Edisi Selasa 15 Oktober 2019 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

16 HALAMAN

NOMOR 60 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

Puluhan Reklame Dipasangi Stiker

Tingkatkan Pengawasan Duktang

Satpol PP Badung, Senin (14/10) kemarin, kembali melakukan penertiban reklame. Setidaknya, 21 reklame bodong dipasangi stiker hingga diberikan surat teguran.

Penangkapan dua terduga teroris di Jembrana membuat Pemkab Tabanan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan ke Perbekel dan Bendesa Adat. Isinya agar meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap duktang.

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Sejumlah Desa di Kintamani Krisis Air Bersih Warga di sejumlah desa di Kintamani mengalami krisis air bersih. Kondisi itu terjadi akibat dampak kemarau panjang

TABANAN | HAL. 7

BADUNG | HAL. 3

BANGLI | HAL. 14

Masuk Negatif Investasi

Perajin Arak Tak Nikmati Berkah Pariwisata

Denpasar (Bali Post) Berdasarkan Perpres No.39 tahun 2014, industri minuman keras (miras) masuk dalam daftar negatif investasi (DNI). Artinya, tidak boleh ada izin untuk industri miras baru. Sedangkan, untuk industri miras yang sudah ada sebelum muncul perpres tersebut, masih diperbolehkan beroperasi. Hal ini tidak saja menimbulkan rasa ketidakadilan, tapi juga berpotensi menumbuhkan industri miras ilegal. Terutama bagi Bali yang dibanjiri miras impor, sementara industri miras lokal yang dikelola masyarakat kecil merana.

“Kalau tidak berizin kan ilegal.

Makanya gubernur mengajukan revisi Perpres No.39 tahun 2014 untuk melegalkan perajin-perajin miras lokal seperti arak,” ujar Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali, I Putu Astawa, yang dikonfirmasi Senin (14/10) kemarin.

Menurut Astawa, legalisasi arak juga akan memudahkan pengawasan tata niaga miras lokal. Di samping menjaga warisan budaya terkait produksi arak agar tidak punah. Sebagai contoh di Sidemen, Karangasem yang memproses arak dimulai dengan mencari nira. Baik dari kelapa, enau, maupun lontar yang kemudian difermentasi.

“Kearifan lokal ini sebetulnya untuk menghasilkan arak untuk kepentingan obat-obatan, kepentingan upacara, dan juga minuman.

Terutama di industri pariwisata, dipakai untuk campuran cocktail,” jelasnya.

Hal. 15 Tak Ada Izin

Hampir 90 Persen Impor INDUSTRI pariwisata di Bali tidak terlepas dari miras.

Hampir semua wisatawan minum miras, terutama Australia. Ironisnya, hampir 90 persen miras yang dikonsumsi wisatawan di Bali miras impor.

Ketua Indonesian Food and Beverage Executive Association (IFBEC) Bali Ketut Darmayasa, S.IPem., M.M.,CHT. mengatakan, kontribusi minuman secara umum pada 2018

Unjuk Rasa Dilarang Jakarta (Bali Post) Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Joko WidodoMa’ruf Amin, pada 20 Oktober 2019 di Kompleks MPR/ DPR/DPD RI dipastikan bersih dari kegiatan unjuk rasa. Keputusan tersebut disepakati pimpinan tiga lembaga parlemen, Polri, TNI, dan BIN. “Terkait keamanan pada tanggal tersebut (pelantikan presiden), beberapa tempat akan kami clearance, untuk bisa tidak adanya orang hadir di gedung MPR dan DPR ini, agar pelaksanaan pelantikan berjalan baik,” ucap Ketua DPR RI Puan Maharani usai Rapat Koordinasi bersama jajaran TNI, Polri, dan Badan Intelijen

Negara (BIN) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (14/10) kemarin.

Untuk memastikan keamanan di sekitar kawasan parlemen tersebut, akan dikerahkan 30 ribu personel gabungan dari TNI, Polri, dan pihak terkait antara lain pengaman dalam (pamdal) DPR, serta Polisi Pamong Praja (Pol PP).

“Jumlah personel yang disiagakan itu, nantinya akan menyisir kawasan ring satu dan ring dua, di sekitar Kompleks Parlemen.

Tentunya (pengamanan) sudah akan diatur, sehingga pelaksanaan (pelantikan) bisa berjalan dengan baik,” imbuh Puan.

Hal. 15 Terus Dimatangkan

sangat besar. “Pendapatan hotel dari segi minuman sangat tinggi. Apalagi club – club, penghasilannya dari minuman beralkohol,” ujarnya Senin (14/10) kemarin.

Miras yang dikonsumsi di Bali saat ini kata Darmayasa hampir 90 persen merupakan produk impor. “Minuman impor itulah yang sangat banyak beredar di Bali,” katanya. Namun, ada beberapa minuman

Rekonsiliasi Elite Jelang Pelantikan Jakarta (Bali Post) – Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden, elite politik terus melakukan rekonsiliasi melalui berbagai pertemuan.

Pembicaraan dalam pertemuan mengarah pada kesatuan komitmen untuk Indonesia pada masa depan yang lebih baik. Berbagai persoalan seperti perbedaan pandangan politik, amandemen konstitusi hingga soal ekonomi dibahas.

Jokowi sebagai presiden terpilih yang sebelumnya telah bertemu dengan Prabowo Subianto dan Soesilo Bambang Yudhoyono, Senin (14/10) kemarin, bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Istana Merdeka Jakarta.

Prabowo Subianto juga bertemu dengan Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB. Sementara Ketua MPR Bambang Soesatyo

mendatangi kediaman Sandiaga Uno, untuk menyampaikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden.

Pertemuan Jokowi dengan Zulkifli Hasan, salah satunya untuk membahas amandemen UUD 1945 yang diwacanakan secara menyeluruh. “Saya tadi bertanya mengenai amandemen ke beliau kan mantan Ketua MPR, sehingga yang sudah dipersiapkan, kajian seperti apa, kira-kira seperti apa.

Beliau kan masih di pimpinan MPR,” kata Jokowi.

Zulkifli menyatakan, pertemuan juga tentang masa depan Indonesia. “Kita menyinggung bagaimana Indonesia masa depan. Yang mendatang, 50 tahun,” katanya. Terkait amandemen UUD 1945, Zulkifli menegaskan, rekomendasinya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi adalah amandemen UUD 1945 yang terbatas.

Dari pertemuan Bambang Soesatyo dengan Sandiaga Uno, dipastikan tentang kehadiran Sandiaga saat pelantikan dan ini menegas-

BERPELUKAN - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (kanan) berpelukan dengan Pengusaha yang juga mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno, di Kediaman Sandiaga Uno, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10) kemarin. Kedatangan pimpinan MPR tersebut untuk memberikan undangan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang.

Soal Pabrik Pengolahan Limbah B3 Medis

Bupati Artha Tak Setuju

Harian Bisnis Bali Waspada Penipuan Bisnis Digital Belakangan, marak dan meresahkan terjadinya penipuan di dunia bisnis digital. Calon nasabah wajib waspada. Apa yang harus dilakukan? www.bisnisbali.com

Harian DENPOST Suhu di Karangasem Meningkat Setelah Buleleng, Senin (14/10) kemarin, Karangasem mengalami hari tanpa bayangan, sehingga suhu meningkat Selasa (15/10) ini. www.denpostnews.com

impor yang juga diproduksi di Bali yaitu jenis vodka di Tabanan, karena bahan dasar vodka ada di Bali. “Izinnya impor tapi diproduksi di Bali.

Jadi, bea cukainya lebih rendah. Misalnya bayar impor Rp 124.000 per liter, namun karena diproduksi di Bali, ia cuma kena cukai Rp 80.000 per liter,” ungkapnya.

Hal. 15 Paling Laku

Rencana pembangunan pabrik pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) khusus limbah medis di Jembrana sudah bergulir sejak dua tahun belakangan ini. Sejak awal sejatinya pemerintah daerah memalui Bupati Jembrana I Putu Arta menyatakan tidak tidak setuju. Namun, bagi pihak penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit, keberadaan pengolahan limbah medis di Bali akan sangat membantu efisiensi biaya.

BUPATI Artha beberapa waktu lalu mengatakan, sebelumnya sudah mengingatkan soal dampak ke depan bagi warga sekitar Tegalbadeng jika dibangun pabrik pengolahan limbah medis. Khususnya berkaitan dengan kesehatan warga sekitar dan warga yang nantinya bekerja di pabrik tersebut.

Sementara perusahaan yang mengajukan di Pengambengan saat ini, menurutnya, langsung ke pusat. Bahkan, Bupati Artha mengaku terkejut adanya rapat yang dilakukan di Denpasar terkait amdal. “Tidak ada ke kita, langsung ke Jakarta. Setiap

undangan itu harus seizin Bupati. Mengiyakan atau tidak.

Jangan main sendiri-sendiri.

Ini di pusat dimainkan, kami dari dulu sudah tolak. Izin yang diurus di pusat sudah diurus di sana. Dan orang pusat yang mengundang kita. “Pada prinsipnya, saya tidak setuju,” tegas Bupati Artha.

Kendatipun secara pribadi tidak setuju, pemerintah daerah tentunya juga tergantung hasil kajian dari pemerintah pusat dan masyarakat Pengambengan. Akan tetapi, Bupati mengingatkan, kalau masyarakat menyetujui, agar memikirkan dampak yang diakibatkan nanti. Bagaimana-

pun itu merupakan limbah dan sejatinya pemerintah tidak diuntungkan dari adanya pabrik itu.

Salah satu penghasil limbah B3 adalah layanan kesehatan yakni RSUP Sanglah yang menghasilkan 800 kilogram hingga satu ton limbah B3 medis per hari. Untuk mengolah limbah B3 medis ini, RSUP Sanglah melakukan kerja sama dengan pihak ke tiga.

Hal. 15 Limbah Infeksius

kan bahwa sudah saatnya masyarakat bersatu membangun bangsa.

Hal. 15 Saatnya Bersatu

Selasa Pon, 15 Oktober 2019

Jelang Pelantikan Presiden

Polisi Sasar Sekolah

Denpasar (Bali Post)Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, kepolisian terus menggaungkan semangat persatuan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu upaya dilakukan yaitu menyasar sekolah-sekolah dan mengimbau pelajar tidak ikut-ikutan unjuk rasa serta tetap menjaga situasi aman dan kondusif.

Seperti dilakukan Kapolsek Denpasar Timur (Dentim) Kompol I Nyoman Karang Adiputra, jadi Pembina Upacara di SMP PGRI 2 Denpasar di Jalan Pralina, Dentim, Senin (14/10). Dalam amanatnya, Kompol Karang menyampaikan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Selain itu terdiri beragam suku bangsa dan budaya merupakan kekayaan yang tak terhingga harganya. “Masing-masing memiliki adat istiadat. Namun mengandung potensi konflik yang besar sehingga kita harus tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua semakin kokoh,” tegasnya.

Sedangkan nilai persatuan dan kesatuan lainnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan menghormati keragaman suku dan agama, tidak boleh mengejek dan menjelek-jelekkan salah satu suku serta agama lain. “Kami mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan adik-adik pelajar untuk menahan diri, tidak ikut-ikutan turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa yang kecenderungannya nanti dapat mengganggu situasi kamtibmas,” ungkapnya.

Hal serupa dilakukan Kasat Polair Polresta Denpasar Kompol Kusuma Jaya sebagai pembina upacara bendera di SMK PGRI 4 Denpasar di Jalan Kebo Iwa, Denpasar Barat.

Dihadapan siswa dan siswi SMK PGRI 4 Denpasar, Kompol Kusuma mengimbau supaya turut menjaga kamtibmas, baik dalam lingkungan sekolah maupun ketika berada di luar Sekolah. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menghindari sikap benci antarsesama siswa, mempererat rasa persatuan dan kesatuan dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika. “Tidak ikut-ikutan melakukan unjuk rasa tanpa tujuan yang jelas. Adik-adik ini adalah seorang pelajar. Tugasnya bukan unjuk rasa, tetapi belajar yang giat dan rajin untuk mewujudkan cita-cita diri sendiri, orangtua maupun bangsa dan negara,” ujarnya.(kmb36)

Bali Post/eka

LPJU - Sejumlah pengendara melintas di Jalan Imam Bonjol, Denpasar yang telah terpasangi Lampu Penerang Jalan Umum (LPJU), Senin (14/10) kemarin.

Dewan Minta Pemasangan LPJU Diperbanyak Denpasar (Bali Post) – Fasilitas jalan raya sangat mendukung upaya keselamatan dalam berlalu lintas. Selain kondisi jalan yang baik, fasilitas lampu penerangan jalan umum (LPJU) memberikan andil yang besar dalam mewujudkan keselamatan di jalan.

Karena itu, jajaran DPRD Denpasar mendesak agar instansi terkait lebih banyak lagi memasang LPJU. Anggota Komisi I DPRD Kota Denpasar I Made Sukarmana, S.H. mengatakan hal itu Senin (14/10) kemarin.

Bali Post/kmb37

SERTIJAB - Wakajati Bali bersama Kajari yang lama dan yang baru, dilantik dalam acara sertijab di Kejati Bali Senin (14/10) kemarin.

Sertijab Kajari Denpasar dan Badung Denpasar (Bali Post)Kajati Bali Idianto, Senin (14/10) kemarin memimpin langsung serah terima jabatan tiga pejabat penting di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali. Yakni, Wakajati Bali, Kajari Denpasar dan Kajari Badung. Sebagaimana yang tertuang dalam acara sertijab di Kejati Bali pagi kemarin, Wakajati Bali saat ini dijabat oleh Didik Farkhan Alisyahdi yang menggantikan Agnes Triani. Sedangkan Kajari Denpasar diserahterimakan dari Jehezkiel Devy Sudarso ke pejabat baru Luhur Istighfar, dan Kajari Badung dari Sunarko ke Hari Wibowo.

Usai sertijab, Kajari Denpasar Luhur Istighfar didampingi Kajari Badung Hari Wibowo mengaku akan berkomitmen dalam penegakan hukum. Bahkan pejabat anyar ini akan melakukan observasi atas apa yang akan dikerjakan.

Selain itu, ia akan memprioritaskan apa yang menjadi perhatian pimpinannya untuk segera dilakukan. “Apalagi yang menyangkut masalah tindak pidana korupsi. Ini harus kita kedepankan,” ujarnya.

Luhur Istighfar menambahkan, pihaknya akan melanjutkan program pimpinannya tentang zona integritas, dan penegakan hukum menjadi otoritas kejari. “Apa yang sudah dilaksanakan pejabat sebelumnya, kami pertahankan dan tingkatkan. Yang jelas, kami komit memberantas korupsi,” tegasnya.

Saat disinggung soal penanganan korupsi yang sedang dibidik saat ini, Luhur Istighfar mengatakan, pihak baru dilantik. “Nanti akan koordinasi dan lakukan briefing dengan kasi-kasi. Apa yang menjadi sorotan pimpinan, apa yang menjadi sorotan masyarakat itu akan kita prioritaskan,” ujarnya.

Sementara itu, Kajari Badung Hari Wibowo menjelaskan, pihaknya akan meningkatkan lagi kinerja di Kejaksaan Negeri Badung. “Pada prinsipnya sama dengan Kejaksaan Negeri Denpasar. Kami akan melakukan inventarisasi permasalahan yang ada di Badung. Selain itu, untuk menciptakan zona integritas menuju zona bebas korupsi. Tentunya apa yang sudah dilaksanakan Pak Sunarko (Kajari lama-red) akan kami tingkatkan,” tegasnya. (kmb37)

Topik : PERAJIN ARAK TAK NIKMATI BERKAH PARIWISATA

Sukarmana mengungkapkan pentingnya keberadaan LPJU di setiap ruas jalan. Terlebih kondisi jalan di Denpasar saat ini semua padat kendaraan. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini mendesak pemerintah untuk bisa merealisasikan LPJU di setiap titik yang ada di semua kecamatan. Terlebih anggaran untuk itu sudah ada.

Menurut Sukarmana, tujuan adanya pemasangan LPJU di Kota Denpasar adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan, terutama pada

malam hari. Selain menekan risiko kecelakaan, LPJU juga mendukung keamananan lingkungan serta menambah keindahan Kota Denpasar.

“Untuk hal itu, saya mengimbau kepada dinas terkait yakni Dinas Perhubungan Kota Denpasar untuk secepatnya bisa merealisasikan pemasangan LPJU,” ujarnya.

Sukarmana menambahkan, selama ini memang ada beberapa titik yang sudah terpasang LPJU, namun ada yang tidak berfungsi dengan baik atau mati. Ini yang mesti disikapi bersama. Dikatakan,

pemasangan LPJU sudah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kota Denpasar. “Harapan saya, paling tidak di tahun 2020 pemasangan LPJU sudah sepenuhnya bisa terealisasi dengan baik,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Ketut Sriawan mengatakan, pada tahun ini tidak ada program pemasangan LPJU baru. Ditegaskan, pihaknya hanya melakukan pemeliharan LPJU. “Kami hanya bisa melakukan pemeliharaan pada tahun ini,” ujarnya. (kmb12)

Pelanggar Perda KTR Didenda Rp 200 Ribu

Denpasar (Bali Post)Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar gencar melaksanakan penindakan terhadap para pelanggar peraturan daerah. Para pelanggar yang ditindak tersebut, baik berdasarkan monitoring dan evaluasi (monev) di lapangan maupun pengaduan masyarakat. Terlebih selama ini tim selalu bergerak di lapangan untuk menjaring pelanggaran yang menyasar bangunan dan usaha tanpa izin, ketertiban umum, serta pelaksanaan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Seperti yang dilakukan seminggu belakangan ini, petugas Satpol PP menyasar Taman Kota Lumintang dan RS Sanglah. Hasilnya, Satpol PP menggiring para pelanggar ke sidang tindak pidana ringan (tipiring). Kali ini sidang tipiring dilakukan di Banjar Kelandis, Denpasar, Senin (14/10) kemarin.

Sidang yang dipimpin Hakim I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. dan Panitera Putu Darmana, S.H. ini menjatuhkan hukuman denda kepada lima orang pelanggar Perda KTR di Taman Kota Lumintang dan kawasan RS Sanglah. Mereka dikenai denda sebesar Rp 200 ribu per orang.

Kepala Satpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga ditemui di sela-sela sidang tipiring menjelaskan, pelaksanaan sidang tipiring ini merupakan upaya untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar perda. Selain itu, pelaksanaan sidang tipiring juga mengambil tempat di

banjar atau ruang publik lainnya, ini sebagai bentuk sosialisasi perda guna meminimalisasi pelanggaran perda oleh masyarakat. “Sidak dan tipiring ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk penegakan perda dan mensosialisasikan perda itu sendiri, sehingga masyarakat dapat mengaplikasikan dan menaatinya,” ujarnya.

Anom Sayoga menambahkan, masih adanya laporan dari masyarakat akan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadikan Satpol PP Kota Denpasar gencar melaksanakan sidak. Hal ini juga guna memastikan tidak adanya akBerita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Bali Post/kmb

TIPIRING - Suasana sidang tipiring di Banjar Kelandis, Senin (14/10) kemarin. tivitas yang justru dapat merugikan dan mengganggu orang lain. “Sidak ini akan terus kami lakukan sampai masyarakat paham akan pentingnya taat aturan. Dipilihnya banjar sebagai lokasi pelaksanaan sidang tipiring adalah untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai wahana sosialisasi perda kepada masyara-

kat,” katanya.

Menurut Anom Sayoga, seluruh pelanggar dinyatakan bersalah dan melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. “Para pelanggar ini nantinya akan dikembalikan untuk dilakukan pembinaan serta diberikan arahan untuk tidak melanggar perda,” ujarnya. (kmb12)

Ribuan Masyarakat Jadi Saksi Kesakralan ”Royal Wedding” di Istana Mancawarna

Jadi Teladan Bali, ”Pawiwahan” Abhiseka Ratu lan Prameswari Jadi Simbol Perhelatan Grahasta Yadnya Secara Sederhana tapi ”Mataksu”

RAJA YADNYA - Abhiseka Ratu lan Prameswari dan keluarga besar saat upacara Pawiwahan Agung di Istana Mancawarna Tampaksiring.

RANGKAIAN upacara Pawiahan Agung Panglingsir Puri Tegeh Kori Badung Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III dengan putri Brahmana asal Griya Suci Dencarik Banjar Buleleng Ida Ayu Ketut Juni Supari berlangsung dengan penuh kesakralan di Istana Mancawarna Tampaksiring, Jumat (11/10) lalu. Di-puput oleh dua sulinggih yakni Ida Pedanda Istri Karang Mas saking Griya Tampakgangsul Denpasar dan Ida Shri Bhagawan Nabe Wira Kerthi asal Griya Tegeh Kori Lebahsiung Singaraja. Acara ritual Manusa Yadnya berlangsung di halaman istana dan juga dilengkapi dengan puja Agni Hotra.

Dari pengamatan, perlengkapan upakara tergolong sederhana untuk upacara bagi seorang Abhiseka Ratu, dan diharapkan bisa menjadi teladan dari seluruh masyarakat Bali. Sebagaimana disampaikan oleh Gusti Wastu Manggala (Juru Bicara Puri), “Sebagai janji beliau bahwa acara hari-H wajib sederhana namun mautama dari segi Tattwa Upacara dan disetujui oleh para Sulinggih dan Bhagawanta Puri juga dan astungkara seluruh kelengkapannya mengacu pada dawuh sulinggih.

Apalagi upacara yang dilaksanakan

disempurnakan dengan api suci Agni Hotra. Ini semakin meneguhkan prinsip-prinsip kesederhanaan upacara Hindu yang selama ini digaungkan oleh Ratu Ngurah Wedakarna. Ibaratnya Actions Speaks Louder Than Just A Words, dan ini kan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali, yakni sikap konsisten akan prinsip,” ungkap Gusti Wastu Manggala.

Hal lainnya yang menjadi sorotan juga adalah bagaimana sederhananya busana pengantin yang dikenakan oleh kedua mempelai yang di luar pakem kebanyakan para mempelai pada umumnya, yakni tanpa menggunakan payas agung.

“Kita bisa saksikan ya bagaimana busana yang dipakai oleh Abhiseka Ratu dan Prameswari justru sangat simpel. Tanpa menggunakan payas agung, tapi beliau-beliau tampil dengan elegan dan mataksu. Ribuan undangan sudah jadi saksi bagaimana penampilan mempelai yang bersahaja justru membuat undangan heran, tapi akhirnya memunculkan rasa respect. Komentar para netizen yang menyaksikan tayangan live di media sosial juga sangat positif.

Niki kelebihan Ratu Ngurah Wedakarna, beliau apa adanya dan jujur dalam berpenampilan dan karma wasananya ya selalu menjadi trend

setter. Review-nya positif,” ungkap Gusti Wastu.

Dalam acara yang diadakan secara terbatas dari pukul 10.00 – 18.00 Wita ini, tampak ribuan tamu undangan mengalir tiada henti, baik dari komunitas internasional hingga pejabat negara, kalangan puri, griya hingga masyarakat biasa.

“Dalam sastra agama Hindu, semua tamu adalah Dewa yang mewujud, siapapun mereka harus kami layani dengan baik. Dan kehadiran ribuan masyarakat mengalir ke Istana sebagai bukti rasa hormat dan apresiasi atas sosok mempelai. Secara protokoler juga beliau menolak diberikan karangan bunga, kado dan dana punia jadi acara steril dari gratifikasi. Seluruh undangan dihidangkan dengan ajengan sukla yang sistem tanpa prasmanan yakni menggunakan bebokoran dan pedulangan.

Banyak undangan dari Puri lainnya memuji tata titi ini. Cinderamata yang diberikan pun unik yakni Kitab Suci Hindu yakni Pancamo Weda Bhagawad Gita yang dibagikan ke seluruh undangan. Benar-benar satya wacana sebagai tokoh Hindu Indonesia dan kami akui, sisi-sisi detail seperti inilah letak kekonsistenan dari pikiran, perkataan dan lelaku dari seseorang diuji. Astungkara, semua memargi antar,” tambah

Gusti Wastu Manggala.

Sejumlah undangan kehormatan yang sempat hadir, di antaranya para Senator DPD-RI, Wakil Gubernur Bali, Bupati Badung, Bupati Gianyar, Wabup Jembrana, Wabup Karangasem, sejumlah Konsul Jendral negara sahabat, Istri Ketua DPRD Bali, pejabat BUMN, Rektor se-Bali hingga sejumlah petinggi Polri dan militer. Selain itu, hadir Panglingsir Puri Peliatan Ubud, Puri Pemecutan, Puri Ubud, Puri Mengwi Badung, Puri Kaba-Kaba, Puri Pacekan Jembrana, Jero Pengaji Payangan, Puri Gerenceng Denpasar, Jero Bongan Tabanan, Jero Agung Pengastulan Buleleng, Ketua Umum Pasemetonan Agung Nararya Dalem Benculuk Tegeh Kori dan sejumlah puri lainnya, termasuk Griya Siwa Buddha dari berbagai wilayan di Bali. “Atas nama panitia karya, kami memohon maaf jika ada pihak dan semeton yang belum mendapatkan undangan.

Sebagian besar undangan hadir karena spontanitas manten. Sekali lagi karya pernikahan ini diadakan masih dalam suasana duka, karena tepat 100 hari wafatnya Ratu Biang I Gusti Ayu Suwitry. Sisanya kami memohon doa restu atas Pawiwahan Panglingsir kami,” pungkas Gusti Wastu Manggala. (ad394)

Selasa Pon, 15 Oktober 2019

Sekda Adi Arnawa Buka Rakor BUMDesa

Melalui BUMDesa Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Desa SEKDA Badung I Wayan Adi Arnawa secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di ruang pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (14/10) kemarin. Melalui rakor ini, diharapkan akan memberi pemahaman kepada seluruh Pengurus BUMDesa demi kemajuan dan kemandirian BUMDesa di Badung.

Sekda Badung Adi Arnawa sangat mengapresiasi penyRAKOR - Sekda Badung Adi Arnawa saat membuka Rakor BUMDesa di ruang pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (14/10) kemarin.

elenggaraan Rakor BUMDesa. Menurutnya, munculnya BUMDesa merupakan salah satu program Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pemberdayaan di Desa.

Dengan kebijakan Presiden membangun dari pinggiran, diharapkan dengan adanya BUMDesa ini muncul pertumbuhan ekonomi di desa yang akan mempengaruhi ekonomi makro di Badung. ‘’Kami harapkan kegiatan ini dapat berkelanjutan, karena Pemerintah Pusat telah memberi ruang bahwa di desa itu ada satu jiwa kewirausahaan yang diharapkan akan membantu dalam rangka pembiayaan desa. Terlebih kebijakan pusat memberikan dana bagi hasil kepada desa,

termasuk dari Pemkab Badung sendiri sangat tinggi.

Bila ini dapat diberdayakan dengan maksimal, bukan tidak mungkin semua desa di Badung akan mandiri,’’ jelas Adi Arnawa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Badung Putu Gede Sridana selaku Ketua Panitia melaporkan, maksud dan tujuan Rakor BUMDesa untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDesa serta pengetahuan dan keterampilan pengelola BUMDesa. Meningkatkan pelayanan BUMDesa untuk merangsang tumbuhnya kegiatan produktivitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal sebagai produk

unggulan desa.

Selain itu, meningkatkan pengelolaan BUMDesa untuk pengembangan perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan asli desa. Rakor akan diselenggarakan dalam tiga angkatan dengan jumlah peserta 186 orang dari Forum Perbekel Kabupaten dan Kecamatan sebanyak enam orang, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengawas BUMDesa sebanyak 180 orang.

Materi Rakor dibawakan oleh narasumber dari BPKP Perwakilan Bali, Kemendes Perwakilan Bali, DPMD Provinsi Bali, Pajak Pratama Badung Utara dan Dinas Perdagangan Provinsi Bali. (ad395)

Warga Harapkan Penataan Pantai Tanjung Benoa Segera Direalisasikan Mangupura (Bali Post)-

Rencana penataan kawasan Pantai Tanjung Benoa yang disampaikan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta saat melakukan kegiatan bersih pantai, mendapatkan sambutan positif masyarakat Tanjung Benoa. Masyarakat akan menagih janji itu dan terus mengawalnya. Hal ini mengingat penataan pantai sudah sejak lama menjadi harapan masyarakat.

Bendesa Adat Tanjung Benoa Made Wijaya alias Yonda, Senin (14/10) kemarin mengungkapkan, masyarakat Tanjung Benoa menyambut baik dan menunggu realisasi rencana tersebut. ‘’Masyarakat sangat berharap ini benar-benar bisa terealisasi. Kalau bisa tahun 2020 benar bisa terealisasi,’’ katanya.

Penataan Pantai Tanjung Benoa, kata anggota DPRD Badung ini sebenarnya sudah diusulkan dalam musrenbang Kecamatan Kuta Selatan pada tahun 2018. Penataan pun rencananya dilaksanakan tahun 2019. Namun sayangnya rencana tersebut belum terwujud.

Padahal Dinas PUPR Kabupaten Badung telah melakukan survei dan telah menyusun DED. ‘’Kita harapkan penataan tersebut tidak hilang lagi. Di sidang paripurna hal ini akan kita ingatkan kembali,’’ tegasnya.

Lingkup penataan dimaksud yakni penataan perwajahan pantai, agar terlihat lebih rapi dan memfasilitasi kebutuhan warga. Salah satunya dengan pavingisasi di sepanjang pesisir pantai timur Tanjung Benoa yang berfungsi sebagai

batas sempadan pantai. Akses jalan setapak tersebut menurutnya sangat diperlukan untuk membatasi lahan hak milik sehingga tidak ada klaim kepemilikan sempadan pantai dan mengantisipasi bangunan yang melanggar sempadan pantai.

“Jalan setapak tersebut juga diperlukan untuk prosesi jalur pengabenan. Prosesi ngaben di Tanjung Benoa melewati sepanjang pantai,’’ akunya.

Selama ini, lanjut Yonda, jika prosesi ngaben mengambil jalur jalan raya, tentu akan sangat krodit karena lebar jalan terbatas dan kunjungan wisatawan cukup padat. ‘’Selama ini ketiadaan jalan setapak tersebut membuat masyarakat Tanjung Benoa masih kesulitan dalam melintas di pesisir pantai, utamanya dalam membawa bade pengiriman ke setra,’’ ucapnya.

Pihaknya berharap lingkup penataan tidak hanya pada pavingisasi jalan setapak saja, namun juga selayaknya penataan untuk beautyfikasi. Baik itu dilengkapi pertamanan, patung dan sebagainya, sehingga membuat kawasan tersebut benar-benar indah. (kmb23)

Peraih Emas Porjar Dapat Rp 6,7 Juta

Mangupura (Bali Post)– Atlet Kabupaten Badung kali pertama berhasil memborong emas dalam Pekan Olah Raga Pelajar (Porjar) tingkat Provinsi Bali. Bahkan, meraih ranking I dengan perolehan total 531 medali dengan rincian 209 emas, 153 perak dan 169 perunggu.

Pemkab Badung pun mengapresiasi kesuksesan kontingen pelajar Badung dengan memberikan apresiasi berupa bonus. Peraih emas perorangan memperoleh Rp 6,7 juta, beregu 2 orang Rp 5,3 juta, beregu 3-4 orang Rp 4,3 juta, beregu di atas 4 orang Rp 3,8 juta, rekor perorangan Rp 3,275 juta dan rekor beregu Rp 3 juta. Sedangkan untuk peraih perak perorangan memperoleh Rp 5,5 juta, beregu 2 orang memperoleh Rp 4 juta, beregu 3-4 Rp 3,5 juta, dan beregu di atas 4 orang memperoleh Rp 3 juta. Selanjutnya, untuk peraih medali perunggu perorangan memperoleh Rp 4,4 juta, beregu 2 orang Rp 3 juta, beregu 3-4 orang Rp 2,5 juta dan beregu di atas 4 orang memperoleh Rp 2 juta. Khusus untuk pembina yang berhasil menyumbangkan medali emas memperoleh Rp 6,7 juta, perak Rp 5,5 juta dan penyumbang perunggu memperoleh Rp 4,4 juta.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung I Ketut Widia Astika Senin (14/10) kema-

rin, pemberian bonus ini dapat menjadi motivasi bagi atlet dan pembina pada masing-masing cabang olahraga untuk dapat menumbuhkan atlet-atlet berbakat lainnya dan dapat mempertahankan prestasi serta meningkatkan prestasi ke tingkat yang lebih tinggi. Pemberian bonus ini juga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 3198/047/HK/2019 tertanggal 10 September 2019 yang dibagi menjadi beberapa kategori.

Hanya saja, bagi penerima bonus tidak menerima secara utuh, namun dikenakan pajak 15 persen. ‘’Pemberian bonus ini sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Badung kepada atlet dan pembina yang berhasil mengantarkan Badung sebagai juara umum pada Porjar Provinsi Bali tahun 2019,’’ ujarnya.

Dijelaskannya, keberhasilan kontingen pelajar Kabupaten Badung tahun ini merupakan buah dari hasil pembinaan yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur, serta kerja keras dari seluruh atlet dan pembina. ‘’Saya berharap walaupun hasil tahun ini sangat gemilang, para atlet, pembina dan pelatih jangan berpuas diri karena tahun depan tugas kita sangat berat yaitu mempertahankan predikat juara umum,’’ tegasnya. (kmb27)

BOAT - Deretan boat di Pantai Tanjung Benoa.

Tak Sesuai ”Masterplan” Puluhan Reklame Ditertibkan

Mangupura (Bali Post)Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung, Senin (14/10) kemarin kembali melakukan penertiban reklame. Setidaknya 21 reklame bodong dipasangi stiker hingga diberikan surat teguran. Kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan moratorium penerbitan reklame dan menertibkan reklame yang tidak sesuai masterplan.

Untuk diketahui, reklame baik berupa billboard dan videotron di Kabupaten Badung ternyata banyak tak sesuai dengan masterplan.

Berdasarkan masterplan, titik reklame seharusnya hanya sebanyak 205 titik.

Namun fakta di lapangan berbeda. Sebab hasil survei jumlah reklame yang ada sekarang mencapai 382 titik, sehingga terdapat 177 titik reklame tidak sesuai masterplan. ‘’Hari ini (kemarin-red)

Bali Post/ist

PENERTIBAN Petugas Satpol PP Badung melakukan penertiban reklame dengan memasangi stiker dan memberikan surat teguran kepada pemilik yang melanggar ketentuan.

Kualitas SDM Tentukan Keberhasilan Organisasi

Mangupura (Bali Post)Uang, mesin, material dan metode, memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas. Namun peran manusia yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) adalah yang paling menentukan keberhasilan. ‘’Uang, kecerdikan teknologi, atau inovasi kerja apa pun tidak akan berhasil tanpa peran sumber daya yang paling vital, yaitu Sumber Daya Manusia,’’ ujar Dirjen Pembinaan Pelatihan

dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja, Bambang Satrio Lelono pada Konferensi Internasional APQO ke-25 dan Konvensi Kualitas dan Produktivitas Internasional (IQPC) di Kuta, Senin (14/10) kemarin.

Konferensi yang berlangsung 14-16 Oktober ini diikuti sekitar 800 peserta dari 19 negara Asia Pasifik. Hadir pula saat pembukaan, President of APQO Harnek Singh dan Head, Organizing Com-

mitee of 25th APQO International Conference & IQPC 2019 Indonesia Budihartono.

Bambang Satria menekankan, SDM organisasi harus membentuk titik fokus untuk setiap gerakan menuju peningkatan produktivitas. Hal ini mengingat kualitas SDM akan memengaruhi produktivitas dan keduanya memengaruhi profitabilitas.

Bambang Satria juga menjelaskan, kualitas hanya

Bali Post/edi

dapat ditingkatkan melalui Total Quality Management (TQM), suatu proses yang membutuhkan perbaikan sistem dan perilaku. Idenya adalah untuk membuat organisasi lebih kompetitif melalui peningkatan kualitas produk atau layanan dan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui perbaikan proses yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas, organisasi dapat menggunakan proses peningkatan berkelanjutan yang membahas kedua tujuan secara bersamaan. ‘’TQM adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kepuasan pelanggan melalui partisipasi total semua pemangku kepentingan,’’ jelasnya. (kmb23)

kami berhasil menertibkan sebanyak 21 reklame. Penertiban ini bekerja sama dengan Dinas Perizinan, Bapenda, Camat dan P3I (Perhimpunan Pengusaha Periklanan Indonesia) di Bali,’’ ujar Kepala Satpol PP Badung I G.K. Suryanegara.

Menurutnya, penertiban puluhan reklame tersebut dilakukan di Kecamatan Kuta Selatan disusul wilayah Kuta. Dari 21 yang ditertibkan, ada sebanyak sembilan rekla m e ya ng d ip a sa ng i stiker dan mendapatkan surat teguran. Selain itu, ada empat yang ditandai silang untuk dipotong karena tidak sesuai dengan titik masterplan dan delapan reklame yang harus diturunkan. ‘’Yang tidak sesuai dengan masterplan kami tertibkan. Apalagi pada titik masterplan yang tidak memperpanjang izinnya kami akan turunkan juga.

Untuk bulan ini kami akan terus melakukan penertiban reklame,’’ tegasnya.

Selain di kawasan pariwisata, penertiban reklame juga akan menyasar hingga Kecamatan Petang sehingga seluruh kecamatan dapat dibersihkan dari reklame liar. Pihaknya memberikan waktu satu minggu bagi pemilik reklame untuk menindaklanjuti teguran tersebut. ‘’Jika reklame tidak ditu-

runkan, kami akan membongkar paksa,’’ katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Badung I Made Agus Aryawan menyatakan, terbitnya Perbup terkait reklame karena melihat ketidaksesuaian titik reklame antara masterplan dengan kondisi eksisting. ‘’Jadi saat ini dengan adanya Perbup, maka penerbitan izin penyelenggaraan reklame untuk sementara ditunda,’’ jelasnya.

Agus Aryawan mengungkapkan, merujuk padal 4 ayat (2) penundaan sementara izin penyelenggaraan reklame dilakukan di sejumlah ruas jalan protokol di Gumi Keris. Meliputi Bandara Ngurah Rai, Satria Gatot Kaca, Sunset Road, By-pass Ngurah Rai, Uluwatu, Tuban-Kuta, LegianSeminyak, Kerobokan-Canggu-Dalung, Sempidi-KapalMengwi, dan Mambal-Abiansemal-Petang-Plaga.

Disebutkan, masa berlaku penundaan sementara izin penyelenggaraan reklame sesuai pasal 7 yakni hingga ditetapkan masterplan penyelenggaraan reklame di daerah. ‘’Peraturan ini berlaku mulai ditetapkannya Perbup,’’ ungkapnya. (kmb27)

Selasa Pon, 15 Oktober 2019

A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

STP Bali Gelar Job Fair 2019 ” Creating The Future”

SMP Dwijendra Denpasar

Siswa, Guru, dan Kasek Sediakan 40.000 Lowongan Pekerjaan Bersinergis Persembahkan Prestasi dari 28 Exhibitor Ternama SEKOLAH Tinggi Pariwisata (STP) Bali kembali menggelar Job Fair tahun 2019. Job Fair ke-12 yang diinisiasi program studi Manajemen Konvensi dan Perhelatan (Prodi MKH) ini mengusung tagline “Creating The Future” dan akan berlangung pada 17-18 Oktober di Aula Joop Ave STP Bali dari pukul 09.00-17.00 wita. Sebanyak 40.000 lowongan pekerjaan dari 28 exhibitor disediakan untuk para pencari pekerjaan. Sebanyak 200 lowongan pekerjaan juga disediakan bagi masyarakat penyandang difabel. Pengunjung ditargetkan mencapai 2.500 orang.

Menariknya, exhibitor tersebut berasal dari perusahaan ternama di Indonesia, baik yang berskala lokal, nasional, maupun internasional. Mulai dari exhibitor yang bergerak di bidang jasa transportasi wisata, makan dan minuman, penyedia akomodasi, penyelenggara pertemuan perjalanan incentive, converence dan pameran, kawasan wisata, usaha daya tarik wisata, informasi pariwisata, pramuwisata, wisata tirtha, hingga jasa airlines. Selama kegiatan berlangsung akan diisi dengan berbagai kegiatan, seperti talkshow, hiburan-hiburan, permainan interaksi, interview calon pekerja, dan food bazzar.

Pembantu Ketua IV STP Bali I Gusti Ayu Dewi Hendriyani didampingi Kaprodi MKH I Nengah Wirata mengatakan, makna yang terkandung dari tagline “Creating The Future” adalah diharapkan dengan mengikuti Job Fair 2019 para pencari kerja akan mampu menciptakan dan menentukan sendiri masa depan yang mereka inginkan dalam

JOB FAIR - STP Bali melalui Prodi MKH siap menggelar Job Fair ke-12 tahun 2019 pada 17-18 Oktober di Aula Joop Ave STP Bali. bidang karier. Sedangkan tema pokok yang diusung adalah “The Greatness Tourism Job Fair 2019” dengan konsep Indonesia menuju era 4.0. Diharapkan, Job Fair dapat menjadi sarana merekrut orang-orang berkualitas guna meningkatkan pariwisata demi tercapainya target 20 juta kunjungan wisatawan tahun 2020 ke Indonesia.

“Kami berharap job fair ini bermanfaat bagi calon lulusan kami dan masyarakat luas yang sedang mencari pekerjaan. Sehingga jumlah pengangguran di Bali semakin berkurang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali,” ujar Dewi Hendriyani Senin (14/10) kemarin. Khusus untuk para lulusan STP Bali, kegiatan job fair juga untuk membantu para lulusan untuk mendapatkan pekerjaan, sekaligus mampu menciptakan lapangan peker-

jaan. Apalagi, dikatakan STP Bali merupakan salah satu dari 4 perguruan tinggi yang diharapkan pemerintah menjadi centre of exchellence untuk mencetak 10% dari jumlah lulusan menjadi entrepreneur. Sehingga, STP Bali memiliki unit khusus yang menangani para pengusaha muda, khususnya mahasiswa untuk terjun menjadi entrepreneur.

Di samping itu, STP Bali juga memiliki program-program startup bisnis yang bekerja sama dengan beberapa unit start-up yang ada di Bali, nasional, maupun internasional. “Jadi, 10 persen (lulusan menjadi entrepreneur -red) yang diharapkan oleh pemerintah bisa terpenuhi bahkan lebih pada lulusan tahun ini.

Apalagi belakangan ini target tersebut selalu kami capai. Ratarata lulusan kami 600 hingga 700 orang setiap tahunnya,” ujarnya. (ad388)

RSUP Sanglah Gelar Upacara ’’Caru Panca Rupa Menawa Gempang’’ PERTAMA kalinya, RSUP Sanglah menggelar upacara Caru Panca Rupa Menawa Gempang. Upacara pecaruan yang biasanya dilaksanakan 30 tahun sekali ini digelar dengan tujuan menetralkan aura negatif di areal RSUP Sanglah sehingga kembali bersih. Pelaksanaan upacara pecaruan ini akan digelar Kamis (17/10) mendatang dan rencananya dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster.

Direktur SDM RSUP Sanglah sekaligus Ketua Sukaduka Keluarga Besar RSUP Sanglah dr. I Ketut Surya Negara mengatakan acara pecaruan ini juga dirangkaikan dengan piodalan pedudusan agung Pura Agung Sadhu Sakti RSUP Sanglah. Adapun rangkaian upacara ini sudah dimulai sejak Selasa (8/10) lalu berupa matur piuning karya dan Senin (14/10) kemarin, digelar acara negtegan beras.

Mengenai upacara Caru Panca Rupa Menawa Gempang, menurut Surya Negara, baru pertama kali digelar di RSUP Sanglah. Pelaksanaan upacara ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama dan baru bisa direalisasikan pada tahun 2019 ini. Ada pun tujuan dari upacara pecaruan ini digelar mengingat RSUP Sanglah merupakan layanan kesehatan yang menerima pasien dengan berbagai diagnosis. ‘’Tidak hanya pasien sembuh, di RSUP Sanglah juga ada kematian pasien dari dalam kandungan sampai tua. Ada juga jenazah yang dititip dari luar dengan kematian wajar hingga tidak wajar. Sebab, itu memerlukan upacara pencaruan untuk membersihkan areal RSUP Sanglah dari aura negatif,’’ ujarnya.

Dalam pelaksanaan upacara ini, akan dilakukan pengalihan parkir bagi pasien maupun

MASYARAKAT Bali berbangga memiliki SMP Dwijendra Denpasar.

Selain dikenal memiliki perlengkapan sarana dan prasarana, sekolah ini juga kerap berprestasi. Di sini tak hanya siswanya, guru dan kepala sekolah (kasek) juga bersinergis mempersembahkan prestasi.

Teranyar, Kepala SMP Dwijendra Denpasar Dra. Ni Wayan Nadi Supartini, M.Pd. meraih sertifikat Nomor Unit Kepala Sekolah (NUKS) dari Kemendikbud.

Bahkan Kasek Nadi Supartini yang dikenal low profile ini di luar dugaan meraih predikat peserta terbaik II pada Diklat Penguatan Kepala Sekolah 2019. Sertifikat ini adalah syarat bagi kasek yang sudah menjabat untuk mengemban tugas kembali, baik di swasta maupun negeri. Yang perlu dicontoh adalah semua komponen berkolaborasi melahirkan prestasi.

Siswa berprestasi adalah hasil binaan guru yang berprestasi.

Guru berprestasi juga lahir dari binaan kasek berprestasi. Di SMP Dwijendra Denpasar sang kasek Ni Wayan Nadi Supartini telah memberikan contoh bahwa prestasi itu lahir dari hasil kerja keras dan kerja cerdas.

Guru SMP Dwijendra Ni Nyoman Mariyani S.Ag., M.Pd.H., meraih predikat juara I Guru Ajeg Bali se- Bali 2019. I Wayan Surya Saputra, S.Pd., M.Pd., meraih juara I Olimpiade Guru Nasional (OGN) Kota Denpasar. Dia juga masuk 10 terbaik pembuatan artikel perlindungan guru pendidikan dasar tingkat nasional.

Di akademik, SMP Dwijendra juga tak kalah dengan sekolah negeri. Siswanya Gusti Ngurah Giri Tanaya meraih juara III Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang IPS se-Kota Denpasar. Di bidang olahraga, siswanya meraih juara II senam dan pionering pramuka, juara I dan III Petangque Porjar Bali dan juara II wood ball se-Bali.

Di Porjar Denpasar meraih ranking 7 dengan 11 emas, 4 perak, dan 10 perunggu.

Nah, di bidang budaya, anakanak SMP Dwijendra Denpasar

PRESTASI - Kepala SMP Dwijendra Nadi Supartini, guru pembina Maryani, dan pengawas Nyoman Kartini foto bersama dengan siswa berprestasi. belum terkalahkan. I Putu Satya Bhakti Krisnanda Aryana meraih juara I lomba MC Bahasa Bali. Ni Putu Ocha Savitri dan I.A. Nadya Arista meriah juara II dan harapan lomba busana endek dan casual bebas, Richelle dan Sagung Radya juara I dan III lomba menyanyi se-Bali, Putu Aldy, Handika dan Surya juara harapan lomba rindik.

Ni Made Ayu Nindya Damayanti meraih juara II menulis aksara Bali.

Masih ada lagi, siswa SMP Dwijendra A.A. Istri Prama Devi dan Larasita meraih juara I dan harapan 1 lomba modeling.

Siswa lain meraih juara III lomba musik kemas, lomba lagu pop solo dan juara I lomba foto Jambore KSPAN. SMP Dwijendra juga dikenal sebagai sekolah ramah anak tingkat nasional. Ini artinya SMP Dwijendra adalah sekolah yang paling baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah.

Anak-anak diberi kebebasan berekspresi, berinovasi dan kreatif.

Hal ini terlihat saat jeda semester ganjil, anak-anak SMP Dwijendra

menggelar lomba ogoh-ogoh dari limbah sampah. Anak-anak tiap kelas membuat ogoh-ogoh mini dengan tema butakala.

Kasek Nadi Supartini didampingi Wakasek I Made Yoga Mahendra Andika, S.Pd., M.Pd., I Made Ari Merthayasa, S.Pd., M.Pd., dan Ida Bagus Putra Arsana, S.Pd., terus menanamkan budaya bangga menjadi warga SMP Dwijendra Denpasar. Siswa disiplin dan belajar keras, guru dan kepala sekolah terus berinovasi guna menghasilkan siswa berprestasi.

Untuk itu, dia berterima kasih kepada Ketua Yayasan Dwijendra Dr. Ketut Wirawan bersama pengurus yang memberi dukungan anak-anak SMP Dwijendra berlomba di berbagai event. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pengawas Disdikpora Denpasar Ni Nyoman Kartini yang banyak membina SMP Dwijendra hingga berprestasi. Untuk itu, dia mengajak masyarakat yang ingin pendidikan anaknya disiplin dan berkarakter menentukan pilihan sejak awal di SMP Dwijendra. (ad400)

Fun Touring ”Savana Morning Ride” Bersama Honda ADV50 Bali

Bali Post/san

UPACARA - Upacara negtegan beras yang digelar Senin (14/10) kemarin, sebagai salah satu rangkaian acara piodalan Pedudusan Agung, Caru Panca Rupa Menawa Gempang Pura Agung Sadhu Sakti RSUP Sanglah. pengunjung RSUP Sanglah selama dua hari yaitu pada Rabu (16/10) besok dan Kamis (17/10) mendatang. ‘’Parkir halaman depan ditutup untuk kepentingan upacara dan dialihkan ke parkir karyawan. Ditutup selama dua hari karena Rabu itu acara geladi bersih dan Kamis pelaksanaan upacara pecaruan-nya,’’ ujar Direktur Operasional RSUP Sanglah Nining Setyawati.

Ia menambahkan, meski parkir yang berlokasi di halaman depan ditutup selama dua hari, namun tidak memengaruhi layanan parkir di RSUP Sanglah karena sudah ada lahan penggan-

ti berupa lahan parkir karyawan.

Agar tidak terjadi overload, pihak karyawan yang bertugas selama dua hari tersebut diimbau tidak membawa mobil. ‘’Kami imbau untuk tidak bawa mobil saat bekerja dan membawa motor. Kalaupun dengan mobil setidaknya diantar jemput,’’ ucapnya.

Selain penutupan parkir halaman depan juga akan dilakukan pengalihan lalu lintas selama upacara berlangsung. Jalan Pulau Bali akan ditutup sementara.

Untuk ini, pihak RSUP Sanglah sudah melakukan koordinasi dengan jajaran kepolisian setempat. (san)

SETELAH sukses melakukan jelajah black lava dalam gelaran touring perdana September lalu, kini Komunitas Honda ADV Indonesia kembali melakukan kegiatan jelajah jalanan. Kegiatan ini merupakan agenda pertama setelah secara resmi Komunitas Honda ADV Indonesia (HAI) Bali Chapter melakukan deklarasi dan menjadi bagian dari Honda Community Bali (HCB) awal bulan ini.

Kegiatan yang diberi tajuk “Savana Morning Ride” merupakan touring kebersamaan dan fun diikuti 14 bikers Honda ADV pada 13 Oktober 2019 dengan melalui medan off road dan on road dengan rute titik kumpul Astra Cokro RM Mina Karangasem - Padang Savana Tianyar - Bedugul-UbudDenpasar. Sebelum melakukan touring, seluruh bikers diberikan refreshment Cari_Aman di jalan raya dan mengutamakan tertib berlalu lintas serta melakukan pengecekan kendaraan sebelum berangkat perjalanan touring.

“Kegiatan touring ini merupakan agenda pertama kami setelah Kopdar deklarasi pengukuhan HAI Bali Chapter, kami berharap munculnya komunitas ini menambah bagian keluarga besar komunitas Honda Bali. Serta sekaligus memperkenalkan produk teranyar dari Honda dan kecanggihan yang dimiliki Honda ADV kepada masyarakat,” ungkap Lanang Oka Cahyadi, selaku Marketing Supervisor Astra Motor Bali.

Honda ADV150 menjadi skutik penjelajah jalanan yang tangguh, menggabungkan elemen berkendara menyenangkan dan

kenyamanan sebagai kendaraan harian. Untuk kemudahan berkendara, sistem full digital panel meter yang memiliki layar besar dan berkesan tangguh dapat menampilkan berbagai informasi, antara lain indikator aki, indikator suhu luar (yang pertama di kelasnya), konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar instan, indikator penggantian oli mesin, jam, tanggal, trip A & trip B. Dibekali pilihan fitur Anti-lock Br a k i n g S y s t e m ( A B S ) d a n Combi Brake System (CBS) dengan 3 kaliper, Honda ADV150 akan semakin membuat pengendaranya merasa aman dan nyaman. Untuk memperkuat faktor kemananan, Honda ADV150 telah dilengkapi pula dengan fitur ESS (Emergency Stop Signal) pada tipe ABS. Di mana ESS secara otomatis akan mengaktif-

kan lampu hazard saat melakukan pengereman mendadak, sehingga dapat memberikan peringatan ke pengendara di sekitarnya terutama pada posisi di belakang kendaraan untuk menghindari kemungkinan kecelakaan ACG starter melengkapi kemampuannya agar tetap halus saat mesin dinyalakan. Fitur ini bergandengan dengan ISS (Idling Stop System) khas Honda yang membuat mesin mati otomatis saat berhenti, dan menyala kembali hanya dengan memutar tuas gas. “Kami sangat menikmati touring ini, selain jelajah jalanan kami sesama bikers juga dapat saling ber-sharing tentang modifikasi yang cocok untuk Honda AdV dan juga pengalaman selama menggunakan Honda ADV serta plan kegiatan selanjutnya,” ungkap Mario, selaku Ketua Club. (bns1)

Mengenal Lebih Dini Fimosis dan Parafimosis untuk Mencegah Komplikasi FIMOSIS adalah suatu kondisi di mana prepusium/kulup tidak dapat diretraksi/ditarik ke arah gland/kepala penis. sedangkan parafimosis adalah kondisi di mana prepusium yang diretraksi ke arah gland penis tidak dapat dikembalikan seperti semula. Hanya sekitar 4% bayi yang seluruh kulit prepusiumnya dapat ditarik ke belakang gland penis saat lahir. Pada akhir tahun pertama kehidupan, retraksi kulit prepusium ke belakang sulkus glandularis hanya dapat dilakukan pada sekitar 50% anak laki-laki dan kejadian ini meningkat menjadi 89% pada usia 3 tahun.

Insiden fimosis adalah 8% pada usia 6-7 tahun, dan 1% pada lakilaki usia 16-18 tahun. Di antara laki-laki yang tidak disirkumsisi, insiden fimosis antara 8-23%.

Apabila tidak ditangani, fimosis sering menyebabkan komplikasi berupa infeksi saluran kencing, parafimosis dan balanitis berulang. Balanitis adalah peradangan yang sering terjadi pada 4-11% laki-laki yang tidak disirkumsisi. Parafimosis harus dianggap sebagai kondisi darurat, karena retraksi prepusium yang terlalu sempit di belakang gland penis ke sulkus glandularis dapat mengganggu perfusi permukaan prepusium distal dari cincin kontriksi dan menjadi risiko nekrosis pada gland penis.

Etiologi Karena ruang di antara kulup dan gland penis tidak berkembang dengan baik. Kondisi ini menyebabkan kulup menjadi melekat pada kepala penis, sehingga sulit ditarik ke arah pangkal.

Diagnosis Jika prepusium tidak dapat atau hanya sebagian yang dapat diretraksi atau menjadi cincin kontriksi saat ditarik ke belakang melewati gland penis, harus diduga adanya disproporsi antara lebar kulit prepusium.

Bisa juga terdapat perlengketan antara permukaan dalam prepusium dengan epitel glandular dan atau frenulum breve (frenulum pendek). Frenulum breve dapat menimbulkan deviasi gland ke ventral saat kulit diretraksi. Diagnosis parafimosis dibuat dengan pemeriksaan fisik.

Penatalaksanaan Tidak dianjurkan melakukan retraksi/penarikan paksa pada saat membersihkan penis karena dapat menimbulkan luka dan terbentuk sikatrik/jaringan

parut pada ujung prepusium/ kulup sehingga akan membentuk fimosis sekunder. Fimosis dengan keluhan miksi, menggelembung di ujung prepusium saat miksi, atau infeksi merupakan indikasi untuk dilakukan sirkumsisi. Fimosis disertai balanitis harus diberi antibiotik dan salep terlebih dahulu sebelum dilakukan sirkumsisi.

Penanganan fimosis dapat dilakukan dengan dua cara yakni secara medis dan konservatif.

Secara medis dilakukan tindakan sirkumsisi (membuang sebagian atau seluruh bagian kulit prepusium) dan dilakukan tindakan bedah preputioplasty (memperlebar bukaan kulit prepusium tanpa memotongnya). Secara konservatif dilakukan dengan menjaga kebersihan di sekitar penis dan bokong. l dr. Suriyono

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

Selasa Pon, 15 Oktober 2019

Migrasi Deras Picu Peningkatan Gini Rasio Mangupura (Bali Post) Pesatnya perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung tak pelak menimbulkan migrasi penduduk yang cukup deras. Dengan terjadinya migrasi, tentu dapat menyumbang peningkatan gini rasio jika penduduk yang migrasi adalah kelompok berpendapatan rendah.

“Tingginya migran pada kelompok pendapatan rendah yang masuk dapat berpengaruh terhadap peningkatan angka gini rasio,” kata Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan SDM Unud, Senin (14/10) kemarin.

Gini rasio merupakan ukuran kemiskinan relatif yaitu untuk mengukur derajat ketidakmerataan pendapatan penduduk. Nilai gini rasio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini rasio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. “Itulah sebabnya, mengapa pemerintah daerah dan juga nasional selalu ingin menekan angka gini rasio agar semakin rendah atau distribusi pendapatan masyarakat semakin merata,” jelasnya.

Sama halnya dengan gini rasio Kabupaten Badung yang meningkat dari 0,32 menjadi 0,34, menurutnya, masih dalam kategori ketimpangan rendah. Tetapi yang perlu diwaspadai dan diupayakan agar angka tersebut semakin rendah. Faktor penyebab ketimpangan tersebut antara lain kelompok berpenghasilan tinggi cenderung lebih cepat dibandingkan 40 persen kelompok berpenghasilan terendah.

Berbagai kebijakan inklusi, khususnya yang menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat kelompok berpenghasilan terendah perlu digenjot.

“Berbagai program produktif prorakyat yang telah digulirkan Pemkab Badung perlu semakin diefektifkan implementasinya,” imbuhnya. (kmb42)

Bali Post/may

BAWANG MERAH - Proses pengeringan bawang merah pascapanen.

Bertani Bawang Merah di Kota

Garap 1 Hektar Lahan, Hasilkan 20 Ton Sekali Panen Denpasar (Bali Post) Bertani bawang merah kini tak hanya dilakukan di desa, seperti di Desa Songan, Kintamani dan Bedugul, Tabanan.

Namun sudah diterapkan di kota. Seperti yang dilakukan I Made Sudiartana. Pria asal Banjar Gulingan, Desa Intaran, Sanur ini menggarap lahan kosong yang tidak termanfaatkan di daerah Pantai Matahari Terbit, Sanur. Sejak setahun lalu, ia menanam tanaman bawang merah di tempat tersebut.

Lahan kosong dan tidak termanfaatkan tersebut dipinjam untuk menanam berbagai jenis tanaman. Pada awalnya, di sana ditanam buah melon dan semangka. Namun, karena harganya sempat anjlok dan penanaman buah tersebut harus memperhitungkan musim,

maka ia beralih menanam bawang merah.

Sebelum menanam bawang merah, ia mengikuti pelatihan dan bimtek (bimbingan teknis) menanam bawang merah yang difasilitasi Dinas Pertanian Kota Denpasar. Di lahan seluas 1 hektar tersebut, ia menanam dengan sistem tumpang sari.

Tanaman utamanya bawang merah. Sementara di sela-sela tanaman bawang, dibuatkan media tumbuh untuk buah naga. Dari 1 hektar lahan tersebut, produksi bawangnya mencapai 20 ton. Namun setelah dikeringkan dan dibersihkan, berkurang menjadi 18 ton.

Menurutnya, tanaman bawang tidak bergantung pada musim. Di daerah perkotaan seperti Denpasar dengan cuaca sedikit panas pada siang hari

dan cukup dingin pada malam hari, cocok untuk menanam bawang merah. Sepanjang tahun ini, ia bisa menanam bawang merah. “Malah di sini hasilnya besar-besar,” ungkapnya.

Setelah 60 hari, barulah bawang merah bisa dipanen.

Setelah panen, bawang dikeringkan dengan selama 3-4 hari, kemudian dibersihkan dan ditimbang. Jika hujan, bawang tersebut digantung dan dikeringkan menggunakan kipas. Biaya produksi menanam bawang untuk 1 ha sebesar Rp 15 juta, jika ditambah membeli bibit. Namun karena ia membuat bibit sendiri, maka ia hanya menghabiskan biaya produksi Rp 10 juta.

Pupuk yang digunakan yakni pupuk kandang dan

ponska plus. Sementara pestisida yang digunakan tidak berbahan kimia, melainkan agen hayati. Agen hayati ini, ia buat sendiri dari olahan daun intaran (neem), laos, daun serai diblender kemudian difermentasi selama satu hari. Pestisida ini disemprotkan untuk mengusir lalat dan hama lainnya. Hasil dari proses pemilahan bawang, bawang yang berukuran kecil digunakan sebagai bibit. Sedangkan bawang yang besar dijual.

Air yang digunakan menyiram pun air sumur. Menyiram tanaman dilakukan setiap pagi hari untuk membersihkan embun. Penyiraman menggunakan mesin dalam waktu 1 jam. Menanam bawang merah di kota sedikit

berbeda dengan di daerah Songan, Kintamani dengan kondisi suhu yang dingin. Di daerah kota, dengan kondisi lahan yang datar (landai), maka ia perlu membuat gundukan yang lebih tinggi, agar ketika hujan, air tidak menggenangi lahan bawangnya.

Untuk mengelola lahan 1 ha tersebut, ia dibantu tiga orang tenaga kerja. Saat ini, ia masih terkendala pembeli tetap yang siap mengambil hasil pertaniannya ketika sudah panen. Meski demikian, ia kerap mengirim bawang merah itu ke Tiara Dewata sebanyak 500 kg per hari, Moena Fresh, Pasar Sindhu, Pasar Intaran, minimarket Pande Putri dan juga ada orang pribadi yang langsung mengambil di tempatnya. (kmb42)

Diadili Kasus Kokain

Kombes Pol. Hengky Widjaja

Bali Post/dok

Polda Rahasiakan Tempat Penahanan Terduga Teroris Denpasar (Bali Post) Penyidikan terhadap terduga teroris AT dan ZAI ditangani tim gabungan Densus 88, Ditreskrimsus dan Satgas CTOC. Terkait tempat penahanan terhadap bapak dan anak tersebut dirahasiakan karena pertimbangan keamanan.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Hengky Widjaja saat dikonfirmasi terkait tempat penahanan AT dan ZAI, Senin (14/10) kemarin, enggan menyebutkannya. “Sudah cukup itu saja. Ingat Bali ini PAD dari pariwisata loh?

Nanti kalau terus-terusan diberitakan malah efek tidak baik terhadap pariwisata Bali,” tegas Kombes Hengky.

Sedangkan Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose, Minggu (13/10) malam, mengatakan, jaringan teroris ini juga memantau dan

mengikuti perkembangan situasi di medsos. Ia mencontohkan saat diwawancara, nantinya dimonitor jaringan AT dan ZAI di medsos lalu membuat counter-nya.

“Ini yang harus diwaspadai,” ujarnya.

Meski ada penangkapan terduga teroris tersebut, Irjen Golose menegaskan, Bali masih aman dan sudah diinformasikan ke seluruh dunia.

Hal ini dilakukan Kapolda Golose supaya wisatawan dunia tetap berkunjung ke Bali.

Jenderal bintang dua lulusan Akpol 1988 ini mengungkapkan, tidak ada peningkatan pengamanan pascapenangkapan tersebut. Pasalnya, peningkatan pengamanan di Bali tiap hari dilakukan. Hal itu dilakukan mengingat tiap jam, wisatawan datang ke Pulau Dewata. (kmb36)

Turis Asal Spanyol Dituntut 1,5 Tahun

Denpasar (Bali Post) -

Laura Vilches Shanho, wanita berusia 33 tahun asal Spanyol, Senin (14/10) kemarin, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Terdakwa dituntut pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan (1,5 tahun) dalam kasus kepemilikan narkoba jenis kokain. Dalam sidang, JPU Ni Luh Oka Ariani Adikarini menyatakan, turis ini melakukan tindak pidana yakni diduga menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri.

Perbuatannya tersebut, kata jaksa, telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus ini, terdakwa disebut telah membeli kokain seharga Rp 20 juta. Disebutkan pula, terdakwa yang kesehariannya bekerja sebagai guru yoga itu membeli kokain sebanyak 11,81 gram dari seseorang

bernama Zac yang merupakan warga Australia dan saat ini masih buron. Atas tuntutan jaksa Oka Ariani, penasihat hukum terdakwa meminta waktu untuk menyusun pembelaan.

Terdakwa ditangkap polisi yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa ada WNA yang sering menggunakan narkotika.

Berdasarkan hasil lidik, terdakwa Laura kemudian

ditangkap pada 23 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 wita.

Terdakwa dibekuk saat melintas di Jalan Pengubengan Kauh, Kerobokan, Kuta Utara, Badung. Dari tangannya, polisi mengamankan tiga plastik klip berisi kokain yang beratnya bervariasi dengan total 11,81 gram neto.

Terdakwa mengaku membeli barang haram itu dari warga Australia bernama Zac (DPO). (kmb37)

Bali Post/asa

DIBORGOL - Terdakwa Laura Vilches Shanho asal Spanyol saat diborgol petugas kejaksaan. Dia dituntut satu tahun enam bulan.

Dewan Gagal Mengkonfrontasi PT SGB dengan Para Korban Denpasar (Bali Post) DPRD Bali kembali gagal mengkonfrontasi PT Solid Gold Berjangka (SGB) dengan nasabah yang menjadi korban perusahaan pialang tersebut. Ini adalah pemanggilan kedua dari dewan yang diabaikan PT SGB. Sedangkan, para korban investasi berjangka yang ditawarkan PT SGB sudah datang ke gedung dewan untuk ketiga kalinya.

“Hari ini (kemarin, red), kita undang, tidak datang.

Tadi, kita hubungi katanya masih di Thailand bosnya.

Saya tantang kapan bisa hadir, kita akan tunggu.

Janjinya 1-2 minggu ini,” ujar anggota Komisi II DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya usai rapat terkait tindak lanjut penyampaian aspirasi oleh nasabah PT SGB di gedung dewan, Senin (14/10) kemarin.

Dalam rapat tersebut, lanjut Tama, pihaknya sebetulnya ingin mengkonfrontasi PT SGB dengan nasabahnya dan dewan yang akan

menengahi. Pada intinya, nasabah menginginkan agar uang mereka kembali. “Dewan pasti akan mengawal terus,” jelas politisi PDI-P asal Badung ini.

Anggota Komisi II DPRD Bali Tjokorda Gede Agung melihat adanya keganjilan pada PT SGB. Berdasarkan apa yang disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, perusahaan tersebut mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan.

Kalau memang demikian, pihaknya mempertanyakan kenapa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak berani mengeluarkan izin yang sama untuk menindaklanjuti. “Harusnya kan linier, nah ini persoalan. Kalau memang benar ada izin Kementerian Perdagangan, sejauh mana izin itu, nomor suratnya berapa,” ujarnya.

Tjokorda Gede Agung juga tidak melihat adanya iktikad baik dari PT SGB yang sudah dua kali mengabaikan

surat dari DPRD Bali. Jika pada panggilan ketiga nanti masih tidak mau datang, maka perusahaan tersebut sudah melecehkan dewan.

Politisi PDI-P asal Klung-

kung ini pun tidak setuju PT SGB ditutup sebelum persoalan dengan nasabah yang dirugikan clear. “Kita tidak boleh emosi, biarkan persoalan ini sampai clear. Layak

atau tidak dia beroperasi.

Urusan nanti kalau memang benar ada rekomendasi dari Kementerian Perdagangan.

Ini kan belum jelas kita lihat,” jelasnya.

Bali Post/ist

KONFRONTASI - DPRD Bali, khususnya Komisi II saat menerima aspirasi dari para nasabah yang menjadi korban PT SGB. Untuk kedua kalinya, dewan gagal mengkonfrontasi PT SGB dan korban lantaran perusahaan pialang tersebut mangkir dari panggilan.

Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengaku akan segera mengagendakan pertemuan berikutnya dengan PT SGB. Kalau kembali tidak hadir, maka pihaknya akan menempuh cara-cara lain.

Ini sebagai bentuk komitmen dewan sebagai fasilitator untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Kita juga sebagai wakil rakyat tidak bisa dipermainkan begini saja.

Kalau dia terus main-main begini, main-main dengan wakil rakyat, suatu saat dia akan berhadapan dengan rakyat Bali karena kami adalah wakil rakyat Bali,” ujarnya.

Forum Korban SGB sejauh ini mencatat ada 39 korban dengan total jumlah kerugian mencapai Rp 7.398.220.000. Besaran yang disetorkan masing-masing korban bervariasi. Mulai yang paling rendah sebesar Rp 100 juta hingga yang paling banyak mencapai Rp 1 miliar. Awalnya mereka didatangi marketing PT SGB yang menawarkan investasi

berjangka dengan menanam modal awal Rp 100 juta.

Ada pun janji-janji menggiurkan yang ditawarkan yakni dana yang diinvestasikan akan terjamin keamanannya 100 persen.

Profit minimal 5-10 persen per bulan, proses penarikan dana dan keuntungan dapat dilakukan dengan sangat mudah, fleksibel, dan bisa dilakukan kapan pun. Namun justru terjadi penyimpangan seperti penarikan dana berupa profit, maupun modal sangat sulit dilakukan.

Kalaupun sudah ada, nasabah belum bisa mengambil karena muncul alasan baru bahwa jaminan dana di pasar tidak mencukupi.

Bahkan, ada anjuran untuk melakukan top-up atau penambahan dana untuk menyelamatkan account nasabah. Ironisnya, topup yang dilakukan sampai berkali-kali juga belum bisa mencairkan uang nasabah.

Ditambah lagi ada biaya inap untuk uang mereka di pasar. (kmb32)

Selasa Pon, 15 Oktober 2019 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Pembangunan Semesta Berencana Berkelanjutan ISU lingkungan tak pernah putus dan sepi untuk diperbincangkan. Mengingat isu lingkungan bertalian erat dengan pembangunan itu sendiri. Sepanjang terus ada pembangunan, isu lingkungan (hidup) akan terus mengikuti bak bayangan dengan objek benda aslinya.

Pertumbuhan penduduk misalnya, dipastikan membawa dampak sosial, ekonomi, politik, sejalan dinamikan pembangunan. Karena itu, penting sekali peranan sebuah perencanaan pembangunan guna menekan sekecil mungkin dampak yang ditimbulkan.

Pemerintah sekarang mengusung pembangunan semesta berencana. Kalau diperhatikan, kata semesta dapat diartikan mencakup semua aspek lingkungan, fisik maupun non-fisik, sosiologis maupun psikologis.

Sementara berencana artinya sudah ada sasaran atau target yang hendak dicapai, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Selengkapnya mestinya ada berkelanjutan (pembangunan berkelanjutan/ sustainable development). Dalam pembangunan berkelanjutan, tentu tidak ada istilah putus di tengah jalan. Termasuk putus karena ada pergantian pemimpin (perencana), baik legislatif maupun eksekutif sebagai komponen perencana pembangunan.

Kata pembangunan berkelanjutan sudah banyak disuarakan dalam berbagai forum nasional maupun internasional. Konsep pembanguna berkelanjutan sendiri di Indonesia sebenarnya sudah dituangkan dalam Kepres No. 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Tap MPRNo. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pembangunan berkelanjutan didasarkan pada fakta, bahwa kebutuhan manusia terus meningkat sehingga memerlukan strategi pemanfaatan Sumber Daya Alam yang efisien dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang (penerus). Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat berlangsung terus menerus dan konsisten, dengan menjaga kualitas hidup masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan.

Jelas sekali penekanan pembangunan berkelanjutan terus menerus untuk generasi dan kebutuhan masa depan. Sayangnya dalam tataran pelaksanaan yang terjadi malah sering terputus-putus. Begitu ada suksesi dan pergantian kepemimpinan/pemerintahan, muncul perencanaan pembangunan baru dengan berbagai muatan politis pemenang pemilihan umum (Pemilu). Pemenang mayoritas menjadi penentu kebijakan pembangunan sejak mereka resmi menduduki tampuk kekuasaan, meninggalkan dan menanggalkan perencanaan pembangunan yang telah disusun pemerintahan sebelumnya. Bahkan latah di masyarakat, ganti pemimpin ganti kebijakan, ganti menteri ganti aturan.

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan berkelanjutan demi generasi mendatang dan kebutuhan masa depan, perlu sikap legowo pemerintahan baru yang menjadi pemenang Pemilu. Sikap untuk melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang memang dinilai sukses dan telah terbukti bermanfaat dan dinikmati masyarakat. Bukankah mereka berhasil ke tampuk pimpinan/pemerintahan sekarang berkat dukungan masyarakat? Sudah tentu, tanpa meningkalkan sikap kritis mengevaluasi perencanaan atau program-program pembangunan sebelumnya yang kurang mengena, kurang berhasil bahkan dinilai gagal.

Evaluasi akan menghasilkan penyempurnaan untuk perencanan pembangunan berkelanjutan. Menyadari masalah lingkungan seperti bayangan yang selalu menguntit dinamika pembangunan, semestinya selalu masuk dan menjadi prioritas dalam tiap perencanaan.

Masyarakat sebagai pemberi mandat para legislator maupun eksekutif, wajib ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Sekaligus mengevaluasi kinerja para wakilnya baik di legislatif maupun eksekutif, sudahkan melaksanakan pembangunan semesta berencana berkelanjutan? Saatnya pembangunan semesta berencnaa berkelanjutan untuk generasi mendatang dan kehidupan di masa depan.

Politik Ekologi Legislator Baru Anggota DPR/DPRD atau legislator baru segera memikul beban berat menjalankan amanat rakyat lima tahun ke depan. Kompleksitas permasalahan menjadi tantangan yang mesti diagendakan. Salah satu bidang permasalahan yang dihadapi adalah lingkungan hidup. Kelestarian lingkungan semakin mengkhawatirkan dalam menjamin keberlanjutan pembangunan.

Oleh

Ribut Lupiyanto ejalan dengan dinamika pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan fenomena alam, terjadi berbagai permasalahan lingkungan hidup di semua wilayah. Permasalahan ini mengkhawatirkan bagi keberlanjutan pembangunan. Merosotnya kualitas lingkungan dapat dicermati dari banyak sektor. Pertama adalah persampahan. Jenis sampah paling membahayakan dan volumenya banyak adalah bersumber dari plastik. Plastik menjadi dilema bagi manusia di kehidupan modern ini. Keberadaannya dibutuhkan, tetapi sampahnya membahayakan. Pengelolaan yang optimal adalah kunci. Jika dapat dikelola, maka sampah akan berubah dari musibah menjadi berkah. Butuh pendekatan komprehensif mulai dari kesadaran individu hingga komitmen politik.

Indonesia merupakan negara kedua di dunia penghasil sampah plastik terbesar ke laut (KLHK, 2016). Pemerintah pernah dua kali mengeluarkan kebijakan kantong plastik berbayar. Kebijakan ini tidak berjalan optimal. Kebijakan ini terkesan sebagai bentuk penyederhanaan dan tidak memerlukan pengawasan ketat (Gesuri, 2016). Kedua adalah polusi udara. Banyak perkotaan yang telah tercemar udaranya. Kondisi paling buruk adalah Jakarta, bahkan terburuk sedunia. Jakarta

SURAT PEMBACA

kerap dinominalisakan menjadi kota paling berpolusi di dunia versi data Air Visual. Air Quality Index (AQI) Jakarta berada pada kisaran angka 188. Artinya, kualitas udara di Jakarta tidak sehat. Kualitas udara juga tercemar pada daerah-daerah yang terjadi kebakaran hutan dan wilayah sekitarnya, seperti di Kalimantan dan Sumatera.

Ketiga adalah kemiskinan.

Dari sisi geografis, jumlah penduduk miskin paling banyak mendominasi di pulau Jawa sebesar 15,31 juta jiwa. Sedangkan sisanya tersebar di Sumatra sebesar 6,31 juta jiwa, Bali dan Nusa Tenggara 2,18 juta jiwa, pulau Sulawesi 2,19 juta jiwa, Maluku sebanyak 1,53 juta jiwa, dan Kalimantan 0,99 juta jiwa.

Sebanyak 63 persen penduduk miskin Indonesia berada di perdesaan dan mayoritas adalah petani dan nelayan. Kemiskinan sebagian disebabkan rendahnya daya dukung lingkungan.

Penanganan lingkungan menjadi salah satu isu pada kampanye 2019, meskipun bukan isu seksi dan utama. Kristiadi (2014) menyampaikan bahwa janji politik merupakan etika sosial dan bagian dari peradaban. Hal ini terkait dengan niat, komitmen, dan iktikad untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sayangnya pengalaman membuktikan banjir janji kampanye sekadar basa-basi. Iktikad untuk merealisasikan masih jauh panggang

Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142.

Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Selamat Bertugas Presiden Jokowi Pelantikan presiden mungkin bukan hal istimewa atau sangat istimewa lagi bagi negeri ini. Sudah berulang kali ada pergantian presiden. Tentu dalam semangat baru kali ini, saya berharap presiden Indonesia Bapak Jokowi bisa melanjutkan program–program strategi yang telah dicapai lima tahun pertama menjadi presiden.

Saya menyampaikan selamata atas pelantikan presiden Jokowi dan wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk lima tahun ke depan. Saya berterimakasih atas cara-cara

bapak mengelola bangsa ini walaupun dalam banyak hal masih ada yang perlu dikerjakan lebih serius.

Masalah puas dan senang terhadap kinerja bapak Presiden Jokowi pada lima tahun pertama, terkadang juga sangat subjektif.

Tetapi jika melihat pembangunan dan terobosan yang dicapai saya sebagai rakyata Indonesia merasa salut. Saya juga berharap lima tahun mendatang kita lebih solid merajut kebangsaan.

Saat ini banyak orang bilang,

jika nanti kita krisis tokoh nasional dan berjiwa nasionalis, maka nasib negara juga diragukan. Untuk itulah tahun ini dan seterusnya mari perkuat rasa kebangsaan. Jangan terus terjebak kepentingan politik, apalagi hanya memikirkan kekuasaan.

Berikan kesempatan presiden bekerja. Kontrol tentu boleh saja dilakukan, tapi spiritnya untuk mengoptimalkan pembangunan.

I Wayan Arsana Gianyar-Bali

Pabrik Limbah B3 Bali saat ini sedang getol membangun gerakan udara bersih dan menyelamatkan ekosistem alamnya. Gerakan ini tentu sangat kita apresiasi, karena ini memang menjadi masalah serius di kemudian hari. Bahkan, jika gerakan ini tak segera dimulai ke depan masalah lingkungan akan menjadi ancaman bahkan bencana bagi kehidupan.

Saya sebagai warga pendatang

di Bali dan bergerak dibidang pariwisata menjadi kaget setelah membaca berita Bali Post ketika saya baca ada wacana membangun pabrik limbah B3 di Jembrana. Entah rencana ini akan diwujudkan atau baru sebatas tawaran, saya hanya berharap pemimpin Bali tetap komit menjaga alam Bali. Mudah-mudahan kita bisa mendatangkan pendapatan untuk membangun daerah dari

hal-hal yang positif dan baik bagi lingkungan. Mohon juga dijelaskan risiko limbah B3 bagi alam dan apakah Bali layak menjadi salah satu pusat pengolahan limbah B3. Terlebih Bali kini menjadi inspirasi pengelolaan Bali berdasarkan pendekatan lingkungan dan energi bersih.

Hamid Sutarto Surabaya-Jawa Timur

dari api. Kondisi traumatik ini menjadi tantangan legislator baru untuk meyakinkan publik dengan pembuktian selama lima tahun mendatang.

Optimalisasi Kinerja Legislator baru mesti menjalankan politik ekologi. Politik ekologi secara umum terbagi atas lingkungan internal dan eksternal (Almond, 2012). Lingkungan internal terdiri dari lingkungan fisik, sosial dan ekonomi domestik. Sedangkan lingkungan eksternal antara lain politik internasional, ekologi internasional, dan sosial internasional.

Kepemimpinan politik ramah ekologi mestinya hadir mulai secara substansial maupun faktual. Secara substansial terkait komitmen politik hijau kontestan menuju pembangunan DIY yang lestari dan berkelanjutan.

Sedangkan secara faktual mesti dibuktikan lima tahun ke depan.

Beban agenda untuk menjawab tantangan lingkungan selama lima tahun ke depan memberikan konsekuensi perbaikan kinerja legislator. Beberapa hal mesti diupayakan legislator baru dan pihak-pihak terkait.

Pertama, Partai politik penting melakukan evaluasi kinerja legislator sebelumnya. Hasil evaluasi menjadi bahan perbaikan ke depan. Penempatan legislator ke alat kelengkapan dan komisi mesti mempertimbangkan kapasitas, kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan

‘’Kepemimpinan politik ramah ekologi mestinya hadir mulai secara substansial maupun faktual. Secara substansial terkait komitmen politik hijau kontestan menuju pembangunan DIY yang lestari dan berkelanjutan.

Sedangkan secara faktual mesti dibuktikan lima tahun ke depan. Beban agenda untuk menjawab tantangan lingkungan selama lima tahun ke depan memberikan konsekuensi perbaikan kinerja legislator. Beberapa hal mesti diupayakan legislator baru dan pihakpihak terkait.’’ kepedulian masing-masing.

Komisi bidang lingkungan penting diisi oleh wajah legislator yang melek dan peduli lingkungan.

Kedua, legislator baru mesti memiliki jiwa pembelajar yang cepat. Pasca-pelantikan legislator langsung menjalankan tugas dan menghadapi permasalahan lapangan. Wajah baru penting cepat belajar, baik dalam hal konseptual maupun faktual.

Legislator petahana dapat menjadi pembimbing informal bagi yang baru. Sekat partai politik dan psikologis mesti disingkirkan demi pengabdian kepada rakyat. Agenda bimbingan teknis di awal melaksanakan tugas juga mesti diprioritaskan untuk penguatan kapasitas dasar legislatif. Legislator baru penting memahami konsepsi pengelolaan lingkungan terpadu dan isu lingkungan.

Ketiga, mitra legislatif yaitu

WARUNG GLOBAL

Pecalang dan Hansip Mesti Bergerak TERDUGA Teroris Kos di Perumahan Elit. Ini membuktikan bahwa selama ini kita tidak sadar bahwa teroris sudah biasa bergaul dengan kita, masyarakat awam.

Menjadi pertanyaan besar, bagaimana masyarakat awam bisa mendeteksi gerak-gerik teroris? Di Balik keramahan, taat beribadah dan melakukan perkerjaan layaknya orang biasa, tak menimbulkan rasa curiga. Di balik itu, teroris telah menyiapkan sesuatu untuk menjalankan tujuan mereka. Dimanapun, kapanpun, kepada siapapun kita harus tetap waspada, curiga boleh, asal tidak berlebihan. Demikian pesan yang disampaikan kawan global, pendengar setia Radio Global 96,5 FM dalam acara dialog interaktif Warung Global edisi Senin (14/10).

Sering dingatkan oleh Kawan Global agar Para pemilik kos jangan hanya menerima ongkos sewa lalu tak mengawasi penyewa kos. “Kita harus tetap waspada,” Fera di Tabanan memberikan saran.

Paham teroris akibat wawasan bernegara yang kurang kuat, ini harus terus disosialisasikan kepada masyarakat, demikian menurut Sridham di Mengwi.

Sehingga mudah sisusupi paham radikal yang mengarah pada gerakan terorisme.

Ia berharap aparat tetap memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Jangan bertindak setelah ada kejadian,“ demikian Ayu di Petang, Pecalang dan Hansip diberikan wewenang penuh untuk memeriksa rumah kos-kosan dan sudah dibekali surat resmi. Dengan cara seperti ini mudah melakukan pendeteksian. Jangan sampai sudah kejadian baru bergerak. Selain itu, masyarakat juga harus waspada dan peduli dengan keadaan sekitar.

Keramah-tamahan orang bali sepertinya sudah dimanfaatkan, demikian Wayan Petran di Kintamani beropini.

Teroris itu ibarat bunglon, bisa-bisa kita tidak mengetahui tidur dengan teroris, setelah kejadian baru kita tahu. Demi keamanan kita bersama, pemeriksaan harus rutin dilakukan di tempat kos-kosan atau sejenisnya.

Febri di Denpasar juga sepakat dengan usulan ini. Boleh curiga tapi jangan berlebihan. Aparat terbawah yang lebih tahu kondisi ini harus memperketat pengawasan keluar masuk warga di suatu wilayah.

Selama ini ia melihat aparat kepolisian keterbatasan personel sehingga tak sampai mengawasi tempat-tempat kos.

Werdha di Gianyar menyatakan, bisa tinggal di perumahan elit berarti teroris ini mampu. Ketika berhadapan dengan “Paham” ini sulit juga. Waspada setiap saat adalah yang penting. (sikha)

Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup penting koordinatif dan memberikan data akurat terhadap legislator baru. Masyarakat, baik individu maupun komunitas dan LSM penting mengajukan tuntutan agenda lingkungan lima tahun ke depan. Pengawasan dari rakyat penting dilakukan sebagai penyeimbang menuju optimalisasi kinerja. Legislator baru mesti mengubur agenda pribadi berupa target pengembalian modal finansial selama kampanye pemilu. Partai politik juga penting untuk tidak membebani personal legislator dengan target finansial yang tidak wajar. Semua elemen mesti bergandengan tangan dalam agenda perbaikan mutu lingkungan hidup di semua wilayah.

Penulis, Deputi Direktur CPubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

POJOK Miras di Bali 90 persen impor, perajin arak merana.

-Siapa untung? *** Bupati Arta tak setuju pabrik pengolahan limbah B3.

-Setuju jangan cemari Bali. *** Sejumlah desa di Kintamani krisis air bersih.

-Ironi dekat dengan Danau Batur.

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumarthana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d.

Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000.

Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Pon, 15 Oktober 2019

Tim Wasev Pantau Kegiatan TMMD Ke-106

Bali Post/ist

TMMD - Tim Wasev Mabes TNI AD meninjau program TMMD ke-106 di wilayah Kodim 1619/Tabanan, Senin (14/10) kemarin.

FIGUR Keterbukaan Informasi Publik DI era keterbukaan, masyarakat membutuhkan informasi publik yang baik dan benar. Pemerintah pun dituntut mampu menjawab tantangan tersebut, khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan. Namun hal ini belum sepenuhnya bisa terpenuhi jajaran OPD. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tabanan I Putu Dian Setiawan menerangkan, untuk kegiatan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun ini, ada 11 OPD di Pemkab Tabanan, 21 desa dan 2 Perusda yang dinilai. Namun hanya tiga OPD dan satu desa yang mendapat penghargaan.

Bakeuda meraih peringkat 3 dari seluruh Bakeuda di Bali. Dinas Pertanian yang juga meraih peringkat 3 dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) meraih peringkat 2. Sementara Desa Beraban berhasil masuk 10 besar kualifikasi desa informatif. ‘’Artinya kami melalui jajaran Kominfo sudah berupaya untuk meningkatkan layanan publik dan beberapa OPD sudah memenuhi kriteria dan masuk dalam peringkat di bidang masing-masing. Ke depan tentu akan bersinergi dengan seluruh OPD guna memaksimalkan pelayanan publik,’’ ucap Dian Senin (14/10) kemarin. Dijelaskannya, kelemahan yang dihadapi sejumlah OPD yakni terkait bagian atau tugas dari PPID seperti pengumpulan data, kelengkapan administrasi dan pembukuan serta masih lemahnya IT pada aparatur desa. Akibatnya, informasi terkesan terlambat. ‘’Kekurangan tahun ini tentu akan menjadi acuan bagi kami agar ke depan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan akan informasi publik sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik,’’ terangnya. (bit)

Tabanan (Bali Post)Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Mabes TNI AD melakukan peninjauan pelaksanaan program TMMD di Kabupaten Tabanan Senin (14/10) kemarin. Tujuannya, memastikan kegiatan berjalan transparan dan akuntabel.

Tim Wasev Mabes TNI AD yang hadir yaitu Letkol Arh Sukma Yudha didampingi Pasi Bhakti TNI Korem 163/ WSA Mayor Inf. I Wayan Notes, S. Sos. Tim Wasev TMMD disambut langsung oleh Dandim 1619/Tabanan Letkol Inf. Toni Sri Hartanto, para Danramil Jajaran Kodim 1619/Tabanan, para Perwira Staf Jajaran Kodim

1619/Tabanan, serta dan SSK Satgas TMMD ke-106 Kapten Kav Athar.

Dalam kunjungan tersebut, Letkol Arh Sukma Yudha yang merupakan Irdya-1/Renter Itutter Itum Itjenad menyampaikan sejumlah arahan tentang pelaksanaan TMMD ke106, termasuk salah satunya yang dilaksanakan di wilayah Kodim 1619/ Tabanan. Salah satu arahan yakni penekanan terkait penggunaan anggaran agar transparan dan akuntabel, dan pelaksanaan harus sesuai dengan anggaran yang dikucurkan.

Dandim 1619/Tabanan Letkol Inf. Toni Sri Hartanto

mengungkapkan, kunjungan Tim Wasev ini merupakan kunjungan pendahuluan sebelum kegiatan kunjungan Ketua Tim Wasev yang rencananya akan dilaksanakan pada 17 Oktober. Kunjungan pendahuluan ini diisi check list terkait TMMD oleh Plh. Pasi Ter Kodim 1619/Tabanan Kapten Inf. Wongso, S.H., dan Komandan SSK TMMD ke-106 Kapten Kav Athar termasuk pengecekan Posko TMMD ke-106 di Kantor Desa Gubug. Selain itu dilaksanakan peninjauan proyek jembatan yang menghubungkan Desa Gubug dan Desa Bongan, dan bedah rumah di Banjar Beda, Desa Bongan. (kmb28)

administrasi kependudukan, seperti tanpa KTP. Jika menemukan hal mencurigakan dan di luar kewenangan akan diteruskan ke polisi.

Menurut Sarba, selama operasi, pelanggaran terbanyak adalah duktang

tanpa identitas. Duktang terbanyak berada di Kecamatan Tabanan dan Kediri.

Di Kecamatan Kediri ada di Desa Banjar Anyar dan Desa Kediri, sementara di Kecamatan Tabanan ada di Desa Dauh Peken dan Desa Gubug. (kmb28)

Pemkab Tingkatkan Pengawasan Duktang

Tabanan (Bali Post)-

Penangkapan dua terduga teroris di Jembrana menjadi perhatian semua pihak di Bali. Guna mengantisipasi terorisme, semua komponen masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan. Masyarakat diminta menjaga keamanan wilayah masing-masing dengan meningkatkan patroli, termasuk mengecek penduduk pendatang (duktang) yang menempati rumah kos.

Di Tabanan Sekda mengeluarkan surat edaran yang ditujukan ke Perbekel dan Bendesa Adat. Surat edaran itu intinya meminta masyarakat desa dan desa adat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap duktang.

Terkait peningkatan pengawasan dengan melibatkan unsur keamanan di tingkat desa, Kepala Satpol PP Tabanan I Wayan Sarba menyatakan, kegiatan ini lebih ditekankan pada pengawasan duktang di wilayah yang merupakan kantongkantong duktang. Ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. ‘’Surat sudah kami koordinasikan dengan Sekda Tabanan dan sudah dikirim hari ini (kemarin-red),’’ tegas Sarba, Senin (14/10) kemarin.

Sarba mengatakan, Pemkab Tabanan tidak alergi dengan keberadaan duktang, sepanjang mereka tertib administrasi kependudukan dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban.

Surat edaran yang ditujukan kepada Perbekel dan Bendesa Adat, disebabkan karena keterbatasan personel dalam melakukan pengawasan sampai pelosok desa. ‘’Jadi setelah melapor ke Sekda Tabanan, akhirnya dibuatkan surat edaran dan langsung kami kirim,’’ terangnya.

Namun Sarba menerangkan, untuk kegiatan patroli terhadap duktang tidak hanya dilakukan saat ada kejadian saja, melainkan sudah rutin digelar dengan melibatkan jajaran kepolisian, TNI dan Dis-

dukcapil. Tentunya sesuai kewenangan dan tupoksi,

pengawasan yang dilakukan Satpol PP hanya sebatas

Bali Post/dok

PENGECEKAN - Guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pengecekan administrasi kependudukan duktang terus dilakukan jajaran Satpol PP Tabanan.

Bawang Putih Bantuan Pusat Ditanam di Tiga Kecamatan

Bali Post/bit

BAWANG PUTIH - Kebutuhan bawang putih di Indonesia sangat besar. Maka dari itu pemerintah berupaya mewujudkan swasembada bawang putih agar mampu menekan impor.

Tabanan (Bali Post)Kementerian Pertanian (Kementan) gencar melaksanakan program tanam bawang putih guna mencapai swasembada. Pemerintah Pusat hampir tiap tahun memberikan bantuan berupa bibit ke daerah. Tahun ini Kabupaten Tabanan mendapat bantuan bibit bawang putih jenis lumbu hijau dan lumbu kuning sebanyak 123 ton.

Bantuan itu diberikan kepada petani di tiga kecamatan, yaitu Baturiti, Penebel dan Pupuan. Penanaman dimulai sejak Agustus lalu.

Kabid Pertanian Dinas

Pertanian Kabupaten Tabanan I Wayan Suandra menjelaskan, di Kecamatan Pupuan luas lahan yang ditanami bawang putih bantuan pusat sebanyak 15 hektar di Kecamatan Penebel 125 hektar dan Kecamatan Baturiti seluas 85 hektar. ‘’Sudah ditanam sejak Agustus 2019.

Memang saat ini belum panen, namun sudah 90 persen pola tanam baik,’’ ungkapnya Senin (14/10) kemarin.

Pada musim kemarau panjang kali ini petani sempat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air, khususnya saat proses

Dinas Kesehatan Gencar Sosialisasikan Pencegahan ”Stunting” Tabanan (Bali Post)Meski kasus stunting di Kabupaten Tabanan masih tergolong kecil, namun Dinas Kesehatan Tabanan tetap memberikan perhatian serius terhadap kasus ini.

Upaya antisipasi pun terus dilakukan.

Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr. I Nyoman Suratmika mengatakan, di Taban-

an angka stunting mencapai 16 persen dari jumlah balita.

Ini tergolong kecil. Namun pihaknya terus berupaya agar kasus ini ditekan hingga nihil. ‘’Faktor penyebab stunting banyak. Kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan hingga usia anak 2 tahun, kemudian gangguan pertumbuhan karena salah pola

asuh atau pola asuh yang kurang baik. Ini karena saat ini lebih banyak masyarakat menitipkan anaknya kepada pembantu atau saudara di rumahnya,’’ terangnya Senin (14/10) kemarin.

Selain itu, juga karena faktor lain seperti penggunaan garam beryodium yang masih rendah. ‘’Terkadang orangtua tidak mengetahui

seberapa asupan gizi yang diberikan kepada anaknya,’’ jelasnya.

Selain faktor di atas, penyakit yang berhubungan dengan lingkungan juga bisa menjadi faktor stunting, misalnya air yang menyebabkan diare serta cacingan. Sehingga sangat perlu diantisipasi sejak dini dengan melakukan pemeriksaan rutin. Selain

itu, petugas Posyandu rutin memberikan pemahaman lewat sosialisasi kepada ibu hamil agar mengetahui sejak dini penyebab kasus stunting. ‘’Diwajibkan juga melakukan pemeriksaan hormontiroid bagi bayi yang baru lahir. Karena gangguan fungsi kalenjar tiroid menyebabkan gangguan pada pertumbuhan anak,’’ jelasnya. (kmb28)

penanaman. Namun setelah mendapatkan bantuan air, dari pantauan sementara hasil tanam lumayan bagus. ‘’Rata-rata semuanya di awal penanaman terkendala air karena sekarang musim kemarau panjang,’’ tegasnya.

Suandra menambahkan, Kementan menggenjot penanaman bawang putih karena swasembada bawang putih ditargetkan tercapai tahun 2021. Hal ini bertujuan mengurangi impor sehingga kawasan yang berpotensi ditanami bawang putih diminta untuk diberdayakan. ‘’Kita di Tabanan memang tiga keca-

matan tersebut dianggap pas untuk pengembangan komoditi bawang putih,’’ katanya.

Diakuinya, pemberian bantuan bibit bawang putih dilakukan setiap tahun. Tahun 2018 Tabanan mendapat bantuan bibit untuk ditanam pada lahan seluas 200 hektar. Akan tetapi hasil panen tidak terlalu bagus sebab dilanda hujan terus menerus. Hasil panen yang rencananya dijadikan bibit tidak bisa digunakan karena petani panen lebih awal. ‘’Mudah-mudahan panen tahun ini sesuai harapan kita,’’ ucapnya. (kmb28)

Selasa Pon, 15 Oktober 2019

Triwulan III Tahun 2019

Realisasi Anggaran Undiksha Tertinggi Khusus PTN-BLU REALISASI anggaran Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) triwulan III tahun 2019 menempati peringkat pertama, tertinggi seIndonesia khusus Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU). Besarannya mencapai 65,78 persen.

Hal tersebut sesuai hasil evaluasi kinerja kelembagaan yang dilakukan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang disampaikan, Senin 14 Oktober 2019.

Rektor Undiksha, Prof.

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.,

Soal ”Jatah” Hibah Bansos

Dewan Diminta Pertimbangkan Kebutuhan dan Keinginan Singaraja (Bali Post) – Jatah hibah bantuan sosial (Bansos) yang dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Buleleng Tahun 2020 sebesar Rp 500 juta. Hal itu merupakan hasil kajian tehnokratis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pada rancangan itu hibah bansos sebesar 0,5 miliar rupiah selama setahun menjadi kebijakan pemerintah.

Pertimbangan yang sangat krusial itu semata-mata memperhatikan kondisi keuangan Pemkab Buleleng.

Atas kebijakan bansos itu diposkan Rp 500 juta, dewan mengusulkan menaikkan alokasi hibah bansos itu menjadi Rp 700 juta. Atas usulan dewan itu, diharapkan dewan realistis dengan anggaran yang ada. Maksudnya, dewan meski mempertimbangkan antara kebutuhan dan keinginan.

Ketua TAPD sekaligus Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. menyatakan hal itu, Senin (14/10) kemarin, usai sidang paripurna penyampaian nota pengandara RAPBD 2020 di gedung dewan. Sidang itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Ketut Susila Umbara didampingi Gede Suradnya.

Dewa Ketut Puspaka mengatakan, setiap pembahasan RAPBD pemerintah melalui kebijakan anggaran selalu mentargetkan agar rancangan keuangan itu menyelesaikan setiap kebutuhan masyarakat.

Dia mencontohkan, salah satu kebutuhan itu adalah alokasi anggaran untuk Universal

Ir. Dewa Ketut Puspaka

Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Hal itu harus mendapat alokasi anggaran besar, dalam hal itu diposkan Rp 186 miliar. Selain itu, kebijakan menjawab komitmen politik seperti revitalisasi Pasar Banyuasri itu memerlukan anggaran Rp 130 miliar.

Keperluan itu telah dijawab dalam RAPBD 2020.

“TAPD melakukan kajian tehnokratis yang kita berikan kepada pimpinan harus menyelesaikan kebutuhan dasar rakyat dan menjawab komitmen politik,” katanya.

Terkait usulan “jatah” hibah bansos dari rancangan Rp 500 juta dinaikan menjadi Rp 700 juta, Puspaka menyebut hal itu sah-sah saja dilakukan dewan.

Hanya saja, kondisi keuangan dengan kebijakan pembangunan itu harus dituntaskan masuk skala prioritas. Karena itu harusnya dijadikan pertimbangan matang usulan kenaikan alokasi hibah bansos itu sendiri. “Pada intinya usulan itu sah-sah saja. Namun, hal itu kembali keputusan pimpinan.

Tetapi yang jelas usulan apapun itu perlu dicermati dengan cara menyimak secara komprehensif antara kebutuhan dan keinginan,” jelasnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini menambahkan, usulan kenaikan perjalanan dinas itu dimungkinkan oleh regulasi. Dalam kajian ini, pihaknya menambahkan untuk perjalanan dinas terutama di eksekutif mengedepankan urgensinya. Sedangkan perjalanan dinas dewan pembahasannya dilakukan internal. Nantinya hal itu difasilitasi kesekretariatan dewan (setwan).

“Untuk memenuhi hal itu kembali merupakan kewenangan Bupati. Kami hanya memberikan kajian tehnokratis kepada pimpinan sebelum diputuskan. Namun sambil jalan akan dibahas,” tegas Dewa Ketut Puspaka. (kmb38)

Senin (14/10) kemarin, mengungkapkan evaluasi tersebut dilakukan pada 104 Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU).

Khusus capaian peringkat tertinggi Undiksha itu, dinyatakan hal itu merupakan hasil kinerja bersama, mulai

rektorat, fakultas, pascasarjana, maupun bagian-bagian terkait.

“Ini hasil kinerja semua pihak. Kinerja pimpinan di bawah koordinasi Wakil Rektor II,” ungkapnya. Capaian tersebut kata mantan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksha itu diharapkan bisa sejalan dengan kualitas program yang telah direalisasikan yang juga bermuara pada peningkatan kualitas lembaga, sehingga semakin mampu berdaya saing.

“Hal itu bisa diwujudkan karena kebersamaan seluruh stakeholder di lembaga.

Kami ingin hal seperti ini bisa dipertahankan. Bahkan bisa semakin baik. Tidak hanya terkait tata kelola keuangan, tetapi juga hal lainnya,” katanya.

Wakil Rektor II Undiksha, Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., juga mengapresiasi capaian itu. Dijelaskan, peringkat Undiksha berada di atas Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Brawijaya, Universitas Riau, dan Univer-

sitas Negeri Makasar. “Kami tentu sangat mengapresiasi hal ini. Karena saat triwulan II, Undiksha belum masuk peringkat pertama. Namun baru masuk lima besar saat itu,” jelasnya.

Capaian anggaran sebesar itu, menurut Lasmawan menunjukkan tata kelola keuangan sudah berjalan maksimal. Hal itu juga dinilai sebagai dampak tata kelola berbasis online. Sistem ini mampu menunjukkan akuntabilitas keuangan maupun progres pelaksanaan kegiatan, sehingga memudahkan dalam evaluasi. “Selama ini kontroling yang kita gunakan model online secara transparan dan akuntabel. Dari itu kita melihat pergerakan langkah demi langkah uang negara yang dikelola di Undiksha ini,” jelasnya.

Disampaikan lebih lanjut, tata kelola keuangan di Undiksha berbasis desentralisasi. Artinya sejak awal tahun, anggaran sudah teralokasikan dan terkooptasi ke masing-masing fakultas,

pascasarjana dan lembaga.

Kebijakan ini tidak diterapkan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. “Masih banyak perguruan tinggi lain berlabel BLU. Mereka memilih bersifat sentralistik. Artinya tata anggaran terpusat di rektorat. Di Undiksha menggunakan pola desentralisasi.

Dan hasilnya relatif positif,” terangnya bangga.

Capaian itu, kata Prof.

Lasmawan, adalah sebuah pemicu bagi civitas akademik Undiskha untuk bisa mengembangkan dan menjadikan iklim kebersamaan sebagaimana sering dikumandangkan rektor.

“Ini merupakan tantangan dan peluang Undiksha untuk meraih berbagai prestasi bidang tata kelola dan bidang akademis. Karena seberapa hebat pun sebuah lembaga tanpa adanya support dari tata kelola anggaran, niscaya prestasi lain sulit diraih,” sebut akademisi asal Desa Bonyoh, Kecamatan Kintamani, Bangli itu.

Menggenjot realisasi ang-

garan itu, Undiksha mempersiapkan beberapa strategi.

Yakni mengintensifkan koordinasi dengan berbagai lini, melakukan pemetaan realisasi kegiatan, dan evaluasi secara berkelanjutan dengan cara melibatkan Satuan Pengawas Internal (SPI).

“Kami akan cermati program yang belum terealisasi atau terealisasi belum maksimal. Selain itu juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab. Apakah karena memang belum jadwalnya atau memang ada kendala. Kami ingin seluruhnya dapat berjalan baik,” pungkasnya.

Selain sebagai pamuncak terkait realisasi anggaran, Undiskha juga terpilih sebagai penerima buku tentang rekam jejak perjalanan tata kelolanya selama 4 tahun terakhir, bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mewakili PTN Berbadan Hukum. “Ini juga sebagai bentuk penghargaan dari Kemenristekdikti kepada Undiksha,” pungkasnya. (ad397)

Hutan Lindung Puncak Landep Kembali Dilahap Si Jago Merah

Singaraja (Bali Post) – Kawasan hutan lindung Puncak Landep di Dusun Mekar Sari Desa Panji Kecamatan Sukasada kembali terbakar. Sedikitnya api pada peristiwa kebakaran kedua kalinya itu menelan sekitar 10 hektar lahan hutan lindung. Namun, penyebab pasti kebakaran itu masih belum diketahui. Ada dugaan sangat kuat pemicunya karena unsur kesengajaan.

Bali Post/kmb38

HUTAN LINDUNG TERBAKAR - Hutan Lindung Puncak Landep, Dusun Mekar Sari Desa Panji, Kecamatan Sukasada kembali terbakar, Minggu (13/10) malam.

Tercatat dua kali kawasan hutan ini dilahap si jago merah, sehingga diperkirakan 10 hektar lahan hutan di desa ini terdampak kebakaran.

Dari informasi yang dikumpulkan di lapangan, Senin (14/10) kemarin, sebelum kejadian, warga di sekitar lereng hutan itu menemukan kepulan asap membungbung tinggi ke udara, Minggu petang (13/10) lalu. Temuan itu, membuat warga heboh.

Sebab, setelah itu api dengan cepat menyebar. Kemudian, dalam waktu singkat kepulan asap itu berubah menjadi bara api yang cukup besar. Titik api ditemukan persis pada lokasi kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu.

Dari lokasi itu, api menjalar membakar rumput, semak liar, dan beberapa tanaman kayu yang tumbuh di dalam kawasan hutan itu. Sampai tengah malam, api masih menyala terutama di bagian lereng barat. Khawatir titik api itu semakin meluas, aparat pemerintahan desa bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panji bersama TNI/Polri menuju lokasi bersama-sama ikut memadamkan api. Dengan cara gotong royong, titik api itu berhasil ditangani dengan peralatan manual.

Ketua BUMDes Panji Edy Susena menjelaskan, api cepat membesar dan menjalar karena semak, rumput liar dan kayu kering mudah terbakar. Akibatnya, titik api cepat meluas. Diperkirakan, hutan di lereng barat yang terdampak kebakaran ini sekitar 5 hektar.

“Ini kejadian kedua dan titik api sekarang di sebelah

barat dari kejadian pertama.

Api cepat sekali membesar.

Hingga penyekat yang kami buat ikut terbakar,” katanya.

Kebakaran di tempat sulit itu menyebabkan upaya pemadaman dengan menyemprotkan air dari Pemadam tidak bisa dilakukan. Ini karena, medan sulit dilalui.

Jangankan kendaraan pemadam, sepeda motor saja sulit menjangkau lokasi kebakaran itu. Tak pelak, kondisi ini memaksa pemadaman dilakukan dengan cara manual.

“Hanya ada jalan setapak.

Sedangkan di bagian kanan kiri jurang, anggota KTH bersama warga bersama aparat TNI dan polisi tadi malam (Minggu, 13/10-red) naik ke lokasi untuk menyekat api biar tidak lagi meluas,” jelasnya.

Titik Api Berkurang Hingga tengah malam, titik api sudah berkurang.

Namun, warga khawatir kembali muncul titik api lainnya.

Anggota KTH bersama warga sekitar hari ini kembali memastikan apakah api sudah benar-benar padam. Hasilnya, masih terlihat ada sisa asap. Diperkirakan, titik api itu belum padam dengan baik, sehingga warga berharap ada bantuan untuk memadamkan api.

Di tempat terpisah Dandim 1609/Buleleng Letkol Inf. Verdy De Irawan, S.H., M.Tr. (Han) mengatakan, sejak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terjadi, pihaknya menyiagakan per-

sonel yang tergabung dalam satuan tugas (satgas). Satgas ini beranggotakan 150 orang.

Mereka standby di Makodim 1609/Buleleng.

Selain itu, personel bantuan dari Batalyon 900 Rider disiapkan kalau terjadi Karhutla dalam skala besar.

Terkait kebakaran yang belakangan terjadi, Verdy De Irawan menyebut kejadian itu sudah bisa ditangani dengan cara menerjunkan personel Babinsa di desa terkait.

“Seperti kebakaran hutan Desa Panji, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula dan daerah lainnya sudah ditangani. Penanganan kebakaran itu bersinergi dengan Polri, aparat desa, dan kelompok masyarakat. Satgas ini sudah siaga. Kalau terjadi karhutla skala besar maka bantuan dari Batalyon 900 Rider siap turun,” katanya.

Verdy De Irawan menambahkan, menyusul kejadian Karhutla, pihaknya tetap berkomitmen memadamkan api, sehingga kebakaran itu tidak memicu dampak lebih luas. Komitmen ini tidak lepas dari instruksi Presiden Joko Widodo yang menugaskan TNI memadamkan api kalau terjadi kebakaran di hutan.

“Tidak boleh ada api di hutan. Sanksinya sangat berat, jabatan bisa dicopot, sehingga kami komit menjaga hutan itu jangan sampai terbakar,” jelas Verdy De Irawan usai menghadiri sidang paripurna di gedung DPRD Buleleng. (kmb38)

Disnak Bali Larang Jual Daging Anjing 10 Penjualan Rw Diawasi di Buleleng

MESKIPUN pemerintah melarang penjualan daging anjing alias Rw itu, namun faktanya warga yang menggeluti kuliner dengan menjual daging anjing masih marak saja. Dari hasil pengawasan Dinas Peternakan (Disnak) Provinsi Bali di Buleleng ditemukan 10 tempat menjual daging anjing yang dikonsumsi warga. Jumlah itu terbanyak di antara sembilan kabupten dan kota di Bali. Lalu bagaimanakah pengawasan pelarangan penjualan daging guk-guk itu dapat dilakukan lebih optimal?

SETELAH penjualan daging anjing marak dan penularan penyakit rabies tetap merebak, kemudian Disnak, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Bali turun ke kabupaten untuk mensosialisasikan larangan penjualan daging anjing untuk konsumsi warga.

Untuk memaksimalkan upaya ini, Senin (14/10) kemarin, staf Disnak, Satpol PP, dan PPNS melakukan koordinasi ke Polres Buleleng. Rapat dipimpin Wakapolres Kompol Loduwyk Tapilaha, S.IK. Staf Disnak Bali I Made Angga Prayoga di lobi Mapol-

res Buleleng mengatakan, peredaran dan penjualan daging anjing itu bukan saja dilarang Undang-Undang (UU) juga Perda dan Instruksi Gubernur Bali. Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke kabupaten dan kota di Bali. Paling pertama yang disasar Buleleng. Di Den Bukit itu ditemukan 10 tempat usaha yang menjual beragam olahan daging anjing. Warga yang melakoni usaha itu telah diberikan peringatan pertama, kedua, dan ada yang menerima peringatan ketiga. Beberapa penjual daging anjing di Bali Utara itu menyatakan bersedia tidak lagi menjual daging anjing untuk dikonsumsi.

“Penjualan daging anjing dilarang, karena anjing merupakan hewan peliharaan.

Selain itu dari aspek kesehatan dagingnya memang bukan untuk dikonsumsi. Dari bulan Mei sampai Agustus kami lakukan pemantauan.

Ternyata di Buleleng paling banyak kita temukan, sehingga penyadaran kami lebih dahulu ke sini,” katanya.

Selama melakukan pemantauan kata Angga Prayoga, terungkap kalau pedagang daging anjing di Buleleng itu menjadikan usahanya sebagai penghasilan sehari-hari.

Alasan mereka menjual daging anjing karena membeli dengan harga murah. Bahkan sering anjing itu dikasi warga karena hewannya sering menggigit. “Paling banyak itu karena mudah dapat anjing. Alasan warga penikmat daging anjing semangat mengonsumi daging anjing karena ada mitos mengkonsumsi daging anjing itu berkhasiat menghilangkan suatu penyakit,” jelasnya.

Setelah menemukan banyaknya penjual daging anjing, pihaknya sekarang masih melakukan pengawasan.

Pemerintah daerah sedang

mengkaji untuk menghentikan praktik penjualan daging anjing di seluruh Bali melalui pemberian kompensasi. Hanya saja, bentuk kompensasi itu belum ditentukan. Alasannya, masih dikaji bekerja sama dengan Universitas Udayana (Unud) dan salah satu universitas asing. Secara bertahap, pemerintah daerah bekerja sama dengan kepolisian menghentikan penjualan daging anjing di masyarakat.

“Kami koordinasi dan menyampaikan hasil pengawasan termasuk regulasi yang mengatur. Paling utama pemerintah memprogramkan pemberian kompensasi.

Karena hal itu menyangkut isi perut (penghasilan wargared). Penegakan hukumnya merupakan upaya terakhir, sehingga ini memerlukan dukungan aparat kepolisian,” tegasnya.

Wakapolres Kompol Loduwyk Tapilaha, S.IK. mengatakan, larangan penjulan daging anjing itu sudah menjadi keputusan pemerintah.

Pihaknya mendukung dan siap membantu kalau dilakukan penindakan. Namun, menghindari terjadinya per-

soalan dalam penindakan itu, dipandang perlu dilakukan sosialisasi yang melibatkan, aparat terkait, tokoh masyarakat, kepolisian dan TNI. Terkait penanganan secara pidana, pihaknya juga siap membantu hal itu. Na-

mun penanganan pidana penjualan daging anjing itu dilakukan PPNS, sehingga kepolisian tinggal membantu penanganan hukum lebih lanjut.

“Apa yang udah diputuskan pemerintah kita wajib membantu pelaksanaan

di lapangan. Namun, kami harapkan sebelum penindakan itu ada baiknya sosialisasi melibatkan semua stakeholders, sehingga dapat mencegah terjadinya persoalan yang lebih besar di lapangan,” harapnya. (mud)

Bali Post/mud

DAGING ANJING – Disnak Bali Senin kemarin, berkoordinasi ke Polres Buleleng terkait larangan penjulan daging anjing untuk dikonsumsi.

Selasa Pon, 15 Oktober 2019

Dapat Predikat WBK

Masyarakat Diminta Ikut Kawal Aparatur di PN Gianyar Gianyar (Bali Post)-

Pengadilan Negeri (PN) Gianyar menjadi satu-satunya pengadilan di Bali yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Predikat ini diserahkan Mahkamah Agung RI A.S. Pudjoharsoyo beberapa waktu lalu. Melalui predikat ini, masyarakat diminta membantu dengan tidak memberi suap kepada aparatur di Pengadilan Negeri Gianyar. Humas PN Gianyar Wawan Edi Prastyo mengatakan hal itu, Senin (14/10) kemarin.

Bali Post/kmb35

MENINJAU - Mahkamah Agung RI A.S. Pudjoharsoyo saat meninjau pelayanan di PN Gianyar didampingi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhamad Yusuf Ateh, belum lama ini.

Wawan Edi Prastyo menambahkan, masyarakat yang mencari keadilan diminta untuk mendukung aparatur di PN Gianyar.

Permintaan MA itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Ketua MA No. 58/kma/ SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dikatakan, dukungan itu bisa berupa perilaku yang bersih. “Dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita atau seluruh warga Pengadilan Negeri Gianyar,” pintanya.

Sesuai SK itu, kata Wawan Edi Prastyo, tidak boleh memberikan apapun kepada aparatur pengadilan. Tidak memberi berupa

sogokan ataupun janji dalam bentuk apapun untuk proses persidangan. “Untuk tidak memberikan tip, tidak memberi sogokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun dalam proses persidangan,” katanya mengingatkan.

Wawan Edi Prastyo menambahkan, SK MA tersebut sudah dijalankan. Ada sejumlah penilaian secara kasat mata guna membuktikan kebenaran sebagai instansi yang sudah menerapkan zona integritas. Sebagai contoh nyata, saat sidang kasus difabel yang tanahnya direbut, beberapa waktu lalu.

Ada pengawasan langsung dari Komisi Yudisial (KY).

“Salah satu bentuk penilaian dengan kedatangan KY saat sidang difabel. Penerapan sidang, apakah sudah ter-

apkan hukum acara dengan baik. Apa benar para pihak tidak bisa berhubungan dengan hakim,” jelasnya.

Dengan predikat WBK itu, kata Wawan Edi Prastyo, PN Gianyar terus berinovasi untuk memagari diri dari aksi suap atau sogokan dari pihak luar. Hal ini perlu dilakukan untuk tetap menjaga predikat tersebut.

“Perlu diketahui, ini satu-satunya pengadilan yang dapat predikat WBK di Bali. Ini harus dijaga supaya memperoleh WBBM,” katanya.

Di samping itu, publik juga bisa menilai pengadilan melalui alat aplikasi tingkat kepuasan pengunjung. Alat tersebut diletakkan di lobi Kantor PN Gianyar. Menurut Wawan Edi Prastyo, yang sering mengakses penilaian tersebut adalah

pengacara. “Ada juga dari masyarakat umum. Isinya pertanyaan tentang pelayanan di PN Gianyar yang dijabarkan dalam sembilan pertanyaan,” jelasnya.

Selama enam bulan terakhir, penilaian masyarakat lewat aplikasi itu memuaskan, dengan nilai yang mencapai 82 lebih. “Klasifikasi nilai 81 ke atas itu masuk dalam kategori sangat memuaskan,” tegasnya.

Mahkamah Agung RI A.S. Pudjoharsoyo turun langsung meninjau pelayanan di PN Gianyar didampingi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhamad Yusuf Ateh, Kamis (10/10) lalu. Ketua PN Gianyar Ida Ayu Sri Adriyanthi yang menerima rombongan langsung memperkenalkan areal pelayanan Kantor PN Gianyar yang beralamat di Jalan Ciung Wanara, Gianyar tersebut. (kmb35)

Gianyar Raih Penghargaan Kategori Lembaga pada Anugerah Kebudayaan Tahun 2019 PEMERINTAH Kabupaten Gianyar kembali berhasil meraih prestasi di bidang seni dan budaya tingkat nasional,

dengan menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi Kategori Pemerintahan Dae-

ANUGERAH - Bupati Gianyar diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar I Ketut Mudana, S.H., MBA saat menerima Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi Kategori Pemerintahan Daerah yang diserahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy di Istora Senayan Jakarta, Kamis (10/10) lalu.

rah. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy di Istora Senayan Jakarta, Kamis (10/10).

Pada malam penyematan Anugerah Kebudayaan Tahun 2019 tersebut, Bupati Gianyar diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar I Ketut Mudana, S.H., MBA. Ada lima pemerintah daerah di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan ini, yakni Kabupaten Gianyar, Kediri, Kulon Progo, Ngawi dan Kabupaten Sangau.

Mendikbud Muhadjir Effendy pada kesempatan itu mengatakan, melalui acara penyerahan Penghargaan Anugerah Kebudayaan Tahun 2019 ini, pemerintah hadir memberikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi para seniman dan pelestari tradisi Indonesia dan semoga menjadi suri teladan bagi generasi muda serta pema-

juan kebudayaan nasional. Ia menambahkan, saat ini sudah dirancang dana abadi untuk seniman dan pelestari budaya di dalam anggaran Kemendikbud tahun 2020 nanti.

Pada kesempatan itu, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI Dr. Nadjamuddin Ramly dalam sambutan pengantar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI juga mengatakan, Indonesia boleh saja tidak menjadi negara adidaya ekonomi dunia maupun adidaya teknologi. Namun, Indonesia adalah sebuah negara adidaya kebudayaan sebagaimana pernah disampaikan oleh pejabat UNESCO pada suatu kesempatan.

Sementara itu, Kadis Kebudayaan Kabupaten Gianyar I Ketut Mudana saat ditemui di ruang kerjanya di Dinas Kebudayaan Gianyar, Senin (14/10) kemarin, mengaku sangat bangga dengan penghargaan yang berhasil diraih

dalam kategori Pemerintah Daerah. Menurutnya, hal ini terasa sangat wajar mengingat perhatian Pemkab Gianyar terhadap perkembangan dan upaya pelestarian seni dan budaya sangat tinggi.

Pemkab Gianyar telah secara konsisten melestarikan seni dan budaya dalam berbagai aspek seperti seni tari, seni rupa, sastra dan lain-lainnya sebagai tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 2017 yang menekankan pada aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan untuk pemajuan kebudayaan agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Mudana menambahkan, Pemkab Gianyar melalui Dinas Kebudayaan secara periodik juga memberikan penghargaan kebudayaan kepada tokoh ataupun insan yang dinilai telah berjasa dalam pengembangan unsur-unsur kebudayaan di Kabupaten Gianyar. (ad389)

Purnama Sasih Kapat

Warga Lebih Gelar Nyepi Segara Gianyar (Bali Post) – Memasuki Purnama Sasih Kapat beberapa hari lalu, warga di Desa Lebih, Kecamatan Gianyar menggelar tradisi Nyepi Segara.

Selain dirangkaikan dengan persembahyangan, tradisi ini dilakukan dengan tidak melakukan kegiatan melaut. Apabila ada warga yang melanggar pelaksanaan tradisi ini, maka akan dikenai sanksi.

I Nyoman Wanta, seorang nelayan di Desa Lebih mengatakan, di kawasan Pantai Lebih memang sedang menggelar Nyepi Segara.

Senin (14/10) kemarin memasuki hari ketiga pelaksanaan tradisi untuk tidak melakukan aktivitas di pantai hingga ke laut.

Tradisi itu diyakini sebagai warisan leluhur yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa pernah diubah sedikitpun. “Dari bapak saya, bahkan dari kakek-nenek saya, memang sudah seperti ini adanya,” katanya.

Menurut Wanta, di tengah pelaksanaan tradisi ini juga dilakukan persembahyangan di Pura Segara desa setempat saat memasuki Purnama Sasih Kapat.

Usai persembahyangan itu, dilanjutkan dengan Nyepi Segara yang berlangsung selama tiga hari. “Tradisi ini dilaksanakan tiga hari, sebelum Purnama, saat Purnama dan sehari setelah Purnama,” jelasnya.

Wanta mengatakan, para nelayan, pemancing, sampai masyarakat umum tidak diperkenankan melakukan aktivitas ke pantai sampai ke laut. Batasannya, dari

timur mulai pada aliran Tukad Sangsang, sedangkan pada bagian barat sampai aliran Tukad Udang Udang.

Lewat dari batas sungai itu, masyarakat dan nelayannya bisa beraktivitas seperti biasa.

Menurut Wanta, hal itu terjadi karena prosesi upacara berlangsung di Desa Lebih setiap tahun sekali.

Di Pura Segara berlangsung rangkaian upacara, sedangkan di pantai dilaksanakan rangkaian tradisi. “Tujuan tradisi ini sebagai ungkapan terima kasih kami selaku nelayan yang setiap hari menggunakan perahu dan lautan untuk mencari ikan sebagai nafkah. Maka dari itu, kami hormati dan upacarai. Selama tiga hari khusus kami haturkan sesajen bagi 200 anggota nelayan yang masuk ke dalam Putra Samudra Lebih,” jelasnya.

Ketika ada yang melanggar, kata Wanta, zaman dulu didenda dengan membayar uang kepeng sebanyak 200 biji. Selain itu diyakini perjalannnya di laut akan menemukan marabahaya dan sengsara. “Kalau ada yang mau memancing, kami juga kasi tahu bahwa sedang melakukan Nyepi Segara di sini dan mereka biasanya pindah ke pantai yang lainnya,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Bendesa Adat Lebih I Wayan Wisma. Ditegaskan, Nyepi Segara meru pakan tradisi khusus di desa adat setempat bagi kramanya yang menjadi nelayan. Prosesi upacara yang berlangsung di Pura Segara merupakan karya agung tiga tahun sekali

disebut dengan Ngusaba Purnama Sasih Kapat. “Ini karya tiga tahun sekali,

untuk dua tahun berturutturut disebut dengan Wali Ngungsung atau Sepen.

Namun untuk Nyepi Segara setiap satu tahun sekali,” katanya. (kmb35)

Bali Post/kmb35

NYEPI SEGARA - Puluhan perahu parkir di pinggir Pantai Lebih. Para nelayan tidak ada yang melaut karena sedang digelar tradisi Nyepi Segara.

Bali Post/kmb35

DIAMANKAN - Selep saat diamankan petugas Saptol PP Gianyar, Senin (14/10) kemarin.

Ngamuk, Selep Diamankan Satpol PP

Gianyar (Bali Post)Aparat Satpol PP Gianyar mengamankan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), I Nyoman Selep, Senin (14/10) kemarin. Pria berusia 55 tahun asal Banjar Petak Mantring, Desa Petak, Kecamatan Gianyar itu harus diringkus petugas karena sering mengamuk, sehingga meresahkan keluarga dan warga sekitar.

Menurut anggota Satpol PP Kabupaten Gianyar, I Wayan Nasta, pihaknya menerima informasi beberapa hari terakhir Selep mengamuk di rumahnya di Banjar Petak Mantring. “Ia teriakteriak, melempar batu dan memukul benda yang ada di depannya,” ujarnya.

Nasta menambahkan, Selep juga membuat resah warga di banjarnya. Banyak warga yang takut dengan ulahnya. Termasuk pihak keluarga juga sangat kha-

watir dengan ulah Selep yang sering ngamuk. “Keluarganya tidak berani mendekat,” jelasnya.

Minggu (13/10) malam, Selep kembali mengamuk sekitar pukul 21.00 Wita.

Akhirnya, pihak keluarga meminta bantuan Satpol PP Gianyar. Senin pagi kemarin, Nasta bersama regu mendatangi rumah Selep.

“Sampai di rumahnya, ia sedang istirahat. Kami membujuknya supaya mau dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Bangli,” jelasnya.

Dalam daftar Satpol PP Gianyar, Selep sudah beberapa kali diamankan.

Sebelumnya, ia pernah diamankan, Jumat (5/7) lalu atas kasus yang sama. Selep juga pernah diamankan pada 28 November 2018 lalu karena melempari rumah tetangganya dengan batu. (kmb35)

Selasa Pon, 15 Oktober 2019

Raih WTP Lima Kali Berturut-turut

Jembrana Raih Penghargaan Pusat dan Bonus DID Rp 75 M Pemerintah Kabupaten Jembrana berhasil mempertahankan opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut–turut. Atas torehan prestasi itu, Kabupaten ujung barat Pulau Bali ini juga diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI. Penghargaan diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali Tri Budhianto kepada Bupati Jembrana I Putu Artha di ruang rapat Bupati Jembrana, Senin (14/10) kemarin. Hadir kepala KPPN Singaraja Jordan, Kepala Bappeda & Litbang Jembrana I Ketut Swijana, Kepala Inspektur Ni Wayan Koriani, serta pimpinan OPD penerima DAK Pusat.

Kata Tri Buhianto, Penghargaan dari kementerian keuangan RI ini sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP berturutturut. Hal ini sekaligus membuktikan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan di daerahnya sudah terpenuhi. “Saya ucapkan selamat sekaligus apresiasi kepada Kabupaten Jembrana atas Opini WTP kelima kalinya.

Artinya, berbagai kriteria sudah dipenuhi Jembrana dan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Di antaranya kepatuhan terhadap regulasinya, peran APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), juga kewajaran/kecukupan pelaporan. Ini modal yang sangat baik untuk Jembrana. Harapan kita masyarakatnya bisa tahu bahwa APBD Jembrana dikelola secara baik,” kata Budhianto.

Terkait reward atas capaian kelima kalinya itu, pemerintah pusat juga rencananya memberikan “bonus”. “Bonus itu akan turun dalam bentuk transfer DID (Dana Insentif

Daerah). Nilainya mencapai Rp 75 miliar,’’ terang Budhianto.

Ia menambahkan ada beberapa kriteria untuk meraih DID ini. Salah satunya pemerintah daerah itu harus berprestasi. “Memang salah satunya adalah pencapaian opini WTP. Namun, ada kriteria lainnya juga yang harus dipenuhi. Di antaranya capaian pertumbuhan, sosial ekonomi, langkah-langkah pengurangan kemiskinan, indikator ekonomi, IPM, serta program-program di bidang pendidikan. Nah, Jembrana saya lihat sudah bagus. Serapan dana desa juga cukup tinggi. Hasilnya nanti kita bisa lihat di APBD 2020,” katanya lagi.

Bupati I Putu Artha usai pemberian penghargaan merasa sangat bangga atas prestasi dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Menurutnya hal ini bisa terwujud lewat upaya dan kerja keras dari semua komponen di pemerintahan. “Terima kasih saya sampaikan atas kerja keras dan koordinasi yang saling mendukung antar-OPD. Kita patut berbangga, tapi ingat prestasi harus terus ditingkatkan,“ papar Artha.

Atas reward yang dijanjikan pemerintah pusat, Bupati Artha juga mengaku bersyukur.

“Artinya dengan PAD kita yang tidak begitu besar, reward itu nanti tentu akan sangat bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan Jembrana, khususnya sektor prioritas,” terangnya.

Terakhir, Bupati asal Melaya ini juga mengingatkan para pimpinan OPD yang menerima anggaran dari pemerintah pusat untuk lebih tanggap dan sigap. Khususnya dalam menyajikan laporan serta mengeksekusi program, agar bantuan yang diberikan tidak sia-sia dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (ad398)

Selasa Ini, PK Winasa Kasus Perdin Disidangkan

Negara (Bali Post) – Mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa yang saat ini menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Negara, nampaknya tak puas dengan putusan. Terkait kasus korupsi Perjalanan Dinas, Winasa mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Kasi Pidsus Kejari Jembrana, Ivan Praditya Putra, Senin (14/10) kemarin membenarkan terkait PK dengan terpidana I Gede Winasa itu. PK ini terkait kasus korupsi perdin yang sebelumnya telah diputuskan hingga tingkat kasasi. “Ya besok (hari ini-red) jadwal sidang di Denpasar,” tandas Ivan. Terkait materi atau bukti baru (novum) yang diajukan dalam PK ini, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Namun jaksa telah menyiapkan kontra dari novum itu.

Sebelumnya, terkait kasus Perdin ini, berdasarkan putusan kasasi, Winasa divonis 6 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider enam bulan. Eksekusi oleh Kejaksaan dilakukan pada 6 Agustus 2018 lalu. Dalam putusan dari MA itu, selain denda, juga pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 797.554.800.

Saat eksekusi di Rutan Kelas IIB saat itu, Winasa sempat menjawab akan melakukan PK. Setelah setahun lebih, sidang terkait PK ini akan digelar.

Kasus korupsi perjalanan dinas ini, saat Winasa menjabat sebagai Bupati Jembrana periode kedua. Saat awal disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Winasa diputus 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Berlanjut tingkat banding, Pengadilan Tinggi dengan putusan menguatkan putusan peradilan tingkat pertama. Putusan ini lebih ringan 3 tahun dari tuntutan JPU, yakni 7 tahun penjara. Lantas Winasa menempuh upaya hukum kasasi. Namun di tingkat MA, hukuman Winasa justru bertambah menjadi selama 6 tahun penjara. (kmb26)

Raih Penghargaan - Bupati Jembrana dan kepala Bappeda litbang diapit Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Provinsi Bali, Tri Budhianto (dasi merah) serta Kepala KPPN Singaraja Jordan(dasi abu-abu)

Ratusan Travel Keluar Masuk Bali, Sebagian Besar Bodong Negara (Bali Post) Jumlah angkutan umum travel antarpulau yang melintas melalui Pelabuhan Gilimanuk, Senin (14/10) kemarin didata. Diperkirakan dalam sehari, lalu lalang kendaraan berbayar ini mencapai 100-an unit dan sebagian besar tak berizin alias bodong.

Bali Post/olo

Pendataan – Petugas dari UPPKB Cekik melakukan pendataan kendaraan travel yang lalu lalang melalui Pelabuhan Gilimanuk.

Pendataan yang dilakukan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik ini dilakukan di Pos II Pelabuhan Gilimanuk yang merupakan pintu masuk semua kendaraan. Setiap kendaraan angkutan travel baik bernomor polisi umum maupun pribadi didata oleh petugas. Namun tindakan ini baru sekadar mendata, tidak sampai menindak kendaraan yang bodong.

Koordinator Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Cekik, I Ketut Iriana Wastika, di sela-sela pendataan mengungkapkan, pendataan angkutan travel ini merupakan program Dirjen Perhubungan Darat. Disinyalir, jenis angkutan ini jumlahnya meningkat. Karena itulah, pihaknya melakukan pendataan selama tiga hari. Iriana memperkirakan ada lebih dari 100 unit travel yang keluar

masuk Bali setiap hari. Dari jumlah tersebut, sebagian besar tidak memiliki izin. Selanjutnya data ini akan dikirimkan ke Dirjen Perhubungan Darat sebagai bahan data untuk mencari solusi.

Terutama terkait kendaraan travel bodong agar dapat ditekan.

Sejatinya tindakan penertiban sering dilakukan dengan memberikan sanksi tilang. Tetapi masih belum memberi efek jera. Karena faktanya, travel-travel bodong yang sudah ditilang tetap beroperasi seperti biasa. “Ke depan diharapkan ada solusi yang tepat agar tidak ada lagi travel bodong,” tandas Iriana.

Menurutnya, perizinan termasuk kelaikan kendaraan umum ini sangat penting. Khususnya berkaitan dengan keselamatan penumpang yang menggunakan jasa travel ini. Selain menyangkut keselamatan penumpang, juga keselamatan di jalan. (kmb26)

WNA Jalani Sidang

Tidak Ajukan Eksepsi

Ivan Praditya Putra

Bali Post/olo

Negara (Bali Post) – Warga Negara Australia, O’brein Susan Leslie, yang menjadi tersangka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) menjalani sidang pertama di PN Negara, Senin (14/10) kemarin.

Dalam sidang dengan Majelis Hakim yang diketuai Benny Oktavianus tersebut dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa dari Kejari Jembrana, Ni Ketut Lili Suryani, WN Australia itu didakwa melanggar pasal 310 ayat 4 UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Atas kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Susan Leslie yang didampingi kuasa hukumnya, menerima dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi. Sehingga sidang sedianya dilanjutkan pemeriksaan saksi-saksi. Namun, lantaran saksi ada yang belum dihadirkan, maka sidang ditunda.

Kasus lakalantas yang melibatkan WN Australia ini terjadi pada Rabu (14/8) lalu di kilometer 122123, jalan Denpasar- Gilimanuk, Cekik Gilimanuk. Tersangka yang mengendarai mobil APV DK 851 GT menabrak sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya pengendara motor DK 6346 ABI, Rizqi Akbar Putra (19) meninggal dunia di TKP. Kecelakaan terjadi saat mobil yang dikemudikan terdakwa mendahului truk di depannya. Sehingga mobil masuk di jalur berlawanan. Saat itu juga pengendara motor asal Genteng, Banyuwangi melaju dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan itu, korban meninggal dunia dengan kondisi patah pada paha dan tangan serta mengeluarkan darah pada telinga dan hidung. Selanjutnya terdakwa ditahan di Rutan Negara sejak 15 Agustus lalu. Dan dilimpahkan ke Kejari Jembrana pada 30 September lalu. Dalam sidang kemarin, terdakwa turut didampingi kerabat dan teman, serta petugas dari Konsulat Jenderal Australia. (kmb26)

Sidang dakwaan – Sidang terkait kasus lakalantas yang melibatkan WN Australia digelar kemarin di PN Negara.

Calon Perseorangan Mulai ”Berburu’’ KTP Negara (Bali Post) – Dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan (non-partai) dalam Pemilihan Bupati Jembrana 2020 mulai dilirik. Informasi yang dihimpun, sudah ada beberapa orang baik dari kalangan partai maupun nonpartai yang menanyakan syarat maju jalur perseorangan itu ke KPU Jembrana. Selain itu, dari pemantauan, sejumlah orang juga sudah mulai ber-“gerilya” ke masyarakat mencari dukungan dengan mengumpulkan KTP. Ketua KPU Jembrana I Ketut Gde Tangkas Sudiantara mengatakan, tahapan calon perseorangan akan dimulai dengan penetapan syarat minimum jumlah dukungan dan persebaran. “Berdasarkan jadwal tanggal 26 Oktober ini, penetapan jumlah dukungan berdasarkan rekapitulasi DPT (daftar pemilih

tetap) terakhir,” ujarnya. Calon dari jalur perseorangan dalam pemilihan Bupati Jembrana 2020 disediakan untuk dua pasangan calon dari total yang bisa dialokasikan lima pasangan calon (tiga parpol).

Dalam sosialisasi terkait calon perseorangan ini, KPU berpedoman pada aturan sebelumnya. Di antaranya syarat dukungan minimal 10 persen dari jumlah DPT. Dukungan ini juga harus tersebar separuh lebih satu dari total jumlah kecamatan. Bila di Jembrana ada lima kecamatan, maka paling tidak persebaran dukungan ada di tiga kecamatan. Lalu berapa jumlah minimal KTP yang harus dikumpulkan? Tangkas menyebutkan menunggu tahapan penetapan jumlah minimum berdasarkan DPT terakhir pada 26 Oktober mendatang. Tetapi berkaca

dari jumlah DPT sebelumnya sekitar 230 ribu pemilih. Sehingga minimal satu calon perseorangan harus memenuhi 23 ribu lebih dukungan warga pemilih dengan KTP. Sejauh ini, sudah ada beberapa orang yang menanyakan ke KPU langsung maupun melalui telepon terkait informasi calon perseorangan ini. “Sudah ada beberapa. Baik itu kalangan parpol maupun non-parpol. Kemarin kita juga baru saja sosialisasi terkait ini (calon perseorangan) ke parpol di sini,” tambah Komisioner KPU Jembrana Divisi Hukum, I Nengah Suardana. Menurutnya siapapun boleh meminta informasi terkait syarat paslon perseorangan ini ke KPU. (kmb26) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara

Selasa Pon, 15 Oktober 2019

BRI Kanca Amlapura Gelar Panen Hadiah Simpedes Tahap I 2019

SERAHKAN - Penyerahan secara simbolis kepada pemenang utama panen hadiah simpedes tahap I yang dilaksanakan di Balai Masyarakat Abang, Rabu (9/10).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Amlapura menggelar acara Panen Hadiah Simpedes Periode I 2019, di Balai Masyarakat Abang, Rabu (9/10) lalu. Acara itu diselenggarakan sebagai wujud rasa terima kasih dan penghargaan Bank BRI kepada para nasabah yang percaya dan setia pada BRI. Agenda itu dihadiri Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, Ketua DPRD Karangasem I Gede Dana, beserta undangan lainnya.

Pemimpin Cabang BRI Cabang Amlapura Irawan Cahyo Nugroho mengatakan, kegiatan Panen Hadiah Simpedes itu merupakan agenda rutin setiap enam bulan sekali. Pada acara Panen Hadiah Simpedes Tahap I tahun 2019 kali ini diselenggarakan di Balai Masyarakat Abang.

“Pemberian hadiah itu adalah sebagai wujud rasa terima kasih BRI yang ditujukan kepada para nasabah. Penghargaan dari Bank BRI atas kepercayaan para nasabah yang telah menyimpan dananya di Bank BRI,” Ucapnya.

Cahyo Nugroho menambahkan, ke depannya nasabah Bank BRI bisa mereferensikan kepada nasabah baru untuk

membuka rekening tabungannya di Bank BRI. Selain itu nasabah yang sudah setia dengan Bank BRI bisa menambah saldo tabungannya, sehingga hadiah undian Panen Hadiah Simpedes periode selanjutnya nanti bisa lebih besar dari periode saat ini.

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri mengungkapkan, selama ini BRI berperan sangat penting kepada masyarakat di Kabupaten Karangasem. Sejauh ini BRI telah menunjukkan apresiasi luar biasa dalam ikut membangun Karangasem. Itu dibuktikan dengan banyaknya CSR yang telah diberikan kepada masyarakat guna mendukung pembangunan di sektor perekonomian, khususnya untuk masyarakat Karangasem.

Ketua DPRD I Gede Dana mengatakan, terkait bank bagi masyarakat Karangasem ternyata keberadaan Bank BRI sejatinya citra atau kesan pertama di hati masyarakat.

Karena itu, Gede Dana berharap nantinya BRI mampu membina Bumdes dan Koperasi yang ada di seluruh Kabupaten Karangasem menuju ke arah lebih baik.

Ada yang menarik dari Panen Hadiah Simpedes Pe-

Desa Pesedahan Minim Dapat Bedah Rumah

64 KK Belum Punya Rumah Layak Huni Amlapura (Bali Post)Desa Pesedahan, Manggis selama ini masih sangat minim mendapatkan bantuan bedah rumah. Padahal di desa tersebut masih cukup banyak warga yang kurang mampu. Karena itu, sampai saat ini banyak yang belum memiliki rumah layak huni. Atas kondisi itu, pihak desa setempat sangat mengharapkan adanya bantuan bedah rumah, baik dari Pemerintah Karangasem maupun Pemerintah Provinsi Bali.

Perbekal Desa Pesedahan I Wayan Astawa, mengatakan Desa Pesedahan itu sendiri terdiri dari 600 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk mencapai 1.922

jiwa. Dengah jumlah 600 KK, di Desa Pesedahan masih ada 15 KK warga kurang mampu dan 64 KK masih belum memiliki rumah layak huni.

Astawa menambahkan,

keberadaan Desa Pesedahan tergolong desa baru. Pasalnya, Desa Pesedahan berdiri sekitar 10 tahun lalu. Selama ini, jelas Astawa, Desa Pesedahan masih sangat minim

dapat bantuan bedah rumah dari pemerintah Kabupaten Karangasem maupun Pemerintah Provinsi Bali.

“Sampai saat ini Desa Pesedahan baru mendapatkan empat bantuan bedah rumah yakni tiga dari kabupaten dan satu dari provinsi,” katanya.

Wayan Astawa berharap ke depannya kembali ada bantuan bedah rumah dari kabupaten maupun provinsi

untuk warganya. Pasalnya, memang masih banyak warganya yang belum memiliki rumah layak huni.

“Kita harap ke depannya ada bantuan bedah rumah ke desa ini. Bantuan itu sangat kita nantikan. Sudah pasti, adanya bantuan bedah rumah bukan saja dapat meringankan juga membuat bahagia warganya punya rumah yang layak ditempati,” harap Astawa. (kmb41)

Tangani Bencana, BPDB Kurang Personel

Bali Post/kmb41

POHON TUMBANG - Petugas BPBD saat kerja keras menangani pohon tumbang. Sampai saat ini BPBD masih kekurangan jumlah personel menangani bencana secara optimal.

Amlapura (Bali Post)Karangasem sejatinya memiliki tingkat potensi bencana relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten kota lainnya di Bali. Namun jumlah pasukan alias personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang ada untuk menangani bencana secara optimal, masih belum sebanding dengan potensi bencana. Idealnya satu regu diperkuat 16 personel, namun satu regu BPBD di Karangasem hanya 10 orang saja.

Kalak BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa, Senin (14/10) kemarin mengungkapkan, potensi bencana yang terjadi di Karangasem memang cukup tinggi. Mulai bencana tanah longsor, pohon tumbang, dan bencana erupsi Gunung Agung. Termasuk potensi kebakaran lahan di lereng Gunung Agung ketika musim kemarau seperti sekarang ini.

“Memang BPBD Karangasem belum memiliki personel memadai melakukan penanggulangan bencana secara optimal. Saat ini satu regu hanya memiliki anggota 10 orang petugas. Idealnya setiap

Kemarau Panjang Debit Air di Embung Seraya Mengecil

satu regu diperkuat 16 orang petugas,” ucapnya.

Arimbawa mengatakan, petugas BPBD Karangasem sebagian besar merupakan tenaga kontrak.

Kisaran gajinya sebulan Rp 1 juta. Besaran gajainya masih dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Menurutnya, jika dilihat risiko yang cukup tinggi, semestinya personel tenaga kontrak BPDB Karangasem diberikan upah sesuai UMK Karangasem.

Sebab tidak jarang mereka bertugas 24 jam.

“Kita belum bisa berbuat banyak. Semua itu tergantung anggaran daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, sulitnya mengangkat tenaga kontrak akibat terbentur PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Adanya PP itu membuat BPBD tidak berani mengangkat tenaga kontrak lagi.

“Karena kondisi itu kita manfaatkan personel yang ada.

Terpenting semua tugas yang dibebankan berjalan baik,” jelas Arimbawa. (kmb41)

riode I Tahun 2019 kali ini, yaitu dilangsukan penyerahan CSR Bantuan Renovasi Bale Piasan Dadia Arya Wang Bang Sidemen Abang Jeroan. CSR itu diserahkan Irawan Cahyo Nugroho selaku Pemimpin Cabang BRI Amlapura kepada Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri. Selanjutnya diserahkan kepada penerima CSR yakni I Gusti Bagus Ngurah Putra selaku Klian Dadia Arya Wang Bang Pinatih Abang Jeroan. Penyerahan CSR disaksikan seluruh nasabah dan undangan yang hadir di Balai Masyarakat Abang.

Sebagai informasi saat ini, BRI Kanca Amlapura memiliki 12 kantor unit yang telah menerapkan online real time yang tersebar di delapan kecamatan yang ada di Karangasem, terdiri dari Kecamatan Abang, Kubu, Karangasem, Bebandem, Selat, Manggis, Rendang, dan Sidemen, yang tujuannya mengutamakan pelayanan cepat dan akurat kepada masyarakat. Selain itu, BRI Kanca Amlapura juga telah memiliki 1.180 Agen BRILink. Agen BRILink adalah salah satu program Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

yang merupakan perpanjangan tangan BRI sebagai layanan Inklusif Keuangan yang memungkinkan masyarakat mendapat layanan perbankan tanpa harus ke bank. Agen itu bertugas melayani setoran simpanan, transfer uang, pembelian pulsa, pembelian pulsa listrik, dan layanan perbankan lainnya. Menariknya, agen BRILink tetap melayani masyarakat meskipun hari libur.

Dalam Undian Simpedes tahap I ini, ada sebanyak 44 hadiah dengan total anggaran 511 juta. Hadiah utama yang diserahkan pada kegiatan itu adalah satu unit mobil Suzuki Ertiga. Hadiah utama berhasil dimenangkan nasabah BRI Unit Padangbai atas nama Ni Nyoman Sri Rahayu. Hadiah secara simbolis diserahkan Irawan Cahyo Nugroho selaku Pemimpin Cabang BRI Amlapura kepada Kepala Unit BRI Padangbai yakni Ni Luh Taman Eka Widiasih.

Acara itu disaksikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Kapolsek Abang, Notaris I Ketut Sarjana, S.H., serta ratusan nasabah BRI Kanca Amlapura beserta masyarakat umum yang hadir di Balai Masyarakat Abang. (ad390)

BKPSDM akan Dipanggil BKN

Bahas Perekrutan CPNS

Amlapura (Bali Post)Badan Kepagawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karangasem akan segera dipanggil Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pemanggilan dilakukan BKN kemungkinan besar akan membahas tentang formasi rencana perekrutan CPNS. Sebab, di Bumi Lahar ini masih cukup banyak kekurangan CPNS pascaditinggal pensiun 2018 dan 2019.

Kepala BKPSDM Karangasem I Gusti Gede Rinceg, Senin (14/10) kemarin mengungkapkan, dalam waktu dekat ini dirinya memang akan ke Jakarta karena dipanggil BKN. Apa alasan dipanggil BKN, dikatakan ada rencana membahas tentang perekrutan CPNS di Karangasem. “Rencananya saya dipanggil 17 Oktober 2019,” ucapnya.

Gusti Made Rinceg menambahkan, pihaknya belum berani memastikan berapa kuota CPNS yang akan diberikan BKN pada perekrutan untuk Pemkab Karangasem.

Pihaknya mengajukan jumlah CPNS ke Kementerian serta BKN sesuai jumlah pegawai yang pensiun 2019, yakni sebanyak 209 orang.

Sedangkan 2018 sebanyak 203 ASN. Pihaknya sendiri telah mengusulkan perekrutan pegawai pemerintaah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk Karangasem. Hanya saja kuota yang diusulkan belum bisa dipastikan. Alasannya masih menghitung anggaran di daerah.

“Pegawai yang telah pensiun itu mulai dari tenaga pengajar dan tenaga kesehatan, serta teknisi. Tetapi yang paling banyak pensiun adalah tenaga pengajar. Kita berharap semoga kuota yang diberikan itu sesuai yang diusulkan,” harap Rinceg.

Seperti diberitakan sebelumnya, jumlah pegawai negeri yang pensiun dari 2018 sampai 2022 mencapai ribuan orang.

Tahun 2018, PNS yang pensiun sebanyak 203 orang. Dan tahun 2019 sebanyak 209 orang. (kmb41)

I Gusti Gede Rinceg

Bali Post/kmb41

Musim kemarau panjang membuat volume kapasitas debit air yang ada di embung di sejumlah wilayah di Karangasem menurun. Salah satunya debit air yang ada di Embung Seraya tampak surut. Dari pengamatan kasat mata, air yang ada di Embung itu masih tersisa sekitar 30 centimeter. Penurunan volume itu disebabkan relatif lamanya kemarau berlangsung. Lalu seberapa besarkah penurunan volume air Embung di Seraya?

PETUGAS Embung Seraya di Desa Seraya Tengah, I Ketut Alit mengungkapkan debit air yang ada di Embung Seraya mulai menurun sejak sebulun terakhir ini. Air di Embung menurun akibat kemarau panjang sejak Mei lalu.

“Sekarang ini air tinggal sedikit, yakni sekitar 30 centimeter saja. Saat musim hujan air yang ada di embung itu penuh. Daya tampung Embung sebetulnya mencapai 100 ribu meter kubik. Lima tahun lalu air Embung bahkan sempat habis sampai kering sekali,” ujar I Ketut Alit didampingi Made Rinawa.

Alit menambahkan, sebelum air embung surut, banyak sekali warga yang memancing sekaligus juga mandi di Embung itu.

Air yang ada di Embung ini dimanfaatkan sekitar 150 KK warga Desa Seraya Barat dan juga Seraya Tengah. Sekarang

ini air mulai berbau. Pasalnya, banyak ikan mati dan juga ditambah endapan lumpur.

“Kita kurang tahu sampai kapan air di Embung ini bisa dimanfaatkan warga. Sampai saat ini masih ada mata air yang mengalir. Hanya saja debitnya sangat kecil. Tidak hanya di sini saja, debit sumber air lainnya juga menurun,” katanya.

Air Embung di Seraya ini tidak dimanfaatkan untuk diminum warga. Namun hanya dipergunakan untuk keperluan minum ternak, mencuci dan mandi warga setempat. Sedangkan air bersih untuk dikonsumsi sudah mempergunakan air PDAM. Sudah sebagian warga berlangganan air PDAM. “Awal-awal pembangunan Embung Seraya pada tahun 1997 memang air dari Embung sempat dikonsumsi warga sekitar dua-sampai tiga tahun.

Tetapi setelah PDAM masuk, warga akhirnya beralih ke PDAM. Namun air ini tetap dimanfaatkan warga di luar dikonsumsi langsung. Seperti untuk minum ternak, bahkan mandi dan mencuci,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, kondisi embung saat ini memang sudah terjadi pendangkalan sangat berarti. Pasalnya, saat ada longsor di utara materialnya dibawa ke sini, sehingga material longsoran itu menumpuk di sini. Atas kondisi itu pihaknya sudah mengajukan program sedimentasi agar embung dikeruk kembali, namun sejauh ini belum dilakukan.

“Kita setiap hari melakukan pembersihan sampah yang ada di Embung ini. Bersih itu penting agar Embung tidak dipenuhi sampah, apalagi sampah plastik yang membuat polusi,” pungkasnya. (nan)

MENURUN - Debit air yang ada di Embung Seraya menurun akibat kemarau panjang.

Bali Post/kmb41

Selasa Pon, 15 Oktober 2019

Memberatkan, BPHTB Turun Waris Diminta Dihapus

SOSOK

Semarapura (Bali Post)-

Pengenaan BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan), khususnya pemindahan hak atas tanah atau turun waris, dinilai memberatkan masyarakat.

Ini karena tingginya harga pasar objek pajak, sehingga banyak masyarakat tidak mampu membayar. BPHTB ini diminta dihapuskan agar tidak membebani ahli waris dalam proses pemindahan hak atas tanah.

RSUD Mesti Berbenah

Tokoh Masyarakat Klungkung Putu Tika Winawan, Senin (14/10) kemarin, menyorot persoalan ini, setelah banyak pihak, khususnya masyarakat pemilik objek pajak merasa sangat dirugikan. Menurutnya, selama ini penerapannya terkesan sangat aneh, bila orang punya tanah, ketika ahli waris hendak menjualnya, malah kesulitan. Karena ketika melakukan pemindahan hak atas tanah itu, justru dikenakan pajak 5 persen, dari total harga tanah. “Saat turun waris, ahli warisnya kena pajak 5 persen. Ini sudah berjalan di eksekutif. Tetapi,

ranperdanya baru dibahas, kok aturan di dalamnya sudah berlaku, ada apa ini?” sorot mantan Wakil Ketua DPRD Klungkung ini.

Setelah ditelusuri, rupanya eksekutif baru saja mengajukan tiga ranperda ke legislatif untuk dibahas, Senin (14/10) kemarin. Satu di antaranya, adalah soal Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang BPHTB. Rupanya, ranperda ini pun mendapat tanggapan beragam dari sejumlah fraksi.

Seperti yang diungkapkan Fraksi Gerindra, legislatornya, Nengah Mudiana,

dalam pemandangan umum fraksinya menyampaikan bahwa dalam BPHTB pemindahan hak atas tanah dan bangunan karena waris adalah peristiwa hukum, bukan perbuatan hukum.

Sehingga, menurutnya sudah selayaknya dalam proses pemindahan hak atas tanah kepada turun waris ini, semestinya sudah tidak dikenakan biaya apapun.

Sorotan serupa juga datang dari Fraksi Hanura. Selain soal BPHTB turun waris, Hanura juga mengkritisi pengenaan harga pasar. Sikap Hanura melalui Wayan Buda Parwata meminta pemerin-

tah daerah juga membuat daftar zona dan penilaian nominal harga jual objek BPHTB. Ini harus berdasarkan apresor resmi agar tidak terjadi penyimpangan harga yang sangat tinggi terkait pengenaan BPHTB. Sementara, sesuai penjelasan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, dalam penyampaian Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang BPHTB, diajukan ke lembaga dewan, Senin (14/10) kemarin, sebenarnya untuk menyikapi situasi di tengah masyarakat dan meringankan beban masyarakat. Pihaknya mengakui, pengenaan BPHTB bagi turun waris sangat memberatkan. Ini mengingat tingginya harga pasar objek pajak. Bupati Suwirta memaklumi banyak masyarakat turun waris tidak mampu

membayarkan BPHTB, yang selama ini dipakai syarat untuk melakukan peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Sehingga, Bupati Suwirta menegaskan BPHTB turun waris dalam ranperda ini akan dibebaskan.

Kebijakan ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengamanatkan bahwa jenis pajak dapat tidak dipungut, apabila potensinya kurang memadai atau bisa disesuaikan dengan kebijakan daerah. Kebijakan daerah ini, tentu harus tertuang dalam perda. “Sehingga kebijakan pembebasan BPHTB karena waris, perlu dilakukan penghapusan, sebagai objek BPHTB dalam Perda Nomor 3 Tahun 2011,” tegasnya. (kmb31)

Para dokter yang praktik di RSUD Klungkung dan RS Swasta, ternyata lebih mengutamakan RS swasta. Sementara, dokter yang bertugas di dua RS berbeda ini, memiliki jadwal jam praktik yang sama antara di RSUD dengan di RS Swasta. Kondisi ini mengakibatkan kualitas pelayanan di RSUD Klungkung menjadi turun. Padahal, RSUD Klungkung sudah memiliki peralatan canggih dan gedung yang bagus. Situasi demikian kini menjadi perhatian serius Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Bupati asal Ceningan Nusa Penida, yang dikenal dengan inovasinya ini, ingin segera mencari solusi agar secepatnya keluar dari persoalan tersebut. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, maka secepatnya RSUD akan berbenah dengan mengevaluasi secara menyeluruh. Salah satunya, dengan meningkatkan ejaspel. Sehingga para dokter dan pegawai lebih betah dan rajin bekerja serta fokus bekerja di RSUD Klungkung. “Supaya para dokter dan petugas kesehatan betah, kami akan mengevaluasi e-jaspel. Kami juga akan membuka poli sore. Saya juga berharap akan ada regulasi supaya para dokter lebih memprioritaskan praktik di rumah sakit pemerintah,” kata Bupati Suwirta, Senin (14/10) kemarin, usai rapat dengan OPD terkait di bidang kesehatan. Dia mengaku ingin sekali mengubah wajah pelayanan RSUD dan tatanan sistem yang diterapkan, agar mampu maksimal melakukan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dengan banyaknya berdiri RS Swasta tipe C, pihaknya juga berharap aplikasi regulasi BPJS bisa memberikan yang lebih kepada RSUD supaya tidak sepi, akibat sistem rujukan. Dengan sistem rujukan yang mengharuskan pasien harus ke RS tipe C dulu, sebelum ke tipe B, ini sangat berdampak terhadap menurunnya kunjungan pasien rawat inap di RSUD Klungkung. (gik)

Bupati Suwirta Minta Kartu Ganda BPJS Ditarik Semarapura (Bali Post)Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta memimpin pertemuan kemitraan rekonsiliasi iuran dengan BPJS dan OPD terkait di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Senin (14/10) kemarin. Pertemuan ini guna membahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan program JKN-KIS di wilayah Klungkung.

Bupati Suwirta dalam kesempatan itu mengatakan, selama ini pemerintah hanya sibuk meyakinkan supaya masyarakat menerima kenaikan iuran BPJS. Namun, dia merasa BPJS sangat sedikit menerima masukan tentang realitas masyarakat.

Turut serta dalam pertemuan ini Sekda Gede Putu Winastra, Kepala BPJS Cabang Klungkung Endang Triana Simanjuntak, Kepala Dinas Kesehatan dr. Made Adi Swapani, Kepala Bapperlitbang Wayan Wasta, Kepala BPKSDM Komang Susana, serta Perwakilan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Masta B. Manurung.

Bupati Suwirta menegaskan, terkait cakupan pelayanan yang dikatakan sudah sampai 102,84 persen, menurutnya hal ini sangat mustahil. Sebab, Bupati Suwirta mengaku masih menemukan banyak orang yang belum mendapatkan kartu dan bahkan belum terdaftar dalam BPJS. Bupati Suwirta menduga jumlah 102,84 persen

itu, disebabkan karena ada peserta BPJS yang memilik kartu anggota lebih dari satu atau terdaftar sebagai peserta lebih dari sekali.

“Pasangan suami istri yang masing-masing bekerja di sebuah perusahaan tentu sudah didaftarkan dalam kepesertaan BPJS Mandiri.

Namun, salah satu suami / istri pasti akan menanggung seluruh anggota keluarganya. Makanya akan ada kepesertaan ganda dan juga terjadi pembayaran premi ganda. Dengan alasan gotong royong menurut saya hal itu salah, karena peserta hanya seharusnya menggunakan satu kartu,” ujar Bupati Suwirta.

Untuk itu, ia segera bersurat ke desa supaya mengembalikan kartu anggota bagi pemilik kartu lebih dari satu.

Kemudian, bersurat kepada seluruh perusahaan swasta maupun BUMD yang harus mengikutsertakan pegawainya dalam BPJS Kesehatan.

Jika ada perusahaan yang bandel, maka dengan kerja sama kejaksaan, perusahaan yang masih membandel agar diberi peringatan. Sehingga tidak hanya mengandalkan pemerintah. “Terkait besaran premi yang naik hingga 80 persen lebih, saya tidak mempermasalahkannya.

Asalkan pemerintah pusat juga mendengar keluhan masyarakat. Selain itu, pemilik kartu ganda supaya ditarik,” tegasnya.(kmb31)

TIGA RANPERDA-Seluruh anggota dewan saat hadir dalam rapat paripurna penyampaian tiga ranperda, Senin kemarin.

Bali Post/gik

BPJS Terus Lakukan Penyempurnaan Data Semarapura (Bali Post)Sorotan mengenai masih banyaknya data kepesertaan ganda, ditanggapi serius Kepala BPJS Cabang Klungkung

Endang Triana Simanjuntak.

Dihubungi Senin (14/10) kemarin, dia mengakui masih adanya data kepesertaan ganda, sebagaimana yang dis-

Endang Triana Simanjuntak

Bali Post/gik

ampaikan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta. Namun, Endang menegaskan bahwa upaya penyempurnaan data terus dilakukan di tingkat pusat, maupun di daerah sendiri, bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Klungkung.

Data ganda ini, kata dia, disebabkan karena data awal yang turun dari pusat tahun 2014 itu tanpa NIK. Namun, belakangan data susulan yang turun, sudah diperbaharui lengkap dengan NIK. Inilah data yang terus disempurnakan dengan melakukan proses verifikasi terus-menerus agar data kepesertaan itu semakin akurat. Sehingga, dengan komitmen UHC (Universal Health Coverage) dari Pemkab Klungkung, maka pihaknya menegaskan tentu BPJS Kesehatan Cabang Klungkung bersama pemerintah daerah bekerja keras untuk membersihkan data

ganda tersebut. “Dalam tahap penyempurnaan data ini, kami setiap bulan selalu ada rekonsiliasi data kepersertaan dengan Dinas Sosial.

Pelan-pelan kami bersihkan data ganda itu. Kalau memang ada data yang tidak sesuai dengan data Disdukcapil, misalnya tidak sesuai dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan), maka kami juga siap menonaktifkannya,” katanya tanpa merinci berapa data ganda yang sudah berhasil dibersihkan.

Sementara mengenai isu kenaikan premi peserta BPJS Kesehatan di setiap kelasnya, pihaknya mengaku belum bisa memastikan, kapan akan mulai resmi diberlakukan. Sebab, sejauh ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah pusat.

Sebagaimana hasil evaluasi penerapan JKN-KIS secara nasional, bahwa hasilnya sejak awal ditemukan adanya kekeliruan penghitungan nilai premi dengan cakupan

layanan kesehatan yang didapat peserta BPJS Kesehatan di setiap kelasnya.

Inilah yang membuat BPJS Kesehatan secara nasional mengalami defisit berkepanjangan. “Nilai iuran itu ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini melalui perpres. Kami sifatnya hanya menunggu,” tegasnya.

Selain itu, saat ini BPJS Cabang Klungkung juga sedang mengejar badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan Mandiri, tetapi malah didaftarkan ke kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran). Padahal, mereka seharusnya di bawah tanggung jawab para pemberi kerja, bukan tanggungan negara. Ini juga salah satu upaya BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, untuk terus memperbaiki data kepesertaan, agar semakin akurat, sesuai dengan realitasnya di lapangan, agar sesuai jalur kepesertaannya. (kmb31)

Tuntas, Penyertifikatan Tanah Pelabuhan dan ”Stage” Semarapura (Bali Post)Rencana pembangunan titik-titik pelabuhan segitiga emas, khususnya di Bias Munjul, nampaknya segera terwujud. Proses penyertifikatan areal pelabuhan itu telah dituntaskan oleh BPN Klungkung. Selain tanah areal pelabuhan, BPN juga telah merampungkan penyertifikatan tanah untuk proyek stage di Pulau Ceningan, Nusa Penida. Dua sertifikat itu telah diserahkan langsung Kepala BPN Klungkung Cok Gede Agung Astawa Putra kepada Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, di Ruang Rapat Bupati, Senin (14/10) kemarin.

Usai penyerahan sertifikat, Cok Astawa mengatakan, penerbitan sertifi-

kat hak atas tanah negara ini untuk mendukung percepatan pembangunan fisik pelabuhan segitiga emas di Bias Munjul dan pembangunan stage (panggung pementasan) di Pulau Ceningan. Dia menyampaikan pihaknya sebagai instansi vertikal yang bertugas menyelenggarakan administrasi pertanahan untuk wilayah Klungkung, mengaku sangat mendukung program-program pembangunan Pemkab Klungkung. “Kami menyerahkan dua sertifikat atas nama Pemerintah Daerah kepada Pemkab Klungkung dengan luas 6.900 meter persegi untuk pembangunan Pelabuhan Bias Munjul dan 4.920 meter persegi untuk pembangunan stage Cenin-

gan,” ujar Cok Astawa.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam kesempatan itu mengatakan, penyertifikatan tanah negara ini untuk menyiapkan pembangunan pelabuhan segitiga emas di Bias Munjul Nusa Ceningan yang akan dapat dilaksanakan di tahun 2020 nanti. Ini tujuannya, agar pembangunam fisiknya ke depan, dapat terlaksana sesuai dengan regulasi pusat. Bupati Suwirta menilai BPN Klungkung cukup cepat menerbitkan sertifikat tanah tersebut.

Dengan diterbitkannya sertifikat ini, Bupati Suwirta berharap proses pembangunan pelabuhan segitiga emas dan stage Ceningan bisa segera terwujud.

Dia menambahkan, tanah negara sesungguhnya bisa dimohonkan oleh pemerintah daerah, menjadi aset pemkab.

Tetapi, dasar permohonan itu tentu harus jelas, sesuai dengan Perda Tata Ruang dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Dia mencontohkan, saat memohon tanah negara menjadi pelabuhan dan stage di Bias Munjul, Nusa Ceningan, proses itu bisa dilakukan apabila sejalan dengan rencana pembangunan daerah.

Proyek pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas, yakni Sampalan (Nusa Penida), Bias Munjul (Nusa Ceningan) dan Pasinggahan (Klungkung daratan), menjadi salah satu program prioritas Bupati

Suwirta pada periode kedua kepemimpinannya. Seiring perkembangannya, Pemprov Bali juga mendukung program ini dan membuat titik lain di Sanur, terintegrasi dengan Sampalan dan Bias Munjul. Menurutnya, saat ini program ini harus terus dikawal, khususnya Pelabuhan Sampalan Nusa Penida dan Pelabuhan Bias Munjul Ceningan yang merupakan perencanaan Pelabuhan Segitiga Emas dengan titik baru di Sanur. Sebab, Pemkab belum siap dengan perencanaan pada titik Pelabuhan Pesinggahan. Meski demikian, Pemkab Klungkung tetap harus mengusulkan Pelabuhan Pesinggahan sebagai akses oleh masyarakat lokal. (kmb31)

Bali Post/gik

SERTIFIKAT-BPN Klungkung saat menunjukkan dua sertifikat yang sudah diselesaikan kepada Bupati Suwirta.

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

Selasa Pon, 15 Oktober 2019

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 72 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Dicari untuk khusus bagian perawatan kolam renang yang berpengalaman untuk di villa Nusa Dua Bali.

Hub : 087881251499

B.BP.004.10.19.0000393

Dibutuhkan segera Kasir U/Rest di Seminyak Hub.08123673166 B.BP.001.10.19.0000383

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818 G.01

Dcr Marketing utk ATK P/W max.

35th & tng Serabutan bs nyetir Hub:08123653861 / 0361-423054

B.BP.001.10.19.0000348

Dcr Guru Bhs Inggris Segera utk Kursus H.085237866176.

B.BP.004.10.19.0000369

Welder Las Pipa,Admin Finance, Sales Marketing : 085103167222

DIJUAL MOBIL HONDA

Dilelang BRV’17 Plat Bandung, Datsun Go’15 Asbal, Pajero’14 Asbal Unit di Manado Hub.089619874461

SUZUKI

Dilelang Suzuki Carry Pick Up’15 Asbal.Hub.089619874461 B.BP.001.10.19.0000378

B.BP.004.10.19.0000391

Hlg Buku KIUR Nosin:G15A-1A-15 4403 An.I Made Setiawan,SE B.BP.001.10.19.0000384

B.BP.001.10.19.0000377

B.BP.001.10.19.0000134

DIJUAL MOBIL

KEHILANGAN Hilang:SHM 10357/Kuta Luas: 13Are AN.I Nyoman Randung

PROPERTY DIJUAL TANAH

1,5are Jl.Gelogor Carik Gg. Kangguru No.2,085101818655 B.BP.154.10.19.0000396

RUPA-RUPA Dijual Genzet Body Silent Ex Caterpilar,80KVA Kondisi Sngat Istimewa.Hub:081338528811, Harga 240.000.000 Nego.

B.BP.001.10.19.0000271

SERVICE

DIJUAL RUMAH

BIRO JASA

SERVICE

DIJUAL MOBIL

BIRO JASA

FOTOCOPY

Informasi pasang iklan Telepon � Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

Selasa Pon, 15 Oktober 2019

Kurir Narkoba Dibekuk Bangli (Bali Post)Satuan Reserse Narkoba Polres Bangli berhasil membekuk seorang kurir narkoba bernama Gede Agus Artha Wijaya. Pria yang tinggal di wilayah Denpasar tersebut ditangkap petugas di pinggir jalan raya Merdeka, lingkungan Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Bangli. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisi sabu-sabu. Pengakuannya, barang itu didapatkan dari seseorang di LP Kerobokan.

Kasat Resnarkoba Polres Bangli Iptu I Gede Sudiarna Putra Senin (14/10) kemarin mengatakan, pelaku ditangkap pada Selasa (8/10) lalu sekitar pukul 22.48 wita di pinggir jalan raya Merdeka tepatnya di utara Balai Kulkul, Lingkungan Banjar Petak, Kelurahan Bebalang, Bangli. Penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Merdeka, sering ada seseorang yang dicurigai melakukan transaksi. “Setelah kami telusuri, memang benar, ada orang yang orang mencurigakan tersebut. Selanjutkan kami amankan,” terangnya didampingi Kasubag Humas Polres

Bangli AKP Sulhadi.

Disaksikan sejumlah saksi, petugas kemudian melakukan penggeledahan terdahap pria tersebut. Hasilnya, didapatkan satu plastik bening berisi sabu dengan berat 0,38 gram bruto atau 0,21 gram netto pada tangan kanannya.

Barang terlarang tersebut kemudian disita bersama beberapa barang milik pelaku lainnya di antaranya satu buah kulit rokok, satu lembar tisu, satu potong pipet bening, satu buah handphone, serta satu unit sepeda motor dengan kunci kontak guna proses lebih lanjut.

Dikatakan Iptu Sudiarna, berdasarkan hasil interogasi, barang bukti itu rencananya dibawa pelaku ke wilayah Gatsu, Denpasar. Menurut pengakuannya, pelaku sudah menjalani kerjaan sampingan jadi kurir narkoba sejak 1 bulan terakhir. Kesehariannya pelaku mengaku bekerja jadi sopir proyek di wilayah Badung.

“Sekali mindahin barang, dia mengaku dikasi ongkos Rp 700 ribu,” ungkap Sudiarna.

Tak hanya sebagai kurir, pelaku juga pengguna barang terlarang tersebut. Pria 21 tahun itu sudah menjadi pemakai sejak enam bulan lalu. (kmb40)

AIR BERSIH - Warga berduyun-duyun membawa ember untuk mendapat air bersih gratis.

Sejumlah Desa di Kintamani Krisis Air Bersih

Bangli (Bali Post) –

Bali Post/kmb40

DIGIRING - Pelaku saat digiring petugas Polres Bangli.

Pemkab akan Pungut Retribusi pada Objek Wisata Baru Bangli (Bali Post) – Pemerintah Kabupaten Bangli akan segera meregulasi tarif retribusi untuk sejumlah objek wisata baru di Bangli. Terkait hal itu, Bupati Bangli I Made Gianyar meminta masyarakat tidak khawatir. Pihaknya memastikan masyarakat tidak akan dirugikan dari rencana itu.

Ditemui di sela-sela kunjungannya ke Air Terjun Tukad Krisik, Tembuku belum lama ini, Gianyar mengaku sudah memerintahkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk menindaklanjuti rencananya itu.

Sesuai rencananya, sejumlah objek wisata baru yang saat ini tengah naik daun akan dikenai tiket masuk oleh Pemkab. Objek wisata yang dimaksud yakni Air Terjun Tukad Cepung, Air Terjun Krisik, Air Terjun GGC, dan beberapa objek wisata baru lainnya.

Menurut Gianyar dengan upaya itu nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya dari sektor pariwisata. “Masyarakat tidak perlu khawatir, apalagi dengan Pemkab Bangli.

Yakinlah tidak akan ada yang dirugikan,” ungkapnya.

Gianyar mengharapkan masyarakat agar berlombalomba menggali dan mengembangkan potensi wisata yang ada di desa masing-masing.

Demi kemajuan Bangli ke depannya. “Jadi masyarakat kita harapkan bisa berlombalomba. Apa yang bisa diberikan untuk Bangli, bukan apa yang bisa didapat dari Bangli,” ujarnya.

Disinggung mengenai berapa estimasi peningkatan PAD yang bisa didapat dari upaya itu, Gianyar enggan menjawab. Dia mengatakan itu urusan teknis OPD terkait yang membidangi.

Di sisi lain, dia juga mengungkapkan dengan pengelolaan yang lebih baik, seperti di objek wisata Kintamani peningkatan pendapatan cukup signifikan. Dari yang per tahun Rp 11 miliar, kini menjadi Rp 26 miliar. Belum lagi tenaga kerja yang mampu terserap cukup banyak. “Intinya di akhir masa jabatan saya ini saya harus kerja keras. Rupanya saya tidak bisa mengasuh,” katanya. (kmb40)

Bali Post/kmb40

Air Terjun Tukad Krisik di Kecamatan Tembuku.

Bali Post/kmb40

Warga di sejumlah desa di Kintamani mengalami krisis air bersih sejak beberapa bulan terakhir. Kondisi itu terjadi akibat dampak kemarau panjang. Untuk membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi warga, Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali melalui Lapastik Bangli, Senin (14/10) kemarin turun ke sejumlah lokasi untuk membagikan air bersih.

Salah satu lokasi yang didatangi mobil tangki dari Lapastik Bangli yakni Dusun Paselatan, Desa Abang Batudinding. Kedatangan mobil tangki disambut gembira warga setempat. Warga pun berduyun-duyun membawa ember untuk mendapatkan air secara gratis tersebut.

Klian Dusun Paselatan I

Gede Ardanata menyampaikan, krisis air bersih menjadi persoalan yang selalu dihadapi warga setiap musim kemarau. Saat ini, kesulitan air bersih sudah melanda warga sekitar empat bulan terakhir.

Dikatakannya, untuk memenuhi kebutuhan air di musim kemarau, warga selama ini terpaksa membeli air

dengan harga cukup mahal.

Sebab hampir sebagian besar warga belum punya tempat penampungan air hujan. Per jeriken air bersih dibeli Rp 3 ribu. Seharinya warga bisa menghabiskan uang Rp 50 ribu hanya untuk beli air. Air itu pun hanya cukup untuk kebutuhan keluarga. Belum termasuk untuk kebutuhan ternak.

Selama empat bulan kesulitan air, Ardanata mengatakan sudah dua kali ada bantuan air dari pemerintah. Pihaknya berharap bantuan air bersih ini bisa dilakukan secara berkesinambungan dan diikuti juga oleh dinas terkait.

Kepala Lapastik Bangli Arief Rahman mengatakan, pembagian air bersih ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) 2019. “Kebetulan tahun ini kemarau panjang.

Jadi salah satu kegiatan dari Jakarta adalah menyumbang air bersih ke wilayah atau-

pun desa-desa yang terkena dampak kemarau panjang, atau yang membutuhkan air bersih,” ujarnya. Sesuai data yang didapatnya dari Pemkab Bangli, pembagian air bersih dilakukan menyasar tiga lokasi yang krisis air bersih yakni Banjar Klakat, Banjar Bluhu, Banjar Peselatan Desa Abang Batudinding. Dalam pembagian air bersih ini, pihaknya mengaku bekerja sama dengan salah satu perusahaan air kemasan di wilayah Susut. Total air yang dibagikan mencapai lima belas ribu liter. (kmb40)

Dewan Usulkan Warung Makan Dikenai Pajak Bangli (Bali Post) – Kalangan dewan di Bangli mendorong Pemkab untuk menggenjot pendapatan dari sektor pajak hotel dan restoran. Tak hanya restoran, dewan juga mengusulkan agar warung-warung makan di Bangli dikenai pajak. Usulan itu mengemuka saat rapat kerja Badan Anggaran DPRD Bangli bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (14/10) kemarin.

Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles mengungkapkan, ada sejumlah potensi yang masih perlu digenjot untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya pajak hotel dan restoran (PHR). Untuk memaksimalkan pendapatan dari PHR, dia meminta agar dilakukan pendataan ulang. Dia mengusulkan pemungutannya dilakukan dengan sistem online. Pihaknya siap mendukung dari sisi anggaran untuk penyediaan infrastruktur terkait penerapan sistem online.

“Berapa kebutuhannya kami akan prioritaskan demi peningkatan PAD,” terangnya.

Carles juga mengusulkan agar Pemkab melakukan pungutan pajak terhadap warung-warung makan. Diungkapkannya, saat ini banyak warung makan di Bangli yang penghasilannya menyamai restoran. “Kan banyak sekarang namanya warung makan tapi penghasilannya restoran.

Contohnya di Kintamani banyak. Ini semestinya didata dan digarap,” terangnya.

Anggota dewan lainnya I Made Natis juga mengusulkan hal serupa. Dia mengatakan, Pemkab Bangli perlu melakukan ekstensifikasi wajib pajak.

Selain restoran, keberadaan warung-warung makan juga menurutnya perlu didata dan dikenai pajak. “Warung makan yang menyediakan meja di atas lima wajib dikenai pajak,” ujarnya.

Terkait adanya sejumlah pengusaha hotel dan restoran yang masih nunggak pajak, Natis mendorong Pemkab untuk tegas. Sebab pajak sejatinya merupakan titipan konsumen yang wajib dibayarkan pemilik usaha ke Pemerintah Daerah. Pemkab Bangli, kata dia, bisa mencontoh Kabupaten Badung yang menempeli stiker pada hotel dan restoran yang nunggak pajak. Menurutnya langkah seperti itu cukup efektif membuat pengemplang pajak jera.

Karena dengan ditempeli stiker, pemilik usaha akan merasa malu. “Ini langkahlangkah persuasif tapi punya efek yang luar biasa,” ujarnya. Dia juga mengapresiasi rencana Bupati yang akan memberi sanksi SP hingga penutupan terhadap wajib pajak yang bandel.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli Gede

Suryawan mengatakan, akan menindaklanjuti beberapa usulan dewan tersebut. Pihaknya akan terus turun untuk melakukan pendataan terhadap wajib pajak baru.

Dia menyebutkan saat ini jumlah hotel di Kabupaten Bangli yang aktif dan menjadi wajib pajak sebanyak 14, sementara restoran yang aktif dan jadi wajib pajak ada 24 restoran.

Selain restoran, pihaknya juga mengaku sudah melakukan pungutan pajak terhadap warung-warung makan di Bangli.

Sesuai data, ada 79 warung makan yang sudah dijadikan wajib pajak. “Termasuk catering juga kita sudah kenakan pajak,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan sepakat mengenai usulan penerapan sistem elektronik dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak. Mengenai usulan agar hotel dan restoran yang nunggak pajak ditempeli stiker, Suryawan menyatakan sependapat.

Bali Post/kmb40

RAPAT - Rapat kerja di DPRD Bangli, Senin (14/10) kemarin.

Pihaknya akan memberlakukan hal itu. Yang nantinya punya tugas menempeli stiker adalah Satpol PP. Namun demikian, ia memohon dewan agar mendukung penuh lang-

kah itu. “Jangan sampai nanti mereka yang kita tempeli stiker datang ke sini mengadu, lalu bapak di dewan suruh kita buka stikernya,” katanya. (kmb40)

OLAHRAGA

Selasa Pon, 15 Oktober 2019

15

Piala Soeratin U-17

Perseden Jumpa Perst di Final Denpasar (Bali Post) Kesebelasan Perseden Denpasar bertemu Perst Tabanan dalam laga pemungkas Kompetisi Piala Soeratin U-17 Rayon Bali di Stadion Kompyang Sujana, Rabu (16/10) besok. Sementara pada perebutan juara III tampil Sportivo Buleleng melawan PS Badung.

Tim Laskar Catur Muka melaju ke babak final usai mengatasi Sportivo Buleleng dengan skor 1-0 di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, Senin (14/10) kemarin. Gol tunggal kemenangan Perseden dicetak Lanang Agung yang sukses menjebol gawang kiper Angga Mertada pada menit ke-11.

Menurut Pelatih Perseden Komang Agus Budiartha, Sportivo merupakan tim tangguh. Karenanya, pihaknya mensyukuri kemenangan ini.

Pasukannya siap meladeni Perst Tabanan di laga puncak dengan target menjadi juara Rayon Bali. “Semoga saja Perseden bisa mengikuti jejak

Bali Post/022

Paling Laku Sebagian besar tamu yang berkunjung ke Bali mengonsumsi alkohol. Apalagi wisman Australia hampir dominan minum miras. Begitu juga tamu Asia seperti Jepang, China, Korea, dan Taiwan konsumsi mikol cukup tinggi. “Tamu yang dipastikan tidak minum, Timur Tengah,” tandasnya.

Dari semua jenis miras, dikatakan yang paling laku di industri hotel adalah bir (golongan tipe A). Maka dari itu tak heran, konsumsi miras golongan A dengan kadar alko-

tipe C dapat diminum dengan cara yang berbeda–beda. Yaitu diminum secara langsung atau dengan es batu, kedua minum dengan carbonate atau soda. Contohnya arak dan cola, whizky dengan cola atau bisa mencampur dengan buah atau jus yang disebut cocktail.

Mikol golongan C disebut juga spirit (kandungan alkohol di atas 20 persen). Di dunia saat ini ada 6 spirit yaitu whizky, gin, vodka, tequila, rum, brendi.

Arak Bali, minuman khas Bali saat ini sedang diperjuangkan agar bisa menjadi spirit ke-7 dengan nama Barak (Balinese Arak). (may)

Tak Ada Izin Lantaran masuk DNI, lanjut Astawa, tidak ada lagi izin yang diberikan untuk menambah kapasitas produksi miras lokal tersebut. Di sisi lain, Bali justru dibanjiri dengan produk-produk minuman beralkohol dari luar.

Seperti vodka, tequila, sake, soju, brandy, dan lainnya. Pasalnya, dunia pariwisata di Bali memang sangat membutuhkan miras-miras tersebut untuk restoran. Di samping karena wisatawan asing memang sudah terbiasa mengonsumsi minuman beralkohol.

“Itulah yang mendasari upaya melegalisasi arak karena sepertinya kok tidak ada keadilan ekonomi. Produk luar merajalela di sini, sedangkan kita sendiri tidak punya. Di samping masih banyak perajin yang tergolong miskin,” imbuhnya.

Astawa menambahkan, dengan mengangkat industri lokal

ini, gubernur meyakini akan tercapai keseimbangan pembangunan. Khususnya dengan menyangga Karangasem yang memiliki perajin arak terbanyak di Bali untuk kepentingan pariwisata. Termasuk mendorong agar produksi buah lokal setempat seperti salak bisa diolah menjadi wine.

“Itu kan juga belum ada izin untuk bisa berproduksi karena masih negative list,” kata mantan Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali ini. Lebih lanjut dikatakan Astawa, saat ini memang sudah tidak ada lagi perda yang mengatur peredaran minuman beralkohol. Namun, ke depan akan disusun pergub untuk melindungi para perajin arak agar jangan sampai dirugikan. Kalaupun sekarang ada produk miras lokal yang masuk ke pariwisata, sebetulnya bukan hasil dari para perajin.

Sementara Pemprov khususnya gubernur ingin membangun ekonomi kerakyatan.

“Di Karangasem, hampir 90

persen masyarakat melakukan usaha itu (menjadi perajin arak, red). Itu yang Pak Gubernur ingin lindungi,” terangnya. Itu sebabnya, lanjut Astawa, Pemprov tidak menargetkan besaran pendapatan yang masuk ke kas daerah dari distribusi arak.

Terlebih selama ini, cukai miras masuk ke kas Kementerian Keuangan.

Sementara itu, data dari Balai Besar POM di Denpasar mencatat ada 2 importir serta 19 produsen minuman beralkohol di Bali. Untuk produsen, tersebar di tujuh kabupaten/ kota. Masing-masing, 5 produsen di Denpasar, 1 produsen di Badung, 4 produsen di Tabanan, 1 produsen di Gianyar, 2 produsen di Karangasem, 5 produsen di Buleleng, dan 1 produsen di Jembrana. BBPOM Denpasar utamanya mengawasi 13 produsen di luar kabupaten Buleleng dan Jembrana, karena pengawasan di dua kabupaten tersebut dilakukan oleh Loka POM Buleleng. (kmb32)

Selasa, 15 Oktober 2019 05:00 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita 06:35 Wita 07:05 Wita 07:35 Wita 08:05 Wita 08:30 Wita 09:00 Wita 09:05 Wita 10:00 Wita 10:05 Wita 10:30 Wita

Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Memuja Dan Memelihara (4) Seputar Bali Pagi Bali Channel Kartun Bagus And Friend Bali Channel Tourist TV Ocydia Home Shopping Seputar Bali Terkini Halo Kamtibmas Seputar Bali Terkini Ocydia Home Shopping Bali Channel Tourist TV

11:00 Wita 11:05 Wita 11:30 Wita 12:05 Wita 12:30 Wita 13:00 Wita 13:30 Wita 14:00 Wita 14:05 Wita 14:30 Wita 15:00 Wita 15:05 Wita 15:30 Wita 16:00 Wita 16:05 Wita 17:00 Wita

Seputar Bali Terkini Bali TV Shop Ocydia Home Shopping Dharma Wacana Memuja Dan Memelihara (5) Berita Siang Klip Bali DW TV Seputar Bali Terkini Klip Bali Ocydia Home Shopping Seputar Bali Terkini Bali TV Shop Bali Channel Tourist TV Seputar Bali Terkini Upakara Dialog Putra SBA

18:00 Wita 18:05 Wita 19:00 Wita 19:30 Wita 20:00 Wita 21:00 Wita 21:30 Wita 22:00 Wita 22:05 Wita 22:30 Wita 23:00 Wita 23:05 Wita 23:30 Wita

Puja Trisandya Seputar Bali Giliran Anda Orti Bali Solusi Alternatif BHCC Ista Dewata Pura Batur Jati, Kuta Sansekerta Seputar Bali Terkini Solusi Alternatif Proaktif Bentraf DW TV Seputar Bali Terkini Ocydia Home Shopping Bali Channel

kulit bundar. Hal ini membuat waktu pertandingan menjadi molor. Selain itu, pada babak kedua ada tambahan waktu 4 menit, tetapi berdasarkan catatan stopwatch yang dipegangnya, laga baru berjalan 2 menit wasit sudah meniup peluit panjang.

Dalam semifinal lainnya, Perst Tabanan U-17 juga unggul tipis 1-0 atas PS Badung.

Satu-satunya gol kemenangan Perst Tabanan dicetak melalui penalti oleh Yogi Bambang Irawan. Ia menggetarkan jala I Putu Rio Baskara pada menit ke-32. (022)

Bali Targetkan Dua Emas di Kejurnas Catur

KONTROL - Pemain Sportivo Buleleng U-17 (depan) mengontrol bola dibayangi lawannya dari Perseden pada babak semifinal Kompetisi Piala Soeratin U-17 Rayon Bali di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, Senin (14/10) kemarin.

hol di atas 0 persen sampai 5 persen konsumsi mencapai 7,1 juta liter per tahun. Sementara golongan B di atas 5 persen sampai 20 persen mencapai 1,2 juta liter per tahun, golongan C dengan kadar alkohol 20 persen ke atas, termasuk arak bisa mencapai 4,5 juta liter per tahun. “Sehingga, bisnis miras tipe C itu sangat bagus,” ungkapnya.

Menurutnya, miras golongan C berpotensi dalam bisnis minuman karena tipe C itu kandungan alkoholnya tinggi.

Ketika orang ingin menikmati suasana dengan minum miras, tipe C yang paling enak. Miras

seniornya yang menjadi juara Liga 3 Rayon Bali,” tutur pelatih yang akrab disapa Mang Nik ini.

Di sisi lain, Manajer Tim Sportivo Buleleng Novan Sastrawan mengatakan bangga sebab asuhannya yang baru pertama kali mengikuti kompetisi langsung merebut tiket ke semifinal. “Kami harap anak-anak bisa merebut juara III saat meladeni PS Badung,” ungkapnya.

Ia menilai dalam laga semifinal bola sering ke luar lapangan, namun tak ada anak gawang yang memungut si

Bali Post/ist

Gracelia Paramesthi Samekto

Denpasar (Bali Post) Bali akan menurunkan 16 pecatur putra dan putri pada Kejurnas Catur di Ambon, Maluku, yang berlangsung 25-31 Oktober mendatang. Tim catur Pulau Dewata mematok target dua medali emas pada kelompok junior A putri yang menurunkan Gracelia Paramesthi Samekto dan junior C putra yang di-

perkuat Putu Luhur Apngal Kusuma.

Sekretaris Umum Pengprov Percasi Bali Handoko di Denpasar baru-baru ini menerangkan, pecatur yang dikirim mengikuti kejurnas berdasarkan hasil Kejurprov Catur Bali. Kejurnas mempertandingkan kategori junior A sampai junior G serta senior putra dan putri catur nomor standar.

Selain mengikuti kejurnas, pecatur Bali juga dipersiapkan turun pada ajang Pra-PON. Gracelia dan Putu Luhur juga masuk tim Pra-PON Bali. Pertandingan Pra-PON catur putra akan digelar di Palangkaraya, Kalteng 5-10 November, sedangkan Pra-PON putri diselenggarakan di Karo, Sumut, 20-25 November. (022)

Terus Dimatangkan Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin juga disepakati dilaksanakan pukul 14.30 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.

Puan menjelaskan, dalam beberapa hari ke depan, tahapan penyelenggaraan

acara pelantikan akan terus dimatangkan dengan pimpinan MPR dan DPD RI. Di tempat sama, Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono mengatakan, sesuai instruksi, TNI bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya sudah menyiapkan perimeter di sekitar Kompleks Parlemen. Penerapan perimeter ini sama seperti

saat menghadapi unjuk rasa mahasiswa, beberapa waktu lalu.

“Kita sudah menyiap kan perimeter di sekitaran Kompleks Parlemen. Kita sudah menyiapkan pengamanan seperti halnya kita menghadapi unjuk rasa beberapa saat yang lalu.

Jadi, tidak ada yang spesifik, kami mengimbau kepada

pengunjuk rasa tidak ada yang berusaha mendekati Gedung DPR/MPR,” kata Pangdam Jaya.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Menegaskan, larangan unjuk rasa saat pelantikan Presiden dan Wakil Presien Jokowi-Ma’ruf Amin diberlakukan untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan khidmat. (kmb4)

Saatnya Bersatu “Kehadiran beliau (Sandiaga) sebagai pesan tidak saja kepada publik nasional namun juga dunia internasional bahwa kontestasi pemilu sudah selesai dan saatnya bersatu membangun bangsa,” kata Bamsoet di kediaman Sandiaga, di Jakarta,

Senin kemarin.

Pembicaraan mengenai masa depan bangsa juga muncul dari pertemuan Prabowo dengan Muhaimin, menurut Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, tentang seputar kondisi bangsa dan negara akhir-akhir ini.

“Membicarakan nasib bangsa dan negara, bagaimana

Dan untuk satu kilogram limbah B3 medis, dana yang dikeluarkan Rp 19.000, sehingga dalam satu hari anggaran untuk mengolah limbah B3 medis antara Rp 15.200.000 hingga Rp 19.000.000.

Kepala Instalasi Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan, Ns. Putu Resiki, S.Kep., Senin (14/10) kemarin, mengatakan, jenis limbah (B3) medis yang dihasilkan meliputi limbah infeksius seperti sarung tangan disposable, masker disposable, kasa pembalut bekas darah, kapas bekas darah/cairan dan se-

semua anak bangsa bahumembahu membangun negeri, menangkal radikalisme, mengatasi problem yang muncul di Papua dan sebagainya,” kata dia.

Belakangan, Prabowo Subianto tampak gencar melakukan safari politik. Sebelumnya, mantan capres itu bertemu dengan Presiden Jokowi

Limbah Infeksius

lang transfusi darah, limbah benda tajam seperti jarum suntik, limbah patologis seperti darah dan cairan tubuh, jaringan atau organ sisa operasi serta limbah farmasi seperti botol obat, ampul obat dan kemasan sisa obat.

Mengenai adanya rencana pabrik pengolahan limbah B3 di Jembrana menurut Resiki

di Istana Negara. Kemudian, Prabowo juga mengunjungi kediaman Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Minggu (13/10) malam.

Dalam pertemuan dengan Paloh, Prabowo mengaku membicarakan soal kerja sama kedua partai dalam menegakkan ideologi Pancasila dan menjaga persatuan bangsa. (ant/kmb14) tentunya akan sangat membantu pihak rumah sakit terutama dalam hal efisiensi anggaran dan waktu. ‘’Kalau ada pabriknya di Bali tentu harga yang ditawarkan lebih murah karena tidak perlu menyeberang pulau, lebih efisien juga waktunya baik dalam hal penyimpanan maupun saat pengiriman,’’ ujarnya. (olo/san)

Selasa Pon, 15 Oktober 2019

’’Ngeruwak Karang’’ dan ’’Nasarin’’ Gedung Kantor PHDI Pusat KULINER

PANITIA pembangunan gedung Kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat, menggelar upacara ngeruwak karang dan nasarin gedung Kantor PHDI Pusat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta, Sabtu (12/10) lalu. Gedung PHDI Pusat ini dibangun bukan untuk PHDI saja, melainkan untuk kelembagaan umat sebagai kantor kesekretariatan bersama. Rencana pembangunan ditargetkan selesai tahun 2020.

Turut hadir dalam upacara tersebut Dharma Adyaksa PHDI Pusat, Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat, Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI, Ketua

Umum DPP Prajaniti Hindu Indonesia, Danjen Kopassus I Nyoman Cantiasa, Staf Khusus Presiden RI A.A. Ari Dwipayana, Ketua Panitia Pembangunan Samudra Gina Antara, Ketua Banjar se-Jabodetabek, srati banten, serta tokoh-tokoh umat Hindu lainnya.

Upacara ngeruwak karang dan nasarin gedung diawali dengan pemujaan oleh pinandhita, sembahyang bersama dan peletakan batu pertama. Gedung kantor baru PHDI Pusat dibangun di areal lahan kurang lebih 220 meter.

Pembangunannya membutuhkan biaya Rp 11 miliar, yang juga diperuntukkan sebagai kantor kelembagaan umat seperti WHDI, PHDI Wilayah,

Peradah, KMHDI dan organisasi lainnya.

Diharapkan, dengan adanya kantor PHDI Pusat, dapat memotivasi umat untuk saling berkoordinasi dan melanjutkan program-program keumatan ke depannya.

Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Mayjen TNI (Purnawirawan) Wisnu Bawa Tenaya mengatakan, dengan adanya kantor bersama diharapkan organisasi lembaga keumatan agar bisa saling berkomunikasi dengan umat umat Hindu lainnya di seluruh Indonesia. Juga saling ikut andil di dalam program pemerintah, sumber daya manusia unggul dan indonesia maju. (kmb)

Perupa Tabanan ’’Ngewiwit’’ di Museum Subak

Perenungan Elemen Visual Alam Semesta

NGEWIWIT, demikian tajuk pameran seni rupa di Museum Subak, Sangulan, Tabanan yang dilangsungkan mulai Selasa (15/10) ini hingga Sabtu (19/10) mendatang. Pameran yang menyajikan puluhan karya lukis, satu karya instalasi, dan satu karya video/film dokumenter dari perupa Tabanan ini, mengangkat tentang subak. Ide karya seni rupa ini tidak hanya berupa indahnya bentuk sawah dengan keunikan berbagai jenis alat pertaniannya, tetapi juga mengupas tentang banten dan sarana upacara yang berkaitan dengan akitivitas pertanian.

Pameran yang melibatkan 33 orang perupa lintas generasi itu juga tampak menarik dan sangat variatif, karena menyajikan berbagai

aliran. Hal tersebut seakan memberi gambaran kalau di Tabanan itu sangat kaya dengan seniman lukis, dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Seni rupa dengan aneka ide dan berbagai gaya itu, juga sebagai gambaran kemampuan para perupa Tabanan yang memang kreatif. “Konten pameran ini sangat variatif, ada yang bergaya surealis, realis, hiper surealis, ada bercorak personal ekspresif dan lainnya,” kata Kurator Pameran, Bakti Wiyasa, Sabtu (12/10) lalu.

Karya seni yang disajikan sangat beragam, ada lukisan, seni instalasi, drawing, eksperimental art serta karya video tentang pemuliaan peradaban air karya Kantiwiyasa Komang berjudul ‘’Mapag Toya’’. Perupa I Kadek Dedy Suman-

trayasa menampilkan karya instalasi berjudul ’’Revolusi Industri dan Rakyat Bertani’’. Perupa Made Astika memakai berbagai pembibitan dalam karya seninya sebagai bukti seniman selalu bisa bereskplorasi meski ada perubahan zaman. Karya Ariwinata yang kukuh meyakini drawing sebagai pilihan ucapan layaknya lukisan. Karya-karya Made Gunawan dengan lintas media dalam menarasikan pohon sebagai kesejatian ‘’kayun’’ dan ‘’manah’’ yang konsisten menyuarakan lingkungan dan masyarakat yang merayakannya. Simak pula karya Astika Yasa yang merespons renik-renik pembibitan dalam pertanian yang melahirkan karya yang cerdas dalam berbahasa dan bermedium dan Surya mengupas tentang dimensi

“Ini adalah salah satu peristiwa penting karena event nasional sering kali diadakan di Jakarta. Kita ingin Bali juga menjadi tempat yang strategis untuk perkembangan seni kontemporer. Anda akan lihat di dalam (ruang pameran) banyak sekali karya seniman yang luar biasa yang di antaranya sudah sering mengisi pameran di Indonesia,” ujar Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, saat meresmikan pemeran Art

Bali 2019 tersebut.

Dikatakan, Art Bali adalah wadah bagi para seniman untuk terus mengulik dan menantang artistik mereka untuk membuat terobosan-terobosan terbaru dalam seni rupa kontemporer. Hal ini merupakan usaha untuk mengembangkan seni rupa Indonesia dan ekosistemnya, terutama di Bali.

Apalagi, pameran ini akan berlangsung selama 3 bulan hingga 13 Januari 2020.

Kurator pameran, Igna-

TOP IN VASI WONDERFUL BALI

BUDAYA

sulit dijangkau, seperti Dewi Kesuburan.

“Para perupa Tabanan yang ikut berpameran kali ini, sebagai bukti bahwa Tabanan tidak hanya sebagai lumbung beras Bali, tetapi juga lumbungnya para perupa. Kami berharap ke depannya akan memiliki peguyuban seni, sehingga bisa menjawab tantangan khususnya seni rupa ke depan,” kata Bakti Wiyasa.

Dr. I Nengah Wirakesuma, pelukis yang ikut pameran menyampaikan, pameran seni rupa karya perupa Tabanan bertajuk Ngawiwit merupakan implementasi perenungan elemen visual alam semesta beserta isinya. Elemen-elemen visual semesta itu diwujudkan dalam bahasa rupa sehingga melahirkan berbagai macam corak, gaya dan aliran seni rupa.

Perwujudan berbagai

karya rupa berawal dari lintas generasi zamannya, pada masa kini lintas generasi zaman, telah melahirkan karya seni yang multidimensi, ada karya seni rupa wayang, seni rupa tradisional, seni rupa modern, seni kontemporer, dan seni instalasi.

Tujuan akhir dari Ngawiwit ini adalah merevitalisasi berbagai macam seni yang ada pada kantong-kantong seni pada setiap daerah yang ada di Tabanan. ‘’Semoga dengan adanya event pameran perupa Tabanan di Museum Subak Bali ini menjadi tonggak kesadaran kita untuk selalu bersama secara bergotong royong membangun Tabanan menjadi Bali-nya Bali,’’ ujar Wirakesuma yang dosen ISI Denpasar. (kmb)

tia Nilu dan Rifky Effendi, menyatakan bahwa tema ini mengajak 32 seniman menggali narasi, khususnya dari aspek kesejarahan yang ditafsir dalam “ingataningatan spekulatif”. Narasi tersebut tercipta atau dinyatakan ulang melalui upaya mengelaborasi serta mengkritisi peristiwa di Indonesia maupun fenomena global melalui eksplorasi atas berbagai ingatan, baik yang personal maupun kolektif. (win)

Bali Post/kmb

Gus Agung PENDIDIKAN Ingin Bentuk Band SENIMAN

’’Ingatan-ingatan Spekulatif’’ dalam Art Bali 2019 SENIMAN Indonesia dan mancanegara yang berjumlah 32 orang menghiasi pemeran seni rupa kontemporer “Art Bali 2019” dengan karya-karyanya di AB-BC Building, Bali Collection, Kawasan ITDC, Nusa Dua, Bali.

Sebanyak 49 karya instalasi, patung, video, lukisan, dan new media ditampilkan dalam pameran tersebut.

Pameran yang mengusung tema “Speculative Memories” (Ingatan-ingatan Spekulatif) ini dibuka Sabtu (12/10) lalu.

KESEHATAN

BAGI Gus Agung, lolos babak blind audition di ajang The Voice Indonesia musim keempat, benar-benar di luar dugaan. Pasalnya, di awal ia ikut ajang kompetisi ini secara gambling dan tak banyak berharap. Prestasi awal itu pula yang kemudian membuat pemuda asal Denpasar ini bersemangat melanjutkan perjalanan di The Voice Indonesia.

Pemuda bernama lengkap Ida Bagus Agung Saka Gotama ini menuturkan, awalnya benar-benar tidak ada rencana sama sekali untuk mengikuti ajang The Voice Indonesia.

Bersama seorang teman dan saudara, ia langsung mencoba setelah melihat informasi di Instagram. Rasa pesimis alumni SMAN 1 Denpasar ini muncul setelah mendapat nomor daftar

300 dan melihat begitu banyak peserta lain yang tengah berlatih dengan suara yang sangat bagus. Saat itu, ia tidak percaya diri bisa lolos audisi. Bahkan, setelah menunggu dari pukul 08.00-11.00 Wita, ia berpikir untuk pulang dan tidak mengikuti audisi.

Entah kenapa, setelah makan siang, satu jam kemudian ia dan temannya memutuskan untuk iseng lagi kembali ke tempat audisi, dan menunggu sejenak. Akhirnya pukul 16.00 Wita, Gus Agung mendapat giliran audisi dan membawakan tiga lagu, ‘’The Man Who Cant Be Moved’’, ‘’I Still Love You’’ dan ‘’Bento’’. Penampilan pria kelahiran Denpasar, 23 Maret 2001 menarik perhatian juri hingga diberi kesempatan masuk ke babak selanjutnya.

Namun hasil audisi kedua tidak diumumkan pada hari itu juga. Bahkan sebulan lamanya setelah audisi, Gus Agung tidak mendapat kabar apa pun. ‘’Saya justru merasa tidak ada beban, karena saya tidak perlu lagi menunggu ketidakpastian. Awalnya, saya malu untuk tampil di televisi. Tapi siapa sangka, sebulan kemudian saat sedang berlibur di luar negeri, saya mendapatkan kabar yang mengejutkan dari pihak GTV kalau saya lolos ke babak blind audition. Seketika badan saya hangat, perut saya sakit dan akhirnya saya jatuh sakit karena saking nervous dan tidak percaya. Tetapi pada akhirnya saya bersemangat dan melanjutkan perjalanan saya di The Voice Indonesia,’’ cerita Gus Agung, Minggu (13/10).

Memiliki modal pengalaman di The Voice Indonesia, Gus Agung kini ingin membuat lagu sendiri dan akan mengeluarkan single. Bahkan, ia berencana akan membentuk sebuah grup band yang genrenya bisa menyesuaikan dengan musik yang hits di kalangan anak remaja saat ini.

Remaja yang tengah kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ini sudah mulai gemar menyanyi sejak kecil, sekitar umur 5 tahun. (win) Gus Agung

KARYA - Salah satu karya seni yang ditampilkan pada Art Bali 2019.

Bali Post/ist