Edisi Selasa 16 April 2019 | balipost.com

Bali Post

balipost http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

DI HADAPAN KETUA LP-LPD SE-BALI, GUBERNUR KOSTER TEGASKAN LAGI KOMITMENNYA PERKUAT LPD

LPD - Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati serta Sekda Bali Dewa Made Indra saat ramah tamah dengan LPD, BKS LPD dan LP-LPD se-Bali, Senin (15/4) kemarin.

UNTUK kedua kalinya, Gubernur Bali Wayan Koster kembali beramah tamah dengan LPD, BKS LPD dan LP-LPD se-Bali di Jayasabha, Rumah Jabatan Gubernur, Senin (15/4) kemarin. Pertemuan pertama dilakukan dua bulan lalu pada saat pembahasan Ranperda tentang Desa Adat. Kini setelah ranperda diketok palu, Koster tak hanya menegaskan kembali komitmennya untuk lebih menguatkan LPD, juga berjanji segera mewujudkan kantor untuk BKS LPD dan LP-LPD. Dalam Perda Desa Adat, lanjut Koster, LPD menjalankan ekonomi kerakyatan yang berkaitan dengan keuangan.

Sementara yang berkaitan dengan sektor riil dijalankan oleh BUPDA (Baga Utsaha Padruen Desa Adat). Khusus untuk LPD, disebut Labda Pacingkreman Desa yang nantinya akan diatur dengan perda tersendiri. ‘’Namanya Labda Pacingkreman Desa supaya unsur ke-

arifan lokal lebih tampil untuk memperkuat kedudukan dan fungsi LPD itu sendiri. Untuk memproteksi LPD itu menjadi lebih kuat supaya Otoritas Jasa Keuangan tidak bisa masuk.

Tidak ada alasan lagi,’’ ujarnya.

Menurut Koster, LPD atau Lembaga Perkreditan Desa masih menggunakan nomenklatur perbankan. Hal ini membuka ruang bagi OJK untuk masuk.

Berbeda dengan Labda Pacingkreman Desa yang khas dan unik, walaupun operasionalnya tetap seperti LPD sekarang. ‘’Saya ingin memperkuat keberadaan LPD ini ke depan makin di-support semua pihak, termasuk pemda provinsi maupun kabupaten/kota. LPD mau diperkuat, tidak bisa diganggu siapa pun juga. Tapi bagaimana LPD tumbuh berkembang secara sehat,’’ terangnya.

Kaitan dengan BUPDA, Koster menjelaskan, ini adalah lembaga perekonomian di desa adat untuk memperkuat

perkembangan ekonomi kerakyatan. Sekaligus untuk menghadapi perkembangan ekonomi global. Termasuk dengan adanya toko modern berjaringan, yang sudah masuk ke desa-desa dan mengancam warung-warung milik masyarakat. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena akan menggusur kekuatan ekonomi kerakyatan di Bali. ‘’Setelah 17 April, saya akan keluarkan instruksi agar dilakukan moratorium pemberian izin toko modern berjaringan. Toko modern nanti hanya boleh di wilayah-wilayah tertentu. Saya akan mengeluarkan pergub untuk membatasi berdirinya toko-toko modern berjaringan,’’ imbuh Ketua DPD PDI-P Bali ini.

Sebaliknya, lanjut Koster, akan dibangun toko-toko milik krama Bali dan milik desa adat.

Toko tersebut bisa dimiliki oleh desa adat maupun kelompok masyarakat di desa adat. Minimal lima orang di setiap desa

adat yang memiliki bakat di bidang wirausaha akan dilatih untuk mempersiapkan hal itu.

Lebih jauh lagi, pihaknya akan menyinergikan semua sektor yang mengelola keuangan di Bali untuk memperkuat perekonomian Pulau Dewata.

Salah satunya Bank BPD Bali agar bisa berperan sebagai banknya rakyat Bali.

Terkait Perda Desa Adat, Koster menyebut kini sedang diproses di Kemendagri. ‘’Secara intensif saya menugaskan tim untuk mengurus proses ini di Kemendagri supaya paling lambat bulan depan sudah diberikan nomor registrasi dan resmi berlaku sebagai perda tentang desa adat,’’ ujarnya.

Menurut Koster, Perda Desa Adat mengatur desa adat secara menyeluruh untuk memperkuat kedudukan dan kewenangannya.

Hal. 15 Berbasis Hindu

2.624 Caleg DPRD Kabupaten/Kota di Bali akan Tergusur

Pemilih Cerdas, Lawan Politik Transaksional

RABU (17/4) besok, gelaran pemilu serentak dilaksanakan. Ada ribuan politisi yang memperebutkan kursi legislatif. Mereka akan bersaing untuk merebut kursi DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Bali, DPRRI, dan DPD-RI. Untuk calon Tk. II, ada 2.979 caleg yang akan berebut mengisi 355 kursi (lihat grafis).

Itu artinya akan ada 2.624 caleg yang akan tersisih.

Harapannya tentu mereka yang terpilih adalah figur yang jujur, cerdas dan siap nindihin Bali. Baik terhadap budaya, adat, lingkungan maupun manusia Bali.

Sebenarnya, tidak sulit menilai kualitas calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2019. Karena informasi dan rekam jejak caleg sangat mudah dilacak.

Pertimbangan penting yang harus dikedepankan adalah kepentingan yang nantinya diperjuangkan caleg terpilih bukan lagi pribadi

atau kelompok. Maka yang paling layak dipilih adalah mereka yang mampu memperjuangkan kepentingan bersama; kepentingan Bali.

Sayangnya dalam demokrasi elektoral yang masih kental dengan budaya komunal, kemampuan menentukan caleg terbaik mengalami pendangkalan.

Politik transaksional yang dilancarkan para caleg ke komunitas-komunitas yang kental dengan ikatan budaya seperti klan, dadia, banjar dan desa adat, meluruhkan kemampuan menentukan pilihan.

Ruang-ruang komunal yang seharusnya terbebas dari soal-soal pilihan politis

Soal Pemilu Ulang di Sydney

KPU Belum Bersikap

Jakarta (Bali Post) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya belum bisa memutuskan ada atau tidaknya pemungutan suara ulang di Sydney, Australia. Alasannya, lembaga penyelenggara pemilu itu masih menyelidiki masalah yang memicu protes ratusan warga negara Indonesia (WNI) di sana, sehingga meminta dilakukannya pemilu ulang. ‘’Apakah ada ketentuan yang melanggar, kalau tidak ada maka ada pasal yang mengatur, apakah ada pemilu susulan atau apa? Itu yang harus dicek dulu dan direspons bagaimana,’’ ucap Arief Budiman usai mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Pengamanan Tahapan Pemungutan Surat Pemilu 2019 di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (15/4) kemarin.

Menurutnya, KPU masih berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Sydney dan Bawaslu RI untuk memastikan apakah ada pelanggaran yang terjadi, sehingga ratusan WNI di Sydney tidak bisa mencoblos.

Arief mengklaim telah melengkapi ketersediaan logistik di sejumlah TPS di Sydney. Arief memastikan KPU akan secepatnya memutuskan ada atau tidaknya pemungutan suara ulang. Menurutnya, tim yang berwenang harus melakukan peninjauan terhadap WNI yang masuk dalam antrean apakah mereka memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak.

Berdasarkan Peraturan KPU, pemungutan suara di TPS dilakukan dari pukul 07.00 sampai 13.00, jika pukul 13.00 masih terdapat antrean maka orang-orang yang sudah hadir sebelum pukul 13.00 tersebut tetap harus dilayani haknya, tetapi jika ada pemilih yang datang lewat pukul 13.00 maka orang tersebut tidak diperkenankan untuk mencoblos. Hal tersebut juga berlaku di seluruh negara termasuk di Sydney, Australia.

Namun, dalam kasus pemungutan suara yang terjadi di Sydney pada Sabtu (13/4) mengalami kendala yang disebabkan oleh membeludaknya Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN) pada satu jam terakhir, yaitu pukul 17.00 hingga 18.00 waktu setempat yang mengakibatkan ratusan WNI terpaksa golput karena tidak diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. (kmb4)

Jumlah Caleg Jumlah Kursi

DPRD Kabupaten

445 45

Jumlah Caleg Jumlah Kursi

diracuni melalui bantuanbantuan dana dalam bentuk bansos.

Akibatnya kualitas caleg tidak lagi menjadi penting, melainkan siapa yang telah memberikan apa kepada lembaga-lembaga komunal. Rekam jejak tertutupi dengan besarnya jumlah dana yang digunakan untuk

Jumlah Caleg Jumlah Kursi

BANGLI

KARANGASEM

JEMBRANA

Jumlah Caleg Jumlah Kursi

VVVVVVV

VVVVVVV

VVV VV VVVVV

VVVV VVVV VVV

BH

INE

KA TUNG

A IK GAL

DPT PEMILU 2019 Jumlah TPS

Jumlah pemilih

Jumlah Caleg Jumlah Kursi

BADUNG GIANYAR

2.979 355

384 45

KLUNGKUNG

DENPASAR

292 40

Buleleng Denpasar Badung Karangasem Gianyar Tabanan Jembrana Bangli Klungkung

: : : : : : : : :

582.596 463.866 385.210 380.162 370.022 366.211 235.261 187.475 160.090

12.384 DPT 3.130.893 PEMILU 2019 Pemilih disabilitas : - Tunadaksa : 1874 pemilih.

- Tunanetra : 744 pemilih.

- Tunarungu/wicara :1.114 pemilih.

- Tunagrahita :1.004 pemilih.

- Disabilitas lainnya sebanyak :1.076 pemilih.

Jumlah Caleg Jumlah Kursi

TABANAN

333 35 Jumlah Caleg 293 Jumlah Kursi 40

V V V VV V VV VV VV VVVVVV VV VVVVVV VV VV VVVVV VVVVVVV VVV VVVVVV VV VV

BALI

233 30

BULELENG

kepentingan pembangunan fisik sanggah dadia, pura kahyangan tiga, balai banjar atau wantilan. Bahkan tidak jarang pilihan caleg ditentukan hanya berdasarkan bansos perbaikan jalan atau gang-gang di perumahan.

Hal. 15 Lebih Ideal

Jumlah Caleg Jumlah Kursi

414 45

Jumlah Caleg Jumlah Kursi

Jumlah Caleg Jumlah Kursi

291 30

330 45

Dibantah, Ada Eksodus Jelang Pemilu

Bali Post/ant

KESIAPAN PEMILU - Menkopolhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian saat Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Pengamanan Tahapan Pemungutan Surat Pemilu 2019, di Jakarta, Senin (15/4) kemarin.

Jakarta (Bali Post) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan tidak ada eksodus besar-besaran pemilih menjelang pemungutan suara pemilu serentak 2019 pada Rabu 17 April 2019. Dari hasil monitoring, grafik kepergian masyarakat Indonesia ke luar negeri stabil. Secara grafis jumlah masyarakat yang ke luar negeri dengan yang sebaliknya dari luar negeri ke dalam negeri lebih kecil. ‘’Kurang lebih 70 ribu yang keluar bahkan yang masuk 74 ribu,’’ kata Wiranto usai menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Pengamanan Tahapan Pemungutan Surat Pemilu 2019, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/4) kemarin.

Hadir pada rapat itu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU

Arief Budiman, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Jaksa Agung Prasetyo, Menkominfo Rudiantara, dan Kepala BSSN Joko Setiadi.

Wiranto menjelaskan dari laporan yang masuk, data tersebut ada dalam periode 11 April hingga 17 April 2019 nanti. ‘’Artinya apa? Artinya banyak masyarakat yang sudah sangat antusias untuk memberikan hak suaranya dalam pencoblosan,’’ terangnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menambahkan, eksodus besar tidak terjadi karena gangguan keamanan dalam negeri tidak ada. ‘’Tidak terjadi perpindahan mobilitas masyarakat yang berlebihan ke luar negeri. Sampai saat ini datanya normal semua,’’ tegas Tito. (kmb4)

Bali Post/afp

KOTAK SUARA - Seorang pekerja pemilu Indonesia menunggang kuda, dibantu polisi dan TNI, mengangkut kotak suara dan bahan pemilihan ke sebuah desa terpencil di Jember, Jawa Timur, Senin (15/4) kemarin. Sekitar 192 juta warga akan memberikan suaranya pada pemilu, 17 April besok.

DENPASAR

2

Dewan Dorong Lembaga Pendidikan Fasilitasi Kaum Disabilitas

Denpasar (Bali Post)– Keberadaan kaum disabilitas di Bali cukup tinggi minatnya untuk mengenyam pendidikan.

Bukan hanya di tingkat dasar dan menengah, namun juga pada jenjang pendidikan tinggi.

Sayangnya lembaga pendidikan yang bisa memfasilitasi keinginan kaum difabel ini masih sangat minim. Karena itu, dewan mendorong agar pemerintah daerah dan lembaga pendidikan di Bali memperhatikan kebutuhan ini agar tidak ada lagi diskriminasi bagi kaum difabel, khususnya di bidang pendidikan. Anggota DPRD Bali Ida Bagus Gede Udiyana, S.T. menegaskan hal itu, Senin (15/4) kemarin.

Udiyana mengatakan, selama ini banyak penyandang disabilitas berkeinginan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hingga ke universitas. “Ini yang saya dapat selama melakukan kunjungan ke sejumlah tempat di mana kaum disabilitas berada,” ujar politisi Golkar ini.

Mantan Ketua Komisi B DPRD Denpasar ini mendorong pemerintah untuk memenuhi seluruh hak penyandang disabilitas di Bali.

Terlebih, salah satu mandat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, salah satunya dalam pemenuhan kebutuhan akan pendidikan.

Selain itu, ada pula UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pasal 4 ayat 1 dan pasal 11 ayat 2 yang mempertegas penyelenggaraan pendidikan tanpa diskrimi-

nasi. “UU Penyandang Disabilitas memperkuat komitmen pemenuhan 22 hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Mulai hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang lebih baik, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum,” katanya.

Meskipun sudah ada regulasinya, kata Udiyana, ia melihat masih banyak yang perlu diselesaikan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya hak mendapatkan pendidikan. UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 40 menyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai kewenangannya.

Udiyana menilai pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas masih setengah hati. Selama ini jenjang pendidikan bagi kaum difabel ini masih sebatas di tingkat dasar dan menengah saja. Namun di tingkat pendidikan tinggi belum tergarap maksimal. Padahal mereka wajib mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Untuk itu perlu adanya regulasi pendukung, termasuk juga penganggaran yang cukup.

Pemerintah daerah juga perlu membentuk Unit Layanan Disabilitas khusus untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut.

“Sesuai pasal 10 UU Penyandang Disabilitas, ada empat hak pendidikan untuk penyandang disabilitas, di antaranya hak mendapatkan pendidikan bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang secara inklusif dan khusus. Kedua, hak kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Selanjutnya, hak kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Keempat, hak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik,” jelasnya. (kmb12)

Jadi Kurir Satu Kilogram Narkoba, Pasutri Ditangkap Denpasar (Bali Post) Tim Satresnarkoba Polresta Denpasar dan Satgas CTOC Polda Bali menggagalkan penyelundupan narkoba dari Yogyakarta. Pelakunya pasangan suami istri (pasutri) Setyawan (22) dan Septiyana (25). Selasa (9/4) lalu mereka ditangkap di Jalan Gelogor Carik, Denpasar Selatan (Densel), dengan barang bukti 732,10 gram sabusabu (SS).

Diduga pelaku mendapatkan kiriman satu kilogram SS dan sebagian sudah terjual. “Pelaku ini merupakan jaringan YogyaBali. Saya sampaikan kepada pengedar atau bandar dari luar Bali. kalau kalian sampai berani masuk ke Bali, akan saya tindak tegas. Saya akan tembak mati kalian jika berani menyelundupkan narkoba ke Bali,” tegas Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan didampingi Kasatresnarkoba

Kompol Aris Purwanto, Senin (15/4) kemarin.

Terkait pengungkapan kasus ini, kata Ruddi Setiawan berawal dari adanya informasi masyarakat jika ada kurir narkoba baru tiba dari Jawa. Selanjutnya tim yang dipimpin Kanit I Satresnarkoba Iptu Putu Budi Artama selama beberapa hari melakukan penyelidikan di wilayah Gelogor Carik. Pada Selasa (9/4) pukul 20.00 Wita, petugas melihat pelaku melintas di TKP dan langsung ditangkap. “Penggeledahan terhadap tersangka, anggota kami berhasil menemukan barang bukti berupa delapan paket sabu-sabu di kantong celana sebelah kiri.

Paket tersebut siap ditempel,” ujarnya.

Selanjutnya petugas membawa pelaku ke tempat tinggalnya di Jalan Taman Sari Pengipian, Kuta, Badung. Di ka-

mar tersebut petugas kembali menemukan barang bukti 29 paket SS siap untuk ditempel dan menunggu perintah. Paket narkoba itu disembunyikan di dalam brankas. “Tersangka mengaku barang tersebut diberikan oleh seseorang yang dipanggil Aristanto dan berada di lembaga pemasyarakatan di Jawa,” kata Ruddi Setiawan.

Menurut Ruddi Setiawan, pelaku mengaku sudah dua kali mengambil paket SS. Kiriman pertama sebanyak 200 gram dan yang kedua sebanyak 732,10 gram. Selain itu, pelaku mengaku sudah 55 kali menempel SS selama satu bulan. Peran pelaku ini sebagai kurir yang mendapat upah sekali tempel Rp 50 ribu.

“Tersangka sudah satu bulan menjadi kurir dengan alasan karena faktor ekonomi,” kata mantan Kapolres Badung ini. (kmb36)

Denpasar (Bali Post)Lima hari mendekam di Rutan Polda Bali, melalui pengacaranya, Ketua Kadin Bali Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra melakukan upaya hukum dilakukan. Upaya hukum tersebut tak lain mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Ditreskrimum Polda Bali, Senin (15/4) kemarin.

Tim pengacara Alit Wiraputra, Wayan Santoso didampingi Moh. Ali Sadikin dan Nur Abidin menyampaikan, hak politik kliennya sampai saat ini tetap sebagai caleg DPR-RI. Pasalnya, tidak ada aturan yang bisa menggagalkan sebelum ada keputusan dari pengadilan. “Upaya hukum yang kami lakukan, saat ini klien kami masih ditahan sementara Polda

Bali. Tadi pagi kami melakukan upaya penangguhan penahanan. Upaya selanjutnya adalah menunggu hasil permohonan kami tersebut,” tegasnya.

Tim pengacara mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau setidak-tidaknya dialihkan menjadi tahanan kota. Alasannya, pelaku merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah bagi istri dan anakanaknya yang masih kecil.

Pelaku sanggup hadir setiap waktu jika diperlukan pada proses penyidikan dan pemeriksaan. Mereka menjamin pelaku tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya dan tidak akan menghilangkan barang bukti. “Saya sebagai penjaminnya,” kata istri Alit Wiraputra, Ratna Sari Dewi, di-

dampingi pengacara suaminya.

Pada kesempatan tersebut, Ratna Sari minta maaf kepada keluarga besarnya, tim pemenangan dan semua pendukung Alit Wiraputra atas musibah yang dihadapi suaminya. “Saya juga bersyukur kepada Tuhan atas peringatan yang diberikan kepada saya, supaya ke depannya lebih hatihati dan lebih waspada. Jangan mudah percaya atas bujuk rayu sesuatu yang kemungkinan menyebabkan terjebak,” ujarnya.

Ia berharap agar tim pemenangan serta pendukung tetap solid. “Saya sangat percaya suami saya tidak bersalah sedikit pun. Saya percaya suami saya tidak melakukan pelanggaran hukum seperti dituduhkan. Kebenaran akan dibongkar,” tandasnya.

Ditanya soal kondisi Alit Wiraputra, Ratna Sari mengatakan, Senin (15/4) pagi dia sempat membesuknya di Rutan Polda Bali. “Kondisinya baik-baik saja,” katanya.

Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol. Andi Fairan mengatakan, belum menerima laporan soal permohonan penangguhan penahanan dari pihak tersangka Alit Wiraputra. (kmb36)

Pengacara Alit Wiraputra Ajukan Penangguhan Penahanan

Topik :

Selasa Umanis, 16 April 2019

Stop Klaim dan Pembajakan

Gubernur Godok Ranpergub Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali Denpasar (Bali Post) Masih lekat di ingatan saat tari Pendet diklaim Malaysia pada 2009 silam. Kemudian, desain kerajinan perak Celuk yang diakui milik pengusaha asing, serta kasus peniruan atau pemalsuan desain wastra Bali.

Mengantisipasi adanya klaim serupa termasuk pembajakan oleh pihak tertentu, Gubernur Bali Wayan Koster kini tengah menggodok Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali. Ini merupakan Ranpergub pertama dari total 17 Ranpergub yang akan dibuat sepanjang 2019.

“Hasil karya budaya Bali yang diatur dalam Ranpergub mencakup hasil karya individu, kelompok, lembaga, dan komunal,” ujar Koster saat memberikan keterangan pers di Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (15/4) kemarin.

Menurut Koster, kebijakan ini merupakan implementasi dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Menuju Bali Era Baru, dalam bentuk payung hukum dan langkah antisipasi pembajakan atau klaim pihak tertentu atas karya budaya Bali yang adiluhung. Mengingat Bali memiliki pengalaman pahit dengan begitu banyaknya kasus pembajakan karya budaya tradisi di masa lalu. Kekayaan intelektual komunal tradisional Bali, kekayaan intelektual industri, dan hak cipta yang mengandung nilai filosofis, kearifan lokal, dan keluhuran sering diklaim kepemilikannya untuk tujuan komersial dan/ atau kepentingan lainnya. Itu sebabnya terobosan ini segera dikeluarkan belum genap dua Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

minggu pasca-Ranperda Desa Adat ditetapkan menjadi perda oleh DPRD Bali. “Saya merasa prihatin atas kejadian itu yang menunjukkan kurangnya peran pemerintah daerah untuk nindihin hasil karya budaya Bali. Setelah saya terpilih sebagai Gubernur Bali, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri memberikan arahan agar membuatkan peraturan untuk memberikan perlindungan hukum secara konkret guna menghentikan pembajakan tersebut,” jelas Ketua DPD PDI-P Bali ini.

Menurut Koster, Pemprov Bali segera menginventarisasi dan memberi pengakuan resmi atas hasil karya budaya Bali yang bersifat kekayaan intelektual komunal, kekayaan intelektual industri, dan hak cipta untuk dilindungi secara hukum.

Dalam rangka memberi perlindungan, setiap karya budaya Bali yang tidak dan/atau belum diketahui penciptanya atau kepemilikannya dinyatakan menjadi milik pemerintah daerah. Perlindungan meliputi pendampingan, pembinaan dan pengawasan.

Dalam pelaksanaan pengawasan, masyarakat

diberikan kesempatan untuk berpartisipasi melalui penyampaian laporan atau pengaduan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap perlindungan hasil karya budaya Bali.

Gubernur Koster memberikan perhatian khusus melalui fasilitasi terhadap kekayaan intelektual yang unik, sakral, luhur, penting, dan strategis bagi daerah Bali yang dihasilkan oleh baik individu, kelompok atau lembaga. Adapun hasil karya budaya tradisi Bali, meliputi pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis.

Pada jenis pengetahuan tradisional mencakup antara lain pengetahuan pertanian, pengetahuan ekologis, adat istiadat, ritus (magis), perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, pengobatan tradisional, dan/atau kemahiran membuat kerajinan tradisional, makanan/minuman tradisional, m o d a transportasi

tradisional.

Sementara jenis ekspresi tradisional budaya mencakup antara lain, verbal tekstual, pratima/simbol sakral, aksara, sesaji, musik, gerak, theater, sastra, seni tari, seni rupa, upacara adat, arsitektur, kerajinan rakyat, lansekap, dan bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan. Sumber daya genetik dan indikasi geografis berkaitan dengan pelindungan varietas tanaman atau binatang endemik Bali, kerajinan tangan dan hasil industri kreatif branding Bali. Semua kekayaan intelektual komunal, kekayaan intelektual industri, dan hak cipta akan diinventarisasi dan selanjutnya akan diajukan untuk dicatatkan dalam pusat data Kementerian Hukum dan HAM sebagai kekayaan intelektual. (kmb32)

Wayan Koster

Bali Post/kmb32

Jelang Pencoblosan, PDI-P Gelar Persembahyangan Bersama Denpasar (Bali Post) Pencoblosan Pemilu Serentak 2019 tinggal sehari lagi.

Pesta demokrasi ini disambut dengan menyiapkan diri yang semakin matang oleh jajaran partai politik. Seperti yang dilakukan DPC PDI-P Denpasar. Jajaran pengurus dan para caleg partai berlambang kepala banteng bermulut putih dalam lingkarang ini melakukan persembahyangan bersama di Pura Agung Jagatnata. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memohon agar pelaksanaan pemilu serentak tahun ini bisa berjalan dengan baik.

Ketua DPC PDI-P Denpasar I Gusti Ngurah Gede, S.H. didampingi sejumlah pengurus lainnya, Senin (15/4) kemarin mengungkapkan, kegiatan persembahyangan

bersama ini, sebagai umat Hindu pihaknya melakukan upaya niskala untuk memohon kerahayuan dalam menyambut pelaksanaan pemilu. “Intinya, kegiatan ini untuk memohon agar seluruh kader dan pengurus PDI Perjuangan dilimpahkan kerahayuan, serta Pemilu Serentak 2019 nantinya berjalan aman, lancer, dan damai,” ujar Gusti Ngurah Gede yang juga Ketua DPRD Denpasar.

Secara niskala, kata Ngurah Gede intinya nunas kerahayuan. Terutama pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, 17 April besok berlangsung dengan aman, lancar dan damai. Khususnya PDI Perjuangan bisa memenangkan hajatan ini dengan persentase yang baik.

Acara persembahyangan

bersama ini, selain melibatkan pengurus, kader partai dan caleg, juga diikuti seluruh saksi yang disiapkan PDI Perjuangan. Menurut Ngurah Gede, pada pemilu kali ini PDI Perjuangan menyiapkan dua orang saksi untuk setiap TPS, di samping koordinator desa. ‘’Di Denpasar kami siapkan sekitar 3.550 saksi. Jumlah itu untuk 1.737 TPS dan kordes,’’ ujarnya.

Disinggung soal masalah alat peraga kampanye (APK), Ngurah Gede mengatakan, pihaknya sudah mengikuti norma dan aturan pemilu.

Di mana per tanggal 13 April diinstruksikan menurunkan seluruh APK, sehingga memasuki masa tenang 14 April semuanya sudah bersih. Terhadap hal ini, kata Ngurah Gede PDI Perjuangan su-

dah mulai menurunkan APK sejak 11 April lalu. Begitu juga atribut partai agar diturunkan, kecuali yang ada di rumah-rumah kader atau posko atau kantor partai. ‘’Jadi, PDI Perjuangan sudah mengikuti dengan pola maksimal, terkait dengan aturan,’’ ujarnya.

Selain melakukan persembahyangan di Pura Jagatnatha, katanya pihaknya juga sudah menginstruksikan agar semua ranting juga nunas ica di masing-masing kahyangan tiga, atau tempat-tempat lainnya. ‘’Kegiatan ini bisa dilaksanakan hari ini (kemarin-red) setelah sembahyang, atau bisa besok (hari ini-red). Semuanya ini untuk memohon agar pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan lancar dan damai,’’ katanya. (kmb12)

Bali Post/eka

PERSEMBAHYANGAN - Jajaran pengurus beserta caleg PDI Perjuangan DPC Kota Denpasar melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Jagadnatha, Denpasar, Senin (15/4) kemarin.

Anggota KPPS Terciduk Sebarkan C6 Berisi Kartu Caleg

Bali Post/eka

KOORDINASI - Rapat koordinasi terkait persiapan, pelaksanaan, dan pengamanan Pemilu yang digelar di Kantor Walikota Denpasar, Senin (15/4) kemarin.

Denpasar (Bali Post) – Kasus pelanggaran dalam Pemilu Serentak 2019 ini mulai mengemuka. Salah satunya yakni ada temuan seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Banjar Robokan, Desa Padangsambian Kaja yang sedang menyebarkan form C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) yang disertai dengan penyebaran kartu nama salah seorang calon legislatif. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Denpasar sudah merekomen-

dasikan kepada KPU untuk melakukan pergantian petugas tersebut.

Ketua Bawaslu Kota Denpasar I Putu Arnata mengungkapkan hal tersebut dalam rapat koordinasi pengamanan Pemilu Serentak 2019 di Kantor Wali Kota, Senin (15/4) kemarin. Rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara dan dipandu Asisten I I Made Toya itu dihadiri unsur KPU, Bawaslu, Polresta, Dandim, Forum Perbekel/Lurah, MUDP, serta OPD terkait di

lingkungan Pemkot Denpasar.

Arnata mengungkapkan, menjelang hari pemungutan suara berlangsung, pihaknya mendapat laporan adanya petugas KPPS yang menyebarkan form C6 yang disertai dengan kartu nama caleg. ‘’Karena ini pelanggaran, kami sudah proses yang bersangkutan.

Kami minta KPU segera mengganti petugas ini,’’ tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Denpasar I Made Windia mengakui kejadian tersebut. Bahkan pihaknya sudah melakukan penggantian

petugas bersangkutan. ‘’Kami sudah ganti yang bersangkutan. Mereka tidak boleh lagi ikut terlibat dalam KPPS,’’ ujarnya.

Terkait dengan pengiriman logistik pemilu, kata Windia dipastikan sudah rampung kemarin. Prosesnya sudah dilakukan sejak Sabtu (13/4) lalu, yang diawali di Denpasar Utara dengan menyasar 11 desa. Kemudian pada Minggu (14/4) dilakukan pengiriman ke seluruh desa yang ada di Denpasar Timur. ‘’Hari ini (kemarin - red) kami kirim di dua

kecamatan, yakni Denpasar Barat dan Denpasar Selatan.

Diprediksi pengiriman logistik ini akan selesai hari ini (kemarin - red),’’ ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Denpasar Jaya Negara berharap Satpol PP bersama jajarannya melakukan pembersihan terhadap alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang. Semua APK yang belum diturunkan, diharapkan bisa dilakukan pembersihan oleh petugas Satpol PP berkoordinasi dengan pihak Bawaslu. (kmb12)

BADUNG 3 Bupati Giri Prasta Serahkan 298 SK CPNS Badung Tahun 2018 Selasa Umanis, 16 April 2019

SERAHKAN SK - Bupati Giri Prasta menyerahkan 298 SK CPNS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018, Senin (15/4) kemarin, di ruang Kertha Gosana Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung.

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati I Ketut Suiasa serta Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa menyerahkan 298 Surat Keputusan (SK) CPNS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018, Senin (15/4) kemarin di ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung.

Turut hadir Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar yang diwakili Fathurahman selaku Seksi Verifikasi dan Pelaporan Bidang Pengangkatan dan Pensiunan, Kepala BKPSDM Badung I Gede Wijaya, Kadisdikpora Badung I Ketut Widia Astika, Kadiskes Badung I Gede Putra Suteja, beserta OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

SK CPNS yang diserahkan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta sebanyak 298 orang, terdiri dari 100 tenaga kesehatan berbagai bidang dan 198 tenaga guru. Berdasarkan jenis formasi terdiri dari 273 orang formasi umum, tujuh orang formasi khusus eks tenaga honorer K2, tiga orang formasi khusus

penyandang disabilitas dan 15 orang formasi khusus lulusan terbaik (cumlaude).

Dalam sambutannya, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan, perekrutan CPNS yang diajukan oleh kabupaten/kota dan provinsi di Bali ini merupakan wujud konkret program Presiden RI dalam merekrut CPNS di Pulau Bali. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemkab Badung.

Bupati juga mengapresiasi kinerja Kepala BKPSDM serta jajarannya yang telah melaksanakan tugas dengan baik, karena Pemkab Badung ingin betul-betul konsentrasi, jangan sampai ada keterlambatan dalam berbagai tahapan. Dari data sebelumnya, ada 299 orang CPNS, namun setelah berproses menjadi 298 orang, itu dikarenakan oleh faktor umur yang telah melewati batas sehingga Nomor Induk Kepegawaian pegawai bersangkutan tidak bisa diterbitkan padahal dari awal sudah lulus. ‘’Perekrutan CPNS ini telah menggunakan sistem Comput-

er Assisted Test (CAT). Dengan sistem ini data umur yang melampui persyaratan batas usia maksimal saat mendaftar tidak akan ter-input oleh komputer itu sendiri,’’ imbuhnya.

Bupati juga memberikan beberapa penekanan serta penajaman-penajaman kepada CPNS, terutama terkait program dan kebijakan yang telah dilaksanakan yang telah tertuang dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai program menyeluruh dan terpola, mulai dari hulu, tengah dan hilir. ‘’PPNSB ibarat sebagai satu air terjun yang dalam. Ketika sudah mengalir, semua masyarakat harus kena dan menikmati, ini yang dinamakan pemerataan dan keadilan, semua insan sama dapat dan sama rasa,’’ imbuhnya.

Kepala BKPSDM Badung I Gede Wijaya mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk menyerahkan SK Bupati Badung tentang Pengangkatan CPNS Kabupaten Badung tahun 2018 yang telah din-

yatakan lulus seleksi, serta memenuhi syarat, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan NIP dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, menetapkan keputusan pengangkatan CPNS. ‘’Penetapan NIP dari Kantor Regional X BKN Denpasar telah diterima Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 28 Maret 2019, dengan jumlah sebanyak 298 dan satu usul yang tidak memenuhi syarat karena melampui persyaratan batas usia maksimal saat mendaftar.

Sehingga PPK menerbitkan SK CPNS yang akan diserahkan saat ini sebanyak 298 SK,’’ kata Gede Wijaya. (ad674)

Masa Tenang Baliho Caleg Masih Bertebaran Mangupura (Bali Post) –

Alat peraga kampanye (APK) para calon legislatif (caleg) di Kabupaten Badung masih bertebaran, meski dalam masa tenang jelang pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) pada Rabu (17/4) besok. Kondisi ini menjadi perhatian serius Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

Kedua instansi itu telah menerjunkan tim guna menertibkan APK yang masih terpasang pada masa tenang. Kedua instansi didukung aparat kepolisian untuk melakukan penyisiran selama masa tenang berlangsung hingga Selasa (16/4) hari ini. ‘’Penyisiran terhadap APK dilakukan secara serentak dengan bantuan aparat Satpol PP. Tim sudah bergerak dari pagi khususnya menyisir jalan-jalan protokol. Sedangkan untuk yang di desa kami tetap berkoordinasi tim relawan dari masing-masing parpol,’’

ungkap Ketua Bawaslu Badung I Ketut Alit Astasoma, Senin (15/4) kemarin.

Menurutnya, penertiban APK hingga Minggu (14/4) lalu mencapai 405 APK yang terdiri dari bendera parpol, baliho, spanduk, umbulumbul, billboard, dan lainnya. Dari enam kecamatan, APK terbanyak ditemukan di Kecamatan Kuta yakni 157 APK. Kemudian disusul Kecamatan Mengwi sebanyak 77 APK, Petang 57 APK, Abiansemal 46 APK, Kuta Selatan 36 APK dan Kuta Utara sebanyak 32 APK. ‘’Sudah ada ratusan APK yang diturunkan oleh tim

gabungan. Hal ini dilakukan lantaran sampai batas waktu yang diberikan APK tetap tak diturunkan oleh pemilik. Sebelumnya kami sudah bersurat kepada partai politik untuk menurunkan sendiri APK yang masih terpasang,’’ tegasnya.

Kepala Satpol PP Badung IGAK Suryanegara juga mengaku turut membantu Bawaslu melakukan penyisiran menurunkan APK yang masih terpajang di ruas jalan protokol di Badung. ‘’Dari pagi kami telah bergerak. Begitu juga yang di kecamatan juga sudah turun ke lapangan,’’ kata Suryanegara. (kmb27)

Efisiensi Anggaran, Tunjangan E-Kinerja Pegawai Dihapus Mangupura (Bali Post) – Penciutan sejumlah proyek akibat efisiensi anggaran juga berimbas ke pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Badung.

Menurut informasi yang beredar, Pemkab Badung telah menghapus Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selama ini diterima pegawai.

Tambahan penghasilan yang diharapkan menjadi penyemangat ASN tersebut telah dihentikan sejak awal 2019. Kebijakan ini pun membuat sejumlah pegawai mengeluh lantaran pendapatan mereka berkurang.

Sekda Badung Wayan adi Arnawa yang ditemui usai pelantikan serta serah terima SK CPNS Kabupaten Badung, Senin (15/4) kemarin, tak menampik tengah melakukan efisiensi anggaran untuk melunasi tung-

gakan utang akibat pendapatan Badung di tahun 2018 tak mencapai target. ‘’Ya, beberapa program kerja yang tidak dikerjakan akan berdampak pada kinerja dan tunjangan kinerja pun untuk sementara kita tidak cairkan,’’ ujarnya.

Menurutnya, TPP berdasarkan pada tunjangan statis, disiplin dan kinerja.

Kalau kinerja pegawai nihil, otomatis tunjangan tersebut tidak diamprahkan.

Sejumlah pegawai di Pemkab Badung menye butkan, TPP untuk ASN golongan II bisa mencapai Rp 5 juta. Tunjangan statis dibayar 70 persen yakni mencapai Rp 3 jutaan dan tunjangan dinamis Rp 1,5 juta. Tunjangan dinamis ini terdiri dari tunjangan disiplin dan tunjangan kinerja. ‘’Untuk tunjangan disiplin dibayar setiap bulan sebe-

sar 15 persen. Sementara tunjangan kinerja dibayar tiga bulan sekali dengan pembayaran 15 persen setiap bulan,’’ sebutnya.

Meski demikian, birokrat asal Desa Pecatu itu menegaskan pemerintah akan tetap membayar tunjangan lainnya, kecuali e-kinerja. ‘’Tunjangan statis dan disiplin kami tetap bayarkan dan tidak ada yang ditunggak,’’ tegasnya.

Dikatakan, sumber pendapatan pegawai adalah tunjangan statis dan dinamis. Tunjangan statis tetap dibayarkan sedangkan tunjangan dinamis yang tidak dibayarkan. ‘’Untuk absensi kedisiplinan tetap kita berikan, bagi mereka yang tidak pernah absen pastilah mereka tidak mendapat uang tunjangan disiplin tersebut,’’ kata Adi Arnawa. (kmb27)

Bali Post/ist

TUKAD MATI - Kondisi hilir Tukad Mati tepatnya di Muara Tukad Mati kawasan Patasari, setelah ditata. Proyek penataan masih berlangsung dan ditargetkan segera rampung. Penataan tersebut beserta sejumlah proyek lainnya di kawasan Kuta bertujuan mengantisipasi banjir.

Pompa Antisipasi Banjir di Seminyak Segera Rampung Mangupura (Bali Post) Guna mengantisipasi banjir di Jalan Dewi Kunti II, Seminyak, Balai Sungai (BWS) Bali Penida sudah melakukan antisipasi dengan pemasangan pompa banjir di Pangkung Kedampang.

Pemasangan pompa tersebut sudah hampir rampung.

Menurut Pelaksana Teknis Sungai Pantai I I Nyoman Sugiartana, Senin (15/4) kemarin, pemasangan pompa telah dilakukan sejak Februari dan saat ini sedang dilakukan pemasangan hydrolis untuk pintu otomatis kegiatan maintenance. ‘’Saat ini tinggal menunggu uji coba pompa yang akan dilakukan pada akhir bulan April ini. Untuk pelaksanaan kegiatan, secara keseluruhan

sudah mencapai 95 persen yaitu pengerjaan aquator, pintu banjir, pompa jet pam untuk pompa horisontal sudah terpasang,’’ katanya.

Dengan adanya dua pompa berkekuatan 1.500 m3 per detik tersebut, maka genangan air hujan di Jalan Dewi Kunti II akan bisa dialirkan saat debit air di Tukad Mati juga tinggi. Selama ini kondisi saluran induk Tukad Mati lebih tinggi dibandingkan Pangkung Kedampang sehingga membuat air di Pangkung Kedampang tidak bisa masuk terutama saat debit air Tukad Mati lebih tinggi.

Sementara untuk penataan hilir Tukad Mati yaitu di Muara Tukad Mati kawasan Patasari, Kuta, juga akan

segera rampung. Pengerjaannya disebut lebih cepat dari perkiraan awal. Menurut Quality Surveyor dari pihak rekanan, Komang Sri Adhikarya, progres proyek hingga Minggu (14/4) sudah mencapai 89,6 persen dari rencana 53,9 persen.

Pekerjaan meliputi finishing berupa pengerjaan tanggul jalan inspeksi, paving dan railling style Bali, pengerjaan rumah oprasional dan rumah genset serta galian alur sungai atau normalisasi. Untuk bangunan rumah pengontrol, lokasinya akan berada di kanan alur dekat bendungan.

Sementara pengerukan sedimentasi dilakukan berkelanjutan setelah akses menuju seberang ditutup. ‘’Itu untuk yang di dalam alur dan area

bendung saja. Tapi untuk normalisasi Loloan Selok, sudah dilakukan,’’ katanya, Senin kemarin.

Sementara untuk bendung gerak yang dikerjakan sejak Februari, sudah rampung pada Maret lalu. Bendung gerak ini nantinya difungsikan membendung air laut agar tidak masuk ke bantaran sungai, sekaligus agar aliran sungai tidak terhambat air laut. Dengan adanya bendung gerak, air Tukad Mati akan menjadi stabil. ‘’Operasional bendung gerak dan pemeliharaan Tukad Mati hilir nantinya akan berada di Balai Wilayah Sungai Bali Penida dan masa pemeliharaan dari proyek ini selama 365 hari kalender,’’ jelasnya. (kmb23)

Bantuan Ketua DPRD Badung untuk UMKM Terus Mengalir PELAKU usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Badung menyambut gembira bantuan permodalan yang diberikan Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata. M.K., M.M. Dana motivasi tersebut bertujuan meningkatkan dan menjaga stabilitas ekonomi di Gumi Keris. ‘’Kegiatan ini adalah peran pemerintah dalam meningkatkan masyarakat berusaha untuk berdaya saing. Pemberian penguatan modal ini juga menghindari para pengusaha kecil meminjam dana dari rentenir, dan mereka pun tidak terlilit utang oleh rentenir. Jadi, tidak ada kaitannya dengan politik. Ini murni untuk rakyat,’’ ujar Putu Parwata usai menyerahkan secara simbolis dana motivasi penguatan UMKM bertempat

di Ruang Rapim setempat, Senin (15/4) kemarin.

Alumni Program Doktor Ekonomi Pembangunan Unud ini menyebutkan, pihaknya telah membantu 48 pelaku UMKM sebagai salah satu upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran. ‘’Jika kesempatan berusaha ada, tentu saja masyarakat memiliki pendapatan untuk menjalani hidup,’’ katanya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini menegaskan, dana motivasi bersumber dari dana operasional Ketua DPRD Badung. Ke depan diharapkan bantuan serupa dapat diperoleh dari hibah, Corporate Social Responsibility (CSR), serta program yang disusun di organisasi perangkat daerah. ‘’Saya juga hadirkan pihak BPD Bali di Badung, karena

sebagai pemegang saham kami meminta pada BPD memprioritaskan program ini melalui dana KUR,’’ ujarnya.

Menurutnya, rekomendasi untuk memperoleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan BPD Bali adalah tanpa agunan dan dengan bunga rendah. Sebab, Pemkab Badung merupakan pemegang saham tertinggi di BPD Bali.

Karena itu, tak ada alasan BPD Bali tak mau menyalurkan KUR kepada UMKM di Badung. ‘’Dengan bunga hanya tujuh persen khusus KUR hingga Rp 25 juta, tidak kena syarat agunan,’’ sebutnya.

Diterangkannya, bantuan yang diberikan kepada puluhan UMKM di Kabupaten Badung tersebut merupakan pilot project atau proyek pencontohan untuk dapat dikembangkan ke depan-

nya, sehingga pemerintah hadir untuk masyarakat bukan yang lainnya. ‘’Jadi, kalau masyarakatnya yang lain-lain, perlu diingatkan lagi. Kami ingin mendorong UMKM untuk maju dan kami akan ukur dengan bantuan ini mau enggak meningkat UMKM-nya. Dengan program ini masyarakat tidak ada yang miskin dan pengangguran lagi,’’ ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, politisi asal Dalung, Kuta Utara ini meminta Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung memberikan dukungan modal bagi pelaku UMKM. ‘’Saya minta instansi terkait dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tidak hanya memberikan bantuan alat, SDM, tapi bantuan modal juga,’’ tegasnya. (ad671)

DANA MOTIVASI - Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyerahkan dana motivasi untuk UMKM yang bertujuan meningkatkan dan menjaga stabilitas ekonomi di Gumi Keris.

info seremoniAL

4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

RDP Senator Terkait Izin Perumahan di Desa Adat Buahan

Wedakarna Minta Klarifikasi Sejumlah Proyek yang Dikaitkan dengan Institusi Negara SENATOR DPD-RI asal Bali Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III sebagai bagian dari Komite I Bidang Hukum menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Polres Tabanan, khususnya terkait dengan aspirasi dari Desa Adat Buahan, Tabanan yang disampaikan saat kunjungan Senator ke desa beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut dihadiri I Made Sinar Subawa, S.IK. (Kapolres Tabanan), I Made Sumantra (Majelis Desa Pakraman Tabanan), I Ketut Sukadana (Perbekel Desa Buahan), I Wayan Muliada (Bendesa Desa Adat Buahan) serta pejabat dari Kecamatan dan Inspektorat Pemkab Tabanan.

Dalam pertemuan tersebut, selain sebagai ajang silaturahmi, Senator Arya Wedakarna (AWK) ingin mendapatkan informasi dua arah dan penjelasan dari pihak Polres Tabanan terkait dengan latar belakang kegiatan mediasi yang melibatkan investor dan juga Desa Adat Buahan tentang proses perizinan perumahan bersubsidi di kawasan Desa Adat Buahan. ‘’DPD-RI menanggapi aspirasi dari Desa Adat Buahan, meminta langsung keterangan dari pemerintah Tabanan, baik di kabupaten, kecamatan maupuan tingkat desa tentang adanya program perumahan yang katanya diperuntukkan untuk anggota Polri. Begitu juga adanya pemanggilan terhadap Bendesa Adat Buahan terkait dengan isi murda ciita (pararem) terkait dengan kontribusi investor terhadap desa adat yang dianggap melanggar aturan dan masuk ke ranah pungli. Tadi sudah dijelaskan dan DPD-RI bertugas meluruskan hal-hal sesuai tugas anggota DPD sebagai pengawas UU. Misalnya, kami sudah sampaikan sudah ada kesepakatan di DPRD Bali pada tahun 2018 bahwa saber pungli tidak akan masuk ke ranah desa adat terkait, khususnya tentang penegakan pararem dan awig-awig. Apalagi pada April ini sudah ada keputusan Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang memperkuat peran adat.

Jadi kita sampaikan di mana po-

RAPAT KERJA – Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III bersama Kapolres Tabanan, Inspektorat, Camat, Perbekel, Majelis Desa Adat dan Prajuru Desa Adat Buahan. sisi desa adat saat ini di hadapan hukum dan perundang-undangan.

Jadi kami minta agar berhati-hati menangani hal-hal seperti ini,’’ kata AWK. Dia berharap agar ke depan semua pihak agar waspada dengan penawaran investor yang kerap mengatasnamakan pejabat atau dikaitkan dengan institusi tertentu. ‘’Tadi saya sempat tanya ke pejabat pemerintah Tabanan, apakah ada atau tidak yang namanya perumahan Jokowi, perumahan yang khusus untuk anggota Polri, dan apakah sudah ada izin dan MoU-nya? Setahu saya jika program resmi dari kementerian atau lembaga, maka skemanya sudah jelas. Tapi akan jadi berbeda hasilnya jika ada pihak swasta yang mengatasnamakan pejabat atau institusi tertentu. Menurut keterangan dari bendesa adat tadi perusahaan dimaksud sudah beberapa kali berganti PT, dan belum ada kejelasan tentang luas lahan dan tipe perumahan. Kita juga di rapat ini dapat info bahwa ada keterangan berbeda terkait tipe perumahan yang awalnya bersubsidi, kini menjadi perumahan elite. Artinya ada ketidakkonsistenan dari investor. Kepada pengembang, saya ingatkan apa pun program pembangunan yang dilakukan agar mematuhi aturan dan syarat dari bawah. Jangan

aturan yang dibuat pemerintah dilabrak. Penuhi semua dan hormati kedaulatan desa. Jika warga desa tidak setuju ya... harus diikuti. Jika warga desa setuju, maka penuhi kewajiban adat. Itu nasihat saya,’’ jelas AWK. Terkait dengan maraknya alih fungsi lahan di Tabanan dengan pembukaan perumahan, pihak AWK menyampaikan keprihatinan mendalam. Karena Tabanan dinilai sebagai daerah yang paling agresif dalam mengeluarkan izin-izin perumahan. ‘’Masalah tentang hal ini tentu akan kami bawa dalam pembahasan ke pusat.

Saya perlu bicara juga dengan asosiasi real estate. Begitu juga dengan Kementerian PUPR. Informasi harus jelas, jangan sampai investor kalau sudah mentok izin dan terkendala proses di bawah, mereka malah bawa-bawa nama pejabat atau institusi negara.

Temuan kasus di Buahan ini sangat menarik dan nanti kita akan bahas di Senayan dengan Mabes, Kementerian dan juga pusat. Bagi desa adat di Bali agar tegas dalam bersikap selain jaga kondusivitas supaya masalah seperti ini tidak melebar. Tetap teguh manten dengan pararem, karena desa adat di Bali dilindungi Pasal 18B UUD 1945,’’ terang Gusti Wedakarna yang juga President The Sukarno Center Tampaksiring. (ad677)

SMKN 1 Denpasar Juara Umum I Persenijar Kota Denpasar

Raih 30 Medali Emas, 19 Perak dan 25 Perunggu PERTAMA kali dalam Porsenijar Kota Denpasar tingkat SMA/SMK, SMKN 1 Denpasar meraih juara umum I dengan mengantongi 30 medali emas, 19 perak dan 25 medali perunggu. Dalam Porsenijar Kota Denpasar yang berlangsung pada 9 hingga 14 April 2019 lalu, SMKN 1 Denpasar berhasil meraih prestasi gemilang tersebut mengungguli SMA dan SMK lainnya. Sedangkan dalam Porsenijar tahun 2018 lalu, SMKN 1 Denpasar tercatat menduduki peringkat ke-4, sebelumnya tahun 2017 peringkat ke-2 dan tahun 2016 peringkat ke-2.

Atas prestasi itu SMKN 1 Denpasar berhak atas piala tetap dan piala bergilir sebagai juara umum I yang diserahkan Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara. ‘’Ini baru pertama SMK meraih juara umum I. Biasanya diborong oleh SMA. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, sehingga kami berhasil meraih prestasi yang gemilang,’’ ujar Kepala SMKN 1 Denpasar I Ketut Suparsa, S.T., M.T. didampingi Wakasek Humas Dra. Desak Made Rai, M.Pd., Wakasek Kesiswaan I Wayan Pasek, S.Pd., Koordinator Pelatih I Nyoman Suteja, S.Pd., M.Fis. dan Ketua OSIS Ida Bagus Megantara, Senin (15/4) kemarin.

Dikatakannya, medali emas itu diraih I Putu Widi Yasa (X AV 2) dalam kejuaraan Woodball dengan 2 medali emas, Anak Agung Gede Jagadhita Pemayun (X RPL 2) meraih 3 emas dalam mata lomba senam artistik, Alisia Rut Solle (X TKJ 2) atlletik (3 emas), Ni Ketut Mega Resky Lestari (XI TKJ 2) atletik (4 emas), Gede Krisna Julianto Putra (XI TL) atletik (3 emas 1 perak), Ni Luh Komang Triyulan Wahyubisana (XII KB 3) atletik (4 emas), Anak Agung Gede Mahendra (X TKJ 1) atletik (3 emas), dan I Gusti Ayu Wanda Putri Ardana (XI RPL 1) atletik (2 emas 1 perak). ‘’Kami bersyukur dapat meraih yang terbaik atau peringkat tertinggi, melebihi target, melihat hasilhasil tahun sebelumnya. Kami berharap prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam jenjang lomba yang lebih tinggi, baik tingkat

PIALA - Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara saat menyerahkan piala tetap dan piala bergilir sebagai juara umum I kepada SMKN 1 Denpasar yang diterima Kasek I Ketut Suparsa, S.T., M.T. provinsi maupun nasional,’’ katanya.

Dikatakan Suparsa, prestasi ini diraih berkat kerja keras dan soliditas yang tinggi dari tim berkekuatan atlet 187 orang, didukung oleh OSIS sebanyak 50 orang, PMR 30 orang, guru dan pegawai, komite dan sebagainya. (ad678)

Selasa Umanis, 16 April 2019

Unud Gelar Kuliah Tamu Hadirkan Ahli Bidang Energi dari Jepang UNIVERSITAS Udayana (Unud) melalui Smart City Research Group, menyelenggarakan kuliah tamu dengan menghadirkan ahli bidang energi dari Jepang Fumihiro Nakayama yang juga sebagai Atase Energi Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Dengan mengambil tema ‘’Diplomatic Relations and Cooperation’s Between Indonesia and Japan in the Area of Energy and Natural Resources kuliah tamu ini dihadiri sebanyak 150 mahasiswa dan juga dosen. Kuliah tamu yang dibuka Wakil Rektor Unud Bidang Akademik Prof. Dr. Nyoman Gde Antara ini berkaitan dengan energi, khususnya dalam rangka hubungan Indonesia dan Jepang terkait ketahanan energi.

Menuru Prof. Antara, keberadaan kuliah tamu ini sangat penting sekali bagi Unud. Karena, kuliah tamu ini bisa memberikan sudut pandang yang lain kepada mahasiawa berkaitan dengan proses pembelajaran materi yang diberikan. Dengan demikian, mahasiswa nantinya akan memiliki pemahaman yang bagus berkaitan dengan pengembangan energi, ketahanan energi maupun energi terbarukan.

Hal itu menjadi penting karena masalah energi bukan hanya menjadi masalah masyarakat Indonesia, namun juga internasional. Dalan konteks itu, pihaknya berharap pemahaman mahasiswa terhadap energi akan lebih baik, sehingga bisa memberikan solusi atau jalan keluar tentang ketahanan energi di Indonesia.

Ke depan, pihaknya berharap

KULIAH TAMU - Ahli bidang energi dari Jepang Fumihiro Nakayama yang juga sebagai Atase Energi Kedutaan Besar Jepang di Jakarta memberikan kuliah tamu kepada mahasiswa Unud terkait ketahanan energi, Senin (15/4) kemarin. kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari berbagai negara.

Untuk itu, internasionalisasi, proses pembelajaran dalam rangka integritas Unud bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. ‘’Hal seperti inilah yang perlu ditingkatkan di masa yang akan datang untuk memberikan bagaimana cara untuk internasionalisasi di bidang akademik. Dengan demikian kompetensi mahasiswa dalam proses pembelajaran akan bisa lebih baik,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Dr. Eng. Nyoman Pujianiki, S.T., M.Eng. selaku Ketua Panitia menjelaskan, kegiatan kuliah tamu ini dilatarbelakangi kondisi energi di Indonesia yang semakin menurun. Sementara kebutuhan akan

energi ke depannya akan semakin meningkat. Kegiatan ini juga dalam rangka hubungan diplomatik antara Indonesia-Jepang. Karena seperti diketahui Jepang mempunyai pengalaman yang sangat baik di bidang energi.

Dikatakannya, saat ini penelitian di bidang energi sedang dicarikan solusi. Seperti apa efisiensi energi dan energi terbarukan serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Adapun energi terbarukan yang dimaksud yaitu sumber energi surya, energi bayu maupun mikro hidro. ‘’Memang ini untuk mengurangi kebutuhan energi yang bersumber dari fosil. Nanti akan diberikan solusi agar kebutuhan energi yang berasal dari fosil bisa dikurangi,’’ terangnya. (ad679)

Dikunjungi FH Universitas Esa Unggul Jakarta

FH Unwar Gelar Kuliah Umum Hukum Adat dan Sosialisasi Perda Desa Adat FAKULTAS Hukum Universitas Warmadewa (FH Unwar) terus mendapat kunjungan dan dijadikan role model oleh berbagai perguruan tinggi di Tanah Air. Kali ini, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta melakukan studi banding di FH Unwar. Kegiatan studi banding ini dirangkai dengan kuliah umum ‘’Hukum Adat’’ oleh Guru Besar FH Unwar Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H. Kegiatan studi banding dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Desa Penglipuran, Bangli.

Pada kesempatan yang sama, FH Unwar juga menggelar sosialisasi Perda Provinsi Bali tentang Desa Adat oleh Ketua Pansus Ranperda Desa Adat I Nyoman Parta di Ruang Jayasingha Mandapa Unwar, Senin (15/4) kemarin. Kehadiran rombongan FH Universitas Esa Unggul Jakarta disambut Dekan FH Unwar Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. bersama Wakil Dekan I, II, dan III, para dosen dan mahasiswa FH Unwar. Sementara sosialisasi Ranperda Desa Adat dihadiri Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. Dekan FH Unwar Dr. Budiartha mengatakan kunjungan FH Universitas Esa Unggul Jakarta merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah dilakukan. Uniknya, MoU tersebut dilakukan di Gedung Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg, Prancis, beberapa waktu lalu. Materi kuliah umum tentang hukum adat yang disampaikan bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan hukum adat, khususnya di Bali. Untuk itu, bisa lebih memantapkan pengetahuan mahasiswa tentang hukum adat Bali. ‘’Desa Penglipuran dipilih menjadi tempat kunjungan studi banding karena merupakan salah satu desa wisata yang memiliki tatanan peraturan dan budaya adat khusus.

Sehingga mahasiswa peserta studi banding ini langsung dihubungkan dengan situasi di lapangan untuk pengenalan lebih dekat dengan hukum adat di Bali,’’ kata Dr. Bu-

STUDI BANDING - Dekan FH Unwar Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. didampingi Wakil Dekan I Ida Ayu Putu Widiati, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II A.A. Sagung Laksmi Dewi, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III I Ketut Sukadana, S.H., M.H. berfoto bersama rombongan FH Universitas Esa Unggul Jakarta pada kunjungan studi banding, Senin (15/4) kemarin. diartha.

Lebih lanjut dikatakan, materi hukum adat diberikan bertujuan untuk dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam melestarikan adat dan budaya setempat. Dengan demikian muncul harmonisasi dan sinergitas antara unsur adat dan pemerintah dalam melaksanakan peraturan adat dan bahkan hingga pemutusan suatu sengketa di desa adat. Oleh karena itu, para tokoh dan praktisi di desa adat memiliki peran, bukan hanya sebagai motivator dan pemimpin, namun bisa menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa di desa adat.

Dekan FH Universitas Esa Unggul Jakarta Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H., M.A. mengatakan kuliah umum tentang hukum adat bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa Universitas Esa Unggul Jakarta tentang pelaksanaan hukum adat di Bali. Selain itu, kunjungan di Desa Penglipuran, Bangli akan lebih memantapkan pengetahuan mahasiswanya tentang pelaksanaan hukum adat di Bali. Sebab, mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana praktik hukum adat di desa tersebut. ‘’Dengan kunjungan ini banyak hal yang

akan dipelajari mahasiswa kami, sehingga ada berbagai informasi dan pengetahuan yang diperoleh terutama mengenai hukum adat di Bali,’’ ucapnya.

Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali Dr. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. mengatakan keberadaan desa adat di Bali sangat penting. Sebab, desa adat merupakan rohnya dari budaya Bali. Untuk itu, keberadaan desa adat di Bali memberikan pengaruh yang spesifik bagi tatanan kehidupan masyarkat Bali. ‘’Saya berharap kepada mahasiswa, baik yang sedang menempuh S-1 atau S-2, bahkan bagi para dosen agar bisa memanfaatkan sosialisasi tentang Perda Desa Adat ini untuk diteliti lebih lanjut. Sehingga secara akademis FH Unwar memberikan kontribusi dalam Perda Desa Adat tersebut agar tidak menimbulkan permasalahan ke depannya,’’ pungkasnya.

Selain kuliah umum dan sosialisasi, FH Unwar juga melaksanakan perkuliahan yang mendatangkan dosen dari FH University Teknologi Mara Malaysia Dr. Normawati Hashim. Materi yang dibawakan tentang ilmu administrasi hukum Indonesia dan Malaysia. (ad669)

RSUP Sanglah Bangun Bunker Linac

Upaya Mengurangi Antrean Pasien Radioterapi Denpasar (Bali Post) Bunker RSUP Sanglah telah dibangun. Bangunan berdinding tebal, dengan ketebalan 1,20 meter ini dibangun sebagai tempat alat linac. Dengan adanya linac, antrean radioterapi pasien kanker akan berkurang.

Antrean radioterapi di RSUP Sanglah mencapai 590 orang.

Satu orang dokter spesialis onkologi radiasi dalam sehari bisa melayani radioterapi 40-50 pasien.

Kasubbag Humas RSUP Sanglah Dewa Ketut Kresna mengatakan dengan adanya cobalt dan linac penanganan antrean pasien radioterapi kanker akan lebih cepat. ‘’Tingkat antrean radioterapi ini kan tinggi sekali.

Dengan adanya penambahan alat linac ini kami yakin dapat

memotong antrean,’’ ujarnya.

Layanan radioterapi linac ini pertama kalinya ada di Bali dan bahkan Indonesia Timur.

Rumah sakit lain selain RSUP Sanglah, dikatakan, belum memiliki. ‘’Layanan ini yang jelas anugerah, khususnya buat masyarakat Bali. Karena selama ini cukup tinggi masyarakat yang dirujuk ke luar Bali untuk mendapatkan layanan ini seperti ke Surabaya, Jakarta.

Jika linac sudah beroperasi di sini, berarti fasilitas pelayanan kesehatan kita di Bali semakin lengkap,’’ bebernya.

Gedung bunkernya memang sudah selesai dibangun tahun ini. Namun untuk alat linacnya belum ada. ‘’Pengadaannya tahun ini. Barang-barang lainnya juga akan diisi tahun ini,’’

ujarnya, Senin (15/4) kemarin.

Pengadaan linac, dikatakan, hanya satu karena harganya cukup mahal. Layanan radioterapi linac ini diprediksi beroperasi tahun ini setelah semua alat terinstal.

Sebelumnya, RSUP Sanglah telah menyekolahkan dua dokter untuk mengikuti pendidikan spesialis radioterapi sehingga kini ada tiga dokter spesialis radioterapi. Ini dilakukan dalam rangka persiapan SDM untuk menunjang layanan radioterapi linac. Selain dokter spesialis radioterapi RSUP Sanglah juga sedang mempersiapkan radiografer untuk mengoperasikan alat. ‘’Kami akan menambah tenaga radiografer,’’ imbuhnya.

Sebelumnya, layanan terapi untuk pasien kanker di RSUP

Sanglah yaitu dengan cobalt dan brakhi terapi. Penggunaan alat linac hanya pada indikasiindikasi tertentu. ‘’Pada prinsipnya cobalt dan linac ini fungsinya sama,’’ tandasnya.

Namun, pada cobalt radiasinya terus memancar meski alatnya tidak digunakan. Sedangkan pada linac, jika dalam keadaan off, maka tidak akan memancarkan radiasi, sehingga lebih hemat energi dan lebih aman. ‘’Cobalt ini mesinnya lebih sederhana, biaya operasionalnya lebih murah. Kalau linac, jika pembangkit listriknya tidak on, ya... tidak ada radiasi.

Kualitas sinar radiasinya lebih tajam, koheren, mesinnya lebih kompleks dan lebih canggih,’’ pungkasnya. (kmb42)

Bali Post/may

ALAT LINAC - Gedung baru RSUP Sanglah untuk menempatkan alat linac.

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

DAERAH

Selasa Umanis, 16 April 2019

5

SOSOK Swalayan Sampah SAAT ini pemerintah desa tengah berlomba-lomba mengatasi persoalan sampah. Tak jarang mereka memunculkan ide baru untuk bisa mengajak masyarakat memilah sampah sejak dari rumah tangga dan menjadikan desanya lebih bersih.

Seperti yang dilakukan di Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel.

Pemerintah Desa Jatiluwih merancang swalayan sampah yang berlokasi di TPS3R setempat yang dikelola manajemen DTW Jatiluwih. Konsepnya, di swalayan sampah ini masyarakat dapat menukar sampah anorganiknya dengan sembako hingga kain kebaya. Perbekel Jatiluwih Nengah Kartika belum lama menyampaikan, Desa Jatiluwih sudah memiliki TPS3R yang sudah mengumpulkan sampah ke rumah-rumah warga sesuai jadwal.

Sampah organik diproses menjadi pupuk dan hasilnya diberikan kembali ke warga. Sedangkan botol dan gelas plastik, sudah ada pengepul yang mau membeli. ‘’Sisanya ada sampah plastik kecil-kecil seperti bungkus mi, kantong plastik, dan lainnya yang kurang diminati pengepul. Agar sampah plastik yang jarang ada peminatnya ini tidak terbuang ke lingkungan, dibuatkanlah program swalayan sampah. ‘’Masyarakat bisa menukar uang hasil pemilahan sampah dengan sembako, ataupun bisa juga dengan kain kebaya dan barang lainnya,’’ ucapnya. Lewat swalayan sampah ini, residu atau sampah yang tidak terkelola di TPS3R menjadi sedikit berkurang. Pihaknya bekerja sama dengan DLH Tabanan untuk mengangkut residu yang tersisa ke TPA. ‘’Ke depan, sampah residu ini akan semakin ditekan dengan cara pemilahan langsung di sumber penghasil sampah,’’ ujarnya. Terobosan swalayan sampah ini juga untuk mendukung Kecamatan Penebel Berlian 18 karat (bersih lingkungan, asri indah dan nyaman) di 18 desa yang ada. Namun sampai saat ini baru enam desa yang sudah fokus dalam program pengelolaan sampah sedangkan sisanya masih berproses.

Keenam desa dimaksud yakni Jatiluwih, Jegu, Tajen, Penatahan, Buruan dan Babahan. (bit)

Bali Waspadai Gelombang Tinggi hingga 4 Meter Denpasar (Bali Post) -

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi kisaran 2,5 hingga 4 meter yang kemungkinan terjadi di tujuh wilayah perairan Indonesia hingga 17 April 2019. Perairan wilayah Bali salah satunya. Hal ini dipengaruhi adanya pola angin bertekanan rendah 1010 hPa di Samudera Hindia barat daya Banten. ‘’Potensi gelombang tinggi ini terjadi menyusul adanya pola angin bertekanan rendah 1010 hPa di Samudera Hindia barat daya Banten.

Pola angin di wilayah utara Indonesia umumnya dari timur laut hingga tenggara dengan rata-rata kecepatan 3 sampai 15 knot, sedangkan di wilayah selatan Indonesia umumnya dari timur-selatan dengan kecepatan 3 hingga 15 knot,’’ ujar Bagian Hubungan Masyarakat BMKG Pusat Hary Tirto Djatmiko, S.T. dalam siaran persnya, Senin (15/4) kemarin.

Sementara itu, wilayah perairan yang terdampak

gelombang tinggi di antaranya perairan Enggano – Bengkulu, perairan selatan Jawa hingga Pulau Lombok, perairan barat Lampung, Selat Bali – Selat Lombok bagian selatan, Selat Sunda bagian selatan, Samudera Hindia selatan Jawa hingga NTB, dan Samudera Hindia barat Bengkulu hingga Lampung.

Sementara itu, kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudera Hindia selatan NTT, Laut Sulawesi bagian timur, perairan utara Halmahera, serta Samudera Pasifik utara Halmahera. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan tinggi gelombang di sekitar

11 Mei, Pujawali di Pura Giri Mulya Raung PUJAWALI di Pura Giri Mulya Raung di Dusun Sugihwaras, Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jatim dilangsungkan bertepatan dengan hari Saraswati, Sabtu Umanis Watugunung, 11 Mei 2019 mendatang. Ketua Panitia Pujawali Pura Giri Mulya Raung Suwarno mengatakan, dudonan karya diawali dengan

matur piuning dan ngaturang piodalan pada Rabu (8/5), dilanjutkan dengan ngulapin tetangunan pada Kamis (9/5).

Prosesi mendak tirta ke Pura Giri Selaka Alas Purwo, ke Puri Agung Blambangan dan Candi Agung Gumuk Kancil dilangsungkan Jumat (11/5). Puncak pujawali (adining karya) berlangsung Sabtu (11/5) dengan prosesi nedu-

nang Ida Batara, Ida Batara katuran pujawali, macaru, pawintenan dan persembahyangan. Prosesi Ida Batara masucian, ngaturang sodan dan bhakti penganyar di Petirthan Umbul Pule berlangsung Minggu (12/5), ke mudian di Pura Giri Mulya dilangsungkan dharma wecana dan persembahyangan.

Senin (13/5) hingga Kamis

(18/5) dilangsungkan bhakti panganyar. Pujawali kasineb pada Jumat (17/5). Umat Hindu yang ingin madana punia untuk menyukseskan pujawali tersebut bisa melalui Kantor BRI 6138 Unit Tulungrejo Banyuwangi, dengan nomor rekening 613801-006562-53-6 atas nama Pura Penataran Giri Mulya Raung. (kmb)

Pameran Situs dan Ritus

Upaya Membangkitkan ’’Heritage’’ Bali Denpasar (Bali Post) Maraknya pembongkaran sejumlah kawasan bernilai atau bangunan yang kerap disebut heritage seperti pura, palinggih, candi, dan lainnya belakangan ini kian mengkhawatirkan. Untuk itu, para pemerhati dan pencinta situs bakal menarasikan situs dan ritus dalam spirit rohani yang akan dikemas dalam wujud pameran foto, lukisan dan video. Adalah para pencinta situs yang tergabung dalam wadah Yayasan Bakti Pertiwi Jati (BPJ) Bali akan menggeber pameran situs berjudul ‘’Tiga Wilayah Rohani Bali’’.

Ketua BPJ Bali Made Bakti Wiyasa mengungkapkan, pa-

meran ini tercetus setelah melewati perjalanan cukup panjang. Pameran ini bagian dari upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Bali agar lebih peduli terhadap nilai-nilai atau spirit kawasan warisan leluhur. ‘’Munculnya ide peduli situs ini berawal dari kekhawatiran maraknya pembongkaran kawasan suci yang notabene masyarakat memperbaiki namun tanpa dibekali pengetahuan, tidak memperhatikan nilai situs tersebut yang seharusnya bisa dilakukan lewat restorasi, bukan mengganti dengan bahan baru saja.

Ini sangat mengkhawatirkan peradaban leluhur kita,’’ ujar Bakti saat dikonfirmasi, Senin

(15/4) kemarin.

Dijelaskan, dengan motto ‘’Cintai Heritage NusantaraSalam Situs-Ritus Lestari’’ digunakan sebagai narasi dalam wacana ngentenin, nangiang, ngengehang, membangkitkan rasa cinta pada warisan budaya leluhur, membangkitkan gerak nyata untuk mempertahankan akar peradaban Bali. Wacana kelestarian dan penguatan akar peradaban sebagai sumber jati diri bangsa, sumber nilai-nilai cinta kenusantaraan, digemakan secara intens anak-anak muda Bali untuk mendukung pemerintah dalam pemajuan kebudayaan sesuai Undang–undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010.

‘’Anak-anak muda, Bali heritage lover adalah kumpulan para pencinta situs kuno yang merapikan geraknya secara resmi dan membetuk Yayasan Bakti Pertiwi Jati (BPJ),’’ ucapnya.

Bakti mengatakan, dalam pameram tersebut akan ada ratusan karya berupa foto dan lukisan yang akan disuguhkan untuk memperkenalkan kembali nilai warisan luhur budaya Bali kepada masyarakat.

Bahkan, dikatakan, pameran tersebut telah mendapat dukungan positif dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan berbagai persiapan pameran sedang dilakukan para pencinta situs. (win)

Warung Global

Tak Hanya TNI/Polri, Seluruh Masyarakat Harus Ciptakan Keamanan PESTA demokrasi aman dan damai merupakan keinginan semua elemen masyarakat. Pada setiap pesta demokrasi, kita berharap dapat terselenggara secara adil, damai, aman, dan tenteram. Pesta demokrasi sebagai instrumen demokrasi dan upaya membangun perubahan kondisi bangsa yang lebih baik menjadi penting maknanya bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, bukan hanya TNI dan Polri yang bertanggung jawab atas keamanan masyarakat, tetapi seluruh elemen masyarakat juga menciptakan rasa aman tersebut.

Dengan demikian, pesta demokrasi akan berlangsung luber dan jurdil. Demikian harapan seluruh masyarakat pendengar Radio Global 96,5 FM yang disampaikan dalam acara dialog interaktif Warung Global menyongsong pemilu serentak, Rabu 17 April mendatang. Berikut rangkuman selengkapnya.

Sebagai masyarakat pemilih, Febri di Denpasar berharap sebelum, sesaat dan sesudah pelaksanaan pemilu tetap berjalan aman. Siapa pun yang terpilih, berasal dari hati nurani rakyat.

Fera di Tabanan menilai keamanan merupakan dambaan semua pihak. Ia juga berharap aparat keamanan menjaga stamina agar selamat dalam bertugas.

Meski merantau di Badung,

Bali Post/dok

PANTAI KUTA - Sejumlah wisatwan ketika menikmati Pantai Kuta.

Wayan Gama tetap pulang kampung ke Singaraja untuk memberikan hak suaranya pada 17 April 2019. Karena ini hari yang sangat spesial baginya. Begitu penentuan nasib bangsa ke depan. Jangan sampai pesta demokrasi ternodai oleh ulah oknum yang tak bertanggung jawab.

Sementara Werdha di Tegallalang menyebutkan TNI/Polri menjamin keamanan para pemilih. Itu memang tugas mereka. Ibarat falsafah wayang, saat digelar, memainkan peran masing-masing, setelah itu mereka berkumpul lagi dalam satu keropak. Begitu juga kita, meski beda pilihan tetapi tetap dalam satu NKRI. Ia juga mengajak masyarakat ramai-ramai datang ke TPS menggunakan hak pilih sesuai hati nurani.

Masa tenang, tetapi ada juga

yang tak bisa tenang, demikian Arya di Denpasar berpendapat.

Apalagi jelang ke TPS, waspadai serangan fajar. Kemudian dia juga menyampaikan aparat yang berwenang terus melakukan pengecekan jika masih ada APK yang masih terpasang, baik yang ukuran kecil sampai besar.

Menyambut pemilu serentak, Putu Artha di Padangsambian bersikap biasa-biasa saja.

Karena tiap lima tahun pemilu digelar, kita harus lebih cerdas dalam memilih pemimpin jangan sampai menyesal di kemudian hari. Sementara Made Jujur di Tabanan mengajak seluruh masyarakat untuk menciptakan rasa aman dari diri masing-masing dulu, walaupun sudah ada TNI dan Polri. Kalau tidak kita yang membuat aman, percuma saja. (sikha)

wilayah tersebut.

Di sisi lain, beberapa daerah juga tercatat berpeluang mengalami gelombang tinggi dengan ketinggian yang lebih rendah, yaitu berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Daerah tersebut di antaranya perairan utara Sabang, perairan Sabang – Banda Aceh, perairan Kepulauan Babar – Kepulauan Tanimbar, perairan barat Aceh, perairan Kepulauan Simeulue hingga Kepulauan Mentawai, Samudera Hindia barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, perairan selatan P. Sumbawa, Selat Alas bagian selatan, perairan selatan P. Sumba hingga P.

Rotte, Selat Sumba bagian barat, Selat Sape bagian selatan, Laut Sawu, Laut Timor selatan NTT, Samudera Hindia selatan NTT, perairan selatan Kepulauan Sermata hingga Tanimbar, Laut Arafuru, Selat Makassar bagian utara, perairan utara Sulawesi, Laut Sulawesi, perairan Bitung – Manado, perairan Kepualauan Sangihe hingga Kepulauan Talaud, Laut Maluku bagian utara, perairan utara hingga timur Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat hingga Papua, dan terakhir Samudera Pasifik utara Halmahera hingga Papua.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat terutama nelayan yang beraktivitas di sekitar wilayah yang berpotensi mengalami gelombang tinggi tersebut untuk memperhatikan risiko tinggi

terhadap keselamatan pelayaran pada beberapa moda transportasi seperti perahu nelayan (kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 m), kapal tongkang (kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 m), kapal feri (kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 m), kapal ukuran besar, seperti kapal kargo/kapal pesiar (kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 m). ‘’Masyarakat yang berdomisili dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Jika terjadi gelombang tinggi, berlarilah menjauh menuju tempat yang lebih tinggi,’’ imbaunya. (win)

Tak Lagi Menguntungkan

Sektor Pertanian Harus Berkolaborasi dengan Pariwisata Denpasar (Bali Post) Telah disadari bahwa pertanian tidak lagi memberi keuntungan pada rumah tangga. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, sumbangan pertanian terhadap PDRB (produk domestik regional bruto) Bali mengalami penurunan drastis. Tahun 2010, sumbangannya tercatat 17,2%. Sedangkan tahun 2018, sumbangannya menurun 13,8%, hanya sepertujuh dari total PDRB. Kondisi kritis pertanian Bali juga tercermin dari jumlah rumah tangga pertanian yang juga menurun drastis. Tahun 2003, jumlah rumah tangga pertanian di Bali yaitu 492.394. Pada tahun 2013, sisa jumlah rumah tangga pertanian di Bali adalah 408.233. Ini berarti jumlah rumah tangga pertanian berkurang 17,09%, berkurang dalam 10 tahun terakhir atau 8.416 rumah tangga pertanian berkurang setiap tahunnya. ‘’Ini menegaskan bahwa pelaku pertanian di Bali sudah kehilangan antusiasmenya,’’ kata Adi Nugroho, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.

Akademisi dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana (Unud) Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, M.T. belum lama ini mengatakan, penguasaan lahan bagi para petani masih terbatas. Artinya dari skala ekonominya menguntungkan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya.

Sehingga keuntungan yang didapatkan petani tidak mencukupi kebutuhan secara keseluruhan.

Di satu sisi karena luas lahan terbatas menyebabkan profesi petani bukan lagi menjadi pekerjaan utama. ‘’Pertanian ini menjadi nomor dua, kemudian dia akan mencari pekerjaan lain yang lebih menguntungkan,’’ ujarnya. Sementara pekerjaan petaninya dilakukan orang lain atau dia menyewa tenaga kerja untuk mengerjakan lahan pertaniannya.

Setelah menghasilkan produk pertanian, produk tersebut tidak bisa diolah menjadi produk turunan berikutnya, karena masalah kuantitas.

Selain itu, juga kendala jarak dan akses yang tidak memadai untuk menyambungkan produk pertanian satu dengan lainnya untuk diolah menjadi produk turunan baru. ‘’Misalnya ada hasil-hasil tertentu yang tempatnya berjauhan.

Kemudian tidak bisa disatukan untuk sebagai suatu bahan baku yang diolah menjadi produk turunan berikutnya sehingga fresh produknya.

Misalnya jeruk pas musim panen atau salak pada saat musim panen di areal-areal produksi itu menjadi tidak bisa dipasarkan secara menyeluruh,’’ bebernya.

Keberlanjutan hasil pertanian ini juga menjadi kendala terkait suplai ke pasar, karena pasar menginginkan kepastian pasokan dan keberlanjutannya. Dengan kondisi ini, petani secara cerdas berpikir, dengan menekuni pekerjaan petani namun tidak bisa menghidupinya secara penuh, maka secara naluri mereka akan mencari yang lebih baik.

Untuk kembali menggairahkan sektor pertanian, maka pertanian harus berkolaborasi dengan pariwisata, karena pariwisata menjadi leading sector yang menghasilkan pendapatan yang baik di Bali saat ini. Menurutnya, di sinilah perlunya sinergi antara sektor pertanian dan sektor pariwisata.

Sektor pertanian dari sisi bisnisnya memberi keuntungan yang terbatas, karena penguasaan lahan yang terbatas.

Jika pertanian bisa disinergikan dengan sektor pariwisata, di mana sektor pertanian ini bisa menjadi salah satu destinasi atau daya tarik seperti agrowisata, maka akan ada nilai tambah yang diperoleh dari sektor pariwisata, lebih tinggi dibandingkan hanya dia menghasilkan bahan baku pertanian. ‘’Seperti kopi luwak, kalau dijual secara konvensional, tradisional, harganya tidak lebih dari Rp 5.000. Tapi kalau di agrowisata satu cangkir bisa Rp 50.000,’’ ungkapnya. (kmb42)

OPINI

6

Selasa Umanis, 16 April 2019

Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Mencoblos Rekam Jejak Digital PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2019 ini benarbenar istimewa. Untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilakukan bersamaan dengan pemilihan legislatif (pileg).

Rakyat Indonesia di seluruh pelosok negeri, pada 17 April ini secara serentak memilih presiden dan wakil presiden beserta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR-RI, DPRD Tk. I (Provinsi), dan DPRD Tk. II (Kabupaten/Kota).

Ada lima lembar surat suara yang harus dipelototi masyarakat sebelum menentukan pilihan, mana yang harus dicoblos. Sayangnya, sosialisasi mengenai hal ini dirasakan masih minim, terutama untuk pemilih pemula maupun masyarakat awam.

Untuk pilpres, masyarakat secara umum mungkin tidaklah terlalu ribet karena yang bertarung hanya dua pasang kandidat. Terlebih, pertarungan keduanya sudah tampak bahkan ingar-bingar hampir di semua media jauh-jauh hari sebelum masa kampanye. Bahkan, makin dipertegas lagi saat masa kampanye dan debat capres-cawapres yang disebarluaskan berbagai media mainstream maupun media sosial. Visi, misi, performance, dan kualitas kedua pasang kandidat pun bisa ditangkap dan tergambar di benak para calon pemilih.

Masyarakat pun seperti terfokus atau terbius pada pencoblosan kandidat presiden dan wakil presiden, lupa bahwa tanggal 17 April juga ada calon wakil-wakil mereka untuk DPD, DPR-RI, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II yang harus dicoblos.

Kondisi seperti ini seharusnya sudah bisa dibaca dan diprediksi para calon legislatif (caleg) baik calon DPD, DPR-RI, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II. Langkah dan strategi yang dilakukan kandidat capres-cawapres semestinya bisa mereka tiru dan terapkan untuk menggaet simpati calon pemilih. Cara-cara konvensional yang fokus menyasar calon pemilih konvensional/tradisional harus diubah dan dialihkan dengan cara milenial menyasar pemilih milenial. Terlebih, masyarakat pemilih sekarang sudah cerdas dan cenderung pragmatis maupun skeptis.

Sikap pragmatis dan skeptis calon pemilih sekarang, di samping karena meningkatnya tingkat pendidikan (intelektual) mereka, juga sebagai dampak lompatan teknologi informasi digital saat ini.

Para calon tidak bisa lagi lari dan bersembunyi dari rekam jejak digital yang mereka buat dan tinggalkan dan menutupinya dengan orasi dan kampanye berbuih. Rekam jejak digital mereka sekarang begitu mudahnya diakses dan disebar kembali melalui berbagai platform media yang ada.

Selain itu, calon pemilih khususnya di daerah terlihat kurang antusias pada pileg karena ada semacam ‘’trauma’’ dan kekecewaan. Mereka menilai, selama ini, wakil-wakil yang mereka pilih ternyata tidak terlalu peduli dan mengabaikan aspirasi mereka. Jamak di masyarakat, para caleg sibuk mendekati masyarakat untuk minta dukungan hanya saat menjelang pemilu. Ketika telah duduk menjadi anggota legislatif, mereka lupa dengan janji-janjinya.

Memperbaiki citra ini atau mengubah paradigma di masyarakat ini, bukanlah hal mudah. Perlu kinerja dan perjuangan panjang karena semua akan terekam dengan detail pada era digital ini.

Jejak rekam digital ini haruslah dibangun sejak awal ketika mereka bercita-cita atau mempunyai keinginan maju menjadi caleg. Dengan begitu, segala visi, misi, kinerja, interaksi sosial dan lainnya dapat dengan mudah dikomunikasikan pada calon pemilih. Karena masyarakat pemilih sekarang sudah cerdas, bukan hanya melek huruf tetapi juga melek teknologi utamanya teknologi informasi.

Masyarakat cenderung memilih berdasarkan informasi jejak rekam digital yang mereka dapatkan.

S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Bersama Menjaga Stabilitas Saat Pemilu Saya dengan TNI dan Polri kini siaga penuh mengamankan pelaksanaan pemilu serentak 2019. Tanggung jawab moral dan tanggung jawab terhadap negara yang diemban ini memang harus dijabarkan agar rakyat merasa nyaman dalam menggunakan hak pilihnya. Saya juga sangat setuju jika pengacau pemilu atau penyebar hoax dalam pemilu ditindak tegas. Negara jangan memberi toleransi berlebihan kepada pihak-pihak yang memiliki niat buruk terhadap agendaagenda kenegaraan.

Dalam urusan menjaga agar pemilu berjalan lancar dan aman, rasanya tidak adil jika semuanya diserahkan kepada polisi dan TNI. Mestinya, rakyat harus hadir dan terlibat di dalamnya. Rakyat jangan hanya datang untuk mencoblos tetapi ikut menjadi saksi sejarah dengan menjaga tahapan pemilu agar aman. Saya juga yakin, semua pihak berkepentingan untuk terjaganya rasa aman di negeri ini dengan ikut berpartisipasi.

Untuk di Bali, saya rasa pecalang juga bisa dilibatkan dalam hal ini. Peran pecalang dalam pengamanan pemilu meskipun tidak dikuatkan dalam bentuk penugasan formal, bisa ditugaskan secara partisipatif. Artinya, bendesa adat bisa meminta pecalang ikut menjaga keamanan wilayah adat pada saat pemilu ini. Dengan demikian, sinergi dalam menjaga keamanan akan terbangun dan tersistem. Semua elemen terlibat.

I Kadek Trinatha Gianyar, Bali

Logika Pemilih dalam Kompleksitas Pemilu Serentak Pemilu serentak 2019 sudah tinggal sehari. Wacana pilpres mendominasi setiap ruang pembicaraan soal pilihan politik dalam pesta demokrasi itu. Padahal, ada empat kertas suara lain yang juga akan dicoblos para pemilih di TPS pada tanggal 17 April besok.

Empat surat suara tersebut untuk memilih wakil rakyat yang akan mengisi kursi DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPR-RI, dan DPD-RI. Perbedaan antusiasme pemilih terhadap pilpres dan pemilu legislatif menyebabkan munculnya predikat pemilu kasta kedua yang disematkan pada pemilihan calon anggota legislatif. Perbedaan cara publik menyikapi pemilihan presiden dan pemilihan wakil rakyat terlacak baik di level nasional maupun lokal Bali. Perbedaan antusiasme itu berimplikasi pada perbedaan alasan pemilih dalam menjatuhkan pilihan politiknya pada momentum elektoral serentak pertama dalam sejarah negeri ini.

S

ebuah hasil survei berskala nasional yang diselenggarakan salah satu lembaga survei pada bulan Maret 2019 menunjukkan jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan capres dan cawapres berada di kisaran 7 persen, sedangkan pemilih yang belum menentukan pulihan dalam pemilu legislatif 9,2 persen. Angka tersebut adalah data awal untuk menyebutkan adanya perbedaan cara publik menyikapi pemilihan presiden dan pemilihan wakil rakyat meski keduanya dilaksanakan serentak.

Data senada dengan temuan lembaga survei di level nasional juga terlihat dalam temuan survei di Provinsi Bali. Survei yang diselenggarakan pada bulan Februari 2019 di Provinsi Bali dengan 1.100 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh kabupaten/kota itu menggunakan metode pencuplikan data multistage random sampling, sehingga margin of error-nya berada di kisaran 2,5 persen. Temuan survei tersebut menunjukkan bahwa pemilih Bali yang belum menentukan pilihannya pada pemilihan presiden saat survei dilaksanakan hanya

Oleh Kadek Dwita Apriani berjumlah kurang dari 3 persen, sedangkan dalam pemilu legislatif berada di kisaran 17 persen. Ini menegaskan bahwa perbedaan antusiasme pemilih terhadap pilpres dan pileg memang terjadi, bahwa kesenjangan itu lebih terlihat dalam kasus Bali.

Beberapa interpretasi hadir sebagai alasan dari perbedaan

angka yang cukup jauh itu.

Interpretasi yang umum, pemilih lebih mudah memutuskan pilihan politik dalam pilpres, sebab jumlah kontestannya tidak banyak dan informasi mengenai para kandidat lebih mudah didapat. Dalam pemilu anggota legislatif, masyarakat bingung menentukan pilihan karena ban-

Dalam pemilu anggota legislatif, masyarakat bingung menentukan pilihan karena banyaknya jumlah kontestan; kesulitan membedakan tingkatan lembaga perwakilan; dan tidak adanya hal spesifik yang mejadi pembeda dari para kontestan.

Isu kebijakan yang diangkat oleh satu caleg dan caleg lainnya kerap kali sama.

Masyarakat juga sangat sulit untuk menilai berhasil atau tidaknya seorang anggota legislatif incumbent.

yaknya jumlah kontestan; kesulitan membedakan tingkatan lembaga perwakilan; dan tidak adanya hal spesifik yang menjadi pembeda dari para kontestan.

Isu kebijakan yang diangkat oleh satu caleg dan caleg lainnya kerap kali sama. Masyarakat juga sangat sulit untuk menilai berhasil atau tidaknya seorang anggota legislatif incumbent karena fungsi-fungsi legislatif memang relatif lebih sulit dinilai dibanding kinerja eksekutif.

Argumen tersebut terkonfirmasi melalui data tentang alasan yang paling banyak mendasari keputusan pemilih untuk memilih calon anggota legislatif di Bali.

Alasan utama pemilih menjatuhkan pilihannya pada satu caleg bukanlah alasan isu kebijakan atau kinerja, melainkan karena popularitas dan pengaruh kelompok sosial seperti keluarga.

Jumlah pemilih yang mengaku memilih caleg karena melihat bukti kinerjanya hanya berkisar di angka 7 persen. Angka untuk alasan ini bahkan lebih rendah dibanding yang memilih caleg karena anjuran saudara atau keluarga. Menariknya, data ini juga memperlihatkan bahwa sekitar 3,4 persen pemilih memilih calon wakilnya karena asal coblos. Walau persentasenya tidak besar namun ini penting untuk dicermati. Alasan memilih yang biasanya merupakan ciri pemilih rasional, seperti mengedepankan isu kebijakan dan kinerja tidak menjadi salah satu dari tiga alasan utama pemilih dalam menentukan pilihannya dalam pemilu legislatif di Bali.

Alasan memilih dalam pemilu presiden sangat berbeda dengan alasan pemilih memilih calon wakil mereka. Dalam pemilu presiden hal yang mendasari keputusan pemilih memilih pasangan calon didominasi oleh faktor kin-

Jangan Memilih untuk Tidak Memilih SALAH satu isu yang selalu mengemuka jelang pemilu adalah pemilih yang memilih untuk tidak memilih alias golput.

Golput adalah fenomena yang tidak pernah abstain di setiap suksesi kepemimpinan pada pemilihan umum di republik ini atau bahkan di beberapa negara yang mengaku paling demokratis sekalipun. Penyebabnya tentu beragam, mulai dari sikap apatis pemilih, masalah administrasi, masalah ideologi, ketidakpuasan dan ketidakpercayaan pemilih, sampai pada masalah yang paling krusial yaitu krisis kepemimpinan di tubuh figur atau para caleg dan partai-partai peserta pemilu yang menyebabkan pemilih akhirnya enggan dan muak dengan caloncalon yang ditawarkan.

Menurut data KPU, jumlah pemilih golput mengalami tren peningkatan setiap pemilu setidaknya dalam kurun tiga tahun terakhir. Angka golput pada pilpres tahun 2004 putaran pertama sebesar 21,80 persen dan meningikat di putaran kedua menjadi 23,40 persen, tahun 2009 angka golput berada pada 28,30 persen sementara pada pemilu tahun 2014 sebanyak 29,01 persen.

Ada pun golput pada pileg tahun 2004 adalah 15,90 persen, tahun 2009 mencapai 29,10 persen sementara tahun 2014 sebesar 24,89

Oleh Muthmainnah Ridwan, S.IP. persen dari total pemilih yang terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dari masa ke masa kian menurun, indikasinya adalah tingkat kepercayaan kepada proses demokrasi (pemilu) yang juga menurun.

Memilih untuk tidak memilih atau golput adalah salah satu bentuk ekspresi politik dan hal ini tentu tidak dilarang. Sebab, dalam UUD 1945 Pasal 28 e ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pikiran, sikap, yang sesuai dengan hati nuraninya. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur jaminan kepada setiap orang untuk menentukan keyakinan, pandangan, serta sikap politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini mempertegas bahwa setiap orang bebas menentukan ekspresi politiknya, termasuk memilih untuk tidak memilih atau golput tadi.

Meskipun demikian, ada dua hal yang sekiranya bisa dijadikan pertimbangan agar jangan sampai kita memilih untuk tidak memilih.

Pertama, dengan atau tanpa kita memilih, suksesi kepemimpinan itu akan terus terjadi. Hasilnya adalah

pemimpin baru atau wakil rakyat siapa pun dia yang terpilih nantinya. Pemimpin baru atau wakil rakyat inilah yang akan menjadi penentu kebijakan, yang akan mewakili aspirasi rakyat, yang akan mengontrol dan mengendalikan keberlangsungan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Dengan demikian, sebagai negara hukum, mau tidak mau, suka tidak suka, siapa pun kita yang pada kartu tanda penduduk (KTP)-nya tercatat sebagai warga negara Republik Indonesia, tentu akan tetap tunduk dan patuh pada aturan yang ditetapkan oleh pemimpin tersebut, sekalipun jelas itu bukan merupakan pilihan kita tentunya.

Akan menjadi aneh, bila pada awal kita menolak untuk terlibat dari sebuah proses pemilu, lantas pada proses atau produk dari hasil pemilu tersebut malah kita mengambil andil di dalamnya.

Jika yang menjadi alasannya adalah persoalan ideologi, maka hal ini barangkali masih bisa diterima, mengingat pilihan jelas dilakukan atas dasar kesadaran politik pemilih, bentuk sikap kritis yang seyogianya menjadi remind-

er bagi pemerintah. Tetapi jika kemudian alasannya hanya karena apatisme, karena sudah muak dengan figur dan kepemimpinan kandidat, atau karena alasan tidak ada kandidat yang representatif mewakili harapan perbaikan bangsa sehingga membuat pilihan kita jatuh pada tidak memilih, ini tentu keliru.

Dengan pertimbangan tersebut, sejatinya tidak akan mendatangkan keuntungan bila kemudian kita memilih untuk tidak memilih alias golput pada pemilihan umum. Hal ini karena taruhannya adalah nasib masa depan bangsa.

Baik buruknya kehidupan bangsa lima tahun mendatang ditentukan oleh pilihan pemimpin dan wakilwakil rakyat kita hari ini. Karena itu, sekali lagi, jangan sepelekan pemilihan umum, karena di situlah arah perjalanan bangsa ditentukan, pergunakanlah hak suara Anda sebagai bentuk paling sederhana untuk berkontribusi nyata dalam upaya perbaikan bangsa.

Perubahan besar selalu dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana bukan? Untuk itu, gunakan hak suaramu, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

erja dan kualitas kandidat. Faktor kelompok sosial, popularitas, dan iklan tidak mencolok seperti dalam pemilu legislatif.

Ini menyiratkan pesan bahwa pembagian tipologi pemilih rasional dan tradisional yang bersumber dari teori perilaku memilih sulit diaplikasikan pada konteks Bali. Dalam teori perilaku memilih, pemilih rasional memiliki kecenderungan memilih dengan didasari oleh alasan kinerja dan kualitas kandidat.

Sedangkan pemilih tradisional adalah mereka yang memilih karena faktor kesamaan kelompok sosial, partai politik dan hallain lain di luar kinerja dan kualitas kandidat. Tipologi pemilih umumnya dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan akses informasi pemilih. Fenomena ini juga menerangkan, meski pemilihan dilaksanakan serentak, logika yang digunakan dalam menentukan pilihan politik oleh masyarakat khususnya di Bali, bisa saja berbeda. Seseorang bisa memenuhi kriteria pemilih rasional berdasarkan tingkat pendidikan, akses informasi dan menjadi pemilih rasional dalam pilpres, namun dalam menjatuhkan pilihannya pada pemilu legislatif, pertimbangan sosiologis dan psikologis terlihat lebih menonjol.

Penulis adalah Direktur Riset di Cirus Surveyors Group dan kandidat doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia

POJOK Anggota KPPS di Denpasar terciduk sebarkan form C-6 berisi kartu caleg.

- Rangkap jadi tim sukses rupanya. *** Efisiensi anggaran, tunjangan e-kinerja di Badung akhirnya dihapus.

- Pastikan, anggaran untuk rakyat. *** Peruntukan dana desa di Klungkung, diingatkan jangan sampai menyimpang.

- Artinya, jangan dibiasakan.

Penulis, mahasiswi Magister Administrasi Publik UGM Penerima Beasiswa LPDP Kementerian Keuangan RI

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d.

Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000.

Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

7

TABANAN

Selasa Umanis, 16 April 2019

LOGISTIK PEMILU - Pendistribusian logistik pemilu kelima kecamatan yang dilepas secara simbolis oleh Ketua KPU, Kapolres dan Dandim 1619/Tabanan.

Logistik Pemilu Didistribusikan Dua Tahap Tabanan (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan, Senin (15/4) kemarin mulai mendistribusikan logistik Pemilu 2019. Pendistribusian diawali dengan menyasar lima kecamatan terjauh.

Pengiriman logistik tahap pertama tersebut dilakukan dengan menggunakan 31 truk.

Pendistribusian logistik pemilu dikawal ketat aparat bersenjata lengkap dari Polres Tabanan. Satu truk logis-

tik dikawal oleh satu anggota kepolisian. Logistik tersebut berupa kotak dan bilik suara, surat suara untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR-RI, DPD-RI dan surat suara pilpres.

Ketua KPU Tabanan I Putu Weda Subawa menerangkan, proses pendistribusian dijadwalkan akan dilakukan selama dua hari.

Hari pertama menyasar lima kecamatan, yakni Pupuan, Baturiti, Penebel, Selemadeg Barat dan Marga.

Rinciannya, untuk Pupuan logistik yang didistribusikan yakni 36.506 surat suara, 725 kotak suara,

Serapan AUTP Jauh dari Harapan

580 bilik dan diangkut tujuh truk. Baturiti sebanyak 44.370 surat suara, 850 kotak suara, 680 bilik, diangkut dengan tujuh truk.

Penebel sebanyak 44.497 surat suara, 945 kotak suara, 756 bilik suara, diangkut dengan delapan truk.

Selemadeg Barat sebanyak 18.150 surat suara, 480 kotak suara, 384 bilik dan diangkut dengan empat truk.

Untuk Kecamatan Marga sebanyak 35.919 surat suara, 745 kotak suara, 596 bilik, diangkut dengan enam truk. ‘’Karena lokasinya jauh, kami tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan yang

bisa mengganggu jalannya pelaksanaan pemilu, apalagi belakangan ini memang kerap turun hujan. Jadi kita sasar daerah yang lokasinya jauh, dan sisanya lima kecamatan terdekat akan didistribusikan besok (hari ini-red),’’ terangnya.

Pada kesempatan itu, Weda Subawa juga berharap masyarakat untuk benarbenar menggunakan hak pilihnya. Di Kabupaten Tabanan terdapat 1.544 TPS yang tersebar di 133 desa. ‘’Kita berharap pada hari-H semua pemilih dapat menggunakan hak pilihnya,’’ tegasnya.

Di tempat terpisah, Polres

Tabanan juga menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan (Serpas Pam) TPS di Gedung Ketut Maria, Tabanan. Setidaknya 1.118 personel dikerahkan untuk pengamanan Pemilu 2019.

Jumlah itu juga termasuk BKO Polda Bali. Setelah apel, pasukan langsung menuju TPS masing-masing. ‘’Personel siap mengawal hingga kotak suara sampai kembali di PPK,’’ kata Kapolres Tabanan AKBP I Made Sinar Subawa.

Kapolres menekankan, seluruh personel harus menyiapkan kesiapan fisik mengingat jumlah surat suara

Bali Post/bit

yang akan direkap ada lima jenis. Dia pun menyatakan, pengamanan dan penyelenggara di Tabanan dipastikan aman dan lancar.

Disinggung titik kerawanan di Kabupaten Tabanan, AKBP Sinar menegaskan tidak ada indikasi wilayah yang rawan konflik. Tingkat kerawanan tidak dilihat dari banyaknya jumlah pemilih, namun dari indikator seperti hal-hal yang menyebabkan masyarakat tidak nyaman atau intervensi hak politiknya. ‘’Mari datang ke TPS gunakan hak pilih. Jangan sampai golput,’’ imbaunya. (kmb28)

Tabanan (Bali Post) -

Serapan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Tabanan masih sangat rendah dan jauh dari harapan. Dari data sementara, serapan AUTP hanya 507,84 hektar. Padahal targetnya tahun ini bisa mencakup 10.000 hektar. Peserta AUTP didominasi kelompok tani atau petani yang pernah mengikuti program ini tahun sebelumnya, dan membayar premi 20 persen secara swadaya.

Kasi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tabanan Kadek Ari Herlinayanti, Senin (15/4) kemarin mengatakan, dari 507,84 hektar yang didaftarkan AUTP, kebanyakan dari kelompok tani yang lahan pertaniannya masuk dalam daerah Baturiti (7) menyusul Penebel (5), Tabanan (1) dan Selemadeg/Selemadeg Barat (2).

Dari 15 kelompok tani yang mengikutkan lahannya untuk dijamin dalam program AUTP, lahan terluas dimiliki kelompok tani di Banjar Kuum Keladi Desa Pesagi, Penebel seluas 88,4 hektar. Menyusul di Banjar Dinas Keloncing Desa Wongaya Gede, Penebel seluas 80,32 hektar.

Untuk kelompok tani yang terdaftar mengikuti AUTP, lanjut Lina, adalah kelompok tani yang sudah pernah mendaftar AUTP sebelumnya dan membayar premi 20 persen secara swadaya.

Masih kecilnya serapan AUTP Tabanan dari target yang ditetapkan yaitu seluas 10.000 hektar, menurut Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tabanan I Gusti Putu Wiadnyana, serapan tinggi akan terjadi pada musim tanam pada September-Desember 2019.

Terlebih bantuan premi dari APBD Tabanan yang membantu membayarkan iuran premi sebanyak 20 persen yang harus ditanggung petani akan segera direalisasikan.

Wiadnyana menerangkan, bantuan premi AUTP

dari Pemkab ini baru akan dijalankan setelah April atau saat Kabupaten Tabanan panen raya dan mulai memasuki musim tanam. ‘’Program ini masih dalam proses terkait dengan perjanjian kerja sama dengan PT Jasindo,’’ ujarnya.

Ia menegaskan, pemberian asuransi kepada petani memprioritaskan pada wilayah yang sering berpotensi gagal panen.

Seperti diserang serangga, rugi karena alam seperti kebanjiran. ‘’Kami yakin dengan kouta 10.000 hektar seluruhnya akan terserap karena minat petani untuk mengikuti asuransi sudah meningkat, di mana dari daerah lain, petani Tabanan terbanyak ikut asuransi,’’ katanya. (kmb24)

180 Pasien akan Mencoblos di BRSU Tabanan Tabanan (Bali Post) Seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada TPS khusus di BRSU Tabanan. Meski demikian, masyarakat yang memiliki hak pilih dan saat itu sedang dirawat di BRSU Tabanan tetap bisa menyalurkan hak suaranya.

Direktur BRSU Tabanan dr.

Nyoman Susila, Senin (15/4) kemarin mengatakan, dari pendataan ada 180 pasien yang memiliki hak pilih dan data tersebut sudah diberikan kepada KPU Tabanan untuk bisa ditindaklanjuti pada hari pemungutan suara. ‘’Sudah koordinasi dengan KPU. Data juga sudah diberikan. Biasanya nanti menunggu surat suara sisa dari TPS terdekat. Jumlah pasien sebanyak 180 ditambah penunggu setidaknya satu orang per pasien. Jadi total ada 360 orang yang diperkirakan memilih di rumah sakit,’’ papar Susila.

Sementara itu, pelayanan BRSU Tabanan dalam hal ini poliklinik tutup pada hari pemungutan suara, Rabu (17/4) besok dan akan kembali buka pada Kamis (18/4). Sedangkan layanan IRD tetap buka seperti biasa.

Dijelaskannya lebih lanjut, saat hari pemungutan suara petugas yang jaga malam akan berjaga lebih lama dan memberikan kesempatan petugas pagi melakukan kewajibannya memberikan suara di TPS masing-masing. Setelah petugas pagi datang, barulah petugas yang jaga malam menunaikan kewajibannya. ‘’Petugas pagi diharapkan bisa didahulukan oleh TPS-nya masing-masing. Agar layanan di BRSU bisa berjalan baik dan petugas malam bisa lebih cepat pulang menunaikan kewajibannya,’’ ujar Susila.

Sementara untuk layanan di puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr. Nyoman Suratmika mengatakan, sesuai imbauan di mana pada hari pencoblosan ditentukan sebagai hari libur, maka layanan di Puskesmas yang ada di Tabanan tutup dan kembali buka Kamis. ‘’Tetapi yang tutup adalah puskesmas non-rawat inap. Sementara untuk Puskesmas status rawat inap yang tutup adalah layanan rawat jalannya. Rawat inapnya tetap buka,’’ ujar Suratmika. (kmb24)

Bali Post/san

KAMAR JENAZAH - Kondisi kamar jenazah BRSU Tabanan saat berlangsungnya Panca Wali Krama, belum lama ini. Tampak jenazah diletakkan di luar freezer karena kapasitas freezer sudah maksimal. Pada Senin (14/4) kemarin, jumlah jenazah sudah berkurang dari 24 menjadi 10 jenazah.

Dititipkan di BRSU, Tujuh Jenazah Belum Diambil Tabanan (Bali Post) Setelah sempat overload, jumlah jenazah di Kamar Jenazah BRSU Tabanan perlahan mulai berkurang.

Berdasarkan data terakhir, jenazah yang dititipkan per Senin (15/4) kemarin berjumlah 10 orang. Dari jumlah tersebut, tujuh di antaranya jenazah yang dititipkan sejak upacara Panca Wali Krama di Pura Besakih dan belum

diambil keluarganya.

Kasubbdid Rawat Darurat dan Tindakan Medis BRSU Tabanan dr. A.A. Ngurah Putra Wiradana, Senin kemarin mengatakan, meski Panca Wali Krama di Pura Besakih sudah usai, jenazah masih dititipkan dengan alasan masih menunggu hari baik.

Meski masih ada jenazah yang cukup lama dititipkan dan belum diambil keluarg-

anya, BRSU Tabanan masih bisa menanganinya. Sebab, jumlah jenazah yang dititip saat ini tidak sebanyak saat berlangsungnya Panca Wali Krama yang sempat overload, mencapai 24 jenazah sehingga BRSU tidak mampu lagi menerima penitipan jenazah baru.

BRSU Tabanan hanya mampu menangani maksimal 20 jenazah. Kapasitas

freezer maksimal 12 jenazah dan untuk di luar sebanyak delapan jenazah. Karena tidak ditanggung asuransi kesehatan, bagi keluarga yang menitipkan jenazah di Kamar Jenazah BRSU Tabanan dikenakan biaya Rp 70 ribu per hari dan untuk layanan pengawetan dengan formalin dikenakan biaya Rp 411 ribu per jenazah. (kmb24)

Proyek Tahap II GOR Debes Ditargetkan Dimulai Juni

Bali Post/edok

GOR DEBES - Pembangunan GOR Debes segera dilanjutkan.

Tabanan (Bali Post) Pemkab Tabanan memastikan kelanjutan proyek GOR Debes.

Tender proyek tersebut akan segera diumumkan ke publik. ‘’Hari ini (kemarin - red) input rencana pengadaan di Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ). Dokumen sudah masuk,’’ kata Kepala Dinas PUPRPKP Tabanan I Made Yudiana didampingi Sekretaris Dinas PUPRPKP I Gusti Agung Oka Kamasan, Senin (15/4) kemarin.

Dikatakannya, PPTK juga sedang mempersiapkan hal-hal yang diperlukan. Setelah itu barulah LPBJ akan membuat jadwal tender. Proses tender memerlukan waktu cukup panjang, minimal 45 hari. Sehingga direncanakan pengerjaan di lapangan dimulai Juni mendatang, namun tentunya dengan asumsi tidak mengalami gagal tender. ‘’Jika tidak ada hal atau kendala yang bersifat signifikan ataupun prinsip, kemungkinan dalam waktu dekat ini sudah diumumkan pada sistem informasi pelelangan. Semoga tidak ada kendala, kami berharap bulan Juni pekerjaan tahap dua pembangunan GOR bisa dimulai,’’ ucapnya.

I Gusti Agung Oka Kamasan

menambahkan, dengan asumsi waktu pengerjaan yang sangat singkat, karena pada pertengahan Agustus sampai minggu ketiga September, kelanjutan pembangunan dihentikan sementara karena digunakan untuk penyelenggaraan Porprov. Diharapkan saat itu GOR Debes sudah bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan minimal. ‘’Kontrak dibuat berhenti sementara satu bulan. Setelah itu dilanjutkan kembali sampai batas waktu kontrak,’’ terangnya.

Sebelumnya, muncul kekhawatiran GOR Debes tak bisa tuntas. Pasalnya, LPBJ tidak berani memulai proses pelelangan sebelum Perbup tentang standar dokumen pelelangan selesai. Sesuai aturan baru Kementerian PUPR, ada dokumen tentang pelelangan yang harus ditambahkan.

Proyek GOR Debes merupakan hibah dari Pemprov Bali tahun 2018 sebesar Rp 15 miliar. Untuk tahap pertama pembangunan fokus pada konstruksi bangunan sampai atap. Sementara finishing dilanjutkan di tahun 2019 dan 2020, juga menggunakan dana dari provinsi. Untuk pembangunan tahap II, Pemprov kembali menggelontorkan BKK sebesar Rp 10 miliar. (kmb28)

BULELENG

8

Selasa Umanis, 16 April 2019

Bangunan Vila di Dencarik Terbakar Padamkam Api, Petugas Perlu Waktu Dua Jam

Singaraja (Bali Post) – Bangunan vila di Jalan Lotus, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar terbakar Senin (15/4) dini hari kemarin, sekitar pukul 02.00 Wita.

Peristiwa ini mengejutkan wisatawan yang menginap di kawasan pantai itu. Pasalnya, api dengan cepat membakar bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu dan atap alang-alang. Beruntung, tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Namun, pemilik vila Putu Yudi Mardianata menelan kerugian cukup besar.

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan di lapangan, sebelum kejadian wisatawan sedang istirahat di dalam kamar vila masing-masing.

Situasi di sekitar lokasi saat kejadian itu lengang. Tiba-tiba saja api berkobar di salah satu bangunan vila itu. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan dari kayu dan atap alang-alang itu.

Kobaran api itu mengejutkan tamu. Kemudian warga mendatangi lokasi kejadian itu. Warga menghubungi petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Buleleng guna memohon bantuan pemadaman. Tidak berselang lama, satu unit mobil pemadam dari Pos Seririt diterjunkan ke lokasi kejadian. Dengan dibantu warga, petugas langsung memadamkan kobaran api itu. Besarnya kobaran api membuat proses pemadaman berlangsung sekitar dua jam.

Setelah itu, api berhasil dipadamkan dan tidak merembat ke bangunan lainnya.

Kepala Dinas Damkar Buleleng Gede Sugiartha Widiada mengatakan, setelah menerima laporan kejadian, anggotanya langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Saat itu, api di lokasi sudah membubung tinggi. Cepatnya api merembet karena bahan bangunan vila itu mudah terbakar. Bahkan, pemilik dan manajemen vila itu tidak bisa berbuat banyak menyelamatkan perlengkapan di vila itu termasuk barang

milik wisatawan yang sedang menginap di sana.

Meski demikian, pihaknya tetap berusaha memadamkan api dengan cepat. Sehingga api tidak sampai merembet ke bangunan lainnya. Apalagi, tidak jauh dari lokasi kejadian itu, masih ada bangunan vila lainnya. Proses pemadaman itu dengan cepat dilakukan juga untuk mencegah api merembet ke bangunan lainnya. Hal itu dapat mengurangi kerugian meterial pihak korban.

“Benar kami menerima laporan kejadian ini. Saat itu, api sudah besar dan kami langsung melokalisir api agar tidak merembet,” katanya.

Kapolsek Banjar Kompol I Nyoman Sumarajaya mengatakan, setelah mengetahui kejadian itu pihaknya sudah melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab kebakaran itu. Hasilnya, salah satu karyawan vila menerangkan sebelum kejadian di ruang restoran ada karyawan sedang memasak. Setelah keterangan itu didalami, pihaknya tidak menemukan bukti tabung atau kompor bekas terbakar.

Selain itu, keterangan lain menyebutkan dibangunan vila itu ada instalasi kabel listrik yang ditanam di lantai. Diduga, instalasi itu mengalami gangguan, sehingga memicu percikan api.

“Dari keterangan saksi ada aktivitas memasak di ruang dapur. Namun tabung dan kompor tidak ada yang terbakar. Tetapi pemilik bilang ada kabel ditanam di bawah. Kecurigaan kita bisa saja kabel itu korslet, sehingga memicu percikan api,” jelasnya.

Terkait akan mendatangkan penyelidik dari tim Laboratorium Forensik (Labfor), Kompol Sumaraja, mengatakan keterangan pemilik vila sudah menyatakan kejadian ini sebagai musibah. Karena itu tidak dilakukan penyelidikan intensif lagi guna mengungkap penyebab kebakaran itu. (kmb38)

Gunakan Akun FB Risnha

KE Tipu Korbannya hingga Rp 18 Juta Singaraja (Bali Post) – Satuan Reskrim Polres Buleleng kembali berhasil mengungkap kasus penipuan dengan memanfaatkan jejaring media sosial (medsos).

Dengan memanfaatkan akun FaceBook (FB), KE (28) asal Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng melancarkan aksi penipuan.

Dia menjalankan aksinya dengan cara menggunakan nama akun FB @Risnha.

Menariknya, terduga pelaku itu menjerat para korbannya yang kebanyakan lelaki itu dengan berpura-pura membutuhkan dana untuk tujuan bekerja di luar negeri.

Kasat Reskrim AKP Mikael Hutabarat seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK., Senin (15/4) kemarin, mengatakan kasus itu sukses diungkapkan setelah korban Luh Eka Apriliani melapor ke polisi. Luh Eka awalnya mendapat laporan dari seseorang, bahwa ada akun FB menggunakan foto profil bergambar wajahnya.

Dalam akun itu, seolah-olah pemiliknya meminta uang.

Merasa dirugikan, Luh Eka melapor ke Polres Buleleng, Jumat (12/4) lalu. ‘’HP korban pernah dipinjam tahun 2011.

Setelah dikembalikan, banyak foto saya di HP itu yang dia ambil untuk diunggah di akun palsu itu,’’ katanya.

Atas laporan itu, penyidik kemudian menyelidiki dan mengumpulkan bukti-bukti.

Hasilnya, polisi mengamankan KE di Desa Kalibukbuk.

Selain menangkap pelaku,

polisi juga menyita dua HP yang sama-sama berisi akun Facebook @Risnha sebagai barang bukti. Total lelaki yang tertipu saat ini diketahui sebanyak empat orang. Mereka rata-rata berasal dari Singaraja. Namun tidak menutup kemungkinan, korban lain akan terus bertambah. Sejauh ini, Satuan Reskrim Polres Buleleng masih terus melakukan penyidikan terhadap KE. ‘’Ada yang diambil tunai dan transfer via rekening.

Nanti kami lakukan penyidikan lebih lanjut berkaitan kasus penipuan yang menggunakan transaksi elektronik itu,’’ katanya.

Terduga pelaku KE mengaku sengaja mencari calon korban lelaki. Kepada korban, KE mengaku sedang bekerja di Jepang, dan membutuhkan uang. Para lelaki yang tergiur rayuan gombal KE, langsung memenuhi permintaan pelaku. Korban mengirimkan uang, yang bahkan totalnya mencapai Rp 18 juta. Padahal, uang hasil menipu dari para lelaki itu dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Tindakan itu terpaksa ia lakukan, sebab ia tidak memiliki pekerjaan, sedangkan ia sendiri harus memenuhi kebutuhan kedua anaknya.

Akibat perbuatannya, KE pun dijerat Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik, dengan pidana paling lama 12 tahun penjara. Sedangkan dendanya paling banyak Rp 12 miliar. (kmb38)

Bali Post/kmb38

VILA TERBAKAR – Bangunan vila di Jalan Lotus, Desa Dencarik, Kecamatan Banjar terbakar Senin (15/4) dini hari kemarin.

Minim Tenaga Kerja

Distribusi Logistik Pemilu Terancam Molor

Singaraja (Bali Post) – Hari kedua tahapan distribusi logistik Pemilu dan Pileg 2019 untuk tiga kecamatan di Buleleng terancam molor. Logistik yang semestinya didistribusikan di Kecamatan Banjar, Busungbiu, dan Sawan belum diseting. Padahal, pendistribusian harus rampung dilakukan hingga H-1, Selasa (16/4) hari ini.

Pantauan di gudang logistik KPU Buleleng di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Senin (15/4) kemarin, pekerja masih sibuk menuntaskan seting kotak suara.

Pekerja memasukkan surat suara dan segala kelengkapannya ke dalam kotak suara itu. Menunggu tahapan itu, 15 armada truk pengangkut berjejer menunggu berjamjam sejak pagi di areal parkir gudang KPU. Mereka harus sabar menunggu kotak suara siap untuk didistribusikan ke tiga kecamatan.

Distribusi logistik itu dilakukan secara bertahap selama tiga hari mulai Minggu (14/4) sampai Selasa (16/4). Setiap hari distribusi menyasar tiga kecamatan di Buleleng. Hari pertama Minggu (14/4), pendistribusiannya menyasar Kecamatan Gerokgak, Seririt, dan Sukasada. Sedangkan Senin kemarin, menyasar Kecamatan Banjar, Sawan, dan Kecamatan Busungbiu. Sedangkan Selasa (16/4) ini menyasar Kecamatan Buleleng, Tejakula, dan Kecamatan Kubutambahan.

Komisioner KPU Buleleng Divisi Hukum dan Pengawasan Made Sumertana berdalih keterlambatan yang dialami KPU Buleleng dalam pendistribusian logistik itu disebabkan terbatasnya tenaga yang ditugaskan menseting kelengkapan logistik. Pasalnya, KPU tidak bisa menambah tenaga kerja lantaran kapasitas di gudang KPU terbatas.

Setelah logistik untuk tiga kecamatan seperti Seririt, Gerokgak, dan Sukasada rampung didistribusikan Minggu (14/4) lalu, maka kapasitas gudang KPU menjadi sedikit lebih long-

gar. Sehingga memungkinkan menambah tenaga kerja. Sejauh ini baru ada sedikitnya 20 pekerja yang melakukan pensetingan logistik kotak suara. Meskipun waktu pendistri-

busiannya sangat mepet, KPU optimis jika pendistribusian logistik itu tuntas dilakukan hingga H-1 pencoblosan. “Kami sudah menambah tenaga tetapi tidak efektif juga,” katanya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng Putu Sugi Ardana mengatakan, tahapan distribusi logistik ini memakan waktu relatif lama.

Seharusnya dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Padahal, pihaknya sudah mengingatkan secara lisan dan tertulis. Kalau distribusi itu tidak tuntas hingga H-1 pencoblosan, KPU Buleleng maka bisa saja

dikenakan sanksi. Alasannya, menuntaskan distribusi logistik itu tidak bisa diselesaikan sesuai tahapan yang sudah ada.

“Kita sudah mengingatkan agar kegiatan distribusi itu bisa tuntas sampai H-1. Selain tepat dari segi waktu, tepat jumlah, tepat jenis. Jadi, tidak lagi ada kegiatan distribusi setelah H-1 pencoblosan,” katanya. (kmb38)

Bali Post/kmb38

LOGISTIK PEMILU – Sejumlah pekerja sibuk menseting kelengkapan logistik pemilu di gudang logistik di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Senin (15/4) kemarin.

Tambahan DAU Kelurahan Rp 6,6 Miliar, DPA-nya Ada di Kecamatan Pemkab Buleleng akhirnya menerima tambahan Dana

Alokasi Umum (DAU) untuk bantuan dana kelurahan. Penambahan aggaran itu relatif besar mencapai Rp 6,6 miliar.

Jumlah DAU itu selanjutkan akan dibagi rata yang akan didistribusikan kepada 19 kelurahan di Bali Utara. Masingmasing kelurahan diperkirakan akan menerima Rp 352 juta. Sesuai regulasi, maka bisa dimanfaatkan untuk program apa sajakah aplikasi DAU untuk kelurahan itu?

Bali Post/ kmb38

Gede Suyasa

PELAKSANA tugas (Plt.) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng Gede Suyasa, Senin

(15/4) kemarin mengatakan, melihat perkembangan desa dengan dana desanya, pemerintah kemudian mengucurkan

anggaran untuk pembangunan di kelurahan. Selama ini kelurahan tidak mendapatkan dana lewat DAU. Namun, tahun ini melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 130 Tahun 2018, Buleleng diberikan DAU tambahan. DAU tambahan ini diperuntukkan khusus untuk kelurahan. Di Buleleng sendiri terdapat 19 kelurahan. Pemberian anggarannya disesuaikan dengan kategori daerah. ‘’Kebetulan Kabupaten Buleleng masuk kategori baik, sehingga diberikan porsi setiap kelurahan sebesar Rp 352 juta,’’ jelasnya.

Terkait kegiatan yang dijalankan, sesuai Permendagri

No. 130 Tahun 2018, dana kelurahan itu bisa digunakan untuk membiayai dua hal besar. Pertama untuk pembangunan sarana-prasarana kelurahan. Sedangkan yang kedua untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dua hal itu harus dijawab melalui dana kelurahan yang diberikan.

Dengan dana itu, Suyasa berharap kelurahan melakukan musyawarah untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan dan telah disepakati seluruh pihak. Seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di masingmasing kelurahan itu. Berita acara hasil musyawarah selan-

jutnya diajukan kepada camat.

Kemudian camat melanjutkan kepada kabupaten dalam hal ini Bappeda Litbang.

Kegiatannya akan berada di kecamatan sehingga Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) ada di kecamatan.

Mekanismenya melalui camat yang diusulkan kepada bupati yang nantinya lurah itu dijadikan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). ‘’Sehingga seluruh kegiatan yang dijalankan hingga pencairan ada di kelurahan.

Hanya dananya tersimpan di kecamatan,’’ katanya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Buleleng

ini menambahkan, tidak ada permasalahan yang berarti di lapangan. DAU tambahan ini sudah masuk sebelumnya dalam pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun 2019 tertanggal 29 Maret 2019 lalu. Namun, ada beberapa daerah yang masih mengalami masalah. Karena itu pihaknya mengimbau agar bisa diselesaikan hingga minggu kedua Mei. ‘’Kalau tidak juga masuk, DAU tambahan untuk dana kelurahan itu tidak akan diberikan oleh pusat. Untungnya kita sudah bisa memasukkan dalam pergeseran di APBD itu,’’ tegasnya. (mud)

GIANYAR

Selasa Umanis, 16 April 2019

9

Polres Terima Bantuan Personel dari Polda Gianyar (Bali Post) Polres Gianyar menerima bantuan personel dari Polda Bali. Sebelum ditugaskan menjaga Tempat Pemungutan Suara (TPS), para personel tersebut mengikuti apel di halaman Mapolres Gianyar, Senin (15/4) kemarin. Apel ini dipimpin Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo.

Pada kesempatan itu, Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo membacakan amanat Kapolda Bali yang berisi 10 poin. Di antaranya, sesuai dengan Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Polri bertugas mengamankan Pemilu Serentak 2019. Personel harus tepat waktu hadir di TPS dan memperhatikan kerapian dan kelengkapannya saat berjaga di TPS. Personel benar-benar bertanggung jawab dalam pengamanan kotak suara dan TPS-nya sampai dengan selesai dan digeser menuju PPK. Personel harus lebih ekstra dalam melaksanakan tugas pengamanan TPS, namun tidak ikut campur tangan di dalam TPS. Personel betulbetul memahami tugas pokok dalam pengamanan TPS. Personel harus mengetahui di mana TPS-nya, mengenali seluruh petugas TPS maupun KPPS, berapa jumlah Linmas di TPS dan situasi lingkungan sekitar TPS.

Mereka juga harus memahami jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) termasuk DPTB (Daftar Pemilih Tambahan) dan Daftar Pemilih Khusus, memahami tata cara dan mekanisme dalam pelaksanaan pemungutan suara termasuk hubungan kerjanya. Segera mengambil diskresi bila terjadi kejadian di TPS, apabila butuh bantuan segera hubungi pimpinan di atasnya, serta menginformasikan perkembangan situasi TPS. Tetap menjaga kesehatan selama melaksanakan pengamanan. Personel tidak boleh mencatat hasil perolehan suara, namun personel PAM TPS harus mengetahui hasil perolehan suara.

“Mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta apel kesiapan pergeseran pasukan personel Mapolda Bali.

Semoga melalui momentum apel ini dapat meningkatkan semangat bertugas seluruh personel dalam pelaksanaan pengamanan pemungutan suara nanti,” jelasnya.

Ia berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dan pemilih dapat menyalurkan hak suaranya dengan rasa aman dan nyaman. “Tentunya kita semua berharap pelaksanaan pemilu atau pesta demokrasi 2019 ini terselenggara dengan lancar, aman dan kondusif di Bali,” tegasnya. (kmb35)

Gianyar (Bali Post) Satpol PP Gianyar kembali mengamankan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Dewa Made Kariana, Senin (15/4) kemarin. ODGJ berusia 44 tahun asal Desa Tegal Tugu, Kecamatan Gianyar i ni d ia m a nka n l a nt a ra n saat sakitnya kumat kerap mengancam memukul orangtuanya.

Adik kandung Dewa Kariana, Dewa Putu Budayasa mengatakan, kakaknya mengalami gangguan jiwa sejak tamat SMA. Padahal begitu tamat SMA, kakaknya sempat bekerja. “Begitu tamat SMA sempat bekerja sebentar. Setelah itu ia menjadi pendiam dan takut dengan orang ramai,” katanya.

Budayasa menambahkan, sejak itulah Dewa Made Kariana mengalami gangguan jiwa hingga sekarang.

ODGJ ini juga sempat keluar masuk RSJ Bangli. Bahkan sampai tiga kali keluar masuk. Jika tidak dapat obat secara rutin, penyakitnya kembali kumat dengan ngamuk dan mengancam.

“Sudah sering keluar masuk RSJ, sampai sana mau mendingan. Mungkin efek dari obat yang diberikan

secara rutin. Kalau di rumah kan tidak teratur dapat obat, sehingga membuatnya kumat-kumatan,” katanya.

Setiap obat kakaknya habis, kata Budayasa, dipastikan kakaknya akan berontak dengan menghancurkan sejumlah barang yang ada di rumah. “Ini pintu rumah sudah semua bolong dan kaca jendela juga pecah karena ulahnya. Takutnya kan jika anak-anak di rumah jadi korban. Makanya langsung dilaporkan ke petugas agar dibawa lagi ke RSJ,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Gianyar Cokorda Gde Agusnawa mengatakan, penangkapan tersebut berawal dari laporan ibu ODGJ bersangkutan karena mengamuk di rumahnya dan mengancam bapaknya. Saat petugas mengamankan di dapur rumahnya, tidak ada perlawanan sama sekali dari Dewa Kariana. “Pelapor ibunya sendiri, karena yang bersangkutan mengamuk di rumah sambil mengancam bapaknya. Setelah diamankan oleh anggota Regu II, ia langsung dikirim ke RSJ Bangli,” katanya. (kmb35)

Mengamuk, ODGJ Diamankan Satpol PP

PERSONEL - Sejumlah personel Polres Gianyar tampak mengikuti persembahyangan bersama sebelum mengamankan TPS.

Bawaslu Deteksi Caleg Lakukan ”Money Politics”

Gianyar (Bali Post) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang terus bergerak membidik upaya kecurangan menjelang pemilu di Kabupaten Gianyar. Bahkan Bawaslu yang dipimpin I Wayan Hartawan ini sudah mendeteksi adanya indikasi maney politics yang dilakukan oleh paket calon legislatif (caleg) di kawasan seni ini. Namun, hingga kini petugas Bawaslu masih melakukan penelusuran terkait indikasi kecurangan tersebut.

Bali Post/kmb35

I Wayan Hartawan

I Wayan Hartawan mengatakan, berdasarkan informasi masyarakat yang diterima pihaknya, memang ada indikasi money politics yang dilakukan oleh salah satu caleg. Dikatakan, indikasi money politics itu dilakukan oleh caleg di daerah pemilihan (Dapil II dan V di Kabupaten Gianyar. “Ada informasi money politics dari masyarakat di Kecamatan Tegallalang (Dapil V Gianyar - red) dan Kecamatan Blahbatuh (Dapil II Gianyar - red),” kata Hartawan, Senin (15/4) kemarin.

Menurut Hartawan, pihaknya masih melakukan pendalaman terkait indikasi money politics menjelang pemilu ini. Bahkan dalam proses pengintaian ini, Ba-

Mulai Dikerjakan, Bupati Mahayastra Tandai Revitalisasi Pasar Seni Sukawati

PROSES revitalisasi Pasar Seni Sukawati kini mulai tahap pembongkaran yang pembangunannya akan dilaksanakan Kementerian PUPR awal Juli mendatang.

Pembongkaran dilakukan melalui mekanisme lelang awal April lalu secara online oleh Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang difasilitasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) Denpasar. Hal itu disampaikan Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar I Made Arianta, S.STP. saat pembongkaran bangunan Pasar Seni Sukawati secara simbolis oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Senin (15/4) kemarin.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, proses pembongkaran ini

merupakan tahap awal revitalisasi Pasar Seni Sukawati. Di mana untuk p e m b o ngkaran biasanya Pemkab menganggarkan serta tidak ada batas waktu pembongkaran. Namun dengan sistem lelang, selain batas waktu pengerjaan yang terukur, juga ada pendapatan ke kas daerah yang berasal dari nilai penawaran yang diajukan pemenang lelang pembongkaran.

Bupati Mahayastra menambahkan, proses revitalisasi Pasar Seni Sukawati ini akan dijadikan percontohan bagi proses revitalisasi pasar-pasar besar di Gianyar yang juga akan mengalami perbaikan-perbaikan. “Hari ini, hari yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Di mana kita bisa mulainya proses revitalisasi Pasar Seni Sukawati yang merupakan kebang-

SIMBOLIS - Pembongkaran bangunan Pasar Seni Sukawati secara simbolis oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Senin (15/4) kemarin, menandai dimulainya proses revitalisasi pasar tersebut.

Bali Post/kmb35

gaan Gianyar dan Bali.

Yang merupakan salah satu pasar besar di Gianyar, yang menghidupi ribuan pedagang dan juga perajinperajin seni yang ada di seluruh Gianyar, centralnya ada di sini. Syukur semua berjalan dengan kondusif, pedagangnya senang menerima revitalisasi ini, desa pakramannya senang, apalagi kami sebagai pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain revitalisasi pasar kecamatan, kata Bupati Mahayastra, perbaikanperbaikan pasar desa juga telah banyak dilakukan.

Untuk pasar kecamatan, revitalisasi dimulai dari Pasar Seni Sukawati yakni Blok A dan Blok B. Selanjutnya revitalisasi juga akan dilaksanakan pada Pasar Umum Gianyar, Pasar Blahbatuh dan Pasar Payangan.

“Untuk Blok C, berlanjut kalau ini sudah selesai.

Bapak Gubernur dan saya sendiri dari APBD akan mengalokasikan anggaran.

Mungkin akan lebih dari kedua blok ini. Kurang lebih estimasi yang sudah kita hitung sekitar Rp 80 miliar sampai Rp 90 miliar untuk Blok C. Sehingga clear-lah pasar ini,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Mahayastra juga menyampaikan permakluman kepada pedagang yang turut menyaksikan proses pembongkaran. Para pedagang diharapkan untuk bersabar, menunggu proses revitalisasi Pasar Seni Sukawati rampung dikerjakan.

Sehingga ke depan diharapkan Pasar Seni Sukawati

dapat kembali kepada masa kejayaannya serta mampu bersaing dengan pasar oleholeh yang saat ini juga merebak. Baik dari kenyamanan, sumber daya manusia, profesionalitas maupun kualitas produk-produk kerajinannya. Perjuangan untuk menjadikan Pasar Seni Sukawati menjadi bagus sesuai harapan, pasti akan banyak pengorbanan-pengorbanan yang dibutuhkan, terutama bagi pedagang. Antara lain, omzet pedagang yang menurun, tempat relokasi yang kurang nyaman, serta gesekan-gesekan lain, seperti lahan parkir yang tidak nyaman. “Kalau itu semua protes. Kalau itu semua komplin, siapapun yang menerima komplinnya pasti tidak akan bisa segera menyelesaikan itu. Sehingga, kita butuh kesadaran dan kesabaran semua pihak,” katanya.

Kabid Aset BPKAD Kabupaten Gianyar I Made Arianta menambahkan, sebanyak 11 penawar mengajukan penawaran lelang untuk pengerjaan pembongkaran ini. Lelang dimenangkan Ibu Pitria asal Kota Pekan Baru, Riau dengan nilai Rp 321 juta lebih. Proses pembongkaran akan dilaksanakan sampai bersih rata tanah selama 40 hari, mulai 15 April sampai dengan 24 Mei 2019. “Pembongkaran dilaksanakan setelah pemenang lelang menyelesaikan kewajiban administrasi dan membayar lunas nilai penawaran tersebut ke kas daerah dengan difasilitasi KPKNL Denpasar,” ujar Arianta. (ad673)

waslu Gianyar bergandengan dengan jajaran kepolisian. “Kami sedang melakukan pengintaian bersama,” tegasnya.

Hartawan menambahkan, pihaknya optimis akan menangkap pelaku money politics tersebut. Disinggung caleg mana yang diduga melakukan aksi itu, Hartawan enggan mengungkapkan detailnya. Ia hanya mengatakan pelaku tersebut merupakan caleg DPRD Kabupaten Gianyar. “Ini (yang memberi - red) caleg kabupaten dan ini paket.

Partai apa? Itu belum bisa dibocorkan,” ujarnya.

Sementara untuk caleg yang lain, pihaknya masih berupaya mengutam a k a n p e n c e g a h a n . B a-

waslu Gianyar juga berharap jika ada masyarakat yang mengetahui adanya money politics menjelang pemilu, segera melapor ke Bawaslu Gianyar. “Saya harap masyarakat mau melaporkan dan segera akan kami tindak lanjuti,” katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Deni Septiawan mengatakan, polisi sudah mengerahkan Satgas Anti-Money Politics untuk melakukan deteksi dini. Satgas ini sempat memperoleh informasi dugaan money politics di seputaran Desa Tedung, Kecamatan Gianyar.

“Di Tedung dapat informasi ada yang memberikan sejumlah uang. Informasinya seperti itu. Namun setelah kami cek, penerima juga belum ada. Jadi, masih sifatnya isu,” katanya.

Deni Septiawan menegaskan, pihakya tetap berkoordinasi dengan jajaran Bawaslu Gianyar untuk secara bersama-sama menindak

jika ada indikasi kecurangan dalam pemilu serentak 2019 ini. “Tetap koordinasi dengan Bawaslu. Kami juga ada Gakkumdu, sehingga tetap koordinasi bersama,” tegasnya. (kmb35)

Bali Post/kmb35

AKP Deni Septiawan

Kader Posyandu Dilatih Teknik Memijat Bayi

PELATIHAN - Suasana pelatihan pengolahan pangan menjadi PMT dan spa bayi di Gedung Wisata Samuan Tiga, Desa Bedulu, Senin (15/4) kemarin.

BANYAK teknik pemijatan khusus untuk bayi, tidak bisa dilakukan sembarangan. Alihalih membuat bayi sehat, pemijatan yang salah justru dapat membahayakan bayi itu sendiri. Namun tidak dapat dimungkiri, dengan pemijatan yang benar justru dapat membantu tumbuh kembang bayi pada usia 0 bulan sampai dengan usia 3 tahun. Tak heran kini spa bayi mulai diminati kalangan ibu-ibu muda.

Hal ini pun tak luput dari perhatian Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar Ny. Surya Adnyani Mahayastra. Bagaimana memberdayakan para kader posyandu agar memiliki keterampilan memijat bayi yang dapat diaplikasikan di posyandu. Dari niat tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gianyar bekerja sama dengan

TP PKK Kabupaten Gianyar mengadakan pelatihan pengolahan pangan menjadi PMT dan Spa Bayi di Gedung Wisata Samuan Tiga, Desa Bedulu, Senin (15/4) kemarin.

Ketua TP PKK Ny. Surya Adnyani Mahayastra yang hadir pada pelatihan tersebut mengatakan, kader posyandu harus pintar dan kreatif mengikuti perkembangan zaman.

Harus pintar berinovasi dalam segala hal, dan mampu memanfaatkan teknologi yang kini berkembang kian pesat. Kader posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat, untuk itu para kader harus dibekali keterampilan yang cukup. Misalnya saat ini spa bayi lagi diminati, kader posyandu juga wajib memiliki keterampilan tersebut.

Secara bertahap sekitar 404 kader dari desa binaan tahun

2019-2020 dan kader posyandu dari desa lokus stunting di Kabupaten Gianyar diberi pelatihan pengolahan pangan untuk PMT dan spa bayi. “Tugas kader posyandu sangat berat.

Saya ingin para kader ini bukan hanya sekadar kader yang tugasnya hanya mencatat dan menimbang bayi di posyandu saja, namun memiliki keterampilan lainnya. Kebetulan saya juga sebagai Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di DPMD Gianyar, jadi pelatihan kader posyandu ini memang program kami di DPMD,” imbuh Ny. Adnyani Mahayastra.

Adnyani Mahayastra mengingatkan para kader agar memanfaatkan kesempatan pelatihan ini. Teknik memijat bayi ini sangat jarang didapat, jadi jangan disia-siakan. Bahkan untuk ke depan, rencananya akan diadakan lomba spa bayi bagi para kader posyandu. Ini juga sekaligus sebagai follow up bagi para kader yang mengikuti pelatihan, sejauh mana serapan ilmu yang didapat selama mengikuti pelatihan. “Saya juga sangat berharap, apa yang didapat selama pelatihan ini jangan diendapkan begitu saja.

Namun harus dipraktikkan di posyandu di wilayahnya masing-masing,” tegasnya.

Dengan mendatangkan pelatih Herlovina dari Globalmed Learning Center Denpasar, para kader dilatih melakukan teknik pemijatan pada bayi usia 0 bulan hingga 3 tahun.

Di samping itu, para kader juga diajarkan tentang prosedur pemantauan tumbuh kembang bayi dan prosedur sebelum dan sesudah pemijatan. (ad670)

JEMBRANA

10

Selasa Umanis, 16 April 2019

Bawaslu dan Satpol PP Turunkan APK Tercecer Negara (Bali Post) – Ratusan alat peraga kampanye (APK) yang belum diturunkan oleh para peserta pemilu ditertibkan Bawaslu Jembrana dan Satpol PP Jembrana, Senin (15/4) kemarin. Penertiban dilakukan serentak di lima kecamatan yang ada di Jembrana melibatkan 50 personel anggota Satpol PP dan Bawaslu serta pengawas tingkat desa.

Satpol PP Jembrana yang dipimpin langsung Kepala Satpol PP I Gusti Ngurah Rai Budi dan Komisioner Bawaslu Ni Made Wartini mengerahkan mobil tangga untuk menurunkan APK baliho maupun billboard yang sulit dijangkau. Dari hasil penyisiran khususnya di jalan-jalan protokol dan jalan utama di lima kecamatan itu, total yang ditertibkan ada 52 baliho, 129 bendera, dan 20 spanduk.

Ketua Bawaslu Jembrana Pande Made Ady Muliawan mengatakan, sejumlah APK yang ditertibkan ini sementara diamankan di Kantor Satpol PP. Tindakan ini dilakukan karena sesuai aturan pada masa tenang sebelum pencoblosan ini seluruh APK dan atribut harus steril.

Sementara untuk di desa-desa hingga ke pelosok, Bawaslu juga telah berkoordinasi dengan Satpol PP dan KPU Jembrana untuk memaksimalkan potensi yang ada. Baik itu pengawas tingkat desa hingga TPS, Linmas hingga KPPS. “Kita harapkan semua sudah steril hingga ke desa-desa. Dan yang paling penting di zona steril sekitar TPS,” tandasnya. Zona steril itu menurutnya sejauh 200 meter di sekitar TPS. Sementara itu Kepala Satpol PP Jembrana I Gusti Ngurah Rai Budi mengatakan, penertiban yang dilakukan ini merupakan permintaan dari Bawaslu. “Kami membantu menertibkan yang tercecer secara serentak tiap kecamatan 10 personel,” tandasnya.

Dari pemantauan, beberapa APK sebelum dilakukan penertiban juga sudah diturunkan sendiri oleh para peserta pemilu.

Menurutnya sudah seluruh APK ditertibkan khususnya di zona-zona pemasangan yang ditentukan dan jalan protokol.

Untuk atribut, seperti bendera di rumah-rumah atau pekarangan pribadi, pihaknya menyerahkan mekanismenya kepada Bawaslu Jembrana. (kmb26)

Bali Post/kmb26

PENERTIBAN – Satpol PP Jembrana bersama Bawaslu kemarin menertibkan sejumlah APK yang masih terpasang.

Pergantian Pengurus Kelompok

Penataan Rest Area ”Mbah Temon” Terhenti

Negara (Bali Post) Pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas di Gilimanuk yang dikelola Dinas Kehutanan Provinsi Bali melalui Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Bali Barat oleh kelompok masyarakat penyanding berhenti. Lahan seluas satu hektar di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk tepatnya sekitar keramat ‘‘Mbah Temon’’ saat ini baru sebatas pembersihan dan penataan.

Meski papan nama rest area telah terpasang, kawasan tersebut belum dimanfaatkan.

Dari pengamatan, selain pembersihan lahan dari semak, sejumlah bangku dari kayu juga telah terpasang. Pembersihan ini sebelumnya dilakukan oleh kelompok terkait program sosial kemitraan dengan masyarakat sekitar.

Rencananya di lahan rimbun yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bali barat (TNBB) ini akan digunakan untuk rest area.

Sekitar 20 orang masyarakat yang tergabung dalam

kelompok Maju Mapan ditempatkan guna program Jasa Wisata Alam dengan total luas 25 hektar. Di lokasi hutan produksi itu nantinya juga akan ada rumah pohon.

Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan dampak ekonomi. Sehingga tidak ada lagi kegiatan ilegal masuk hutan, seperti mencari rencek atau kayu bakar bahkan menebang pohon.

Namun sejak dibersihkan beberapa bulan lalu, hingga kini areal rest area itu nampaknya belum dimanfaatkan. Alhasil, semak-semak kembali rimbun muncul dan bangku kayu tidak terurus.

Terkait hal ini, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan, RPH Bali Barat, Agus Sugianto, Senin (15/4) kemarin mengatakan, belum berlanjutnya penataan maupun pengoperasian rest area dikarenakan masih ada pergantian pengurus di kelompok. Rencananya dalam waktu dekat ini, akan dilanjutkan melibatkan kelompok tersebut. (kmb26)

HANCUR – Jalan gang berbahan paving di Dusun Kembang, Desa Cupel yang hancur sedang dalam perbaikan, kemarin

Baru Dua Hari Selesai Digarap, Jalan Gang Berpaving di Cupel Hancur Negara (Bali Post) – Pembangunan jalan gang di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Negara dipertanyakan warga sekitar. Pasalnya, baru beberapa hari pekerjaan rampung digarap, jalan gang berbahan paving itu sudah hancur. Selain itu, jalan juga dibangun pendek tidak sepanjang gang yang terakomodir. Sementara gang-gang lain dibangun masih menggunakan rabat beton dan lebih panjang.

Sejumlah warga seki tar di gang pinggir jalan Cempaka tersebut yang ditemui, Senin (15/4) kemarin, mengungkapkan, sejatinya sejak jalan tersebut rampung kondisinya sudah mengkhawatirkan. Sebab, posisi paving terlihat miring dan diragukan bila dilalui kendaraan. Bahkan di awal pembangunan, warga sekitar juga sempat memper-

tanyakan mengapa menggunakan paving, tidak rabat beton, seperti di gang-gang lainnya. Tetapi disebutkan, kualitasnya sama dan kuat serta memang dianggarkan menggunakan paving.

Setelah rampung dikerjakan, baru beberapa hari kondisinya sudah hancur.

“Di tengah jalan itu sebelumnya kan pagar dari tanaman. Tak tahu juga apa

berpengaruh atau tidak. Di awal kami juga sudah sampaikan apa jalan ini kuat.

Dikatakan kuat,” ujar Mufidah, salah seorang warga yang rumahnya dilintasi jalan gang tersebut.

Namun baru beberapa hari rampung, jalan sudah rusak. Puncaknya, ketika dilalui truk engkel membawa bahan bangunan ke rumah warga. Paving se-

melalui telepon beberapa kali tidak diangkat.

Sementara itu, Kepala Kewilayahan Banjar Kembang, Abdul Hamid, diakui memang jalan gang paving itu sempat rusak setelah dikerjakan. Tetapi kerusakan itu menurutnya dipicu kendaraan berat yang melintas di jalan tersebut baru beberapa hari rampung. “Itu karena ada truk material melintas, sekarang sudah diperbaiki lagi. Yang rusakrusak diperbaiki,” terang Hamid. Terkait panjang jalan, menurutnya memang dianggarkan hanya sepanjang 45 meter itu. (kmb26)

Bupati Artha Serukan Kerukunan Umat Makin Erat dan Gunakan Hak Pilih BUPATI Jembrana I Putu Artha Senin (15/4) kemarin menghadiri Upacara Dharma Santi Hari Raya Nyepi Tahun Çaka 1941 di Kabupaten Jembrana yang dipusatkan di Gedung Mendopo Kesari.

Upacara yang mengambil tema nasional “Melalui Catur Brata Panyepian Kita Mensukseskan Pemilu 2019” dihadiri juga Sulinggih, Sekda Jembrana, anggota Forkopimda, FKUB Jembrana, Pimpinan OPD Pemkab Jembrana, Anggota PHDI dan ratusan undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Artha menyampaikan, tema upacara Dharma Santi Nyepi kali ini sangatlah relevan di

tengah gejolak politik yang cukup hangat.

“Catur Bratha Panyepian mengingatkan pada kita untuk mulat sarira dan hari ini pada upacara dharma santi kita kembali menyatukan dan mengharmonikan perbedaanperbedaan yang ada, agar tujuan Pemilu 2019 dapat tercapai dengan sebaikbaiknya,“ ucapnya.

Melalui dharma santi ini, Artha menyerukan agar kerukunan umat makin erat bersatu, semakin harmonis, dan semakin toleran. “Terlebih di masa tenang ini, kita jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita bohong, ujaran kebencian maupun ajakan golput. Untuk itu

gunakanlah hak pilih dengan rasa damai dan bahagia. Mari kita sukseskan Pemilu 2019 yang aman dan damai,” imbau Artha.

Pada upacara dharma santi tersebut diserahkan juga hadiah lomba ogoh-ogoh yang diselenggarakan oleh Pemkab Jembrana pada Pangerupukan bulan Maret lalu.

Adapun pemenangnya yaitu juara I STT Dharma Dwipa Banjar Ketapang Lelateng, juara II STT Teruna Hita Graha Banjar Munduk, juara III STT Eka Cipta Banjar Menega Dauhwaru. Selain itu dilaksanakan dharma wacana oleh Pandita Mpu Nabe Baskara dari Geria BB Agung. (ad675)

DHARMA SANTI – Bupati Artha bersalaman dengan Sulinggih dalam upacara Dharma Santi Hari Raya Nyepi Tahun Çaka 1941.

Empat TPS di Pekutatan Kategori Sangat Rawan kategori sangat rawan berada di Kecamatan Pekutatan.

Apel Pergeseran Pasukan yang dipimpin langsung Kapolres Jembrana AKBP Budi P. Saragih kemarin di GOR Kresna Jvara diikuti Wakapolres Kompol Kompol Komang Budiartha selaku Wakasatgas Ops Mantap Brata Agung 2019, Karendal Ops, para Kabag dan ratusan anggota yang terlibat dalam pengamanan di TPS. Sebelum dilaksanakan Apel Serpas Personel yang dilibat-

makin rusak dan ambles.

Mendapati kondisi tersebut, sejumlah pekerja kemarin kembali membongkar jalan gang paving tersebut. Dari papan informasi pekerjaan, pembangunan swakelola bersumber dari Dana Desa 2019 senilai Rp 18.399.500 ini sepanjang 45 meter dan lebar 2 meter. Disebutkan dalam kegiatan pemasangan paving dan pelat deker, dengan ketinggian pelat 0,5 meter dan lebar 2,5 meter.

Perbekel Cupel Usman saat hendak dikonfirmasi di kantor Desa Cupel kemarin siang disebutkan oleh staf sudah pulang. Dikonfirmasi

Dharma Santi Nyepi Tahun Çaka 1941 Kabupaten Jembrana

Ratusan Pasukan Pengamanan Mulai Diterjunkan

Negara (Bali Post) Ratusan personel Polres Jembrana, Senin (15/4) kemarin mulai diterjunkan untuk pengamanan pelaksanaan pemilu serentak 2019. Polres Jembrana menurunkan 508 personel yang nantinya akan melakukan pengamanan di 876 TPS di seluruh Jembrana. Dari 876 TPS itu dipetakan menjadi tiga pola pengamanan, yakni kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Ada 4 TPS yang masuk

Bali Post/kmb26

kan dalam pengamanan TPS mendapat pengarahan dari anggota KPU Jembrana dan Bawaslu Jembrana.

Kapolres Jembrana AKBP Budi P Saragih mengatakan, apel kesiapan pergeseran personel dilaksanakan guna mengecek kesiapan personel beserta kelengkapannya dalam pengamanan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Kapolres mengamanatkan kepada jajaran khususnya personel Pam

TPS harus tepat waktu hadir dan memperhatikan kerapian dan kelengkapannya serta bertanggung jawab dalam pengamanan kotak suara sampai dengan selesai dan digeser menuju PPK. ”Personel Pam TPS harus lebih ekstra dalam melaksanakan tugas pengamanan TPS namun tidak ikut campur tangan di dalam TPS,” tegas Kapolres.

Sementara itu, dari pemetaan pengamanan yang dilakukan Polres Jembrana, dari

Bali Post/kmb26

Apel – Apel pergeseran pasukan pengamanan TPS dipimpin Kapolres Jembrana AKBP Budi P Saragih kemarin digelar di GOR Krisna Jvara. Polres memetakan ada empat TPS sangat rawan di Kecamatan Pekutatan.

876 TPS, dipetakan untuk TPS sangat rawan ada 4 TPS. Di antaranya 3 TPS di Juwuk Manis, Desa Manggisari dan 1 TPS di Mengenu Anyar, Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan. Kabag Ops Polres Jembrana Kompol M. Didik Wiratmoko mengatakan, pengamanan TPS yang tergolong sangat rawan akan ditempatkan 2 anggota polisi, 1 TPS dan 2 linmas, TPS rawan ditempatkan 2 polisi untuk di 2 TPS dengan dibantu 4 orang linmas. Sementara TPS kurang rawan, dua polisi mem-back-up 5 TPS dibantu 10 linmas.

Empat TPS yang masuk kategori sangat rawan dikarenakan lokasinya yang paling jauh terjangkau dan sulit untuk komunikasi baik handphone maupun HT. Lokasinya berada di balik bukit sehingga sulit terpantau. Sedangkan untuk TPS rawan, dipetakan sebanyak 252 TPS dan kurang rawan 620 TPS. Sementara memasuki masa tenang ini ratusan personel Polres sudah diterjunkan baik di objek vital, maupun pengawalan, patroli hingga preentif.

“Personel kita sebar pada masa tenang ini, khususnya di objekobjek vital perkantoran, di samping juga di posko Mantap Brata dan penindakan,” terang Kompol Didik. (kmb26)

Karangasem

Selasa Umanis, 16 April 2019

11

Kelanjutan Pembangunan Stadion Wikrama Tak Jelas

Kemenpora Belum Jawab Soal Anggaran

Amlapura (Bali Post) Kelanjutan pembangunan Stadion Wikrama Mandala, Kelurahan Padangkerta, Amlapura sampai saat ini belum menuai kejelasan. Padahal, Disdikpora telah mengajukan bantuan untuk melanjutkan pembangunan itu ke pemerintah pusat. Namun sampai saat ini belum ada jawaban pasti dari Kemenpora.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Karangasem Gusti Ngurah Kartika menjelaskan, pihaknya telah mengajukan proposal permohonan untuk kelanjutan pembangunan stadion itu ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpora. Hanya, sampai saat ini belum ada jawaban pasti terkait bantuan yang diajukan itu. “Kita ajukan permohonan dana ke pusat sebesar Rp 58 miliar. Tetapi sampai sekarang proposal itu belum direspons pusat,” ujarnya.

Atas kondisi itu, kata Kartika, pihaknya berharap pusat bisa memberikan penjelasan terkait usulan yang diajukan tersebut.

Dengan begitu, pihaknya dapat mengetahui apakah akan dapat bantuan dari pusat atau tidak. “Kita tetap berusaha ekstra mencari dana bantuan itu ke pusat,” katanya.

Disinggung apakah kelanjutan pembangunan stadion itu bisa memakai dana APBD? Namun, Kartika menegaskan kalau menggunakan dana APBD, hal itu pasti tidak bisa diakomodir. Alasannya, anggaran yang diperlukan untuk pembangunan stadion itu lumayan besar.

Dengan kondisi PAD Pemkab Karangasem yang tidak besar, maka pihaknya hanya berharap dapat bantuan dana itu dari Kemenpora. ‘’Kami sangat berharap dana itu segera terealisasi, sehingga pembangunan stadion itu bisa segera dilanjutkan kembali,’’ harapnya.

Sebelumnya, Kartika mengaku sudah menganggarkan perbaikan lintasan atletiknya. ‘’Malah lintasan atletik itu sudah difungsikan. Semoga saja pusat bisa membantu,” harap Kartika. (kmb41)

Bali Post/kmb41

STADION - Kelanjutan pembangunan Stadion Wikrama Mandala, Kelurahan Padangkerta, Amlapura yang lama makrak, masih belum ada kepastian dari pusat.

Giliran Tianyar Jadi Sasaran Sidak Ketua DPRD Sumardi

Jadi Akses Perekonomian Warga, Harap Perbaikan Jadi Prioritas

Bali Post/kmb41

TURUNKAN APK - Dinas Satpol PP bersama Bawaslu dan KPU Karangasem menurunkan APK caleg, Senin (15/4) kemarin.

Satpol PP Turunkan Ratusan APK Caleg

Amlapura(Bali Post) Memasuki masa tenang, Satuan Polisi Pamong Praja bersama Bawaslu, Dishub, dan KPU melakukan penurunan alat peraga kampanye (APK) caleg, Senin (15/4) kemarin. Pembersihan APK itu dilakukan agar saat hari H pencoblosan benar-benar tidak ada lagi APK caleg yang masih terpampang di pinggir jalan maupun di rumah-rumah penduduk.

Selama dua hari operasi, Satpol PP telah mengamankan ratusan baliho, pamflet, bendera parpol termasuk spanduk.

Kordiv Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Karangasem I Nyoman Mertadana mengungkapkan, penurunan APK caleg itu sudah dimulai

sejak Minggu (14/4). Pada Minggu (14/4) lalu penurunan APK itu dilakukan di kawasan Bebandem, Selat, Sidemen, dan Rendang.

Hari berikutnya menyasar Kecamatan Abang, Kubu termasuk Kota Karangasem.

“Penurunan ini akan kita lakukan sampai H-1 pencoblosan. Sehingga saat hari H pencoblosan sudah clear, tidak ada lagi APK-APK caleg yang terpampang di pinggir jalan maupun di rumah-rumah warga. Semua sudah bersih dari APK caleg,” ujarnya.

Rumadana menambahkan, dari hasil penurunan yang dilakukan selama dua hari, petugas Satpol PP telah mengamankan ratusan baliho, pamflet, bendera parpol, spanduk. Semua APK itu te-

lah diamankan di kantor Satpol PP Karangasem. “Penuruan APK caleg ini berjalan lancar. Kami berharap, semua wilayah bersih dari APK caleg,” tegas Rumadana.

Pihaknya menilai, peserta pemilu masih kurang sadar menurunkan APK-nya masing-masing. Padahal, sebelum memasuki masa tenang Bawaslu telah bersurat ke parpol, agar memerintahkan calegnya menurunkan APK miliknya. Buktinya rendah persentase kepedulian mereka menurunkan APK-nya sendiri.

“Karena tidak diturunkan, mau tidak mau, kita bersama Satpol PP, Dishub, dan KPU yang menurunkan APK caleg saat masa tenang ini,” ujar Rumadana. (kmb41)

SEBELUMYA, Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi melakukan sidak di jalan penghubung Dusun Galih dan Dusun Untalan, Bebandem. Kini, giliran Ketua DPRD itu sidak jalan di Dusun Paleg Kelod, Desa Tianyar, Kubu, Senin (15/4) kemarin.

Pada sidak yang didampingi Perbekel Ban, Camat Kubu, tokoh masyarakat, dan Dinas PUPR Karangasem, Nengah Sumardi berharap perbaikan jalan menjadi prioritas. Alasannya, jalur itu merupakan akses satu-satunya warga untuk menjual hasil pertaniannya.

Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi melakukan sidak itu setelah menerima laporan dari masyarakat.

Demikian diatensi langsung ke lokasi, ternyata kondisi jalan di sana memang sudah rusak parah. Pihaknya melihat pentingnya perbaikan jalan dari sisi potensial dan strategis wilayah. Pasalnya, jalan itu merupakan jalan penghubung antara dua kabupaten antara Karangasem dan Bangli.

“Jadi, kami cetuskan jalan itu harus menjadi prioritas dari sisi infrastruktur. Melihat kondisi seperti ini, kami sebagai dewan memiliki kewajiban mendorong pemerintah pengentaskan dari sisi infrastruktur salah satunya jalan. Kami mendorong agar secepatnya dialokasikan anggaran perbaikan jalan itu,” harapnya.

Setelah pembenahan jalan itu, pihaknya kata Sumardi, mendorong dinas terkait yakni Dinas PUPR untuk merancang pembuatan Detail Engineering Design (DED).

Dengan demikian, perbaikan jalan itu bisa dianggarkan di perubahan. ”Entah dana apa yang

dipakai nanti. Terpenting perbaikan itu menjadi prioritas. Dari segi perekonomian, hal itu membuat masyarakat setempat jadi lebih baik. Bisa juga menunjang pengembangan sektor pariwisata. Penting juga sarana kesehatan dan juga pendidikan dioptimalkan di sana,” tambah Sumardi.

Camat Kubu I Nyoman Surantika mengatakan, jalan itu memang sangat penting untuk akses masyarakat.

Karena hal itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pihaknya sangat berharap kedatangan Ketua DPRD itu dapat membantu merealisasikan perbaikan jalan itu. Terlebih jalan itu menghubungkan Karang-

asem dengan Kabupatan Bangli. Di wilayah sana, ada masyarakat Bangli bermukim yakni warga asal Banjar Bunut dan Madya.

“Kalau jalan milik Kabupaten Bangli malah sudah mulus dan sudah di-hotmix.

Jalan Kabupaten Karangasem inilah yang masih rusak. Jalan itu sudah dibuka bahkan sejak 5-7 tahunan.

Dengan adanya kerusakan ini, masyarakat sulit menjual hasil pertaniannya. Termasuk mengambil pupuk tidak bisa, karena truk tak bisa naik ke atas, solusinya terpaksa menggunakan sepeda motor,” keluhnya.

Kadis PUPR Karangasem I Ketut Sedana Merta mengungkapkan, Kecamatan

Kubu itu merupakan kecamatan yang paling luas dari delapan kecamatan yang ada.

Pihaknya memang belum bisa mengakomodir keseluruhan.

Namun, diakuinya pembangunan infrastruktur di Kubu, Abang dan daerah timur seperti Seraya, tetap menjadi prioritas pembangunan untuk infrastrukturnya.

“Untuk peningkatkan perbaikan jalan itu, kita usulkan tahun 2020. Karena ini merupakan jalan perbatasan yang menghubungkan Karangasem dengan Bangli. Pasti program itu kita prioritaskan. Mungkin kita akan menggunakan DAK atau mengusulkan memakai BKK Provinsi karena ini jalan lintas dua kabupaten,” tegas Sedana Merta. (ad672)

SIDAK - Ketua DPRD Karangasem saat melakukan sidak jalan di Banjar Paleg, Desa Tianyar Timur, Kubu, Karangasem, Senin (15/4) kemarin.

Peruntukan Dana Desa Jangan Keluar Regulasi Sejatinya nominal Dana Desa (DD) yang digelontorkan pemerintah pusat ke masingmasing desa sesunggunya cukup besar.

Namun, peruntukan dana itu harus digunakan sesuai regulasi yang sudah ditentukan.

Sehingga, dengan bantuan itu, diharapkan setiap desa jadi lebih maju dan berkembang. Lalu, bagaimana halnya dengan keluharan, yang sebetulnya tidak dapat, apakah juga sudah Bali Post/nan Komang Agus Sukasena dapat kucuran dana dari pusat?

KEPALA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Karangasem Komang Agus Sukasena, Senin (15/4) kemarin, mengungkapkan DD yang digelontorkan ke masing-masing desa nominalnya memang relatif besar karena dananya menyentuh angka Rp 800 juta ke atas. Namun, jumlah penerima masing-masing desa tidak sama alias bervariasi antara satu desa dengan desa lainnya. Perlu juga dicatat, peruntukan bantuan DD itu sudah jelas sesuai ketentuan.

Karena itu Agus Sukasena, mewanti-wanti kepada kepala desa agar disiplin mengguna-

kan DD itu. Diharapkan jangan sampai penggunaan DD itu keluar relnya.

“Tidak boleh menggunakan DD itu di luar regulasi peruntukannya,” pintanya.

Sukasena menambahkan, DD yang digelontorkan bisa untuk pengembangan potensi yang ada di masing-masing desa. Dana itu bisa untuk pengelolaan air bersih, dana simpan pinjam, BUMDes, pembangunan infrastruktur salah satunya jalan. Bisa juga untuk pengelolaan objek wisata. Tetapi bisa juga DD itu bisa diarahkan untuk program lainnya. Sudah tentu sesuai pertimbangan

pertimbangan yang matang.

Artinya, potensi yang digarap dan dikembangkan di desa itu nantinya bisa menambah kas pemasukan desa itu sendiri.

“Pemanfaatkan DD itu bisa juga diarahkan untuk pembangunan sarana olah raga.

Nantinya gedung megah yang dibangun itu bisa disewakan jika ada kegiatan. Nah dari hasil sewa itu bisa menjadi sumber pendapatan desa. Selain itu DD itu dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat lainnya,” tegasnya.

Dengan adanya peraturan menteri itu, lanjutnya kelurahan juga telah mendapatkan

perhatian. Bahkan kelurahan yang sebelumnya tidak dapat bagian, tahun ini sudah mulai digelontorkan bantuan emerintah pusat. Jadi, dengan bantuan itu, pihak Kelurahan juga sudah dapat mengakomodir segala kegiatan untuk pemberdayaan masyarakatnya.

Program-program sama juga dengan desa, mulai pembangunan infrastruktur seperti rabat beton termasuk pemberdayaan masyarakat.

“Mulai tahun ini bantuan itu sudah diberikan untuk Kelurahan. Masing-masing Kelurahan bahkan menerima Rp 300 juta,” jelas Sukasena. (nan)

KLUNGKUNG

12 KPU Larang ”Selfie” di Bilik Suara

Semarapura (Bali Post) Menjelang pencoblosan pemilu serentak, Rabu (17/4) besok, KPU Klungkung mempertegas kembali mekanisme pemungutan suara, tugas KPPS hingga proses penghitungan suara. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah larangan selfie atau bersua foto saat pencoblosan.

Ketua KPU Klungkung Gusti Lanang Mega Saskara, Senin (15/4) kemarin menegaskan pemilih saat di bilik suara tidak boleh selfie memperlihatkan coblosan pilihannya.

Menurut Lanang Mega Saskara, sejak masuk TPS, seluruh aktivitas pendokumentasian sudah dilarang.

Apalagi, selfie saat mencoblos, ini dapat mencederai asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Selain itu, melakukan selfie saat mencoblos, ancaman hukumannya bisa masuk ranah pidana. Ini sesuai dengan Peraturan KPU 3 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilu dan Buku Panduan KPPS. “Kami mohon kepada para pemilih agar tidak selfie di bilik suara. Itu masuk ranah pidana. Kami sudah tegaskan KPPS untuk memperhatikan larangan itu,” kata Lanang Mega Saskara, saat ditemui di Desa Paksebali, Kecamatan Dawan.

Sebagai antisipasi, saat mencoblosan, HP pemilih akan diamankan lebih dulu

oleh petugas KPPS. Selain itu, di sekitar TPS juga akan dipasang imbauan untuk meletakkan HP-nya sebelum mencoblos.

Larangan ini tertuang dalam Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Pasal itu berbunyi bahwa pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Sementara penjabaran sanksinya, tertuang pula dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebab, mendokumentasikan pilihan, bisa menjadi indikasi politik uang. Itu akan menjadi bukti petunjuk untuk penerapan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 523.

Larangan ini senada dengan bunyi Pasal 38 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 bahwa Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara. Dokumentasi baru boleh dilakukan pada saat penghitungan suara. Hal ini tercantum pada Pasal 52 ayat (7) dan (8) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019. (kmb31)

Bali Post/kmb31

LOGISTIK - Polisi-TNI ketika mengawal distribusi logistik ke desa-desa.

KPPS dan Pengawas Harus Netral Semarapura (Bali Post) KPPS dan Pengawas TPS memiliki peran penting dalam penyelenggara pemilu. Kredibilitas mereka akan menentukan legalitas pemilu serentak ini. Sekretaris Komite Demokrasi (KoDe) Bali Made Kariada, Senin (15/4) kemarin, menyoroti legalitas penyelenggara di tingkat TPS itu, karena ini amat riskan bisa menimbulkan gugatan dari peserta pemilu.

Menurut mantan Ketua KPU Klungkung ini, para penyelenggara di TPS, baik KPPS dan Pengawas TPS harus legal dan netral agar hasil dan produk Pemilu 2019 sah dan memiliki legalitas.

“Legalitas penyelenggara di TPS ini penting supaya hasil pemilu menjadi legal terutama KPPS selaku penyelenggara utama yang akan menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara,” katanya.

Kariada menyarankan untuk menjamin aspek legalitas penyelenggara, agar Ketua KPPS menunjukkan surat keputusan (SK) sebagai penyelenggara dari KPU, sebelum memulai tahapan pungut hitung. “Bila perlu anggota KPPS menunjukkan SK-nya kepada saksi dan Pengawas TPS supaya lebih transparan, terpercaya, dan penuh integritas,” sarannya.

Sementara itu, Bawaslu dan jajarannya, menurut Kariada, juga harus menjadikan ini sebagai perhatian serius. Bawaslu harus memastikan bahwa KPPS bukan merupakan anggota partai politik, yang menjadi titipan sebagai penyelenggara pemilu. Ini menurutnya sangat riskan terjadi dalam pemilu. Bawaslu bisa mengecek anggota KPPS dari KTA yang disetorkan oleh parpol, pada saat parpol mendaftar sebagai peserta pemilu. Ini salah satu cara yang bisa ditempuh, untuk memastikan penyelenggara pemilu seperti KPPS, benar-benar netral. Ini cara supaya penyelenggara dan produknya terhindar dari persoalan delegitimasi.

Begitu juga sebaliknya, Bawaslu pun diharapkan agar memastikan Pengawas TPS yang direkrut olehnya, dipastikan bukan anggota partai politik. Peserta pemilu dan masyarakat harus mengawasi hal-hal tersebut supaya tidak ada peserta pemilu yang diuntungkan dan dirugikan.

Ketua KPU Klungkung Gusti Lanang Mega Saskara menegaskan, sebagai upaya membentuk KPPS yang legal, sejak awal perekrutan, KPU sudah melansir syarat-syarat. Seperti tidak boleh menjadi KPPS lebih dari dua kali, non partisan (bukan dari kalangan anggota partai politik), mereka juga di-SK-kan oleh KPU. Dengan syaratsyarat itu, dia sudah meyakini, penyelenggara pemilu di tingkat KPPS sudah legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau sampai mengecek dalam KTA partai politik untuk lebih memastikannya, dia mengaku tidak sampai mengambil langkah sejauh itu.

Untuk diketahui, total ada 619 TPS, tersebar di Kecamatan Nusa Penida sebanyak 190 TPS, Klungkung 182 TPS, Banjarangkan 129 TPS dan Dawan 118 TPS. Jumlah total KPPS mengikuti jumlah TPS, dengan jumlah KPPS di setiap TPS sebanyak tujuh orang.

Bali Post/kmb31 (kmb31) Made Kariada

Selasa Umanis, 16 April 2019

Masa Tenang

APK yang Masih Terpasang Diberangus

Semarapura (Bali Post) Meski sudah disurati KPU Klungkung, para kandidat baik caleg, tim pemenangan DPD maupun presiden, banyak yang masih membiarkan APK-nya terpasang. Hal ini membuat Bawaslu Klungkung turun tangan. Bawaslu Klungkung bersama dengan Satpol PP akhirnya memberangus seluruh APK yang masih tersisa, Senin (15/4) kemarin.

APK yang tersisa ini cukup banyak. Tidak saja berupa spandukspanduk kecil, pamplet dan bendera partai politik, ada juga billboard besar masih ditemukan di jalanjalan protokol di Klungkung. Ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk membersihkan sendiri APK oleh peserta pemilu itu masih rendah.

Sebab, Ketua KPU Klungkung Gusti Lanang Mega Saskara sebelumnya mengaku sudah melayangkan surat kepada semua peserta pemilu untuk membersihkan sendiri APK-nya.

“Pembersihan APK kami maksimalkan hari ini. Baik di Klungkung daratan, maupun di Nusa Penida.

H-1 sebelum pencoblosan, kami targetkan sudah tuntas,” kata anggota Bawaslu Klungkung Ida Ayu Ari Widhiyanthy.

Menurutnya, banyaknya APK yang masih dibiarkan bertebaran ini, selain kurangnya kesadaran peserta pemilu, juga sanksi yang diatur dalam peraturan KPU tidak berat. APK setelah dibersihkan oleh

Satpol PP, bisa diambil lagi oleh peserta pemilu di Kantor Satpol PP. Sementara, total APK yang ditertibkan ada 76, baik berupa bendera, baliho, spanduk, umbul-umbul maupun billboard.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Klungkung Komang Artawan, menyampaikan dalam masa tenang, pihaknya tetap melakukan mekanisme pengawasan dengan cara monitoring ke lapangan. Bawaslu wajib untuk memastikan apakah tahapan pemilu, khususnya masa tenang ini sudah berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh regulasi pemilihan umum atau belum. Khususnya, adanya pihak-pihak tertentu yang masih nekat melakukan kampanye tersembunyi, bahkan upaya money politics.

Upaya money politics rawan terjadi ketika memasuki masa tenang.

Sehingga, pihaknya menegaskan akan menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya-upaya preventif. (kmb31)

Bali Post/kmb31

APK - Satpol PP saat menurunkan APK yang masih terpasang di billboard.

Pemkab Klungkung Gelar Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi

BUPATI Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri kegiatan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 di Wantilan Pura Goa Lawah, Kecamatan Dawan, Senin (15/4) kemarin. Selaku narasumber Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H. didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Otto Sompotan, S.H., M.H. dengan materi ‘‘Kiat-kiat dalam Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Biroktasi Bersih Melayani (WBBM)’’.

Kepala Inspektorat Daerah Bali Wayan Sugiada dengan materi ‘‘Tata Cara Penilaian Intern Zona Integritas’’, serta Kepala Biro Organisasi Pemprov Bali dengan materi ‘‘Langkah-langkah Membangun Zona Integritas’’.

Kegiatan ini sebagai upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam pembangu-

nan di Klungkung menuju unggul dan sejahtera. Bupati Suwirta mengatakan, untuk mewujudkan Klungkung yang unggul dan sejahtera, reformasi birokrasi telah menjadi agenda Pemkab dalam satu misi khusus dari Panca Santi.

Oleh karenanya, reformasi birokrasi bagi Klungkung adalah hal mutlak untuk dilakukan dengan totalitas dan menyeluruh, mengingat berbagai keterbatasan. “Budaya kerja birokrasi lama yang linear, pelan dan berbelitbelit harus kita tinggalkan.

Karena dalam era revolusi industri 4.0 ini bukan lagi era yang kuat mengalahkan yang lemah, yang kaya mengalahkan yang miskin, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat,” ujar Suwirta.

Dalam sesi dialog, Perbekel Jungutbatu Made Gede Suryawan mempertanyakan sejauh mana kejaksaan bisa membantu desa dalam pembangunan desa. Sedangkan Perbekel

Desa Pesinggahan Nyoman Suastika mempertanyakan bagaimana sikap kejaksaan terhadap keberadaan laporan dari masyarakat yang tidak dilengkapi identitas yang jelas atau istilahnya surat kaleng, apakah akan ditindaklanjuti?

Menanggapi pertanyaan

Perbekel Jungutbatu, Kajati Bali Dr. Amir Yanto menjawab bahwa Kejaksaan akan membantu dalam kegiatan pendampingan hukum, konsultasi hukum, klinik hukum khususnya untuk pengelolaan dana desa sebagai tindak lanjut MoU Jaksa Agung dengan

SOSIALISASI - Bupati Suwirta bersama Kajati Amir Yanto, usai kegiatan sosialisasi di Wantilan Pura Goa Lawah.

Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Sedangkan menjawab pertanyaan Perbekel Pesinggahan, Kajati Bali mengaku semua laporan akan ditindaklanjuti dalam bentuk pengumpulan data/ informasi dan penyelidikan.

Jika tidak ada atau tidak ditemukan alat bukti yang sah, maka laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan.

Selain diisi sesi dialog, di tengah-tengah acara juga diisi penyerahan secara simbolis buku saku oleh Kajari Klungkung kepada OPD, BPD dan bendesa tentang pengelolaan dana desa dan brosur jasa pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Klungkung. Turut hadir dalam kegiatan ini Sekda Klungkung Gede Putu Winastra yang juga selaku moderator serta ratusan peserta yang terdiri atas para asisten dan staf ahli, kepala OPD, camat, lurah, perbekel, bendesa serta anggota BPD. (ad680)

Akses Jalan ke Pura Puncak Sari Diperlukan Warga Semarapura (Bali Post) Warga Banjar Sidayu Tojan, Desa Takmung, kini bisa ke Pura Puncak Sari dengan akses jalan yang sudah bagus.

Ini setelah program padat karya yang menyasar wilayah setempat mengubah akses yang sebelumnya hanya jalan setapak, dengan badan jalan langsung betonisasi. Akses jalan baru sepanjang 300

meter itu menelan anggaran APBD Klungkung tahun 2019 sebesar Rp 251 juta.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klungkung I Gede Kusumajaya, Senin (15/4) kemarin mengatakan, padat karya yang sudah selesai dilaksanakan ini, merupakan pembukaan badan jalan dan betonisasi jalan permukiman rumah penduduk menuju

Bali Post/kmb31

PADAT KARYA - Hasil padat karya akses jalan menuju Pura Puncak Sari, Takmung.

Pura Puncak Sari dan lahan pertanian. Ini dikatakan dapat diselesaikan tepat waktu, setelah dikerjakan selama 20 hari dengan mengerahkan ratusan tenaga kerja dari warga setempat. Upah yang diberikan pun bervariasi, untuk pangayah Rp 80.000 per hari dan tukang Rp 85.000 per hari dengan dimensi volume pekerjaan panjang 300 meter x lebar 3 meter. “Hasilnya, sangat memuaskan,” ujar Gede Kusumajaya.

Perbekel Desa Takmung Nyoman Mudita menyampaikan, jalan ini sangat diperlukan warga setempat. Sebab, sebelum adanya jalan ini kondisi jalan menuju ke permukiman dan Pura Puncak Sari harus melewati persawahan.

Dengan adanya akses jalan ini, dia yakin juga akan diikuti dengan antusias warga dalam mengolah lahan pertanian, karena semakin dipermudah membawa hasil pertanian.

“Program padat karya ini sangat diperlukan masyarakat untuk memperlancar akses

masyarakat baik menuju permukiman dan tempat ibadah.

Sekaligus juga memperlancar ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian,” ujar Nyoman Mudita.

Wakil Bupati Made Kasta, saat hadir dalam penutupan program ini, Senin (15/4) kemarin, menyampaikan melalui padat karya yang sudah selesai dikerjakan ini, masyarakat akan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih leluasa dalam melakukan aktivitas. Diharapkan juga selesainya akses jalan ini

dapat membantu memperdayakan potensi sumber daya yang ada di Banjar Sidayu Tojan, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, aksesbilitas masyarakat dan peningkatkan perekonomian lokal serta pariwisata.

“Kepada seluruh masyarakat Sidayu Tojan, agar selalu menjaga bersama hasil padat karya ini dengan sebaik-baiknya. Bila perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin guna untuk mengantisipasi biar tidak cepat rusak,” tegasnya. (kmb31)

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Selasa Umanis, 16 April 2019

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Staf Produksi (Tabanan), Lulusan Pertanian/Mesin/ Listrik/Kimia/Tataboga Hub. Dewi Hp.081236222509

B.BP.004.04.19.0000655

BVC Krj Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunanresto Pasti Brangkat Line WA081375409869&087754689692

B.BP.004.04.19.0000599

Dcr Lk/Wnt 18-22th Lsl SMP/SMA Lajang Hub.081915660061 Toko Anita Sgr Anggrek 2

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818 G.01

Dbthkn Tenaga Kerja:PT.KGP Dps Jl.Imam Bonjol Komp.Pertokoan Tegal No.6-9 Dps 0361-484725 Laki-Laki,Sehat Jasmani,Belum Menikah,Punya SIM C/Kartu BPJS Kesehatan,Sbg Tenaga City Kurir

B.BP.001.04.19.0000594

Dcr Cleaning Service Gj.3,5Jt area Batubulan Hub:0361-290189 B.BP.001.04.19.0000478

Dcr PRT Wnt Tgl dlm Gj. 2,2Jt Jujur,Serius Telp.087762800029

B.BP.004.04.19.0000660

B.BP.004.04.19.0000652

Dcr Acc+Pjk S1Acc, Writer D3, Web-Design hrd@melali-mice.com

Dcr Sopir u.Proyek SIM A,Gaji+ Bonus.Blh Tdr dlm 087861548333

B.BP.004.04.19.0000663

B.BP.004.04.19.0000653

DIJUAL RUMAH

DIJUAL MOBIL

BIRO JASA

SERVICE

SERVICE

SERVICE

SERVICE

Dcr Sopir, Min SMA, Pglm 2Thn Dcr PRT,Tidur dlm,085829145389

DIJUAL MOBIL

Dicr kirim lele (Pake Spd mtr) H.081246682139/0818503603

Truk Isuzu Engkel’2007 KM10Rb Kondisi Trwt Hub.08123860430

B.BP.004.04.19.0000662

B.BP.004.04.19.0000665

Need Steward, Walk-In Intv at Yulia Inns Jl.Pantai Kuta 43 Tlp.751893

B.BP.001.04.19.0000657

Sekuriti (Pabrik Tabanan), Sertifikat, Hub. Dewi Hp.081236222509

B.BP.004.04.19.0000654

Dcr Sgr Marketing dan Kasir, Penddkn: min SMU/SMK Akuntansi (kasir), umur maks 25thn, belum menikah. Lam ke Kop.Krama Bali, Jl.Kepundung No.61A Dps atau email: kkb_pusat@yahoo.com

G.02

ISUZU

B.BP.001.04.19.0000666 JEEP

L.Cruiser Koleksi Langka’1995 VX80 Trwt Manual,08123860430 B.BP.001.04.19.0000664 TOYOTA

Avanza G’2015 Putih AsBali Mls Prbd.082341251453/081933610070 B.BP.004.04.19.0000667

PROPERTY DIJUAL RUMAH

Djl Rmh Jl.Tkd.Petanu Gg.Belibis No.23 LT300m2,5KM,5KT,Lt2.

2,4M Nego pemilik 081239366902 B.BP.004.04.19.0000668

DIJUAL RUMAH

Rmh Tipe 36/70 Hrg200Jt,Sembung Mengwi Badung. 082145612209 B.BP.001.04.19.0000648

PROPERTY DIJUAL TANAH

Dijual kav 200m2 Kutuh Bdg DP 10% Bunga Krd 0.83% /bln Hub:08174792678/081805374433 B.BP.004.04.19.0000555

Gratis Tanah Timbunan Vol ± 20000 m3 Lokasi Jl.ByPass Ngurah Rai Kuta Hub.087863430869 B.BP.001.04.19.0000315

Tnh 30A,ngantong,cck u/Perush Lok.jantung Kt Br.Kertawangsa Lodtunduh Ubud 550jt/Are nego & Tnh 18A cck u/Villa/rumah 425jt/A,nego,08123834020,pmlik B.BP.001.04.19.0000642

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

PROPERTY DIJUAL RUKO

Jual/Sewa Cepat Ruko 2Lt SHM 104/B.160 tepi Jalan Besar Cokroaminoto Nego Hub085100141368 B.BP.033.04.19.0000659

BIRO JASA Bantu Lapor Pajak SPT Tahunan BulananSIUPNPWP081338344155 B.BP.001.03.19.0000752

KEHILANGAN

KEHILANGAN BPKB No.D2669972-O DK 1871 OU An.Sayaman Harahap B.BP.001.04.19.0000637

Hlg BPKB No.E4675450-G DK 1248 YL An.Jeremy Redvers Clarke B.BP.001.04.19.0000646

Hlg Sertifikat Tnh Hak Milik No.01965 an.Ratnawati Soewandi B.BP.001.04.19.0000645

PENGUMUMAN

Tlh Hlg Sertifikat Tanah A/N Gd. Junartha yg menemukan Hub: 087861891881 (ada Uang Jasa)

Pembubaran CV.Saka Bhuana, Berkedudukan di Kab.Badung, Bali. Segala Hak & Kewajiban Akan Diselesaikan Dalam Waktu 30 Hari Sejak Pengumuman Direksi Ttd.CV Saka Bhuana.

B.BP.101.04.19.0000661

B.BP.001.04.19.0000647

BPKB No.9450685-O DK-5648-AV An.A.A Ayu Putu Tirtawati,SE B.BP.001.04.19.0000633

BANGLI

14

Selasa Umanis, 16 April 2019

Sidak Bangunan Pasar Kidul

Ketua Dewan Minta Disperindag Segera Tangani Kebocoran Selasar Bangli (Bali Post) –

Jelang akhir masa jabatannya, Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata melakukan sidak ke Pasar Kidul Bangli, Senin (15/4) kemarin. Sidak dilakukan untuk meninjau langsung kondisi pasar Kidul yang belakangan ini dikeluhkan sejumlah pedagang. Dalam sidak tersebut, Kutha Parwata mendapati adanya kebocoran pada selasar bagian barat pasar yang selama ini menyebabkan bangunan dalam pasar becek dan kumuh saat hujan. Terkait hal itu ia meminta OPD terkait untuk segera menindaklanjutinya atau menanganinya.

Bali Post/kmb40

SIDAK - Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata saat melakukan sidak ke Pasar Kidul, Senin (15/4).

Menurut Kutha Parwata, kebocoran itu terjadi lantaran pembangunan Pasar Kidul tidak dilakukan secara menyeluruh. Dalam artian, saat pembangunannya, terdapat bangunan lama yang dipertahankan.

Selain mendapati selasar yang bocor, dalam sidaknya kemarin pihaknya juga menemukan soal pembuangan limbah yang belum sinkron.

Untuk mengatasi persoalan yang ditemukannya itu, pihaknya meminta pihak Disperindag yang kala itu dihadiri beberapa orang kasi, untuk melakukan komunikasi dengan pihak konsultan agar kebocoran di selasar bagian barat pasar bisa ditangani segera. Mengenai pembuangan limbah, menurutnya perlu dipikirkan apakah perlu dibuatkan IPAL atau bisa

disalurkan melalui saluran drainase kota yang sudah ada. “Sidak ini saya lakukan untuk memastikan hingga akhir jelang masa jabatan saya berakhir, permasalahan pasar harus sudah clear dan tuntas,” terangnya.

Sebab menurutnya, keberadaan pasar merupakan salah satu penunjang utama pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangli. Dia menyebut, ada tiga pasar yang menjadi andalan Pemkab selama ini, yakni Pasar Kidul, Pasar Kintamani dan Pasar Kayuambua.

Dalam sidaknya kemarin, politisi asal Desa Bangbang yang tak ikut maju dalam Pileg ini, juga menyempatkan diri untuk meninjau kondisi pasar eks Rutan Bangli yang kini ditempati pedagang kain.

Kutha Parwata mengatakan,

bahwa sesuai rencana pemerintah, pedagang kain di pasar eks Rutan Bangli nantinya akan dipindahkan ke Pasar Loka Crana. Pascadipindah, pihaknya mengusulkan agar keberadaan pasar eks rutan bisa dimanfaatkan sebagai pasar senggol.

Dia mengungkapkan, sejauh ini rencana tersebut masih terkendala status kepemilikan aset. Sebagaimana informasi yang didapatnya dari Dinas Koperasi, aset pasar eks rutan ini masih dimiliki Kementerian Koperasi. “Penghibahannya sampai saat ini masih dalam proses,” ungkapnya. Agar proses hibah bisa cepat tuntas, pihaknya meminta dinas terkait lebih proaktif dalam koordinasi dengan pusat.

Termasuk melaporkannya ke Bupati. (kmb40)

Empat Sekolah Aman Bencana Disdukcapil Buka Pelayanan Saat Pencoblosan Bangli (Bali Post) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangli hingga saat ini baru bisa membentuk empat sekolah aman bencana.

Terbatasnya anggaran menjadi kendala BPBD untuk menambah pembentukan sekolah tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangli Wayan Karmawan, Senin (15/4) kemarin menyebutkan, empat sekolah yang saat ini telah menjadi sekolah aman bencana yakni, SMPN 1 Bangli, SMPN 3 Bangli, SMPN 1 Kintamani, dan SMPN 1 Tembuku. Pembentukan sekolah aman bencana yang bertujuan untuk penguatan kapasitas secara dini guna mengurangi risiko bencana, dilakukan dengan melakukan pelatihanpelatihan ke sekolah. Dalam pembentukan satu sekolah aman bencana, anggaran yang

dibutuhkan diakuinya tidak sedikit. Berkisar puluhan juta. Anggaran digunakan untuk pembiayaan kegiatan pelatihan, simulasi hingga pemasangan plang jalur-jalur evakuasi, titik kumpul, serta lainnya. “Sekolah yang diprioritaskan, yang punya potensi kebencanaan tinggi seperti kondisi sekolah yang berada di lahan miring, bertingkat, sempit,” ujarnya didampingi Kasi Kedaruratan dan Logistik Ketut Agus Sutapa.

Karmawan mengatakan sejatinya berkeinginan menambah jumlah sekolah aman bencana di Bangli. Bahkan targetnya semua sekolah bisa menjadi sekolah aman bencana. Namun demikian terbatasnya anggaran menjadi hambatan pembentukan sekolah aman bencana di Bangli. “Pembentukan sekolah aman bencana ini merupakan program pusat sejak

tahun 2017, dan merupakan amanah undang-undang,” terangnya.

Selain membentuk sekolah aman bencana, dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat tentang kebencanaan BPBD Bangli selama ini telah melakukan pembentukan desa tangguh bencana.

Sementara ini baru ada satu desa yang dijadikan desa tangguh bencana, yakni Desa Abang Batudinding. “Rencana ke depan Yeh Mampeh akan kita bentuk menjadi Desa Tangguh bencana,” katanya.

Karmawan menambahkan untuk memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional pihaknya akan kembali menggelar simulasi di SMPN 3 Bangli 26 April mendatang.

Dalam simulasi itu, siswa dan warga sekolah akan ditingkatkan kemampuan dan pengetahuannya menghadapi bencana gempa. (kmb40)

Bali Post/kmb40

”Siapa tahu ada pemilih yang diragukan oleh KPU atau Bawaslu, apakah NIKnya benar atau tidak, bisa dicek di Disdukcapil.”

Nyoman Sumantra

Bangli (Bali Post) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bangli akan membuka pelayanan saat hari pencoblosan, Rabu (17/4). Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya permasalahan berkaitan dengan persoalan kependudukan saat Pemilu berlangsung.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Bangli Nyoman Sumantra, Senin (15/4) kemarin mengatakan, pelayanan hanya dibuka di Kantor Disdukcapil. Tidak di kecamatan-kecamatan.

Adapun layanan yang dibuka meliputi perekaman e-KTP dan pengecekan identitas. “Siapa tahu ada pemilih yang diragukan oleh KPU atau Bawaslu, apakah NIK-nya benar atau tidak, bisa dicek di Disdukcapil,”

Bali Post/kmb40

Logistik Pemilu Didistribusikan ke Desa Bangli (Bali Post) – Dua hari jelang pemilihan umum (Pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangli mulai mendistribusikan logistik ke desa-desa. Pada hari pertama Senin (15/4) kemarin, pendistribusian logistik dilakukan dengan menyasar wilayah Kecamatan Kintamani. Proses pendistribusian dilakukan menggunakan kendaraan truk dengan pengawalan aparat kepolisian.

Proses pendistribusian logistik berlangsung pada pagi hari. Logistik berupa kotak, bilik, surat suara, dan kelengkapan pencoblosan lainnya yang selama ini tersimpan di Pasar Loka Crana, dimasukkan ke dalam truk.

Truk yang digunakan dalam proses pendistribusian dilengkapi dengan penutup terpal.

Nampak sejumlah aparat keamanan berjaga-jaga dan mengawal langsung proses pemindahan logistik.

Ketua KPU Bangli Putu Pertama Pujawan mengatakan, pendistribusian logistik pemilu dijadwalkan berlangsung dua hari, yakni Senin (15/4) dan Selasa (16/4).

Pada hari pertama, pendistribusian logistik dilakukan ke Kecamatan Kintamani yang terbagi ke dalam dua dapil.

Selanjutnya pada hari kedua, pendistribusian ke tiga kecamatan lainnya, yakni Bangli, Susut, dan Tembuku.

Pujawan menyebutkan, jumlah kendaraan yang dilibatkan dalam proses pendistribusian logistik sebanyak 31 truk. Sehari sebelum pendistribusian dilakukan, seluruh kendaraan tersebut telah diuji dan dicek terkait kelayakannya oleh Polres dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bangli. Selain melengkapi kendaraan truk dengan atap terpal, untuk menghindari kerusakan logistik selama proses pendistribu-

sian, KPU juga memberikan pengamanan berupa plastik di bagian luar dan dalam logistik. “Nanti logistik ini akan diturunkan ke kantor desa,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Sabhara Polres Bangli AKP Dewa Gde Oka mengatakan, untuk mengawal dan mengamankan pendistribusian logistik pemilu, Polres Bangli menurunkan 62 personel. Per satu truk yang berangkat dikawal dua orang personel.

Nantinya setelah sampai di kantor desa, seluruh logistik tersebut selanjutnya akan diamankan oleh bhabinkamtibmas dibantu babinsa dan keamanan di desa. “Sampai seluruh rangkaian kegiatan pemungutan suara selesai, logistik ini tetap akan dalam pengawalan kepolisian.

Pengamanan tetap melekat terhadap kontak suara dan lainnya,” kata Dewa Oka. (kmb40)

belumnya, Sumantra mengatakan, belum pernah ada masalah terkait kependudukan saat hari H pemilu. Layanan yang dibuka saat pemilu lalu pun sepi pengunjung. “Pengalaman pilgub sebelumnya tidak ada masalah. Waktu itu Dirjen langsung datang memantau ke Bangli. Walau demikian, kita tetap lakukan antisipasi dalam pemilu ini dengan membuka pelayanan, supaya jangan terjadi persoalan,” katanya.

Sementara itu, disinggung mengenai ketersediaan blanko E-KTP, Sumantra mengatakan, saat ini masih cukup tersedia. Pada hari Senin kemarin pencetakan e-KTP di atas 200 keping. Jumlah ini diakuinya cukup tinggi dibanding hari sebelumnya yang hanya maksimal 150 keping. (kmb40)

Masa Tenang, APK Masih Terpasang di Sejumlah Titik

Bangli (Bali Post) – Meski telah memasuki masa tenang, sejumlah alat peraga kampanye (APK) masih terpasang di sejumlah titik. Hal itu diakui Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangli Nengah Purna, Senin (15/4) kemarin.

Purna menjelaskan, sebelum memasuki masa tenang pihaknya sejatinya telah menyurati seluruh peserta pemilu agar menurunkan APK-nya masing-masing.

Sebagaimana yang diatur dalam PKPU, penurunan APK memang menjadi kewajiban masing-masing peserta pemilu, di samping melakukan pemasangan dan perawatan.

“Kita dari Bawaslu sudah bersurat. Dari KPU juga sudah. Kami imbau agar APK-nya dibersihkan.

Memang ada satu dua yang sudah melakukannya, tapi masih ada juga yang belum menurunkan,” ungkap Purna saat ditemui di sela-sela ke-

LOGISTIK - Kegiatan pendistribusian logistik pemilu, Senin (15/4) kemarin.

kata Sumantra.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat saat hari pemilihan nanti, pihaknya akan menugaskan sejumlah pegawainya dengan sistem piket. Pelayanan dibuka hingga pukul 16.00 Wita.

Sumantra mengatakan, dibukanya layanan saat pemilu nanti, sebagai tindak lanjut dari perintah Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta edaran Gubernur Bali. Dalam surat edaran Gubernur yang ditunjukan ke Bupati, Disdukcapil diwajibkan untuk membuka pelayanan pada Sabtu, Minggu dan hari libur serta memberikan pelayanan pada hari pencoblosan demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019.

Sebagaimana pengalaman saat hajatan pemilihan se-

giatan pengawasan pendistribusian logistik di Pasar Loka Crana.

Dari empat kecamatan di Bangli, wilayah yang hingga saat ini masih banyak dijumpai APK yakni Kintamani. Terkait keberadaan APK yang masih terpasang, pihaknya bersama Satpol PP terus melakukan kegiatan penertiban APK selama masa tenang ini. Dalam kegiatan penertiban, Minggu (14/4) lalu di wilayah Kecamatan Bangli pihaknya memberangus sedikitnya 83 APK, berupa bendera, baliho dan spanduk. Pada Senin kemarin, kegiatan penertiban dilakukan menyasar Kecamatan Susut.

Purna menargetkan pada H-1 pencoblosan, seluruh APK sudah dibersihkan. Pihaknya pun kembali mengimbau kepada seluruh peserta pemilu untuk menaati aturan yang ada. “Kalau peserta pemilu mendapat kewajiban memasang, memelihara dan mencabut APK, agar ditaati,” imbuhnya. (kmb40)

Bali Post/ist

APK - Petugas Bawaslu Bangli dan Satpol PP menurunkan APK yang masih terpasang pada masa tenang.

OLAHRAGA

Selasa Umanis, 16 April 2019

Alex Rins Raih Gelar Pertama Los Angeles – Pembalap Spanyol Alex Rins merebut kemenangan di Grand Prix Amerika Serikat, Senin (15/4) dini hari kemarin.

Ini merupakan gelar pertama dalam kariernya di MotoGP setelah rekan senegaranya Marc Marquez (Honda) terjatuh di tikungan ke-12 pada putaran kesembilan saat memimpin.

Rins yang menunggangi Suzuki mendapat tantangan keras dari pembalap Italia Valentino Rossi sebelum mengambil bendera kotak-kotak di Austin’s Circuit of the Americas, Texas.

Jack Miller (Australia/Ducati) berada di urutan ketiga.

Rins menjadi orang pertama yang menang di Texas dalam ketiga kategori. Dia juga me-

menangkan perlombaan Moto3 pada 2013 dan Moto2 pada 2016. “Saya sangat senang.

Saya tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan perasaan. Ketika melewati garis finis, emosi saya meledak,” kata pria 23 tahun ini.

Pembalap Italia Andrea Dovizioso yang berada di urutan keempat, naik ke puncak klasemen keseluruhan dengan 54 poin, diikuti Rossi (51), Rins (49) dan Marquez (45).

Sebelumnya, Thomas Luthi (Swiss/Kalex) memenangkan perlombaan Moto2, disusul Marcel Schrotter (Jerman) dan Jorge Navarro (Spanyol).

Di ajang Moto3, Aron Canet menjadi yang tercepat diikuti Jaume Masia dan Andrea

Migno (Italia).

Sementara itu, pembalap Mercedes Lewis Hamilton (Inggris) naik ke puncak klasemen Formula Satu setelah menjuarai Grand Prix Tiongkok, Minggu (14/4).

Hamilton finis dalam waktu 6,552 detik mengungguli rekan satu timnya Valtteri Bottas dan Sebastian Vettel (Ferrari).

Hasil GP Cina itu merupakan kemenangan ke-75 buat Hamilton yang mengawali balapan dari P2. Ia kini terpaut 16 kemenangan dari Michael Schumacher yang 91 kali naik podium pertama.

Lomba di Sirkuit Shanghai ini merupakan balapan F1 ke1.000. (afp/kmb)

Penambahan Nomor di Porprov Bisa Dikomunikasikan Denpasar (Bali Post) – KONI Bali mempersilakan pengurus cabang olahraga (cabor) mengajukan penambahan nomor yang dipertandingkan pada Porprov Bali XIV/2019 di Tabanan, September mendatang. Tidak ada kata mati untuk berkoordinasi dan berkomunikasi.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum KONI Bali Ketut Suwandi di Denpasar, Senin (15/4) kemarin. Penambahan dua nomor diajukan oleh Pengprov Pergatsi (gateball) saat melakukan audiensi.

Mereka juga berniat bersurat ke ketua panitia induk Porprov Bali. ‘’Kita harus berpikir jauh ke depan dan mencari cara terbaik untuk solusinya. Tidak ada kata mati dan tidak selesai untuk sebuah persoalan

semasih bisa berkomunikasi dan dikoordinasikan dengan panitia induk. Kami harapkan semuanya bisa berjalan dengan baik,’’ ujarnya.

Menurutnya, KONI Bali selalu membuka komunikasi dan koordinasi untuk itu. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan lagi, apalagi ini menyangkut kepentingan bersama, walaupun dalam klausul pihak tuan rumah bisa menentukan nomor yang dipertandingkan. ‘’Mari berpikir untuk Bali ke depannya. Tidak hanya berbicara sampai Porprov Bali, namun juga PON,’’ tambah Suwandi.

Pengprov Pergatsi Bali mengajukan dua nomor yakni triple putra dan beregu putra untuk dipertandingkan pada Porprov Bali XIV/2019.

Pengajuan ini mengacu dari

nomor yang dipertandingkan pada PON XX/2020 di Papua.

Sebelumnya, RAT KONI Bali silam menetapkan tiga nomor gateball di Porprov Bali 2019 mengacu pada nomor yang dipertandingkan di PON Papua yaitu double campuran, triple campuran dan beregu campuran. Namun, kemudin ada surat dari panitia PON terkait tambahan dua nomor tadi. ‘’Ada catatan yang kami berikan. Waktu pertandingan lima hari yang diberikan panitia Porprov Bali, kami siap meringkas menjadi tiga hari dengan tambahan dua nomor itu. Kebutuhan wasit tetap tidak bertambah dari sisi jumlah orangnya. Itu yang kami tawarkan,’’ ungkap Ketua Umum Pergatsi Bali IGN Adnyana. (kmb)

Berbasis Hindu Saat diberlakukan nanti, desa adat tidak hanya menjadi ‘’keren’’, tetapi juga dapat mewujudkan prinsip Tri Sakti Bung Karno. Pasalnya, perda mendorong adanya pengakuan dan legalitas awig-awig, pararem, dan peraturan desa adat.

Artinya, desa adat mempunyai kewenangan membuat peraturan-peraturan terse-

but yang berkaitan dengan otonominya sendiri. Desa adat juga diatur sebagai lembaga untuk pelestarian adat istiadat, seni, budaya serta kearifan lokal. Kemudian, bisa menyelenggarakan pendidikan keagamaan berbasis agama Hindu berbahasa Bali.

Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama (BKS) LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan menyampaikan ucapan terima kasih dan

Liga Champions

Juve Andalkan Ronaldo MU Perlu Keajaiban Roma – Cristiano Ronaldo akan menjadi ujung tombak Juventus saat melawan senjata muda Ajax dalam pertandingan kedua babak perempatfinal Liga Champions di Turin pada Rabu (17/4) pagi besok pukul 04.00 Wita. Dalam laga lainnya di Nou Camp, Barcelona menjamu Manchester United (MU).

Ronaldo diistirahatkan pada akhir pekan bersama Leonardo Bonucci, Blaise Matuidi, Alex Sandro, Mario Mandzukic dan Miralem Pjanic. Performa remaja Moise Kean (19) berlanjut dengan mencetak gol keenamnya dalam banyak pertandingan.

Akan tetapi kapten tim Giorgio Chiellini (34) diragukan pulih dari cedera betis.

Kondisi Ronaldo yang bugar membuat pelatih Massimiliano Allegri menjadikannya senjata andalan Juve saat menjamu Ajax. ‘’Dia siap untuk pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat mengesankan. Scudetto akan datang cepat atau lambat,’’ kata Allegri yang membawa Juventus memimpin 17 poin di Liga Italia atas urutan kedua Napoli dengan enam pertandingan tersisa.

Pemain berusia 34 tahun itu telah mencetak lima gol di Liga Champions musim ini. Satu dibuatnya ke gawang Manchester United, hattrick melawan Atletico Madrid yang menyelamatkan Juventus di babak 16 besar dan satu gol lagi saat dijamu Ajax. Kapten Portugal ini juga

apresiasinya atas disahkannya Perda Desa Adat yang mendukung keberadaan LPD di Bali. Ia berharap ke depannya sinergi yang dijalin antara LPD bersama pemda maupun pemrov dapat lebih memajukan ekonomi Bali secara umum.

Acara ramah tamah turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati serta Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra. (ad676)

Lebih Ideal Kemampuan caleg berjuang demi kepentingan yang lebih besar, perjuangan yang lebih ideal, misalnya dalam soal menjaga taksu Bali atau nindihin gumi Bali tidak lagi begitu penting. Ini menjadi tantangan besar bagi pemilih di Bali untuk menggunakan

kecerdasan dan hati nuraninya dalam menentukan pilihannya.

Tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menjadi pemilih cerdas selain membangun keberanian untuk melawan politik transaksional. Keputusan yang telah diambil lembaga komunal baik dadia, banjar bahkan desa adat sekalipun bukanlah kebenaran yang

Selasa, 16 April 2019 05:00 Wita Gayatri Mantra 05:52 Wita Mars Indonesia Raya 05:54 Wita Mars Bali Jagadhita 05:56 Wita Lagu Ngastitiang Bali 06:00 Wita Puja Trisandya 06:05 Wita Dharma Wacana Dharma Santhi (1) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Bali Channel Tourist TV 08:30 Wita Ocydia Home Shopping 09:00 Wita Seputar Bali Terkini 09:05 Wita Halo Kamtibmas 10:00 Wita Seputar Bali Terkini 10:05 Wita Ocydia Home Shopping 10:30 Wita Bali Channel Tourist TV 11:00 Wita Seputar Bali Terkini 11:05 Wita Solusi Alternatif Soman 12:05 Wita Dharma Wacana

Dharma Santhi (2) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Solusi Alternatif Marion Sam 14:00 Wita Seputar Bali Terkini 14:05 Wita Klip Bali 14:30 Wita Ocydia Home Shopping

15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita DW TV 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Dialog Interaktif Mahendradata 17:00 Wita Lila Cita Drama Gong Werda Mukti Budaya, Br. Tengkulak Kelod (1) 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali 19:00 Wita Giliran Anda 19:30 Wita Orti Bali 20:00 Wita Dialog Artha Buana Investama 21:00 Wita Ista Dewata Pura Dalem Kepala, Pemogan 21:30 Wita Sansekerta 22:00 Wita Seputar Bali Terkini 22:05 Wita Lila Cita Calonarang Pura Tanjung Sari Sanur (1) 23:00 Wita Seputar Bali Terkini 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:30 Wita Bali Channel

15

harus diikuti begitu saja.

Bansos adalah hak rakyat karena diambil dari pajak yang dipungut dari rakyat.

Justru pemberian bansos melalui caleg-caleg adalah pengelabuan, menjadikan masyarakat tergantung kepada sosok caleg.

Keberanian krama Bali akan diuji pada pencoblosan Rabu besok. Keberanian melawan politik transaksional demi memilih wakil rakyat yang berkualitas.

Dalam konteks Bali memilih wakil rakyat yang benarbenar siap berjuang nindihin Bali. Tetapi tentu saja tidak hanya siap melainkan juga punya kemampuan dan nyali untuk menyuarakan kepentingan Bali di kancah yang lebih luas. (ata)

DIKONTRAKKAN tanah kavling, jl Mahendradata, sebelah utara Bali Med, Lok. Jl. Padang Getas Maksimal 20thn langsung.

Hub. 082 146 600 663, 081 997 673 488 BP.0000463-bp

menempatkan Si Nyonya Tua di ambang membungkus gelar Seri A kedelapan berturutturut.

Sementara itu, Ajax dikapteni oleh pemain belakang berusia 19 tahun Matthijs de Ligt. Gelandang bertahan Daley Blind dan Dusan Tadic memimpin pasukan muda Ajax rata-rata berusia 24 tahun. Kekuatan serangan Ajax yang bertumpu pada Neres (22), Dusan Tadic dan Hakim Ziyech terbukti efektif musim ini.

Neres mencuri perhatian dengan gol ketujuh dalam delapan

pertandingan melawan Juventus di Amsterdam dan De Jong menonjol di lini tengah.

Veteran Klaas-Jan Huntelaar (35) juga bermain bagus dengan membuat hattrick dalam kemenangan 6-2 atas Excelsior di Liga Belanda pada akhir pekan.

MU Manchester United membutuhkan keajaiban saat bertandang ke Barcelona karena kalah 0-1 pada laga

pertama di kandang sendiri untuk mencapai semifinal.

Modal United adalah kemenangan 2-1 atas West Ham di Liga Utama Inggris berkat penyelamatan menakjubkan oleh kiper David de Gea. ‘’Kami memiliki salah satu penjaga gawang terbaik di dunia,’’ kata pelatih Ole Gunnar Solskjaer.

MU kembali diperkuat penyerang Alexis Sanchez yang bermain di belakang Marcus Rashford, Romelu Lukaku, Anthony Martial dan Jesse Lingard. Sanchez hanya mencetak lima gol dalam 41 penampilan untuk klub yang bermarkas di Old Trafford ini. Ia diharapkan menginspirasi rekan-rekannya berkat pengalamannya membela Barca hingga 2014 menyusul kedatangan Neymar.

Luis Suarez dan Lionel Messi masih menjadi ancaman terbesar United. Kedua pemain ini telah mencetak 66 gol untuk Barcelona pada musim 2018/2019.

Barca memang ditahan tuan rumah Huesca 0-0, namun ini karena pelatih Ernesto Valverde menyimpan 10 pemain intinya untuk persiapan melawan United. Barca masih memimpin klasemen La Liga Spanyol dengan keunggulan 9 poin atas peringkat kedua Atletico Madrid. (afp/kmb)

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com

Selasa Umanis, 16 April 2019

Di Bali, Golput Ditarget di Bawah 20 Persen Denpasar (Bali Post) – Suara golput di Bali dalam Pemilu 2019 sempat cukup gencar. Hal ini terkait dengan adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah berkuasa atas sejumlah isu lingkungan di Bali. Diperkirakan angka golput di Bali akan meningkat. Namun, pihak penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Bali justru optimis.

Angka partisipasi pemilih pun ditargetkan mencapai 80 persen, sehingga golput dapat ditekan di bawah 20 persen. Di Bali angka partisipasi pemilih terutama dalam Pileg 2014 lalu berada di kisaran 77 persen.

Optimisme target partisipasi pemilih tersebut disampaikan I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, Komisioner KPU Bali, dalam sebuah diskusi di Bali TV, beberapa waktu lalu. Dengan upaya sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPU di Bali, warga Bali diharapkan antusias mendatangi TPS-TPS untuk melakukan pencoblosan, Rabu (17/4) besok. Selain itu, KPU juga telah membentuk Relawan Demokrasi (Relasi) yang mulai bergerak melakukan sosialisasi sejak tiga bulan lalu.

Relawan-relawan ini menyasar segmen-segmen yang ada di masyarakat. Tugas utamanya membantu KPU melakukan sosialisasi mengenai pemilu mulai dari tanggal pelaksanaan hingga hal-hal yang bersifat teknis. Mengingat pemilu 17 April 2019 merupakan pemilu yang untuk pertama kalinya menggabungkan

antara pileg dengan pilpres.

Komisioner KPU Karangasem Putu Deasy Natalia juga mengampaikan hal yang sama. ‘’Kami menargetkan partisipasi pemilih di Karangasem seusai target yang diharapkan KPU Bali yakni mencapai kisaran 80 persen,’’ katanya. Optimisme ini didasarkan pada upaya maksimal yang telah dilakukan dalam sosialisasi kepada pemilih seperti melalui pentas musik pagelaran event maupun langsung kepada warga banjar adat.

Selain gencarnya sosialisasi, meningkatnya partisipasi pemilih tidak lepas dari upaya para caleg untuk mengerahkan pendukungnya agar mendatangi TPS. Mereka akan gencar meminta pemilih yang menyatakan dukungan untuk mencoblos pada saat hari H. (kmb14)

Mengajak Golput, Puluhan Pendemo Diamankan Denpasar (Bali Post) Puluhan pendemo yang mengaku Aliansi Mahasiswa Papua, Senin (15/4) kemarin dibubarkan polisi di Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar Timur. Waktu itu mereka hendak ke Konjen Amerika Serikat. Karena mereka melawan, polisi langsung mengamankan 20 pendemo dan dibawa ke Mapolresta Denpasar.

Aksi unjuk rasa yang tidak mengantongi izin tersebut membawa spanduk menolak pilpres dan mengajak masyarakat golput. Kericuhan pun terjadi karena pendemo tersebut berontak saat dinaikkan ke truk Dalmas Polresta. Saat itu beberapa pecalang yang ikut membantu kepolisian melakukan pengamanan aksi tersebut terlibat tarik-menarik dengan pendemo.

Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan didampingi Kabag Ops Kompol I Nyoman Gatra menyayangkan aksi adanya tersebut ketika masa tenang. ‘’Saya sebagai Kapolresta Denpasar kepada korlapnya menyampaikan jangan melakukan kegiatan itu (demo - red), tapi tetap dilakukan. Kami langsung mengamankan mereka dan dibawa ke Polresta Denpasar,’’ tegas Ruddi.

Kalau menyampaikan pendapat, kata mantan Kapolres Badung ini, harus ada izin dari kepolisian. Apalagi mereka demo untuk menolak pilpres dan mengajak masyarakat golput. ‘’Ini sangat tidak baik. Tadi saya tanya ke korlapnya anda dari mana? Dijawab (korlap) saya dari Papua. Papua Indonesia? Mereka tetap sampaikan jawab Papua. Saya sebagai Kapolresta tetap menjaga NKRI dan tidak ingin terpecah-belah,’’ tandasnya.

Apakah mereka mahasiswa semua? ‘’Masih didalami identitasnya. Koordinatornya mengaku mahasiswa,’’ tandasnya. ‘’Padahal kami dari kepolisian bersama instansi terkait dan masyarakat berusaha membuat suasana supaya Pemilu 2019 ini aman, damai dan sejuk. Sehingga atas perintah Bapak Kapolresta, kami mengambil tindakan tegas dengan mengamankan mereka,’’ tambah Kompol Gatra.

Kata mantan Kapolsek Kawasan Laut Benoa, Denpasar Selatan ini, sebelumnya kepolisian mengimbau agar para pendemo tidak menggelar aksi. Namun imbauan tersebut tidak digubris. ‘’Informasi dari anggota intelijen kami bahwa korlap mereka kurang komunikatif. Artinya ketika diberi masukan supaya tidak melaksanakan aksinya, mereka membandel dengan mengatakan satu komando,’’ beber Gatra. (kmb36)

MEMILIH — Sejumlah warga melakukan pemilihan pada Pemilu 2014 lalu. Di Bali ditargetkan angka pemilih mencapai 80 persen. Target ini dinilai bentuk optimisme di tengah munculnya ajakan golput akibat kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup di Bali.

KPU Diingatkan Profesional Jalankan Prosedur Pencoblosan

PROFESIONAL — Mantan Ketua MK Mahfud MD saat menjadi pembicara dalam diskusi ‘’Pemilu Bersama Milenial’’ di Jakarta. Mahfud mengingatkan KPU agar bekerja profesional untuk menghindari gugatan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2019.

Jakarta (Bali Post) – Pemilihan umum (pemilu) legislatif dan pilpres yang digelar bersamaan rentan menuai gugatan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diingatkan bertindak profesional dan menjalankan prosedur dengan benar, sebab gugatan hasil pemilu dipastikan dialamatkan kepada KPU. Demikian disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD usai menghadiri diskusi ‘’Pemilu Bersama Milenial’’ di Jakarta, Senin (15/4) kemarin.

Mahfud MD meminta KPU bertindak profesional menjaga semua dokumen dan menjalankan prosedur pemilu sejak saat ini. Hal itu, menurutnya, untuk mengantisipasi adanya gugatan setelah dilakukannya pemungutan suara pada 17 April mendatang. ‘’KPU harus benar-

Pasca-Pemilu 2019 Politik Identitas akan Menguat Jakarta (Bali Post) – Fenomena menguatnya politik identitas dalam Pemilu 2019 mengundang kekhawatiran karena mengancam masa depan demokrasi Indonesia.

Diperkirakan pasca-Pemilu 17 April nanti, politik identitas akan makin menguat. Hal tersebut disampaikan pengamat politik AS Hikam di Jakarta, Senin (15/4) kemarin, pada acara diskusi ‘’Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu 2019, yang Aman, Jujur, Adil, Demokratis, dan Bermartabat’’.

AS Hikam memperkirakan pascaPemilu 2019 politik identitas akan muncul lagi dan menguat yang berdampak pada penegakan demokrasi makin melemah. ‘’Politik identitas muncul dan menguat pada kampanye Pemilu 2019. Hal ini ditandai dengan munculnya fraksi antara kelompok

identitas dan kelompok demokratis,’’ kata AS Hikam, di Jakarta, Senin kemarin.

Menurut AS Hikam, menguatnya politik aliran akan berdampak pada kemunduran demokrasi. ‘’Karena, esensi dari demokrasi adalah menghilangkan politik identitas,’’ katanya.

Di sisi lain, AS Hikam juga melihat makin menguatnya politik identitas, berkorelasi dengan banyaknya anggota Dewan pembawa suara politik identitas ke DPR-RI, maka masa depan DPR-RI akan semakin suram. ‘’Saat ini, legitimasi masyarakat kepada DPR-RI sudah rendah, dengan banyaknya anggota Dewan pembawa suara politik identitas, maka legitimasi masyarakat kepada DPR akan semakin menurun,’’ katanya.

Mantan Menteri Negara Riset/ Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (Menristek/BPPT)

benar profesional menjaga semua dokumen dan prosedur dari sekarang. Karena menang atau kalah, akan menentukan apakah KPU profesional atau tidak,’’ kata Mahfud MD. Dia mengingatkan kepada KPU bahwa hal yang pertama dihadapi lembaga tersebut di 18 April adalah isu kecurangan pemilu dan kesalahan prosedur yang dijalankan KPU. Menurutnya, KPU akan digugat ke MK oleh partai politik dan anggota legislatif yang merasa dicurangi dalam Pemilu 2019. ‘’Kalau KPU kalah berarti tidak profesional, karena itu agar menang maka dari saat ini siapkan dengan sebaik-baiknya karena yang akan menjadi tergugat di MK adalah KPU, bukan pasangan calon,’’ ujarnya.

Dia menilai paslon caprescawapres dan calon anggota legislatif tidak bisa digugat karena yang digugat adalah KPU. (ant)

ini melihat, muncul politik identitas bermuara pada partai politik yang belum direformasi, yang ditandai dengan elite politiknya tidak berganti-ganti. ‘’Kalau elite politiknya ‘elo lagi-elo lagi’, maka kemunduran demokrasi tidak terhindarkan. Konsekuensi ya…

Indonesia ke depan akan nengalami artokrasi,’’ katanya.

AS Hikam menegaskan, kalau tidak satu pun parpol yang berani melakukan perubahan, maka DPR-RI akan semakin tidak dipercaya rakyat. ‘’Karena itu, sistem kampanye dan sistem pemilu harus diubah,’’ katanya. (ant) AS Hikam

Menko Polhukam Minta Aparat Netralisir Ancaman Jelang Pemilu 2019

RAKOR - Menko Polhukam Wiranto bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Thajanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumulo, Ketua Bawaslu RI Abhan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Menkominfo Rudiantara dan Ketua KPU Arief Budiman (kiri) serta pejabat lainnya berpose bersama saat mengikuti rapat koordinasi kesiapan akhir pengamanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pileg dan pilpres tahun 209 di Jakarta, Senin (15/4) kemarin.

Jakarta (Bali Post) – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi kesiapan akhir pengamanan tahapan pemungutan dan perhitungan suara pemilu serentak 2019. Rapat yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (15/4) kemarin, dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Kepala BIN Budi Gunawan, tiga kepala staf angkatan, Mendagri, dan Menkominfo Rudiantara serta perwakilan lembaga dan kementerian terkait.

Dalam rapat tersebut, Wiranto meminta aparat keamanan di seluruh wilayah di Indonesia untuk menetralisir indikasi ancaman jelang hari Pemilihan Umum (Pemilu)

pada 17 April 2019. ‘’Pasang mata dan telinga, netralisir setiap indikasi yang mengganggu pemilu. Terutama di TPS-TPS. Cari temukan dan atasi sebelum mereka melakukan kegiatan yang mengganggu pemilu dan mengganggu pemilih,’’ ujar Wiranto dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pileg dan Pilpres Tahun 2019, di Jakarta, Senin kemarin.

Dalam rapat itu Wiranto juga meminta aparat keamanan menjaga netralitas saat melakukan tugas. ‘’Ini yang sudah berkali-kali disampaikan oleh Panglima TNI maupun Kapolri, jaga netralitas sebagai aparat keamanan yang baik dan terpercaya,’’ ujarnya.

Rapat itu mengundang aparat keamanan, penyelangara pemilu di seluruh daerah melalui video conference.

Dalam pembukaan rapat, Wiranto mengatakan rapat digelar dalam rangka melakukan kesiapan akhir dalam pengamanan pemilu serentak 2019 pada 17 April 2019, mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga proses penghitungan suara. ‘’Hari ini kita menggelar rapat koordinasi secara menyeluruh, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kita bersyukur pada akhirnya kita sampai kepada pengujung hari H saat jutaan rakyat Indonesia serentak akan memberikan suaranya atau hak pilihnya,’’ kata Wiranto.

Ia juga bersyukur bahwa tahapan pemilu sebelumnya telah dilaksanakan dengan baik, yakni kampanye terbuka yang digelar dengan aman dan lancar. ‘’Oleh karena itu pertama-tama saya akan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang mempunyai satu

tugas sebagai pemangku kepentingan baik kepada KPU, Bawaslu, TNI dan Polri serta komponen masyarakat lainnya yang telah membantu mengamankan proses tahapan pemilu,’’ kata mantan Panglima ABRI ini.

Semua elemen masyarakat, baik pimpinan parpol, para kontestan dan para relawan yang menghadirkan satu kondisi yang tetap mengedepankan persatuan bangsa. ‘’Kami menyadari bahwa di sana-sini memang masih ada permasalahan di lapangan, baik yang menyangkut masalah teknis penyelenggaraannya, masalah yang menyangkut fasilitas yang akan diberikan, tetapi alhamdulillah bahwa semua itu akhirnya dapat secara bertahap diatasi dengan baik ya. Memang tidak sempurna karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala,’’ kata Wiranto. (ant)