Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Utak-atik KDB, ’’Undang’’ Bencana Baru KDB di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) jangan diubah dulu. Sebab, KDTWK tidak sekadar kawasan pariwisata strategis, juga memiliki fungsi perlindungan. Baik terhadap budaya maupun lingkungan hidup di Bali. Usulan penambahan KDB menjadi maksimal 40 persen justru memiliki potensi untuk mendegradasi. Apalagi, Bali mengalami persoalan alih fungsi lahan. Bencana banjir, krisis air, itu sudah terjadi. Kalau pengetahuan itu ada, teknologi itu ada, kenapa tidak itu diatasi dulu. Jangan mengundang bencana baru. Demikian rangkuman pendapat Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Udayana I Made Sudarma dan Dewan Daerah Walhi Bali Suriadi Darmoko, Jumat (14/12) kemarin. Kepala PPLH Unud I Made Sudarma menegaskan, KDTWK tidak sekadar kawasan pariwisata strategis, juga memiliki fungsi perlindungan, baik terhadap budaya maupun lingkungan hidup di Bali. Kalau sekarang ada keinginan untuk menambah Koefisien Dasar Bangunan (KDB) di KDTWK, itu artinya areal terbuka akan berkurang. “Kalau KDTWK itu misalnya ada di catchment area, itu kan tentu daerah tangkapan air hujan menjadi berkurang,” ujarnya. Terlebih dalam revisi Perda No.16 tahun 2009 tentang RTRWP Bali, lanjut Sudarma, rencana penambahan KDB menjadi maksimal 40 persen itu dari luasan persil yang dikuasai. Dengan 10 persen
saja, kemudian ada banyak persil dan masing-masing diberikan toleransi 10 persen, itu sudah cukup banyak memunculkan areal tertutup. “Apalagi ditingkatkan (menjadi 40 persen). Catchment area pasti tersebar lokasinya. Makanya menurut saya, kenapa hal-hal yang memang mempunyai fungsi terhadap budaya dan lingkungan hidup itu harus ditambah lagi KDBnya,” imbuhnya. Kata Sudarma, KDTWK yang utamanya memiliki fungsi perlindungan lingkungan hidup mestinya tidak perlu diobrak-abrik lagi KDB-nya. Kawasan tersebut jangan seluruhnya dieksplore untuk kepentingan pariwisata. Apalagi, KDTWK itu meru-
pakan catchment area atau daerah pelestarian. Belum lagi bicara desa wisata atau ekowisata. “Kenapa kita tidak mengeksplore keunikan atau kekayaan, ataupun potensi yang ada di daerah sana itu. Jangan ditujukan untuk fisik bangunan. Ada atraksi yang bisa ditambahkan, sehingga fungsi perlindungan budaya dan lingkungan hidup itu tidak berkurang,” paparnya. Sudarma menambahkan, harus ada kajian daya dukung sebagai landasan KDB di KDTWK bisa dinaikkan. Mengingat, Bali selama ini tidak pernah memiliki justifikasi berupa analisis tentang daya dukung tersebut. Hal. 15 Kepentingan Pariwisata
Bali Post/dok
BENCANA - Sejumlah warga dan petugas BPBD melakukan evakuasi di Pura Teratai Bang, Bedugul, saat bencana longsor tahun lalu. Banyak yang menduga longsor akibat kawasan hulu hancur.
Bali Pariwisata Budaya, Jangan Korbankan Lingkungan
” Jangan semua daerah dieksploitasi untuk kepentingan pariwisata. Bali itu jangan crazy. Lingkungan itu dampaknya akan lama, baik dampak kejadiannya maupun dampak pemulihannya. Itu masalahnya. Lingkungan tidak pernah marah seketika itu. Tapi kalau dia sudah marah, pemulihannya itu perlu sekian generasi.”
KOEFISIEN Dasar Bangunan (KDB) yang diusulkan maksimum 40 persen dinilai akan membuat Pemerintah Daerah kesulitan pada saat investor mengajukan izin untuk perluasan bangunan
I Made Sudarma Kepala PPLH Unud
”Bencana banjir, krisis air, itu sudah diprediksi dan sudah terjadi. Bali sudah digempur banjir, terutama di daerah selatan. Kalau pengetahuan itu ada, teknologi itu ada, kenapa tidak itu diatasi dulu. Jangan mengundang bencana baru.” Suriadi Darmoko Dewan Daerah Walhi Bali
Pemutihan PKB Berakhir Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berakhir Jumat (14/12) kemarin. Perolehan sampai Kamis sudah hampir Rp 155 miliar dari target Rp 96 miliar. Untuk jumlah kendaraan ada 307 ribu lebih dari target yang dipasang 201 ribu unit kendaraan. Jadi lebihnya 106 ribu, tidak main-main. Halaman 2 Pemberantasan Petasan Perayaan malam tahun baru identik dengan pesta. Perayaan pergantian tahun kerap disalahgunakan dengan perilaku negatif seperti mabuk-mabukan hingga penggunaan narkoba. DPRD Badung pun mendukung upaya Polresta Denpasar memberantas peredaran narkoba dan petasan. Halaman 3
Diuji Penyebab Keluarkan Api dan Aroma Tiner Polres Buleleng menindaklanjuti peristiwa dugaan keracunan akibat minuman yang dialami Perbekel Desa Jineng Dalem Ketut Ardika. Sampel sisa minuman pun sudah dikirim ke Labfor Polda Bali. Polisi sempat menyaksikan cairan minuman itu ketika dituangkan kemudian disulut korek api, ternyata disambar api. Halaman 8 Warga Kurang Mendukung Penanganan Banjir Upaya pemerintah Kabupaten Jembrana menangani banjir sudah terus dilakukan seperti dengan memperbaiki saluran drainase. Sayangnya tidak semua warga memberikan dukungan. Selain itu perilaku warga yang enggan menjaga kebersihan drainase juga menjadi penyebab makin parahnya banjir saat hujan deras melanda. Halaman 10
maksimum 40 persen. “Walaupun itu maksimum, sebaiknya jangan sampai 40 persen,” kata Prof. I Wayan Ramantha, pengamat ekonomi dari Universitas Udayana, Jumat (14/12) kemarin. Mengingat revisi Perda baru draf, maka ia mengusulkan KDB agar dibuat 20 persen. Sehingga dengan demikian usulan perubahan Perda terakomodasi dan di sisi lain kekhawatiran masyarakat juga terakomodasi. Karena untuk kepentingan pariwisata sekalipun, pariwisata Bali yang berbasis budaya sehingga tidak perlu pembangunan yang luas. Sehingga ancaman
kerusakan lingkungan bisa diantisipasi. Bali memiliki budaya Tri Hita Karana (THK) sehingga dalam hal ini, khususnya palemahan harus dilestarikan. “Jadi, penentuan maksimum menjadi 20 persen itu juga dalam rangka menunjang pariwisata budaya, lebih khusus lagi untuk implementasi THK pada sub-palemahan,” imbuhnya. KDB maksimum 40 persen akan lebih memfasilitasi pembangunan pariwisata. Padahal, ekonomi Bali yang saat ini didominasi pariwisata juga tidak baik dalam perekonomian suatu daerah. Hal. 15 Perkuat Pertanian
Pelambatan Ekonomi Cina, Imbas Rupiah Jakarta (Bali Post) – Pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat sore kemarin, melemah 108 poin ke posisi 14.607 dibandingkan sebelumnya 14.499 per dolar AS. “Ekonomi Cina kembali menjadi perhatian pelaku pasar, indikator ekonomi negara itu mengalami pelambatan sehingga membebani pergerakan mata uang di kawasan,” kata pengamat pasar uang dari Bank Woori Saudara Indonesia Rully Nova di Jakarta, Jumat kemarin. Ia mengemukakan pelambatan itu kemungkinan karena perang dagang dengan Amerika Serikat. Pertumbuhan produksi industri Cina pada November melambat menjadi 5,4 persen dibandingkan tahun lalu. Ia menambahkan Cina merupakan
salah satu mitra dagang Indonesia. Jika ekonomi negara itu mengalami perlambatan maka negara mitra dagang akan terkena imbasnya. Kepala Riset Monex Investindo Futures, Ariston Tjendra mengatakan dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama di kawasan Asia seiring fokus pelaku pasar bergeser ke ekspektasi kenaikan suku bunga AS. “Ketidakpastian terhadap outlook kebijakan the Fed pada tahun depan cukup terasa sehingga mata uang berisiko menjadi kurang diminati,” katanya. Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada hari ini (14/12), tercatat mata uang rupiah melemah menjadi 14.538 dibanding sebelumnya (13/12) di posisi 14.536 per dolar AS. (ant)
Rully Nova
Pesisir dan Laut Hadapi Ancaman Kerusakan dan Pencemaran Solusinya, Indonesia Tawarkan ’’Bali Declaration’’
KUTA - Pembersihan sampah di Pantai Kuta, baru-baru ini.
Bali Post/par
Jakarta (Bali Post) – Pesisir dan laut dengan keragaman, keunikan ekosistem, dan kekayaan jenis serta keunikan sumber daya genetika yang sangat tinggi, menghadapi ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ancaman pencemaran dan kerusakan itu bersumber sekitar 80 persen dari aktivitas di daratan sehingga telah menimbulkan masalah nutrient, air limbah (waste water), sampah laut (marine litter), micro-plastics dan emerging issues lainnya. Persoalan tersebut juga mencuat dan menjadi pembahasan oleh delegasi dari berbagai negara pada Konferensi Perubahan Iklim yang sedang berlangsung di Katowice, Polandia. Demikian keterangan pers yang diterima di Jakarta,
Jumat kemarin. Penyelenggaraan “High Level Dialog on the Integrative Global Agenda to Protect the Marine Environment from Land-Based Activities” pada 12 Desember 2018 di Paviliun Indonesia, Katowice, Polandia, bertepatan dengan pertemuan ke-24 para pihak Konferensi Perubahan Iklim (COP 24 UNFCCC). Ini merupakan dialog tingkat menteri dalam upaya inisiatif Indonesia untuk melaksanakan langkah konkret dalam menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. “High Level Dialogue” merupakan tindak lanjut pertemuan The Fourth Intergovernmental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of
the Marine Environment from Land-based Activities (IGR-4) di Bali, pada 31 Oktober-1 November 2018 yang telah menghasilkan “Bali Declaration”. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, berbagai aktivitas di daratan telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. “Yang pada akhirnya telah menurunkan kualitas serta fungsi ekosistem laut,” kata Siti Nurbaya. Menurut Siti Nurbaya, Indonesia telah melakukan inisiatif untuk mengurangi sampah, khususnya sampah plastik hingga 70 persen pada tahun 2025. Indonesia juga telah meluncurkan Rencana
Aksi Nasional untuk mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan. Selain itu, Indonesia juga melakukan inisiatif melalui komitmen 156 perusahaan besar untuk mengurangi sampah plastik. Terkait hal itu, Indonesia telah menerapkan Program Penilaian Kinerja Lingkungan oleh Perusahaan (PROPER) yang telah menghasilkan pengurangan beban pencemaran dalam jumlah yang signifikan. “Sebanyak 437 perusahaan hijau telah melaporkan 8.474 kegiatan yang didedikasikan untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) target ke-14,” ungkap Siti Nurbaya. Hal. 15 Lintas Negara