Edisi Minggu 15 September 2019 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

12 HALAMAN

NOMOR 30 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

Minggu Pon, 15 September 2019

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Swasembada Daging Sapi

Siswa dan Guru Ajeg Bali

Refleksi Dramatis

Indonesia menuju swasembada daging sapi pada 2026. Untuk itu, Dirjen PKH Kementan I Ketut Diarmita minta peternak melakukan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus Siwab). Apa itu?

Rubrik Orti Bali banyak mengulas kiprah juara Siswa dan Guru Ajeg Bali 2019. Ikuti profil singkatnya.

Rubrik fotografi akan mengulas cara memotret refleksi. Ada timing tepat yang harus dipenuhi.

Bali Orti | HAL. 6 - 7

Daerah | HAL. 3

Fotografi | HAL. 8

Jokowi Dituding Khianati Janji Politik Denpasar (Bali Post) Komisi III DPR RI telah memilih Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Firli menjadi sorotan lantaran memiliki rekam jejak pernah melanggar kode etik ketika masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Nilai kekayaannya mencapai Rp 18 miliar lebih.

BPM/ade

Sementara itu, gedung KPK di Kuningan Persada, Jakarta Selatan kembali didemo massa. Sabtu (14/9) kemarin, pendemo mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Rakyat Lawan Korupsi. Mereka mendesak pembubaran Wadah Pegawai (WP) KPK. Massa menyuarakan dukungannya untuk DPR serta pemerintah merevisi Undangundang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Selain anak muda, ibu-ibu, ada juga anak usia di bawah umur yang ikut serta. Uniknya, mereka yang datang mengenakan pakaian unik seperti superhero dan tokoh pewayangan. Sikap Presiden Joko Wido-

do (Jokowi) menyetujui revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dituding Jokowi mengkhiati janji politiknya sendiri. Transparency International Indonesia (TII) menilai langkah Jokowi ini mencederai kepercayaan publik dan mengkhianati janji politiknya sendiri. “Bagi kami, ini betul-betul mencederai kepercayaan publik, bahkan mengkhianati janji politiknya Jokowi sendiri,” kata peneliti TII, Alvin, Sabtu kemarin. Jokowi-Jusuf Kalla (JK) memiliki sembilan agenda prioritas dalam Nawacita yang disampaikan selama kampanye Pilpres 2014. Salah satunya ‘‘Kami akan mem-

perkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya’’. Dia membela mantan Ketua KPK Agus Rahardjo, yang menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Jokowi. Menurutnya, kalau memang revisi UU mau memperkuat KPK, seharusnya publik didengarkan dan KPK dilibatkan. “Ini reaksi yang wajar dari KPK, penguatan KPK seharusnya tidak dilakukan dengan ngebut dalam tiga minggu, tidak mau mendengarkan publik dan tidak melibatkan KPK sama sekali,” ujarnya. (kmb/ant)

tempat penyimpanan barangbarang temuan masyarakat. Sebagian berisi bahan peledak sisa-sisa perang yang masih dalam proses pemusnahan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel mengatakan, olah TKP ledakan di gudang penyimpanan bahan peledak di Markas Brimob Polda Jawa Tengah belum bisa dilakukan hingga Sabtu sore, mengingat masih ada potensi ledakan sisa-sisa bahan peledak yang belum terevakuasi.

“Beberapa bahan peledak sudah bisa diamankan. Tapi ada yang belum, misalnya karena tertimpa reruntuhan tembok,” kata Kapolda. Menurut dia, pengamanan TKP sudah dilakukan oleh tim penjinak bom dari Brimob Mabes Polri yang didukung tim dari Brimob Polda Jawa Tengah. Gudang yang meledak ini lokasinya jauh dari gudang amunisi Mako Brimob dan gedung lainnya, sehingga tak ada gedung lain yang ikut terbakar.

Terdata 44 rumah warga rusak akibat ledakan tersebut. Satu anggota Brimob mengalami luka-luka di bagian tangan dan wajah karena serpihan kaca. Beberapa kaca dan plafon rumah warga yang jaraknya sekitar 50 meter dari lokasi ledakan mengalami pecah-pecah. Dia menjelaskan bahwa ledakan terjadi sebanyak empat kali dengan beberapa interval, namun ledakan besar terjadi terakhir pukul 07.45 WIB. Hingga kini, pihaknya

masih menyelidiki pemicu dari ledakan tersebut. “Warga aman. Kami akan lakukan penyelidikan komprehensif dan memastikan lokasi kejadian aman. Kami akan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab ledakan tersebut,” ujarnya. Menurut dia, masyarakat di sekitar markas Brimob tetap diizinkan tinggal di rumahnya masing-masing meski masih ada potensi ledakan dari bahan peledak sisa perang. (ant/kmb)

AKSI - Aksi massa di depan gedung KPK, Sabtu (14/9) kemarin, mendukung DPR segera merevisi UU KPK dan membubarkan wadah pegawai KPK.

Gudang Mako Brimob Meledak, 44 Rumah Rusak

Semarang (Bali Post) Ledakan besar disertai kebakaran terjadi di kompleks Mako Brimob di Srondol, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/9) kemarin, sekitar pukul 07.00 WIB. Seorang anggota TNI terluka, 44 rumah warga rusak. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel menegaskan bahwa gudang yang terbakar tersebut bukan gudang amunisi atau bahan peledak, melainkan gudang

Pergub 99/2018

Mulai Jalan, Belum Optimal Peraturan Gubernur (Pergub) Bali nomor 99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali telah diundangkan sejak 28 Desember 2018 lalu. Walaupun sudah mulai berjalan, namun implementasinya masih belum begitu optimal.

SALAK - Petani salak saat mengupas salaknya untuk dijual.

BPM/nan

GUBERNUR Bali Wayan Koster saat menyampaikan pidato tahun pertama pencapaian visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, beberapa waktu lalu mengakui tak optimalnya Pergub tersebut. “Sudah diundangkan, mulai berjalan namun saya lihat belum begitu optimal,” ujar Koster. Bidang pangan, sandang, dan papan merupakan salah satu prioritas dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Program atau kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal sesuai isi Pergub 99. Kemudian membangun kerja sama (MoU) antara kelompok tani sebagai produsen dengan hotel, restoran, dan pasar swalayan sebagai konsumen dalam pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal. “Ini belum jalan dengan mantap, 2020 akan kita mantapkan,” jelas Koster. Hal. 11 Terus Berproses

Pasar Induk Baturiti

Putus Mata Rantai Pengepul PASAR Induk Sayur Baturiti mulai berdiri sejak 2007. Awal pembangunannya bertujuan untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Pasar Baturiti. Geliat pasar induk yang menjual produk pertanian Bali seperti kol, sawi, kentang, wortel, bawang, Lombok, dan sayur lainnya ini masih cukup ramai tiap harinya. Apalagi para pedagang di lokasi tersebut menjual secara grosir. Meski terkesan kurang penataan, namun ternyata banyak pembeli yang datang

membeli produk pasar sayur ini untuk dijual kembali ke hotel-hotel di Denpasar maupun Badung serta pedagang di pasar tradisional lainnya untuk dijual kembali secara eceran. Adanya Pergub nomor 99 tahun 2018 menjadi kabar baik bagi petani maupun para pedagang. Pasalnya, salah satu yang diatur dalam Pergub ini adalah mewajibkan toko swalayan membeli dan menjual dengan besaran masing-masing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan

paling sedikit 60 % dari total volume produk yang dipasarkan. Hanya, karena kebijakan tersebut masih baru, sejumlah pedagang di pasar ini belum tahu terkait kebijakan tersebut. Seperti dikatakan pedagang sayur asal Banjar Pacung, Baturiti, Ni Wayan Sekariati, saat ini banyak petani yang langsung menjual produk mereka, tanpa melalui pengepul. Artinya pasar ini memutus mata rantai petani dengan pengepul. Hal. 11 Bisnis Sampingan

BPM/bit

PASAR - Aktivitas jual- beli di Pasar Sayur Baturiti.

PERGUB 99/2018 ANTARA HARAPAN DAN REALITAS PETANI BALI

SALAH satu lokal Bali. terobosan GuSelain itu, bernur Bali Pergub ini W a y a n memiliki tuKoster di juan untuk dalam mengatur pembantata niaga gunan produk pertapertanin i a n an, periadalah kanan melalui dan inditerbitdustri lokal kannya Bali yang Pergub No. berpihak ke99/2018 tenpada masyaratang Pemasaran kat Bali, meningdan Pemankatkan kuantitas, Oleh: faatan Produk kualitas dan konDr. Ir. Gede Pertanian. Per- Sedana, M.Sc., MMA. tinuitas produksi, gub ini dapat serta meningkatmenjadi penambah semangat kan kesejahteraan masyaradan harapan bagi para petani kat. Apalagi, Pergub ini juga untuk semakin menginten- memberikan ketentuan kewasifkan pengelolaan usaha jiban kepada pihak swalayan, taninya. Kondisi ini diharap- hotel, dan restoran di Bali kan akan mampu mendong- untuk mengonsumsi produkkrak pendapatan petani dari produk pertanian. Misalnya, usaha taninya, khususnya toko swalayan wajib membeli pada saat panen raya, selain dan menjual produk pertanian, pada musim-musim panen perikanan, dan industri lokal berikutnya. Bali dalam kegiatan usahanya Harga yang dipastikan dengan besaran masing–masturun saat para petani ber- ing produk adalah produk produksi yang tinggi sela- tanaman pangan, hortikultura lu menghantui para petani dan perkebunan paling sedikit berserta keluarganya. Ter- 60 % (enam puluh persen) dari lebih lagi Pergub ini me- total volume produk yang dimiliki tujuan yang mulia pasarkan. Sedangkan produk yaitu untuk menjadi panduan peternakan paling sedikit dalam memberikan kepastian 60 % (enam puluh persen) dan kesinambungan dalam dari total volume produk pemasaran dan pemanfaatan yang dipasarkan, dan besaran produk pertanian, perikanan persentase untuk produk peridan industri lokal Bali. Juga kanan lokal Bali dan produk memberikan kepastian harga industri lokal Bali. jual terhadap produk perta- Hal. 11 nian, perikanan dan industri Harapan Petani

Petani Salak dan Anggur Minta Kejelasan Harga

Pemerintah Provinsi Bali Melalui Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali nomor 99 tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. Pergub tersebut dibuat, sebagai upaya pemerintah untuk membantu memasarkan hasil pertanian para petani di Bali ketika masa panen, namun sejauh ini belum dirasakan dampaknya oleh para petani.

PETANI salak di Banjar Kalanganyar, Desa Sibetan, Karangasem, I Wayan Sudi, mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung adanya Peraturan Gubernur Bali nomor 99 tahun 2018 dalam membantu patani di Bali dalam menjual hasil produk pertanian. Hanya, dirinya mengaku adanya Pergub tersebut, belum dirasakan dampaknya oleh petani. “Terlebih bila ada instruksi restoran dan hotel di Bali wajib menggunakan produk hasil pertanian lokal Bali. Tapi jujur sampai saat ini belum saya rasakan dampak dari aturan tersebut,” ujarnya.

Alasannya, ketika panen raya tetap saja hasil pertanian anjlok dan kadang sampai di buang akibat harga murah dan tidak laku dijual. Jika pemerintah memang ingin membantu, maka juga harus bisa membantu dalam segi penjulan, ke mana seharusnya diarahkan dalam pemasaran produk pertanian yang dihasilkan. Sehingga, jelas arahnya pemasarannya. Petani Anggur Sementara itu, petani anggur di Buleleng mengalami masalah serius hingga ancaman kepunahan. Penyebabnya

biaya produksi (pupuk, obat-obatan, dan ongkos tenaga kerja -red) tidak seimbang dengan penghasilan. Makanya petani menyambut baik terbitnya Pergub No. 99/ 2018. Proteksi lewat regulasi dirasa belum cukup, namun perlu ada pengawasan dan monitoring. Ketua Kelompok Petani Anggur Amerta Nadi Desa Banjar, Kecamatan Banjar, I Made Budiasa, Sabtu (14/9) kemarin, mengatakan, budi daya anggur sekarang ini mengalami permasalahan serius. Hal. 11 Harga Anggur

BPM/mud

ANGGUR – Budi daya anggur di Buleleng dihadapkan pada masalah serius.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.