16 HALAMAN NOMOR 342 TAHUN KE 70 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
KAMIS PON, 16 AGUSTUS 2018
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418
Era Baru Bali Kejayaan Indonesia
Bali Post
SEJAK 1948
. , /- 0 , 0 1 2 0 2 ) 2 3 $ 2 4 ! " # $ % & $ ' % # % " % ( & &" % # ) ( * + , " !## + ) ) " ! + - $ , + ) * " " & , " ! * 5 "6 % ! # * 22 " 6 6!
*2
%7 #! * 5 " ! -73 ! 73%3 " #
" &8
% , /" 84 % / ##84 - / !84
BALI POST edisi Kamis 16 Agustus 2018 yang Anda baca hari ini adalah edisi usia ke70 tahun Bali Post. Bali Post sejak 16 Agustus 1948 diterbitkan oleh wartawan muda K. Nadha dengan format majalah dengan nama Suara Indonesia (1948-1965). Kala itu K. Nadha dibantu rekannya, I Gusti Putu Arka, pascatiga tahun Indonesia merdeka menerbitkan koran pergerakan, koran perjuangan. Beberapa kali koran ini berganti nama sesuai dengan situasi politik, Suluh Indonesia edisi Bali (1965-1966), Suluh Marhaen edisi Bali (1966-1971), terakhir 1971 bernama Bali Post sampai sekarang. Nama boleh berganti, rezim dan era pemerintahan dari saat revolusi, era Bung Karno, Soeharto, era reformasi dan sampai era revolusi mental tak menggoyahkan Bali Post untuk tetap komit sebagai media perjuangan mewujudkan cita-cita Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Sampai hari ini misi perjuangan pers Bali Post masih melekat dalam tagline di bawah nama Bali Post, Pengemban dan Pengamal Pancasila. Satu-satunya koran di Indonesia yang mencantumkan dasar negara Indonesia,
% 2 ( / "84 * % ( / "84
8
#
*,- "#
9 5 6# 3 + ,* 5 !# 3 + *7 5 " # 3 + *% 5 " " 3
5
, " + "&
" 5 ! 3 "! 5 ! 6 3 " 5 ! 6 & 3 " 5 !6 3 "& 5 6#"3
setiap hari lengkap dengan bendera Sang Saka Merah Putih dalam kop depan. Komitmen perjuangan pers Perintis Bali Post K. Nadha yang wafat Jumat 5 Januari 2001 terus menjadi landasan dan perjuangan generasi penerus wartawan Bali Post. Bali Post tetap dengan swadharma Pers Pancasila, bersama Anda seluruh pembaca Bali Post, generasi penerus bangsa, bersatu mengajegkan Bali mengajegkan Indonesia menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Era baru babakan baru Bali telah mulai kita masuki, era baru Indonesia telah kita masuki pula. Bali Post mencatat tahun ini 2018 era baru telah dimulai di Bali. Pemerintah Provinsi Bali, 14 Agustus memasuki era enam puluh tahun pasca-Keputusan Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958, pada 14 Agustus 1958 Bali ditetapkan sebagai salah satu provinsi yang berada di wilayah NKRI. Bangsa kita, Indonesia, Jumat 17 Agustus 2018 telah memasuki 73 tahun kemerdekaannya. Hal. 15 Persoalan Kebangsaan
: ; , )
Tri Hita Karana Terdegradasi Era Baru Bali
Lepaskan Sekat Ego Sektoral KINI, ketika negeri kita memasuki usia 73 tahun dan Provinsi Bali sudah menginjak usia 60 tahun, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Merenungi dan melakukan evaluasi lalu melakukan terobosan nyata mengelola peradaban di muka bumi ini bisa kita lakukan secara bersinergi. Menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mengawal peradaban Bali mestinya tetap menjadi kerinduan kata kunci. Menjaga Bali dan mengawal Bali secara lebih terencana tentu bisa kita jabarkan dalam kebersamaan dan dengan semangat Merah Putih. Hal ini tentu kita bisa
jabarkan di sektor pendidikan, pengawalan budaya, kebijakan termasuk dalam perpolitikan. Terkait dengan era baru Bali ini, Bali Post menggelar diskusi Merah Putih, ‘’Bali Songsong Era Baru’’. Ada enam narasumber yang dihadirkan. Mereka adalah Viraguna Bagoes Oka, Gde Made Sadguna, Putu Rumawan Salain, Bagus Ketut Lodji, GPB Suka Arjawa dan Ketut Suteja Kumara. Paparan mereka terkait era baru Bali tentu layak kita jadikan rujukan untuk mengelola Bali dengan spirit Merah Putih. Dari sektor pendidikan,
menurut Ketua Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar Bagus Ketut Lodji, pembangunan sumber daya manusia (SDM) ke depan memegang peranan penting untuk menyongsong era baru Bali. Mengingat, Bali tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. ‘’Pemerintah mesti memperhatikan lembaga-lembaga pendidikan sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas SDM,’’ tegasnya. Ia mengingatkan satu hal yang perlu kita lihat, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Bali menyangkut masalah lembaga pendidikan? ‘’Kami dari swasta pada umumnya
merasa kecewa,’’ katanya. Kekecewaan itu, kata Lodji, menyangkut aturan-aturan yang diterbitkan pemerintah. Baik berupa Permendikbud maupun Pergub yang samasama dinilai belum memihak kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta. ‘’Sebelum sekolah-sekolah negeri ada, perguruan tinggi ada, swasta betul-betul menjadi tumpuan masyarakat untuk meningkatkan mutu daripada SDM itu. Tanpa SDM yang bagus, saya yakin bahwa apa yang direncanakan itu tidak bisa berjalan,’’ jelasnya. Hal. 15 Ekonomi Kerakyatan
EUFORIA terhadap pariwisata membuat Bali tidak pernah memiliki rencana strategis untuk menghadapi perkembangannya. Upaya pemerintah hampir tidak tampak untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan. Baik bagi alam Bali, bagi manusianya maupun bagi pengusaha pariwisata. Bali tak hanya kalang kabut, tetapi juga padat. Tata ruang dilabrak. Tetapi setelah dibangun, tidak ada SDM yang mengisinya. Dalam menyongsong era baru Bali, pemikiran praktisi tata ruang Putu Rumawan Salain dalam Diskusi Merah Putih serangkaian HUT ke70 Bali Post di Warung 63, Jalan Veteran Denpasar layak kita cermati. ‘’Secara jujur, pariwisata ini saya melihat berkembangnya atas dasar usaha-usaha pribadi swasta, kelompok. Bukan guidance
dari pemerintah. Pemerintah hanya wacana,’’ ujarnya. Bahkan, ada kesan pengelolaan potensi pariwisata menjauh dari spirit kebersamaan dalam kerangka Merah Putih. Rumawan melihat konsep pembangunan Bali yang berlandaskan Tri Hita Karana ada yang terdegradasi di beberapa titik. Sekalipun, hubungan antara alam, manusia, dan Tuhan ini juga masih ada yang mengikat sekali. Namun, hukum tata ruang berkaitan dengan pembangunan secara universal mestinya menganut sustainable development dengan memenuhi tiga unsur. Pertama, berkaitan dengan lingkungan, alam semesta, termasuk manusia. Kedua, ekonomi yang termasuk di dalamnya pariwisata tadi. Ketiga, tidak lain adalah budaya (culture). ‘’Jadi bagaimana menyeim-
bangkan ketiga dimensi dalam sustainable development itu menjadi bermanfaat terhadap alam, tata ruang, dan kualitas manusianya. Di situ keinginan ini tidak ada infrastruktur atau guidance yang menujunya,’’ jelas akademisi Universitas Udayana ini. Untuk itu, dalam era baru Bali ini mengawal peradaban Bali dari sisi tata ruang haruslah jelas dan terukur. ‘’Kita tak boleh mengelola Bali dengan ambisi ekonomi berlebihan. Keseimbangan dan pemerataan mestinya tetap menjadi konsep dasar,’’ tegasnya. Menurut Rumawan, Bali akan jatuh lebih parah lagi kalau gubernur baru hanya meng-copy paste seperti sebelumnya untuk arah tren pembangunan ke depan. Hal. 15 Bali Utara