20 HALAMAN
NOMOR 229 TAHUN KE 69
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (158 rb Like) http://facebook.com/balipost
minggu umanis, 16 april 2017
Pengemban Pengamal Pancasila
@balipostcom (4.812 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
’’Pujawali’’ di Pura Sakenan
Penari Rejang ‘’Kerauhan’’ RIBUAN umat Hindu memadati Pura Sakenan, Sabtu (15/4) kemarin. Pujawali di pura yang berada di pesisir laut itu dilangsungkan pada Saniscara Kliwon, Wuku Kuningan. Pada pujawali kemarin, umat tidak saja datang dari Denpasar juga dari berbagai kabupaten di Bali. Ribuan umat sudah memadati jalan masuk sejak pagi. Tak pelak pamedek pun berdesak-desakan menuju lokasi pura. Pada setiap pujawali selalu diawali dengan tari wali. Salah satunya tari rejang dewa. Untuk pertama kalinya penari rejang dewa kerauhan menjelang akhir pementasan. Namun tak lama setelah diperciki tirta, mereka sudah biasa kembali. Pura Dalem Sakenan termasuk salah satu Sad Kretiloka seperti Atma Kretih, Danu Kretih, Samudera Kretih, Wana Kretih, Jagat Kretih, dan Jana Kretih. Sementara itu, Pura Sakenan disebut Samudera Kretih, sebagai tempat pemujaan Ida Hyang Dewa Biswarnna atau Baruna dan Hyang Sandhijaya. Beliau disebut Tatmajuja sebagai penjaga segara pakretih yaitu ketenangan lautan atau samudera untuk keselamatan dunia, menghilangkan segala jenis rintangan dan menyucikan segala jenis kala dan bhuta. Pendirian Pura Sakenan di Pulau Serangan untuk memohon kemampuan lahir batin agar umat dapat membangun kehidupan yang sejahtera dinyatakan dalam Lontar Usana Bali. Hal. 19 Mpu Kuturan PURA SAKENAN - Tiga penari rejang kerauhan saat pujawali di Pura Sakenan, Serangan, Sabtu kemarin.
Bali Post/wan
Badung Kendalikan Bagi-bagi PHR
Cegah ’’Penyunatan’’ dan Salah Sasaran KEBIJAKAN Pemerintah Kabupaten Badung mengendalikan bagi hasil Pajak Hotel dan Restoran (PHR) ke sejumlah kebupaten/ kota, selain Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar, menuai kritik jajaran eksekutif dan legislatif di Provinsi Bali. Mereka menilai kebijakan tersebut adalah kebijakan politik. Sejumlah kalangan juga menilai kebijakan mengendalikan PHR untuk memuluskan upaya Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta merebut kursi Gubernur Bali. Apakah pejabat asal Desa Pelaga, Petang ini berambisi menjadi orang nomor satu di Bali? Bupati Giri Prasta saat dikonfirmasi belum lama ini mengatakan segala sesuatu yang dilakukan adalah politik dan tak lepas dari unsur politik. Namun, bukan politik ingin
”Memang betul ini hasil politik tapi politik legislasi dengan aturan yang jelas, dan politik anggaran. Yang namanya politik anggaran itu untuk rakyat secara utuh dan tidak ada main sunat di mana-mana.” Giri Prasta, Bupati Badung
Buleleng Semestinya Dijatah Rp 75 M
menguasai, tapi politik legislasi yakni kebijakan politik sesuai dengan aturan, ketentuan, undang-undang yang valid dan politik anggaran yakni kebijakan politik yang secara utuh diberikan untuk rakyat dan tidak ada sunat-sunatan. “Memang betul ini hasil politik tapi politik legislasi dengan aturan yang jelas, dan politik anggaran. Yang namanya politik anggaran itu untuk rakyat secara utuh dan tidak ada main sunat di mana-mana,” ungkapnya. Menurutnya, pembagian PHR tidak boleh sampai ada potensi menyunat anggaran. Pihaknya tengah menyiapkan regulasi, sehingga kebijakan ini akan diterapkan April mendatang. Hal. 19 Sudah Berproses
MESKI tidak seramai di Bali Selatan, industri pariwisata di Kabupaten Buleleng belakangan ini mulai menggeliat. Di tengah situasi ini, pengembangan akomodasi pariwisata di daerah ini juga semakin bertambah. Data yang dihimpun di lapangan menyebutkan total akomodasi pariwisata kini mencapai 876 unit. Tersebar di Kecamatan Tejakula, Kubutambahan, Sawan, Buleleng, Sukasada, Banjar, Seririt, dan Gerokgak. Jumlah itu terdiri dari 319 jenis pondok wisata, hotel melati 216, hotel berbintang 19, restoran 206, dan bar sebanyak 116. Hal. 19 Jatah PHR
Bali Post/wan
LOVINA - Wisata melihat dolfin menjadi andalan pariwisata Buleleng. Selain wisata bahari, Buleleng juga memiliki berbagai jenis wisata alam di antaranya air terjun dan wisata danau.
Bangli Segera BUMDes-LPD Harus Bersinergi 2-Habis Ajukan Proposal Libatkan Generasi Muda Kelola Lembaga Ekonomi Desa
BANGLI menjadi salah satu kabupaten di Bali yang rutin menerima dana bantuan penyisihan pajak hotel dan restoran (PHR) dari Kabupaten Badung. Setiap tahunnya belasan hingga puluhan miliar rupiah diterima kabupaten berhawa sejuk itu dari kabupaten tetangganya. Sesuai peruntukannya, bantuan dana tersebut selama ini digunakan Kabupaten Bangli untuk membenahi fasilitas dan infrastruktur pariwisata. Berdasarkan data yang dihimpun Bali Post, pada tahun 2014, bantuan penyisihan PHR yang diterima Bangli nilainya mencapai Rp 17 miliar lebih. Selanjutnya pada tahun 2015, bantuan yang diterima mengalami kenaikan menjadi Rp 22 miliar dan Rp 30 miliar pada tahun 2016. Sesuai dengan peraturan gubernur (pergub), dana bantuan penyisihan PHR itu selama ini tak hanya digunakan untuk membiayai program yang dikerjakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), juga sejumlah program di beberapa SKPD lainnya. Di antaranya digunakan untuk membiayai program infrastruktur jalan yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan program di beberapa SKPD lainnya yang berkaitan dengan fasilitas dan infrastruktur pariwisata. Hal. 19 Pemprov Bali
LPD dan BUMDes, dua lembaga ekonomi desa harus bersinergi. Tujuannya jelas. Untuk memajukan desa. Selama ini, LPD hanya memberikan pinjaman untuk kegiatan produktif. Setelah usaha yang ada di desa tersebut menghasilkan, tidak ada pemasaran yang terkoordinasi, sehingga kalah bersaing. Jika potensi yang ada di desa tersebut diangkat secara bersama-sama, maka serbuan kuliner, alat upacara bahkan pekerjaan membuat upacara tidak akan diambil alih orang luar Bali. Dengan demikian akan terjadi kembangkitan ekonomi desa.
Pengamat ekonomi Viraguna Bagus Oka mengatakan, Bali memiliki LPD yang tidak termasuk dalam pengaturan UU LKM No. 1 Tahun 2013. Kebebasan bagi LPD untuk mengatur sendiri lembaganya berdasarkan hukum adat adalah peluang besar untuk bisa memajukan desa melalui BumDes yang produktif dan sehat. “Oleh karena itu, penyelenggaranya baik LPD maupun BumDes harus benar-benar bisa menjadi panglima dalam mewujudkan keteladanan dalam aturan maupun figur panutan penyelenggaranya yang harus berorientasi kompetensi, kredibilitas dan terpercaya dengan berbasis budaya malu bila melakukan penyimpangan,” bebernya, Selasa (11/4). Apabila Bali gagal memanfaatkan momentum yang diberikan oleh UU LKM tersebut dan ternyata LPD gagal untuk mewujudkan LPD yang kredi-
bel dan sehat, maka dapat berpotensi menimbulkan ancaman terhadap sistem keuangan di wilayahnya. “Tidak mustahil terjadi gangguan terhadap sistem keuangan regional yang pada gilirannya menyebabkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terjadi ancaman terhadap keberadaan LPD yang tidak mustahil akan dapat ditinjau kembali keberadaannya oleh OJK,” urainya. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Dr. I Nengah Suarmanayasa, S.E., M.Si. mengatakan, pendirian BUMDes sesungguhnya tidak mengalami hambatan dari segi permodalan lantaran dapat disinergikan dengan Lembaga Perkreditan Desa. Bahkan, kemungkinan juga bisa melalui penyertaan modal dari desa menggunakan dana desa yang kini cukup besar digelontorkan pemerintah pusat setiap tahunnya. Kecilnya pertumbuhan badan
usaha tersebut dinilai akibat respons masyarakat yang masih tergolong rendah. Hal itu dinilai wajar, karena selama ini badan usaha yang ada cenderung belum mampu menyediakan kebutuhan sesuai keinginan. “Kalau permodalan, sebenarnya tidak menjadi masalah. Badan usaha sepi, atau enggan mendirikan, itu karena respons masyarakat yang kecil akibat kebutuhannya tak bisa didapatkan di sana. Kalaupun ada, harganya tetap sama dengan di pedagang lain. Yang seperti ini harus diperbaiki. BUMDes harus jeli membaca kebutuhan masyarakat. Garap seluruh potensi yang ada,” katanya. Lokasi yang kurang strategis juga menjadi faktor badan usaha itu sulit berkembang. Seharusnya, hal demikian dikaji secara baik dengan melihat kemampuan jangkauan masyarakat. Hal. 19 Tenaga Kerja