Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Belasan Warga Jepang ’’Madiksa’’ Mangupura (Bali Post) – Madiksa adalah upacara sakral bagi umat Hindu. Upacara terakhir untuk menjadi seorang sulinggih atau pendeta ini biasanya hanya dapat dilakukan bagi orang yang telah melewati jenjang sebagai bhawati. Menariknya, upacara sakral tersebut juga dilakukan oleh 13 warga Jepang di Geria Agung Bangkasa, Bongkasa, Abiansemal, Senin (14/1) malam. Mereka adalah Ida Pandita Mpu Minako Wira Raga Manuaba, Ida Pandita Mpu Naoko Siwa Paraga Manuaba, Ida Pandita Mpu Akiko Kusuma Daksa Manuaba, Ida Pandita Mpu Junichi Wiswa Mitra Manuaba, Ida Pandita Mpu Kumi Yawakerta Parama Manuaba, dan Ida Pandita Mpu Yoshinori Kamya Yoga Manuaba. Kemudian
ada Ida Pandita Mpu Chikako Sanaka Dharmita Manuaba, Ida Pandita Mpu Tokina Daksa Vigneswara Manuaba serta Ida Pandita Mpu Yusaka Mudgalya Daksa Manuaba. Selanjutnya Ida Pandita Mpu Chie Astra Wakra Manuaba, Ida Pandita Mpu Norihiko Soma Parama Daksa Manuaba, Ida Pandita Mpu Eiko Dattatreya Manuaba, dan Ida Pandita Mpu Kumi Gangga Daksa Manuaba. Sedangkan satu bhawati atas nama Megumi Suzuki. Putra mendiang Ida Sinuhun Siwa Putra Prama Daksa Manuaba, I Gede Sugata Yadnya Manuaba, mengatakan belasan warga Jepang tersebut telah melewati berbagai prosesi. Awalnya mereka disahkan sebagai penganut agama Hindu melalui proses Sudhi Widani beberapa tahun lalu.
Setelah itu, naik menjadi bhawati hingga di-diksa menjadi sulinggih. ‘’Mereka sudah melewati sejumlah proses hingga bisa di-diksa. Mereka sadar dengan dirinya. Serupa dengan diksa pada umumnya. Termasuk seda raga yang menjadi tahapan diksa,’’ ungkapnya. Salah satu sulinggih yang terlibat dalam padiksan Ida Pandita Mpu Daksa Yaksa Acharya Manuaba menjelaskan, prosesi dwijati sangat sakral. Dwijati adalah kelahiran kedua kali bagi seorang manusia. Kelahiran pertama, yakni dari rahim ibu atau biasa disebut istilah kelahiran biologis. Sementara kelahiran kedua dari pengetahuan yang diturunkan sang nabe atau disebut kelahiran dari segi ideologis. Disebutkan, proses diksa
melewati proses menghidupkan inilah yang namanya dwija. ‘’Jadi sulinggih ini diseda raga dulu, dimatikan. Kemudian dihidupkan kembali oleh nabe-nabenya. Ini yang disebut dengan dwija. Ada juga pengertian dwijati, setelah lahir dari ibu, kemudian lahir Weda, pengetahuan dari nabenabenya,’’ jelasnya. Proses menghidupkan kembali, tegasnya, bukan hal yang sepele. Ida Pandita mengatakan, memerlukan nabe yang memiliki tabungan karma baik yang cukup banyak. Karena itu, ceritanya Krishna saat menghidupkan janin yang kemudian lahir menjadi Parikesit, tenaganya terkuras. Dia lemas, habis energinya. ‘’Jadi ini memerlukan tabungan karma baik yang cukup banyak untuk melakukan padiksan,’’ tegasnya. (kmb27)
Bali Post/ist
DWIJATI - Belasan warga Jepang mengikuti upacara ‘’madwijati’’ di Geria Agung Bangkasa, Bongkasa, Abiansemal, Senin (14/1) malam.
Legalkan Miras Tradisional
Hasil Survei
60% Wisman Siap Bayar Kontribusi TAHUN 2015 lalu, Universitas Udayana bekerja sama dengan Conservation International (CI) Indonesia melakukan kajian terkait bersedia atau tidaknya wisatawan membayar inisiatif konservasi (willingness to pay). Dalam hal ini, bagaimana Bali menghimpun dana untuk penyelamatan alam dan budaya seperti spirit dalam Ranperda tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali. Hasilnya, 60 persen wisatawan mancanegara (wisman) bersedia membayar kontribusi itu. Besaran kontribusi yang bersedia dibayar setelah dirata-ratakan sebesar 13 dolar. Sementara wisatawan nusantara atau domestik yang bersedia membayar hanyalah 40 persen dengan besaran rata-rata Rp 20 ribu. ‘’60 persen dari kalangan wisatawan nusantara tidak bersedia membayar kontribusi,’’ ungkap Sekretaris Puslit Kebudayaan dan Kepariwisataan Universitas Udayana Ida Bagus Gde Puja Astawa saat Rapat Pansus Ranperda Kontribusi Wisatawan bersama eksekutif serta Kelompok Ahli Pembangunan dan Kelompok Ahli Hukum Pemprov Bali di DPRD Bali, Selasa (15/1) kemarin. Hal. 15 Pajak Hotel
Hemat Devisa dan Buka Lapangan Kerja
MIRAS selama ini dipersepsikan negative, namun dalam dunia pariwisata justru diperlukan. Tidak hanya diminati wisatawan asing, miras juga digemari wisatawan domestik. Dengan adanya rencana pengembangan miras tradisional, maka akan mampu mensubstitusi miras yang selama ini impor akan bisa dipenuhi di dalam negeri sendiri. Selain itu, juga menguatkan produk lokal khususnya Bali. Di Jepang produk lokal miras yang terkenal yaitu sake, di negara belahan barat produk mirasnya yang terkenal wine. Semua produk miras tersebut telah menjadi budaya di negara tersebut. Pelaku pariwisata sekaligus Owner Bagus Discovery Group Bagus Sudibya mengatakan,
harus dipahami bahwa di dunia pariwisata, miras adalah sesuatu yang telah menjadi kebutuhan wisatawan. Wisatawan dari Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, Jepang, Taiwan, Cina, Korea dan bahkan wisatawan domestik menyukai minuman keras secara terkontrol. ‘’Kalau di Eropa dan
Amerika miras menjadi kultur,’’ ungkapnya, Senin (14/1), ditemui di Bagus Agro Pelaga. Jika dihitung, devisa yang sangat sulit dikumpulkan selama ini, banyak digunakan untuk mengimpor miras seperti wine. Hal. 15 Kuras Devisa
Lindungi Para Perajin Arak
Bali Post/ist
RAPAT - Suasana rapat Pansus Ranperda Kontribusi Wisatawan.
Karya Padudusan Agung, Tawur Balik Sumpah Agung lan Mupuk Padagingan digelar di Pura Kahyangan Jagat Er Jeruk, Sukawati, Gianyar. Puncak upacara akan berlangsung Buda Kliwon Pahang, 30 Januari 2019. Serangkaian upacara tersebut Bali Post membuka dompet punia pura. Punia bisa langsung dibawa ke Bali Post Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau ditransfer melalui Dompet Punia Bali Post BCA CABANG DPS NO:0403966000. Bukti transfer mohon difax ke 0361-227418. Ketut Rp Ketut Winatha Rp Gusti Angga Panji Rp Jumlah penerimaan hari ini Rp Jumlah penerimaan sebelumnya Rp Jumlah penerimaan seluruhnya Rp
100.000 100.000 50.000 250.000 400.000 650.000
Siap Introspeksi Diri Denpasar (Bali Post) Ketiga ormas yakni Laskar Bali, Baladika, dan Pemuda Bali Bersatu (PBB) mengapresiasi pertemuan dengan Gubernur menyikapi surat rekomendasi Kapolda Bali. Ketua Harian Baladika Bali Gus Ari menyebut surat Kapolda untuk Gubernur merupakan sebuah bentuk kritik bagi Ormas Baladika. Sebagai masyarakat Bali yang taat hukum, pihaknya akan mengikuti apa yang menjadi instruksi dan arahan. ‘’Ini juga bentuk motivasi bagi kami untuk memperbaiki diri lebih baik lagi,’’ ujarnya, kemarin. A.A. Suma Widana selaku Ketua Dewan Pembina Laskar Bali mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Kapolda lantaran sudah memberikan ruang untuk introspeksi diri. Untuk kesalahan yang sudah dibuat, pihaknya pun menyampaikan maaf. Termasuk maaf kepada masyarakat Bali secara umum. ‘’Kami dukung penuh pro-
gram Kapolda terutama pemberantasan premanisme, kami sangat mendukung, pemberantasan narkoba, kami sangatsangat setuju,’’ ujarnya. Suma Widana menambahkan, internal ormas akan berbenah. Yakni dengan memberikan rambu-rambu tegas dan menertibkan anggota agar beretika, dan sopan santun kepada masyarakat umum. Kalau ada masalah pribadi, agar jangan membawa nama ormas. Sekretaris Umum PBB Putu Gede Mahardika mengatakan, ormas sebagai bagian dari krama Bali sebetulnya ingin mendedikasikan dan mengabdikan diri untuk Bali. Selama ini pun pihaknya beberapa kali telah melakukan kegiatan sosial di masyarakat. Pihaknya pun sepakat, ke depan akan membuat kegiatan bersama dengan ormas lain di Bali. ‘’Kami apresiasi langkah Gubernur mengundang kami semua,’’ ujarnya. (kmb32)
Upaya melegalkan industri minuman keras (miras) lokal saat ini sudah dalam proses pengkajian Perusda Bali dan Kelompok Ahli Pemprov Bali. Upaya melegalkan miras lokal ini untuk memberdayakan produk lokal dan mengurangi ketergantungan produk luar negeri. Lalu apa tanggapan anggota DPRD Bali soal itu? Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengatakan secara pribadi sangat setuju dengan upaya Perusda dan Gubernur untuk melegalkan industri miras. Sebab, miras saat ini sudah ada dalam tata niaga. ‘’Di mana, siapa saja, umur berapa boleh minum, itu yang kita perketat sekarang mestinya. Bukan perusahaannya kita urus,’’ ujar mantan Bupati Tabanan ini. Wiryatama menambahkan, miras di Bali kebanyakan disuplai dari luar alias impor. Hampir 10 persen cost yang dikeluarkan hotel adalah untuk miras, menyamai bahkan melebihi pengeluaran untuk beras, ketan, sayur, dan telur. Kata Adi Wiryatama, setiap kemajuan pasti membawa dam pak. Demikian pula soal miras. Tinggal
sekarang memikirkan cara untuk mengurangi dampak negatifnya. ‘’Kalau memang arak Bali itu mau dilegalkan dan dikontrol lebih bagus lagi. Saya setuju, karena dengan liar sekarang berapa kadarnya kita tidak tahu kan. Ada arak api, yang penting tidak ada arak oplosan,’’ jelas politisi PDI-P ini. Anggota Komisi I DPRD Bali I Nyoman Adnyana mengatakan, rencana Perusda melegalkan industri miras, itu sah-sah saja. ‘’Sepanjang nanti kan ada ketentuannya yang diatur. Sekarang saja kan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia mendapat pengecualian tentang miras. Bisa dijual di hotel, kalau di tempat lain kan tidak boleh karena UU,’’ ujar politisi PDI-P ini. Hal. 15 Produksi Lokal
’’…upaya ini merupakan tiga langkah maju yang dilakukan. Yaitu dapat menghemat devisa dan membuka lapangan pekerjaan serta Bali akan semakin kompetitif di dalam dunia pariwisata.’’ Bagus Sudibya
Enam Industri Mikol di Tabanan Tabanan (Bali Post) Tabanan memiliki enam industri minuman berakohol (mikol) yang secara keseluruhan menyerap sebanyak 259 tenaga kerja. Dari data Disperindag Kabupaten Tabanan, industri tersebut satu berlokasi di Kecamatan Kerambitan, Selemadeg Timur (2), Tabanan (1), dan dua lagi di Kecamatan Kediri. Seluruhnya memproduksi mikol golongan B dan C dengan bahan dasar fermentasi beras dan buah. Selama setahun total produksi mencapai 28,6 juta liter. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tabanan I Gusti Ayu Wiryati Ardiany seizin Kepala Disperindag Tabanan I Gusti Arya Wardana, Selasa (15/1) kemarin, mengatakan bahan baku mikol di Tabanan memang kebanyakan dari fermentasi beras dan ada juga dari buah. Dan untuk izin industri untuk pengolahan produksi memang dikeluarkan dari pusat. ‘’Enam industri mikol ini semuanya
legal dan sudah berizin,’’ jelasnya. Meski telah mengantongi izin industri dari pusat yang berlaku setahun, industri mikol ini juga wajib memiliki SITU Mikol dan SIUP Mikol yang dikeluarkan oleh Badan perizinan Tabanan, mengingat lokasi produksi berada di wilayah Kabupaten Tabanan. ‘’Mereka setiap enam bulan juga wajib menyerahkan laporan produksi, baik ke provinsi maupun daerah sebagai bentuk pengawasan agar kapasitas produksi tidak melebihi batas maksimum yang telah diizinkan oleh pusat,’’ terangnya. Dikatakannya, karena ini merupakan industri dengan kapasitas besar maka untuk pembinaan merupakan kewenangan provinsi, sedangkan daerah hanya bertugas melakukan pengawasan. Mengenai sasaran penjualan dari industri mikol yang ada di Tabanan, menurut Gusti Ayu Wiryati, tiap-tiap industri memiliki pasar sendiri. Hal. 15 Kewenangan Pusat
Kapolda Bali Rekomendasi Pembekuan, Gubernur Hanya Beri SP Tiga Ormas
Bali Post/ist
PETINGGI ORMAS-Gubernur Bali Wayan Koster diapit petinggi tiga Ormas di Bali usai pertemuan di kantor Gubernur, Selasa kemarin.
GUBERNUR Bali Wayan Koster memilih berbicara dari hati ke hati dengan tiga pimpinan ormas di Bali. Ketiganya; DPP Laskar Bali, DPD Keluarga Suka Duka Baladika Bali, dan Pemuda Bali Bersatu (PBB) diterima di Kantor Gubernur Bali, Selasa (15/1) sore kemarin. Upaya ini dilakukan untuk menindaklanjuti Surat Kapolda Bali Nomor: R/846/IV/2017/Bidkum tanggal 21 April 2017, yang salah satunya merekomendasikan pembubaran ketiga ormas besar tersebut. ‘’Berkenaan dengan rekomendasi Bapak Kapolda untuk membubarkan tiga ormas ini, tentu kami harus menyikapi dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,’’ ujar Koster. Menurut Koster, hanya Laskar Bali dan Baladika yang terdaftar di Kesbangpol Provinsi Bali. Laskar Bali terdaftar sejak 7 Oktober 2014 dan Baladika sejak 26 Oktober 2015. Sementara PBB terdaftar di Kesbangpol Kota Denpasar. Ketiga ormas ini tidak bisa serta merta dibubarkan. Dalam UU tentang Ormas yang baru yakni UU No.16 Tahun 2017 juga tidak disebutkan mengenai pembubaran. Hal. 15 Rugikan Masyarakat
’’Berkenaan dengan rekomendasi Bapak Kapolda untuk membubarkan tiga ormas ini, tentu kami harus menyikapi dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangundangan.’’ Wayan Koster Gubernur Bali