16 HALAMAN
NOMOR 175 TAHUN KE 71
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost http://facebook.com/balipost
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Sabtu Paing, 16 Februari 2019
GUBERNUR KOSTER TEGASKAN KOMITMEN PERKUAT LPD
Denpasar (Bali Post) -
Materi Ranperda tentang Desa Adat sejatinya tidak hanya soal Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Namun, hal ini rupanya cukup menyita perhatian, terutama menyangkut rencana perubahan nama LPD menjadi Labda Pacingkreman Desa dan rencana pembentukan Lembaga Otoritas Perekonomian Adat (LOKA). Untuk meluruskan pemahaman di masyarakat, Gubernur Bali Wayan Koster menggelar kegiatan ramah tamah dengan LPD di rumah jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Jumat (15/2) kemarin. Sedikitnya ada 1.100 orang pengurus LPD di Bali hadir dalam kegiatan ramah tamah tersebut. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, LPD adalah kekuatan ekonomi untuk membangun dan memperkuat desa adat. Para prajuru atau pengurus LPD bahkan disebut sebagai pahlawan ekonomi desa adat. ‘’Ramai diberitakan di media massa seolah-olah Bapak Gubernur akan menghapuskan LPD. Padahal itu sama sekali tidak benar,’’ ujarnya. Dewa Indra menegaskan, semangat Gubernur adalah memperkuat LPD dan men-
jamin agar LPD ke depan tetap kuat. Bahkan semakin kuat posisinya. Dikatakan, desa adat dengan segenap institusi di dalamnya termasuk LPD tidak boleh seperti saat ini saja. Pasalnya, dinamika kehidupan terus berubah dan berkembang semakin maju. ‘’Kalau desa adat tidak diperkuat, posisinya tidak semakin diberdayakan, bukan tidak mungkin ke depan akan semakin lemah kemudian semakin tertinggal,’’
LPD di Bali
1.433
Total aset
Rp 21 triliun
Tenaga Kerja
8.000 4.000 Pengawas Pegawai
internal
LPD beraset di atas Rp 50 miliar, sebanyak 90 menguasai 60 persen dari total aset LPD. LPD beraset antara Rp 10 miliar sampai Rp 50 miliar sebanyak 300. LPD beraset di bawah Rp 5 miliar sebanyak 900.
jelas mantan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali ini. Ketua Lembaga Pemberdayaan LPD (LP-LPD) I Nyoman Arnaya mengatakan, saat ini tercatat ada 1.433 LPD di seluruh Bali dengan total aset Rp 21 triliun. Aset tersebut hampir menyamai Bank BPD Bali, bahkan lebih besar. Sebab, dari Rp 24 triliun aset BPD Bali, Rp 4 triliun merupakan dana LPD di bank tersebut. Hal. 15 Menjaga Kepercayaan
"LPD tetap bernama Lembaga Perkreditan Desa seperti sekarang. Namun untuk jangka panjang ketika LPD tidak terjaga lagi oleh regulasi di atasnya, kemudian bubar, Koster meminta agar para pengurus LPD tidak menyalahkan dirinya."
PM Singapura Jenguk Ibu Ani
Intrusi di Bali Meluas
Perang Tarif Kamar Hotel di Ubud Pertumbuhan hotel yang tidak terbendung di kawasan wisata Ubud membuat perang tarif kamar di kampung turis tersebut sangat ketat. Ironisnya, sejumlah hotel melati banting harga sewa hingga Rp 200 ribu per hari. Bahkan akibat tidak kuat dengan persaingan, ada hotel melati yang disulap menjadi hostel dengan harga Rp 50 ribu per bed. Halaman 9
Jalan Lingkar Barat di Badung
Pungutan Retribusi di Kintamani
Rencana pembangunan jalan lingkar barat Tanjung Benoa, Badung terus dimatangkan. Saat ini, instansi terkait tengah mengurus perizinannya. Menurut rencana, dalam pembangunannya nanti diperlukan normalisasi pesisir yang mengalami abrasi. Halaman 3
Pemungutan retribusi yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan Badan Pengelola Pariwisata Batur Unesco Global Geopark (BUGG) terhadap wisatawan ke Kintamani saat dini hari, diakui Direktur Badan Pengelola Pariwisata BUGG I Gede Wiwin Suyasa. Halaman 14
Tawarkan Satu Pasal Terkait LPD
GUBERNUR Bali Wayan Koster sempat memberikan dua pilihan kepada para prajuru atau pengurus LPD se-Bali dalam kegiatan ramah tamah di Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (15/2) kemarin. Pertama, LPD tetap bernama Lembaga Perkreditan Desa seperti sekarang. Namun untuk jangka panjang ketika LPD tidak terjaga lagi oleh regulasi di
atasnya, kemudian bubar, Koster meminta agar para pengurus LPD tidak menyalahkan dirinya. Pilihan pertama ini langsung dijawab ‘’ya’’ oleh para pengurus LPD yang hadir. ‘’Bapak bisa bilang ‘ya’ sekarang, tapi bapak juga bisa dengan mudah lari dari tanggung jawab,’’ jawab Koster. Untuk pilihan kedua,
Koster menawarkan nama Labda Pacingkreman Desa yang diatur dengan perda tersendiri. Namun, rencana pembentukan LOKA (Lembaga Otoritas Perekonomian Adat) akan dihilangkan. ‘’Praktiknya seperti sekarang, tapi bernama kearifan lokal, kemudian diatur dengan hukum adat. Keluar kita dari UU ini (UU No.1 Tahun 2013 tentang LKM - red) dan
lebih berkelanjutan, terproteksi,’’ jelasnya. Kendati demikian, Koster rupanya tidak ngotot memaksakan nama Labda Pacingkreman Desa. Selagi masih nyaman dengan nama Lembaga Perkreditan Desa, mantan anggota DPR-RI ini mengikuti kemauan para prajuru LPD. Hal. 15 Raperda Desa Adat
Jokowi Bantah Tudingan Prabowo Soal Harga Beras Tertinggi di Dunia
PM Singapura Lee Hsien Loong beserta istrinya, Ho Ching, dan Wakil PM Singapura Teo Chee Hean beserta istrinya menjenguk Ani Yudhoyono di National University Hospital, Singapura, Jumat (15/2) kemarin pukul 11.45 waktu setempat. Berdasarkan siaran pers yang diterima dari DPP Demokrat di Jakarta, Jumat kemarin, kedua pemimpin Singapura beserta istri menjenguk dan menyapa Ani Yudhoyono dari kejauhan. Mereka didampingi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) beserta istri Aliya Rajasa. Mereka menyampaikan ucapan penyemangat dan doa agar Ani Yudhoyono lekas sembuh. Hal. 15 Sahabat SBY
Kebutuhan air bersih meningkat. Kondisi ini terjadi akibat pertumbuhan penduduk dan juga laju investasi infrastruktur pariwisata cukup pesat. Ini membuat pemanfaatan air bawah tanah yang berlebih, menyebabkan di beberapa wilayah di Bali terjadi intrusi (masuknya air laut ke darat). Halaman 2
Bali Post/rin
RAMAH TAMAH - Gubernur Bali Wayan Koster menggelar kegiatan ramah tamah dengan pengurus LPD di rumah jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Jumat (15/2) kemarin.
Joko Widodo
Prabowo
Bengkulu (Bali Post) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut harga daging dan beras di Indonesia termasuk yang termurah di dunia jika dibandingkan dengan negaranegara lain. ‘’Coba dicek di seluruh dunia itu harga (daging dan beras) kita di seluruh dunia ada pada posisi yang seperti apa. Kita ini termasuk memiliki harga yang termurah di dunia. Baik itu yang namanya beras maupun yang namanya daging,’’ kata Presiden Jokowi setelah membuka acara Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu, Jumat (15/2) kemarin. Menurut mantan Gubernur DKI ini, harga-harga komoditas tersebut di Indonesia hanya kalah murah dibandingkan dengan negara-negara tertentu saja. Selebihnya, harga itu lebih kompetitif bahkan lebih murah. ‘’Kita itu mungkin hanya kalah murahnya jika dibandingkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 negara. Sri Lanka kita kalah murah, Bangladesh kita kalah murah. Kemudian mana lagi? Vietnam kita kalah. Tapi untuk yang lainlain kita masih lebih murah,’’ katanya. Ia juga menegaskan harga daging di Indonesia pun bervariasi tergantung kualitas dan
kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. ‘’Untuk daging, daging itu kan tergantung mau pilih yang mana. Ada yang Rp 80 ribu, ada. Ada yang Rp 120 ribu, ada. Yang wagyu, Rp 500 ribu juga ada,’’ katanya. Saat ditanya terkait tudingan harga yang mahal, Jokowi mempersilakan untuk mengecek sendiri ke lapangan. ‘’Ya… coba dicek sendiri,’’ katanya. Demikian pula Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga, membantah pernyataan capres RI Prabowo Subianto soal harga beras dan daging. ‘’Prabowo mengatakan bahwa harga beras tertinggi di dunia dan daging tertinggi di dunia. Padahal dari data yang ada, jelas sekali bahwa Indonesia itu harga beras nomor 80, itu artinya yang nomor satu tertinggi, 80 itu terakhir,’’ ujar Arya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat kemarin. Dia menekankan harga beras di Indonesia Rp 12.000 per kg, atau lebih murah dibandingkan Jepang yang mencapai Rp 59.000 per kg. ‘’Prabowo kembali menakut-nakuti dan membuat data bohong. Itu sangat berbahaya untuk bangsa,’’ katanya. Menurutnya, harga beras di
Indonesia hanya lebih mahal daripada Polandia yang seharga Rp 11.857, serta Vietnam, Nepal, Kazhakstan dan sebagainya. ‘’Untuk di Asia Tenggara saja, kita termasuk rendah. Bahkan dibanding Thailand pun, kita masih lebih rendah. Jadi kalau dikatakan Pak Prabowo bahwa Indonesia paling mahal harga beras, ini beras apa? beras mana? Pak Prabowo ini tahu tidak harga beras? Dia pernah beli beras? Jangan buat kebohongan-kebohongan lagi,’’ ujar Arya. Demikian pula dengan harga daging, kata Arya, tingkat harga daging di Indonesia masuk peringkat ke-49 dari 89 negara. Harga daging termahal di dunia, menurutnya, ada di Swiss yang mencapai Rp 675.000 per kg, serta Hongkong mencapai Rp 276.000 per kg. Dia mengajak seluruh pihak menjadikan Pemilu 2019 bersih dan jujur, tidak menakut-nakuti dengan berita bohong. Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut harga beras dan daging di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kabupaten Blora, Jawa Tengah. (ant)
Geothermal
Kalau Tak Penuhi Syarat Jangan Dibicarakan Lagi ’’Kalau tidak memenuhi syarat, daripada menganga tidak karuan seperti sekarang itu, tutup segera. Jangan dibicarakan lagi itu.’’ I Nyoman Adi Wiryatama ’’Secara regulasi, itu kan sudah ada penolakan dari dewan dan gubernur. Itu harus dipikirkan alternatif energi yang lain.’’ Bali Post/dok
I Ketut Kariyasa Adnyana
Bali Post/dok
Denpasar (Bali Post) Kajian tentang geothermal harus dilakukan secara mendalam dan jangan setengahsetengah. Salah satu energi baru terbarukan itu bisa saja diterapkan di Bali kalau memang dapat memenuhi kebutuhan listrik, dengan catatan lingkungan tetap terjaga. Tetapi kalau dari hasil evaluasi ternyata sebaliknya, proyek itu mestinya tidak perlu dibicarakan lagi. ‘’Kalau tidak memenuhi syarat, daripada menganga tidak karuan seperti sekarang itu, tutup segera. Jangan dibicarakan lagi itu,’’ tegas Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, Jumat (15/2) kemarin. Sekretaris Komisi III DPRD Bali I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan, geo-
thermal selama ini memang dianggap sebagai sumber energi ramah lingkungan. Namun, Bedugul yang menjadi lokasi geothermal merupakan daerah hulu. Di sana terdapat hutan dan danau yang harus dijaga dan dilindungi agar tidak sampai rusak. ‘’Secara regulasi, itu kan sudah ada penolakan dari dewan dan gubernur. Itu harus dipikirkan alternatif energi yang lain,’’ ujarnya. Menurut Kariyasa, Bali dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga gas, tenaga surya (matahari), tenaga air, bahkan tenaga angin untuk alternatif lain energi baru terbarukan. Bisa juga dengan mengolah sampah menjadi energi. Kendati untuk memperoleh energi
dari sampah ini perlu dilakukan kajian amdal untuk menekan dampak terhadap lingkungan. Sebagai destinasi pariwisata dunia, pulau dewata tidak mungkin akan dikorbankan untuk masalah energi. ‘’Tinggal sekarang teknologi, investor, dan biaya. Memang biayanya mungkin lebih besar, karena geothermal selama ini kan dianggap murah,’’ imbuh politisi PDI-P ini. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat rupanya masih belum menyerah untuk menghidupkan lagi geothermal. Kali ini lewat Komisi VII DPRRI dengan dalih Bali akan menghadapi persoalan besar yakni defisit energi pada 2024 jika tidak ada pembang-
kit baru. ‘’Disampaikan oleh PLN tadi tentu menganalisis pertumbuhan kebutuhan listrik di Bali yang cukup besar, tetapi pasokannya terbatas,’’ ujar Ketua Komisi VII DPRRI Gus Irawan Pasaribu saat melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Bali, Kamis (14/2). Kendati sudah ada interkoneksi Jawa-Bali, Gus Irawan menyebut pasokan listriknya masih terbatas di 350 MW. Solusi yang disiapkan PLN pun masih bersifat jangka pendek seperti mobile power plant dan marine power plant. Sementara untuk mewujudkan geothermal, terkendala masalah budaya. Padahal, menurutnya, suatu proyek besar secara umum pasti memunculkan pro dan kontra. (kmb32)