Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
’’Visi Indonesia’’ Penunjuk Arah Masa Depan Bangsa Jakarta (Bali Post) - Presiden Jokowi memberikan penunjuk arah yang jelas terhadap masa depan bangsa Indonesia melalui pidato ‘’Visi Indonesia’’ yang disampaikan Minggu (14/7). Sikap percaya diri yang ditunjukkan Jokowi saat berpidato memperkuat keyakinan bahwa dalam lima tahun periode kedua kepemimpinannya, sejumlah langkah tegas akan diambil demi membawa Indonesia menjadi bangsa maju. Penekanan pada pentingnya perubahan pola pikir bangsa menunjukkan pemahaman atas masalah mendasar yang dihadapi bangsa ini. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pidato ‘’Visi Indonesia’’ Presiden terpilih Joko Widodo memiliki sense of direction bagi masa depan bangsa Indonesia, karena berupaya menjawab tantangan kemajuan teknologi dan kompetisi antarbangsa. ‘’PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas pidato Pak Jokowi. Visi Indonesia yang disampaikan Pak Jokowi itu menyentuh aspek yang mendasar, bahwa pembangunan manusia Indonesia menjadi kunci bagi seluruh gerak kemajuan,’’ kata Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (15/7) kemarin, menanggapi pidato ‘’Visi Indonesia’’ dari Presiden terpilih Joko Widodo, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (14/7) malam. Hasto mengatakan, Joko Widodo dinilai jujur dan melihat secara jernih tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan, den-
DLH Fokus Atasi Buangan Sampah Denpasar (Bali Post) Konservasi sumber daya alam menjadi salah satu program Pemprov Bali lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Mulai dari hutan, sungai, danau hingga laut. DLH tidak sendiri, tetapi melibatkan instansi terkait seperti Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, Dinas Kehutanan, serta DLH di kabupaten/kota. Selain itu, mengoptimalkan pula upaya pemberdayaan masyarakat di masing-masing kawasan. ‘’Selanjutnya, ada peran dari LSM yang juga mendorong untuk ikut bersama-sama mengawasi pelaksanaan konservasi sumber daya alam,’’ ujar Kepala DLH Provinsi Bali I Made Teja saat dikonfirmasi, Senin (15/7) kemarin. Teja mengaku sudah membentuk lembaga konservasi untuk membantu pelayanan di bidang lingkungan. Bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan, diberikan penghargaan semacam Kalpataru. Berdasarkan data yang diinventarisir DLH, buangan sampah masih terdeteksi pada sebagian dari 22 sungai di Bali. ‘’Tapi lewat program Gubernur Bali resik sampah plastik, kita coba mengupayakan langkah-langkah perbaikan setiap bulannya. Ini bulan keempat pelaksanaannya di seluruh Bali. Kita libatkan masyarakat secara keseluruhan, baik di desa adat, sekolah maupun di lingkungan masing-masing,’’ katanya. Menurut Teja, langkah lain yang dilakukan adalah mengembangkan Desa Sadar Lingkungan (DSL). Saat ini sudah ada 137 DSL yang dikembangkan dengan terus mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Diakui, tidak semuanya berjalan dengan baik. Tetapi, kesadaran masyarakat sejatinya mulai meningkat. Terlebih setelah terbit Pergub No.97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, menjadi lebih menukik untuk mengurangi sampah plastik. ‘’Kita juga dorong desa adat untuk mengembangkan kompos, ada pemilahan sampah, mengoptimalkan bank sampah di masing-masing banjar. Kita dorong sekarang agar masyarakat mampu mengolah sampah pada sumbernya. Dari rumah tangga sudah mengurangi agar sedikit yang ke TPA,’’ tandasnya. (kmb32)
gan menegaskan pentingnya pola pikir baru. ‘’Apa yang ditegaskan oleh Presiden bahwa tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman, dan ketegasannya bahwa bangsa Indonesia harus berubah, adaptif, produktif, lebih kreatif, dan kompetitif, menunjukkan kuatnya pemahaman terhadap sense of direction tersebut,’’ katanya. Menurut Hasto, PDI Perjuangan juga menilai bahwa menjadi pemimpin itu harus kokoh dalam prinsip, terlebih ketika berkaitan dengan Pancasila dan kebinekaan Indonesia. Pemimpin, katanya, juga harus memegang teguh konstitusi dan menjalankannya dengan selurus-lurusnya. ‘’Prinsip itulah yang ditegaskan Pak Jokowi. Syarat bagi Indonesia Satu adalah Pancasila yang dibumikan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara,’’ katanya. Hasto mengatakan sikap tegas Presiden yang tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap pihakpihak yang mengganggu Pancasila bagaikan national call bagi seluruh lembaga negara, seluruh aparat penegak hukum, dan seluruh jajaran kementerian negara untuk menjalankan kebijakan yang ideologis tersebut. ‘’Dengan menjadikan Pancasila hidup dalam seluruh gerak kehidupan berbangsa, maka Indonesia yang satu, berdaulat, berkemajuan, adil dan makmur bisa kita wujudkan,’’ katanya.
Pemberantasan Korupsi dan HAM Sementara itu, menanggapi kritik sejumlah pihak tentang pidato Jokowi yang tidak menyampaikan visi pemberantasan korupsi dan HAM, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab bahwa kedua persoalan tersebut sudah termasuk meski tidak disampaikan secara eksplisit. ‘’Jadi begini, semua tidak disampaikan dalam kata-kata. Presiden mengatakan bahwa semua anggaran dalam APBN harus dapat dipastikan, itu sebuah bentuk agar tidak ada penyimpangan-penyimpangan korupsi, jadi cara memahaminya saya pikir lebih luas,’’ kata Moeldoko di Gedung KSP, Jakarta, Senin (15/7) kemarin. Menurut Moeldoko, secara substansi semua persoalan sudah ada di dalamnya, tidak ada upaya atau niat atau abai terhadap persoalanpersoalan penting tersebut. Ia pun berharap agar masyarakat dapat memahami pidato tersebut dengan lebih komprehensif. ‘’Cara memahaminya adalah bawah pidato tersebut sangat komprehensif untuk menyadarkan kita semua bahwa dunia seperti itu perlu cara-cara yang terus menyesuaikan dengan kondisi, perlu awak-awak yang pemberani, awak-awak yang tidak berpikir monoton, aktor-aktor yang tidak berpikir monoton. Itu rangkaiannya secara substansi sudah luar biasa,’’ tambah Moeldoko. Moeldoko menilai Presiden pun sama sekali tidak mengenyampingkan soal HAM. (ant)
Jangan Permisif terhadap Pelanggaran Tata Ruang Denpasar (Bali Post) Bali tidak sedang baik-baik saja. Kawasan hulu berupa hutan dan danau yang menjadi sumber mata air mengalami eksploitasi sangat tinggi, sehingga nyaris rusak parah. Ironisnya penegakan hukum dan program recovery menjaga kelestarian hutan sangatlah lemah. Untuk itu penegakan hukum harus lebih keras. Pemerintah jangan permisif terhadap pelanggaran tata ruang. Rancangan RTRW juga jangan sampai membiarkan terjadinya kerusakan ekosistem. Demikian disampaikan Ketua Puslit PPLH Unud Dr. Made Sudarma, M.S. yang ditemui Senin (15/7) kemarin. Menurut Sudarma, hutan, sumber mata air (danau) dan daerah aliran sungai (DAS), terutama yang posisinya terletak di hulu Bali kini samakin tereksploitasi. Hutan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng, misalnya. Sebagai salah satu kawasan resapan air dan sumber mata air di Bali, hutan dan Danau Tamblingan, termasuk DAS-nya kini dalam kondisi memprihatinkan. Sementara di sisi lain, program recovery tak sebanding dengan kerusakan yang telah terjadi. Menurut Sudarma, bukti tidak kuat program recovery adalah pada musim hujan air sungai keruh. Sungai keruh karena ada tanah masuk ke dalam aliran sungai dan menjadi pertanda telah terjadi longsor atau erosi. Ini bukti tanah tidak lagi dipegang akar pohon karena
tanamannya diganti tanaman musiman yang tidak kuat menjaga tanah. Misalnya, daerah hulu yang semula ditanami pohon kopi, diganti tanaman musiman, seperti jeruk. Padahal jeruk bukan tanaman yang bagus untuk memegang tanah. Untuk menjaga sungai dan DAS, teknologi saja tidak cukup. Penegakan aturan tata ruang harus diperkuat. Sudarma menegaskan, agar pemerintah jangan permisif terhadap pelanggaran tata ruang, sebab kondisi lingkungan sudah sedemikian mengkhawatirkan. ‘’Rancangan perubahan RTRW Bali jangan sampai merusak ekosistem daerah hulu hanya untuk pengembangn pariwisata, namun diperlukan penerapan aturan atau intrumen baru, yaitu kompensasi imbal jasa lingkungan,’’ tandasnya. Hal. 15 Daerah Tangkapan
Karangasem Luas hutan lindung 14.260,43 hektar. Yang termasuk lahan kritis 3.718 hektar. Klungkung Luas hutan lindung 804,5 hektar (berada di Desa Suana, Sakti dan Nusa Lembongan). Badung Luas hutan lindung 1.767,87 hektar. Sebarannya Desa Plaga 1.126,90 hektar, Taman Wisata Alam Sangeh 13,97 hektar, Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai 627 hektar. Tabanan Luas hutan lindung 9.969,15 hektar Denpasar Luas hutan lindung 734,50 hektar. Yang sudah dimanfaatkan 181,90 hektar, sisanya 552,50 termasuk hutan bakau. Hutan Bali Barat meliputi Jembrana dan sebagian Tabanan seluas 66.000 hektar. Sekitar 22.000 hektar merupakan lahan kritis. Buleleng Luas hutan lindung di Buleleng Barat dan Buleleng Timur 51.436,21 hektar (termasuk kategori hutan rawan terbakar). Bangli Luas hutan di Bangli 9.341,28 hektar.
Hari Ini Purnama Sasih Kasa
Puncak Karya Ida Batara Turun Kabeh Pura Mandara Giri Semeru Agung Lumajang PUNCAK Karya Ida Batara Turun Kabeh, Tawur Agung, Labuh Gentuh Pura Mandara Giri Semeru Agung yang terletak di Desa Sumber Agung Kecamatan Senduro Kabupaten Lumayang Provinsi Jawa Timur akan digelar bertepatan dengan Purnama Sasih Kasa, Selasa (16/7) ini. Informasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) PUNCAK KARYA Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) selaku Manggala Karya Ida Batara Turun Kabeh Pura Mandara Giri Semeru Agung Lumajang. Hari ini, Selasa (16/7), bertepatan dengan Purnama Sasih Kasa merupakan puncak karya, Ida Batara tedun ke Peselang dan nyejer hingga panyineban tanggal 26 Juli 2019.
selaku Manggala Karya, Senin (15/7) kemarin. Lebih jauh Cok Ace menerangkan, karya yang digelar kali ini terbilang upacara besar yang dilaksanakan lima tahun sekali. Menurut Cok Ace, dudonan karya telah diawali dengan matur piuning di Pura Mandara Giri Semeru Agung pada 17 Juni 2019. Selain itu, matur piuning juga dilaksanakan di seluruh Pura Khayangan Jagat yang ada di Bali dan Lombok. Rangkaian upacara yakni pada 10 Juli 2019 dilaksanakan melasti di Watu Klosot, Lumajang yang dilanjutkan dengan upacara Tawur Labuh Gentuh dan Pedanan 13 Juli 2019 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Lumajang beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lumajang dan OPD terkait. ‘’Tanggal 16 Juli 2019 merupakan puncak karya Ida Batara tedun ke Peselang dan nyejer hingga panyineban tanggal
26 Juli 2019,’’ terangnya. Menurut Cok Ace, seluruh rangkaian karya, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan maupun penyediaan sarana-prasarana dilakukan secara bersama oleh umat Hindu, baik yang datang dari luar Kabupaten Lumajang (termasuk Bali) maupun umat Hindu yang ada di Kabupaten Lumajang khususnya di Kecamatan Senduro. Hal ini menggambarkan perpaduan antarbudaya setempat dengan umat Hindu lainnya. ‘’Kebersamaan yang dibangun oleh umat dalam menyukseskan rangkaian karya kita harapkan menjadi cermin keseimbangan alam beserta isinya dapat terjalin secara harmoni,’’ imbuhnya. Untuk menyukseskan karya, Cok Ace mengajak umat sedharma untuk ngaturang bhakti ke hadapan Ida Batara Sang Hyang Pasupati yang berstana di Pura Mandara Giri Semeru Agung. (kmb)