Edisi 15 Desember 2015 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 119 TAHUN KE 68

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (91rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

Selasa Pon, 15 desember 2015

Hamburkan Uang Jakarta (Bali Post) Pembentukan tim-tim di daerah terkait proyek menjadi sorotan Presiden Jokowi. Hal ini dikaitkan dengan besarnya dana APBN yang dikelola daerah. Untuk itu Presiden meminta kepada kepala daerah agar sungguh-sungguh memastikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesegera mungkin sejak awal tahun anggaran. Ia menyinggung banyaknya pembentukan tim-tim di daerah yang jumlahnya mencapai ratusan ribu tim. “Mestinya yang namanya memang timtim itu setiap kegiatan sudah dibentuk. Menurut saya ini menghamburkan uang yang tidak jelas mau ke mana,” katanya, Senin (14/12) kemarin. Presiden menginstruksikan agar para kepala daerah sungguh-sungguh memastikan dan mengawal agar kegiatan pemerintahan berjalan sesegera mungkin di awal tahun anggaran agar perekonomian daerah bergerak lebih cepat. “Kawal pelaksanaan kegiatan agar dimulai sejak awal tahun anggaran, supaya perekonomian daerah bergerak lebih cepat,” kata

Presiden. Presiden juga meminta agar kualitas belanja daerah ditingkatkan dan benar-benar dimanfaatkan untuk program kegiatan yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat. “Berikan porsi yang lebih besar kepada belanja yang lebih produktif, seperti belanja modal dan infrastruktur. Lakukan efisiensi terhadap belanja operasional seperti belanja pegawai dan belanja barang,” kata Presiden. Presiden juga menyerahkan Dana Insentif Daerah tahun 2016 kepada 66 kepala daerah yang merupakan Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2016, terdiri dari 7 provinsi, 48 kabupaten dan 11 kota. Prestasi ini secara tidak langsung mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah, sehingga Presiden merasa perlu untuk mengapresiasinya. “Saya ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggitingginya atas prestasi yang diperoleh daerah saudara,” ujar Presiden. Hal. 19 Dana Desa

’’Sekali lagi saya ulang, jangan muncul lagi jenis program-program yang tidak jelas, yang tidak konkret atau kalimatnya bersayap, dengan kalimat yang absurd.’’ Joko Widodo Presiden

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418

APBN 2016

Jokowi Minta Pangkas Pola Lama Jakarta (Bali Post) -

Presiden Jokowi mengingatkan, APBN 2016 harus dikelola secara jelas, terukur dan transparan. Jangan muncul lagi jenis program kegiatan yang tidak jelas. Pola-pola lama harus betul-betul dipangkas. Dengan cara itu maka akan bisa menggunakan uang rakyat lebih optimal, lebih konkret, lebih terukur, dan lebih tepat sasaran. Demikian penegasan Presiden saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12) kemarin.

Bali Post/ant

DIPA - Presiden Joko Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Istana Negara, Senin (14/12) kemarin. Presiden menyampaikan bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR, belanja negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.095,7 triliun atau meningkat 5,6 persen dibandingkan dengan APBNP tahun 2015.

Pascapanggil Menko Polhukam

MKD Sudah Bisa Ambil Keputusan

Jakarta (Bali Post) – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah memanggil empat pihak untuk menelisik dugaan pencatutan nama Jokowi dan JK oleh Ketua DPR Setya Novanto. Mereka yang telah dipanggil adalah Menteri ESDM Sudirman Said, Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin, Ketua DPR Setya Novanto dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Hal. 19 Rekaman Asli

Ia pun meminta para menteri dan pejabat lainnya untuk dapat menjalankan amanah alokasi anggaran yang dikeluarkan. Karena APBN dan APBD merupakan uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan. Apabila anggaran yang dikeluarkan tepat, penggunaannya akan lebih optimal, t erukur d a n leb ih t ep a t sasaran. “Saya sampaikan kepada kementerian dan lembaga, gubernur, wali kota, bupati harus jelas. Kalau ‘pemberdayaan’, ‘peningkatan’, ‘kualitas’ , yang jelas sajalah. Kalau petani yang jelas, beli benih padi, beli bibit hortikultura, sudah jelas itu jelas. Uangnya kan keluar untuk siapa kan jelas,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengingatkan tiap detail program kegiatan dalam rencana dan kegiatan anggaran yang ada harus dicek satu per s a t u . M a n a y a n g b e n a r, mana yang tidak benar, mana yang menghamburkan, mana yang memboroskan, lalu dihilangkan. Dan, harus dipastikan anggaran digunakan untuk yang bermanfaat. Presiden Jokowi kembali menekankan agar jangan muncul lagi jenis program kegiatan yang tidak jelas. “Sekali lagi saya ulang, jangan muncul lagi jenis program-program yang tidak jelas, yang tidak konkret atau kalimatnya bersayap, dengan kalimat yang absurd,” tegasnya. Hal. 19 Harus Jelas ”Terlalu lama pun akan membuat simpang-siur penafsiran dan kegaduhan, akan lebih banyak mudaratnya. Alangkah lebih baik sudah harus diselesaikan dengan alat bukti yang ada itu dan mudah-mudahan selesai.”

Bali Post/ist

Sukiman Anggota MKD asal PAN

Luhut Mengaku Tak Ambil Pusing

UNDIAN Javier Zanetti, duta Final Liga Champions, menunjukkan kertas bertuliskan FC Barcelona saat pengundian babak 16 besar Liga Champions di Nyon, Swiss, Senin (14/12) kemarin.

Bali Post/ap

Liga Champions

Barcelona Hadapi Arsenal

Nyon – Juara bertahan Barcelona akan bermain melawan Arsenal pada 16 besar Liga Champions, sepuluh tahun setelah kedua tim bertemu satu sama lain di final, menyusul undian yang dilakukan pada Senin (14/12) kemarin untuk fase gugur pertama. Chelsea dan Paris St Germain (PSG) akan kembali bertemu setelah juara Prancis itu menyingkirkan pasukan Jose Mourinho di fase yang sama pada musim lalu. Pertandingan yang mem-

@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom

pertemukan tim besar lainnya adalah pertemuan dua mantan juara Juventus dan Bayern Munich, sedangkan juara sepuluh kali Real Madrid akan berhadapan dengan AS Roma. PSV Eindhoven akan menghadapi Atletico Madrid, Dynamo Kiev akan bermain melawan Manchester City, dan Benfica ditantang Zenit St Petersburg. Gent, pada partisipasi perdananya di kompetisi ini, akan berhadapan dengan tim Jerman Wolfsburg. (ant)

Jakarta (Bali Post) Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan memenuhi panggilan pemeriksaan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI. Pemanggilan Luhut sebagai saksi karena namanya 66 kali disebut dalam rekaman kasus “Papa Minta Saham”. Menurut Luhut, Presiden Jokowi bukanlah orang yang bisa diatur-atur dengan iming-iming mendapat saham dalam divestasi saham Freeport. “Presiden bukan manusia yang bisa diaturatur, apalagi dalam konteks melanggar UU,” kata Luhut saat memberi kesaksian dalam sidang MKD, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/12) kemarin. Luhut mengatakan penyelesaian hukum maupun etika bisa diselesaikan tanpa perlu kegaduhan. “Kehadiran saya di sini untuk mengatakan Presiden punya sikap jelas. Kami, pembantunya, punya sikap yang sama. Mari kita sama-sama menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan,” pintanya. Pada kesempatan itu, Luhut menegaskan dirinya tidak pernah sama sekali berbicara soal perpanjangan kontrak dengan Ketua DPR

Setya Novanto. Selain itu, ia juga menegaskan tidak pernah juga seingatnya Setya Novanto meminta saham Freeport. “Sepanjang saya ingat, Saudara Novanto tidak pernah bicara sama saya mengenai masalah Freeport,” kata Luhut. Saat memberi kesaksian, Luhut Pandjaitan tampil begitu tenang menghadapi anggota MKD. Jawaban yang disampaikan Luhut terlihat datar membuat sejumlah anggota MKD berpikir keras untuk menggali informasi. Salah satunya terjadi saat anggota MKD dari Fraksi PAN Ahmad Bakri mencecar Luhut terkait bentuk komunikasi Luhut dengan Presiden Jokowi setelah kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden mencuat. Luhut pun menjawab normatif bahwa dirinya belakangan ini tidak membicarakan Freeport secara spesifik dengan Presiden Jokowi. Isu-isu yang dibahas, lebih menyoal inefisiensi anggaran, peny-

erapan anggaran, hingga narkoba dan terorisme. Luhut mengaku tidak ambil pusing dengan skandal yang membuat heboh publik ini. Merasa tak puas, Bakri bukan b e r tanya

tetapi membuat pernyataan mengarah pada kesimpulan. “Pak Luhut marah, Presiden marah, rasanya enggak masuk akal bapak bicara dengan Presiden tidak mendalam soal hal ini. Tapi baiklah, itu hak

Anda untuk berbicara demikian,” kata Bakri. Pernyataan Bakri itu menyulut emosi Luhut yang langsung menginterupsi. “Interupsi. Bapak ingat, saya ini di bawah sumpah, sehingga semua perkataan saya ini ada di bawah sumpah. Saya mohon yang mulia bisa juga mengukur dengan itu dalam bertanya,” kata Luhut. Anggota MKD dari Fraksi Partai NasDem Akbar Faizal mengalami hal serupa karena terkesan memberi kesimpulan sendiri. Dalam kesempatan bertanya, Akbar mencoba menggali soal memo Luhut kepada Presiden Jokowi untuk membahas perpanjangan kontrak Freeport pada tahun 2019. Menurut Akbar, langkah Luhut itu terkesan berbeda dengan Menteri ESDM Sudirman Said yang mulai membahas kontrak itu. “Pertanyaan saya, apa yang Anda laporkan kepada Presiden dalam bentuk memo ini berbeda dengan yang dilakukan Menteri ESDM?” tanya Akbar. Hal. 19 Bisa Berbeda

Masa Kerja Habis Rabu Besok

KPK Terancam Kehilangan Legalitas

Bali Post/ant

UJI KELAYAKAN - Calon pimpinan KPK Johan Budi saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/12) kemarin.

Jakarta (Bali Post) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam kehilangan legalitasnya jika sampai Rabu (16/12) besok, Komisi III DPR-RI tidak memilih lima dari sepuluh calon yang sudah diberikan Pansel KPK. Terancamnya masa depan lembaga antirasuah ini dikemukakan pimpinan KPK (nonaktif) Bambang Widjojanto dan mantan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas. Mereka menyatakan bahwa masa kerja pimpinan KPK periode ketiga ini akan habis pada Rabu (16/12) besok. ‘’KPK akan kehilangan legal basic-nya untuk melanjutkan pemberantasan korupsi. Kalau sampai pimpinan KPK tidak berhasil dilantik tanggal 16, maka terjadi kekosongan hukum. Kalau kesosongan hukum, maka membuat KPK tidak berdasar hukum,’’ kata Bambang saat memberikan pa-

paran dalam acara diskusi ‘’Quo Vadis KPK, Masa Depan Pemberantasan Korupsi’’ di kantor DPP Muhammadiyah Jakarta, Senin (14/12) kemarin. Kata Bambang, jika KPK kehilangan legalitasnya, maka semua hal terkait penanganan hukum yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut tidak bisa dikerjakan dan akan cacat hukum jika tetap diterapkan. ‘’Kalau ada perintah penahanan siapa yang tanda tangan. Kalau ada perintah operasi tangkap tangan (OTT) siapa yang tanda tangan. Ini sama saja KPK tidak punya legalitas,’’ tandas mantan pendiri Indonesia Corruption Watch tersebut. Sementara itu, Busyro mengatakan, jika ada tahanan KPK yang massa penahanannya habis, maka atas nama hukum tersangka korupsi tersebut harus dilepaskan dari selnya. ’’Itu konsekuensi hukumnya

jika sampai terjadi kekosongan hukum,’’ ucap mantan Ketua Komisi Yudisial tersebut. Uji Kepatutan Sementara itu, Komisi III DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap sejumlah calon pimpinan KPK, Senin kemarin. Proses ini dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (16/12). Dalam uji kepatutan kemarin, calon pimpinan KPK Johan Budi mengatakan fungsi penindakan dan pencegahan yang dimiliki komisi antirasuah harus bergerak sama cepat dan simultan, guna mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi. “Penindakan dan pencegahan harus bergerak simultan dengan kecepatan yang sama, agar KPK tidak dianggap angin lalu,” kata Johan Budi. Johan menyatakan tujuan utama penindakan yang dimi-

liki KPK haruslah bisa semaksimal mungkin mengembalikan uang negara yang dirampok koruptor. Sedangkan fungsi pencegahan KPK memiliki tujuan bagaimana membangun sistem dan individu, sehingga seseorang dalam praktiknya sehari-hari berperilaku tidak koruptif. “Dua hal itu menjadi concern saya ke depan,” jelasnya. Berkaitan dengan fungsi penindakan, menurut Johan, KPK harus didukung infrastruktur memadai karena modus operandi praktik korupsi akan semakin canggih. Selain itu, dia memandang wilayah korupsi ke depan juga akan melebar dengan adanya praktik pencucian uang. Johan juga mengatakan bahwa kerja sama antara KPK, polisi dan kejaksaan perlu diperbaiki melalui nota kesepahaman yang baru. (wnd)

’’KPK akan kehilangan legal basic-nya untuk melanjutkan pemberantasan korupsi. Kalau sampai pimpinan KPK tidak berhasil dilantik tanggal 16, maka terjadi kekosongan hukum. Kalau kekosongan hukum, maka membuat KPK tidak berdasar hukum.’’ Bambang Widjojanto Pimpinan KPK (nonaktif) ’’Jika ada tahanan KPK yang masa penahanan habis, maka atas nama hukum tersangka korupsi tersebut harus dilepaskan dari selnya. Itu konsekuensi hukumnya jika sampai terjadi kekosongan hukum.’’ Busyro Muqoddas Mantan Pimpinan KPK


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.