Edisi 15 November 2016 | Balipost.com

Page 1

20 HALAMAN

NOMOR 88 TAHUN KE 69

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

balipost (152 rb Like) http://facebook.com/balipost

Pengemban Pengamal Pancasila

selasa wage, 15 november 2016

@balipostcom (4.485 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipostcom http://instagram.com/balipostcom

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418

Selasa Ini Gelar Perkara Ahok

Janji Donald Trump

Hadirkan 20 Saksi Ahli

Tak Ambil Gaji dan Usir 3 Juta Imigran Washington – Miliarder dari Partai Republik Donald Trump menyatakan dia tidak akan mengambil gaji 400.000 dolar AS (sekitar Rp 5,36 miliar) dari jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) dalam satu wawancara yang disiarkan Minggu (13/11) lalu. ‘’Saya tidak akan mengambil gaji. Saya tidak akan mengambilnya. Saya rasa menurut hukum, saya harus mengambil satu dolar AS (sekitar Rp 13.415), jadi saya akan mengambil satu dolar AS setahun,’’ katanya dalam wawancara siaran program 60 Minutes CBS. Selain tak ambil gaji, Donald Trump juga menyatakan akan menepati janjinya untuk mendeportasi jutaan imigran yang tak berdokumen dari Amerika Serika (AS). ‘’Yang akan kami lakukan adalah mengeluarkan para penjahat dan mereka yang memiliki riwayat kejahatan, anggota geng, pengedar narkoba, mungkin dua juta orang, atau bahkan tiga juta - kami akan mengusir mereka dari negara kami atau memenjarakan mereka,’’ katanya dalam kutipan wawancara yang dirilis menjelang siaran program 60 Minutes CBS. Hal. 19 Tembok Pembatas

Jakarta (Bali Post) – Gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilakukan di Gedung Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, Selasa (15/11) ini. ‘’Selasa akan dilakukan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Bapak Basuki Tjahaja Purnama pada pukul 09.00 WIB di Mabes Polri,’’ kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (14/11) kemarin. Dalam gelar perkara tersebut, Polri telah mengundang 20 saksi ahli untuk turut hadir. Sementara perwakilan dari berbagai instansi dan lembaga terkait juga diundang. Undangan bagi sejumlah pihak untuk hadir sebagai pengawas dalam gelar perkara Ahok sudah dikirimkan sejak Jumat (11/11). Beberapa pihak yang diundang tersebut adalah Ombudsman RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan anggota Komisi III DPR-RI. ‘’Unsur pengawasan dari eksternal diperkuat,’’ katanya. Sementara dari unsur internal Polri yang akan hadir dalam gelar perkara tersebut yakni dari Profesi dan Pengamanan (Propam), Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) serta Biro Pengawasan dan Penyidikan (Wasidik). Dalam gelar perkara tersebut, para saksi

Ahok

Tergantung Pengacara CALON Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin polisi bekerja secara profesional dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang menyeretnya dan akan menerima apa pun keputusan perkara itu. Ia mengaku belum tahu pasti apakah akan datang langsung ke gelar perkara yang akan dilaksanakan di Badan Reserse Kriminal Polri, besok. ‘’Saya enggak tahu, tergantung tim pengacara,’’ kata Ahok di Rumah Lembang, Jakarta, Senin (14/11) kemarin. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap tidak ada demonstrasi lagi setelah polisi menjalankan tugasnya dalam memproses hukum laporan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. ‘’Tentang Saudara Ahok

itu dapat segera ditanggapi atau dijalankan polisi dengan sebaikbaiknya, sehingga tidak perlu lagi ada demo berikutnya,’’ katanya saat ditemui di Kantor Wapres, kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin sore kemarin. Oleh sebab itu, Kalla meminta semua pihak untuk menahan diri dan tetap menunggu gelar perkara yang dilakukan oleh polisi benar-benar tuntas. Kepada para pengunjuk rasa, Wapres meminta agar melakukan aspirasinya secara tertib dan tidak melanggar aturan serta melakukan tindakan anarkisme. ‘’Sekali lagi, demo itu adalah hak suatu warga negara untuk memberikan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya, tetapi selama tidak melanggar aturan. Mudah-mudahan ada solusi,’’ ujarnya. Hal. 19 Kekuatan Nasional

ahli secara bergiliran akan memberikan pandangannya sesuai bidang keahlian masing-masing. ‘’Apa yang dijelaskan akan dicatat oleh tim penyidik. Mereka (saksi ahli) satu per satu diberi kesempatan untuk menjelaskan,’’ katanya. Melalui gelar perkara ini, penyidik akan memutuskan tentang kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut dan jika ada maka kasus ini akan dilanjutkan ke proses penyidikan. ‘’Hasil gelar perkara paling lambat hari Kamis (17/11). Jadi kita tunggu saja proses gelar perkara dan perumusan hasilnya nanti akan disampaikan kepada masyarakat luas,’’ ujarnya. Gelar perkara tersebut akan dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto. Hal. 19 Jaga Independensi

’’Hasil gelar perkara paling lambat hari Kamis (17/11). Jadi kita tunggu saja proses gelar perkara dan perumusan hasilnya nanti akan disampaikan kepada masyarakat luas.’’ Irjen Pol. Boy Rafli Amar Kadiv Humas Polri

Donald Trump

Bom di Gereja Oikumene

Bocah 2,5 Tahun Itu Akhirnya Meninggal

Juhanda Merakitnya Tiga Hari

Jakarta (Bali Post) – Juhanda, tersangka pelemparan bom rakitan di halaman Gereja Oikumene, Kota Samarinda, Minggu (13/11), membutuhkan waktu selama tiga hari untuk merakitnya. ‘’Bom dirakit sendiri selama tiga hari. Kemudian pada

(hari Minggu), pelaku mendatangi TKP dan melempar bom itu ke halaman gereja,’’ kata Kadivhumas Polri Irjen Pol. Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (14/11) kemarin. Hal. 19 Sebagai Buruh

Bali Post/ant

MENINGGAL - Intan Olivia Marbun (2,5 tahun) yang menderita luka paling parah, Senin (14/11) subuh meninggal di rumah sakit.

SALAH satu korban ledakan bom molotov di Gejera Oikumene, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, meninggal dunia pada Senin (14/11) kemarin pukul 04.00 Wita. Korban bernama Intan Olivia Marbun (2,5) itu meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AW Sjahranie Samarinda. ‘’Korban meninggal dunia akibat menderita luka bakar cukup parah yakni mencapai 78 persen,’’ ujar Direktur RSUD AW Sjahranie Samarinda, Rahim Dinata Majidi, Senin kemarin.

Selain menderita luka bakar cukup parah, dia juga mengalami pembengkakan paruparu akibat menghirup asap saat terjadi ledakan. ‘’Luka bakar di atas 45 persen bagi orang dewasa saja sudah tergolong parah, apalagi sampai 78 persen dan ini dialami oleh balita. Korban juga mengalami pembengkakan paru-paru akibat menghirup asap saat terjadi ledakan,’’ ucap Rahim Dinata. Hal. 19 Cukup Parah

Tsunami Landa Selandia Baru

Wellington – Gempa kuat 7,8 magnitudo dan serangkaian gempa susulan mengguncang Selandia Baru, Senin (14/11) dini hari. Gempa hebat itu juga disusul tsunami, sehingga ribuan orang melarikan diri ke dataran yang lebih tinggi. Tim tanggap darurat dikirim dengan helikopter ke wilayah dekat pusat gempa, sekitar 91 km utara timur laut Christchurch di South Island, di tengah laporan cedera dan bangunan-bangunan runtuh, menurut Reuters dalam laporannya. Listrik padam dan saluran telepon terputus di banyak daerah di negeri itu, jalan-jalan tertutup longsor, dan Departemen Pertahanan Sipil memperingatkan bahwa gelombang hingga lima meter tetap menjadi risiko untuk beberapa jam. Hal. 19 Dampak Gempa

Bali Post/rtr

GEMPA BUMI - Warga sedang melihat kerusakan yang disebabkan oleh gempa bumi di sepanjang State Highway One dekat kota Ward, selatan dari Blenheim di Selandia Baru, Senin (14/11) kemarin.

Pansus Pertanyakan Dana Pembagian

LP LPD Dinilai Tak Profesional Pansus Revisi Perda No.4 Tahun 2012 tentang LPD, Senin (14/11) kemarin menggelar dengar pendapat. DPRD Bali mengundang Lembaga Pengawas (LP) LPD. Dalam rapat itu Dewan mempertanyakan pembagian dana pemberdayaan. Sebab, bila melihat tahun 2015 saja, pembagian untuk LP LPD sebesar 55% (Rp 10,785 miliar) dan untuk Badan Keja Sama (BKS) LPD 35% (Rp 6,863 miliar). Sedangkan dana perlindungan 7,5% (Rp 1,470 miliar) dan dana penjamin simpanan 2,5% (Rp 490 juta).

ANGGOTA Pansus I Gusti Putu Budiartha menyoroti pembagian dan besarnya dana yang dikelola LP dan BKS LPD. ‘’Untuk apa LP LPD dan BKS LPD mengelola dana yang begitu besar,’’ ujarnya. Anggota Pansus lainnya, I Nyoman Wirya, juga mempertanyakan apakah tidak ada tumpang tindih antara LP LPD dan BKS LPD yang sama-sama berperan dalam proses pembinaan LPD. ‘’Masalah SOP penggunaan anggaran, banyak yang bertanya apa yang dikerjakan dua lembaga itu. BKS LPD kemarin ada melakukan bedah rumah menggunakan dana pemberdayaan, apakah tidak salah?

Bedah rumah itu kan wewenang LPD, bukan BKS LPD,’’ ujarnya. Anggota Pansus IGA Diah Werdhi melihat pengelolaan LP LPD tidak profesional. Baik dari segi SDM maupun SOP, sehingga berpotensi akan berpengaruh ke pembinaan LPD. Politisi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan mengapa tidak ada rincian pemasukan dan pengeluaran dari dana pemberdayaan 5% yang dikelola LP LPD. Laporan keuangan yang disebutnya manual ini dikatakan tidak baik dan tidak profesional. Hal. 19 Umumkan ke Publik

Bali Post/kmb23

DANA PEMBERDAYAAN - Pertemuan LP LPD dengan Pansus LPD, Senin (14/11) kemarin di kator DPRD Bali. Pertemuan ini membahas dana pemberdayaan 5%, yang dikelola oleh LP LPD Bali sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali No. 11 Tahun 2013.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.