasan PBM bermutu di sekolah terpencil di nusantara.

Sedangkan I Wayan Parta S.Pd. adalah guru inti PPK (Penguatan Pendidikan Karakter).

Siswa SMPN 10 alias Spenda mengukir segudang prestasi. Di antaranya meraih perunggu di International Avieced Invention Fair di Bali. Anak-anak ekstra KIR yang dibina Ni Wayan Purnasih dan Ni Made Rai Rahayu, M.Pd. ini sukses memborong juara umum I di ajang OPSSH di Trisma dan berhak memboyong piala bergilir untuk kali kedua.

Di ajang itu, Spenda Denpasar memboyong 5 emas, 5 perak dan 4 perunggu. Salah satu timnya juga lolos ke LKTI ke ajang internasional di Singapura yang diperkuat Ni Putu Dini Nariswari, Kirana Ardhia Pramesti, Ni Nyoman Lavanya Iswari Devi, I Made Ananta Abie Diartha dan I Nengah Aditya Abimanyu.

Di HUT Smansa, tim yang diperkuat Ni Putu Dini Nariswari, Komang Kirana Ardhia P. dan I Gede Andika Cayadi Putra meraih juara II. Sedangkan Kadek Cahyani Krisnadewi dan Angelica yang dibina Ni Made Nuratni meraih juara II lomba debat bahasa Inggris.

Di bidang lain, Paskibra Spenda yang dibina Endang Ratna

LOMBA - Kasek Wayan Sumiara bersama wakasek dan siswa SMPN 10 Denpasar yang akan berlomba ke LKTI di Singapura.

Hariyati meraih juara II se-Bali 2019. Di karate, I Wayan Wahyu Suryatama meriaih juara I dan II HUT Kodam Udayana.

Tim futsal Spenda juga juara I se-Bali, tim basket juara I di Merdeka Cup. Sementara itu, mengisi jeda semester, OSIS Spenda mengadakan jalan santai, lomba antarkelas meliputi kebersihan kelas, lomba jinggle kelas bertemakan KSPAN. Sebab, SMPN 10 akan menjadi duta Denpasar di tingkat provinsi. Selain itu, ada pentas seni (pensi) dan pembelajaran di luar sekolah ke Subak Sembung, Tukad Bindu dan Meseum Bali. Program ini ternyata banyak mendapat dukungan orangtua siswa.

Gebrakan baru dilakukan orangtua siswa Spenda yakni dengan membentuk pengurus baru Komite Spenda 2019-2022 pada 16 Agustus lalu. Komite SMPN 10 Denpasar kini diketuai Tjokorda Alit Krisdiyana, S.T., M.T., Sektetaris A.A. Arya Megantara Megada dan Bendahara I Gede Arcana. Pengurus juga

dilengkapi dengan bidang-bidang.

Pergantian pengurus komite juga mendapatkan respons positif dari Kadisdikpora Denpasar Drs. I Wayan Gunawan.

Kepala SMPN 10 Denpasar I Wayan Sumiara, S.Pd., M.Pd. mengungkapkan peran komite sangat strategis sebagai mitra sekolah untuk memberi pelayanan pendidikan bermutu bagi warga Spenda. Dia juga bersyukur ada orangtua siswa yang menyumbang gambar desain ruang komputer berlantai tiga yang akan diusulkan pembangunannya lewat dana bantuan pemerintah.

Sumiara didampingi Waka Kurikulum Dra. Ni Wayan Purnasih, Waka Kesiswaan I Putu Krisna Sunarjaya, S.Pd., M.Pd., Waka Humas Ni Made Nuratni, S.Pd. dan Sarpras Sri Artini, S.Pd. mengacungkan jempol setiap apel bendera siswanya menyerahkan puluhan piala kepada sekolah. Para orangtua siswa bahkan secara swadaya membantu biaya lomba demi mengangkat citra sekolah. (ad434)

Undwi Dorong Dosen Hasilkan Riset Tembus Jurnal Internasional

UNIVERSITAS Dwijendra (Undwi) Denpasar terus memperkuat iklim akademik para dosennya guna menghasilkan riset yang dipublis di jurnal internasional. Selasa (15/10) kemarin, Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Undwi bekerja sama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) menggelar workshop internasional yang diberi nama ‘’Workshop of Writing Academic Paper for International Journals’’.

Workshop internasional ini diikuti 45 peserta dari Indonesia, Malaysia, China dan Singapura dengan menghadirkan narasumber dari Nanyang Technology University Prof. Ang Peng Hwa. Acara dihadiri Sekretaris Yayasan Dwjendra Ketut Widia, M.Pd., WR II Drs. I Made Sila, M.Pd. dan WR III Drs. I Made Sutika, M.Si. Workshop dibuka Dekan Fikom Undwi Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.Ikom.

Dia menegaskan, workshop ini sangat penting bagi para dosen, khususnya dosen Undwi untuk berdaya saing internasional dalam melahirkan riset dan menembus publikasi yang terakreditasi internasional. Bagi dosen sangat penting untuk kenaikan pangkat dan golongan, bagi dosen bergelar doktor untuk meraih poin menjadi guru besar dan bagi lembaga untuk meningkatkan grade institusi di Kemenristekdikti.

Dia terus memotivasi dosen Undwi, termasuk dosen Fikom menembus riset berbasis internsional dan jurnal internasional. Strategi itu berupa teknik memilih tema riset yang mengandung keunikan dan kekhususan, sistematika dan straregi lainnya. Makanya ilmu Prof. Ang Peng Hwa ini bermanfaat bagi dosen. Bagi dia tak ada alasan bagi dosen malas meneliti baik berskala nasional dan internasional.

Yang utama adalah semangat meneliti sebagai sebuah kewajiban seorang akademis, sedangkan

WORKSHOP - Rektor Undwi Gede Sedana bersama Dekan Fikom Kontaniartha dan wakil dekan menyerahkan kenang-kenangan kepada Prof. Ang Feng Hwa saat workshop internasional. soal bahasa menurutnya bukan masalah. Untuk itu, usai wokrshop internasional ini dia berharap ada dosen Fikom Undwi yang bisa melahirkan riset dan menembus jurnal internasional. ‘’Selama ini belum ada dosen yang menembus jurnal internasional karena keterbatasan mereka, namun ke depan dituntut untuk semua bisa,’’ tegasnya.

Rektor Undwi Dr. Gede Sedana yang baru tiba dari Kupang sore kemarin ikut memotivasi dosen Undwi guna menghasilkan riset berkelas nasional dan internasional.

Makanya ilmu teknik menulis Ang Peng Hwa ini perlu dikuasai secara baik sehingga diterima di jurnal internasional.

Prof. Ang Peng Hwa secara gamblang memaparkan bahwa riset para dosen selain bernuansa unik dan memiliki kekhususan juga memenuhi ketentuan penulisan. Di antaranya masalah yang diangkat harus faktual dan memerlukan kajian secara akademik. Seperti mengangkat tema soal keberlanju-

tan subak dan dampak pariwisata.

Jadi perlu fokus pada teori, kajian sebelumnya dan gabungkan dengan fakta. Salah satu kelemahan hasil riset dosen Indonesia, kata Prof.

Ang Peng Hwa, adalah dalam penggunaan bahasa Inggris yang baik.

Ang Peng Hwa yang juga seorang editor ini mengaku bisa gara-gara bahasa dan penulisan yang tak baik, riset tersebut tak menarik diperiksa oleh editor.

Sebelumnya Fikom Undwi Denpasar juga menggelar seminar internasional dengan mendatangkan narasumber Prof. Dan Fellner, dosen Arizona State University, AS yang memaparkan pentingnya kebebasan pers model di AS. Dekan Kotaniartha menegaskan, penguatan akademik ini dilakukan karena Fikom Undwi mencetak SDM yang sungguh-sungguh menguasai keterampilan kerja dan profesional serta berintegritas. Fikom terus memberikan pembekalan soft skill dan lifeskill kepada lulusannya. (ad432)

Osteonekrosis Sendi Panggul OSTEONEKROSIS sendi panggul (osteonecrosis of the hip) adalah kondisi di mana suplai darah menuju kepala tulang paha terganggu sehingga menyebabkan kematian tulang. Tulang membutuhkan suplai darah yang konstan sehingga kondisi yang mengganggu aliran darah dapat menyebabkan kematian tulang (terutama kepala tulang paha) dan berakhir menjadi kerusakan sendi yang permanen.

Osteonekrosis disebut juga avascular necrosis atau aseptic necrosis. Walaupun dapat terjadi pada tulang manapun, tetapi osteonecrosis paling sering terjadi pada kepala tulang paha dalam sendi panggul.

Di Amerika, lebih dari 20.000 orang setiap tahunnya terdiagnosis osteonecrosis sendi panggul.

Anatomi Sendi panggul adalah persendian berbentuk bola dan cawan yang terdiri kepala tulang paha (sebagai bola) dan acetabulum

(sebagai cawan). Sendi ini menghubungkan tulang pelvis dan tulang paha. Permukaan kedua tulang (kepala tulang paha dan acetabulum) dilapisi oleh tulang rawan dan dilumasi cairan synovial sehingga kedua permukaan dapat bergerak secara mulus tanpa hambatan.

tulang paha rentan mengalami kematian tulang/osteonecrosis bila arteri retinakular tersebut terganggu. Osteonecrosis sendi panggul dapat mengenai siapa pun tapi paling sering mengenai rentang usia 40 sampai 65 tahun dengan predominansi pada laki-laki.

Penyebab Osteonecrosis/kematian tulang sendi panggul dapat terjadi karena suplai darah ke tulang terganggu. Tulang membutuhkan suplai darah yang konstan agar metabolisme (pembentukan dan resorpsi) tulang terus berlanjut. Osteonecrosis paling sering terjadi pada kepala tulang paha dalam sendi panggul karena suplai darah ke kepala tulang paha cukup terbatas dan unik.

Suplai darah ke kepala tulang paha terutama disuplai melalui arteri retinakular melalui leher tulang paha menuju kepala tulang paha. Karena itulah kepala

Faktor Risiko Beberapa faktor risiko terjadi osteonecrosis pada sendi panggul yaitu cedera/ trauma. Trauma pada sendi panggul dapat menyebabkan suplai darah terganggu.

Konsumsi Alkohol Jangka Panjang Penggunaan steroid jangka panjang.

Pada penderita asma, lupus yang menggunakan steroid jangka panjang ditemukan peningkatan kejadian osteonecrosis sendi panggul. Kondisi medis tertentu.

Beberapa penyakit yang dikaitkan dengan osteonecrosis sendi panggul yaitu penyakit caisson, sickle cell, gaucher, crohn, lupus

Gambar 1. Suplai darah kepala tulang paha

Gambar 2. Sendi panggul normal (kiri) dan osteonecrosis sendi panggul (kanan)

dan penyakit vaskulitis.

ditatalaksana.

Gejala dan Penatalaksanaan Gejala awal yaitu berupa nyeri sendi panggul. Nyeri dirasakan tumpul dan bisa menjalar ke bokong. Seiring berjalannya waktu intensitas nyeri semakin bertambah dan nyeri bisa timbul saat menumpu beban berat badan (berdiri) dan saat digerakkan.

Proses penyakit dapat berjalan beberapa bulan sampai tahunan. Untuk itu penting untuk dideteksi dini sehingga dapat segera

Semakin dini ditatalaksana maka hasilnya semakin baik. Penatalaksanaan berupa medikamentosa dan pembedahan. Semakin dini ditatalaksana maka teknik pembedahan dapat mempertahankan kepala tulang paha. Jika sudah terjadi kerusakan sendi panggul permanen maka teknik pembedahan pilihan yaitu penggantian sendi.

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

l dr. Ronald

Rabu Wage, 16 Oktober 2019

Pantau Pergerakan Teroris

Evaluasi PPDB

Dewan Denpasar Minta Tetap Gunakan NUN Denpasar (Bali Post) – Bercermin dari kasus Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Juli 2019 lalu, banyak menuai keluhan dari orangtua siswa. Karena itu, dinilai perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap pola yang diterapkan dalam PPDB mendatang. Salah satu yang paling penting untuk meminimalisasi kekroditan yakni tetap menggunakan nilai ujian nasional (NUN) sebagai indikator masuk sekolah negeri.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Denpasar Drs. Wayan Duaja di kantornya, Selasa (15/10) kemarin. Usulan ini juga sudah disampaikan secara langsung kepada jajaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Denpasar dalam kunjungan kerja Komisi IV belum lama ini.

Duaja mengatakan, perlu adanya evaluasi yang komprehensif terhadap pola PPDB yang berlaku pada Juli 2019 lalu. Ia menilai penerapan sistem zonasi menimbulkan banyak kendala.

Belum lagi, pemberlakuan surat domisili yang akhirnya banyak menjadi laporan ke Satgas Saber Pungli harus

menjadi evaluasi khusus. ‘’Kalau hanya dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK) kemungkinan kasusnya tidak separah itu. Karena surat keterangan domisili ini sulit untuk dipantau,’’ ujar politisi Golkar ini.

Dikatakan, sejumlah usulan sudah masuk ke Disdikpora. Termasuk dalam penggunakan NUN dalam PPDB mendatang. Paling tidak, dengan menggunakan persentase, NUN bisa menjadi jalan bagi siswa yang memang memiliki kemampuan lebih dalam hal akademis.

Karena bila tetap berpatokan pada zonasi, banyak orangtua siswa akan rugi les di luar sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan nilai ujian yang tinggi. ‘’Ini juga akan berpengaruh besar terhadap minat siswa belajar,’’ jelasnya.

Seperti diketahui, PPDB tahun lalu terjadi kekisruhan yang cukup parah. Pada hari pertama, sistem yang digunakan dalam PPDB tidak bisa membaca sistem jarak secara maksimal. Akibatnya, proses pendaftaran harus ditunda dua kali, yakni pada pukul 09.00 Wita dan pukul 12.00 Wita. (kmb12)

Tiga Ranperda Siap Diajukan ke Dewan Denpasar (Bali Post) Sedikitnya sudah ada tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) yang siap diajukan ke DPRD Bali untuk selanjutnya dibahas. Di antaranya Ranperda tentang Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP), Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Ranperda tentang Rencana Umum Energi Daerah. Hal itu disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya, Selasa (15/10) kemarin. ‘’Ini sesuai informasi yang kami terima dari Biro Hukum,’’ ujarnya. Menurut Tama, ada pula tiga ranperda prioritas lainnya yang siap diajukan. Hanya, materinya masih belum lengkap. Yakni Ranperda tentang Standardisasi Penyelenggaraan Kesehatan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, dan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Bali. ‘’Ya, ini kan masih ada waktu untuk melengkapi, karena dalam masa sidang sampai Desember, maksimal bisa empat ranperda. Sisanya nanti tahun 2020,’’ jelas politisi PDI-P ini.

Tama menambahkan, Biro Hukum sudah diberi waktu dua minggu untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang.

Sebelum akhirnya diajukan dalam rapat paripurna.

Dikatakan, bila Bapemperda DPRD Bali sejatinya sudah menerima total 19 usulan ranperda dari Pemprov Bali. Sementara untuk ranperda inisiatif dewan masih menunggu usulan dari setiap komisi. Pembahasan ranperda nantinya dibagi per komisi.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan DPRD Bali dapat membahas empat ranperda hingga pengujung tahun 2019. Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengaku akan mencoba memenuhi target itu dalam sisa waktu dua bulan ini. ‘’Tapi memang ini waktunya agak mepet, takutnya nanti tidak sempurna. Kita lihat nanti di lapangan karena ini produk perda, jangan nanti grasa-grusu, setelah terbentuk nanti banyak yang komplain. Jadi jangan juga dipaksakan kalau produk itu tidak matang betul,’’ ujarnya. (kmb32)

Pembunuh Dominggus Dapa Dituntut 12 Tahun Penjara Denpasar (Bali Post) Damung Kilimandu alias Angga (34), pria yang didakwa membunuh Dominggus Dapa (24) asal Karo Wanno, Desa Tanggaba, Wewena Tengah, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (15/10) kemarin dituntut pidana penjara selama 12 tahun.

JPU Putu Oka Surya Atmaja menyatakan perbuatan terdakwa terbukti bersalah karena diduga melakukan pembunuhan terhadap korban di areal parkir warung Pondok Mangga Manis di Jalan Taman Pancing, Pemogan, Denpasar Selatan.

Jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 338 KUHP sesuai dakwaan primer jaksa.

Atas tuntutan itu, dia akan melakukan pembelaan dalam sidang pekan depan.

Sebelumnya dijelaskan kasus ini berawal saat terdakwa yang dalam keadaan mabuk miras dan ditelepon oleh Gerson Tanggela alias Sony. Saat itu, saksi mengajak terdakwa datang ke warung Mangga Manis, untuk merayakan ulang tahun Gerson Tanggela alias Sony.

Terdakwa pun sore itu bergegas ke tempat yang dimaksud. Namun dia sudah mempersiapkan pisau yang ditaruh di bawah jok motornya. Bahkan terdakwa di warung Pondok Mangga ikut rapikan meja, dan memesan makanan dan minuman jenis tuak. Undangan di sana hingga datang sekitar 20-25 orang. Mereka tidaklah semuanya saling kenal.

Dekitar pukul 20.00 Wita, mulai pesta minuman sambil mendengarkan musik.

Puluhan orang yang ada di sana ada yang berjoged sambil berdiri dan ada pula yang asyik duduk. Tak lama berselang, terdakwa Damung Kilimandu mendengar ada keributan. Yakni antara Dominggus Dapa dengan Zoniber Bani, sehingga mereka yang ribut ingin dipisahkan. Masih kata jaksa, saat dilerai malah keributan makin menjadi hingga semua orang di sana saling dorong. Bahkan korban tidak terima dan sempat memukul terdakwa, lalu dipisahkan oleh Gerson Tanggela.

Persoalan tidak sampai di sana. Keributan malah makin menjadi hingga saksi Agustinus Zunna bermaksud melerai. Tanpa sengaja saat memisahkan tangan Agustinus mengenai wajah terdakwa Damung Kilimandu. Saat itulah terdakwa emosi lalu lari ke arah parkir motor mengambil pisau. Lalu dengan pisau itu, dia mengejar Agustinus dan Dominggus.

Agustinus dan Dominggus pun berlari, dan terus dikejar terdakwa.

Agustinus pertama berhasil dikejar dan pada lututnya kena bacokan pisau. Sedangkan terdakwa kemudian mengejar Dominggus. Setelah berhasil dikejar, korban dihajar secara membabibuta dengan pisau hingga mengalami luka di punggung, pundak dan pinggang. Korban pun tidak berdaya dan tewas bersimbah darah.

Belum puas melakukan pembunuhan, terdakwa kembali ke parkir dan merusak sadel motor yang ada di sana dengan pisau, lalu pisau itu dibuang. (kmb37)

Polresta Kerahkan Pasukan Intelkam Denpasar (Bali Post) -

Tertangkapnya dua terduga teroris yang tinggal di Jalan Sedap Malam, Denpasar, membuat jajaran Polresta Denpasar meningkatkan pengamanan. Salah satunya pengerahan anggota Satintelkam untuk memantau pergerakan teroris, khususnya di wilayah Denpasar.

Kombes Pol. Ruddi Setiawan

Bali Post/rah

‘’Sampai saat ini, Bali masih aman dan kondusif.

Ini berkat kerja sama Polri, TNI, masyarakat, termasuk pecalang,’’ kata Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan, Selasa (15/10) kemarin.

Selain anggota Intelkam, lanjut Kombes Ruddi, pihaknya mengerahkan anggota Bhabinkamtibmas dan melakukan patroli di tempattempat keramaian seperti mall serta tempat ibadah. ‘’Anggota Bhabinkamtibmas terus menyosialisasi terkait pengamanan Bali. Dari awal saya menjabat Kapolresta terus melakukan pengamanan,’’ ungkapnya.

Saat ditanya indikasi ada jaringan teroris di Bali,

Dansatgas CTOC Polda Bali ini enggan menjawabnya. ‘’Masih melakukan pengamanan-pengamanan. Masyarakat Bali, khususnya Denpasar banyak membantu kepolisian. Pecalang juga berperan aktif,’’ tegas mantan Kapolres Badung ini.

Simulasi Pengamanan Di pihak lain, jajaran Ditpolairud Polda Bali melakukan simulasi pengamanan demo anarkis. Dalam simulasi tersebut, massa ingin menyampaikan aspirasi tentang RUU Sumber Daya Alam (SDA). Mereka teriak-teriak dan ingin bertemu Dirpolairud Polda Bali Kombes Pol. Hadi Purnomo. Melihat situasi yang semakin tak terk-

endali dan anarkis, personel jaga berkoordinasi dengan komandan tim pleton Dalmas Airud Polda Bali agar segera mengirimkan pasukannya.

Peleton Dalmas tiba di TKP dan langsung membubarkan massa dan menangkap beberapa provokator dalam aksi unjuk rasa tersebut. Simulasi ini dilakukan serangkaian pengamanan menjelang pelantikan Presiden RI 2019. ‘’Ini merupakan gambaran hasil pembinaan personel secara terpadu, bertingkat, dan berlanjut yang meliputi teori dan praktik keterampilan.

Tentunya didapati temuantemuan tersebut yang harus ditindaklanjuti dan dievaluasi,’’ tegas Kombes Hadi Purnomo. (kmb36)

Hadirkan Inovasi Layanan, Gojek Jadi yang Tercepat Jemput Pelanggan GOJEK, pelopor layanan transportasi on-demand di Indonesia, Selasa (15/10) kemarin meluncurkan kampanye #GakPakeLama. Kampanye tersebut diluncurkan di Plaza Transit MRT Jakarta, Lebak Bulus oleh Chief of Public Policy and Government Relations Gojek Shinto Nugroho dan VP Transport Marketing Gojek Monita Moerdani. Turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar, serta aktris film Indonesia yang juga merupakan pengguna setia Gojek Hannah Al Rashid.

Melalui kampanye ini, Gojek mengenalkan tiga inovasi untuk layanan GoRide dan GoCar yaitu panduan titik jemput terdekat, titik jemput dengan foto, serta fitur GoRide dan GoCar Instan.

Monita Moerdani, VP Transport Marketing Gojek, mengatakan Gojek senantiasa memberikan layanan yang paling nyaman, mudah dan cepat bagi para pelanggan. Beragam inovasi dihadirkan untuk memenuhi komitmen itu, di antaranya melalui kampanye #GakPakeLama. Secara singkat, berikut fungsi dari masing-

masing dari inovasi yang Gojek hadirkan. Ketiganya dapat diakses di layar pemesanan pada aplikasi Gojek versi terbaru.

Panduan titik jemput terdekat membantu pelanggan memesan layanan GoRide dan GoCar ketika berada di lokasi yang kurang familiar.

Panduan ini merekomendasikan titik penjemputan Gojek yang mudah ditemukan mitra driver sehingga pelanggan tidak perlu mengetik alamat penjemputan secara manual.

Kemudian titik jemput dengan foto. Sekarang titik jemput untuk layanan GoRide dan GoCar di area keramaian seperti perkantoran, hotel dan pusat perbelanjaan sudah dilengkapi dengan foto, sehingga mempermudah pelanggan dalam menemukan titik jemput yang dipilih.

Terakhir, GoRide dan GoCar Instan merupakan layanan pemesanan on-thespot yang dilengkapi oleh solusi pengelolaan antrean sehingga mengurangi waktu tunggu pelanggan dan mengurai kemacetan di area penjemputan yang ramai seperti terminal angkutan umum. Bersamaan dengan peluncuran kampanye #GakPakeLama, Gojek juga

menghadirkan fitur GoRide Instan di Plaza Transit MRT Jakarta Lebak Bulus yang ramai dilewati masyarakat. ‘’Peluncuran GoRide Instan merupakan bentuk sinergi Gojek dengan moda transportasi massa dan pemerintah, di mana Gojek menjadi penyedia layanan feeder transportation,’’ jelas Monita.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mempersembahkan Smart Mobility bagi masyarakat ibu kota, melalui keberadaan transportasi umum yang terintegrasi. Pihaknya mengapresiasi kolaborasi antara PT MRT Jakarta dan Gojek yang telah dapat mewujudkan kenyamanan, keamanan dan kemudahan bagi seluruh masyarakat Jakarta. Kini masyarakat dapat bertransportasi #GakPakeLama.

Sementara itu, Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengatakan MRT Jakarta setiap harinya melayani lebih dari 90.000 penumpang. Dari jumlah tersebut, sebagiannya pergi dan berangkat ke stasiun menggunakan moda transportasi lain, termasuk salah satunya transportasi online.

Denpasar (Bali Post) Kodam IX/Udayana memberi pembekalan kepada personelnya menjelang pensiun. Pembekalan tersebut berupa pelatihan wirausaha dan kesiapan mental dalam menghadapi masa pensiun.

Hal ini disampaikan Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri saat menerima audiensi perwakilan PT Bank BTPN di Makodam, Denpasar, Selasa (15/10) kemarin.

‘’Terkait maksud dan tujuan kerja sama yang disampaikan dari pihak Bank BTPN, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi,’’ ujarnya. Pihaknya akan menindaklanjuti dan menyosialisasikan ke satuan jajaran Kodam IX/Udayana, baik yang berada di Provinsi Bali, NTT maupun NTB. ‘’Pihak Bank BTPN menawarkan kerja sama program pembekalan wirausaha, kesiapan mental

dalam menghadapi masa pensiun dan jasa layanan kepada prajurit dan PNS TNI, khususnya di Kodam IX/Udayana,’’ ungkap Kapendam IX/Udayana Kolonel Kav. Jonny Harianto G. Selain itu, lanjut Kapendam, akan diberikan pelatihan dan informasi untuk meningkatkan kapasitas sehingga memiliki kesempatan tumbuh dan mendapatkan peluang untuk hidup yang lebih baik. (kmb36)

Jelang Pensiun, Prajurit Kodam Dibekali Ilmu Wirausaha

AKSES LAYANAN - Gojek kini dilengkapi panduan titik jemput terdekat, titik jemput dengan foto, serta layanan GoRide dan GoCar Instan agar masyarakat #GakPakeLama saat mengakses layanan transportasi andalannya.

Hadirnya layanan GoRide Instan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna MRTJ yang membutuhkan transportasi lanjutan. ‘’Setelah peresmian hari ini saya berharap sinergi serupa bisa diimplementasikan di stasiun-stasiun yang lain,’’ katanya.

Sebelumnya, fitur GoRide Instan dan GoCar Instan sudah dapat digunakan di Bandara Soekarno-Hatta, Stasiun Depok Baru, dan Stasiun MRTJ Dukuh Atas/Stasiun

Commuter Line Sudirman.

Di luar ibu kota, kedua fitur juga akan segera tersedia di beberapa titik di Kota Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar.

Hannah Al Rashid menambahkan, ia yakin kualitas dan kecepatan layanan transportasi Gojek terjamin. Bahkan, pelanggan GoRide berhak mendapatkan voucher diskon apabila dijemput lebih dari 3 menit dari estimasi waktu penjemputan yang tercantum di aplikasi. (kmb)

Bali Post/rah

AUDIENSI - Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri saat menerima audiensi perwakilan PT Bank BTPN.

Partisipasi Pemilih di Denpasar Ditarget Melebihi 80 Persen

Bali Post/dar

SOSIALISASI - Komisioner KPU Denpasar saat melakukan sosialisasi ke sekolahsekolah menyasar pemilih pemula untuk mencapai target partisipasi pemilih.

Denpasar (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar menargetkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 mendatang mencapai angka melebihi 80 persen. Pencapaian target ini bercermin dari kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan KPU Denpasar pada April 2019.

Dalam mencapai target partisipasi pemilih, pihaknya terus melakukan sosialisasi dengan menyasar pemilih baru di sekolah-sekolah menengah atas.

Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsajaya menjelaskan dalam pemilu pada 17 April 2019 lalu, partisipasi masyarakat Denpasar yang datang ke TPS mencapai angka 78 persen. Angka ini, menurut Arsajaya, meningkat dari pemilu-pemilu sebelumnya yang hanya 64,74 persen pada Pemilu 2009 dan 70,12 persen pada Pemilu 2014. Peningkatan partisipasi kemarin juga melampaui target KPU secara nasional yang mematok di angka 77,5 persen. ‘’Meski berbeda, tapi hasil pemilu kemarin bisa menjadi patokan di Kota Denpasar yang akan melaksanakan pilkada serentak pada 2020 menda-

tang,’’ terang Arsajaya, Selasa (15/10) kemarin. Melihat partisipasi pemilih pada 17 April 2019 lalu yang mencapai angka 78, Arsajaya mengaku optimis minimal akan mempertahankannya, bahkan bisa lebih.

Sementara itu, anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Subro Mulissyi menambahkan, untuk menjaga dan meningkatkan angka partisipasi ini, KPU Denpasar akan gencar melakukan sosialisasi ke beberapa segmen pemilih potensial, di antara pemilih pemula dan pemilih muda yang berada di sekolahsekolah untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2020. ‘’Untuk meningkatkan angka partisipasi ini, tentu kami berupaya akan melakukan sosialisasi ke semua segmen.

Upaya kami juga akan menggunakan media-media yang efektif. Mungkin tidak jauh berbeda dengan pemilu April 2019 lalu,’’ tandasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk mendapatkan partispasi yang tinggi diperlukan banyak faktor. Tak hanya dilakukan pihak KPU saja, melainkan elemen lain seperti peserta pilkada dan pemerintah. (kmb16)

Rabu Wage, 16 Oktober 2019 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Pajak Kos-kosan, Memeras Warga Sendiri KINI kalangan dewan dan eksekutif hangat membicarakan soal pajak kos-kosan. Dalam situasi krisis global, bidikan pajak baru ini justru akan memeras warga sendiri. Pasalnya, vila bodong yang jumlahnya ribuan di Bali belum terjamah. Mungkin karena dibekengi orang gede atau kesulitan yang dialami petugas pemungut pajak.

Jika ini tuntas, barulah wajar kita beralih ke bisnis kos-kosan. Kemudian, bisnis kos-kosan yang mana harus dikenakan pajak, juga harus selektif.

Badung dan Denpasar yang banyak dihuni oleh kaum ekspatriat dan pendatang, wajar melirik pemasukan sumber pajak ini. Maraknya bisnis properti di Bali tidak terlepas dari usaha kos-kosan atau indekos yang selalu dinilai berpeluang dalam menghasilkan keuntungan. Dari dulu hingga saat ini, bisnis kos-kosan terus-menerus meningkat khususnya di wilayah industri dan instansi pendidikan. Namun perlu diketahui bahwa usaha tersebut tidak luput dari ketentuan pajak atas bisnis kos-kosan.

Tetapi nanti dulu, sebab saat ini usaha koskosan di Bali dibangun dengan berbagai inovasi yang sangat beragam, mulai dari kos yang sederhana, berstandar hingga kos eksklusif. Fasilitas yang disediakan juga sangat variatif. Penyewa hanya perlu menyesuaikan kebutuhan dan budget yang dimiliki. Cara pembayarannya juga variatif yakni per bulan dan per tahun.

Sudah diatur bahwa pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau UU PDRD. Pada peraturan tersebut dijelaskan terkait pajak hotel, yaitu hotel yang dimaksudkan adalah berupa fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa serupa yang dipungut biaya.

Hotel dalam peraturan tersebut juga diartikan sebagai motel, losmen, rumah penginapan maupun rumah kos (kos-kosan) dengan jumlah ruang tidur atau kamar lebih dari sepuluh. Sehingga bisa dipahami bahwa usaha kos-kosan yang dikenai pajak adalah usaha kos dengan skala yang cukup besar yaitu memiliki jumlah kamar lebih dari sepuluh. Sementara untuk usaha kos dengan jumlah kamar kurang dari sepuluh, dikenakan kewajiban pajak berdasarkan pada PPh. Nah, bagaimana mestinya pemerintah bersikap? Jika dalam situasi krisis begini dikenakan pajak kos-kosan, dipastikan banyak mendapat penolakan. Pertama, di sejumlah wilayah desa adat, banjar adat sudah memungut iuran bagi anak kos atau pendatang. Besarnya dari Rp 10.00 - 20.000 per bulan. Jika kini dikenakan lagi beban pajak kos, jelas mereka akan lari dan kerugian bagi pemilik kos.

Kedua, jika dikenakan kepada pemilik kos, pemerintah harus membuat standar yang tepat jenis kos yang bagaimana dikenakan pajak. Jika disamaratakan, jelas tak adil karena ada kos seharga Rp 400.000/bulan ada sampai Rp 2 juta/ bulan. Pemilik kos jelas akan membebani pajak ini kepada penghuninya. Lagi-lagi akan menusuk warga sendiri. Atau bisa jadi mereka akan kos ke daerah yang tak mengenakan pajak kos agar lebih murah. Maka terjadilah penumpukan warga di sejumlah daerah.

Pemerintah perlu memikirkan intensifikasi pungutan pajak hotel dan restoran dana vila terlebih dahulu, bukan grasa-grusu membidik kos-kosan.

Besaran pajak sesuai PP Nomor 5 Tahun 2002 adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan dan bersifat final. Di sini perlu dipikirkan mekanisme pemungutan dan juga pihak-piha yang berwenang.

Jikapun dilakukan siapa berani bertanggung jawab uangnya masuk ke mana, dan sangat jelimet untuk dipertanggungjawabkan. Misalnya kalau petugas sudah bilang tak ada orang kos, padahal ada siapa pun tak bisa mengecek sedetail-detailnya. Jadi, potensi korupsi juga sangat terbuka.

Aspek Perpajakan Usaha Rumah Kos Menyebut kata kos atau indekos tentu sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Model usaha ini tetap bertahan dan semakin berkembang di tengah munculnya berbagai bisnis baru. Hal ini adalah wajar, mengingat kebutuhan tempat tinggal (papan) merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Di sisi lain, sebagai suatu bisnis rumah kos tentu tidak dapat dipisahkan dari aspek kewajiban perpajakan. Menariknya, sampai saat ini masih terdapat kebingungan di beberapa kalangan mengenai pengenaan pajak atas usaha rumah kos.

A

Oleh Made Satria Pramanda Putra, A.Md., S.E., S.H., M.M.

pabila sedikit ditelisik ke belakang, awal mulanya usaha rumah kos dimulai dengan pemilik rumah yang menyewakan kamar miliknya yang tidak terpakai. Seiring dengan perkembangan zaman, makin banyak ditemui berbagai bentuk usaha rumah kos. Misalnya, dari sisi fasilitas, beberapa rumah kos telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti penjaga keamanan, laundry, hingga layanan katering. Pesatnya perkembangan teknologi informasi juga ikut memberikan pengaruh. Usaha rumah kos yang awalnya cukup konvensional kini menjelma canggih dengan memanfaatkan berbagai program dan aplikasi untuk menggaet penyewa sekaligus memudahkan sistem pembayaran.

Perkembangan dalam bisnis rumah kos ternyata belum mampu berjalan selaras dengan kesadaran dan pengetahuan para pihak terkait aspek pemenuhan kewajiban perpajakan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari masih terdapat kebingungan tentang jenis pajak yang menjadi kewajiban. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat diklasifikasikan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Oleh karenanya, kewajiban atas usaha rumah kos dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek Pajak Daerah dan aspek Pajak Pusat dengan

penjelasan sebagai berikut.

Regulasi mengenai Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Kemudian, teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota masing-masing kabupaten/kota.

Sejatinya, pengenaan pajak atas rumah kos telah diatur dan berlaku secara nasional sejak berlakunya UU PDRB. Selain pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, masih terdapat jenis pajak daerah lain menjadi kewajiban pengusaha rumah kos. Pasal 1 angka 21 UU PDRB menyebutkan bahwa Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperoleh informasi yang jelas tentang adanya batasan jumlah kamar dalam pengenaan pajak atas rumah kos. Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) masuk dalam definisi hotel. Dengan demikian, atas layanan dan fasilitas penunjang

Warung Global

SURAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Bersama Menjaga Stabilitas Bangsa

yang diberikan pengusaha rumah kos merupakan objek Pajak Hotel. Sebagai objek Pajak Hotel, pengenaan pajak atas rumah kos termasuk dalam kategori pajak tidak langsung. Artinya, pemilik rumah kos adalah wajib pajak yang hanya bertindak selaku pemungut pajak. Dengan demikian, idealnya beban pajak tidak berada pada pengusaha kos melainkan pada penyewa selaku subjek pajak. Pajak dikenakan kepada penyewa atas konsumsi yang mereka lakukan terhadap layanan yang diserahkan oleh pengusaha kos.

Perlakuan berbeda untuk rumah kos dengan jumlah kamar kurang atau sama dengan 10 (sepuluh). Layanan indekos yang diberikan bukan merupakan objek Pajak Hotel, karena tidak memenuhi definisi hotel bila dilihat dari batasan jumlah kamar. Pengaturan tentang batasan jumlah kamar dapat dimaknai sebagai bentuk keinginan pemerintah untuk melindungi irisan pengusaha rumah kos pada tingkat tertentu.

Belum lagi, masing-masing daerah otonom dapat menerbitkan peraturan daerah untuk mengatur teknis pemungutan. Pemerintah daerah dapat menetapkan teknis penyetoran, besaran tariff, hingga kebijakan untuk tidak melakukan pemungutan suatu jenis pajak daerah apabila potensinya dinilai kurang memadai. Tentunya, selu-

ruh pengaturan tersebut dilakukan dengan memerhatikan keadaan dan potensi masing-masing daerah serta tidak betentangan dengan peraturan perundangan di atasnya.

Sejak bulan Januari 2018 dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, penghasilan dari rumah kos bukan lagi merupakan objek penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Terbitnya peraturan pemerintah ini dapat dikatakan sebagai respons pemerintah atas keresahan mayoritas pengusaha rumah kos terkait pengenaan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaaan kamar yang dirasa cukup memberatkan.

Dengan berlakunya aturan tersebut, maka terdapat pengecualian jasa pelayanan penginapan dari pengenaan PPh Final Persewaan Tanah dan/atau Bangunan dengan tarif 10%. Hal ini tertuang pada penjelasan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa yang dimaksud dengan “jasa pelayanan penginapan” antara lain kamar, asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos.

Meskipun sejak berlakunya aturan tersebut pengusaha rumah kos tidak lagi dikenakan PPh Final 10%, bukan berarti meniadakan seluruhnya kewajiban perpajakan bagi pengusaha rumah kos. Atas penghasilan yang diperoleh atau diterima tetap merupakan objek Pajak Penghasilan. Pengusaha rumah kos tetap harus melakukan kewajiban perpajakan atas penghasilan dari rumah kos dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undangundang Pajak Penghasilan. Bagi wajib pajak pengusaha rumah kos yang memiliki peredaran bruto di

Selamat Jalan Bapak Wirata Sindhu

Kasus penusukan terhadap Menkopolhukam Wiranto menjadi hal yang patut disikapi dari berbagai sisi. Terutama dari sisi stabilitas dan makin kuatnya gerakan radikalisme. Jika radikalisme memang sulit dikendalikan dengan langkah-langkah persuasif, ada baiknya langkah tegas memang dipilih. Deradikalisasi yang selama ini dipolakan pemerintah untuk merangkul warga yang salah jalan, tampaknya juga perlu dievaluasi.

Saya sebagai warga negara, tentu sangat mendukung langkah cepat aparat TNI dan kepolisian yang telah dengan sigap melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap pejabat negara dan fasilitas strategis lainnya. Masalahnya adalah perilaku terorisme yang kini makin sulit dideteksi hendaknya tetap mendapat perhatian. Jangan sampai isu terorisme ini menimbulkan keresahan. Densus 88 Antiteror saya pikir perlu dilengkapi dengan alat deteksi yang lebih canggih. Pelibatan masyarakat juga perlu ditingkatkan. Mari bersama kita jaga stabilitas bangsa ini.

Saya kenal baik dengan Ketut Wirata Shindu (alm) yang merakyat. Almarhum sempat menjabat Kakanwil Penerangan Kabupaten Badung dan saya Kasubag di Humas Kabupaten Badung. Pak Wir -- demikian saya sering panggil -- juga suka ngebrik (ikut anggota ORARI) dengan panggilan YC9BWI (Yangki Carli 9 Bravo Wisky India).

Kebetulan beliau juga anggota PWI Cabang Bali. Ia juga sempat dijuluki BWI yaitu Bapak Wartawan Indonesia. Ketut Wirata Sindhu sangat akrab dengan para wartawan.

Walaupun Pak Wir kelihatan galak dengan kumis jempenya, tapi beliau punya hati lembut dan merakyat. Saya sering diajak ngebrik.

Waktu itu sekitar tahun 80-an cukup banyak yang suka ngebrik. Pak Wir juga ikut anggota klub BOLLA yakni Bali Olahraga Lari Lintas Alam yang berlansung setiap Kamis sore. Jika klub akan lari di wilayah persawahan Kabupaten Tabanan atau Baturiti, Pak Wir sering menghampiri saya di Desa Kapal untuk diajak satu mobil dengan almarhum.

Selamat jalan Bapak Wirata Sindhu, semoga tenang di alam sana.

I Putu Trinatha Gianyar, Bali

Bratayasa Kapal, Badung

Perajin Arak Terpinggirkan KEMAJUAN pariwisata di Bali tak dinikmati para perajin arak. Justru minuman keras yang dikonsumsi wisatawan di Bali sebagian besar datang dari luar negeri. Kini, pemerintah Bali berupaya melegalkan produk arak. Selain pengendalian terhadap kandungan alkoholnya, juga dampak dari pariwisata akan dinikmati perajin miras lokal. Namun, hal tersebut terkendala, karena arak (minuman keras) masuk daftar negatif investasi. Berikut tanggapan para pengopini Warung Global, Selasa (15/10) kemarin.

Febri di Denpasar mengatakan, arak Bali mesti didistribusikan ke hotel dan restoran dan diperkenalkan kepada turis agar mereka mengetahui rasanya. Ia berharap ada standardisasi produksi dan penyesuaian kadar alkohol memiliki regulasi yang bisa memayungi keberlangsungan produksi arak. Namun yang terpenting bagaimana pengelolaannya. Kalau ini bisa dilegalkan tentunya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para perajin arak.

Bu Vera di Tabanan menyatakan, baginya peran pemerintah sangat penting untuk mengarahkan perajin arak agar menghasilkan arak yang berkualitas baik. Selain untuk menyambung hidup, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat perajin arak juga sebagai bentuk pelestarian tradisi.

Sridam dan Winaja menegaskan, arak Bali agar dilegalkan sehingga dapat membuka lapangan kerja dan terkenal di seluruh dunia.

Minuman khas luar negeri membanjiri pasaran miras di Bali. Sedangkan arak terpinggirkan.

Inilah saatnya produk lokal Berjaya, minimal di daerahnya sendiri.

Werda di Tegallalang mengungkapkan,

bagaimana bisa menikmati berkah pariwisata kalau masih dikejar-kejar aparat. Sebelumnya, menjelang tahun baru atau hari besar keagamaan biasanya disita. Legalitas arak harus dipastikan, dibarengi pembinaan dan bimbingan sehingga berkualitas dan dapat bersaing dengan produk luar. Dengan memberdayakan masyarakat lokal dalam memproduksi arak, maka mereka pasti dapat ikut merasakan dampak pariwisata.

Bu Ayu di Petang juga menyatakan arak perlu dipatenkan dan dikemas seperti minuman impor, berlabel dan buatkan tempat pengepul atau berbadan usaha seperti BUMDes serta diawasi oleh Badan BPOM. Pemerintah harus memberikan bimbingan untuk melakukan pemasarannya.

Budiada di Tabanan menegaskan, perajin arak terbentur aturan. Mestinya, pemerintah membuat aturan yang mendukung dan membantu usaha kecil meningkatkan perekonomiannya. Arak Bali merupakan kearifan lokal masyarakat. Perlu keseriusan dari pihak pemerintah dalam melindungi sekaligus menjaga kelestarian arak Bali. (dika)

bawah Rp 4,8 miliar, diwajibkan menyetor PPh Final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya. Sedangkan, bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di atas Rp 4,8 miliar atau yang tidak memenuhi kriteria Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pengenaan PPh atas penghasilan dari rumah kos dikenai tarif PPh berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.

Selain PPh, aspek kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga perlu diperhatikan. Jika wajib pajak pengusaha kos telah memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka terdapat kewajiban pemungutan PPN yang harus dilaksanakan.

Tentunya dengan memerhatikan klasifikasi usaha dan batasan rumah kos yang menjadi objek pajak daerah. Hal ini penting guna menghindari terjadinya pengenaan pajak berganda (double taxation).

Regulasi dan harmonisasi mengenai pengenaan pajak atas usaha rumah kos telah diatur pemerintah melalui berbagai peraturan perundangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pemerintah pusat melakukan administrasi PPh dan PPN. Sementara itu, pemerintah daerah mendapat porsi administrasi PBB P-2 dan Pajak Hotel. Pada tahap teknis pelaksanaan di lapangan, diharapkan tidak lagi terjadi kebingungan dalam pengenaan jenis pajak pada usaha rumah kos.

Penulis, Tax Specialist, SM Tax Centre

POJOK

Badung raih dua Inovasi Nasional TOP 45 tahun 2019, wakili Indonesia dalam UNPSA tahun 2020.

- Selamat untuk Badung. ***

Inovasi ‘’Senyum Melia di Tubin’’ Denpasar raih penghargaan TOP 45 Inovasi Nasional.

- Selamat untuk Kota Denpasar. ***

Gubernur Bali ajak doa bersama lintas agama untuk kelancaran pelantikan presiden pada Kamis 17 Oktober 2019.

- Berdoa untuk kejayaan Indonesia.

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d.

Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000.

Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Rabu Wage, 16 Oktober 2019

Lima Kecamatan Rentan Serangan Wereng Cokelat Tabanan (Bali Post) Serangan wereng cokelat menjadi momok bagi petani saat proses masa tanam. Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, serangan wereng cokelat terjadi di semua kecamatan di Tabanan.

Bahkan lima kecamatan yakni Kerambitan, Kediri, Selemadeg, Selemadeg Timur, dan Selemadeg Barat menjadi langganan serangan hama tersebut.

Meski tidak sampai mengakibatkan gagal panen, persoalan ini tetap menjadi perhatian serius,

apalagi Tabanan terkenal lumbung berasnya Bali. Salah satu upaya memutus mata rantai serangan wereng, lahan pertanian harus diperlakukan secara organik. Tahun ini Tabanan mendapatkan jatah alokasi bantuan Dem Area budi daya padi sehat dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi Bali. ‘’Bali untuk program Dem Area ini dapat bantuan 600 hektar untuk lima kabupaten dan Tabanan pilot project 50 hektar di subak Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri,’’

ucap Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardhana saat panen padi sehat program Dem Area, Selasa (15/10) kemarin.

Menurutnya, teknik budi daya tanaman sehat ini selain bisa membuat tanaman bertahan dari serangan hama khususnya wereng, juga mampu meningkatkan hasil panen.

Hasil panen yang sebelumnya 8 ton per hektar bisa meningkat menjadi 10 ton per

hektar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan I Nyoman Budana mengatakan, pada program Dem Area atau perlakuan organik, petani mendapatkan bantuan benih padi jenis Ciherang serta diberi bantuan kapur dolomit sebanyak 1 ton per hektar.

Dolomit berfungsi mengubah pH tanah yang kurang subur akibat penggunaan pupuk urea atau anor-

ganik.

Selain itu, ada bantuan pupuk organik sebanyak 500 kg per hektar, pestisida agenst sebanyak 600 gram per hektar dan tanaman refugia sebanyak 75 pohon per hektar. ‘’Tanaman refugia ini sebagai pengendalian hama OPT jenisnya seperti bunga matahari dan gumitir,’’ terangnya.

Namun, dikatakan Budana, sebelum program Dem Area dari Kementan RI ini dilaksanakan,

khusus di Kabupaten Tabanan sejak lima tahun belakangan ini sudah mengarah ke pertanian organik. Pertanian organik tersebut tertuang dalam program Gerbang Pangan Serasi. (kmb28)

Bali Post/bit

PANEN - Panen padi sehat program Dem Area di Subak Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Kediri.

SOSOK Penataan Bertahap KONDISI Museum Subak yang berlokasi di Banjar Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, tak lagi memperihatinkan.

Jika sebelumnya banyak bangunan yang tak terawat, sekarang wajah museum sudah jauh lebih baik. Rata-rata kunjungan pun terus meningkat meski masih didominasi wisatawan lokal dan pelajar. ‘’Tiap hari wisatawan mancanegara ada saja yang datang, rata-rata 5 sampai 10 orang. Memang masih dominan domestik,’’ kata Kepala UPTD Museum Subak Kabupaten Tabanan Ida Ayu Pawitrani, Selasa (15/10) kemarin.

Menurutnya, penataan museum tak terlepas dari program revitalisasi museum yang dilakukan sejak tahun 2012 silam, dengan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Memasuki usia ke-38 tahun, masih banyak yang perlu dibenahi oleh pengelola Museum Subak. Namun untuk hal itu, semua tergantung ketersediaan dana, khususnya yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat. Dikatakan Dayu, untuk revitalisasi baru berjalan dua tahap yakni di tahun 2012 yang sasarannya ruang pameran dan tahun 2014 dengan sasaran bagian outdoor. ‘’Sejauh ini tidak ada lagi,’’ terangnya.

Untuk penataan ke depan, pihaknya sudah memiliki perencanaan, salah satunya pembuatan trotoar. Namun dia menyebutkan anggaran Kemendikbud saat ini sudah diarahkan ke kegiatan non fisik berupa program memperkenalkan museum.

Pihaknya berharap penataan fisik musuem bisa dilanjutkan. Terlebih saat ini rumah Bali di museum tersebut sudah kembali rusak. (bit)

Warga Megati Kesulitan Air Bersih

Tabanan (Bali Post)-

Dampak kemarau panjang dirasakan sebagian warga Kabupaten Tabanan.

Seperti di Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur, sebagian warga tengah mengalami kesulitan air bersih. Perbekel Megati I Wayan Sueca, Selasa (15/10) kemarin mengungkapkan, warga di sejumlah banjar yakni Jelijih Lebah, Jelijih Pondok dan Megati Kaja termasuk sebagian di Jelijih Tegeh bermasalah dengan air bersih karena tidak terjangkau layanan PDAM. PDAM sejatinya sudah memasang jaringan pipa untuk melayani warga Jelijih Lebah, Jelijih Pondok dan Megati Kaja, namun airnya tidak kuat naik. ‘’Mungkin karena wilayahnya tinggi, air tidak sampai apalagi debit air kecil. Jadi, kerja sama itu dibatalkan,’’ katanya.

Terkait kebutuhan air bersih, pihaknya mengusulkan ke Pemkab Tabanan untuk mendapatkan program Pamsimas. Air yang akan didistribusikan direncanakan berasal dari sumber air di Banjar Yeh Silah dan Kemetug, Desa Gu-

nung Salak. Air akan dialirkan ke tiga banjar di Megati.

Jika hal ini terwujud, warga tidak lagi kesulitan air bersih.

Menurut rencana proyek ini akan dikerjasamakan dengan Desa Gunung Salak. ‘’Jaraknya dari mata air sekitar 8 kilome-

BPK Periksa Kinerja Administrasi Disdukcapil

Perekrutan CPNS Dibatalkan

Dewan Segera Panggil OPD Terkait Tabanan (Bali Post) Pembatalan perekrutan CPNS dan PPPK di lingkungan Pemkab Tabanan tahun 2019 menjadi sorotan kalangan DPRD Tabanan. Komisi I akan segera memanggil OPD terkait guna menjelaskan perihal pembatalan tersebut. Terlebih sejauh ini eksekutif belum menyampaikan secara resmi ke dewan pembatalan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani, Selasa (15/10) kemarin.

Menurut dia, proses pengajuan perekrutan CPNS sejatinya sudah disepakati

eksekutif dan legislatif. Pihaknya pun akan meminta eksekutif menjelaskan secara terperinci alasan pembatalan perekrutan CPNS dan PPPK. Perekrutan CPNS dan PPPK sangat penting dilakukan. Hal ini mengingat jumlah pegawai belum sebanding dengan beban kerja pemerintah. Bahkan seharusnya setiap tahunnya dilakukan perekrutan pegawai guna mengatasi kekurangan tenaga khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. ‘’Kita akan minta penjelasan eksekutif. Apa pertimbangannya dan alasan

pembatalan. Sebab secara spesifik belum ada penyampaian dari eksekutif kepada dewan,’’ tegasnya.

Ketua Komisi III DPRD Tabanan Anak Agung Nyoman Dharma Putra mengungkapkan, perekrutan CPNS memang tak dianggarkan pada RAPBD 2020.

Sejauh ini RAPBD lebih fokus pada sejumlah program yang menjadi prioritas.

Sementara itu, Kepala Bapelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja menyatakan, perekrutan CPNS memang tak dianggarkan sehingga ditiadakan. (kmb28)

ter. Mudah-mudahan di tahun 2020 bisa terwujud. Saya sedang berjuang,’’ ucapnya.

Sementara terkait kekeringan, Kepala Pelaksana BPBD Tabanan I Gusti Ngurah Made Sucita mengaku belum mendapatkan laporan warga

yang sampai kekurangan air bersih. Jika ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan PDAM untuk memasok air bersih, meski wilayah yang dilayani bukan termasuk daerah pelanggan PDAM. Hal senada disampaikan Kabag Ops Polres Tabanan Kompol Putra Astawa. Menurutnya, melalui Sat Sabhara, Polres siap membantu suplai air bersih ke warga yang kesulitan air bersih. Distribusi air akan menggunakan mobil water cannon. ‘’Kalau memang ada permintaan, kami siap melayani.

Tapi sejauh ini belum ada laporan ataupun permintaan dari warga,’’ ungkapnya. (kmb28)

Bali Post/bit

BERTEMU - Tim BPK-RI Perwakilan Bali saat bertemu Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti.

Tabanan (Bali Post) – Tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)-RI Perwakilan Provinsi Bali melakukan pemeriksaan di Pemkab Tabanan dalam rangka perbaikan kinerja dan tertib administrasi. Kali ini yang diperiksa adalah kinerja administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pemeriksaan akan berlangsung selama 30 hari, dari 14 Oktober sampai dengan 20 November mendatang.

Saat bertemu Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Selasa (15/10) kemarin, tim BPK-RI Provinsi Bali yang dipimpin Putu Agus Muliawan menyampaikan, pemeriksaan kinerja ini dilakukan dengan tujuan menilai efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi administrasi kependudukan yang lengkap, akurat, mutakhir, tepat waktu serta dimanfaatkan untuk pembangunan. Fokus pemeriksaan berupa penyelenggaraan admin-

istrasi kependudukan dengan sasaran pemeriksaan terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran.

Pihaknya juga tidak lupa meminta kerja sama dan koordinasi semua pihak, khususnya terkait dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan. ‘’Kami berharap dukungan dan kerja sama dari Pemkab Tabanan dan OPD terkait agar pekerjaan kami bisa berjalan dengan lancar. Jika ada masalah, bisa disampaikan. Ingat, jangan takut kepada BPK karena kami juga memiliki fungsi melakukan pembinaan secara umum,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti menyampaikan, data merupakan hal yang sangat vital. Pihaknya berharap terobosan yang dilakukan Disdukcapil bisa memberikan manfaat serta pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. (kmb28)

Warga Bongan dan Gubug Diberikan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Tabanan (Bali Post) Tidak hanya pembangunan fisik, program TMMD ke-106 Kodim 1619/Tabanan juga diisi berbagai kegiatan nonfisik, seperti penyuluhan kesehatan, pembinaan pramuka, penyuluhan kamtibmas dan lalu lintas, penyampaian tentang proxy war, bahaya narkoba dan wawasan kebangsaan.

Penyuluhan tentang wawasan kebangsaan diberikan oleh Tim Wasbang dari Kemenhan RI yang dipimpin Kolonel Inf. Subarda didam-

pingi Mayor Inf. Soekmo.

Kegiatan berlangsung Selasa (14/10) lalu di kantor Desa Gubug (Pos Kotis TMMD ke-106). Sebelumnya Tim Wasbang diterima di Makodim oleh Dandim 1619/ Tabanan Letkol Inf. Toni Sri Hartanto, Kasdim 1619/Tabanan Mayor Inf. Dewa Putu Oka, para Danramil jajaran Kodim 1619/Tabanan dan para perwira staf jajaran Kodim 1619/Tabanan.

Pada penyampaian materi wawasan kebangsaan tersebut, Tim Wasbang Ke-

menhan RI terus menekankan agar warga bisa bersamasama menjaga keutuhan NKRI dan mewaspadai segala bentuk ancaman. ‘’Kita adalah negara besar yang patut kita jaga bersama. Selain itu, juga harus mewaspadai berita hoax yang provokatif yang dapat memecah belah kehidupan berbangsa,’’ tegas Kolonel Inf. Subarda.

Selain wawasan kebangsaan juga disampaikan tentang bahaya narkotika yang mengancam generasi muda

dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Setelah memberikan materi, Tim Wasbang Kemenhan berkesempatan meninjau pembangunan jembatan yang dikerjakan Satgas TMMD. (kmb28) WAWASAN KEBANGSAAN - Warga Desa Bongan dan Desa Gubug diberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan.

Bali Post/ist

Rabu Wage, 16 Oktober 2019

Jadi Panutan, Jujur, dan Penuh Dedikasi

Rabu Siang Ini, Jenazah Mantan Bupati Buleleng Diaben Singaraja (Bali Post) – Jenazah mantan Bupati Buleleng Drs. I Ketut Wirata Sindhu (77) telah dipulangkan ke kampung halamannya, Banjar Tengah, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng, Senin (14/10) pagi. Puncak upacara pengabenan itu digelar Rabu (16/10) ini, di Setra Desa Adat Banyuatis, Kecamatan Banjar.

Sebelum upacara Pangesengan (pembakaran - red), Selasa (15/10) kemarin keluarga melangsungkan upacara Nyiramang (pembersihan). Selain itu juga digelar prosesi Ngelelet hingga Menek Tumpang Salu.

Jenazahnya baru diaben di tanah kelahirannya Banyuatis, karena sebelumnya ada upacara perkawinan salah satu keluarga besar almarhum. Jenazah diantar menggunakan ambulans milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar. Dari rumah duka Jalan Intan No. 7 Ubung, Denpasar Utara, jenazah tiba di Desa Banyuatis pukul 10.45 wita. Kedatangan jenazah itu sudah ditunggu saudara, kerabat dan keluarga besar Dadia Manikan Banyuatis di rumah duka Banjar Tengah.

Isak tangis keluarga sempat mewarnai kedatangan jenazah itu. Sang istri, Nyoman Masning, yang akrab disapa Nyonya Mas Wirata Sindhu itu berusaha tabah dengan kepergian almarhum. Nyonya Mas Wirata Sindhu bersama anak dan cucunya naik mobil berbeda turut mengikuti pemulangan jenazah dari Denpasar menuju Banyuatis.

Keponakan almarhum, Gede Yudi Gautama, mengatakan kepergian almarhum itu membuat keluarga besar kehilangan sosok panutan. Semasa hidup, almarhum dikenal sebagai sesepuh. Terutama sikapnya yang sederhana, jujur dan penuh dedikasi, mengayomi keluarga besarnya. Atas nama keluarga, Gede Yudi Gautama juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, jika pada masa hidup almarhum, ada kesalahan yang disengaja maupun tidak.

“Beliau panglingsir kami di Dadia Manikan Banyuatis.

Kami merasa kehilangan seorang sesepuh yang bersahaja.

Karena ini sudah kehendak Hyang Widhi Wasa, maka kami mengikhlaskan apalagi beliau cukup lama menderita sakit kanker usus. Kami mohon maaf bila almarhum memiliki kesalahan,” ujarnya.

Kesederhanaan almarhum juga diingat oleh mantan ajudannya Made Sutarman. Ketika almarhum menjabat Bupati Buleleng, Sutarman pernah menjadi ajudan periode 1998-2002.

Sutarman, mengaku mendapat banyak ilmu dari almarhum.

“Beliau itu kumisan, kesannya memang menakutkan. Tetapi jangan salah, hatinya lembut, jiwanya merakyat, selain itu humoris dan ceplas-ceplos,” katanya.

Kenangan serupa diceritakan sepupunya, Made Harbayu.

Meski sebagai Kepala Kantor Wilayah Penerangan Provinsi Bali, sosok almarhum tidak menampakkan figur sebagai pejabat. Suatu ketika saat menghadiri rapat di Jakarta, dirinya diminta mengantar. Namun, Harbayu hanya punya mobil pickup. Meski naik mobil pick-up, almarhum tidak pernah mempermasalahkan. Anehnya waktu itu, almarhum juga nelepon temannya yang juga Kakanwil Penerangan dari daerah lainnya. Malah temannya itu diajak ikut jalan bersamaan saat itu.

“Waktu itu, kami bertiga di depan berdesakan naik pickup. Waktu itu kalau memang almarhum mau menggunakan jabatannya, mungkin tidak mau naik pick-up, dan mengajak temannya juga,” kenangnya. (kmb38)

Bali Post/kmb38

NYIRAMANG - Keluarga almarhum mantan Bupati Buleleng Ketut Wirata Sindhu melangsungkan upacara nyiramang sebelum puncak pengabenan Rabu (16/10) ini, di Setra Desa Adat Banyuatis, Kecamatan Banjar.

Bali Post/kmb38

DATANGI BPN – Puluhan warga Desa Bungkulan Kecamatan Sawan datang ke BPN Buleleng, setelah hasil penelusuran yuridis penyertifikatan tanah lapangan Desa Bungkulan itu cacat administrasi.

Warga Bungkulan Datangi BPN Buleleng

Berkas Sertifikat Cacat Administrasi Dilimpahkan ke Kanwil

Singaraja (Bali Post) –

Puluhan warga Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan kembali mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buleleng, Selasa (15/10) kemarin. Kedatangan warga itu akibat sengketa penyertifikatan tanah lapangan di desa mereka itu dilimpahkan ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Bali. Pelimpahan berkas itu akibat hasil penelusuran yuridis penyertifikatan tanah itu cacat administrasi. Bahkan, dua sertifikat atas nama Ketut Kusma Ardana itu diusulkan agar dibatalkan.

Pantauan di lapangan, warga datang ke BPN Buleleng mengendarai sepeda motor dan mobil pribadi. Warga membentangkan spanduk putih bertuliskan “Masyarakat Bungkulan Mengucapkan Terima Kasih Kepada BPN Atas Pembatalan Sertifikat Lapangan dan Puskesmas”.

Mereka dikawal ketat anggota Dalmas Polres Buleleng dan personel Polsek Sawan.

Setelah tiba pukul 10.25 wita, perwakilan warga diterima Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPN Buleleng, Made Sudarma.

Perwakilan warga kemudian melakukan pertemuan tertutup. Pertemuan itu pada intinya menyimpulkan sengketa penyertifikatan tanah di lapangan itu telah ditangani BPN Buleleng. Hasilnya, dua bidang sertifikat yang terbit melalui Program Nasional Agraria (Prona) tahun 2013 itu dinyatakan cacat fisik.

Dengan hasil itu, proses se-

lanjutnya ditangani Kanwil BPN Bali. Kemudian sekaligus diusulkan pembatalan sertifikat itu.

Koordinator warga I Putu Kembar Budana mengatakan, kedatangannya ke BPN hanya menyampaikan terima kasih sengketa penyertifikatan tanah lapangan di desanya itu sudah ditangani secara proporsional. Bahkan, setelah hasil penelusuran di lapangan, BPN Buleleng telah menemukan kalau terbitnya sertifikat atas tanah lapangan dan puskesmas itu cacat administrasi. Dia mencontohkan, penyanding atas nama I Made Sumardika alias Made Goloh telah mencabut tanda tangannya.

Selain itu, penyanding dalam berkas tertulis Luh Seni, namun yang benar Nyoman Seni itu menyatakan, tidak pernah membubuhkan tanda tangan sebagai penyanding.

Yang paling parah, fakta tanah itu berlokasi di Dusun

Dauh Munduk. Namun, tanda tangan saksi bukan Klian Dusun (Kadus) Dauh Munduk, namun ditandatangani Kadus Badung atas nama Wiria Sanjaya yang telah meninggal dunia.

Untuk itu, pihaknya sekarang tinggal menunggu keputusan Kanwil BPN Bali untuk memproses pembatalan dua bidang sertifikat tanah tersebut. “Kami berterima kasih karena sekarang sengketa ini sudah ditangani dan BPN Buleleng sudah mendapatkan hasil. Kami menunggu keputusan pembatalan sertifikat yang diajukan ke Kanwil BPN Bali,” katanya.

Pembatalan Terbit Kembar Budana menambahkan setelah ada keputusan pembatalan terbit itu, pemerintahan desa akan menggelar rapat melibatkan semua komponen di Desa Bungkulan. Rapat itu dilakukan guna menyepakati

rencana menyertifikatkan tanah itu atas nama pemerintahan desa.

“Soal pemanfaatan tanah itu tetap dipergunakan untuk lapangan sesuai fungsi aslinya. Masalah penyertifikatan atas nama desa itu akan dilakukan setelah ada rapat melibatkan semua warga,” jelasnya.

Plt. Kepala BPN Buleleng Made Sudarma mengatakan, sesuai hasil penelusuran data-data yuridis dan analisis, ditemukan dua bidang sertifikat atas nama Ketut Kusuma Ardana. Dua sertifikat itu terbit melalui Prona tahun 2013 lalu. Sejak warga mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat itu, pihaknya sudah melakukan mediasi. Selain itu, penelusuran data yuridis juga dilakukan.

Hasilnya, ditemukan dua sertifikat cacat administrasi.

Hal yang menyebabkan cacat administrasi adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) di mana saksi yang diajukan menyatakan menarik tanda tangannya. Selain itu, dalam surat kesepakatan tanda batas kepemilikan, isinya ada persetujuan para penyanding untuk menunjukkan objek ta-

nah itu yang disertifikatkan.

Kemudian, para penyanding itu menarik persetujuannya.

Sehingga alas hak permohonan sertifikat itu dinyataan tidak sah. “Kami bersama tim Kanwil BPN Bali turun ke lokasi melakukan analisis.

Hasilnya, hak permohonan sertifikat yang telah terbit itu cacat administrasi,” katanya.

Menyusul hasil penelusuran yuridis dan analisis tersebut kata Sudarma, pihaknya telah mengajukan pembatalan sertifikat tanah lapangan Desa Bungkulan dan puskesmas ke Kanwil BPN Bali. Usulan pembatalan ini dapat dilakukan tanpa melalui jalur Pengadilan Negeri (PN), karena sifatnya alas hak memohon sertifikat itu dinyatakan cacat alias tidak sah. Pembatalan itu setelah proses di PN, karena dalilnya menyangkut aspek yuridis.

Sebelum keputusan pembatalan itu Kanwil BPN Bali akan melaksanakan gelar presentasi kronologis dan hasil analisis dari BPN Buleleng.

“Pada 3 Oktober 2019 lalu, petugas kami sudah mengusulkan ke Kanwil BPN Bali.

Sekarang, tinggal menunggu proses pembatalannya saja,” jelasnya. (kmb38)

Sengketa Utang Piutang

Kalah di PK, Pemkab Bayar Utang Rp 217,29 Juta Singaraja (Bali Post) Pemkab Buleleng terpaksa harus melunasi utang atas pemasangan barang dengan sistem bon kepada UD Serbajaya. Ini karena telah terjadi sengketa utang piutang antara Pemkab dengan UD Serbajaya. Proses hukum itu ternyata telah memasuki babak tertinggi yakni Peninjauan Kembali (PK). Hasilnya, Pemkab dinyatakan kalah pada persidangan PK itu.

Sengketa utang piutang itu berawal dari pembelian dengan cara bon melalui Bagian Perlengkapan dan Perawatan Aset Setda Buleleng. Tran-

saksi itu berlangsung mulai tahun 2008 hingga tahun 2012 lalu. Total bon pemkab saat itu mencapai Rp 94.479.750.

Pemilik UD Serbajaya, Ketut Suryata Tanaya, kemudian berusaha melakukan upaya penagihan secara persuasif.

Karena mentok, pemilik usaha itu kemudian mengajukan gugatan No. 360/Pdt.G/2014/ PN SGR. Dalam proses gugatan itu, pemilik meminta agar pemkab membayar pokok utang dan denda 6 persen setiap tahun sejak gugatan itu didaftarkan. Suryata sebenarnya sempat kalah di tingkat pertama kemudian banding

bahkan hingga kasasi. Namun setelah mengajukan PK, Suryata dinyatakan menang.

Hasil akhir sengketa itu sesuai Putusan PK No. 750 PK/Pdt/2018 ditandatangani Ketua Majelis H. Sunarto, H. Hamdi, dan Dr. Ibrahim.

Majelis Hakim memutuskan, menolak permohonan PK yang diajukan oleh Bupati Buleleng. Keputusan itu otomatis membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi yang dimenangkan pemkab, karena babak tertinggi PK itu dimenangkan UD Serbajaya.

Menyusul kekalahan pemkab,

maka mau tidak mau pemkab harus membayar utang kepada UD Serbajaya, sesuai jumlah tagihan yang dituntut Ketut Suryata Tanaya.

Tercatat, tagihan yang harus dilunasi Pemkab itu senilai Rp 217,29 juta.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Buleleng Bagus Gede Berata Selasa (15/10) kemarin, mengatakan, salinan putusan PK tersebut telah diterima.

Atas putusan itu, pemkab menyatakan patuh dan taat terhadap proses hukum. Saat ini, pihaknya sudah bertemu panitera di Pengadilan Negeri

(PN) Singaraja. Pertemuan itu terkait eksekusi putusan PK yang dinyatakan inkracht.

Meskipun siap melaksanakan putusan itu, namun pemerintah daerah memerlukan waktu untuk melunasi utang tersebut. Ini karena mekanisme anggaran keuangan pemerintah yang harus diikuti. “Pemkab siap menerima putusan itu, namun pembayaran itu akan dianggarkan di APBD. Kami membutuhkan waktu karena perlu proses dan mekanisme dalam penganggaran untuk membayar utang itu sesuai perundang-undangan,” tegasnya. (kmb38)

Bagus Gede Bratha

Bali Post/kmb38

Empat Penyalah Guna Narkoba Dibekuk Satu Pengedar Empat tersangka penyalahgunaan narkotika berhasil ditangkap Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Buleleng. Tiga tersangka diketahui sebagai pengguna, dan satu orang lainnya merupakan pengedar. Keempatnya ditangkap di tempat kejadian perkara (TKP) tanpa perlawanan berarti. Dari kasus ini total barang bukti sabu-sabu yang berhasil disita 0,34 gram neto.

Lalu, bagaimanakah upaya all out yang dilakukan aparat kepolisian sehingga berhasil menangkap keempat tersangka itu?

Bali Post/ist

TERSANGKA DIAMANKAN – Empat tersangka penyalahgunaan narkotika diamankan Satnarkoba Polres Buleleng, Selasa (15/10) kemarin.

TERSANGKA itu masingmasing Putu Susila alias Cepot (47) asal Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu. Cepot ditangkap pada 6 Oktober 2019 lalu sekitar pukul 15.30 wita, di pinggir jalan Desa Bengkel Kecamatan Busungbiu menuju Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar.

Setelah dikembangkan, polisi kemudian menangkap tersangka Made Beni Ariawan alis Cak Lole (35) asal

Desa Banyuatis. Tersangka itu menjual sabu-sabu kepada tersangka Putu Susila.

Dari penangkapan itu, polisi menyita sabu-sabu seberat 0,26 gram bruto atau 0,18 gram neto. Selain itu, polisi juga menangkap tersangka Nusrat Danan Jaya alias Dani (47) yang tinggal di Jalan Hasanudin, Singaraja.

Polisi menyita sabu-sabu seberat 0,13 gram bruto (0,09 gram neto). Tersangka lain-

nya yang juga ditangkap adalah Richard Nashar alias Richard (34), asal Kelurahan Kampung Kajanan, Singaraja yang menyimpan sabu 0,34 gram neto.

Kasat Narkoba AKP Made Derawi didampingi Kepala Sub-Bagian (Kasubag) Humas Iptu Gede Sumarjaya seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK. mengatakan, penangkapan pelaku itu selain merupakan hasil penyelidikan juga atas informasi warga yang menyampaikan ada transaksi narkoba. Hasil pengungkapan itu lebih banyak menunjukkan peredaran barang haram narkotika di Bali Utara itu marak terjadi.

Untuk itu, pihaknya berharap semua komponen masyarakat agar berpartisipasi aktif dengan menyebarkan informasi, kalau di lingkungannya itu

ditemukan ada indikasi kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Terkait penangkapan satu pengedar, Kasat Made Derawi menyebutkan, dari hasil pemeriksaan, tersangka Ariawan itu telah menjual paket sabu-sabu itu seharga Rp 500.000 kepada tersangka Putu Susila. Barang bukti berupa uang pembelian sabusabu itu berhasil ditemukan.

Dengan temuan BB itu, tersangka terbukti mengedarkan sabu-sabu tersebut. “Satu tersangka pengedar ini ditangkap setelah dikembangkan saat penangkapan tiga penyalah guna narkoba itu.

Barang bukti uang pembelian sabu-sabu juga ditemukan.

Sehingga kita proses lebih lanjut perbuatannya yang telah melawan hukum itu,” katanya. (mud)

Rabu Wage, 16 Oktober 2019

Beberapa Tahun Tak Dapat Siswa

SDN 3 Kemenuh Sisakan Kelas V dan VI Gianyar (Bali Post)-

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Kemenuh minim siswa. Bahkan, sekolah yang berlokasi di dekat traffic light perempatan Desa Kemenuh ini kini hanya punya dua kelas. Yakni kelas V dan VI. Sedangkan ruang kelas lainnya kosong. Lantaran beberapa tahun terakhir tidak dapat siswa, kini mencuat wacana regrouping untuk sekolah yang sudah berdiri sejak 1967 itu.

Bali Post/kmb35

MINIM SISWA - Suasana SDN 3 Kemenuh Kecamatan Sukawati yang minim siswa, Selasa (15/10) kemarin.

Kasus Penganiayaan Pembantu

Desak Dituntut Tujuh Tahun Penjara Gianyar (Bali Post) Sidang kasus majikan yang diduga menyiram pembantunya dengan air panas, memasuki agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negari (PN) Gianyar, Selasa (15/10) kemarin. Pada persidangan itu, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa Desak Made Wiratningsih dengan pidana tujuh tahun penjara, serta membayar restitusi bagi kedua korban masing-masing Rp 21 juta.

Menanggapi tuntutan itu, terdakwa mengajukan pembelaan yang sidangnya diagendakan Selasa (22/10) mendatang.

Sidang yang dipimpin hakim ketua Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja bersama hakim anggota Wawan Edy Prastyo dan Ni Luh Putu

Partiwi dimulai sekitar pukul 13.00 Wita. Sementara JPU yang membacakan tuntutan dalam persidangan itu I Putu Gede Darma Putra.

Dalam persidangan itu, JPU membeberkan poin memberatkan terdakwa, seperti tidak mengakui perbuatannya, perbuatan dilakukan secara sadis serta akibat perbuatan terdakwa Desak Made dan Kadek Erick Diantara menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua korban.

JPU juga menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga seperti dimaksud dalam pasal 5a mengaki-

Bali Post/kmb35

PERSIDANGAN - Terdakwa Desak Made Wiratningsih saat mengikuti persidangan di PN Gianyar, Selasa (15/10) kemarin.

batkan korban mengalami luka berat. ‘’Seperti yang dimaksud dalam dakwaan pertama primer melanggar Pasal 44 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,’’ kata JPU I Putu Gede Darma Putra dalam persidangan.

Mempertimbangkan pasal tersebut, JPU menuntut terdakwa Desak Made Wiratningsih dengan pidana penjara tujuh tahun penjara. ‘’Tujuh tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan,’’ katanya.

JPU juga menuntut terdakwa untuk membayar restitusi bagi korban Eka Febriyanti dan Santi Yuni Astutik masing-masing Rp 21 juta. Hal ini didasarkan pada surat permohonan ganti rugi restitusi 17 September 2019. ‘’Apabila terdakwa tidak sanggup membayar sesuai permohonan, maka akan diganti dengan pidana penjara tiga bulan,’’ ujarnya.

Usai pembacaan tuntutan oleh JPU, majelis hakim Wawan Edy Prastyo mempersilakan terdakwa Desak Made memberikan tanggapan. Terdakwa yang langsung berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, akhirnya menyatakan untuk mengajukan pembelaan.

JPU I Putu Gede Darma Putra ditemui usai persidangan mengatakan, terdakwa Erick dituntut enam tahun penjara dalam persidangan yang berlangsung pekan lalu.

Sementara agenda sidang putusan untuk terdakwa Erick akan digelar Selasa depan. ‘’Terdakwa Erick dituntut enam tahun penjara,’’ katanya. (kmb35)

Mahasiswa Tewas di Pantai Gianyar (Bali Post) Warga dikejutkan dengan temuan mayat seorang pria di pantai perbatasan antara Desa Lebih dan Desa Siyut, Kecamatan Gianyar, Selasa (15/10) kemarin. Korban yang diketahui bernama Pande Mahayasa ini ditemukan dalam kondisi tertelungkup.

Jenazah pemuda berusia 24 tahun tersebut tampak membusuk.

Informasi yang dihimpun di lapangan, awalnya warga yang berkunjung melihat jenazah telanjang dada itu terdampar di tepi pantai.

Selanjutnya warga lainnya beramai-ramai melihat kondisi jenazah tersebut. ‘’Waktu itu posisinya telungkup. Ke-

palanya di barat, kakinya di timur,’’ ujar anggota Balawista Pantai Lebih I Ketut Mardiana.

Saat ditemukan, kata Mardiana, kondisi wajahnya sudah sedikit membusuk.

Korban juga masih mengenakan celana. Petugas mencoba merogoh dompet yang masih menempel di saku celananya itu. ‘’Kami temukan identitas, ada KTP dan SIM,’’ jelasnya.

Dari identitas yang tertinggal itu, kata Mardiana, korban diketahui bernama Pande Mahayasa. Korban kelahiran 14 April 1995 itu tinggal di Jalan Sandat Nomor 4 Banjar Taman Kaja, Kelurahan/Kecamatan Ubud. Dalam KTP maupun SIM yang tertinggal

itu, korban berstatus sebagai mahasiswa.

Kapolsek Gianyar Kompol I Ketut Suastika saat dikonfirmasi membenarkan adanya temuan jenazah tersebut.

Dikatakan, petugas langsung meluncur ke lokasi kejadian. ‘’Jenazah dievakuasi, langsung dibawa ke RS Sanjiwani.

Keluarganya sudah datang ke rumah sakit,’’ katanya.

Lantas, apa penyebab kematian korban? Kompol Suastika mengaku belum bisa memastikan. Ditegaskan, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan. ‘’Polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban,’’ tegasnya. (kmb35)

Bali Post/kmb35

MENGEVAKUASI - Petugas saat mengevakuasi jenazah korban, Selasa (15/10) kemarin.

Dikonfirmasi Selasa (15/10) kemarin, Kepala SDN 3 Kemenuh Wayan Suwara, S.Pd. mengatakan, saat mulai ditugaskan di sekolah tersebut ia sudah mendapati kekosongan pada tiga kelas.

Karena sudah ada yang lulus, saat ini tinggal tersisa dua kelas saja. ‘’Waktu saya sampai di sini, sudah ompong tiga kelas. Tidak ada kelas satu sampai kelas tiga,’’ ujarnya.

Menurut Suwara, permasalahan ini sudah pernah dirapatkan dengan komite, serta mengundang para kepala dusun hingga kepala desa.

Namun yang datang bendesa adat setempat. Suwara mengaku komite sekolah tetap berupaya mempertahankan sekolah yang berdiri sejak 1967 itu. Jikapun akan diregrouping, ia selaku kepala sekolah akan mengikuti saja akan dibawa ke mana nanti. ‘’Sejak 2015 lalu kami terus

membuka lebar-lebar pintu sekolah agar ada yang bersekolah di sini. Namun satu calon siswa pun tak ada yang datang,’’ katanya.

Disinggung terkait tidak adanya siswa yang bersekolah di SDN 3 Kemenuh, Suwara mengaku selama ini tidak ada masalah dengan desa setempat. ‘’Saya introspeksi diri di sekolah dengan tenaga pengajar, apakah kami ada salah?

Namun kami aman-aman saja dengan masyarakat bahkan berjalan seperti biasa,’’ ujar guru berusia 57 tahun ini.

Menurut Suwara, saat ini jumlah siswa di SDN 3 Kemenuh meliputi 12 siswa kelas V dan 15 siswa kelas VI. Tenaga pendidik sebanyak tujuh orang termasuk tenaga tata usaha yang ditugaskan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar. Namun akibat sedikitnya jumlah siswa, membuat pihak seko-

lah tersebut kesulitan dalam mengurus sejumlah administrasi. Mulai pengajuan anggaran, kelengkapan akreditasi, sampai mengikuti perlombaan yang melibatkan siswa dan para guru hingga lomba sekolah. ‘’Bagaimana mau penilaian akreditasi. Syaratnya kan kelengkapan siswa, malah siswa kami tidak punya,’’ keluhnya.

Kendati demikian, Suwara tetap berharap agar para pihak terkait turut serta membenahi keadaan SD tersebut. Dikatakan, tahun 2005 jumlah siswa di sekolah ini tercatat mencapai 100 siswa, karena banjar pendukungnya terdiri atas dua desa yaitu Desa Kemenuh dan Desa Kemenuh Kangin.

Suwara mengaku tidak masalah jika nanti akhirnya dirinya dipindahkan. Namun ia hanya berharap ada kejelasan terkait kondisi ini. Ditegas-

kan, kondisi yang kini dialami SDN 3 Kemenuh ini sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan Gianyar, tapi dikatakan sudah diserahkan ke UTP Pendidikan. ‘’Kami juga perlu kepastian dengan kondisi dan status sekolah ini nanti ketika dua angkatan yang ada tamat.

Saya sudah sempat berkoordinasi dengan dinas, saya sampaikan permasalahannya hanya dijawab sudah diserahkan ke UPT Pendidikan. Saya bisa bilang apa lagi?’’ ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukawati Ni Ketut Yuriati, S.H., M.A. mengatakan, sekolah tersebut memang sepi peminat empat tahun belakangan ini.

Bahkan sampai tidak memiliki siswa kelas I sampai kelas IV. Rapat koordinasi pun telah dilakukan dengan pihak terkait, namun belum menemukan titik terang. ‘’Kami hanya bisa jalankan saja, tugas guru mengajar dan siswa yang ada belajar lagi dua kelas tersebut. Apakah nantinya akan di-regrouping atau tidak, itu belum tahu,’’ tegasnya. (kmb35)

Sidang Paripurna DPRD Gianyar

Rancang Belanja Rp 3 Triliun Lebih SUATU terobosan baru tampaknya dilakukan Pemkab bersama DPRD Gianyar, yakni penetapan APBD untuk tahun berikutnya yang dilakukan jauh-jauh hari.

Rabu (16/10) hari ini digelar Rapat Paripurna Penyampaian Pengantar Ranperda tentang APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020 di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Gianyar.

Saat dihubungi Selasa (15/10) kemarin, Bupati Gianyar Made Mahayastra menyampaikan beberapa hal terkait penetapan APBD 2020 yang dilakukan lebih awal.

Diungkapkan, untuk menyelesaikan penyusunan APBD 2020 jajarannya bekerja siang dan malam, bahkan rapatrapat juga digelar Sabtu dan Minggu. Hal ini dilakukan supaya penetapan APBD 2020 bisa dilakukan sebelum 12 November. ‘’Tidak zamannya lagi pekerjaan menumpuk di akhir tahun, di awal kita kejar, di akhir (tahun-red) kita santai. Penetapan APBD 2020 dilakukan lebih awal sehingga Januari 2020 kegiatan sudah bisa dijalankan,’’ tegas Mahayastra.

Dalam Rancangan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2020, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2,518 triliun lebih. Ren-

cana PAD dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020, terlihat mengalami peningkatan sebesar Rp 220,622 miliar lebih atau 22,31 persen jika dibandingkan dengan PAD Tahun Anggaran 2019 yang sebesar Rp 989,105 miliar lebih. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan potensi riil sumber pendapatan, realisasi pada tahun sebelumnya dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Dari struktur APBD Kabupaten Gianyar Tahun 2020, juga tercantum belanja daerah direncanakan sebesar Rp 3,004 triliun lebih yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1,342 triliun lebih atau 44,68 persen dan belanja langsung sebesar Rp 1,662 triliun lebih atau 55,32 persen. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 876,294 miliar lebih atau 65,27 persen dan belanja lainnya sebesar Rp 466,326 miliar lebih atau 34,73 persen.

Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 52,342 miliar lebih atau 3,15 persen, belanja barang dan jasa sebesar Rp 621,529 miliar lebih atau 37,39 persen dan belanja modal sebesar Rp 988,378 miliar lebih atau 59,46 persen.

Bupati Mahayastra men-

MENYERAHKAN - Bupati Gianyar Made Mahayastra saat Ranperda Kabupaten Gianyar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada sidang paripurna di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Gianyar, beberapa waktu lalu. gatakan, dengan dilakukannya rapat paripurna hari ini, Pemkab Gianyar akan menjadi kabupaten/kota pertama di Bali yang menetapkan APBD Tahun Anggaran 2020.

‘Kita akan terapkan sistem kerja yang baru pada tahuntahun sebelumnya penetapan APBD baru dilakukan sekitar Desember. Dengan penetapan lebih awal ini, maka

Januari 2020 kita sudah bisa menjalankan kegiatan,’’ ujar Mahayastra.

Dengan demikian, Mahayastra berharap tidak ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena belum ditetapkannya APBD. ‘’Ini menjadi bentuk pelayanan dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat,’’ tandasnya. (ad419)

Kepala Bocah 10 Tahun Digigit Anjing Gianyar (Bali Post)Seorang bocah I Kadek Panji Utama Putra digigit a njing p eli ha ra a n Ma d e Parwa, Sabtu (12/10) lalu.

Akibat gigitan itu, bocah berusia 10 tahun asal Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati itu mengalami luka di kepala hingga tiga jahitan. Petugas UPT Puskeswan Kecamatan Sukawati masih melakukan observasi terhadap anjing bernama Rembo yang menggigit korban.

Ditemui di kediamannya Selasa (15/10) kemarin, Kadek Panji tampak masih trauma. Sejak Senin (14/10) lalu ia masih enggan pergi ke sekolah. Menurut ibunya, Ni Made Nerti, anaknya selalu diam ketika ditanya musibah yang dialami.

Dijelaskan, anak keduanya ini memang biasa belanja ke warung sore hari untuk membeli lauk.

Saat kejadian, kata Nerti, Kadek Panji melihat beberapa temannya duduk berjejer di sekitar warung main handphone (HP). Kebetulan radius wifi gratis yang terpasang di Bale Banjar Sakah sampai di area warung. Siswa kelas V SDN 2 Batuan Kaler ini ikut nimbrung melihat tontonan di layar HP. Saat duduk itulah anjing putih bernama Rembo yang berada di belakang korban tiba-tiba bangun dan langsung menggigit. ‘’Lukanya sedalam satu sentimeter,’’ ungkapnya.

Selain kepala berdarah setelah digigit anjing, bagian kepala korban juga benjol. Selanjutnya korban dilarikan ke RS Ari Canti di Desa Mas, Kecamatan

Ubud. ‘’Sempat dibersihkan sekitar 15 menit. Karena tidak ada VAR di sana, anak saya lalu dirujuk ke RS Sanglah,’’ jelas Nerti.

Saat itu, kata Nerti pikirannya kalut karena luka gigitan mengenai daerah kepala. Apabila anjing itu positif rabies, maka memerlukan Serum Anti Rabies (SAR) yang stoknya sangat langka dan sulit didapatkan. ‘’Sampai di Sanglah ternyata juga tidak ada vaksin. Lagi saya bingung.

Akhirnya diarahkan ke RS Wangaya. Sekitar pukul 22.00 Wita baru mendapat suntikan VAR,’’ jelasnya.

Nerti berharap anjing putih bernama Rembo itu tidak terjangkit rabies. Ia meminta pemilik anjing agar mengawasi anjingnya agar tidak lagi jatuh korban. ‘’Anjingnya itu tergolong galak, seharusnya tidak diikat di area warung.

Mending kandangkan di rumahnya saja, karena sebelum anak saya, beberapa pembeli juga pernah digigit.

Hanya saja Kadek lukanya parah karena luka di kepala,’’ katannya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala UPT Puskeswan Kecamatan Sukawati drh. Nyoman Arya Dharma seizin Kadis Pertanian Gianyar mengaku sudah melakukan pengecekan ke TKP. Rembo tercatat rutin mendapatkan vaksin, sehingga kini hanya diobservasi selama dua minggu. ‘’Anjing rutin divaksin rabies dan dikastrasi, serta t id a k p erna h lep a s d a ri rantai. Seratus persen tidak ada tanda-tanda yang mengarah rabies,’’ ujarnya.

Kendati demikian, Arya

Dharma menyarankan agar korban tetap mendapat VAR. Anjing itu menggigit korban diduga karena sempat terprovokasi. ‘’Kemung-

kinan kaki atau ekor sempat tersentuh sewaktu korban berbelanja, karena anjingnya diikat depan warung,’’ ujarnya. (kmb35)

Bali Post/kmb35

LUKA - Bagian kepala I Kadek Panji Utama Putra yang luka digigit anjing.

Rabu Wage, 16 Oktober 2019

Belasan Siswa SD Belajar di Areal Parkir

Negara (Bali Post) – Belasan murid kelas V SD Negeri 2 Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara terpaksa melakukan kegiatan belajar di luar ruangan. Para siswa ini belajar di ruang kelas darurat atau sementara di areal parkir sekolah beratap asbes. Sementara bagian dinding yang mengelilingi ruangan, menggunakan korden.

Para siswa ini harus belajar di luar lantaran bangunan untuk ruangan mereka sedang direhab total.

Dari tiga unit bangunan yang ada di SD tersebut, salah satu bangunan yakni untuk ruang kelas I, II dan V sedang tahap pembangunan. Di semester pertama ini kebetulan pembangunan

sedang berlangsung. Selain pembangunan bangunan, kontrak pembangunan senilai Rp 610.399.471 itu juga untuk perabot kelas (kursi dan meja). Pelaksana ditarget selama 90 hari kerja.

Dari data yang dihimpun, nilai pengerjaan yang dimenangkan itu turun sekitar 25 persen dari nilai pagu, yakni Rp 800 juta.

Dari pengamatan kemarin, para siswa kelas V berjumlah 17 siswa itu belajar di ruang darurat di halaman parkir itu. Untuk memberikan batas atau penutup ruangan, dipasang penutup berupa korden. Sementara pengerjaan baru tahap pengurukan untuk pondasi gedung baru.

Sedangkan siswa kelas I dan

SOSOK Jaga Kondusivitas Tahap pemungutan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta calon legislatif sudah ditetapkan pemenang. Tinggal menunggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang digelar 20 Oktober mendatang. Kendatipun pelaksanaan pelantikan di luar Bali, namun masyarakat Jembrana diharapkan ikut menjaga supaya aman dan kondusif. “Kami mengharapkan seluruh masyarakat di Jembrana khususnya, ikut menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan menjaga pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin agar aman dan kondusif,” ujar Ketua PHDI Jembrana I Komang Arsana. Sastrawan peraih Penghargaan Pengabdi Seni 2019 dari Provinsi Bali ini juga mengajak masyarakat Jembrana untuk menjaga kerukunan umat beragama serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya. “Jangan mudah terpancing berita hoax, agar tidak memicu perbuatan yang melanggar hukum karena merugikan diri sendiri,” ujar mantan guru ini.

Selaku tokoh agama, Arsana mengapresiasi selama proses yang berlangsung sejak awal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masyarakat menjaga situasi kondusif. (olo)

II digabung bersama ruangan kelas III dan IV. Masingmasing ruangan disekat sehingga bisa menampung empat kelas.

Kepala SDN 2 Tegal Badeng Timur Ni Gusti Ketut Suratini, Selasa (15/10) kemarin mengatakan, ruang kelas darurat itu digunakan lantaran adanya pembangunan gedung baru di sekolah.

Karena adanya pembangunan ini, sekolah menyesuaikan proses belajar-mengajar pada semester I ini agar tetap berjalan. Khusus untuk kelas VI tidak ada pembagian agar fokus dengan ujian nanti.

Menurut Suratini, selama pengerjaan sejak awal hingga pengurukan pondasi belum ada kendala. Namun, para

guru harus lebih ekstra mengawasi siswa sehingga lebih aman. Karena ada pengerjaan dan material di dalam areal sekolah. Pembangunan gedung di sekolah yang memiliki 96 siswa ini harus sudah rampung 24 Desember mendatang. Sekolah juga telah berkoordinasi kepada rekanan supaya memperhatikan keselamatan kerja baik tenaga kerja maupun anak-anak. Demikian juga diharapkan tanah uruk yang penuh debu tidak ditaruh menggunung di depan kantin sekolah. Karena itu sangat mengganggu aktivitas di kantin yang harus bersih. Namun kemarin, material tanah uruk itu masih ditaruh di depan kantin. (kmb26)

Bali Post/olo

RUANGAN DARURAT – Sejumlah siswa kelas V di SD Negeri Tegalbadeng Timur terpaksa belajar di ruangan darurat di areal parkir sekolah. Hal ini disebabkan adanya pembangunan gedung baru di sekolah itu.

Proyek Bedah Rumah agar Dimonitoring

Negara (Bali Post) – Bantuan bedah rumah bagi ratusan warga di Jembrana dari Pemkab Badung akan segera disalurkan.

Perangkat desa dan warga diharapkan ikut memonitoring pelaksanaan proyek bedah rumah. Harapannya proyek bedah rumah ini tepat sasaran, diterima oleh masyarakat yang benar-benar memerlukan dan berlangsung tepat waktu sesuai dengan target.

Bali Post/olo

ARAHAN - Bupati Artha saat memberikan arahan kepada perangkat desa/kelurahan terkait bantuan bedah rumah dari Kabupaten Badung.

Pedestrian Senderan Pantai Pangyangan Amblas

Negara (Bali Post) – Senderan pengaman pantai di Pantai Pangyangan sudah mulai rusak. Kerusakan terlihat pada bagian pedestrian (jalur untuk jalan) yang berada di atas senderan batu. Di sepanjang senderan tersebut, terdapat beberapa titik bagian pedestrian yang sudah amblas. Meskipun begitu senderan menggunakan batu-batu besar itu masih berfungsi melindungi dari gempuran abrasi.

Dari pengamatan, Minggu

(13/10) lalu, sedikitnya ada lima titik amblas di bagian pedestrian. Bahkan titik amblas yang paling parah, hingga diselimuti tanaman merambat. Sehingga tidak terlihat kalau kondisinya sudah jebol. Sejumlah warga yang ditemui mengatakan kondisi tersebut sudah terjadi lama. Tetapi karena tidak mendapatkan penanganan cepat, sehingga semakin banyak titik yang amblas. Pedestrian yang dulunya rata itu kini ban-

Hal tersebut dipaparkan Bupati Jembrana I Putu Artha saat memberikan arahan terkait penerima bedah rumah di hadapan perbekel dan lurah serta kepala dusun dan kaling se-Kecamatan Negara, Selasa (15/10) kemarin. Untuk di Jembrana, bantuan bedah rumah yang diberikan Pemkab Badung sejumlah 300 unit. Selain memonitoring, Bupati mengingatkan agar program bedah rumah harus dilaksanakan secara swadaya/swakelola masyarakat, sesuai dengan pernyataan Bupati Badung saat penyerahan bantuan bedah rumah. “Swakelola dilaksanakan dengan harapan bisa membantu dan memutar perekonomian khususnya

bagi warga desa di sekitar proyek tersebut,” ucapnya.

Asisten II bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat I Gusti Ngurah Sumber Wijaya mengatakan, tujuan program bedah rumah ini guna mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Dari 300 unit bedah rumah diakui terdapat kendala. Sehingga harus ada verifikasi ulang. Kendala itu disebabkan penerima bedah di masing-masing desa. Seperti luas wilayah tidak memenuhi persyaratan, kesepakatan dengan penerima, serta penerima meninggal dunia. Inilah yang menjadi kendala keterlambatan program bedah rumah. (kmb26)

yak yang bergelombang.

Beberapa titik juga separuhnya diselimuti tanaman merambat.

Lokasi senderan yang berada di Selatan Pura Dalem ini difungsikan untuk mencegah gerusan air laut (abrasi). Namun lokasi pantai ini juga sering dijadikan tempat wisata oleh warga sekitar. Sehingga sejatinya senderan ini selain berfungsi untuk mencegah abrasi, juga untuk penataan pantai tersebut. (kmb26)

Bali Post/olo

PENUH - Puluhan warga di Jembrana antre mendapatkan pelayanan kesehatan dari Polda Bali, Selasa kemarin, di wantilan Desa Air Kuning.

Pelayanan Kesehatan Polda Bali Diserbu Warga

Amblas - Salah satu titik pedestrian di atas senderan Pantai Pengyangan yang amblas.

Negara (Bali Post) Ratusan warga dari sejumlah desa/kelurahan di Kecamatan Negara dan Jembrana antre untuk mendapatkan pengobatan di Wantilan Desa Air Kuning, Selasa (15/10) kemarin. Warga yang ratarata manula dan perempuan ini mengikuti bakti kesehatan Polri yang digelar Polda Bali.

Kabid Dokkes Polda Bali

Kombes Pol dr. Nyoman A. Edy Purnama Wirawan mengatakan, dalam bakti kesehatan yang digelar selama sehari ini, Polda Bali menurunkan 80-an personel medisnya. Selain itu, petugas juga di-back-up personel Polres Jembrana, TNI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.

Menurutnya, pelayanan kesehatan yang dibuka ini

meliputi kesehatan umum, mata, THT, gigi, donor darah dan pengarahan kesehatan gigi. Sebanyak 700 hingga 800 warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Jembrana diberikan pelayanan kesehatan ini.

Dipilihnya desa Air Kuning ini salah satunya lokasinya yang berada di pesisir dan saling berdekatan dengan desa lain seperti Desa Yeh Kuning

dan Perancak serta Loloan.

Terkait adanya pelayanan ini, Bupati Jembrana I Putu Artha yang hadir bersama Kapolres Jembrana AKBP I Ketut Gede Adi Wibawa dan Dandim 1617/Jembrana Letkol Kav Djefri Marsono Hanok, mengapresiasi pelayanan dari Polda Bali ini. Pemerintah daerah berharap, melalui kegiatan semacam ini, bisa saling mengisi. (kmb26)

Rabu Wage, 16 Oktober 2019

Tiga Bangunan Palinggih Pura Puseh Terbakar

Kerugian Diperkirakan Rp 2,5 Miliar

Amlapura (Bali Post) Kebakaran menimpa tiga unit bangunan palinggih yang ada di Pura Puseh Bale Agung di Desa Pakraman Muntig, Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu. Kebakaran yang diperkirakan menelan kerugian Rp 2,5 miliar itu terjadi Selasa (15/10) dini hari kemarin. Petugas Damkar Karangasem langsung ke lokasi kejadian berusaha memadamkan api setelah usaha pemadaman api secara manual yang dilakukan warga sia-sia.

Petugas Damkar Karangasem I Wayan Sumardana mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, kebakaran itu terjadi sekitar pukul 04.00 Wita.

Api membakar tiga unit bangunan besar di jaba sisi pura itu yakni bangunan palinggih Bale Agung ukuran 24 x 3 meter, bangunan panggungan ukuran 18 x 6 meter, dan bangunan Bale Pegat ukuran 12 x 3 meter. Tiga bangunan itu ludes terbakar.

“Tak hanya tiga bangunan itu, lima unit jempana dan wastra/pengangge palinggih juga ikut terbakar,’’ ujarnya.

Bangunan itu cepat terbakar lantaran atapnya berbahan ijuk. Akibatnya, api dengan cepat melalap dari bangunan satu ke bangunan lainnya.

Sumardana menambahkan, untuk memadamkan kobaran api yang besar itu, pihaknya menerjunkan 19 personel dan empat unit armada mobil pemadam kebakaran. “Selain petugas, pemadaman juga dibantu warga setempat. Saat ini, kobaran api sudah berhasil dipadamkan. Akibat peris-

tiwa itu, kerugiaan materiil diperkirakan Rp 2,5 miliar,” katanya.

Kadis Damkar Karangasem I Nyoman Tari menambahkan, setelah menerima laporan kebakaran itu, pihaknya langsung menerjunkan petugas ke TKP untuk melakukan proses pemadaman api. “Air yang dihabiskan untuk memadamkan api itu mencapai 35 ribu liter,” katanya.

Klian Dusun Muntig Kadek Suparta menuturkan, kebakaran tiga bangunan pura itu terjadi sekitar pukul 04.00 Wita. Kebakaran itu pertama kali diketahui sopir tangki yang kebetulan lewat membawa air di sekitaran pura yang terbakar.

“Api sudah besar baru diketahui. Penyebab kebakaran pura itu belum diketahui pasti oleh aparat keamanan. Namun, dugaaan sementara karena adanya orang gila bermain api di pura itu. Bagaimana pastinya, saya kurang tahu,’’ tambahnya.

Rencananya tiga hari lagi dilakukan upacara guru piduka. Tetapi saat ini kita masih

melakukan rembuk membahas kelanjutan prosesinya seperti apa.

Kapolsek Kubu AKP I Komang Sura Maryantika menjelaskan, kebakaran pertama kali diketahui I Nyoman Bendesa. Saat itu, ketika ia hendak beraktivitas, terkejut melihat kobaran api di Pura Puseh itu. Dia cepat tahu, karena jarak rumahnya dengan pura sekitar 50 meter. “Saksi mencoba mendekati lokasi kebakaran itu. Setelah dekat dengan lokasi kebakaran, saksi melihat bangunan sudah hangus dilalap si jago merah,’’ tambahnya.

Setelah itu, saksi mencoba member tahu warga sekitar, untuk membantu memadamkan api. Termasuk member tahu ke sopir mobil tangki yang lewat membawa air, sehingga airnya dipakai untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di pura itu. Tetapi, akibat tiupan angin kencang, upaya pemadaman yang dilakukan dengan cara manual itu sia-sia. Setelah datang mobil Damkar, baru api itu bisa dipadamkan. (kmb41)

Bali Post/kmb41

PURA PUSEH TERBAKAR - Bangunan palinggih Pura Puseh Bale Agung Muntig di Banjar Dinas Muntig, Desa Tulamben, Kubu, Karangasem terbakar, Selasa (15/10) dini hari kemarin.

Konsumsi Narkoba Empat Tersangka Dibekuk Polisi

Bali Post/kmb41

GANGGU LALIN - Pohon tumbang di Banjar Sampyang, Desa Jasri, Kelurahan Subagan, Karangasem mengganggu lalu lintas (lalin).

Pohon Tumbang di Jasri Ganggu Lalu Lintas

Amlapura (Bali Post) Angin yang berembus kencang mengakibatkan pohon jenis singapur (kersen) tumbang di wilayah Banjar Sampyang, Desa Jasri, Kelurahan Subagan, Selasa (15/10) kemarin. Pohon yang tumbang itu mengganggu arus lalu lintas kendaraan dari kedua arah.

Kalak BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa mengungkapkan, peristiwa pohon tumbang itu terjadi sekitar pukul 12.00 Wita.

Begitu menerima laporan itu, pihaknya langsung men-

erjunkan petugas guna mengevakuasi pohon yang melintang di jalan raya itu. “Pohon tumbang berjenis singapur itu diameternya mencapai 90 sentimeter. Karena pohon melintang di badan jalan itu, sehingga mengganggu arus lalu lintas kendaraan yang lewat di lokasi itu,’’ ujarnya.

Namun setelah itu, arus lalu lintas yang sempat mancet dari arah utara maupun selatan, normal kembali.

Distribusi Air Bersih Sementara itu, BPBD t e ru s mel akuk an di s t r i -

busi air bersih untuk warga yang mulai krisis air akibat musim kemarau panjang.

BPBD kemarin, mendistribusikan air ke Banjar Dinas Bantas, Desa Baturinggit, Kubu. “Air yang kita distribusikan ke Baturinggit itu sebanyak 10 ribu liter. Air bersih itu kemudian dibagi 24 kepala keluarga. Kita harap bantuan itu dapat meringankan beban warga setempat terutama mendapatkan air bersih,” kata Sekretaris BPBD Karangasem, Putu Eka Putra Tirtana. (kmb41)

Amlapura (Bali Post) Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem kembali berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba. Kali ini petugas membekuk empat orang tersangka yang positif menyalahgunakan narkoba. Wakapolres Karangasem Kompol Aris Purwanto mengatakan, Selasa (15/10) kemarin, pihaknya berhasil membekuk empat orang positif menyalahgunakan narkoba.

Keempat orang itu yakni IMD alias D, IMSA alias S, IPAY alias P dan S alias S. “Tersangka dibekuk berdasarkan informasi masyarakat.

Setelah kita lakukan pengembangan kemudian sukses mengungkap empat orang tersangka itu. Dua pelakunya diamankan saat Operasi Antik. Sedangkan dua tersangka lainnya dibekuk pasca-Operasi Antik,” ucapnya.

Aris Purwanto menambahkan, pelaku IMD alias D dibekuk di rumahnya di Dusun Bunglada, Desa Tianyar, Kubu.

Penangkapan itu dilakukan Jumat (13/9) lalu. Pelaku IMSA alias S dibekuk 28 September di rumahnya di Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan.

“Kedua pelaku itu kita bekuk saat Operasi Antik,” katanya.

Dua pelaku lainnya, kata Aris Purwanto, yakni IPAY alias P dibekuk pada 7 Oktober. Awalnya, Polsek Sidemen melakukan pengembangan kasus pencurian yang dilakukan IMSA alias S. Setelah dibekuk, pelaku mengakui

kalau uang hasil curiannya itu dipergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.

Dari keterangan itu, petugas kepolisian mendatangi rumah kontrakan milik IKS di Dusun Buduk, Mengwi, Badung. Di lokasi itu, petugas menemukan IPAY alias P. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas mengamankan satu paket sabu beserta alat isap bong.

“Setelah itu, kita dapat informasi bahwa transaksi

narkoba dilakukan S alias S di Lingkungan Jasri 8 Oktober lalu. Petugas kemudian melakukan pengintaian terhadap pelaku. Dalam pengintaian itu, petugas melihat pelaku sedang mengambil paket sabu-sabu di SPBU Jasri.

Saat itulah, pelaku langsung dibekuk,” katanya.

Kasat Narkoba Polres Karangasem AKP I Nyoman Merta Kariana mengatakan, dengan semakin maraknya

kasus penggunaan narkoba di Karangasem, pihaknya mengimbau kepada anak-anak muda Karangasem dan pelajar supaya tidak terlibat kasus penyalahgunaan barang haram ini. Apabila ada keluarga menggunakan narkoba bisa dilaporkan ke polisi atau BNN. “Jika hanya memakai narkoba saja maka bisa dilakukan rehabilitasi. Jangan sampai menjalani proses hukum,” pesan Kariana. (kmb41)

Bali Post/kmb41

BEKUK TERSANGKA - Satuan Reserse Narkoba Polres Karangasem membekuk empat orang tersangka setelah mereka mengonsumsi narkoba.

Netralisasi Kekuatan Negatif dan Maknai Kebahagiaan

Warga Geriana Kangin Gelar ”Siat Sampian” Warga Desa Adat Geriana Kangin, Desa Duda Utara, Selat, Karangasem melaksanakan upacara Aci Usaha Goreng. Mengakhiri prosesi upacara goreng Senin (14/10), dilaksanakan ritual Matigtig atau Siat Sampian. Ritual Siat Sampian itu digelar sebagai simbol menetralisasi kekuatan negatif. Selain tujuannya nyomia –mendamaikan segenap pengaruh negatif, harapan positif apa yang ingin dicapai melalui prosesi Matigtig tersebut?

Bali Post/kmb41

SIAT SAMPIAN - Warga Desa Adat Geriana Kangin, Desa Duda Utara, Selat, Karangasem saat melaksanakan ritual ‘’Matigtig” atau “Siat Sampian”.

RITUAL Siat Sampian itu sesungguhnya tidak berbeda dengan perang. Aura perang memang terasa, walaupun senjata yang dipergunakan dalam prosesi itu berupa sampian.

Senjata sampian itu terbuat dari bahan daun kelapa muda (janur). Sebelum ritual Matigtig itu dilaksanakan, terlebih dahulu diawali pertunjukan ritual mendet atau matabuh dengan menggunakan sarana tuak, arak, dan air. Mendet dilakukan oleh seluruh peserta matigtig yaitu Jero Desa yang berjumlah 28 orang.

Setelah tiga kali ritual mendet dilaksanakan, dilanjutkan ritual yang melibatkan seluruh Desa Sangkepan. Namun, dibagi menjadi dua kelompok mendet. Prosesi mendet itu sedikit berbeda. Satu kelompok membawa petabuhan. Sedangkan, kelompok lainnya bertugas mengambil petabuhan itu sembari menari dengan penuh semangat sebelum akhirnya ditumpahkan. Prosesi mendet

itu juga berlangsung tiga kali.

Begitu tetabuhan arak, tuak itu ditumpahkan, seluruh peserta atau jero Desa Sangkepan itu kemudian berlari menuju tembok di areal utama Pura Puseh itu untuk mengambil sampian yang telah diberikan ritual dan sesaji. Sampian itu sebelumnya ditaruh di atas tembok.

Begitu peserta itu berhasil meraih sampian tersebut, para Desa Sangkepan yang berjumlah 28 orang itu kemudian saling menyerang antara satu dengan lainnya di areal jaba tengah Pura Puseh itu.

Tidak jarang di tengah ritual siat sampian itu, udeng para peserta terjatuh akibat terkena sambaran sampian itu.

Bendesa Adat Geriana Kangin I Ketut Yasa mengungkapkan, ritual Siat Sampian dilaksanakan pada upacara Perejangan Sipungkur atau tahapan terakhir Aci Usaba Goreng. Prosesi Aci Usaba Goreng diawali upacara Pengam-

buhan, setelah itu dilanjutkan upacara Pebantenan kemudian Pemeosan Sidumun dan Perejangan Sidumun.

“Ritual Siat Sampian itu memiliki makna tersendiri.

Terutama disimak dari sisi sekala maupun niskala. Dari sisi niskala, ritual Matigtig itu bisa dimaknai sebagai simbol ngayab semua sarana banten yang telah dipersembahkan.

Apabila persembahan sarana banten itu kurang selama piodalan berlangsung, maka dilengkapi ritual Matigtig ini.

Di samping itu, ritual itu juga memiliki makna nyomia atau menetralisasi kekuatan negatif sehingga seluruh rangkaian ritual itu bisa berjalan baik dan lancar. ‘’Dari sisi sekala-nya, ritual itu dimaknai sebagai ungkapan rasa sukacita, karena menginginkan kebahagiaan.

Otomatis semua pihak berharap selama prosesi upacara Aci Usaba Goreng itu berlangsung, tidak ada hambatan yang berarti,’’ ujarnya. (nan)

Rabu Wage, 16 Oktober 2019

Cek Lokasi dan Siapkan Anggaran

Kemenhub Pastikan Pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas Kementerian Perhubungan RI memastikan akan menyiapkan anggaran untuk pembangunan pelabuhan segitiga emas di Kabupaten Klungkung. Ada beberapa catatan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pembangunan pelabuhan tersebut. Hal itu disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi saat mengecek rencana lokasi pembangunan dua dari tiga dermaga pelabuhan segitiga emas di Nusa Penida, Selasa (15/10) kemarin.

Didampingi Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, rombongan dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung mengecek lokasi rencana pembangunan dermaga di

Pelabuhan Sampalan (Nusa Penida) dan Pelabuhan Bias Munjul (Nusa Ceningan).

Setelah mencermati secara detail di lapangan, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengaku akan seoptimal mungkin untuk mengaktualisasikannya di tahun 2020. Dengan catatan, karena anggaran yang disiapkan dari pusat dan tanah yang digunakan dari pemda, harus ada pelimpahan secara administrasi dari pemda ke pusat. Setelah disiapkan anggaran akan dikembalikan lagi ke daerah untuk dikelola. ”Setelah melihat apa yang dipaparkan tadi, seoptimal mungkin akan saya aktualisasikan pada tahun 2020,” ujar Budi Setiyadi.

Ia juga menanyakan terkait rencana pengelolaan dari pelabuhan tersebut. Apakah

Sat Polair Turun ke Pelabuhan Rakyat Kusamba Semarapura (Bali Post) Jajaran Sat Polair Polres Klungkung turun tangan ke pelabuhan rakyat di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Selasa (15/10) kemarin. Mereka memantau aktivitas masyarakat yang semakin padat melakukan aktivitas penyeberangan ke Nusa Penida. Sejumlah personel nampak membantu penumpang yang mengalami keterbatasan, baik yang sedang sakit maupun lansia yang dirawat di atas kursi roda.

Momen ini cukup unik.

Kehadiran polisi seperti itu, cukup membantu warga yang kesulitan naik ke atas fast boat. Satu per satu penumpang yang demikian diantar langsung ke atas fast boat oleh petugas polisi, untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. KBO Iptu Gede Yasa, saat ditemui di lokasi mengatakan, pihaknya hanya ingin memastikan pelaksanaan pengamanan. Tidak hanya dengan memantau dan mengawasi, juga langsung turun tangan membantu warga yang membutuhkan.

Tidak hanya penumpang yang hendak naik ke atas fast boat, polisi juga membantu penumpang dengan kondisi serupa yang turun dari fast

boat, setelah menyeberang dari Nusa Penida. “Ini sebagai bentuk pelayanan, di tengahtengah kita melakukan pengawasan, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman,” katanya.

Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Rakyat Kusamba, cukup padat dan lancar.

Terlebih, masih dalam suasana karya Pangusaban Panyegjeg Jagat di Pura Penataran Ped, Nusa Penida, arus balik Nusa Penida-Kusamba masih cukup tinggi.

Iptu Gede Yasa menegaskan, pengawasan di lokasi ini akan terus dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Selain memantau aktivitas penyeberangan, belakangan cuaca juga menjadi bahan pertimbangan, dimana angin laut juga bertiup cukup kencang.

Tidak hanya aktivitas penumpang, polisi dari Sat Polair Polres Klungkung juga memantau penyeberangan barang yang didominasi material bangunan. Aktivitas buruh angkut menaikkan material bangunan cukup padat. Polisi memastikan agar barang yang diangkut tidak melebihi kapasitas sampan cepat itu, sehingga seluruh bahan bangunan ini sampai dengan selamat di Nusa Penida. (kmb31)

Bali Post/gik

MEMBANTU PENUMPANG - Sat Polair saat membantu penumpang naik dan turun dari fast boat. Khususnya penumpang yang sakit dan lansia.

akan dikerjasamakan dengan pihak swasta atau bagaimana. Karena ini merupakan salah satu sumber pendapatan, harus dikelola secara profesional. “Sebagai operator pengelola nanti siapa, harus profesional. Jangan sampai setelah dibangun malah menurun, karena ini sumber pendapatan,” ucapnya.

Bupati Suwirta usai mendampingi rombongan mengaku lebih termotivasi untuk menyelesaikan kewajiban terkait penyelesaian dermaga itu. Dirinya mengaku akan mengikuti mekanisme yang diharapkan dari pemerintah pusat agar tidak terjadi kesalahan dalam proses di kemudian hari. “Kita berharap doa dan dukungan masyarakat Klungkung, karena apa yang kita tuju ada proses yang harus kita ikuti,” ujar Bupati Su-

wirta.

Terkait pengelolaan, Bupati Suwirta menyatakan saat ini pemerintah daerah membuat beberapa badan pengelola. Untuk pelabuhan itu apabila sudah selesai dibangun dan diserahkan ke pemda untuk mengelola, akan disiapkan badan pengelola mulai sekarang. “Karena kami ingin mempunyai dermaga yang benar-benar refresentatif,” ujar Suwirta.

Sementara itu, dari rencana pembangunan Pelabuhan Sampalan akan dibangun dua lantai dengan luas area kolam 9.000 meter persegi, kapasitas sandar 10 fast boat, dengan estimasi biaya Rp 98 miliar. Sedangkan Pelabuhan Bias Munjul akan dibangun terkoneksi antara fast boat dan kapal roro, dengan estimasi biaya sebesar Rp 138 miliar. (ad430)

DISKUSI - Bupati Suwirta bersama rombongan Kemenhub saat berdiskusi mengenai rencana pembangunan pelabuhan segitiga emas di Nusa Penida.

Dewan Minta Pemprov Evaluasi Pinjaman Pemda Rp 13,5 Miliar Semarapura (Bali Post) -

Setelah Ranperda APBD Perubahan 2019 ketok palu di DPRD Klungkung, kini dokumennya telah diverifikasi oleh Pemprov Bali. Di dalamnya masih ada poin-poin penganggaran yang masih menjadi perdebatan. Salah satunya soal pinjaman daerah jangka pendek sebesar Rp 13,5 miliar. Dewan meminta Pemprov teliti terhadap poin penting tersebut, untuk mengevaluasi dasar hukum pinjaman tersebut.

Bali Post/gik

A.A. Gde Sayang Suparta

Anggota DPRD Klungkung A.A. Gde Sayang Suparta, Selasa (15/10) kemarin mengatakan, pinjaman daerah sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran BPJS ke RSUD Klungkung. Hal ini dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. “Di sana sudah tertuang jelas, bahwa pemerintah daerah tidak boleh tertuang sebagai peminjam terhadap lembaga lainnya. Ini sebabnya, kenapa kami tegaskan agar dasar hukumnya dievaluasi di Pemprov Bali,” kata politisi Gerindra ini.

Menurutnya, langkah yang diambil eksekutif ini terlalu berani dan terburu-buru. Padahal, dia sendiri mencermati di Bali, kabupaten/kota lain-

nya, belum ada yang memutuskan menempuh langkah peminjaman jangka pendek dengan sistem SCF ini, selain Klungkung. Pada Pasal 4 ayat 2 dalam PP ini juga ditegaskan bahwa daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Sementara dalam Pasal 10 ayat 1, dijelaskan bahwa daerah dapat meneruskan pinjaman daerah kepada badan usaha milik daerah.

Politisi lainnya seperti Wayan Baru juga mengaku khawatir. Bila ini tidak dievaluasi, dia khawatir bisa menjadi temuan saat pemeriksaan. Proses verifikasi di Pemprov Bali biasanya berlangsung maksimal selama 14 hari kerja. Setelah dua minggu berlalu, pihaknya mengaku belum memperoleh

informasi lebih jauh, apakah hasil verifikasinya sudah diserahkan kepada eksekutif atau belum. Karena belum ada tembusan ke unsur pimpinan dewan. Kalau ada poin-poin penting yang harus dievaluasi, maka akan dibicarakan kembali dengan lembaga dewan. Pihaknya berharap proses verifikasi ini dilakukan dengan cermat.

Pemerintah daerah melakukan pinjaman jangka pendek ke bank, untuk menutupi arus kas RSUD Klungkung. Ini akibat dari keterlambatan pembayaran oleh BPJS Cabang Klungkung. Pinjaman menggunakan metode Supply Chain Financing (SCF), merupakan pembiayaan melalui perbankan yang menjadi mitra BPJS. Model ini disepakati pemerintah pusat, untuk menanggulangi defisit anggaran BPJS. Agar BPJS secara nasional mampu membayar klaim rumah sakit negeri maupun swasta yang bermitra dengan BPJS. Sekda Klungkung Putu

Winastra sebelumnya mengatakan skema rencana mengajukan peminjaman jangka pendek ini ditempuh pemerintah pusat, karena sudah diatur dari BPJS pusat bersama kementerian terkait di pusat untuk mengatasi tunggakan klaim rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Winastra menegaskan, pemerintah daerah menggunakan dasar rekomendasi yang dikeluarkan BPJS Klungkung, untuk mengajukan pinjaman tersebut. Menurutnya, SCF ini sudah menjadi bahan pertimbangan dari Kemenkes, khususnya bagi pihak rumah sakit yang ingin mengajukan pinjaman, karena belum adanya jaminan kepastian pembayaran klaim.

“BPJS Kesehatan tidak dapat melakukan pinjaman ke lembaga lain, karena BPJS adalah lembaga pemerintah bersifat nirlaba dan tidak berorientasi profit. Secara UU tidak dibenarkan untuk meminjam dana dari lembaga lain,” tegas Sekda Winastra. (kmb31)

Hati-hati Buat Perdes

Cegah Kegaduhan di Masyarakat Semarapura (Bali Post) Perhatian besar pusat terhadap desa, membuat desa kini cukup mandiri dalam mengelola anggaran. Demikian juga dalam membuat peraturan, untuk mendukung jalannya program desa di lapangan. Namun, dalam membuat peraturan desa (perdes), Wakil Bupati Klungkung Made Kasta mengingatkan agar perdes itu dibuat dengan kajian yang matang.

Sehingga, tidak tumpangtindih dengan aturan yang sudah ada di atasnya.

Hal itu ditegaskan Wabup Kasta saat turun ke Kecamatan Banjarangkan, bersama Tim Monev (Monitoring dan Evaluasi), Selasa (15/10) kemarin.

Ini penting untuk diingatkan kembali oleh Wabup Kasta, untuk mencegah adanya kegaduhan di desa, lantaran desa sembarangan bikin perdes.

“Pemahaman perangkat desa tentang regulasi terkait, harus dalam. Lakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait, agar buat aturan di desa itu tidak tumpang-tindih,”

kata Wabup Kasta.

Ia enggan menyebutkan apakah sudah ada desa yang membuat perdes bertentangan dengan regulasi di atasnya. Dia hanya menegaskan agar ini menjadi perhatian bersama untuk menghindari gejolak di masyarakat. Selain berhati-hati dalam membuat perdes, Wabup Kasta juga menyorot kerja perangkat desa, agar bertugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tahu tupoksinya. Tidak keluyuran ke mana-mana dan tidak beraviliasi dengan partai politik. Sebab, dia melihat perangkat desa di sejumlah desa, perannya kurang maksimal membantu perbekel bekerja memajukan desa.

Menurutnya, perangkat desa itu harus kreatif dan inovatif, agar mampu mendorong kerja perbekel lebih giat lagi dalam membangun desa. “Perlu diketahui, bahwa perangkat desa dapat diberhentikan, apabila tidak bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya,” tegasnya.

Monev sesungguhnya un-

MONEV - Wabup Kasta saat turun melakukan monev bersama tim monev. tuk mengetahui dan mengontrol jalannya pemerintahan desa, guna memastikan semua berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga bentuk kegiatannya lebih kepada pengawasan dan pembinaan.

Dalam monev di Kecamatan Banjarangkan, monev dipusatkan di Kantor Perbekel Desa Timuhun dan di Kantor

Perbekel Desa Banjarangkan.

Keduanya menjadi sampel yang dipilih Tim Monev untuk dievaluasi dan dibina.

Monev meliputi pengecekan dan pembinaan dilakukan pada empat bidang, yakni bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kemasyarakatan, Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bali Post/gik

dan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan pada dua desa yang dijadikan sample dalam kegiatan Monev. Di sana ada banyak item kegiatan yang dievaluasi sesuai dengan item bidangnya. Khusus kedua desa ini, seluruh kegiatannya dikatakan sudah cukup baik dan sesuai dengan aturan. (kmb31)

RS Pratama Gema Santi Nusa Penida Sukses Lakukan SC Perdana

Bali Post/ist

PROSES PERSALINAN - Tim Medis RS Pratama Nusa Penida saat melakukan penanganan SC saat proses persalinan.

Semarapura (Bali Post) Setelah berdiri dan dilengkapi berbagai fasilitas, Rumah Sakit (RS) Pratama Gema Santi di Kecamatan Nusa Penida, untuk pertama kalinya sukses melakukan proses persalinan dengan SC (Sectio Caesare). Ini menandakan, fasilitas kesehatan di Nusa Penida sudah semakin memadai, sehingga tidak perlu lagi dirujuk ke RSUD Klungkung dengan menyeberang pulau untuk melakukan proses persalinan. Ini sekaligus memecah keraguan masyarakat terhadap RS Pratama Gema Santi sebagai fasilitas kesehatan baru di Nusa Penida.

Anak yang lahir dari proses SC perdana ini dari pasutri I Gede Redite Wisnawa dan Ni Wayan Ariyanti, warga

Banjar Iseh, Desa Klumpu.

Dihubungi Selasa (15/10) kemarin, keduanya menyatakan sangat bersyukur, proses SC perdana di rumah sakit ini berjalan lancar lewat kerja keras dr. Tjokorda Gde Astawa Pamayun, M.Biomed., Sp.OG. bersama segenap tim medis setempat.

Ariyanti mengaku memilih RS Pratama Gema Santi, karena dari awal memang optimis dan sudah kontrol sejak awal hamil di RS Pratama.

Selain karena faktor tempat (satu-satunya fasilitas kesehatan lengkap di Nusa Penida), di sana juga sudah ada dokter spesialis obstetri, gynecologi, hingga dokter residen anastesi.

Kepala Dinas Kesehatan Klungkung dr. Ni Made Adi Swapatni, Selasa (15/10) ke-

marin, menyampaikan bayi yang lahir dari proses SC perdana RS Pratama ini, berjenis kelamin perempuan. Ia lahir pukul 16.40 Wita pada Senin (14/10) lalu. Meskipun yang bersangkutan hamil dengan risiko tinggi, di mana letak posisi bayi sungsang, namun Tim RS Pratama berhasil melakukan persalinan dengan baik. Bayinya pun lahir dengan sehat.

Bayi lahir dengan berat badan 3,6 kilogram, panjang bayi 50 cm, lingkar kepala 34 cm, lingkar dada 33 cm.

Pasien tersebut sudah memiliki kartu JKN-KIS UHC, sehingga langsung terlayani dengan baik. “Semoga ini menjadi tanda baik bagi kami, agar RS Pratama Nusa Penida bisa dilihat semakin layak dimanfaatkan masyarakat

setempat,” katanya.

RS Pratama Gema Santi Nusa Penida, didirikan Pemkab Klungkung melalui bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali. RS ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan yang akan berobat ataupun mengalami kedaruratan. Agar, tidak lagi harus merujuk ke luar pulau, karena risikonya tinggi ketika berada di tengah laut.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, mengapresiasi hasil optimal ini. Dia menyadari, kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat setempat. Sehingga pihaknya harus bertanggung jawab, menyediakan fasilitas kesehatan yang mampu memenuhi standar pelayanan kesehatan. (kmb31)

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Rabu Wage, 16 Oktober 2019

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 72 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Apotek & Optik Sekar.Jln.Diponegoro 135-137 Blok 22-23,Dps Bth S1 Akuntansi,Pglman Min2Th UmurMax33Th.Hub.085100492291 B.BP.001.10.19.0000401

Dicari wanita Pembantu RT tinggal dalam untuk rumah berpengalaman. Gaji 2.5Juta SMS WA 0816571027

Dcr Admin U/CV Dwi Boga Utama Jl.Buana Raya No.89 Pd.Sambian Hub.0361-4717531 / 486149

B.BP.001.10.19.0000405

Butuh segera Sopir brpengalmn SIM A&C Hub:Ayu Orchid (484526)

B.BP.001.10.19.0000407

Sopir KTP Bali, Manual/Matic hafal wil.Dps. Hub:08123809013 B.BP.001.10.19.0000408

Dicari Asisten Rumah Tangga SIMCHub.WA/SMS087760368207

DIJUAL MOBIL

Sopir SIM B1,Adm,Sales Logstik CV.Tristar 413324 JlCargo24Dps

Innova G’05 DK+Kjg LGX Diesel ’01 As DK + LS’05,085100419389

B.BP.001.10.19.0000425

B.BP.001.10.19.0000410

B.BP.001.10.19.0000409

Dibthkn Low Manager u/ hotel area Kuta pglm CP 081947001010 B.BP.154.10.19.0000423

Dicari Segera 2 Admin & Kasir Wanita min.SMA bisa komputer, 2 Helper Hub.087860560187

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818

SERVICE

SERVICE

DIJUAL RUMAH

SERVICE

DIJUAL MOBIL

B.BP.004.10.19.0000414

B.BP.001.10.19.0000426

G.01

BENGKEL LAS

BENGKEL LAS SERVICE

RUPA - RUPA Free

n

Desig

Money Back Guarantee �

Canopy Pintu Pagar Teralis Konstruksi Baja Dll

� Design Lengkap, Elegan & Berkelas Finishing dgn Anti Karat & Coating Pengalaman lebih dari 10 Tahun Tenaga Profesional (Arsitek & Sipil)

ANUGERAH DEWATA Jl. Tkd. Barito 16 Panjer - Denpasar Telp. 257028, 744 0099 www.anugerahdewata.com

C 0000051 bkl

TOYOTA

PROPERTY

DIJUAL RUMAH

Rumah 1,02A 2Lt 3KT 2KM Perum NuansaSandatDentim089652974339 B.BP.001.10.19.0000287

PROPERTY DIJUAL TANAH

DIJUAL RUMAH

Tanah 3are Kampus Unud Jimbaran Hub.081338198878

Jual Rumah LT.400 LB.685 6 kmr 7 toilet, 4,9 M 082147027777, FB : Rumah Gatsu Barat

Jual Cepat Tnh Caublayu Sangeh View Sawah 6 Are 085792285632

B.BP.004.10.19.0000291

B.BP.001.10.19.0000402

BIRO JASA

B.BP.154.10.19.0000424

BIRO JASA

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

PROPERTY

KEHILANGAN

DIJUAL TANAH

HlgBPKB DK 7019 YG No.H 09736 407.O an Ngr Agus Adi Putra

Tnh 4,5A lok LC Bukal Bangli Hub:087860133431/08123894908

B.BP.001.10.19.0000367

KEHILANGAN Hlg BPKB DK 681 KI no mesin GI6BID707007 an Gst Md Dwi J

B.BP.167.10.19.0000436

Hlg BPKB DK 3604 HS No.G.04646 71-O an Ni Kdk Setiari Dewi

B.BP.167.10.19.0000412

B.BP.167.10.19.0000415

RUPA-RUPA Dana LCair Jmk BPKB/Sertipikat T.412815 / 085337370228

B.BP.001.10.19.0000355

BIRO JASA Bantu Lapor Pajak SPT Tahunan BulananSIUPNPWP081338344155 B.BP.001.10.19.0000082

Rabu Wage, 16 Oktober 2019

Subak Pecala Kekeringan

Benih Jagung Gagal Tumbuh Bangli (Bali Post) – Kekeringan yang melanda hektaran sawah di Subak Pecala, Kelurahan Bebalang Bangli makin parah. Kondisi itu terjadi akibat dampak kemarau panjang yang melanda beberapa bulan terakhir. Kekeringan menyebabkan benih jagung hibrida bantuan pemerintah yang ditanam sejumlah petani gagal tumbuh.

Bali Post/kmb40

KEKERINGAN - Petani di Subak Pecala menunjukkan tanaman jagung yang kerdil akibat dampak kekeringan.

Kepemilikan Akta Kelahiran di Atas 90 Persen

Nyoman Sumantra

Bangli (Bali Post) Kesadaran masyarakat Bangli untuk mengurus akta kelahiran meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Dinas K e p e n dudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangli Nyoman Sumantra mengatakan, saat ini cakupan kepemilikan akta kelahiran

di Bangli sudah mencapai di atas 90 persen. Ini tidak terlepas dari terobosan yang selama ini dilakukannya, salah satunya berkoordinasi dengan Disdikpora.

Sumantra mengungkapkan saat awal dirinya bertugas di Disdukcapil Februari 2015 lalu, cakupan kepemilikan akta kelahiran di Bangli hanya sekitar 26 persen. Angka itu tergolong cukup rendah. Pihaknya pun mencari cara untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran.

Pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Disdikpora Bangli. Disdikpora dimintai bantuan membuat kebijakan melalui kepala

sekolah agar mewajibkan semua siswa menyetorkan akta kelahiran. Dengan adanya kewajiban itu, otomatis orang tua siswa menjadi tergerak untuk mengurus akta kelahiran anaknya ke Disdukcapil. “Kalau guru sudah minta siswanya bawa akta kan pasti siswanya akan minta ke orang tuanya di rumah,” ujarnya ditemui, Selasa (15/10) kemarin.

Mantan Kadisdikpora Bangli itu mengakui terobosan itu lumayan berhasil. Buktinya cakupan kepemilikan akta kelahiran di Bangli terus meningkat. Dari 26 persen, jadi 76 persen dan saat ini cakupannya sudah di atas angka 90 persen. (kmb40)

Penjor Hias HUT RI Masih Terpasang Bangli (Bali Post) Sejumlah penjor hias yang dilombakan saat perayaan HUT Kemerdekaan RI Agustus lalu sampai sekarang masih terpasang di sisi timur Lapangan Kapten Mudita, Bangli. Padahal kondisi penjor hias tersebut sudah banyak yang rusak, bahkan ada yang tumbang dengan sendirinya.

Pantauan di lapangan, Selasa (15/10) kemarin, terdapat sekitar belasan penjor hias yang masih terpasang di Lapangan Kapten Mudita. Penjor hias itu dulunya dipasang untuk memeriahkan perayaan HUT ke-74 RI yang kegiatannya dipusatkan di lapangan setempat. Meski kondisinya sudah usang dan rusak, namun penjor hias yang warna janurnya sudah maong itu masih dibiarkan terpasang berjejer. Karena sudah cukup lama terpasang, salah satu batang penjor ada yang patah dan tumbang ke areal dalam lapangan. Jika dibiarkan, kondisi itu bisa membahayakan warga.

Mengingat lokasi penjor ada di lintasan atletik yang biasa dimanfaatkan warga untuk berolahraga.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangli Ida Ayu Gede Yudi Sutha mengatakan, penjor hias tersebut dulunya dipasang oleh masingmasing OPD untuk keperluan lomba penjor hias sekaligus memeriahkan HUT RI. Lomba penjor hias diadakan DLH. Dia mengatakan, setelah lomba dan perayaan HUT RI usai, yang punya tanggung jawab untuk mencabutnya adalah OPD masing-masing. “Seharusnya diambil kembali oleh OPD yang memiliki,” ujarnya.

Namun, karena sampai sekarang penjor hias itu masih terpasang, pihaknya mengaku akan membantu mencabutnya.

“Besok kami akan bantu. Jika ada komplain penjornya hilang tiang mau sampaikan agar dicari ke Kantor DLH,” pungkasnya. (kmb40)

Jelang Pelantikan Presiden

Tokoh Agama Imbau Masyarakat Jaga Kondusivitas Bangli (Bali Post) – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan Minggu (20/10) mendatang. Sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Bangli mengharapkan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dapat berlangsung lancar.

Karenanya para tokoh di Bangli mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas.

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bangli I Nyoman Sukra mengatakan, pelantikan dan pengucapan sumpah janji Presien dan Wakil Presiden terpillih merupakan rangkaian Pemilu tahun 2019. Presiden dan wakil presiden yang akan dilantik nantinya merupakan pilihan rakyat Indonesia dan patut dihormati. Dia mengajak masyarakat mendukung pelantikan

Bali Post/ kmb40

PENJOR - Penjor hias yang masih terpasang di Lapangan Kapten Mudita Bangli.

Presiden dan Wakil Presiden agar berjalan aman dan kondusif.

Sukra mengimbau masyarakat Bangli untuk tetap menjaga kerukunan antarumat beragama yang telah harmonis selama ini, dan tidak terpengaruh hoax yang menjerumuskan masyarakat kepada jurang perpecahan.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Majelis Desa Adat (MDA) I Made Rijasa. Dirinya mengatakan, sudah sepatutnya masyarakat menghormati hasil dari demokrasi dengan mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Rijasa mengecam adanya aksi demo yang anarkis karena tidak mencerminkan bangsa yang berbudaya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bangli H. Lalu Nasrudin mengimbau masyarakat muslim agar tidak terprovokasi terhadap isu-isu negatif. Pihaknya juga mengimbau umat muslim untuk ikut memerangi faham radikalisme karena tidak mencerminkan Idiologi Pancasila. (kmb40)

Berdasarkan pantauan, Selasa (15/10) kemarin, hektaran sawah dan saluran irigasi yang ada di wilayah Subak Pecala tampak mengering. Kondisi tanah bahkan terlihat pecah-pecah dan mengeras. Sebagian besar lahan sawah terlihat dibiarkan nganggur. Sebagian lainnya ada yang berisi tanaman seperti kacang dan jagung, namun kondisinya layu dan mengering.

Klian Subak Pecala Nyoman Suarjaya ditemui di lokasi mengungkapkan kekeringan yang melanda Subak Pecala terjadi akibat dampak dari jebolnya tanggul Munduk Bebengan di wilayah Banjar Tegallalang, Kawan beberapa waktu lalu.

Jebolnya tanggul menyebabkan pasokan air ke Subak Pecala putus. Kekeringan makin diperparah dengan datangnya kemarau sejak enam bulanan terakhir.

Diungkapkan Suarjaya, untuk mengatasi lahan yang tidak termanfaatkan akibat rusaknya tanggul di Munduk Bebengan, Pemkab Bangli melalui dinas terkait beberapa bulan lalu

telah memberikan bantuan benih jagung kepada petani di Subak Pecala. Bantuan diberikan atas usulan yang diajukan petani. Jumlah bantuan benih jagung yang digelontor mencapai 400 kg untuk lahan seluas 20an hektar. Sebagian petani sudah ada yang menanam benih jagung tersebut, dan sebagian masih menunda penanaman karena kondisi tanah yang tidak memungkinkan untuk ditanami.

Akibat kekeringan, sebagian besar benih jagung yang sudah ditanam gagal tumbuh. Benih yang ditanam banyak yang mengkerut.

Kalau pun ada yang tumbuh, pertumbuhannya tidak optimal. Tanaman jagung jadi kerdil karena kekurangan air.

Kondisi tersebut, diakuinya menyebabkan petani merugi. Sebab untuk menyiapkan lahan sebelum ditanami benih jagung, petani harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Per satu are, biaya yang dikeluarkan untuk bayar ongkos traktor kurang lebih Rp 100 ribu.

“Rata-rata petani yang su-

d a h na na m rug i sem ua .

Belum lagi biaya beli pupuk,” ujarnya. Sebagai petani Suarjaya mengaku tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa berharap musim kemarau segera berakhir.

Karena lahan sudah tidak bisa menghasilkan, sekarang petani di subak Pecala banyak yang alih pekerjaan.

Salah satunya jadi buruh bangunan.

Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Kabupaten Bangli Wayan Sarma dihubungi terpisah, membenarkan bahwa kekeringan yang melanda Subak Pecala telah menyebabkan petani gagal menanam benih jagung bantuan pemerintah.

Disebutkannya, total bantuan benih jagung yang diberikan ke Subak Pecala mencapai 405 kg untuk 74 petani. Bantuan benih jagung sudah diberikan ke petani pada 7 Agustus lalu.

Agar petani tak merugi karena gagal tanam, Sarma menyarankan petani menunda penanaman benih jagung itu hingga jelang musim hujan bulan depan. (kmb40)

Pemkab Tak Bisa Pastikan Realisasi Pembangunan Embung

Bangli (Bali Post) – Rencana Pemkab Bangli membangun danau buatan atau embung untuk mengatasi kesulitan air yang dihadapi sejumlah desa di Kintamani tak jelas. Setelah diputuskan untuk ditunda pembangunannya pada tahun ini, Pemkab belum bisa memastikan apakah rencana pembangunan embung itu akan bisa diwujudkan di tahun 2020 mendatang.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPerkim) Kabupaten Bangli Made Soma, Selasa (15/10) kemarin mengatakan, sesuai rencana awal pembangunan embung sedianya dikerjakan tahun ini. Untuk pembangunannya, Pemkab telah menyiapkan anggaran Rp 15 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil pajak hotel dan restoran (PHR) Badung.

Namun, karena waktu yang tersisa mepet, pembangunan embung ditunda. “Kendala utama sehingga dibatalkan karena kegiatannya kena rasionalisasi.

Selain itu, karena waktunya juga sangat mepet. Sesuai kajian konsultan perencana, minimal waktu yang dibutuhkan untuk pembangunannya 5 bulan, sedangkan sisa waktu yang ada kurang dari itu,” jelasnya.

Setelah ditunda pelaksanaannya tahun ini, Soma belum bisa memberikan kepastian apakah rencana itu bisa direalisasikan tahun depan.

Terlebih dengan kondisi APBD Bangli seperti sekarang. Pihaknya mengaku masih harus mengkoordinasikannya dengan Bapedda mengenai sumber dana yang bisa digunakan. “Belum bisa kita kasi penjelasan.

Kita lihat nanti saja,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Bangli I Nyoman Basma

Bali Post/kmb40

DANAU BUATAN - Sesuai wacana, air Danau Batur akan diangkat untuk ditampung di danau buatan atau embung yang rencananya akan dibangun di wilayah Desa Abang Batudinding, Kintamani. mengaku kecewa dengan keputusan Pemkab Bangli yang membatalkan pembangunan embung tahun ini. Basma menuding Pemkab Bangli selama ini tidak pernah konsisten dengan janjinya. Rencana pengangkatan air Danau Batur untuk mengatasi kesulitan air di tiga desa, selalu diwacanakan terus dari tahun ke tahun, namun tak pernah ada realisasi. “Sekarang sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah. Ini menyangkut persoalan kemaslahatan orang

banyak,” terangnya.

Dijelaskan Basma, keberadaan danau buatan atau embung sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya embung tersebut, kesulitan air yang dihadapi masyarakat diyakini bisa sedikit teratasi. Air embung bisa digunakan untuk pertanian dan peternakan. Sehingga petani hanya cukup beli air untuk kebutuhan konsumsi.

Karenanya ia meminta pemerintah segera mewujudkan pembangunan embung yang selama ini direncanakan itu. (kmb40)

Rabu Wage, 16 Oktober 2019

OLAHRAGA

15

Timnas U-22 Imbangi Arab Saudi Wuhan – Timnas Indonesia U-22 bermain imbang 1-1 menghadapi Arab Saudi. Pertandingan berlangsung dalam rangka CFA Football International Tournament 2019.

Tampil di Stadion Wuhan, China, Selasa (15/10) kemarin, Timnas Indonesia mendapat tekanan dari Arab Saudi. Laga belum berumur 10 menit, gawang Merah Putih dibobol lewat sundulan Awn Alsaluli.

Di sisa bebak pertama Timnas Indonesia U-22 mencoba merespons. Melalui umpan lambung rekannya dari ten-

dangan bebas, Irkham Mila langsung memanfaatkannya dengan baik lewat sundulan yang tak mampu diantisipasi oleh kiper Arab Saudi Saleh Alohaymid. Skor 1-1.

Ini merupakan gol perdana yang berhasil diciptakan skuat Garuda Muda di ajang CFA Footbal International Tournament 2019 dari tiga laga yang sudah

dilakoni. Tandukan pemain PSS Sleman itu membangkitkan motivasi rekan-rekan setimnya untuk bisa mengakhiri pertandingan lebih baik ketimbang dua laga pertama.

Setelah gol itu, Arab Saudi semakin agresif melancarkan serangan ke lini pertahanan Timnas Indonesia U-22. Sejumlah peluang hadir, namun ketangguhan lini belakang dan Muhammad Riyandi di bawah mistar gawang masih bisa mencegah peluang Arab Saudi. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Setelah turun minum, tempo pertandingan sedikit menurun. Hujan lebat yang turun di awal babak kedua berpengaruh pada performa pemain. Berbagai serangan dilakukan oleh kedua tim, tetapi tidak ada gol yang tercipta.

Hasil imbang ini menandai poin perdana Timnas Indonesia U-22 di CFA Football International Tournament 2019. Dua laga sebelumnya -- melawan China dan Yordania -- Timnas Indonesia U-22 menelan kekalahan. (kmb33)

Balipost/ant

GOL - Pemain Timnas U-22 merayakan gol yang dicetak Irkham Mila ke gawang Arab Saudi, Selasa (15/10) kemarin.

Pelayanan Publik

PENJUALAN GRAN MAX PICK UP NAIK - Irawati Wijono (T-shirt hitam), pemilik UD Hawaii Bali, berfoto di samping unit Daihatsu Gran Max Pick-Up, Rabu (9/10) di lokasi tempat usaha dagangnya di Desa Dangin Puri Kaja, Denpasar, Bali.

Pasar Mobil Niaga Bergerak Naik, Gran Max Perkuat Posisi di Segmen PU Low

PASAR kendaraan niaga mulai membaik setelah terhempas di semester pertama 2019 lalu. Hal itu ditopang dengan mulai membaiknya perekonomian pascagonjangganjing perpolitikan Pemilu 2019, cerahnya harga komoditas, dan banyaknya pembangunan infrastruktur. ‘’Mulai ada kenaikan, walaupun tidak besar. Dengan kondisi ini, kami terus memperkuat posisi Gran Max Pick Up di segmen Pick Up low,’’ ujar Kepala Wilayah PT Astra International Tbk–Daihatsu Sales Operation Jatim, Bali, dan Nusra, Tunjung Pramusinto, kepada wartawan, Selasa (15/10) kemarin.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia (Gaikindo), sejak awal tahun ini, penjualan pick up (PU) low lesu. Sepanjang semester pertama 2019, penjualannya hanya 60.867 unit. Dalam dua bulan setelah melewati semester pertama, tepatnya Juli dan Agustus, penjualan PU low mulai merangkak naik. Pada Juli, penjualan PU low mencapai 11.719 unit dan Agustus sebesar 12.432 unit. Bulan-bulan sebelumnya seperti Mei hanya 10.128 unit dan Juni sebanyak 8.922 unit.

Kondisi membaiknya pasar kendaraan niaga, khususnya PU low itu juga terjadi di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Berdasarkan registrasi kepolisian (Polreg), sepanjang Januari hingga Agustus 2019, penjualan PU low dari empat wilayah itu mencapai 6.162 unit. Dua bulan

setelah melewati semester pertama 2019, tepatnya Juli dan Agustus, PU low mulai menanjak. Pada Juli terjual 872 unit, sedangkan Agustus sebanyak 889 unit. Sebelumnya, pada Mei 2019 hanya terjual 753 unit dan Juni sebanyak 561 unit.

Tunjung menjelaskan, timnya terus berupaya meningkatkan penjualan dengan berbagai program menarik seperti uang muka (DP) ringan mulai dari Rp 5 juta yang sebelumnya Rp 12 juta. Kemudian program angsuran terjangkau, proses kredit murah, sederhana, dan cepat. Termasuk paket promo servis gratis 30.000 km atau dua tahun untuk Gran Max PU pembelian hingga akhir November 2019 ini.

Hasilnya, Gran Max PU mulai merangkak naik. Pada Juli 2019, Gran Max PU laku terjual 425 unit dan Agustus 499 unit.

Dua bulan sebelumnya masih lesu seperti pada Mei yang terjual 400 unit dan Juni sebesar 280 unit. Saat ini, Gran Max PU menempati ranking pertama penjualan PU low untuk gabungan wilayah Jatim, Bali, NTB, dan NTT dengan pangsa pasar 56,13 persen. ‘’Hingga akhir tahun ini, kami optimistis bisa meraih pangsa pasar 20 persen, sama dengan tahun lalu. Bisa mempertahankan angka ini sudah lumayan di tengah menurunnya penjualan otomotif nasional,’’ katanya.

Tidak Rewel Keandalan mobil Daihatsu juga diakui Irawati S, pemilik UD Hawaii Bali, perusahaan

minuman temu lawak di Denpasar, Bali. Perusahaannya sudah menggunakan Gran Max PU sejak 2008. Lama sebelumnya, pihaknya juga sudah menggunakan mobil niaga Daihatsu seperti Zebra dan Espass Pick Up. ‘’Mobilnya tidak pernah rewel. Sejak perusahaan ini berdiri, selalu menggunakan Daihatsu, makanya sulit pindah ke merek lain,’’ ujarnya.

Menurut Irawati, para sopir yang bekerja di perusahaannya juga lebih memilih menggunakan mobil Daihatsu seperti Gran Max PU. Para sopir menilai Gran Max PU lebih hemat ketimbang mobil sejenis lainnya. Dengan begitu, para sopir bisa menekan biaya operasional yang harus mereka keluarkan.

Hal itu diakui Putu Nurjana yang sudah 10 tahun menjadi sopir di UD Hawaii Bali. ‘’Tidak hanya soal BBM yang hemat.

Gran Max PU ini juga lebih stabil, terutama saat menikung,’’ ujarnya.

Menurut Putu, kapasitas muat Gran Max PU juga besar, bisa mengangkut empat tumpuk krat minuman atau sebanyak 109 krat sekali angkut dengan berat sekitar 1.080 kilogram.

Irawati melanjutkan, pihaknya rutin melakukan peremajaan armada Gran Max PU-nya tiap lima tahun sekali.

Hal itu untuk menjaga performa armada operasionalnya agar tetap maksimal. Saat ini, ia sudah memiliki sekitar 30 unit untuk empat cabang usahanya di Denpasar, Singaraja, Bangli, dan Tabanan. (kmb)

Kontrol Ketat Namun peredarannya mesti dilakukan pengawasan dan kontrol yang ketat agar tidak disalahgunakan.

Kebutuhan miras di suatu destinasi pariwisata sangat penting baik untuk diminum selama berlibur atau untuk oleh-oleh spesial dari Bali.

Dengan dilegalkannya arak Bali yang merupakan lokal spirit akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani

arak, menambah PAD melalui cukai produk ini dan sekaligus memperkenalkan bahwa Bali memiliki produk yang setara dengan sake dan sochu untuk oleh-oleh.

Saat ini konsumsi minuman beralkohol di Bali mengalami peningkatan. Bali sebagai daerah pariwisata tidak terlepas dari minuman beralkohol sebagai penunjang pariwisata. Menurut Ramia Adnyana, konsumsi miras mencapai jutaan liter per tahun.

Konsumsi miras kelas A dengan kandungan alkohol 0–5 persen sebanyak 5,3 juta liter, miras kelas B dengan kandungan alkohol 5–20 persen sebanyak 1,1 juta liter, miras kelas C dengan kandungan 20–60 persen sebanyak 3,1 juta liter. Total konsumsi miras di Bali yaitu 9,63 juta liter.

Tahun 2018 konsumsi mikol meningkat menjadi 12,9 juta liter. Golongan A sebanyak 7,1 juta liter, B sebanyak 1,2 juta dan golongan C 4,6 juta liter. (kmb42)

Rabu, 16 Oktober 2016 05:00 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita

Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Memuja Dan Memelihara (5) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 08:00 Wita Bali Channel Tourist TV 09:00 Wita Seputar Bali Terkini 09:05 Wita Inovator 09:30 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 10:05 Wita Seputar Bali Terkini 10:05 Wita Lejel Homeshopping

11:00 Wita Seputar Bali Terkini 11:05 Wita Bali Channel Tourist TV 11:30 Wita Ocydia Home Shooping 12:00 Wita Puja Trisandya 12:05 Wita Dharma Wacana Widya Jnana Kerthi, Mephala Sukertaning Pemangku (1) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Ocydia Home Shooping 14:00 Wita Klip Bali 14:30 Wita Bali TV Shop 15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Agrobisnis Pengembangan Manggis Organik 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini

16:05 Wita Lila Cita Sanggar Sawitri (1) 17:00 Wita Dialog Putra SBA 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali 19:00 Wita Giliran Anda 19:30 Wita Orti Bali 20:00 Wita Mari Berdendang 21:00 Wita Ocydia Home Shooping 21:30 Wita Mahadewi Tampil Cantik dengan Gigi Sehat 22:05 Wita Solusi Alternatif Proaktif Bentraf 22:30 Wita Folk Song 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Bali Channel

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) ini merupakan perwujudan gerakan One Agency One Innovation yang digalakkan Kementerian PANRB. Kompetisi yang bisa diikuti oleh seluruh instansi pemerintah ini diselenggarakan sebagai pembinaan inovasi pelayanan publik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Proses kompetisi ini dimulai dari pendaftaran yang tahun ini diikuti sebanyak 3.156 proposal dan menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 2.824 proposal. Dari hasil desk evaluation, diperoleh TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Setelah tahap TOP

99, dilakukan evaluasi lapangan oleh tim evaluator dan tim panel independen. Hasilnya ditentukan 45 inovasi terbaik yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB No. 18/2019 tentang TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. ‘’Instansi yang berpartisipasi pada KIPP 2019 juga berkesempatan mengikuti kompetisi tingkat dunia yaitu The United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan PBB,’’ ungkapnya.

Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Made Toya, Kabag Organisasi I.B. Alit Adhimerta, Lurah Kesiman I Gusti Ayu Made Suryani dan Yayasan Tukad Bindu I Gusti Rai Ari Tema-

ja bersyukur atas suksesnya inovasi Senyum Melia di Tubin Kota Denpasar yang mampu masuk dalam TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Nasional.

Senyum Melia di Tubin, sesuai dengan namanya yang identik dengan salah satu tokoh di film ‘’Dilan’’ adalah inovasi yang berfokus pada inovasi pemberdayaan masyarakat ini juga menitikberatkan kegiatan untuk mempercantik lingkungan, utamanya kawasan Tukad Bindu. ‘’Kami selalu memotivasi kepada seluruh OPD setiap tahunnya wajib ada satu inovasi. Sehingga tiap tahun ada 30 inovasi yang akan kita pacu untuk peningkatan pelayanan publik,’’ ujar Rai Mantra.

Lurah Kesiman yang juga selaku koordinator inovasi

‘’Senyum Melia di Tubin’’ I Gusti Ayu Made Suryani didampingi Ketua Yayasan Tukad Bindu I Gusti Rai Ari Temaja menjelaskan bahwa inovasi pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan guna mewujudkan kemandirian serta merangsang masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan.

Di mana, kebiasaan untuk menjaga lingkungan ini justru mampu memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian sekitar. ‘’Kini Tukad Bindu telah berkembang menjadi sebuah tempat yang sangat menarik dikunjungi, hal ini sebagai wujud nyata keberhasilan community based di Denpasar yang tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat,’’ tambah I Gusti Rai Ari Temaja. (ad428)

Inovasi Terbaik Sementara itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan, keberhasilan dua inovasi terbaik Badung ini merupakan hasil kerja keras semua komitmen dan jajaran Pemerintah Kabupaten Badung mulai dari Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat Badung. ‘’Di

Indonesia, hanya ada 11 inovasi yang mewakili, dan Kabupaten Badung satu-satunya kabupaten di Indonesia yang meraih dua penghargaan serta mewakili Indonesia dalam ajang UNPSA dengan dua inovasinya sekaligus,’’ terangnya.

Lebih lanjut Giri Prasta juga menyampaikan apresiasi kepada DLHK dan Balitbang sebagai pionir yang menjadikan Badung sebagai role

model nasional, bahkan menjadi world class public services (layanan publik kelas dunia). ‘’Diraihnya dua penghargaan penting yakni BATIK dan FishGo ini patut disyukuri karena mewakili Indonesia di level dunia. Kami berharap inovasi seperti ini tidak berhenti di sini saja, ke depannya akan dikembangkan inovasi lainnya sehingga Badung mempunya inovasi yang berkualitas, bermanfaat dan

berkelanjutan,’’ pinta Bupati asal Desa Pelaga Kecamatan Petang tersebut.

Turut mendampingi Kadis DLHK Putu Eka Merthawan, Kepala Balitbang I Wayan Suambara, Kabag Humas I Made Suardita dan Kabag Organisasi I Wayan Wijana serta dua orang inovator di antaranya Inovator BATIK DLHK I Putu Suantara dan Inovator FishGo Balitbang I Gede Mertha Yoga. (ad433)

Miras Impor Bali,’’ jabarnya.

Menurut Anom Mesta, kesulitan saat ini mengolah arak produksi warga Karangasem ialah dalam mendapatkan izin pendirian pabrik mikol. Baginya ini cukup sulit karena pabrik mikol masuk kategori negatif investasi. ‘’Kalaupun bisa mendapat izin, pasti itu relokasi dari izin perusahaan lama yang mati, kemudian dibawa ke

Miras Impor Terkait masuknya miras impor yang beredar di Bali, selama ini memang tidak langsung turun di pelabuhan di Bali. Namun, semua diimpor melalui atau turun di pelabuhan yang diperbolehkan. Untuk di Indonesia, ada lima pelabuhan yang ditunjuk ditambah satu syarat, harus memiliki PLB (Pusat Logistik Berikat) yakni pelabuhan

yang ada di Jakarta. ‘’Di luar importasi melalui pelabuhan yang ditunjuk, ada tambahan persyaratan bahwa importasi MMEA hanya melalui PLB,’’ kata Nyoman Candra selaku Kasi Pelayanan dan Kepabeanan Cukai Kantor Bea Cukai Denpasar saat dikonfirmasi, Senin (14/10).

Dipaparkannya, dari lima pelabuhan yang dimaksud di antaranya Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan

Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan Medan, dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Untuk di Bali, diakuinya, terkait impor miras memang tidak ada, karena tidak boleh masuk melalui pelabuhan Bali. ‘’Pelabuhan internasional maupun bandara internasional yang ada di Bali bukan pelabuhan yang ditunjuk untuk importasi miras dari luar negeri,’’ ujarnya. (nik/edi)

RABU WAGE, 16 OKTOber 2019

Tanggung Jawab di Bidang Kesejahteraan Sosial

Bali Post MoU dengan Kemensos

Lolot Band Menyuarakan Pelestarian Budaya Bali BAND rock alternatif pertama di Bali, Lolot Band, kembali menghadirkan karya baru yang mampu memantik penasaran publik. Pasalnya, penggalan video klip karya terbarunya ini menjadi perbincangan hangat setelah beredar di media sosial. Di dalam cuplikan video itu, mulai dari kostum dan aksi panggung, para personel tampil layaknya saat konser, hanya mereka menggunakan busana adat dan penutup wajah berupa topeng tokohtokoh bondres. Adegan dalam video itu juga diisi pelawak Bali Cedil yang beraksi kocak

layaknya Made Bawa, vokalis Lolot.

Untuk menjawab rasa penasaran para penggemarnya, akhirnya video klip lagu ‘’Kumpul Kebo’’ dalam album Semeton Bali ini dirilis Sabtu (12/10) lalu. Dalam video klip tersebut, Lolot Band tetap eksis menggunakan bahasa daerah Bali, seperti komitmen mereka dalam lagu-lagu sebelumnya.

Manager Lolot Band Agus Bim mengatakan penggarapan video lagu ‘’Kumpul Kebo’’ sejatinya terencana sudah lama. Namun, lantaran terbentur jadwal pentas

keliling, penggarapan baru dilakukan tiga bulan terakhir.

Uniknya, konsep dalam video musik ini merupakan gabungan ide dari masing-masing personel, yang kemudian digarap DXT Movie Bali. Melalui konsep yang mengusung kebudayaan Bali itu, Agus Bim mengatakan bahwa Lolot Band ingin berkontribusi menyuarakan pelestarian budaya Bali. Sebab, musik yang mereka bawakan cenderung dipengaruhi musik internasional.

Begitu juga dengan pemilihan diksi bahasa Bali. Agus Bim mengatakan, Lolot selalu

KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) gencar membangun jejaring dengan media lokal yang populer. Hal ini, menurut Staf Ahli Menteri Sosial Dr. Sonny M. Wanalu, Selasa (15/10) kemarin saat berkunjung ke Bali Post, untuk membangun jaringan kelembagaan sehingga programprogram Kemensos di bawah kepemimpinan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita bisa tersosialisasi dengan baik.

Sonny yang juga Plt. Kepala Biro Humas Kemensos ini mengutarakan, melalui sosialisasi yang baik, program-program kerja Kemensos bisa terwujud dalam upaya menyejahterakan bangsa. Sebab, kata mantan redaktur di Harian Waspada ini, banyak program kerja Kemensos yang sudah dijalankan namun masyarakat belum banyak yang tahu.

Ia pun mengaku mengunjungi Bali Post karena sudah

melihat track record koran tertua di Bali ini. Ke depan, ia berharap Bali Post mempunyai komitmen dalam membantu pemberitaan program-program Kemensos yang ada di Bali. ‘’Berdasarkan data BPS dan Bill Gates Foundation, angka kemiskinan di Indonesia bisa turun dari dua digit menjadi satu digit, salah satunya karena program Kemensos, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai,’’ jelasnya.

Sonny mengungkapkan, dua tugas utama Kemensos yakni melayani pemerlu masalah kesejahteraan sosial dan memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. ‘’Kelihatannya hanya dua, tapi persoalan kemiskinan ini menjadi masalah bangsa yang harus dituntaskan,’’ paparnya.

Dalam kesempatan itu dilakukan penandatanganan MoU antara Kemensos dengan Bali Post terkait tanggung jawab sosial di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial. ‘’Media massa mempunyai tanggung jawab sosial dalam memberitakan

program-program Kemensos ini, sehingga masyarakat bisa mengetahuinya,’’ sebutnya didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali Dewa Mahendra saat berkunjung ke Bali Post.

Sementara itu, Dewa Mahendra mengatakan selama ini Dinsos Bali sudah berupaya menjalankan programprogramnya lewat beragam kegiatan. Media massa, diakuinya, memiliki peran penting menginformasikan peristiwa sosial yang tidak diketahui sehingga bisa dilakukan upaya penanganan. ‘’Kami punya TRC (Tim Reaksi Cepat) yang bergerak begitu ada informasi terkait peristiwa sosial yang perlu penanganan,’’ jelasnya.

Terkait pemberdayaan pemerlu masalah kesejahteraan sosial (PMKS), diterangkan Kepala Pusat Rehabilitasi ‘’Mahatmiya’’ Bali Ketut Supena, pihaknya berupaya memberikan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas sensorik netra. Salah satunya dengan membuka kafe yang dikelola penyandang disabilitas sensorik netra. (kmb18)

berusaha konsisten menggunakan bahasa Bali. Meski tidak dalam bahasa Bali yang formal, Agus Bim menilai bahasa Bali yang diaplikasikan Lolot Band terbilang cukup memberi edukasi para pendengar mengenal bahasa daerah Bali.

Terkait makna ‘’Kumpul Kebo’’, Made Bawa mengatakan bahwa karya tersebut merupakan kritik soal yang merujuk kepada fenomena berhubungan intim di luar nikah. ‘’Ini realita kehidupan sosial, banyak orang yang berhubungan suami-istri tanpa pernikahan,’’ ujarnya. (win)

Melalui Resepsi Diplomatik

KBRI Harare Jual Produk Kereta Api Indonesia MELALUI penyelenggaraan Resepsi Diplomatik HUT ke-74 RI, KBRI Harare sekaligus juga mempromosikan penjualan produk-produk komoditi dan manufacturing Indonesia di Harare Zimbabwe, dengan prioritas menawarkan produk–produk kereta api buatan PT INKA. Demikian ditegaskan Dubes RI untuk Zimbabwe Dewa M. Juniarta Sastrawan di sela-sela penyelenggaraan Resepsi Diplomatik yang diselenggarakan di Wisma KBRI Harare, 26 September 2019 lalu.

Dalam kata sambutannya pada Resepsi Diplomatik tersebut, Dubes Sastrawan menegaskan bahwa prioritas kerja sama revitalisasi kereta

api antara Indonesia dan Zimbabwe akan dapat memperkuat infrastruktur logistik di Zimbabwe dan selanjutnya juga akan dapat membangun kembali jaringan konektivitas kereta api di Zimbabwe untuk mengintegrasikan perekonomian kawasan di bagian selatan sub Sahara. Integritas konektivitas ekonomi sub kawasan dengan Hub di Zimbabwe ini akan dapat terhubung dengan kegiatan kerja sama ekonomi negaranegara Indian Ocean Rim Association Cooperation (IORAC), yang pada gilirannya akan terhubung dengan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagai konektivitas utama pada kerja sama eko-

nomi Indo-Pacific dan Asean Community. ‘’Melalui kerja sama infrastruktur kereta api ini, Indonesia akan dapat membantu upaya pencapaian Visi 2030 dari Zimbabwe untuk menjadi negara kelas menengah pada tahun 2030,’’ ujar Dubes Sastrawan.

Dalam pidatonya juga disampaikan bahwa Indonesia akan memberikan obat-obatan terhadap korban Cyclone IDAI yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu dan juga Indonesia akan memberikan sumbangan capacity building untuk unit penanganan bencana alam.

Melalui Resepsi Diplomatik ini juga diadakan kegiatan untuk memperkuat People

Bali Post/ist

RESEPSI - Dubes RI untuk Zimbabwe Dewa M. Juniarta Sastrawan di sela-sela penyelenggaraan Resepsi Diplomatik yang diselenggarakan di Wisma KBRI Harare pada 26 September 2019.

to people contact yang diwujudkan melalui kolaborasi paduan suara anak anak yatim piatu korban HIV/AIDS dari Dzikwa Center dengan grup angklung bambu ibu-ibu DWP KBRI Harare saat menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara.

Sebagai bagian dari promosi batik Indonesia di Zimbabwe, melalui Resepsi Diplomatik ini KBRI Harare juga menyumbangkan seragam batik yang dibelikan dari Yogyakarta bagi paduan suara Dzikwa Center, dengan demikian maka setiap pentas paduan suara Dzikwa tersebut akan senantiasa memakai batik Indonesia dari Yogyakarta. Di samping promosi batik, saat resepsi diplomatik tersebut KBRI Harare juga melakukan promosi kulinari Indonesia dengan menyajikan berbagai makanan khas Indonesia yang disiapkan oleh ibu-ibu keluarga besar KBRI Harare bersama beberapa masyarakat Indonesia di Harare.

Direktur Protokol Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Zimbabwe yang mewakili pemerintah Zimbabwe untuk memberikan sambutan pada Resepsi Diplomatik menyatakan penghargaannya kepada KBRI Harare yang telah dapat menyelenggarakan resepsi diplomatik dengan menggabungkan unsur kerja sama politik, kerja sama ekonomi, dan kerja sama kebudayaan secara harmonis, sehingga dapat ditampilkan rasa kebersamaan dan rasa persahabatan yang kuat antara Indonesia dan Zimbabwe melalui berbagai acara yang ditampilkan dalam resepsi diplomatik tersebut. (kmb)

7 Desember, Pujawali Pura Girimulya Raung PUNCAK pujawali di Pura Girimulya, Kecamatan Glenmore, Jatim berlangsung bertepatan dengan Hari Saraswati, Sabtu (7/12) mendatang.

Dudonan Upacara: Rabu (4/12) - Matur Piuning ngaturang piodalan.

Kamis (5/12) - Ngulapin/prayascita tetangunan.

Jumat (6/12) - Mendak Tirta di Pura Giri Salaka Alas Purwo, Pura Agung Blambangan, dan Candi Agung Gumuk Kancil.

Sabtu (7/12) - Puncak pujawali (Adining Karya), diawali dengan prosesi nedunang Ida Batara, dilanjutkan dengan Ida Batara katuran pujawali, macaru, pawintenan, persembahyangan bersama.

Minggu (8/12) - Ida Batara masucian di Petirthan Umbul Pule, Ngaturang Sodan, Bhakti Panganyar.

Senin (9/12) sampai Kamis (12/12) - Ngaturang Sodan, Bhakti Panganyar.

Jumat (13/12) - Ngaturan Sodan, Bhakti Panganyar dan Nyineb Pujawali.

Bali Post/eka

MOU - Staf Ahli Menteri Sosial Dr. Sonny M. Wanalu menandatangani MoU dengan Bali Post, Selasa (15/10) kemarin.

Berpotensi Ekspor

Kosmetik Tematik UMKM Bali BALI memiliki banyak produk kosmetik tematik, khususnya untuk Spa. Produk ini juga berpotensi ekspor, namun membutuhkan anggaran yang besar mulai dari biaya transportasi, biaya konsultasi dan sebagainya.

Salah satu pelaku usaha pembuatan kosmetik tematik, Cok Istri Ratih Iryani, mengatakan produknya yang dinamakan Sito Organic Spa Product ini sudah masuk ke hotel-hotel dan Spa di Bali. Produknya ini sebenarnya sudah dilirik pasar ekspor, namun terbentur beberapa syarat yang membutuhkan dana tidak sedikit. ‘’Misalnya, jika diekspor ke Belgia, selain mendapatkan kode notif di sini, namun juga harus mendapatkan kode notif di negara tersebut,’’ ujar Cok Ratih, belum lama ini.

Selain itu, syarat yang diberikan agar produk Spa bisa masuk ke negara tersebut adalah membuat pabrik serta mempekerjakan konsultan di negara tersebut yang tentunya membutuhkan dana tidak sedikit. ‘’Kalau industri kosmetik besar tentu ada anggarannya.

Sementara kita UMKM tentu berat. Terlebih biaya transportasi mahal sehingga barang kita sampai di sana tidak bisa dijual murah,’’ jelasnya.

Terkait dengan Sito, produknya, dibuat dengan bahan alami berupa tepung beras.

‘’Tetapi tidak 100 persen alami. Tepung beras kan tidak tahan lama maka ditambahkan pengawet dengan batas yang dianjurkan. Kami melibatkan apoteker untuk itu. Salah satu syarat mendapatkan kode notif dari BPOM juga harus ada apoteker,’’ ujarnya. Pihaknya juga menggandeng petani di Bali dalam memenuhi kebutuhan bahan baku produk Spa. Misalnya untuk produk berbahan dasar jeruk, pihaknya menggandeng petani dari Karangasem.

Untuk bisa masuk ke hotel, diakui Cok Ratih, harus memenuhi syarat yang diberikan oleh hotel, salah satunya adalah kode notif dari BPOM. Diharapkannya ke depan untuk bisa membantu produk kosmetik tematik dari UMKM ada fasilitasi dari pemerintah seperti laboratorium yang memeriksa kandungan zat pada bahan baku.

Sehingga pembuat kosmetik tematik UMKM di Bali lebih mudah dan menghemat biaya dalam mengurus kode notif BPOM ke depannya. (san)