Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Tidak Boleh Ada Selain Merah Putih Tabanan (Bali Post) Bali menguatkan kembali pesan tentang nasionalisme. Kali ini diprakarsai Kapolda Bali dengan membentangkan kain merah putih sepanjang 1945 meter, Rabu (14/8) kemarin, di sepanjang areal persawahan di DTW Jatiluwih, Penebel, Tabanan. Pembentangan kain merah putih serangkaian peringatan Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia ke-74. Namun event ini tidak bertujuan untuk memecahkan rekor Muri tetapi menegaskan jika hanya bendera Merah Putih yang pantas dan satu-satunya boleh berkibar di bumi Indonesia.
MERAH PUTIH - Pembentangan kain merah putih sepanjang 1.945 meter di area persawahan DTW Jatiluwih memecahkan rekor Muri atas pembentangan kain merah putih terpanjang di hamparan persawahan.
Enam Masalah PEMBANGUNAN Bali termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari berkah pariwisata yang menjadi motor penggerak ekonomi. Bali yang tidak memiliki sumber daya alam, dapat menikmati kemajuan ekonomi berbekal keunikan budayanya. Tingkat kemakmuran yang lebih baik
bagi penduduk Bali ditandai dengan rendahnya tingkat kemiskinan. Namun tidak berarti Bali tidak memiliki masalah. Pariwisata yang menjadi lokomotif juga menimbulkan ekses negatif. Ada setidaknya enam masalah besar yang kini membelit Bali. Keenam permasalahan di
Bali itu terbagi ke dalam bidang ekonomi, pertanian, infrastruktur wilayah, jumlah penduduk, lingkungan, dan sosial budaya. Pertama, masalah di bidang ekonomi adalah kantong kemiskinan yang masih ditemukan di Bali, yaitu di daerah Buleleng, Karangasem, Jembrana, Klungkung, dan Bangli. Kelima daerah ini menjadi penyumbang tingkat kemiskinan di Bali. Penyebab daerah-daerah tersebut menjadi kantong kemiskinan karena ketimpangan sektor pariwisata yang lebih berkembang di Bali Selatan. Kedua, dari bidang pertanian, di mana pendapatan daerah dari sektor pertanian Bali masih rendah. Pariwisata telah memancing manusia Bali tidak lagi ke pertanian. Banyak yang menekuni menjadi pekerja atau hidup dari pariwisata. Hal ini karena sektor pariwisata mendatangkan hasil lebih besar dan lebih cepat. Idealnya sektor pertanian bisa menyeimbangi pariwisata yang sudah mencapai 70 persen. Hal. 15 Tergantung Pariwisata
Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose dalam kesempatan tersebut mengatakan Bali adalah garda terdepan atau wajah dari Indonesia. Dari Bali biasanya disuarakan soal perdamaian dan toleransi. Maka dari Bali pula disuarakan mengenai empat konsensus dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Lewat kegiatan ini disuarakan, jika tidak ada bendera lain yang boleh berkibar di negara Indonesia selain Merah Putih, tidak boleh ada ideologi lain selain Pancasila, tidak boleh ada sumber hukum lain selain UUD 1945 dan tidak boleh ada bentuk negara lain selain NKRI. ‘’Jika ada yang berusaha mengubah itu maka akan berhadapan dengan rakyat Indonesia, TNI dan Polri,’’ tegas Golose. Lewat kegiatan ini, diharapkan bisa memberikan panutan kepada generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa dalam mem-
pertahankan dan menegakkan empat konsensus dasar bangsa Indonesia. Lebih lanjut mengenai kegiatan pembentangan kain merah putih sepanjang 1.945 meter di areal persawahan DTW Jatiluwih melibatkan 1.700 personel Polri, delapan orang tokoh agama dan 45 personel TNI yang menandakan tanggal hari kemerdekaan NKRI. ‘’Kegiatan ini melibatkan Polri, tokoh agama dan TNI yang mengartikan simbol perdamaian dan menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang besar dan kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia dengan kultur dan budaya yang dimilikinya,’’ tegas Golose. Sementara dipilihnya DTW Jatiluwih sebagai tempat kegiatan, karena sebagai daerah wisata dengan hamparan sawah terasering yang melambangkan kemakmuran. Terlebih DTW Jatiluwih adalah warisan budana dunia (WBD) yang dimiliki bangsa Indonesia. (kmb24)
Segera Tuntaskan UU Provinsi Bali
’’Nunggu DPR-RI yang baru, karena kalau di DPR yang lama tidak selesai, harus diajukan ulang.’’ Wayan Koster Gubernur Bali
Denpasar (Bali Post) Pemerintah Provinsi Bali telah memasuki usia ke-61. Sejumlah masalah masih membelit terutama ketimpangan pembangunan. Kabupaten/kota yang diberkahi pariwisata diliputi kemakmuran. Sementara yang jauh dari pariwisata masih menjadi kantong-kantong penduduk miskin. Mengatasi ketimpangan, maka Bali perlu dikelola
secara khusus. Undang-undang (UU) Provinsi Bali harus segera dituntaskan k a r e n a akan menjadi dasar pengelolaan B a l i dalam satu-kesatuan. Namun sejumlah masalah nampaknya masih menghadang terutama terkait kesepakatan bupati/wali kota di Bali. Desakan penuntasan segera UU Provinsi Bali disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Bali I Ketut Kariyasa Adnyana di tengah ingar-bingar peringatan Hari Jadi ke-61 Provinsi Bali, Rabu (14/8) kemarin di Denpasar. Kariyasa Adnyana mengingatkan Bali sampai saat ini masih memiliki masalah klasik untuk menyelesaikan ketimpangan pembangunan. Investasi yang mayoritas ada di Bali Selatan, menimbulkan masalah sosial di daerah-daerah yang memiliki banyak kantong kemiskinan seperti Bali Utara dan Bali Timur. Belum lagi soal pelestarian adat dan budaya sebagai roh pariwisata Bali yang membutuhkan biaya besar. ‘’Konsep Undang-undang Provinsi Bali harus secepatnya diselesaikan oleh daerah, karena undang-undang ini akan menjadi nilai lebih un-
tuk mendapatkan bantuan, perlindungan,’’ ujarnya. Hingga saat ini, lanjut Kariyasa, RUU Provinsi Bali belum diajukan ke pusat. Pihaknya melihat ada kemandekan, bisa jadi karena belum ada kesepakatan antara gubernur dan bupati/ wali kota se-Bali. Mengingat, Kabupaten Badung dulu menganggap apa yang menjadi haknya akan hilang dengan adanya RUU tersebut. Anggota DPR-RI terpilih ini pun meminta agar gubernur dan bupati/wali kota se-Bali kompak, sehingga RUU bisa cepat diselesaikan. Setelah duduk di Senayan, politisi PDI-P ini berjanji akan memperjuangkan RUU ini bersama anggota DPR-RI terpilih lainnya dari Bali d a n DPD.
‘’Kompak dulu di daerah, jangan mementingkan ego kabupaten. Kita mementingkan Bali. Kalau nanti ini bisa diselesaikan, kami yakin bisa mendatangkan keuntungan,’’ jelasnya. Mengenai rencana pungutan kepada wisatawan, Kariyasa menyebut tinggal dicarikan regulasi yang tepat. Apalagi sebetulnya, mayoritas wisatawan asing tidak keberatan mengeluarkan dana untuk menjaga Bali. Biaya untuk pelestarian adat dan budaya memang tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat Bali saja. Hal. 15 Budaya Asing
’’Konsep Undang-undang Provinsi Bali harus secepatnya diselesaikan oleh daerah, karena undangundang ini akan menjadi nilai lebih untuk mendapatkan bantuan, perlindungan.’’ I Ketut Kariyasa Adnyana Sekretaris Komisi III DPRD Bali
Sampah Penghambat Indonesia Jadi Bangsa Maju Denpasar (Bali Post) Permasalahan sampah berdampak tidak hanya pada isu kesehatan, pariwisata dan perekonomian, tetapi juga harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Karena itulah perlu ada langkah dari pemuda Bali menangani isu sampah agar bisa ditiru oleh kota-kota lain. Hal itu dikatakan Diaz Hendropriyono, Staf Khusus Presiden, di sela-sela talkshow, Rabu (14/8) kemarin di Sanur. Dikatakannya, Indonesia terinspirasi oleh pergerakan progresif masyarakat di Pulau Bali ini lewat visi serta aksi nyata untuk menjadikan Bali sebagai wilayah terdepan dalam isu penanganan sampah. ‘’Permasalahan
sampah dapat menghambat Indonesia untuk mencapai cita-cita pendiri bangsa menjadi bangsa yang maju,’’ katanya. Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra pada kesempatan tersebut mengatakan, meskipun keluhan dari masyarakat sudah banyak, namun pemerintah tidak bisa terburu-buru dalam penanganan sampah. Pengelolaan sampah membutuhkan pembangunan ekosistem sehingga pengelolaan sampah dapat berkelanjutan. ‘’Kota Denpasar sendiri telah berhasil menurunkan penggunaan kantong plastik hingga 99,60 persen dalam waktu kurang dari satu tahun,’’ pungkasnya.
Sementara itu, Komang Sudiarta dari Komunitas Malu Dong mengatakan, mindset setiap orang dalam memperhatikan lingkungan tergantung dari individu masing-masing. Terkait isu tersebut, pihaknya menyebarkan mindset bahwa semua masalah tidak ada tantangannya asal serius. ‘’Masalahnya saat di sekolah, di pedalaman bahkan tong sampah saja tidak ada bagaimana masyarakat mau belajar memilah sampah,’’ katanya. Diaz Hendropriyono bersama dengan Bali Export Development Organization (BEDO), sebuah lembaga swadaya masyarakat di Bali, dan 100 pelaku UMKM asal
Bali, dan komunitas pemuda Bali yang bergabung dalam acara kali ini, terus mendorong peluang pemanfaatan sampah. Hal. 15 Bernilai Ekonomi MASALAH SAMPAH - Salah satu sudut di TPA Suwung. Sampah menjadi salah satu masalah pelik bagi Bali. Sampah merupakan penghambat Indonesia menjadi bangsa maju. Peran seluruh warga diperlukan untuk mengatasi masalah sampah, sehingga tidak semuanya bermuara ke TPA.