Edisi Selasa 15 Januari 2019 | balipost.com

Bali Post

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pertahankan Prestasi sebagai Kota Kecil Bersih dan Teduh Se-Indonesia

Karangasem Kembali Raih Penghargaan Adipura

PEMERINTAH Kabupaten Karangasem kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Kabupaten Karangsem kembali sukses mempertahankan penghargaan Adipura. Penghargaan diberikan atas kinerja kabupaten dan kota dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan selama periode 2017-2018.

Bersama 146 kabupaten/ kota se-Indonesia, Kabupaten Karangasem sudah dua belas kali sejak tahun 2007-2014 dilanjutkan tahun 2016-2018 meraih penghargaan Trofi Adipura untuk kategori kota kecil bersih se-Indonesia, sedangkan tahun 2015 lalu Karangasem

hanya bisa meraih Sertifikat Adipura. Akan tetapi Pemkab Karangasem terus berbenah sampai mempertahankan Trofi Adipura di tahun 2019 ini.

Penerimaan Anugerah Adipura periode 2017-2018 ini diserahkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla diterima langsung oleh Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri didampingi Kadis LH I Nyoman Tari, Kadis Perkim I Made Suama, Kadis PUPR I Ketut Sedana Merta serta Kabag Humas dan Protokol I Gede Waskita Suta Dewa.

Pada acara Penganugerahan Adipura dan Green Leadership dihadiri pula oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Ke-

Pergantian Nama LPD Kurang Tepat

hutanan RI serta para bupati dan wali kota penerima Piala Adipura, Sertifikat Adipura, Plakat Adipura dan penghargaan Green Leadership dari seluruh Indonesia, di Auditorium Soedjarwo Manggala Wanabakti, Senin (14/1) kemarin.

Bupati Karangasem Mas Sumatri mengatakan, penghargaan Adipura diperoleh Kabupaten Karangasem atas usaha mempertahankan prestasinya menggabungkan unsur sosial dengan lingkungan untuk membentuk kota yang layak huni yang tercermin dari masyarakat kota yang peduli lingkungan. Bupati sangat mengapresiasi dan tetap

bersyukur apa pun bentuk penghargaan yang diberikan pusat pada pemerintah daerah. ‘’Kabupaten Karangasem sebelumnya juga berhasil memperoleh Trofi Adipura Buana dan sekali mendapatkan Sertifikat Adipura pada tahun 2015 lalu karena perubahan kriteria penilaian.

Adipura ini diperoleh berkat partisipasi seluruh lapisan masyarakat Karangasem yang ikut berperan menjaga kebersihan lingkungan. Kita harap pretasi ini ke depannya bisa terus dipertahankan,’’ ujar Mas Sumatri.

Hal. 15 Trofi Adipura

RAIH ADIPURA - Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri saat menerima penghargaan Trofi Adipura dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Ranperda Desa Adat Hilangkan Majelis Alit

Dewan Nilai Lemahkan Desa Adat

FRAKSI di DPRD Bali mempertanyakan soal hilangnya Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) dalam Ranperda tentang Desa Adat. Selain itu ada pula usulan agar ranperda ini mengatur larangan bagi prajuru untuk masuk partai politik. Demikian terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Bali dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Desa Adat dan Ranperda tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali, Senin (14/1) kemarin.

Bali Post/ara

I Wayan Gatha RENCANA perubahan nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi Labda Pacingkreman Desa masih menimbulkan reaksi pro dan kontra. Perubahan nama itu dinilai tidak signifikan, dan dikhawatirkan akan mengganggu aspek historis, yuridis dan ekonomis. Seharusnya yang dilakukan saat ini adalah melakukan penguatan secara aspek peraturan perundangundangan, sehingga keberadaan LPD bisa lebih kuat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini ditegaskan salah satu praktisi perbankan Bali I Wayan Gatha, Senin (14/1) kemarin.

Pria yang juga salah seorang penggagas munculnya nama LPD untuk lembaga keuangan milik desa pakraman di Bali ini menilai kurang tepat bila nama LPD yang sudah mengakar di masyarakat diganti lagi. ‘’Saya selaku pribadi kurang setuju dengan pergantian nama LPD itu,’’ ujarnya.

Komisaris BPR Sri Partha ini menambahkan, secara historis pembentukan nama LPD itu dilakukan Gubernur Bali kala itu berdasarkan kajian yang matang. Ide itu dikeluarkan Gubernur Bali I.B. Mantra usai melakukan peresmian Gedung Kantor Bank Sri Partha di Jalan WR Supratman pada tanggal 19 Agustus 1980. Saat itu, usai peresmian gedung, Gubernur bersama undangan VIP lainnya seperti Pimpinan BI Sugiono, Dirut BRI Permadi, Ketua Umum Perhimpunan Bank Swasta Surono, dan Nyoman Moena duduk satu meja bersama dirinya.

Waktu itu Gubernur Mantra mengemukakan satu ide untuk memberi nama lembaga keuangan milik desa yang diharapkan mampu membantu desa adat dalam melakukan penguatan ekomoni desa adat. ‘’Saat itulah muncul nama LPD,’’ katanya.

Ia mengatakan, nama LPD saat ini sudah terpatri di lubuk hati masing-masing krama desa adat. Karena itu, yang perlu dilakukan sekarang yakni memperkuat perlindungan hukum LPD. Penguatan hukum ini dilakukan agar LPD tidak keluar dari aturan yang ada. ‘’Kalau memang ada kelemahan, itulah yang sekarang dicari, kemudian diperkuat dan bukan sematamata soal nama,’’ katanya.

Menurutnya, terkait rencana perubahan nama ini harus dilakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Termasuk pengurus LPD maupun prajuru desa adat untuk duduk bersama dalam mencari solusi yang tepat. Apakah perlu nama itu diubah atau tetap saja seperti ini. (ara)

Karya Padudusan Agung, Tawur Balik Sumpah Agung lan Mupuk Padagingan digelar di Pura Kahyangan Jagat Er Jeruk, Sukawati, Gianyar. Puncak upacara akan berlangsung Buda Kliwon Pahang, 30 Januari 2019.

Serangkaian upacara tersebut Bali Post membuka dompet punia pura. Punia bisa langsung dibawa ke Bali Post Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau ditransfer melalui Dompet Punia Bali Post BCA CABANG DPS NO:040-3966000. Bukti transfer mohon difax ke 0361-227418.

Keluarga dari Wayan Getar Wirawan Jl.Gadung Gg III/5 dps

Rp

200.000

Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya

Rp Rp Rp

200.000 200.000 400.000

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti soal hilangnya Majelis Alit Desa Pakraman yang sekarang disebut Majelis Alit Desa Adat (MADA). ‘’Susunan organisasi Majelis Desa Adat terdiri atas MUDA (Majelis Utama Desa Adat) dan MMDA (Majelis Madya Desa Adat). Kami bertanya, mengapa MADA (Majelis Alit Desa Adat) yang berada di jenjang kecamatan tidak ada dimuat?’’ tanya anggota Fraksi PDI-P I Wayan Sutena.

Sutena menambahkan, upaya mediasi, fasilitasi, pembinaan dan pertimbangan lebih jauh atas konflik kepentingan yang timbul, atau kebijakan baru yang muncul di satu desa adat se-

lama ini diselesaikan secara berjenjang. Mulai dari kecamatan, kabupaten hingga provinsi, sehingga dulu lahir MADP, MMDP, dan MUDP. ‘’Semestinya pasal-pasal mengenai perlindungan atau proteksi terhadap kebijakan desa adat yang harus diperbanyak dan diperjelas lagi, agar kasus-kasus semacam OTT atau yang sejenis seperti yang dulu pernah terjadi dapat dihindari,’’ jelasnya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Ngakan Made Samudra mengatakan, Majelis Alit yang dieliminir dalam ranperda justru melemahkan keberadaan desa adat itu sendiri.

Hal. 15 Perangkat Daerah

PEMBAHASAN mengenai Ranperda tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali digelar Selasa (15/1) hari ini.

Ada banyak hal yang bakal dipertanyakan Pansus di DPRD Bali kepada pihak eksekutif mengenai ranperda tersebut. ‘’Besok (hari ini - red) pasti muncul banyak pertanyaan. Salah satunya masalah payung hukum dengan kegagalan rencana retribusi yang dulu,’’ ujar

Ketua Pansus Ranperda Kontribusi Wisatawan I Ketut Suwandhi, Senin (14/1) kemarin.

Pertanyaan berikutnya, lanjut Suwandhi, menyangkut identifikasi wisatawan yang dikenai kontribusi. Mengingat, kontribusi ini memang hanya dikenakan kepada wisatawan yakni wisatawan mancanegara akan dikenai 10 dolar atau sekitar Rp 150 ribu dan wisatawan domestik akan dikenai Rp 25 ribu. ‘’Walaupun nilainya ber-

Bali Post/ist

RANPERDA - Rapat paripurna DPRD Bali dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Desa Adat dan Ranperda tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali, Senin (14/1) kemarin.

Kontribusi 10 Dolar Per Wisman Disatukan dengan Tiket Pesawat beda, tapi bagaimana membedakan bahwa dia itu wisatawan atau pulang kampung, atau bisnis, tugas kantor, dan sebagainya,’’ jelas politisi Golkar ini.

Suwandhi menambahkan, cara memungut kontribusi itu pun memerlukan kejelasan.

Kalau hanya bekerja sama dengan maskapai penerbangan, bagaimana dengan wisatawan yang datang ke Bali lewat jalur darat dan laut. Ini pun akan menjadi tanda tanya.

Ditambah lagi pertanyaan lain yang muncul dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin kemarin. ‘’Mudah-mudahan ini bisa lancar, disetujui oleh Kementerian dan juga oleh maskapai penerbangan itu sendiri untuk sistem pemungutannya.

Sebab, ini penting juga untuk menambah pendapatan daerah menunjang pembangunan Bali,’’ tegasnya.

Dalam rapat paripurna kemarin, seluruh fraksi di DPRD Bali memberikan pandangan umum terkait ranperda terse-

but. Fraksi Partai Golkar salah satunya mengusulkan agar eksekutif mengoptimalkan OPD dalam pengenaan kontribusi wisatawan ketimbang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Kontribusi Wisatawan (BPKW).

Fraksi PDI-P mengusulkan agar penggunaan hasil kontribusi juga dipergunakan untuk program pemberdayaan subak, serta sistem penguatan daerah dalam rencana mitigasi dan kontijensi khusus untuk wisatawan. Fraksi Panca Bayu meminta agar Gubernur Bali memberikan penjelasan kepada wisatawan bahwa pengenaan kontribusi terkait dengan upaya untuk merestorasi, konservasi, dan revitalisasi lingkungan alam dan budaya Bali.

Fraksi Partai Demokrat dan Gerindra sama-sama memberi masukan agar ranperda juga mengatur tentang sanksi bagi pihak ketiga jika terbukti tidak mengikuti dan melaksanakan peraturan yang sudah ditetap-

kan. Selain itu, Fraksi Gerindra khususnya meminta ada pengaturan yang jelas bahwa alokasi PAD dari penerapan ranperda ini hasilnya benarbenar digunakan untuk tujuan ranperda ini dibuat. Sementara Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar kontribusi wisatawan domestik ditunda atau dipertimbangkan kembali.

Diwawancarai terpisah, Gubernur Bali Wayan Koster tak menampik bila di negara lain, kontribusi semacam ini hanya berlaku bagi wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, masukan dewan akan dipertimbangkan dalam penyusunan ranperda. Nantinya, besaran kontribusi akan disatukan dengan tiket pesawat. Pemprov Bali bekerja sama dengan maskapai penerbangan. ‘’Yang lewat udara saja dulu. Berikutnya diperluas, kan sebagian besar lewat udara kalau yang dari luar negeri. Itu menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah),’’ ujarnya. (kmb32)

Kemensos Resmikan ’’Kampung Kesetiakawanan Sosial’’ di Karangasem

DESAKU MENANTI - Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Edi Suharto saat meresmikan Program ‘’Desaku Menanti’’ di Desa Garassikang Kecamatan Bangkala Barat, Jeneponto, Sulsel, 16 April 2018.

KEMENTERIAN Sosial RI meresmikan ‘’Kampung Kesetiakawanan Sosial Giri Winangun Setiadharma’’ di Desa Tianyar Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem Provinsi Bali, Selasa (15/1) hari ini. Peresmian ‘’Kampung Kesetiakawanan Sosial Giri Winangun Setiadharma’ yang dihuni sebanyak 195 jiwa (50 KK) ini merupakan bagian dari Program ‘’Desaku Menanti’’. ‘’Mereka yang menghuni ‘Kampung Kesetiakawanan Sosial Giri Winangun Setiadharma’ ini sebelumnya hidup dengan mengemis dan menggelandang di sejumlah kota, yakni Denpasar, Kuta dan Surabaya (Jatim). Kini

mereka mendapat tempat tinggal sekaligus bantuan dan bimbingan (asistensi) dari berbagai unsur pemerintah,’’ kata Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Edi Suharto, di Jakarta, Senin (14/1) kemarin.

Pengembangan Kampung Kesetiakawanan Sosial ini merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Sosial RI untuk mengembalikan keberfungsian sosial salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni gelandangan dan pengemis melalui program yang dikenal sebagai ‘’Desaku Menanti’’. ‘’Program ini hakikatnya untuk mengatasi kemiskinan dengan

memberantas akar masalahnya.

Pemerintah pusat dan daerah bersinergi memberdayakan gelandangan dan pengemis dengan mengembalikan mereka ke desa,’’ kata Edi Suharto.

Pemilihan lokasi di Kabupaten Karangasem, katanya, tidak lepas dari studi kelayakan yang sudah dilakukan yang memang menyatakan Karangasem memiliki syarat sebagai pelaksanaan program ‘’Desaku Menanti’’.

Selain juga dari potensi daerah Karangasem itu sendiri yang kondusif. ‘’Dalam arti, dukungan dan komitmen dari internal Pemerintah Kabupaten Karangasem memang sangat terasa. Setelah kita pergi

ke beberapa tempat ternyata Karangasem memiliki komitmen luar biasa. Dukungan juga datang dari pemerintah provinsi,’’ kata Edi. Makna filosofis dari program ‘’Desaku Menanti’’ adalah mengembalikan mereka yang memilih menggelandang dan mengemis di kota-kota besar agar kembali ke kampung halamannya, dengan memberikan dukungan terhadap apa yang menjadi kebutuhan mereka setelah kembali ke desa, seperti penyiapan rumah layak huni, pemberian bimbingan keterampilan dan pemberian stimulan modal usaha.

Hal. 15 Persoalan Kemiskinan

DENPASAR

2

Selasa Kliwon, 15 Januari 2019

Penambangan Pasir Laut Perparah Abrasi

Giri Prasta: Penambangan Pasir Harusnya untuk Normalisasi dan Pelestarian Lingkungan RENCANA penambangan pasir di kawasan pantai di Badung, seperti Canggu, mendapat perhatian serius Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Sebab, berdasarkan kajian Balai Sungai Bali Penida, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kondisi pesisir pantai mulai dari Kuta, Canggu di Kuta Utara hingga Pantai Seseh di Kecamatan Mengwi sudah mengalami abrasi yang cukup parah. Hal ini berdampak pada berkurangnya daratan di sepanjang pesisir pantai.

Demikian disampaikan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyikapi munculnya rencana penambangan pasir laut di wilayah Canggu ke utara yang muncul

I Nyoman Giri Prasta

dalam penyusunan dokumen Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bali. Lebih lanjut Bupati Giri Prasta mengatakan, hal yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan normalisasi kondisi pantai dengan melakukan penambahan pasir di sepanjang pantai yang mengalami abrasi. ‘’Hasil kajian Balai Sungai, kondisi pantai kita dari Kuta, Canggu, hingga Seseh daratannya sudah mulai berkurang akibat terjadinya abrasi. Itulah yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembenahan dengan melakukan normalisasi,’’ tegas Giri Prasta, Senin (14/1) kemarin di Puspem Badung.

Rencana penambangan

pasir laut dengan jarak 4 mil dari bibir pantai, menurut Bupati Giri Prasta tentu akan memperparah abrasi. ‘’Jika dilakukan penambangan pasir laut untuk kepentingan pembangunan selain untuk menormalisasi pesisir pantai, tentu akan memperparah terjadinya abrasi,’’ katanya.

Seharusnya penambangan pasir laut digunakan untuk normalisasi wilayah tersebut demi pelestarian lingkungan setempat. ‘’Singkatnya pasir laut yang ditambang digunakan untuk menormalisasi bibir pantai setempat, bukan dipindahkan ke tempat lain,’’ tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung I.B. Surya

Suamba secara terpisah mengungkapkan, Pemkab Badung pada tahun 2000 telah melakukan pendataan pesisir pantai dengan foto udara. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang atau setelah 18 tahun kemudian, terjadi pengurangan daratan di pesisir hingga 100 meter.

Upaya penanganan abrasi di wilayah Kuta, Legian dan Seminyak pada tahun 2006 sempat dilakukan dengan pendanaan dari loan negara Jepang serta bersumber dari APBN melalui Balai Wilayah Sungai Bali Penida. Penanganan abrasi ini dengan melakukan pengisian pasir tidak bisa dilakukan hanya sekali saja. Dalam beberapa tahun, karena pengaruh alam pasir di pantai akan

kembali tertarik ke laut, sehingga perlu dilakukan pengisian kembali.

Sebenarnya proyek penanganan abrasi pada tahap berikutnya dilanjutkan untuk Pantai Canggu hingga Pantai Seseh. Namun program belum bisa terealisasi lantaran terbentur masalah anggaran.

Terkait wacana penambangan pasir di wilayah Canggu ke utara seluas 400 hektar hingga Kediri, senada dengan penegasan Bupati Giri Prasta, pejabat asal Tabanan ini menyatakan pasir yang ditambang di wilayah tersebut tidak boleh dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi harus digunakan untuk mengembalikan kondisi pesisir di pantai di wilayah itu juga. (ad546)

”Proxy War” Dilancarkan untuk Menggoyang Persatuan Denpasar (Bali Post) Sendi-sendi persatuan, cinta tanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika terus digoyang oleh pihak-pihak yang ingin memecah bangsa Indonesia. Upaya proxy war terus dilancarkan oleh kelompok tertentu guna memporakporandakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perwira Seksi Personalia (Pasi Pers) Kodim 1611/Badung Kapten Inf. I Gusti Ngurah Putra mengatakan hal itu saat menjadi pembina upacara bendera di SMAN 8 Denpasar, Senin (14/1) kemarin.

Menurut Putra, para pelajar wajib diberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, sehingga generasi penerus bangsa ini memiliki rasa cinta tanah air yang dalam dan kokoh. Selain itu, dalam mengisi kemerdekaan para generasi muda khususnya pelajar diharapkan lebih banyak berperan aktif dalam menjaga dan memajukan NKRI. “Seperti sekarang ini, Bangsa Indonesia sering diganggu masalah perdebatan tentang SARA, radikalisme dan kebinekaan. Termasuk maraknya informasi berbau intoleransi dan berita hoax, serta ancaman narkoba,” tegasnya.

Putra menegaskan, hal ini perlu terus diwaspadai dan dijauhi supaya tidak mengganggu keutuhan bangsa ini. Oleh karena itu, mental pelajar harus dikuatkan karena mereka nantinya melanjutkan roda kemajuan bangsa ini. Mereka harus mampu membentengi diri dengan hal-hal bersifat positif sehingga tidak sampai terpengaruh dari godaan bersifat negatif atau menyesatkan. “Saya mengajak adik-adik selalu menjaga persatuan, di manapun berada. Di dalam ajaran agama Hindu ada disebut Vasudeva Kutumbakam, artinya kita semua bersaudara,” tegasnya. (kmb36)

Bali Post/kmb12

SAMPAH - Tumpukan sampah di TPS Kereneng yang menggunung akibat belum diangkut ke TPA.

Sampah Menumpuk di TPS

Bali Post/ist

PENGHARGAAN - Penyerahan piagam penghargaan kepada siswa-siswi SMAN 8 Denpasar yang berprestasi.

Kantongi 11 Paket SS

DLHK Rancang Penambahan Jadwal Pengangkutan Denpasar (Bali Post) -

Hendra Dihukum 11 Tahun, Denda Rp 1 Miliar Denpasar (Bali Post) Diadili atas perkara 11 paket sabu-sabu, persisnya 34,2 gram neto sabu, terdakwa Putu Hendra Prianto alias Cik yang diadili atas perkara 11 paket sabu-sabu (SS) atau persisnya 34,2 gram neto SS, Senin (14/1) kemarin divonis 11 tahun penjara. Tidak hanya itu, oleh majelis hakim pimpinan Angeliky Handajani Day, terdakwa yang beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Gang Komodo, Balun, Padangsambian, Denpasar Barat ini juga didenda Rp 1 miliar, subsider dua bulan kurungan. Atas vonis itu terdakwa langsung menerimanya.

Terungkap dalam persidangan, hakim menilai terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkotika berupa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis SS seberat 34,2 gram neto yang dipecah menjadi 11 paket. Selain itu, terdakwa juga menguasai dua butir pil ekstasi. Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan ini masih lebih ringan dari tuntutan JPU Ni Putu Luh Ari Suparmi.

Sehingga jaksa menyatakan pikir-pikir menyikapi putusan hakim tersebut. (kmb37)

Bali Post/eka

PUTUSAN - Ekspresi terdakwa Putu Hendra Prianto usai mendengarkan putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Senin (14/1) kemarin.

819446 / 081337032965

Topik : TABANAN DAPAT BANTUAN HORTIKULTURA BAWANG PUTIH

Pemberlakuan kebijakan penghentian pengangkutan sampah di pinggir jalan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar, ternyata berdampak menumpuknya sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Seperti yang terjadi di TPS Kereneng, Senin (14/1) kemarin. Sekitar pukul 10.00 Wita sampah di TPS yang berlokasi di sebelah barat Pasar Kereneng tersebut tampak menggunung. Saat bersamaan, petugas swakelola sampah dari sejumlah desa terus berdatangan. Akibatnya, sampah sampai meluber ke badan jalan.

Salah seorang petugas swakelola sampah dari Kelurahan Dangin Puri mengatakan, tumpukan sampah ini akibat suplai dari beberapa desa di sekitar lokasi TPS. Bahkan desa yang jaraknya jauh seperti Tonja juga ada yang menaruh sampahnya di TPS tersebut.

Menyikapi kondisi ini, Kepala DLHK Kota Denpasar

I Ketut Wisada mengatakan, tumpukan sampah tersebut akibat semakin banyaknya kelompok swakelola sampah yang membuang ke TPS. ‘’Ini akibat dari kebijakan yang kita terapkan sejak 1 Januari 2019,’’ kata Wisada, Senin (14/1) kemarin.

Menurut Wisada, salah satu solusi yang akan dilakukan yakni menambah

jadwal angkutan dari TPS ke TPA. Selama ini katanya dari TPS Kereneng dan TPS Yangbatu sudah dilakukan pengangkutan dua kali. Namun jumlah itu masih kurang karena sampah terus berdatangan dari kelompok swakelola sampah yang ada. ‘’Kami akan rancang penambahan jadwal angkutan dari TPS ke TPA,’’ ujarnya.

Wisada mengatakan, Perwali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar mewajibkan pengelolaan sampah di masyarakat yang dilaksanakan oleh kelompok swakelola yang dikoordinir oleh desa/kelurahan. Sehingga penanganan sampah yang dimulai dari hulu ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemilahan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah. ‘’Sesuai dengan Perwali Nomor 11 Tahun 2016 bahwa kelompok swakelola sampah harus terus dimaksimalkan guna mendukung penanganan sampah

terpadu di Kota Denpasar,’’ paparnya.

Saat ini di Kota Denpasar sendiri terdapat sedikitnya 171 kelompok swakelola sampah yang mengelola langsung persampahan di masyarakat serta memberikan edukasi tentang pemilahan sampah. Kendati demikian, masih terdapat beberapa wilayah yang memohon bantuan terkait pengangkutan sampah di tepi/pinggir jalan ini. (kmb12) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Rai Mantra Jadi ”Keynote Speaker” di Ajang ”Future City Summit 2019” Tekankan Orange Ekonomi, Kembangkan Pariwiswata Budaya Berbasis ”Smart City” AJANG bertemunya para delegasi pariwisata dari berbagai negara di dunia kembali digelar. Kegiatan bertajuk Future City Summit 2019 digelar di Bali, yang telah dibuka secara resmi pada 12 Januari dan akan berlangsung hingga 17 Januari mendatang. Serangkaian acara tersebut Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra diundang khusus menjadi keynote speaker pada kegiatan Public Private Partnership

by Youth yang diselenggarakan di Ruang Nusantara, Kampus Unud, Jalan Sudirman, Senin (14/1) kemarin.

Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara di dunia, seperti China, Bangladesh, Malaysia, Pakistan dan lain sebagainya.

Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra turut membawakan materi tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Denpasar.

Dalam paparannya, Rai Mantra menekankan tiga hal penting yang telah dilaksanakan di Kota Denpasar. Hal ini meliputi Orange Ekonomi, Ekonomi Kreatif dan Smart City. “Tiga hal ini (Orange Ekonomi, Ekonomi Kreatif dan Smart City-red) terus kita maksimalkan dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kota Denpasar,” ujarnya.

Rai Mantra menjelaskan, perkembangan dunia pariwisata saat ini tentu memberikan dampak positif dan negatif. Sehingga pembangunan infrastruktur dan daya tarik wisata baru juga penting diperhatikan agar mampu memberi keseimbangan bagi pembangunan daerah. “Infrastruktur juga penting dalam pengembangan dunia pariwisata. Pembangunan berbasis comunity based ini juga terus digalakkan Pemkot Denpasar yang ke depan dapat menjadi daerah wisata baru,” katanya.

Menurut Rai Mantra, pengembangan Orange Ekonomi dan Ekonomi Kreatif tentu menjadi ciri khas Kota Denpasar. Di mana, jika dilihat dengan destinasi wisata yang ada di dunia tentu memiliki daya tarik yang juga tak kalah. Namun di Kota Denpasar pariwisata budaya menjadi fokus pengembangan. Sehingga pengembangan pariwisata yang bermuara pada meningkatnya perekonomian dapat berinteraksi dengan budaya, tradisi dan kearifan lokal masyarakat Denpasar. “Adanya interaksi antara pariwisata, ekonomi dan budaya inilah yang dapat dikatakan sebagai orange ekonomi dan ekonomi kreatif. Sedangkan seluruh elemen pembangunan terintegrasi

PEMBICARA - Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra saat menjadi pembicara di ajang Public Private Partnership by Youth serangkaian Future City Summit 2018, Senin (14/1) kemarin. menjadi sebuah jaringan yang disebut smart city. Di Denpasar itu adalah pariwisata budaya, bukan budaya pariwisata,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Rai Mantra menegaskan, Denpasar adalah kota dengan indeks pariwisata terbaik di Indonesia. Sehingga jangan sampai tumbuhnya pariwisata dapat mengancam keberadaan seni,

budaya, tradisi dan kearifan lokal yang merupakan warisan leluhur, melainkan mampu saling menguatkan satu sama lain dengan tetap bergerak sesuai dengan pakem yang ada. “Pariwisata itu tumbuh harus menguatkan kebudayaan masyarakat Bali yang sangat berkharisma dan memiliki daya tarik yang khas,” ujarnya. (ad551)

BADUNG

Selasa Kliwon, 15 Januari 2019

3

Soal Perubahan Nama Tol Bali Mandara

Gubernur Tunggu Jawaban Menteri PU Wacana mengenai perubahan nama Tol Bali Mandara dipertanyakan Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna DPRD Bali di Ruang Sidang Utama, Gedung Dewan, Senin (14/1) kemarin.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar I Wayan Rawan Atmaja menanyakan hal itu usai membacakan pandangan umum fraksi partainya terkait Ranperda tentang Desa Adat dan Ranperda tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelestarian Lingkungan Alam dan Budaya Bali. ‘’Jadi ada beberapa pertanyaan Pak Gubernur, perlu juga kami tahu supaya jangan kami salah memberikan informasi kepada penanya.

Apakah benar Tol Bali Man-

dara akan diubah namanya?’’ ujar anggota dewan asal Nusa Dua, Badung ini.

Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Golkar, Gubernur Bali Wayan Koster menjawab, memang betul dirinya mengajukan perubahan nama Tol Bali Mandara menjadi Tol I Gusti Ngurah Rai kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI. Pertimbangannya agar kawasan itu menjadi satu-kesatuan ikon, lantaran bandara dan by-pass di dekat tol sudah bernama I Gusti Ngurah Rai. Ditambah lagi ada patung pahlawan nasional tersebut yang berdiri di sana. ‘’Sama sekali tidak ada maksud untuk meniadakan nama yang pernah dibuat oleh gubernur sebelumnya,

tetapi semata-mata untuk menyatukan ikon di wilayah keseluruhan transportasi tersebut,’’ jelasnya.

Itu sebabnya, lanjut Koster, tidak akan ada perubahan nama Bali Mandara yang lain seperti di RSUD dan RS Mata juga SMA dan SMK Bali Mandara. Program SMA dan SMK Bali Mandara di Buleleng tetap diteruskan, karena dinilai baik dan berpihak pada masyarakat miskin.

Selain di Buleleng, program ini bahkan segera dikembangkan di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Karangasem, untuk mempercepat upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di kabupaten tersebut.

Begitu juga dengan program

gubernur terdahulu yakni Simantri tidak diubah, namun diperbaiki menjadi lebih baik.

Untuk usulan perubahan nama Tol Bali Mandara, Koster menyebut belum ada jawaban dari Menteri PU. ‘’Kami belum dapat jawaban, apakah disetujui atau tidak,’’ jelasnya.

Diwawancara usai Rapat Paripurna DPRD Bali, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali I Made Dauh Wijana mengaku hanya mengkonfirmasi kesimpangsiuran berita tentang perubahan nama Tol Bali Mandara. Ditegaskan, Fraksi Golkar hanya menginginkan kejelasan agar hal itu tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. (kmb32)

Bali Post/dok

Jalan Tol Bali Mandara

Terkendala Anggaran, Penataan Pantai Jerman Tahap II Ditunda Mangupura (Bali Post) -

Melesetnya pendapatan Badung tahun 2018 membuat salah satu proyek di Kuta yakni penataan Pantai Jerman terdampak. Kelanjutan atau tahap II dari proyek penataan Pantai Jerman yang sedianya dilakukan tahun ini diputuskan untuk ditunda.

Bali Post/edi

OPEN STAGE - Open stage dengan ikon tulisan Pantai Jerman yang merupakan hasil proyek penataan tahap I. Kelanjutan proyek atau penataan tahap II ditunda karena terkendala anggaran.

SOSOK

kami akan review kembali.

Itu sesuai dengan usulan masyarakat,’’ terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas PUPR Badung I.B. Surya Suamba mengakui proyek tahap II penataan Pantai Jerman ditunda karena terkendala anggaran.

Untuk itu pihaknya meminta masyarakat untuk sementara memanfaatkan dengan maksimal hasil penataan tahap I. Secara total, proyek penataan Pantai Jerman membutuhkan anggaran Rp 9 miliar. ‘’Awalnya kami rencanakan kegiatan ini mulai dilaksanakan awal bulan Maret,’’ tegasnya.

Untuk diketahui, proyek penataan Pantai Jerman terbagi menjadi dua tahap pengerjaan. Tahap I dikerjakan tahun 2018 berupa penataan areal parkir, stan kuliner, open stage dan artshop.

Nilai kontraknya sebesar Rp 6.714.741.000. (kmb23)

Berkedok Pemeriksaan HIV/AIDS

Realisasi KPR PT Bank Tabungan Negara Tbk. (Persero) atau Bank BTN merupakan bank yang fokus pada pembiayaan penyediaan perumahan baik untuk kalangan atas, menengah maupun bawah. Menurut Branch Manager BTN Cabang Denpasar Harman Soesanto, selama ini BTN memang sudah banyak membiayai KPR. Selama tahun 2018 pihaknya di kantor cabang Denpasar sudah menyalurkan 3.488 unit perumahan. Dari jumlah itu, sebanyak 2.258 unit merupakan KPR subsidi atau perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 1.229 KPR dari non-subsdi. Dia menyebutkan, dari 2.258 KPR subsidi, sebanyak 73 persen atau 1.648 unit berasal dari anggota Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra)

Bali. ‘’Realisasi kredit tahun 2018 untuk BTN meningkat. Salah satu kontributornya adalah dari Himperra ini. Dari seluruh KPR subsidi, kurang lebih 73 persennya itu berasal dari para pengembang yang berada di bawah naungan Himperra Bali,’’ ucapnya, Senin (14/1) kemarin. Tentu ini juga tidak mainmain bagi BTN Denpasar. Oleh karena itu pihaknya menganggap bahwa kemitraan dengan Himperra Bali ini sangat serius dan harus ditingkatkan di masa mendatang. Untuk tahun 2019, pihaknya menargetkan merealisasikan sebesar 80 persen dari program Himperra Bali.

Apalagi kata dia, Ketua Himperra Bali sudah menargetkan produksi sebanyak 3.000 unit rumah MBR. (edi)

Kejar Target PAD 2019

Bupati Giri Prasta Kumpulkan Jajaran Bapenda

Mangupura (Bali Post) – Seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung berkumpul di ruang Kerta Gosana, Puspem Badung, Senin (14/1) pagi. Kehadiran seluruh staf dan pejabat ini guna mendengarkan pengarahan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta.

Berdasarakan informasi yang beredar, pertemuan orang nomor satu di Badung dengan staf dan pejabat di Bapenda adalah buntut tidak tercapainya target pendapatan tahun 2018. Seperti diketahui, target pajak pada APBD induk 2018 dipasang Rp 4,9 triliun lebih. Angka ini direvisi pada APBD Perubahan menjadi Rp 5,9 triliun lebih.

Namun di tengah perjalanan terjadi revisi Rp 4,1 triliun dengan realisasi

Kondisi ini diakui oleh Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung Adhi Mantra, Senin (14/1) kemarin. Dikatakannya, lantaran ditunda maka untuk tahun ini akan dilakukan review desain. Review atau peninjauan ulang terhadap proyek tahap II itu merupakan penyesuaian yang di dalamnya akan kembali dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. ‘’Selain itu, perhitungan biayanya kan sudah tidak relevan lagi,’’ katanya.

Seperti penataan tahap I, untuk penataan tahap II rencananya juga terdiri dari sejumlah kegiatan. Mengacu usulan masyarakat, penataan juga akan mencakup penataan terhadap wantilan Pura Cedok Waru. ‘’Untuk tahap II, itu ada kuliner lagi satu. Habis itu mungkin ada wantilan di pura, yang

Rp 3,8 triliun lebih di akhir 2018. Ada 10 jenis pajak yang ditangani Bapenda Badung yaitu pajak hotel, restoran, parkir, hiburan, penerangan jalan, air tanah, mineral bukan logam dan batuan, reklame, PBB dan BPHTB. Kepala Bapenda Badung Made Sutama membenarkan dirinya bersama dan staf diberikan pengarahan langsung oleh Bupati Badung.

Bupati, kata dia ingin kinerja Bapenda terus ditingkatkan seiring bertambahnya target pendapatan daerah pada tahun 2019. ‘’Seperti bapak dan anak, memberikan petuah.

Intinya untuk memotivasi kami di Bapenda supaya tahun 2019 pendapatan meningkat,’’ ungkapnya.

Pengarahan tersebut diakui mantan Kepala BPPT Badung itu merupakan hal wajar, kare-

na Bapenda adalah jantungnya pemerintahan Badung. ‘’Jadi sangat wajar Bapak Bupati memberikan perhatian lebih terhadap kinerja kami bersama jajaran,’’ ucapnya.

Terlebih, kata dia tahun ini target Bapenda cukup berat, yakni untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak mencapai Rp 6,2 triliun. ‘’Ya, biar Bapenda lebih semangat lagi. Bapenda kan jantungnya Badung,’’ katanya.

Sayangnya Bupati Giri Prasta ketika ditemui usai pertemuan enggan berkomentar prihal pertemuannya dengan pejabat dan staf Bapenda Badung tersebut. Menurutnya rapat tersebut hanya untuk memberikan motivasi. ‘’Iya, tadi rapat untuk memberi motivasi kepada Bapenda,’’ ujarnya singkat. (kmb27)

Oknum Penjual Obat Resahkan Warga Abiansemal

Mangupura (Bali Post) – Sejumlah oknum penjual obat yang berkedok melakukan sosialisasi dan pemeriksaan HIV/AIDS, membuat warga Desa Sibang Kaja Kecamatan Abiansemal, resah.

Pasalnya, oknum-oknum tersebut meminta warga diambil sampel darahnya.

Warga berharap instansi terkait segera menindaklanjuti persoalan ini.

Berdasarkan informasi, aktivitas sosialisasi dan pemeriksaan HIV/AIDS yang dilakukan oleh oknum tersebut bermula di wilayah Mambal, Abiansemal, pekan lalu hingga berlanjut ke Sibang Kaja.

Warga setempat didatangi oknum ini dengan dalih melakukan pemeriksaan HIV/ AIDS. Oknum ini melakukan pengambilan darah secara langsung. Kejadian ini pun membuat masyarakat Sibang Kaja semakin khawatir.

Perbekel Sibang Kaja Ni

Nyoman Rai Sudani mengatakan, warga bertanya-tanya dengan isu yang beredar di desa. Sebab, sekelompok orang yang tidak jelas secara langsung mendatangi rumah warga. ‘’Memang ada isu yang beredar begitu, tapi kami sudah luruskan dengan pihak KPA Kabupaten Badung, termasuk Puskesmas Abiansemal III dan beberapa prajuru,’’ ujar Rai Sudani, Senin (14/1) kemarin.

Menurutnya, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Badung memang melakukan sosialisasi di wilayahnya. Hanya saja di hari itu juga warga mengaku didatangi sekelompok orang yang tidak jelas. Oknum-oknum ini menawarkan obat dan melakukan tes kesehatan sehingga warga bertanya-tanya akan sosialisasi KPA Badung.

Terkait sosialisasi KPA Badung, pihaknya pun telah mengetahui sebelumnya,

Bali Post/ist

SAR - Anggota SAR saat melakukan pencarian terhadap pemancing yang tenggelam di perairan Benoa.

karena sebelum turun ke lapangan, KPA Badung meminta izin secara resmi untuk melakukan sosialisasi ke rumah-rumah. ‘’Kelompok yang tak jelas itu kami tidak tahu dan itu penuturan warga kami. Tapi kalau KPA kan resmi,’’ sebutnya.

Dengan adanya laporan masyarakat, pihaknya langsung memerintahkan Klian Banjar untuk menyebarluaskan informasi bahwa untuk sementara di daerah Desa Sibang Kaja tidak ada KPA yang melakukan pemeriksaan dengan mengambil sampel darah sacara langsung.

Hal senada dikatakan Koordinator KPA Badung Ayu Cempaka. Dia menyatakan, KPA Badung tidak pernah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan sosialisasi HIV/AIDS. Dengan adanya isu tersebut, pihaknya langsung menjelaskan kepada stafnya yang turun ke

lapangan.

Lebih lanjut dia mengimbau warga terutama masyarakat Badung harus waspada jika didatangi oleh orang asing. ‘’Kalau kami melakukan sosialisasi atau pemeriksaan, pasti staf kami memakai nametag dan sebelumnya melapor kepada aparat desa,’’ tuturnya.

Disinggung terkait adanya pengambilan darah di lapangan secara langsung, pihaknya dengan tegas membantahnya. Ia menegaskan, KPA Badung hanya melakukan sosialisasi. Namun, jika harus mengambil sampel darah, pihaknya selalu menyarankan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. ‘’Kalau kami tak pernah melakukan pengambilan sampel secara langsung, itu perlu kami luruskan. Kan tes HIV itu ada prosedurnya, termasuk melengkapi formulir,’’ jelasnya. (kmb27)

Mangupura (Bali Post) Seorang pemancing, Abdul Wahid (37) tenggelam saat asyik memancing menggunakan jukung di perairan Benoa, Minggu (13/1). Diduga saat kejadian korban hilang keseimbangan hingga terpeleset dari jukung dan tenggelam.

Saat itu pria asal Madura yang bertempat tinggal di Jalan By-pass Ngurah Rai, Gang Karangsari ini sedang memancing bersama kakaknya. Plt. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Made Junetra menjelaskan, untuk melakukan pencarian, sejumlah personel diterjunkan dengan

dibantu keluarga korban.

Hingga Minggu malam korban belum bisa ditemukan.

Pencarian kemudian dilanjutkan Senin (14/1) kemarin.

Operasi SAR fokus pada 4 area pencarian yang total luasnya mencapai 2.28 NM. Saat kejadian tersebut, korban memancing di perairan di belakang Benoa Square. Sementara pihaknya menerima laporan kejadian tersebut pada pukul 15.25 Wita. ‘’Kakak korban atas nama Hafif yang langsung menghubungi Basarnas Bali, mengatakan kalau kejadian itu berlangsung sekitar jam 14.00 Wita,’’ ujarnya. (kmb23)

Pemancing Tenggelam di Perairan Benoa

info seremonial

4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Sambangi Finns Club Canggu dan Hotel Bali Tropic

Selasa Kliwon, 15 Januari 2019

Tamu Skandinavia Kunjungi Bagus Agro Pelaga

Senator Wedakarna Tegaskan Pelanggaran Konsep Merawat Lingkungan Jadi Ikon Sempadan Pantai Berpotensi Pidana SENATOR DPD-RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III di masa sidang reses awal tahun 2019 ini melakukan inspeksi mendadak (sidak)ke dua tempat di Kabupaten Badung yakni di Finns VIP Club di Canggu, Kuta Utara dan Hotel Bali Tropic di Tanjung Benoa, Kuta Selatan terkait dengan dugaan pelanggaran UU yakni pembangunan panggung di sempadan pantai.

Saat di Tanjung Benoa, Senator Arya Wedakarna (AWK) ditemani I Made Widiana (Plt. Camat Kuta Selatan), Rudiantra (Lurah Benoa), Gunawan Tutama dan I Ketut Sukada (Manajemen Bali Tropic). Sedangkan saat hadir di Canggu, Senator AWK ditemani Made Kamajaya, S.E (Perbekel Tibubeneng), I Wayan Warsa (Bendesa Adat), Nengah Suarta (Kasi Trantib Nengah Suarta) dan Wayan Wiryawan (Owner Finns Club).

Saat sidak, Senator AWK secara langsung menemukan sejumlah bangunan semipermanen yang telah didirikan manajemen.

Atas hal itu, Senator AWK kembali mengingatkan bahwa ada potensi pidana terhadap pelanggaran sepandan pantai menurut UU. ‘’Dalam UUD 1945, UU terkait seperti UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir, Perda Bali No. 16 Tahun 2009 tentang RTRW, semua diatur dengan jelas.

Prinsipnya pantai adalah wilayah publik dan harus dipergunakan untuk kepentingan publik. Pantai bukanlah properti hotel dan tidak bisa dipergunakan untuk permanen. Kalau dua kasus ini dibiarkan, maka bisa jadi preseden buruk, bisa-bisa seluruh hotel di Bali yang terletak di pinggir pantai akan meminta hal yang sama.

Di sinilah gunanya kepemimpinan tegas di Kabupaten Badung,’’ ungkap Gusti Wedakarna.

Ia juga menambahkan, sesungguhnya pihak DPD bangga akan adanya perusahaan di Bali yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dan sudah sepatutnya didukung. ‘’Tadi sudah dijelaskan dua perusahaan ini adalah milik dari pengusaha lokal Bali. Tiang malah mendukung perusahaan jasa pariwisata ini agar eksis karena pengusaha Bali ini sudah memberikan contoh yang baik, termasuk mayoritas pekerjanya adalah semeton Bali.

Alangkah lebih baik jika ke depan hal-hal kecil seperti pembuatan

SIDAK – Senator DPD-RI Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) dugaan pelanggaran sempadan pantai di Tanjung Benoa dan Canggu. panggung (stage) di atas pantai ini tidak menjadi masalah besar.

Ngiring jaga nama baik perusahaan dan jadilah warga negara taat hukum. Dan semoga menjadi momen instrospeksi diri di hadapan pejabat Pemkab Badung hingga di jajaran desa, kelurahan dan klian dinas, termasuk juga desa adat agar ke depan lebih tegas kepada semua investor nakal. Jangan hanya tajam pada pengusahan lokal Bali, tetapi perusahaan besar yang melanggar dibiarkan. Apalagi tiang dapat laporan bahwa banyak hotel di Bali ini juga melanggar sempadan pantai. Ngiring kita komit dengan Pancasila sila ke-5, keadilan sosial. Lainnya, dengan laporan masyarakat, dunia birokrasi harus siap menghadapi kekritisan masyarakat saat ini dan itu salah satu parameter good governance,’’ ungkap Gusti Wedakarna.

Terkait penyelesaian masalah di Canggu dan Tanjung Benoa, Senator Arya Wedakarna meminta kepada kecamatan, perbekel, lurah, Satpol PP dan desa adat untuk bisa menangani hal secara teknis, khususnya terkait

pembongkaran panggung dimaksud. ‘’Prinsip selesaikan di tingkat birokrasi, jika ada perusahaan melanggar, baru proses ke hukum atau pengadilan. Yang pasti, saya sudah memberikan solusi jika nanti saat tahun baru dibuat seperti ini, silakan saja ajukan surat permakluman kepada desa dan desa adat, tapi syaratnya hanya temporari. Jika pinjam pantai satu atau dua hari ya... silakan saja. Intinya jangan pakai bahan-bahan permanen. Pakai saja sistem knock down dan ada teknologi untuk itu. Tapi jangan terlalu sering juga memakai pantai karena rakyat dan kaum marhaen perlu memanfaatkan pantai sehari-hari. Saya akan monitor dan kita tunggu keseriusan pemkab menuntaskan masalah ini. Apalagi di UU MD3 2018, anggota DPD-RI bisa memberikan masukan dan mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah, termasuk peraturan bupati/wali kota, gubernur, bahkan perda.

Kita jadikan case di Badung ini sebagai bentuk sinergi positif antara pusat dan daerah,’’ imbuh Gusti Wedakarna. (ad545)

SEBANYAK 17 tamu dari Skandinavia mengunjungi Bagus Agro Pelaga. Tamu Skandinavia tersebut terdiri dari Norwegia, Swedia dan Denmark. Kurang lebih dua minggu mereka di Bali, menikmati fasilitas Bagus Discovery Group. Setelah datang dari Puri Bagus Candidasa, mereka berkunjung ke Bagus Agro Pelaga. Mereka bermalam di sana (Bagus Agro Pelaga) selama tiga malam.

Ketika sampai di Bagus Agro Pelaga, mereka langsung diajak farm tour. Mereka diperkenalkan tentang tanaman yang ditanam di Bagus Agro Pelaga. Selain itu mereka juga memetik beberapa bahan makanan yang akan digunakan untuk aktivitas cooking class. Setelah berkeliling di lahan seluas 18 hektar tersebut, tamu menuju ke tempat cooking class.

Mereka diajak langsung memasak masakan Bali dengan cara tradisional, termasuk menggunakan tungku api tradisional. Tampak para tamu sangat tertarik dengan aktivitas tersebut. Terlihat dari respons yang mereka berikan. ‘’Mereka melakukan perjalanan untuk mendapatkan suasana Bali yang sebenarnya,’’ kata Bagus Sudibya, pemilik Bagus Discovery Group, Senin (14/1) kemarin, saat menerima kunjungan tamunya di Bagus Agro Pelaga.

Kegiatan yang ditampilkan di sana adalah aktivitas keseharian masyarakat Bali. ‘’Karena selama ini kita selalu mendengungkan pariwisata Bali adalah pariwisata budaya yang berlandaskan Hindu dan berbasis THK. Maka dari itu kami berupaya melakukan tindakan yang nyata bagaimana sebenarnya sebuah produk pariwisata bisa dikemas, di mana asas manfaat bisa dirasakan masyarakat secara langsung dan tidak langsung,’’ bebernya.

Masalah yang dialami Bali saat ini adalah pengalihan dari lahan pertanian yang selama ini dipakai menopang kultur budaya Bali terutama budaya pertanian. Pertanian seolah-olah tidak mendapatkan nilai tambah dari ingar-bingar pariwisata.

Selain itu putra-putri petani sudah enggan menjadi petani karena seolah-olah di sana kurang ada masa depan yang menjanjikan.

Mereka bermigrasi berpindah dari desa ke kota, sehingga di kota ter-

sapa - Bagus Sudibya bersama istri (pakaian adat) menyapa wisatawan dari Skandinavia saat cooking class di Bagus Agro Pelaga jadi penumpukan manusia. Mereka berjuang di kota dengan meninggalkan asal dan profesi mereka. ‘’Jika ini tidak kita usahakan secara perlahan-lahan, maka tentu kemudian hari basis kultur budaya kita yaitu pertanian akan semakin kecil perannya. Padahal di lain sisi kita tahu betapa pariwisata hidupnya dari budaya kita,’’ tuturnya.

Ia menganalogikan pariwisata dengan budaya sebagai ikan dan air.

Air sebenarya tidak membutuhkan ikan. Tetapi air menjadi sempurna tatkala di dalamnya ditebari ikan.

Namun ikan tidak bisa hidup tanpa air. ‘’Begitulah seharusnya kita di komponen pariwisata berpikir tentang pentingnya kultur budaya khusunya pertanian yang juga berbasis THK,’’ ucapnya.

Keindahan alam tidak cukup disyukuri tetapi perlu dipelihara dan pertahankan, bahkan ditingkatkan agar berdaya guna untuk masyarakat. Masyarakat Bali yang lebih banyak sebagai petani, tentu membutuhkan uluran tangan yang benar untuk menggantungkan harapan dan masa depan. ‘’Sehingga kami mencoba berkontribusi secara konkret,’’ tandasnya.

Kontribusi yang dilakukan dengan membangun Bagus Agro Pelaga.

Tidak menyediakan fasilitas pariwisata, tetapi juga memberi kontribusi pada alam dan masyarakat setempat.

Seperti permasalahan nyata yang dialami Bali saat ini adalah ketercukupan air sudah semakin

sulit. Apalagi untuk pertanian, untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat saja sudah semakin sulit. ‘’Maka dari itu perlu dipikirkan, sambil membangun secara terbatas, juga memikirkan ketersediaan dan ketercukupan air di wilayah ini,’’ ungkapnya.

Air hujan di Bagus Agro Pelaga bisa tertampung dengan baik, masuk ke perut bumi dan menjadi aset bersama. ‘’Kita melakukan penghijauan yang sangat masif,’’ ungkapnya.

Di Bagus Agro Pelaga, ia menanam 7.000 pohon. Dalam satu pohon bisa mengkontribusikan 2 meter kubik air dalam setahun. Dengan 7.000 pohon, maka Bagus Agro Pelaga sudah mengkontribusikan terhadap ketersediaan air sekitar 14.000 meter kubik. ‘’Jika hal sederhana ini bisa dilanjutkan oleh teman- teman kita, tentu harapannya pariwisata akan menjadi milik kita bersama,’’ ungkapnya.

Oleh karena itu Bagus Agro Pelaga telah berkontribusi terhadap konservasi lingkungan khususnya air. Yang tidak kalah pentingnya adalah Bagus Agro Pelaga mencoba menyediakan ketercukupan air sepanjang tahun dengan cara menampung air. Sehingga orang yang akan menekuni pertanian, perkebunan tidak hanya mengandalkan air hujan yang sifatnya musiman. Sementara jika ingin mengembangkan pertanian secara modern, air harus ada sepanjang tahun. (ad550)

Perkuat Desa Adat, Unhi Segera Buka Prodi Hukum Adat Mahasiswa Monash Australia Belajar Pariwisata Berkelanjutan di CIP Unud

U N I V E R S I T A S Udayana (Unud) melalui Center for International Programs (CIP) dengan menggandeng ACICIS Studi Indonesia, Senin (14/1) kemarin menerima mahasiswa dari Monash University, Australia. Pada kesempatan tersebut, sebanyak 14 mahasiswa yang sebagian besar mengambil pendidikan seni ini mengikuti seminar, berlokasi di gedung CIP Unud. Di sini mereka belajar terkait dengan pariwisata berkelanjutan.

Global Immersion Guarantee yang merupakan program pertama di tahun 2019 ini, dengan mengambil tema ‘’Ethical and Sustainable Tourism’’ diharapkan akan bisa mentransfer informasi terkait dengan pariwisata berkelanjutan. Terutama untuk pariwisata Bali, yang mana Australia menjadi negara nomor 1 dengan jumlah wisatawan terbanyak datang ke Bali.

Ditemui di sela kegiatan, Ketut Tika selaku Kepala International Office di CIP Unud mengatakan seluruh peserta ini tidak hanya diberikan paparan secara lisan melalui seminar, namun mereka juga diberikan kesempatan turun langsung ke lapangan.

Dikatakannya, seluruh mahasiswa ini sebelumnya juga sempat mengikuti kegiatan yang sama selama seminggu di Jawa. Dan yang dilakukan di Unud selama semingu juga sebagai kelanjutan kegiatan sebelumnya di Jawa. ‘’Kita mendapat kehormatan menerima mahasiswa Australia ini,’’ katanya.

Untuk di Bali, kata Tika, mereka akan mendapat materi di kelas selama tiga hari. Sedangkan

UNUD - Belasan mahasiswa dari Monash Ausralia saat mengikuti Global Immersion Guarantee di gedung CIP Unud, Senin (14/1) kemarin.

sisanya mereka akan turun langsung ke lapangan. Pada kegiatan ini, mereka diberikan seminar terkait dengan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism). Selain itu juga terkait dengan dampak pariwisata terhadap pengelolaan air bersih di Bali. ‘’Dalam rangka sustainable tourism, mereka juga diberikan terkait etika pariwisata dan juga digital preservation atau pelestarian digital terkait warisan budaya,’’ ujarnya.

Diungkapkannya, pada Minggu sebelumnya, mahasiswa dari University of Technology Sydney, Murdoch University, RMIT, Curtin University, La trobe University, Flinders University, dan University of Tasmania juga telah memulai program short course dengan tema pariwisata berkalanjutan.

Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap mahasiwa tidak hanya tahu negaranya sendiri, namun

mereka juga mendapat kesempatan untuk mengetahui dunia luar. ‘’Mahasiswa ini diharapkan mengetahui atau kolaborasi tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh Asia,’’ ucapnya.

Tika menjelaskan, yang paling utama dibahas pada kegiatan tersebut adalah sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Karena seperti diketahui di Bali memang terkenal dengan pariwisatanya. Dengan itu, mahasiswa ini ingin mengetahui pariwisata Bali saat ini maupun yang akan datang.

Pihaknya berharap dengan kerja sama ini, tentunya akan bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa Unud untuk bisa beradaptasi, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga selanjutnya akan bisa melakukan kerja sama di bidang akademis. (ad544)

FAKULTAS Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘’Penguatan Tata Kelola Desa Adat di Bali’’, Senin (14/1) kemarin. FGD yang berlangsung selama dua jam ini menghadirkan sejumlah praktisi, akademisi dan tokoh adat Bali. Di antaranya Bagoes Oka Wiraguna, Prof. Dr. Ramantha, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, Dr. Ketut Sudantra, Ketut Sumarta, Made Sadguna, dan delapan akademisi hukum Unhi Denpasar.

Wakil Rektor I Unhi Denpasar Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H., M.Hum. didampingi Dekan Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Unhi Denpasar Drs. I Putu Sarjana, M.Si. mengatakan, FGD ‘’Penguatan Tata Kelola Desa Adat di Bali’’ merupakan langkah awal Unhi Denpasar untuk segera membuka Prodi Hukum Adat. Apalagi, saat ini Unhi sudah mengusulkan prodi hukum adat. Menurutnya, saat ini kajian tentang hukum adat menjadi terpinggirkan setelah hukum adat hanya masuk program kekhususan dalam kurikulum fakultas hukum. ‘’Hukum lokal mendapat tekanan dari positivisme hukum. Fenomena ini yang akan kita patahkan,’’ ujar Prof. Gelgel.

Ia menjelaskan, proses usulan Prodi Hukum Adat menemui kendala di Kemenristekdikti karena ada moratorium untuk prodi humaniora. Sehingga Unhi mengusulkan lewat Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Hindu. Menurutnya, Dirjen Bimas Hindu telah memberi dukungan dan berjuang agar izin Prodi Hukum Adat segera keluar. ‘’Intinya kami merancang prodi ini untuk menguatkan desa adat dan agama Hindu. Karena roh adat kita adalah agama Hindu. Mahasiswa akan kita bekali tentang budaya dan kepariwisataan, karena itu

FGD - Suasana FGD ‘’Penguatan Tata Kelola Desa Adat di Bali’’ yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Unhi Denpasar, Senin (14/1) kemarin. tulang punggung pembangunan Bali. Semoga FGD ini memberi gambaran, muatan lokal apa saja yang cocok dimasukkan ke dalam kurikulum,’’ tukasnya.

Ketua FKUB Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet mengatakan rohnya Bali adalah adat dan budaya yang dijiwai oleh agama Hindu.

Sementara adat merupakan bentengnya Pancasila. Apabila adat dan budaya kuat, maka hal itu akan menjadi bargaining power untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperkuat desa adat diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. ‘’Adat dan budaya merupakan roh dan jiwanya pariwisata Bali, kalau ini melemah berarti Bali juga melemah. Oleh karena itulah Unhi harus ikut mendukung penguatan desa adat, baik sumber daya manusianya maupun tata kelolanya.

Apalagi sekarang sudah ada Ranperda Desa Adat yang tujuannya adalah memperkuat desa adat itu.

Melihat kondisi ini sangat baik jika Unhi membuka Prodi Hukum

Adat. Melalui lembaga pendidikan ini, sumber daya manusianya bisa dididik untuk penguatan tata kelola desa adat nantinya,’’ tandasnya.

Sementara itu, Ketut Sumarta mengapresiasi langkah Unhi Denpasar untuk membuka Prodi Hukum Adat. Bahkan pihaknya menyarankan agar Unhi membuka Fakultas Hukum Adat. Sebab, hukum adat sangat diperlukan dalam upaya penguatan tata kelola desa adat yang saat ini sedang diperkuat melalui Ranperda Desa Adat oleh Pemprov Bali. ‘’Desa adat mau tidak mau harus bertransformasi secara menyeluruh. Harus ada penguatan SDM, penguatan desa adat, dan penguatan pemerintahan desa adat,’’ ucapnya.

Hal senada juga dikatakan Dr. Anak Agung Sudiana. Dikatakan, ketika ada kasus-kasus yang berkaitan tentang desa adat, advokat, hakim, dan jaksa tidak semuanya paham tentang hukum adat, sehingga sangat penting dibuka Prodi Hukum Adat. Hal ini tentu membuka peluang kerja bagi lulusan S-1 Hukum Adat di Bali. (ad547)

Syukuran HUT Penerangan AD, Gelorakan Semangat Berinovasi Denpasar (Bali Post) HUT ke-68 Penerangan Angkatan Darat (AD) yang jatuh pada Minggu (13/1) lalu dan syukurannya berlangsung sederhana, Senin (14/1) kemarin.

Kepada seluruh insan Penerangan diharapkan terus berkarya dan gali potensi diri sehingga dapat menggelorakan semangat berinovasi.

HUT Pendam IX/Udayana dirayakan secara internal, dipimpin Kapendam Kolonel Kav. Jonny Harianto G. Wujud syukuran tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kapendam

dan diserahkan kepada Kasipen Media Online Mayor CAJ Ida Bagus Santika.

Saat membacakan amanat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Candra Wijaya, Kolonel Jonny Harianto menyampaikan peringatan tahun ini mengusung tema ‘’Tingkatkan Peran dan Tugas Penerangan dalam Mendukung Tugas Pokok TNI-AD’’. Saat ini Penerangan AD terus bergerak maju mengarah untuk tercapainya profesionalisme yang diwujudkan dengan semakin diterimanya TNI-AD di hati rakyat Indonesia pascareformasi.

‘’Keberhasilan tersebut tentunya juga tidak lepas dari sinergi yang selama ini kita jalin dengan para sahabat media,’’ ujarnya.

Hari Jadi ke-68 Penerangan AD tahun ini hendak dijadikan sebagai sebuah momentum melakukan introspeksi diri, sekaligus mengkaji kembali visi dan misi guna menghadapi tantangan ke depan. Seiring berjalannya waktu, Penerangan semakin memiliki peran strategis dan bahkan bisa dikatakan sebagai bagian dari TNI-AD dalam mewujudkan tugas pokoknya serta

mendukung peran strategisnya. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh insan penerangan agar terus berkarya, gali potensi diri sehingga dapat menggelorakan semangat untuk berinovasi guna mengembangkan kreativitas dalam rangka memajukan instansi Penerangan di lingkungan Angkatan Darat. ‘’Untuk kita, Satuan Penerangan, saya ingatkan selalu cermat membaca, memahami setiap informasi diterima.

Sebagai insan Penerangan jangan sampai kita tidak cermat atau waspada atau

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

cerdas,’’ tegas Kolonel Jonny Harianto.

Apalagi menjelang tahun politik, begitu canggihnya mereka mengemas bahan berbagai berita maupun video sehingga mereka yang awam akan terbawa atau terpengaruh. ‘’Pendam sangat profesional dan membantu untuk jadi sumber atau narasumber. Pendam salah satu media sah informasi sangat strategis jadi pegangan masyakarat.

Inilah pentingnya kita perlu nalar yang sehat. Kita sepakat apa yang diberikan diharapkan memberi kedamaian dan kesejukan,’’ ucapnya. (kmb36)

Selasa Kliwon, 15 Januari 2019

figur Tingkatkan Kualitas DITERBITKANNYA Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali menjadi angin segar bagi sektor pertanian di Bali. Sebab, produkproduk pertanian lokal akan mempunyai pasar yang jelas.

Namun, petani dituntut untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertaniannya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar. ‘’Saya selaku petani, berterima kasih sekali kepada Gubernur Bali karena sudah mencanangkan itu semua. Petani betul-betul dilindungi, produkproduk lokal nantinya akan banyak dimanfaatkan hotel dan restoran yang selama ini lebih banyak menggunakan produk impor,’’ ujar petani anggrek Ni Wayan Srilaba, Senin (14/1) kemarin. Pengurus Asosiasi Pengusaha Hortikultura Provinsi Bali ini berharap pergub tersebut berjalan dengan baik yang disertai dengan pembinaan kepada para petani serta pengawasannya dilakukan dengan pembentukan tim. Sebab, dengan dilakukannya pendampingan, maka kendala yang selama ini dihadapi petani bisa dicarikan solusi. ‘’Dengan pembinaan ini, maka petani akan bisa memperbaiki kualitas produk, termasuk menjaga kontinuitas produksi pertaniannya,’’ tegasnya. (win)

daerah

5

Divonis 13 Tahun, Nanang Rudi Menangis Denpasar (Bali Post) Nanang Rudi Alfianto, pria asal Malang, Jawa Timur ini menangis hingga di luar ruangan sidang, Senin (14/1) kemarin. Dia terlihat shock setelah majelis hakim pimpinan Dewa Budi Watsara menjatuhkan vonis selama 13 tahun penjara. Hakim sependapat dengan jaksa bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan kesatu, yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atas putusan itu, baik terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. JPU Raka Arimbawa bersama Ida Ayu Sulasmi sebelumnya menuntut terdakwa dihukum 15 tahun penjara. Di luar persidangan, karena terdakwa menangis berusaha ditenangkan jaksa dan kuasa hukumnya dari Posbakum Peradi Denpasar. Sebelumnya dalam dakwaan jaksa disebut terdakwa diduga menjadi perantara dalam jual-beli narkoba.

Terdakwa yang mengaku tinggal di Benoa, Kuta Selatan, Badung ini didakwa menjadi perantara dalam jual-beli atau menguasai narkotika. Barang buktinya yang diajukan adalah sabu-sabu seberat 85,12 gram dan ekstasi sebanyak 45 butir dengan berat seluruhnya 13,22 gram. Diuraikan bahwa terdakwa sudah menjadi incaran petugas Polda Bali. Pada 10 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa ditangkap di depan Bali Paradise City Hotel Jalan Teuku Umar Barat,

Terlibat 1 Kg Sabu, Tiga Orang Diadili Denpasar (Bali Post) Tiga orang pria yang diduga terlibat 1 Kg sabu-sabu, Senin (14/1) kemarin menjalani sidang di PN Denpasar. Ketiga terdakwa itu yakni Ali Wafa alias Frangky (28), Moh Rahman (30) dan Fathorrahman alias Ongky (35).

Dalam sidang pimpinan majelis hakim Esthar Oktavi itu, JPU AA Alit Suastika langsung menghadirkan sejumlah saksi dari aparat kepolisian dan juga saksi umum.

Dakwaan pertama disebutkan ketiga terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar. Atau menyediakan narkotik golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa sabu-sabu seberat 998,32 gram netto. Terdakwa dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu terdakwa juga dijerat pasal 112 UU yang sama.

Jaksa menguraikan terciduknya komplotan ini bermula saat terdakwa Ali Wafa dan terdakwa Moh Rahman berangkat ke Jakarta melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung. Keduanya ke Jakarta untuk mengambil sabu-sabu dari seseorang bernama Andre (indentitas lengkap tidak diketahui).

Usai mengambil sabu-sabu, keduanya balik ke Denpasar melalui jalur darat. Saat sampai di dekat Terminal Ponorogo, Jawa Timur, keduanya dijemput terdakwa Fathorrahman.

Selanjutnya ketiga terdakwa melanjutkan perjalanan ke Denpasar mengendarai mobil.

Pada 31 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wita, tepat di depan rumah sebelah barat Polsek Negara di Jalan Udayana, Kaliakah, Jembrana, mobil yang dikendarai ketiga terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Bali. (kmb37)

Turis Amerika Bikin Gaduh di Kuta Mangupura (Bali Post) Turis asal Amerika berinisial SCF (32) diamankan polisi, Senin (14/1) kemarin. Pasalnya, SCF membuat gaduh di minimarket di Benesari, Kuta. Selain mengganggu karyawan, SCF juga merusak HP milik Rasul (25). ‘’Saat itu Rasul sedang duduk di pintu keluar minimarket sambil memegang HP-nya sekitar pukul 07.00 Wita,’’ ucap sumber.

Waktu itu, Rasul menunggu pergantian shift dengan Komang Suwitra dan Kadek Darwati. Karena masih sepi, dia duduk di pintu keluar. Saat itulah datang SCF. Rasul yang beralamat di Jalan Mataram, Kuta itu kaget karena SCF marah-marah tanpa sebab. Selanjutnya SCF merampas HP milik Rasul dan langsung dirusak. ‘’Karyawan itu (Rasul - red) lalu ditarik dan diajak ke dalam minimarket. Merasa terancam, Rasul langsung teriak minta tolong. Saat diinterogasi, jawaban SCF ngalor-ngidul,’’ kata sumber yang enggan disebut identitasnya ini. Warga setempat yang mendengar teriakan itu langsung berdatangan ke TKP dan berusaha mengamankan SCF. Tak lama kemudian anggota Polsek Kuta tiba dan membawa SCF ke Mapolsek.

Kanit Reskrim Polsek Kuta Iptu Putu Ika Prabawa belum bisa dimintai konfirmasi terkait kejadian tersebut. (kmb36)

Dua Tahun, PAD Banyuwangi Tak Lampaui Target

Bali Post/asa

MANANGIS - Terdakwa kasus narkoba Nanang Rudi Alfianto terlihat menangis dan ditenangkan JPU Raka Arimbawa setelah divonis 13 tahun penjara.

Bangli Kembali Raih Adipura Trofi akan Diarak Keliling Kota Bangli (Bali Post) Bangli kembali berhasil meraih Trofi Adipura. Penghargaan bergengsi tersebut diterima Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta di Jakarta, Senin (14/1) kemarin. Setibanya di Bangli, rencananya trofi tersebut akan diarak keliling kota.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangli Ida Ayu Yudi Sutha mengatakan, di Provinsi Bali hanya dua kabupaten yang mendapatkan Trofi Adipura tahun ini. Selain Bangli, kabupaten yang juga menerima trofi yakni Karangasem.

Trofi Adipura ini merupakan yang keempat kali diraih Kabupaten Bangli, selama lima tahun terakhir sejak dirinya menjabat sebagai Kadis Lingkungan Hidup. Sebagai bentuk apresiasi dan syukur,

rencananya trofi tersebut akan diarak keliling Bangli, Selasa (15/1) hari ini.

Sementara itu, Wabup Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengaku sangat bangga dan bersyukur atas prestasi yang bisa kembali diraih Kabupaten Bangli. Dia mengatakan penghargaan yang diraih ini hendaknya bisa dijadikan sebagai motivasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat di Kabupaten Bangli bahwa pembangunan di segala bidang harus tetap berkomitmen untuk menjaga lingkungan. ‘’Pembangunan segala bidang harus tetep terjadi, tetapi komitmen untuk menjaga lingkungan juga menjadi suatu keniscayaan dan harus kita lakukan. Dengan demikian maka alam dan

lingkungan tetap nyaman dan asri,’’ katanya.

Sedana Arta juga menyampaikan bahwa saat penerimaan penghargaan kemarin, Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa dunia sekarang begitu banyak memproduksi sampah plastik yang sangat tidak ramah lingkungan. Indonesia termasuk penghasil sampah nomor dua di dunia.

Untuk itu hendaknya menjadi perhatian semua pihak, bukan hanya penanganan.

Yang terpenting membangun kesadaran bersama agar lingkungan tetap terjaga dengan baik. Wapres dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa perlu adanya pengumuman kabupaten/kota terjorok agar bisa menjadi penyemangat daerah berubah menjadi bersih. (kmb40)

Tabrak Truk Pengangkut Sampah, Mahasiswa Tewas Denpasar (Bali Post) Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) berujung maut kembali terjadi di wilayah Denpasar. Kali ini pengendara motor (pemotor) berstatus mahasiswa, Ketut Suwarika (21), tewas setelah menabrak truk pengangkut sampah di depan Mapolresta Denpasar, Jalan Gunung Sangyang, Denpasar Barat, Senin (14/1) kemarin.

Informasi yang diperoleh di lapangan, kejadiannya sekitar pukul 05.00 Wita. Saat itu korban asal Karangasem ini mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter DK 2004 SS. Sementara truk sampah DKP DK 8327 A dikemudikan Sutiawan (34), warga Padangsambian, Denpasar. Awalnya truk DKP tersebut melaju pelan dari arah barat menuju ke timur. Pasalnya sedang mengambil sampah di seputaran jalan tersebut. Sedangkan korban melaju dengan kecepatan tinggi di belakang truk. Setibanya di TKP, korban tidak mampu mengendalikan laju sepeda motornya. Akibatnya korban langsung menabrak patat truk. ‘’Korban mengalami luka terbuka di dahi dan langsung tewas di lokasi kejadian. Selanjutnya kasus ini ditangani Unit Laka Polresta Denpasar. Jasad korban langsung dibawa ke RSUP Sanglah menggunakan mobil ambulans,’’ ucap sumber.

Sementara itu, Kasatlantas Polresta Denpasar AKP Adi Sulistyo belum bisa dikonfirmasi terkait kejadian tersebut. (kmb36)

Banjar Pengubengan Kangin, Desa Kerobokan, Kuta Utara, Badung.

Dalam penangkapan dan penggeledahan itu, petugas menemukan karet hitam yang di dalamnya berisi sebuah plastik klip bening berisi sepuluh butir tablet hijau berlogo omega yang diduga ekstasi. Barang bukti itu tersimpan di dalam saku kiri jaket kiri. Selain itu, saat membawa terdakwa ke rumah kos di Jalan Pulau Galang Gang Griya Dadi, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, juga ditemukan barang terlarang, bahkan jumlahnya lebih banyak.

Barang itu disebut milik Slamet yang berstatus buronan. Slamet yang dia sebut tinggal di Kecamatan Karang Plozo, Malang, Jawa Timur memberinya tugas untuk mengambil dan memindahkan barang bukti tersebut sesuai alamat yang tertera. (kmb37)

Bali Post/ina

PENGHARGAAN - Wabup Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menerima penghargaan Trofi Adipura.

Bali Post/udi

POSTER - Personel Satpol PP Banyuwangi memasang poster imbauan pajak ke salah satu restoran, belum lama ini.

Banyuwangi (Bali Post) Persoalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap mendapat persoalan serius dari DPRD setempat. Apalagi, dua tahun berturut-turut perolehan PAD justru tak melampaui target. Bahkan, menurun dibanding tahuntahun sebelumnya. Awal tahun, DPRD me-warning jajaran pemkab bisa menggenjot PAD sesuai target.

Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi Kusnan Abadi mengatakan posisi PAD Banyuwangi tahun 2018 hanya tercapai 72 persen. Sekitar Rp 450 miliar. Kondisi ini, katanya, menurun secara persentase dibanding tahuntahun sebelumnya. ‘’Dua tahun terakhir, 2017-2018, capaian PAD kita menurun secara persentase dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pengalaman pahit ini tak boleh terjadi di tahun 2019,’’ kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Senin (14/1) kemarin.

Kusnan menambahkan, sejatinya Banyuwangi memiliki banyak potensi untuk mangejar capaian PAD. Hanya, katanya, ada beberapa kendala. Misalnya, kurangnya tenaga hingga objek pajak yang belum sadar membayar pajak. Baik restoran, hotel dan jasa parkir di mall hingga pariwisata. ‘’PAD kita tahun ini ditarget Rp 571 miliar.

Perencanaan ini normal dari kacamata kami. Dengan potensi yang ada pasti bisa tercapai,’’ jelas Kusnan.

Agar PAD bisa tercapai, pihaknya akan terus mengawal proses capaian secara rutin. Dalam waktu dekat pihaknya bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan mengumpulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil. ‘’Kita akan data ulang potensi PAD. Misalnya, Dinas Perhubungan yang menangani parkir.

Kita akan hitung lagi, berapa objek parkir dan potensinya berapa,’’ jelasnya.

Langkah ini, kata Kusnan, lantaran pendapatan parkir dinilai belum maksimal. Pihaknya mencontohkan salah satu stasiun kereta api yang mampu menaikkan setoran parkir. ‘’Dulu, stasiun itu setor Rp 400.000 per bulan, kini naik Rp 600.000 per bulan. Ini akan kita hitung lagi, apakah rasional atau tidak,’’ imbuhnya.

Selain parkir, objek pajak yang setorannya tak rasional dihitung ulang. Dia mencontohkan, sebuah hotel yang pendapatannya hanya Rp 30 juta per bulan. ‘’Jika pendapatan begini, bagaimana jumlah karyawan, bayar listrik bagaimana,’’ kritiknya.

Lalu, lanjut Kusnan, pajak dari restoran dan rumah makan. Selama ini, alat monitor pajak sudah terdistribusi, hanya alat pencetak tagihan yang belum maksimal.

Padahal, harganya tak terlalu mahal. Harapannya, dengan rasionalisasi potensi pajak, capaian PAD bisa maksimal. (udi)

OPINI

6

Selasa Kliwon, 15 Januari 2019

Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Selamatkan Pesisir AGUSTUS tahun 2006 silam, Bali Post dan Bali TV berkesempatan ‘’memotret’’ wilayah Bali utamanya daerah pesisirnya dari udara.

Hasil pemotretan tersebut kemudian diturunkan pada terbitan 16 Agustus 2006 dengan judul ‘’Bali Bopeng’’ sebagai ‘’kado’’ ulang tahun Bali Post. Bopeng, karena terlihat di sana-sini pesisir Bali sudah tergerus abrasi cukup parah.

Akibat abrasi di berbagai tempat itu, Pulau Bali pun boleh dibilang mengecil. Fakta ini diperkuat pernyataan beberapa petani di Pantai Masceti dan Pantai Lebih, Gianyar. Mereka menunjuk gulungan ombak di tengah laut, dulunya merupakan batas sawah mereka. Kini, lahan pertanian mereka telah menjadi laut dan yang tinggal hanya sertifikatnya.

Gambaran ini menunjukkan, sempadan pantai di Bali sudah banyak yang hilang.

Sementara yang tersisa sudah diklaim para pemilik usaha wisata seperti hotel, restoran dan sejenisnya. Keluhan masyarakat kesulitan untuk akses ke pantai/laut saat melasti pun, banyak bermunculan. Miris, karena pantai landai untuk menggelar upacara bahkan sedikit yang tersisa. Meski demikian, masih saja ada investor yang mengincar pesisir bahkan perairan/ laut Bali untuk kepentingan pariwisata. Salah satunya, kembali menghangatnya rencana reklamasi Teluk Benoa dengan keluarnya izin lokasi reklamasi Teluk Benoa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Wacana kian panas dengan adanya pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ni Luh Made Wiratmi. Dia mengakui dalam dokumen RZWP3K ada rencana pertambangan pasir laut 400 hektar dari Canggu (Badung) sampai Kediri (Tabanan) dengan jarak 4 mil dari bibir pantai.

Meski dikatakan baru rencana, tentu ini sangat ironis dengan ‘’potret’’ pesisir Bali saat ini yang sudah bopeng di mana-mana. Seharusnya tidak pernah ada rencana pengerukan pasir laut jika sudah tahu abrasi melanda pesisir Bali.

Tentu perencanaan ini sangat kontroversial dengan penangkapan yang dilakukan aparat pada masyarakat yang ketahuan melakukan pencurian pasir laut. Bukankah rencana pengerukan pasir laut yang akan diajukan menjadi perda sama artinya melegalkan pencurian dengan perda? Perlu dipertanyakan keberpihakan birokrat yang membuat perencanaan tersebut pada kepedulian dan penyelamatan alam Bali.

Tugas berat memang untuk menjaga dan menyelamatkan pesisir Pulau Bali ini. Pemilik usaha wisata haruslah menjaga dan menyelamatkan pesisir yang ada di lingkungan mereka. Mereka harus menaati aturan jarak bangunan sesuai ketentuan batas sempadan pantai. Juga, memberi alokasi ruang dan akses publik terutama bagi umat Hindu dalam penyelenggaraan upacara seperti melasti dan lainnya.

Jauh di hulu, semua harus mencegah pemicu abrasi itu sendiri. Salah satunya yang kini kembali menghangat, reklamasi Teluk Benoa.

Meski tanpa ada reklamasi pun, ancaman abrasi tetap ada. Karena abrasi juga sebagai dampak perubahan iklim global. Salah satunya akibat efek rumah kaca. Sia-sialah upaya membendung reklamasi, memasang krib dan pemecah ombak maupun menjaga jarak bangunan sesuai aturan batas sempadan pantai, jika semua es yang ada di kutub selatan dan utara mencair akibat pemanasan global. Pemanasan global akan membuat permukaan air laut naik, menyebabkan banjir rob, abrasi, hilang/tenggelamnya pulau-pulau kecil, bahkan tsunami.

S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Penjualan Pasir Laut Saya sempat membaca di harian Bali Post bahwa kini ada pengusaha yang ingin melakukan pengerukan pasir laut di wilayah Badung dan Tabanan. Berita ini dari sisi ekonomi tentu sangat menggembirakan. Namun, saya sebagai warga Bali kurang setuju juga pesisir Bali dikeruk dan pasirnya diambil.

Saya berharap pemerintah daerah melakukan penyikapan dengan bijak tawaran ini. Walaupun semua pihak bisa berusaha di Bali, namun etika dan kelayakan usahanya tetap harus dicermati. Dampaknya bagi pesisir Bali juga harus dipikirkan. Saya khawatir pengerukan pasir laut ini akan berdampak pada makin parahnya abrasi di Bali. Yang saya khawatirkan pengerukan pasir laut ini hanya untuk menyukseskan rencana reklamasi terselubung di Bali. Mudah-mudahan semua pihak bersikap bijak dalam menyikapi hal ini. Jangan semua tawaran investasi diterima. Dengarkan aspirasi masyarakat dan jabarkan.

I Wayan Arsana Gianyar, Bali

Ancaman Sempadan dan Pesisir Bali Gonjang-ganjing reklamasi dan berbagai proyek besar yang menimpa kawasan pantai Bali bagai tak jelas ujung akhirnya. Ancaman terhadap kawasan pesisir Bali bak badai yang tiada akhir. Setelah banyak kawasan pantai Bali diakuisisi pengelola akomodasi pariwisata karena keindahannya, sekarang giliran para investor yang melihat potensi besar yang ada di kawasan pantai Bali. Berbagai proyek siap digarap di beberapa lokasi kawasan pesisir Bali. Ini tidak saja memberi ancaman ekologi atas pantai Bali, namun juga harus dipertimbangkan kemungkinan adanya bencana yang melanda.

Oleh

Agung Kresna encana tsunami Selat Sunda yang memorakporandakan kawasan p a nt a i B a nt e n d a n Lampung Selatan bagai mengingatkan kembali kepada kita semua akan rentannya lingkungan buatan yang berada di kawasan bibir pantai dari hempasan gelombang air laut.

Karena itulah, kemudian muncul peraturan bernama garis sempadan pantai, sebagai garis batas area yang memang tidak diizinkan untuk digunakan sebagai area terbangun. Garis sempadan ini memiliki jarak berbeda-beda tergantung dari derajat bahaya hempasan air laut di masing-masing kawasan.

Beruntunglah krama Bali yang memiliki filosofi Tri Hita Karana. Dengan memegang filosofi yang pada hakikatnya bermakna keseimbangan, segenap krama Bali memiliki pegangan guna mengendalikan hasrat atas penguasaan alam secara berlebihan dan sewenang-wenang.

Krama Bali menjadi bijak dalam menata ruang fisik lingkungan hunian kehidupannya. Secara religi, ada area yang bersifat sakral dan ada area profan. Sementara secara fungsional ada area privat dan area publik.

Telajakan menjadi contoh bagaimana krama Bali secara bijak menciptakan kawasan peralihan dari area publik (jalan raya) dengan area privat (area hunian rumah), dengan mengikuti garis sempadan jalan. Area telajakan juga sering dioptimalkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga menciptakan kawasan ekologis pada area jalan raya. Sayangnya saat ini banyak telajakan yang diubah menjadi area terbangun sebagai warung guna fungsi ekonomi. Hal ini dipicu oleh nilai strategis posisi telajakan yang berada di tepi jalan raya.

Pada prinsipnya, garis sempadan adalah garis batas antara kawasan publik dengan kawasan privat. Garis sempadan merupakan garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan/pagar.

Sehingga area sempadan adalah kawasan publik yang sekaligus sebagai area penyangga ekologis bagi wilayah laut, danau dan sungai, serta area jalan raya.

Keberadaan area sempadan menjadi titik kritis bagi upaya menjaga keseimbangan kawasan alam dengan kawasan lingkungan buatan sebagai area terbangun.

Privatisasi Ruang Publik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai sebagai penjabaran UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014) mengatur bahwa sempadan pantai minimal adalah 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sempadan pantai diartikan sebagai daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai.

Penetapan batas sempadan pantai ini harus dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota, paling lambat 5 (lima) bulan sejak Peraturan Presiden diundangkan. Sehingga penetapan besarnya batas sempadan pantai Bali harus tertuang dalam revisi Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali 2009-2029.

Batas sempadan pantai ini dimaksudkan sebagai upaya melindungi dan menjaga kele-

starian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir, dan menjaga masyarakat pesisir dari ancaman bencana alam (gempa, tsunami, erosi, dan abrasi), serta alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai. Karena realitasnya, sering sekali kawasan pesisir telah dikooptasi oleh para pemilik tanah di kawasan pesisir pantai, hingga berubah fungsi menjadi area privat.

Kawasan pesisir pantai Bali pun tidak luput dari kondisi tersebut. Banyak pengelola akomodasi pariwisata di kawasan pesisir pantai Bali (hotel, restoran, watersport, dll) yang telah menjadikan pesisir pantai di area akomodasi mereka menjadi area privat, yang tidak lagi bisa diakses masyarakat umum sebagai area publik sebagaimana diamanatkan undangundang. Ancaman terhadap sempadan pantai di kawasan pesisir Bali dapat dikendalikan dengan melakukan penataan kebijakan terkait.

Pertama, ujung tombak perencanaan suatu lingkungan buatan ada di tangan para arsitek. Arsiteklah yang bertanggung jawab mengawali proses perencanaan pembangunan lingkungan buatan di kawasan pesisir. Sehingga jika para arsitek cermat dengan berbagai rambu peraturan bangunan yang berlaku pada kawasan pesisir pantai, niscaya hal ini akan mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atas berbagai rambu peraturan bangunannya. Hal ini sekaligus akan melestarikan fungsi ekosistem dan segenap sumber daya wilayah pesisir, sekaligus menjauhi ancaman bencana pantai.

Kedua, pemilik bangunan selaku investor dalam pemban-

Menangani Prostitusi ”Online’’

PUBLIK kembali dihebohkan kasus prostitusi online. Kasus ini semakin menyita perhatian khalayak karena melibatkan pelaku kalangan artis dan model terkenal.

Polda Jatim menangkap tangan dua artis terkait prostitusi online dari sebuah kamar hotel berbintang di Surabaya. Keduanya diindikasikan adalah Vanessa Angel (VA) dan Avriellia Shaqqila (AS). Terungkap tarif yang dipatok fantastis yaitu Rp 80 juta dan Rp 25 juta untuk berkencan.

Prostitusi adalah bentuk penyakit sosial yang meresahkan. Kartasaputra (2011) mengungkapkan penyakit sosial timbul karena berbagai penyimpangan terhadap norma masyarakat. Penyimpangan tersebut terjadi karena tidak adanya figur yang bisa dijadikan teladan, pengaruh lingkungan kehidupan sosial yang tidak baik, proses sosialisasi yang negatif, dan adanya ketidakadilan. Prostitusi sebagai penyakit sosial menimbulkan dampak negatif beragam. Salah satunya adalah penyebaran AIDS dan HIV yang mematikan. Berdasarkan data Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI, hingga Maret 2017 tercatat jumlah penderita HIV mencapai 242.699 jiwa dan penderita AIDS 87.453 jiwa. Tren tiap tahun menunjukkan lonjakan signifikan.

Tahun 1987, jumlah penderita AIDS masih lima kasus. Dalam rentang waktu 10 tahun, hanya bertambah menjadi 44 kasus. Tetapi sejak 2007, kasus AIDS tiba-tiba melonjak menjadi 2.947 kasus. Perilaku dan gaya hidup bebas disinyalir membuat kasus ini melaju kencang di Indonesia.

Penyebaran kasus HIV-AIDS salah satunya disebabkan oleh perilaku seks bebas melalui praktik prostitusi. Prostitusi merupakan penyakit sosial yang klasik. Tetapi praktiknya kini sudah mengalami perkembangan modus operandi hingga melalui online. Pelaku dan sasarannya mulai ber-

Oleh

Ribut Lupiyanto variasi hingga merambah anak dan remaja.

Penanganan Prostitusi Problem prostitusi sangat kompleks.

Faktor yang memengaruhinya beraneka ragam, seperti kemiskinan, hedonisme, psikologis, dan lainnya. Layanan prostitusi juga semakin terbuka dan rapi. Misalnya digunakannya media online. Kebijakan yang ada masih dianggap kurang mendukung bagi pemberantasan prostitusi. Dari sektor pajak, misalnya. Prostitusi, minuman keras, dan narkoba kerap bersinggungan dengan tempat hiburan, seperti diskotek, karaoke, klub malam dan sejenisnya. Pemerintah justru mengeluarkan peraturan yang membebaskan jenis jasa kesenian dan hiburan dari pajak sebesar 10 persen. Hal itu tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 158/PMK.010/2015 tentang Kriteria Jasa Kesenian dan Hiburan yang tidak dikenai PPN. PMK ditandatangani pada 12 Agustus 2015 dan berlaku 13 September 2015.

Pasal 2 ayat (2) PMK tersebut menyebutkan terdapat delapan jenis jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN sebesar 10 persen. Di antaranya diskotek, karaoke, klub malam dan sejenisnya. Kebijakan baru itu menimbulkan polemik publik. Pembebasan PPN dikhawatirkan akan membuat tempat hiburan menjamur dan bertambah padat tanpa penyaringan pengunjung.

Bisnis prostitusi salah satunya disebabkan karena perilaku hedonisme. Kasus berkembang karena ada kesempatan berupa celah eksekusi tindakan tersebut. Untuk itu, upaya pemberantasan kedua penyakit tersebut adalah mempersempit hingga menutup

celah kesempatan dan potensi.

Pertama, dengan sinergisme. Pemerintah dan sektor terkait mesti bersinergi dan menerapkan strategi jitu mengingat akutnya masalah prostitusi. Penegakan regulasi berefek jera penting dioptimalkan.

Misalnya dalam pembongkaran kasus prostitusi, kepolisian mesti berupaya menyeret PSK sebagai tersangka. Jaringan bisnis ini juga mesti dibongkar, baik otak pengendali hingga pelaku-pelaku lainnya. Kedua, melakukan kampanye masif dalam upaya pencegahan. Perilaku hedonisme mesti dicegah melalui pendekatan spiritual, budaya, dan pendidikan karakter. Acara-acara TV yang mempertontonkan hedonisme mesti disaring dan diawasi oleh KPI dan stasiun televisi. Perilaku hedon dapat diarahkan ke hal produktif, seperti pemberian sumbangan sosial. Pelaku prostitusi yang masih usia muda juga mesti didekati secara kepemudaan. Mereka adalah aset bangsa yang mesti diselamatkan.

Ketiga, pemerintah mesti memfasilitasi pelaporan terkait tindak korupsi. Pelaporan selain cepat juga harus memberi jaminan rasa aman bagi pelapor. Selanjutnya, yang terpenting adalah kecepatan dan optimalisasi tindak lanjut pelaporan. Publik juga penting aktif dan berani berpartisipasi memberikan laporan dan informasi. Bisnis haram prostitusi baik di jalanan maupun online mesti diantisipasi dan diberantas.

Efek domino dan timbal balik dari kehadirannya antara lain memicu angka korupsi, penularan penyakit berbahaya, keretakan rumah tangga, dan degradasi moral anak bangsa. Konsistensi dan ketegasan pemerintah serta aparat penegak hukum menjadi kunci optimalisasi penanganan.

gunan suatu lingkungan buatan menjadi kunci dalam pengendalian berikutnya. Hal ini melihat kenyataan bahwa investor acap kali menitikberatkan pada faktor keuntungan finansial semata, sehingga kadang terjadi pemaksaan pembangunan tanpa mengindahkan peraturan bangunan dan lingkungan yang ada.

Ketiga, pemegang kendali yang tidak kalah penting dalam pembangunan suatu lingkungan buatan adalah para pemberi izin. Di tangan merekalah kendali boleh tidaknya suatu bangunan lingkungan buatan hadir pada suatu lingkungan alam tertentu. Jika ditengarai adanya pelanggaran atas peraturan perundangan yang ada, maka suatu lingkungan buatan harus tidak diberi izin pembangunannya alias tidak boleh dibangun pada suatu kawasan.

Penanggulangan atas ancaman terhadap sempadan kawasan pesisir Bali harus menjadi tanggung jawab bersama segenap krama Bali. Harus ada komitmen kuat dalam sinergi antarpemangku kepentingan yang bertanggung jawab terhadap masalah pembangunan lingkungan buatan pada suatu kawasan lingkungan alam Bali. Ada baiknya jika segenap krama Bali meneguhkan kembali komitmen kehidupan kesehariannya dalam filosofi Tri Hita Karana. Jangan sampai filosofi keseimbangan ini hanya menjadi komitmen lisan krama Bali, tanpa ada realisasi yang nyata dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya keseharian krama Bali.

Penulis, arsitek senior Researcher pada Centre of Culture & Urban Studies (CoCUS) Bali, tinggal di Denpasar.

POJOK PDI Perjuangan minta perkuat proteksi terhadap desa adat.

- Bukan eksploitasi desa adat. *** Ketua DPRD kecewa, pengelolaan sampah di Gilimanuk belum maksimal.

- Masih belum sadar. *** DPRD Bali pertanyakan sistem pungutan 10 dolar per wisatawan asing.

- Artinya belum jelas pembagiannya.

Penulis, Deputi Direktur C-PubliCA (Center for Public Capacity Acceleration)

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumarthana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Eka Prananda, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan.

NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: Budiarta, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d.

Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000.

Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Kliwon, 15 Januari 2019

7

TABANAN

BAWANG - Petani di Baturiti memeriksa kondisi tanaman bawang.

20 Pustu Rusak Berat Lima Diperbaiki Tahun Ini

Tabanan (Bali Post) -

Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr. Nyoman Suratmika, Senin (14/1) kemarin, mengatakan lima pustu yang mendapatkan perbaikan tahun ini adalah Pustu Pujungan, Pustu Timpag, Pustu Nyambu, Pustu Dauh Peken dan Pustu Desa Tua. ‘’Karena masuk kategori rusak berat, maka dana perbaikannya mencapai Rp 500 juta per pustu,’’ ujar Suratmika.

Ia menjelaskan, biaya perbaikan berbeda-beda tergantung kondisi. Pihaknya pun telah melakukan evaluasi kerusakan di setiap pustu. Dengan dana Rp 500 juta, perbaikan gedung pustu akan dilakukan secara total dalam artian yang dipertahankan hanya pondasinya saja. ‘’Pembangunannya nanti sesuai dengan aturan Permenkes untuk pustu, jadi untuk ketahanan jangka pan-

jang. Misalnya, jika berada di daerah dingin, maka rangka atapnya tidak boleh kayu lagi tetapi baja ringan. Dindingnya juga tidak semua tembok tetapi harus ada keramik, sesuai dengan syarat pembanguan gedung pustu yang ditetapkan Permenkes,’’ jelasnya.

Ia mengakui masih ada 15 pustu lagi yang rusak berat dan memerlukan perbaikan.

Namun perbaikan secara menyeluruh memang belum bisa dilakukan pemkab, karena keterbatasan anggaran. Sejauh ini pemkab sudah memperbaiki setidaknya setengah dari pustu yang rusak berat. Menurut Suratmika, awalnya ada sekitar 40 pustu rusak berat. ‘’Setiap tahun diperbaiki empat sampai lima pustu. Hingga saat ini masih tersisa 20 yang rusak berat dan tahun ini dialokasikan untuk lima pustu.

Bertahap dan pasti semua bisa diperbaiki,’’ ujarnya.

Meski rusak berat, pelayanan pustu tetap jalan karena masyarakat terutama di perdesaan yang jauh dari layanan puskesmas masih sangat membutuhkan layanan kesehatan dari pustu. Suratmika menjelaskan, walaupun rusak berat, rata-rata kondisi gedung pustu masih bisa dipakai untuk operasional. Biasanya petugas melakukan inovasi guna menyiasati kondisi gedung. Jika satu ruangan tidak bisa dipakai, pelayanan dipindahkan ke ruangan lain yang lebih aman dan representatif.

Selain pustu, Tabanan juga memiliki Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Fungsinya sama dengan pustu, namun poskesdes dikelola oleh desa terutama desa yang belum memiliki pustu. Saat ini Tabanan memi-

liki 54 poskesdes. Gedungnya disediakan oleh desa, sementara SDM serta obat-obatannya ditanggung Dinas Kesehatan.

Karena dikelola desa, jika ada kerusakan gedung poskesdes, bisa diperbaiki oleh desa dengan menggunakan Dana Desa.

Ditambahkannya, tahun ini Tabanan juga mendapatkan dana pusat dalam hal ini BKK untuk perbaikan tiga puskesmas yaitu Puskesmas Pupuan II, Puskesmas Selemadeg II dan Puskesmas Kediri III, dengan besaran dana Rp 3 miliar per puskesmas. Untuk puskesmas sebenarnya bisa mengalokasikan pembayaran JKN-nya untuk perbaikan puskesmas maupun pustu kategori ringan. ‘’Puskesmas kan mendapatkan bayaran pelayanan JKN setiap sebulan. Hitungannya sesuai dengan jumlah pasien JKN yang dilayani puskesmas.

60 persen dari pembayaran JKN digunakan untuk jasa pelayanan dan 40 persen untuk operasional yang di dalamnya termasuk dalam pemeliharaan gedung,’’ tegasnya. (kmb24)

Tabanan (Bali Post) Ngaben bikul merupakan salah satu budaya yang hanya ada di Tabanan. Dinas Kebudayaan Tabanan sudah pernah mendaftarkan ngaben bikul sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) ke Pemerintah Pusat. Sayangnya belum bisa diterima karena belum ada kajian ilmiah. Untuk itulah Dinas Kebudayaan saat ini sedang berusaha mengumpulkan semua kajian ilmiah yang mendukung ngaben bikul agar bisa menjadi WBTB milik Tabanan.

Kepala Dinas Kebuday-

aan Tabanan I Gusti Ngurah Supanji, Senin (14/1) kemarin mengatakan, pihaknya mengajak peneliti untuk memberikan masukan berupa kajian ilmiah untuk ngaben bikul agar kebudayaan yang unik dan satu-satunya ada di Tabanan ini bisa didaftarkan menjadi WBTB. Selain ngaben bikul yang sedang dalam proses pengumpulan kajian ilmiah, tahun ini pihaknya telah siap untuk mendaftarkan empat buah karya budaya yang dimiliki Kabupaten Tabanan untuk menjadi WBTB ke Pemerintah Pusat. Empat

karya dimaksud yakni permainan tradisional megandu di Banjar Ole, Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga, tradisi ngerebeg yang juga terkait dengan Keris Ki Baru Gajah di Desa Kediri Kecamatan Kediri, serta dua kuliner khas Tabanan yakni jukut gondo dan teh beras merah. Untuk pengajuan empat karya ini disiapkan anggaran sekitar Rp 50 juta.

Dinas Kebudayaan telah memenuhi persyaratan pengajuan empat karya budaya ini. Menurut Supanji, persiapan untuk pengajuan empat karya budaya

ini sudah dilakukan sejak lama. Karena ada beberapa persy aratan yang harus dipenuhi, seperti kajian ilmiah, dokumentasi, dan audio-visualnya.

Tabanan memiliki banyak karya budaya yang bisa didaftarkan ke WBTB. Tetapi pihaknya masih terus melakukan pemenuhan persyaratan. ‘’Kami fokus pada empat karya budaya yang sudah lengkap dari segi persyaratan. Soal layak tak layak itu dinilai lagi oleh tim. Dan jika misalnya dari empat masih ada yang belum layak, kami ajukan lagi di ta-

Tabanan saat ini memiliki 20 puskesmas dan 79 puskesmas pembantu (pustu).

Dari 79 pustu yang ada, 20 di antaranya masuk kategori rusak berat. Namun akibat anggaran terbatas, Pemkab Tabanan melakukan perbaikan secara bertahap. Tahun ini perbaikan mencakup lima Pustu.

Tabanan Dapat Bantuan Hortikultura Bawang Putih Seluas 200 Hektar

Bali Post/san

Tabanan (Bali Post) Dalam rangka swasembada bawang putih tahun 2021, pemerintah pusat melaksanakan program hortikultura, yang salah satunya melalui pemberian bantuan bibit serta peralatan untuk penanaman bawang putih. Tahun ini Tabanan mendapatkan alokasi bantuan program hortikultura bawang putih untuk seluas 200 hektar.

Kepala Bidang Peningkatan Produksi dan Hortikultura Dinas Pertanian Tabanan I Wayan Suandra, Senin (14/1) kemarin, mengatakan tahun 2018 Tabanan juga mendapatan bantuan program hortikultura tersebut. Sayangnya akibat sejumlah kendala, target 200 hektar hanya bisa terpenuhi 50 hektar. ‘’Karena terlambat mendapatkan bibit, waktu tanamnya mundur. Sehingga banyak petani yang tidak berani menanam bawang putih dari program ini,’’ ujar Suandra.

Ia melanjutkan, biasanya penanaman bawang putih dilakukan setelah petani panen padi. Tahun 2018, bawang dijadwalkan ditanam pada Mei dan Juni. Sayangnya pada bulan tersebut bibit bawang putih stoknya sedang kosong. Sehingga harus menunggu. ‘’Belinya di Tumanggung, Jawa Tengah. Tapi pada Mei dan Juni bibit kosong sehingga harus menunggu.

Karena jadwal tanamnya menjadi mundur jadi November-Desember dan karena mundur, beberapa petani tidak berani tanam dan hanya terealisasi 50 hektar di Baturiti,’’ jelas Suandra.

Agar permasalahan tidak tersedianya bibit tidak kembali terjadi, bawang putih yang sudah ditanam pada areal seluas 50 hektar nantinya sekitar 75 persen hasil panennya akan dijadikan bibit. Bibit hasil semaian petani ini nantinya akan dibeli oleh pemerintah sebagai bagian dari program hortikultura. Dengan demikian, jadwal tanam bawang putih yang direncanakan Mei dan Juni mendatang seluas 200 hektar diharapkan bisa terealisasi. Daerah yang mendapatkan program ini adalah Kecamatan Baturiti, Penebel dan Pupuan.

Selain bawang putih, di tahun 2018 Tabanan juga mendapatkan program hortikultura bawang merah seluas 20 hektar, manggis 25 hektar, pisang sebanyak 7.500 pohon dan cabai seluas 50 hektar. Untuk bawang merah dan cabai, sudah panen dan hasilnya cukup bagus. ‘’Khusus cabai, bantuannya hanya berupa sarana dan prasarana, tidak mencakup bibit. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika diberikan bantuan bibit, ternyata hasilnya berbeda-beda di masing-masing daerah sehingga petani memutuskan membeli bibitnya sendiri,’’ jelas Suandra.

Program hortikultura ini selain untuk swasembada bawang putih juga untuk memenuhi permintaan pasar.

Lewat program ini diharapkan kestabilan harga cabai dan bawang akan terus terjadi. (kmb24)

Pemkab Benahi Sarana dan SDM Pelayanan Publik Tabanan (Bali Post) Pemkab Tabanan tengah fokus memperbaiki standar pelayanan publik, menyusul hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman yang hanya mendapatkan predikat kuning. Salah satu perbaikan atau pembenahan yaitu dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pembenahan meliputi penyiapan SDM yang berkompeten.

Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa dalam rapat koordinasi dengan seluruh OPD dan Ombudsman di ruang rapat kantor Bupati Tabanan, Senin (14/1) kemarin menyampaikan, terkait hasil penilaian Ombudsman tersebut memang menunjukkan adanya banyak persoalan dalam pelayana publik.

Namun dia menegaskan saat ini sudah dilakukan beragam persiapan untuk pembenahan.

Diakuinya, pelayanan publik di Tabanan sejauh ini masih terbentur terbatasnya sarana prasarana serta

hun berikutnya. Begitu juga dengan karya budaya yang lain. Jika syaratnya sudah lengkap, akan kami ajukan tahun berikutnya,’’ ujarnya.

Pengajuan karya budaya sebagai WBTB bertujuan untuk memberikan lisensi tersendiri sehingga karya budaya yang dimiliki Kabupaten Tabanan tidak diklaim oleh daerah lain.

Selain itu, untuk memperkenalkan kepada masyarakat Bali khususnya Tabanan dan juga negara lain bahwa karya budaya ini berasal dari Kabupaten Tabanan. (kmb24)

prosedur pelayanan yang belum lengkap. Ini memang harus terus dibenahi dan dilengkapi.

Namun yang tak kalah penting yaitu SDM. Personel di masing-masing OPD khususnya yang menangani pengaduan masyarakat selama ini belum ada. ‘’Baik sarana pengaduan dan orangnya, akan dipersiapkan dilengkapi dengan SK Bupati,’’ jelasnya.

Hal lainnya yang juga akan menjadi perhatian yakni pembenahan regulasi pelimpahan perizinan. Perizinan sebagian besar sudah di Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. ‘’Jadi di sini juga kami akan fokus benahi lembaganya dengan menyediakan tenaga yang kompeten, SOP yang benar dan sarana prasana sehingga tidak ada lagi yang kurang,’’ tegasnya.

Ariwangsa menyatakan, dengan berbagai pembenahan yang akan dilakukan, Pemkab Tabanan optimis

akan meraih nilai hijau dari Ombudsman. Apalagi komitmen Bupati Tabanan untuk melakukan pembenahan sudah sangat kuat. ‘’Tinggal membenahi jajaran di bawah yang menyentuh pelayanan teknis,’’ jelasnya.

Terkait mal pelayanan publik, dia menyebutkan, sudah dipersiapkan. ‘’Tadi sudah kami tekankan seluruhnya dibawa ke PTSP supaya satu pintu, karena ada yang masih tercecer.

Yang jelas kami optimis akan kejar kekurangankekurangan yang belum lengkap,’’ tegasnya.

Sementara itu, Asisten Ombdusman RI Perwakilan Bali Ida Bagus Kade Oka Ma hend ra mengungka p kan, untuk di Tabanan ada beberapa indikator pelayanan publik yang belum terpenuhi. Ini harus dipenuhi secara bertahap. ‘’Jadi, standar persyaratan pelayanan publik penting untuk ciptakan pelayanan publik yang transparan,’’ tegasnya. (kmb28)

Tabanan (Bali Post) Kapolsek Selemadeg Barat AKP I Wayan Suastika menjadi inspektur upacara bendera yang digelar SMPN 2 Selemadeg Barat, Senin (14/1) kemarin. Kesempatan itu digunakan Kapolsek beserta jajaran untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menaati aturan lalu lintas kepada para siswa dan guru di sekolah setempat.

Dalam pemaparannya, Kapolsek menyampaikan, kepolisian khususnya Polres Tabanan akan terus melakukan gerakan tertib berlalu lintas. Kegiatan semacam ini juga akan menyasar sekolah lainnya.

AKP Suastika mengungkapkan, kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut program Kapolri yaitu road safety milenial dan commander wish Kapolda Bali yakni menjadikan Bali sebagai model tertib berlalu lintas. Di Tabanan, program tersebut ditindaklanjuti dengan mewujudkan Tabanan sebagai kota tertib berlalu lintas serta bebas narkoba.

‘’Saat ini kita melaksanakan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama mewujudkan program ini, termasuk juga mengharapkan semua dukungan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan untuk mengimbau setiap orang tertib berlalu lintas,’’ ucapnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 2 Selemadeg Barat I Nyoman Loka, S.Ag. menyambut baik kegiatan yang dilakukan jajaran kepolisian tersebut. ‘’Hadirnya Kapolsek memberi wejangan tentang tertib berlalu lintas, sangat kami harapkan. Kami berharap kepada anak didik kami agar apa yang disampaikan bisa lebih diresapi, dimengerti dan dilaksanakan. Ke depannya nanti kami selalu akan bekerja sama dengan Polsek Selemadeg Barat untuk memberi pengarahan kepada anak didik kami agar nantinya selalu tertib berlalu lintas, tertib hukum dan menjadi panutan di masyarakat,’’ jelasnya. (kmb28)

Terkendala Kajian Ilmiah, Pendaftaran Ngaben ”Bikul” sebagai WBTB Polisi Gencarkan Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas

Mesin Perontok Padi Digondol Maling Tabanan (Bali Post) Pencurian mesin trasher atau perontok padi belakangan ini marak terjadi di Tabanan. Jika sebelumnya terjadi di Subak Jaka, Desa Kukuh, Kecamatan Marga, kini kasus serupa terjadi di Kecamatan Penebel. Mesin trasher milik petani di Subak Riang Gede, Penebel, yang ditaruh di sawah, raib digondol maling, Senin (14/1) dini hari.

Informasi yang berhasil dihimpun, mesin trasher tersebut disewa petani setempat, I Dewa Nyoman Andika (31).

Usai digunakan pada Minggu (13/1) malam, mesin tersebut ditaruh di tengah sawah.

Mesin hanya ditutup dengan terpal.

Keesokan harinya sekitar pukul 07.00 Wita, korban datang ke sawah. Ia sangat terkejut karena bagian mesin diesel mesin trasher tersebut telah hilang. Korban men-

duga maling mengambil mesin tersebut pada dini hari. Akibat kejadian tersebut, kerugian yang diderita subak sebesar Rp 10 juta. Kasus tersebut selanjutnya dilaporkan ke Polsek Penebel.

Kapolsek Penebel AKP I Ketut Mastra Budaya membenarkan kejadian tersebut.

Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi di lapangan, diduga pelaku mengambil mesin tersebut sekitar pukul 02.00 Wita. Pihaknya kini berupaya mengejar pelaku berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan. ‘’Masih dalam penyelidikan,’’ tegasnya.

Terkait kejadian ini, Mastra mengimbau warga agar lebih berhati-hati menempatkan alat pertanian di sawah, apalagi seperti mesin trasher yang harganya cukup mahal. ‘’Kalau memang bisa, jangan dibiarkan di sawah. Sebaiknya dibawa pulang agar tidak hilang,’’ ujarnya. (kmb28)

PENYELIDIKAN - Polisi melakukan penyelidikan di lokasi kejadian.

Bali Post/ist

BULELENG

8

Selasa Kliwon, 15 Januari 2019

Mencuri Kawat Tembaga Tambak, HS Ditangkap Singaraja (Bali Post) –

Bali Post/kmb38

PELANTIKAN PAW DEWAN - Awal tahun 2019, DPRD Buleleng kembali melakukan pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota dewan, Senin (14/1) kemarin.

Neneng Sariyani Putri Dilantik PAW Dewan

Ganti Kakak Kandung dengan 42 Suara

Singaraja (Bali Post) – Awal tahun ini, DPRD Buleleng melaksanakan pelantikan Pergantian Antar-Waktu (PAW), Senin (14/1) kemarin.

Menariknya, Neneng Sariyani Putri itu yang mengantikan PAW H. Mulyadi Putra yang merupakan kakak kandungnya.

Neneng sendiri akhirnya sukses duduk di kursi dewan itu dengan bermodalkan perolehan hanya 42 suara. Tidak heran, banyak pihak memperbincangkan lolosnya politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjadi wakil rakyat, hanya faktor keberuntungan (nasib - red). Setelah dilantik, sekarang kader PPP dari Kecamatan Gerokgak itu duduk sebagai wakil rakyat efektif selama delapan bulan hingga Agustus 2019.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota dewan PAW dipimpin Ketua Dewan Gede Supriatna. Sidang juga dihadiri Bupati Putu Agus Suradnyana dan Wakil Bupati dr. Nyoman Satjidra, Sp.OG. Pelantikan PAW sesuai SK Gubernur Bali No.2228/001-a/ hk/2018 tentang pemberhentian dengan hormat H. Mulyadi Putra sebagai anggota DPRD Buleleng perioda 2014-2019 dan SK Gubernur Bali No. 2478/10-a/hk/2018 tentang pengangkatan Neneng Sariyani Putri sebagai PAW anggota DPRD Buleleng sisa masa jabatan tahun 2014-2019.

Wanita kelahiran 12 September 1987 itu aktif sebagai kader PPP sejak 2008 lalu. Neneng mengaku tidak menyangka dapat ‘’duduk’’ sebagai anggota DPRD. Ini karena perolahan suaranya teramat minim. Namun karena aturan dirinya pun resmi menjadi anggota dengan PAW. Pada Pileg 2014 lalu, dia bertarung di Daerah Pemilihan (Dapil) V (Kecamatan Seririt dan Gerokgak).

Berbagai upaya dilakukan saat tahapan kampanye pileg lalu. Baik bersosialisasi sendiri atau ikut saudara kandunggnya H. Mulyadi Putra. Sayang, karena perolehan suara di peringkat 5, Neneng gagal melenggang ke gedung dewan.

Pasalnya, dari dua kecamatan itu, dirinya mengumpulkan hanya 42 suara. ‘’Karena tidak terpilih saya kembali menjadi guru kontrak. Walau mengajar saya tetap aktif sebagai kader partai,’’ katanya.

Desember 2018 lalu, KPU Buleleng menghubungi untuk menjadi PAW yang tidak lain suadaranya sendiri, H. Mulyadi Putra. KPU mempertanyakan kebenaran dirinya menjadi caleg 2014 lalu, dan meminta menyiapkan berkas persyaratan. Setelah melengkapi berkas, Neneng menerima surat keputusan (SK) sebagai anggota dewan. ‘’Saya lengkapi berkasanya dan sebelum dilantik ini sudah dibawakan SK oleh sekretariat. Dan hari ini saya akhirnya duduk di gedung dewan ini,’’ tegasnya.

Ditanya sisa masa jabatan efektif delapan bulan, Neneng akan memanfaatkan waktu jabatannya itu mengawal aspirasi masyarakat pada dapilnya, khususnya di Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak yang merupakan daerah asalnya. Namun demikian, dia sendiri merasa jika waktu delapan bulan itu tentulah sangat singkat. Karena itu tidak mungkin bisa bekerja secara maksimal. ‘’Saya akan mengikuti agenda yang sudah disusun saja. Tetapi pasti tetap saya memperjuangkan konstituen saya,’’ jelasnya.

Setelah pelantikan ini, Neneng dipastikan bertugas di Komisi I sama seperti sang kakak H. Mulyadi Putra. Ketua Komisi I Putu Mangku Mertayasa mengaku rekannya yang baru itu bisa saja ditunjuk sebagai wakil ketua komisi. Jabatan itu sebelumnya dijabat H. Mulyadi Putra. Sikap komisi itu diambil mengingat sisa masa jabatan pendek, sehingga kalau dilakukan rolling jabatan di komisi memakan waktu lama. Sebab dalam waktu singkat tidak akan cukup. ‘’Kemungkinan saja eksovisio Ibu Neneng melanjutkan jabatan Pak H. Mulyadi, tapi nanti kami akan rapatkan di fraksi dulu,’’ katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, H. Mulyadi Putra diberhentikan menjadi aggota dewan karena mencalonkan diri di pileg tahun ini melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dari proses PAW, caleg dengan suara terbanyak kedua H. M Nazim. Sayang, dia sudah menjadi caleg tetap (DCT) PKB di Dapil 4. Peraih suara terbanyak ketiga Abu Khari juga sama di mana dia masuk DCT PKB di Dapil 1 (Kecamatan Buleleng). Sedangkan caleg suara terbanyak keempat Jarrab tidak tercatat sebagai pengurus PPP. KPU akhirnya mengusulkan Neneng mengganti H. Mulyadi Putra. (kmb38)

313 CPNS Jalani Tes Bebas Narkoba

Singaraja (Bali Post) – Meskipun sudah dinyatakan lolos seleksi, sebanyak 313 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Buleleng masih menjalani tahapan tes sebelum mereka mengantongi Nomor Induk Pegawai (NIP - red). Tahapan tes ini berupa pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Materi tes jasmani, semua CPNS wajib bersih dari pengaruh narkoba dan obat terlarang lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Gede Wisnawa di gedung DPRD Buleleng, Senin (14/1) kemarin mengatakan, setelah pengumuman kelulusan, pihaknya telah menyelesaikan tahapan pemberkasan. Pemberkasan ini berupa pengumpulan dokumen administrasi setiap orang CPNS yang sudah dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Kategori pemberkasan itu masuk dalam formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Dari pembagian kategori, itu berkas administrasi itu sudah dinyatakan lengkap.

Sebelum berkas itu disetor untuk mengusulkan NIP, semua CPNS wajib melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani. Pameriksaan ini dijadwalkan berlangsung hingga empat hari ke depan mulai tanggal 20 Januari 2019.

Khusus pemeriksaan kesehatan jasmani, CPNS diwajibkan mengikuti tes bebas pengaruh narkoba dan obat terlarang lainnya. Upaya itu dilakukan agar setiap calon Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini tidak terindikasi memakai narkoba atau obat terlarang lainnya. Pada tes kesehatan itu BKPSDM bekerja sama dengan pihak RSUD Buleleng.

Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Buleleng itu mengatakan, setelah 313 CPNS menjalani pemeriksaan kesehatan, hasilnya nanti akan dijadikan satu dengan berkas yang sudah dilengkapi oleh masing-maisng CPNS. Berkas tersebut akan dikirim bersamaan hasil pemeriksaan kesehatan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB). Kalau tidak ada halangan, akhir bulan ini berkas itu diusulkan Februari 2019 NIP terbit.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Buleleng dr. Gede Wiartana menyatakan siap memfasilitasi CPNS yang akan memerlukan pemeriksaan kesehatan. Bahkan, karena jumlah CPNS banyak, pihaknya menyiapkan tempat dan petugas yang diberikan tugas memeriksa kesehatan semua CPNS. (kmb38)

HS (34) ditangkap karena mencuri kawat tembaga tambak budi daya benih ikan bandeng di Banjar Dinas Kerta Kawat, Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak. Pelaku asal Jember, Jawa Timur (Jatim) itu sehari-hari tinggal di Banjar Dinas Gondol, Desa Banyupoh. Dia mencuri kawat tembaga milik Sunardi (61), pengusaha tambak asal Gersik, Jawa Timur.

Kapolsek Gerokgak Kompol I Made Widana seizin Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.IK., Senin (14/1) kemarin, mengatakan, kasus ini berawal ketika korban melaporkan kehilangan kawat tembaga tambaknya pada 9 Januari 2019 lalu.

Kawat ini sebelumnya dipasang di petak tambak milik korban. Ketika akan menyimpan kawat tambak yang tidak terpakai di bangunan bengkel yang tidak jauh dari lokasi tambak itu, korban tidak menemukan potongan kawat tembaga yang sudah dikumpulkan sebelumnya.

Penasaran siapa orang yang mengambil kawat tembaga itu, korban membuka rekaman kamera pengintai (CCTV -red) yang dipasang di bengkel tersebut. Dari rekaman itu menunjukkan seseorang masuk ke dalam bengkel itu kemudian mengambil kawat tembaga yang disimpan dalam karung. Merasa kemalingan, korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Mapolsek Gerokgak.

Beberapa jam kemudian, polisi melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Polisi menggali keterangan dari

semua pekerja tambak. Hasil dari keterangan pekerja dan rekaman CCTV, polisi mencurigai pelaku HS. Dia sudah lama berhenti bekerja di tambak milik korban itu.

Dari pemeriksaan yang dilakukan di rumah pelaku, polisi menemukan potongan kawat tembaga yang diduga diambil dari bengkel tambak milik korban. Ketika diinterogasi, pelaku tidak bisa mengelak dan mengaku mengambil potongan kawat tembaga seberat 42 kilogram itu. Saat itu juga, pelaku dan barang bukti diamankan ke Mapolsek Gerokgak.

“Dilaporkan sekitar pukul 12.30 Wita. Setelah itu, kita lakukan penyelidikan.

Pelaku kita amankan bersama barang bukti sekitar pukul 15.30 Wita. Untuk sementara, pelaku yang pernah bekerja di tambak milik korban beraksi sendiri,” katanya.

Selama bekerja di tambak milik korban, kata Kompol Widana, pelaku mengetahui cara mengumpulkan kawat tembaga. Tempat menyimpan kawat tembaga itu juga diketahui, sehingga memudahkan pelaku beraksi.

Bali Post/kmb38

CURI KAWAT – Unit Reskrim Polsek Gerokgak mengungkap kasus pencurian kawat bekas yang biasa dipasang di petak tambak budi daya benih bandeng di Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak.

Tidak heran, korban pernah kehilangan kawat tembaga, sekitar tahun 2016 dan 2017 lalu, tetapi tidak dilaporkan ke polisi. Kejadian terakhir ini korban baru melaporkan dan pelakunya adalah bekas anak buahnya sendiri. Dari perhitungan kasar rata-rata kawat tembaga itu dijual Rp 75.000 per kilogram, sehingga korban mengalami kerugian Rp 3.150.000.

“Satu tahun lebih, dia (pelaku -red) pernah bekerja di tambak. Cara mengambil dan tempat penyimpanan

kawat tembaga ini diketahui, sehingga pelaku naik tembok pagar tambak dan mengambil kawat tembaga yang sudah dimasukkan dalam karung,” jelasnya.

Pelaku HS di hadapan polisi mengakui telah mencuri kawat tembaga milik bekas bosnya itu. Dia mengaku, kawat bekas ii masih laku dijual ke pengumpul barang bekas, dengan harga rata-rata Rp 75.000 tiap kilogram. Harga yang tergolong mahal itu membuatnya tergiur mengambil barang

bekas milik korban itu. Apalagi, setelah berhenti bekerja di tambak, pelaku sendiri kesulitan biaya hidup, sehingga nekat mencuri kawat tembaga itu. “Waktu masih bekerja, kawat bekas ini laku dijual ke pengumpul rongsokan. Hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga,” katanya. Atas perbuatan itu, sekarang HS harus menghuni ruang tahanan polisi. Dia melanggar pasal 363 KUHP. Ancaman hukumannya 7 tahun penjara. (kmb38)

Wujudkan Internasionalisasi

Mahasiswa Asing PKL dan PPL di Undiksha UNIVERSITAS Pendidikan Ganesha (Undiksha) tak hanya mengirim mahasiswa untuk Program Pengalaman Lapangan (PPL) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ke luar negeri. Sebaliknya, universitas yang sekarang memiliki Fakultas Kedokteran (FK) itu juga menerima mahasiswa asal Filipina dan Thailand. Serah terima mahasiswa asing itu dihadiri Rektor Undiksha Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. di Ru-

ang Ganesha I Rektorat, Senin (14/1) kemarin.

Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Undiksha Prof. Dr. AAIN Marhaeni, M.A. mengatakan, program ini sudah berjalan sejak 2017. Khusus untuk 2019, penerimaan periode Januari-Februari sebanyak 19 orang yang dilakukan belum lama ini. Hanya, kedatangan mahasiswa asing itu masih bertahap. Hal itu cukup rasional

TERIMA MAHASISWA ASING – Rektor Undiksha Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. (tengah) menerima kedatangan mahasiswa asing yang akan melaksanakan PKL dan PPL di Undiksha, Senin (14/1) kemarin.

sebab mereka berasal dari universitas di Filipina, yakni University of Saint Anthony, Mariano Marcos University, University of Santo Tomas, Tarlac Agricultural University, Central Luzon State University, Nueva Ecija University of Science dan Technology, dan Iloilo Scince dan Technology University Miagao Campus Brgy Igtuba. Sementara dari Thailand, berasal dari Pronce of Songkla University. ‘’Mahasiswa yang PPL ada 14 orang. Sedangkan yang mengikuti PKL 5 orang.

Kedatangan mereka bertahap,’’ jelasnya.

Khusus untuk program PPL, durasinya hanya satu bulan.

Sedangkan program PKL lebih lama yakni empat bulan. Untuk program itu Undiksha memberikan sarana-prasarana yang memadai, termasuk akomodasi tempat tinggal. ‘’Kami sangat siap melaksanakan program ini,’’ sebutnya.

Disampaikan lebih lanjut, mahasiswa itu juga tidak hanya berkutat dengan kegiatan akademis. Mereka juga diberikan kesempatan mengenal kebudayaan Bali, khususnya Buleleng maupun ke objek wisata.

Program yang sama juga dige-

lar pada Juli-Agustus. Namun, jumlah mahasiswa belum bisa dipastikan. ‘’Ini sebagai salah satu upaya mengenalkan daerah Buleleng secara internanasional. Kepada mereka malah kami siapkan pendamping khusus jika mereka ingin ke sana,’’ jelasnya.

Rektor Undiksha Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. didampingi Wakil Rektor I Prof. Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si. menambahkan, tahun 2019 ini perguruan tinggi yang dipimpinnya mencanangkan sebagai tahun internasionalisasi.

PPL dan PKL ini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut. ‘’Ini salah satu strategi mewujudkan hal itu.

Kita tidak hanya mengirim mahasiswa ke luar negeri. Tetapi juga menerima mahasiswa asing,’’ katanya.

Rektor asal Kuta Selatan, Badung itu berharap, melalui program ini bisa meningkatkan grade Undiksha dan mewujudkan visi menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia tahun 2045. ‘’Kami berharap ke depan semakin banyak yang mengikuti program ini. Termasuk dosen

Undiksha bisa mengajar di luar negeri. Dosen di luar negeri bisa mengajar di Undiksha. Kami mendorong dan akan memediasi target itu bisa terwujud,’’ janjinya.

Selain Filipina dan Thailand, universitas negeri terbesar di Bali Utara ini juga menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Vietnam. Ditargetkan nantinya bisa meluas ke sejumlah negara di Asia. Seperti Cina, Malaysia, dan Taiwan, bahkan sampai ke Australia.

Dalam upaya mewujudkan hal itu, peningkatkan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan. ‘’Mewujudkan internasionalisasi, tentu perlu memperluas kerja sama. Untuk peningkatan penguasaan bahasa asing, kami juga sudah memiliki program strategis untuk itu,’’ kata mantan Wakil Rektor II Undiksha ini.

Untuk mahasiswa Undiksha yang PKL dan PPL ke luar negeri, pada periode JanuariFebruari sudah mencapai 33 orang. Program itu menyasar perguruan tinggi di tiga negara yakni Vietnam, Thailand, dan Filipina. (ad549)

Jalan Penghubung Desa Bontihing-Pakisan Tergerus Banjir Akses Desa Bontihing dengan Desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan saat ini terganggu. Ini karena setengah badan jalan yang berstatus jalan kabupaten itu jebol akibat tergerus banjir beberapa waktu lalu.

Sekarang, ini kendaraan roda empat tidak bisa melintasi di jalan yang menghubungkan kedua desa bertetangga itu. Lalu, bagaimana solusi yang harus diupayakan agar akses jalan satu-satunya bisa nyambung kembali?

DARI informasi yang dikumpulkan di lapangan, lebar jalan itu sekitar 3,5 meter. Akibat banjir itu, aspal jalan tergerus dengan volume lebih dari satu meter. Sejak kerusakan yang relatif parah, pengendara sepeda motor terpaksa melintas bergiliran karena badan jalan menyempit. Sedangkan, mobil pribadi dan angkutan hasil perkebunan tidak dapat melewati jalan itu. Situasi ini memaksa pengemudi mobil harus mencari jalan alternatif di Dusun Rendetin, Desa Bontihing.

Perbekel Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Gede Ardika mengatakan, jalan di desanya itu rusak parah.

Rusaknya jalan itu disebabkan tergerus air irigasi sawah yang meluap ketika terjadi hujan deras. Sejak kerusakan jalan itu, pihaknya sebetulnya telah melaporkan hal itu ke Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Buleleng.

Dari laporan itu, dirinya berharap, instansi terkait segera memperbaiki kerusakan yang terjadi. Ini karena, jalan yang kini terputus itu memiliki peran sangat vital. Alasannya, jalan

itu bukan saja menghubungkan arus lalu lintas antarkedua desa. Namun, jalan itu juga untuk memperlancar jalur perekonomian baik warganya sendiri maupun bagi desa tetangga yakni Desa Tamblang, Desa Pakisan, Desa Lemukih, dan Desa Bebetin. Bahkan, akses menuju Denpasar. ‘’Sejak kerusakan jalan itu, arus kendaraan terganggu.

Praktis kendaraan roda empat tidak bisa lewat. Karena itu, harus mencari jalan alternatif.

Kami berharap kerusakan ini tidak dibiarkan lama. Sebab, jalan itu merupakan jalur perekonomian masyarakat,’’ katanya.

Tahun 2016 lalu, kata Ardika, pemerintah desa mengusulkan ke Dinas PUPR agar saluran irigasi Subak Kudungan itu diperbaiki. Sejak dibangun, saluran ini berada di bawah jalan. Diduga, permukaan saluran itu sempit, sehingga mengakibatkan air meluap terutama ketika hujan deras. Kondisi ini diperparah akibat saluran itu tersumbat sampah kiriman, sehingga air tertahan di bawah dan menggerus badan jalan. ‘’Karena

salurannya sempit dan sering tersumbat sampah. Maka kami usulkan dibuat saluran lebih lebar. Namun keburu banjir dan jalannya terputus seperti sekarang,’’ jelasnya.

Kepala Dinas PUPR Buleleng Ketut Suparta Wijaya usai sidang di gedung DPRD Buleleng, kemarin, mengatakan laporan kerusakan jalan itu sudah diterima. Setelah dipelajari, pihaknya berjanji memperbaiki kerusakan jalan

itu. Paling lambat mulai April 2019 ini. Rencananya, PUPR menambah lebar saluran dari ukuran semula hanya 0,5 meter menjadi 1 meter. Saluran itu dibangun menggunakan box culvert dengan lebar satu meter. Untuk realisasi perbaikan, pihaknya meminta warga bersabar menunggu tahun anggaran baru yakni penjabaran pelaksanaan APBD Buleleng 2019. ‘’Segera akan kita perbaiki.

Memang saluran di sana sempit, sehingga nanti kita pasang box culvert lebih lebar yakni satu meter, sehingga air lancar mengalir di bawah jalan. Kita juga harapkan saluran yang tertutup seperti itu harus dijaga. Perlu diawasi terutama agar terhindar dari sumbatan sampah, sehingga kita harapkan kesadaran warga jangan membuang sampah sembarangan di irigasi sawah itu,’’ ujarnya. (mud)

Bali Post/kmb

JALAN RUSAK - Jalan penghubung Desa Bontihing dengan Desa Pakisan rusak karena tergerus banjir irigasi Subak Kudungan desa setempat.

Selasa Kliwon, 15 Januari 2019

GIANYAR

9

Bantu Tetangga Perbaiki Listrik, Sampun Suparta Tewas Tersetrum Gianyar (Bali Post) Nasib naas dialami Pande Nyoman Sampun Suparta yang tewas tersetrum listrik usai hujan lebat disertai angin kencang, Senin (14/1) kemarin. Saat itu, pria berusia 55 tahun ini bermaksud memperbaiki listrik di rumah tetangganya yang terganggu akibat kabel listrik terkena pohon tumbang di Desa Bona. Korban sempat dilarikan ke RSUD Sanjiwani Gianyar, namun nyawanya tetap tidak tertolong.

Pascahujan lebat, salah satu pohon di rumah tetangga korban yakni Pande Nyoman Sadia tumbang. Pohon tumbang itu menimpa kabel listrik, sehingga mengganggu jaringan listrik di rumah tetangga korban tersebut. Korban yang memiliki keahlian di bidang kelistrikan datang ke rumah tetangganya dengan maksud memberikan bantuan, Senin sore sekitar pukul 16.30 Wita.

Saat hendak memperbaiki listrik inilah diduga korban kena setrum, sehingga tak sadarkan diri. Warga setempat yang melihat kejadian ini berupaya memberikan pertolongan dan melarikan korban ke RSUD Sanjiwani. Meskipun sempat mendapat perawatan di rumah sakit terbesar di Gianyar itu, nyawa korban tidak tertolong.

Dikonfirmasi terpisah, Kapolsek Blahbatuh Kompol Dwikora membenarkan adanya korban tersetrum listrik. Dikatakan, insiden ini terjadi saat korban hendak membantu tetangganya memperbaiki listrik. “Dari keterangan saksi, korban bermaksud membantu tetangganya, namun malah terkena musibah,” ujarnya. (kmb35) PENGECEKAN - Polisi bersama sejumlah warga saat melakukan pengecekan ke lokasi korban tersetrum.

Hujan Disertai Angin Kencang

Sejumlah Bangunan Rusak, Satu Warga Tertimpa Pohon

Gianyar (Bali Post) Hujan lebat yang disertai angin kencang melanda wilayah Gianyar, Senin (14/1) kemarin. Akibat cuaca yang tak bersahabat itu, sejumlah bangunan mengalami kerusakan dan puluhan pohon tumbang. Tidak hanya itu, seorang warga juga tertimpa pohon dan dilarikan ke RSUD Sanjiwani.

MELANTIK - Bupati Gianyar melantik Perbekel AntarWaktu Desa Lebih di Ruang Sidang Kantor Bupati Gianyar, Senin (14/1) kemarin.

Perbekel Antar-Waktu Desa Lebih Dilantik

Satu-satunya Perbekel Perempuan Gianyar (Bali Post) Bupati Gianyar I Made Mahayastra, SST.Par., MAP. melantik Perbekel Antar-Waktu (PAW) Desa Lebih di Ruang Sidang Bupati Gianyar, Senin (14/1) kemarin. PAW Ni Wayan Geria Wahyuni, S.Pt. menjadi satu-satunya perbekel perempuan di Kabupaten Gianyar. Perempuan yang unggul dalam pemilihan Kepala Desa Lebih beberapa waktu lalu ini akan memimpin Desa Lebih dalam rentang waktu tiga tahun ke depan.

Bupati Gianyar Made Mahayastra mengatakan, PAW Desa Lebih yang terpilih ini merupakan mantan tenaga ahli desa. “Kini mantan tenaga ahli yang terpilih menjadi PAW Desa Lebih ini akan diuji apakah betul-betul bisa menjalankan kepemimpinan di desa,” ujarnya.

Mahayastra juga memin-

ta PAW Desa Lebih bisa memanfaatkan waktu selama tiga tahun untuk secara maksimal membangun Desa Lebih. Perbekel perempuan satu-satunya di Kabupaten Gianyar ini juga diharapkan mampu menyaingi puluhan perbekel lainnya dalam menata pemerintahan di desa. “Harus mampu menjadi yang terbaik dari lakilaki. PAW Desa Lebih juga saya harapkan meningkatkan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Musyawarah Desa (Musdesa) dalam rangka pemilihan Perbekel AntarWaktu Desa Lebih digelar di Kantor Desa Lebih, Rabu (28/11) lalu. Ada tiga calon yang diusung dalam pemilihan ini. Proses ini akhirnya dimenangkan oleh calon nomor urut satu, Ni Wayan Geria Wahyuni. (kmb35)

Ikuti ”Paruman” Banjar, Sepeda Motor Lenyap Gianyar (Bali Post) Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terjadi di Jalan Raya Siangan, Desa Singan, Gianyar, Sabtu (13/1) malam.

Ditinggal untuk mengikuti paruman (rapat - red) di balai banjar setempat, sepeda motor Kawasaki DK 8621 KQ milik I Wayan Warna lenyap. Polisi yang menerima laporan kasus ini masih melakukan penyelidikan.

Awalnya korban datang ke Balai Banjar Siladan untuk mengikuti paruman pada Sabtu malam sekitar pukul 19.30 Wita. Saat itu korban memarkir kendaraannya di depan koperasi setempat. Paruman berlangsung cukup lama yakni hingga pukul 22.00 Wita. Usai paruman, I Wayan Warna kembali ke tempat parkir sepeda motornya. Namun sepeda motor berwarna hijau itu sudah lenyap.

Korban yang panik langsung menanyakan ke warga setempat terkait keberadaan sepeda motornya tersebut.

Namun tidak ada yang melihat kendaraan keluaran tahun 2013. Korban bersama sejumlah warga lainnya juga sempat melakukan pencarian, tetapi tidak membuahkan hasil. Korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Gianyar.

Dikonfirmasi Senin (14/1) kemarin, Kasubag Humas Polres Gianyar Iptu I Ketut Suarnaya membenarkan adanya laporan kasus curanmor tersebut ke Mapolres Gianyar. Saat ini pelaku yang diduga beraksi dengan kunci palsu itu masih dalam penyelidikan polisi. “Pencurian sepeda motor itu masih lidik,” katanya. (kmb35)

Hujan lebat yang disertai angin kencang ini mulai terjadi sejak Senin sore sekitar pukul 14.30 Wita. Hujan ini berlangsung cukup lama, kurang lebih sampai satu jam.

“Hujannya lebat, itu dari barat seperti angin puting beliung yang mengarah ke timur. Anginnya kencang sekali,” ujar Gusti Ayu Mutiari, pemilik Bengkel Aries Motor.

Saat hujan yang disertai angin kencang itu, Mutiari yang sedang mengecek kuitansi dikejutkan dengan suara genteng dan kayu jatuh di depan bengkel miliknya.

Setelah dicek, ternyata satu bale bengong miliknya roboh.

“Takut sekali. Saat itu tidak ada yang berani keluar, karena hujanya lebat,” katanya.

Bale bengong yang roboh itu berdiri di atas bangunan lantai tiga milik ibu bertubuh tambun ini. Beruntung material bangunan yang roboh tidak jatuh seluruhnya.

Material berupa genteng dan kayu yang jatuh itu hanya berhamburan di jalan di depan bengkel tersebut. Kondisi tersebut tentu mengganggu pengguna jalan, khususnya yang melintas pada tikungan dari By-Pass Dharmagiri menuju Jalan Ciung Wanara. “Beruntung saat hujan lebat tidak ada kendaraan yang lewat,” kata Mutiari.

Setelah hujan reda, kata Mutiari, ia bersama sejumlah karyawannya mengevakuasi bale bengong yang roboh tersebut. Proses ini

dilakukan dengan hati-hati, terlebih bangunan yang roboh itu ada di lantai tiga, sementara di bawahnya merupakan tikungan yang padat kendaraan. Aparat kepolisian langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan proses evakuasi tersebut.

Tidak hanya menghempaskan bale bengong milik Gusti Ayu Mutiari, hujan lebat disertai angin kencang juga memporak-porandakan Taman Ciung Wanara, Gianyar. Sedikitnya ada empat pohon yang tumbang dan sejumlah pot yang rusak akibat bencana ini. “Ini akibat hujan lebat yang disertai angin kencang, bukan angin puting beliung,” tegas Kepala BPBD Gianyar A.A. Gde Oka Digjaya.

Ia mengakui, bencana ini memicu sejumlah kerusakan. Seperti di seputaran SMAN 1 Gianyar, dahan pohon beringin yang patah menimpa warung Ni Made Murti. Tidak hanya itu bale bengong pura setempat dan tiga unit sepeda motor juga tertimpa dahan pohon beringin yang patah.

Di tempat terpisah, pohon beringin tumbang menimpa bale kukul, candi, bale gong, perantenan di Subak Tegal, Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan. “Semua laporan pohon tumbang ini sudah ditangani petugas untuk proses evakuasi,” ujarnya.

Oka Digjaya juga men-

Bali Post/kmb35

TUMBANG - Seorang warga mengecek pohon tumbang di Taman Ciung Wanara, Gianyar, Senin (14/1) kemarin. gaku menerima laporan satu orang warga tertimpa pohon.

Korban yang diketahui bernama Ni Ketut Purwaningsih ini tertimpa pohon saat melintas di depan Kantor Pajak di By-pas Dharmagiri Giri, Desa Buruan. “Sesuai laporan yang saya terima, saat itu korban sedang berkendara, tiba-tiba ada pohon tumbang ke jalan,” katanya.

Oka Digjaya menambahkan, pohon yang tumbang ke arah jalan itu langsung menimpa perempuan berusia 43 tahun asal Ketewel ini. Warga setempat yang melihat kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan kepada korban.

“Korban mengalami luka sudah dibawa ke rumah sakit.

Informasinya masih dalam

perawatan,” tegasnya.

Oka Digjaya mengatakan, p iha kny a cukup b a ny a k menerima laporan pohon tumbang. Ditegaskan, petugas langsung diterjunkan ke lokasi untuk proses evakuasi. “Terjadi beberapa titik kemacetan karena proses evakuasi pohon yang menutup arus lalin,” ujarnya. (kmb35)

Bupati Tangani Persoalan di Pakudui

Bali Post/kmb35

PERTEMUAN - Suasana pertemuan antara warga Pakudui dengan Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Senin (14/1) kemarin.

Gianyar (Bali Post) Bertahun-tahun tak menemukan titik terang, Bupati Gianyar I Made Mahayastra akhirnya turun tangan mengatasi persoalan sengketa yang terjadi di Desa Pakudui, Kecamatan Tegallalang. Bersama Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri Gianyar dan unsur TNI, orang nomor satu di Gianyar ini menggelar pertemuan awal dengan warga Pakudui Kangin di Kantor Bupati Gianyar, Senin (14/1) kemarin.

Menurut Bupati Mahayastra, pertemuan Senin kemarin guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, bahkan sudah melalui tahap Peninjauan Kembali (PK). Dikatakan, vonis itu memenangkan seluruh masyarakat baik Pakudui Kawan maupun Pakudui Kangin. “Dalam vonisnya itu, yang dimenangkan adalah desa pakraman. Yang termasuk desa pakraman adalah mereka semua (seluruh warga - red),” ujar politisi PDI-P Gianyar ini.

Ia meminta seluruh warga Desa Pakudui untuk tidak keliru mengartikan putusan. Dikatakan, nantinya yang diajak rembuk adalah seluruh warga Desa Pakudui. “Mereka kami satukan. Ini momen mereka bersatu, pintu masuk bersatu.

Satu-satu kami undang, untuk Pakudui Kawan kami cari duwasa, lihat kalender,” jelasnya.

Dikatakan, dalam pertemuan selanjutnya warga Pakudui Kawan akan diundang di tempat yang sama, yakni di Kantor Bupati Gianyar. “Rasanya tempat ini yang paling pas mengadakan pembahasan. Tinggal ditentukan waktu yang baik untuk malakukan pertemuan,” ujarnya.

Dengan adanya putusan MA ini, Mahayastra menyebut sebagai kemajuan atas persoalan di Pakudui. “Ada kemajuan dari pembahasan terkait Pakudui ini. Awalnya, waktu saya Ketua DPRD periode pertama. Dari tidak boleh menguburkan jenazah, cap jempol darah dan segala macam, sampai berlanjut ke proses hukum,” tandasnya. (kmb35)

JEMBRANA

10

Selasa Kliwon, 15 Januari 2019

Ketua DPRD Kecewa

Pengelolaan Sampah di Gilimanuk Belum Maksimal Negara (Bali Post) – Pengelolaan sampah di Lingkungan Arum, Kelurahan Gilimanuk belum maksimal. Sampah yang diolah baru sebatas sampah organik untuk diolah menjadi kompos. Sementara sampah lain seperti plastik, logam dan lainnya masih dikirimkan ke TPA Peh. Hal tersebut didapati Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa saat menyambangi lokasi pengolahan di wilayah ujung Barat Jembrana tersebut, Senin (14/1) kemarin.

Bali Post/kmb26

TINJAU – Ketua DPRD Jembrana meninjau salah satu kelompok pengelolaan sampah di Gilimanuk. Menurutnya aktivitas pengelolaan sampah di ujung barat Bali ini belum maksimal.

Saat Sugiasa datang ke lokasi pengolahan sampah menjadi kompos yang dikelola oleh kelompok Komposting Wana Asri kemarin, kondisinya sepi. Tidak ada aktivitas di bangunan dan justru masih banyak tumpukan sampah.

Melihat kondisi tersebut, Sugiasa mempertanyakan ke perangkat kelurahan yang hadir mendampingi. Menurutnya, dalam pengelolaan sampah setiap hari seharusnya ada kegiatan. Sehingga bisa menghasilkan uang untuk penghasilan kelompok masyarakat juga.

Sugiasa mencontohkan pengolahan sampah di Malang, Jawa Timur. Dimana setiap hari ada pekerjaan untuk mengolah sampah mulai dari memilah, hingga mengelola sehingga menghasilkan. Bahkan kerja ini dijadikan pekerjaan pokok karena hasilnya cukup menjanjikan. “Sejak sampah datang, harus langsung dipilah dan diolah,” terang Sugiasa. Sampah organik yang telah dipilah bisa dijadikan pupuk kompos, sedangkan sampah plastik bisa diolah menjadi barang bernilai ekonomi.

“Semua sampah bisa diolah dan menghasilkan uang. Jadi sampah yang terbuang ke TPA hanya sampah yang tak bisa diolah,” terangnya.

Menurut Sugiasa, kondisi gedung semestinya juga harus bersih dan tidak ada bau.

Sugiasa menyarankan agar pengolahan sampah di Gilimanuk ini bisa menghasilkan, agar kelompok mendapat pelatihan dan bila perlu dilakukan studi banding ke

lokasi pengolahan sampah yang sudah teruji.

Begitu juga agar menjaga peralatan atau mesin tidak rusak, agar difungsikan sesuai fungsinya. Misalnya, mesin pencacah daun, jangan dicampur dengan ranting. Sehingga alat tersebut bisa awet.

Pihaknya menilai wilayah Gilimanuk bisa menjadi salah satu percontohan apalagi Gilimanuk sebagai daerah wisata. Dalam pengelolaan produksi sampah menjadi penting. Bila ini tidak dilakukan, akan berpotensi menjadi masalah ke depannya.

Sementara itu, Lurah Gilimanuk I Gede Wariana Perbawa yang didampingi Ketua Kelompok Wana Asri, Ismail mengungkapkan sejatinya kelompok komposting ini baru mengawali pengolahan sampah. Diakui mesin dan peralatan yang merupakan bantuan dari salah satu perusahaan di Gilimanuk sudah rusak.

Kelompok yang beranggotakan warga Gilimanuk ini berjumlah 16 orang. Mereka hanya bekerja melakukan pengolahan sampah saat sore hari mulai 17.00 Wita. Dan kegiatan ini masih dilakukan sebagai pekerjaan sambilan.

Saat ini pengolahan baru sebatas untuk pembuatan kompos. Dan produksinya pun belum maksimal. Kelompok menurutnya masih banyak membutuhkan bantuan peralatan seperti mesin, gerobak hingga gergaji mesin.

Termasuk sarana pendukung seperti air dan listrik. (kmb26)

Dek Ulik Diputus Melanggar, Hanya Disanksi Teguran Tertulis

SOSOK Pekutatan ”Berbatik” Kecamatan Pekutatan menjadi salah satu wilayah unggulan di Kabupaten Jembrana dalam pengembangan pariwisata. Sejumlah objek dan paket wisata terangkum disokong dengan sejumlah pendukung pariwisata. Namun, salah satu yang paling penting untuk penunjang pariwisata ini adalah kearifan masyarakat lokal dan kebersihan lingkungan. “Pariwisata tanpa disokong dengan kebersihan lingkungan tentu tidak akan berjalan. Karena itu, kita dorong masyarakat agar terbiasa dengan menjaga kebersihan lingkungan,” ujar Camat Pekutatan I Komang Dhyatmika.

Camat yang aktif dalam organisasi kepemudaan ini untuk membiasakan masyarakat gaya hidup bersih, sejak tahun lalu dicanangkan Pekutatan Berbatik. Yang dalam arti Kecamatan Pekutatan yang Bersih dan Bebas dari sampah plastik (berbatik). Upaya itu dilakukan melalui lomba yang diikuti masing-masing desa di Kecamatan Pekutatan. “Tahun pertama 2018 lalu sudah jalan, Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan yang menang kemarin,” tambah mantan Sekcam ini. Banjar yang wilayahnya berada di pinggir pantai Pekutatan itu selain mampu menjaga kebersihan sampah plastik, juga mampu menelurkan inovasi dalam penanganan sampah plastik. Di samping itu, Banjar tersebut memiliki relawan peduli lingkungan. Begitu juga kelompok PKK memprakarsai arisan sampah. Dimana setiap Minggu, sembari melakukan giat menyapu lingkungan juga membawa sampah anorganik untuk dikumpulkan dan ditimbang.

Hingga mereka mampu membeli brokat bahan seragam ibuibu PKK dari penghasilan sampah anorganik itu. Program ini juga sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali tentang pengurangan penggunaan sampah plastik. “Dengan terbitnya Pergub itu, kita seperti mendapat amunisi baru. Intinya kita ingin mengubah kebiasaan masyarakat menggunakan plastik dan bebas sampah plastik lewat program Pekutatan Berbatik,” pungkasnya. (olo)

Negara, (Bali Post) Sidang pelanggaran administrasi Pemilu 2019 oleh Calon DPD-RI Ni Made Suastini alias Dek Ulik dilanjutkan Bawaslu Jembrana, Senin (14/1) kemarin.

Sidang digelar dengan agenda pembacaan putusan pelanggaran administrasi Pemilu 2019. Keputusannya, Dek Ulik dinyatakan melanggar dan diberikan sanksi teguran tertulis. Namun, Dek Ulik tidak hadir hanya diwakili oleh kuasa hukum.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Pemeriksa I Made Pande Ady Muliawan yang juga Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana didampingi anggota majelis I Nyoman Westra dan Ni Made Wartini. Saat sidang tersebut hadir memantau jalannya sidang, anggota Bawaslu Provinsi Bali Dewa Wiarsa Raka Sandhi.

Terlapor calon DPD-RI Dapil Bali Ni Made Suastini tidak hadir dalam sidang tersebut namun diwakili kuasa hukumnya, Donatus Openg. Dalam kesempatan itu majelis pemeriksa menyatakan terlapor Ni Made Suastini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait tata cara dalam prosedur pelaksanaan kampanye.

Memberikan sanksi teguran tertulis kepada terlapor. Memerintahkan kepada terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sementara itu Donatus Openg, kuasa hukum Ni Made Dek Ulik seusai sidang menyatakan, pihaknya berkoor-

dinasi dengan kliennya terkait keputusan tersebut.

Senin sore, Don Openg kepada media mengatakan, menyikapi putusan mejelis pemeriksa dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jembrana. Pihaknya sebagai kuasa hukum terlapor menyatakan menerima putusan tersebut. Hal ini dilakukan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan terlapor yang tidak bisa hadir dalam persidangan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Dengan menerima putusan majelis pemeriksa, pihaknya tidak menggunakan waktu tiga hari mengajukan koreksi ke Bawaslu Pusat.

Sebelumnya dalam sidang pemeriksaan pelapor Ketut Suama yang juga Ketua Panwaslu Kecamatan Mendoyo menyampaikan, bahwa pihaknya telah menemukan adanya alat peraga kampanye di tempat ibadah saat Dek Ulik mengisi acara di Pura di Munduk Anggrek Yehembang Kauh.

Sementara Dek Ulik mengaku tidak melihat adanya poster/ banner dirinya dipasang di pura saat dia mengisi acara. Dia juga mengaku tidak melakukan orasi di tempat pementasan karena dirinya merasa lelah setelah melaksanakan empat kali kegiatan di Wilayah Kabupaten Jembrana.

Pande juga mengatakan, sidang Adjudikasi digelar berdasarkan Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa pelanggaran adminitrasi pemilu tahun 2019. Sedangkan untuk sanksi sesuai dengan pelanggaran

PUTUSAN- Sidang pembacaan putusan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 di Bawaslu Jembrana yang dihadiri kuasa hukum Ni Made Suastini (Dek Ulik), Donatus Openg. yang dilakukan seperti tertuang dalam perundang-undangan Pemilu nomor 7 tahun 2017 di antaranya pasal 36 berupa sanksi perbaikan administrasi, teguran tertulis, tidak diperkenankan mengikuti tahapan berikutnya dan disesuaikan dengan perundang-undangan tentang pemilu dan Pasal 37 berupa pembatalan sebagai calon DPD, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan pasangan calon.

Dewa Wiarsa Raka Sandhi juga menambahkan kalau sidang Adjudikasi hanya bagian dari sebuah

proses. Dalam hal ini pihaknya menekankan pentingnya mengurus surat tanda pemberitahuan (STP) kampanye kepada caleg.

Setiap caleg yang melaksanakan kampanye harus mengantongi izin/surat tanda pemberitahuan ke pihak kepolisian yang ditembuskan ke KPU, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan Kota/kabupaten. “Jadi petugas kampanye yang melakukan pertemuan terbatas wajib melakukan pemberitahuan. Jika tidak ada surat itu berpotensi dibubarkan.

Kami sudah sering mengingatkan

peserta,” katanya.

Ini menurutnya tujuannya untuk mengamankan peserta/caleg sehingga jelas siapa penyelenggara, siapa yang hadir dan siapa penanggung jawab. “Jika ada masalah bisa segera dan mudah berkoordinasi jika ada masalah.

Sehingga pelanggaran bisa dicegah,” jelasnya.

Pihaknya hanya ingin memastikan dalam pelaksanaan proses Pemilu 2019 tidak ada pelanggaran. “Kami berusaha memininalisasi pelanggaran pemilu,” tandasnya. (kmb)

Soal Wantilan Mangkrak di Nusamara

Penggarap Sanggup Selesaikan Akhir Januari Negara (Bali Post) – Pengerjaan wantilan di Desa Pakraman Nusamara, Yehembang Kangin yang sempat tersendat berbulan-bulan, akhirnya dilanjutkan. Pihak desa langsung menyikapi dengan melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait baik dari desa pakraman, Ketua Tim Komunitas, tokoh masyarakat serta pihak penggarap. Dalam pertemuan itu, pihak penggarap yang berasal

dari luar Jembrana memastikan melanjutkan pengerjaan.

Perbekel Yehembang Kangin Gede Suardika kepada wartawan akhir pekan lalu membenarkan dari pertemuan di kantor desa yang turut dihadiri oleh tim pendamping dari provinsi, disepakati agar wantilan segera dikerjakan dan paling lambat akhir Januari ini sudah selesai. Dari mediasi itu, terungkap bahwa pihak pengga-

rap mengalami kendala karena pekerjaan di tempat lain. Sehingga tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang sudah terbayar Rp 280 juta untuk wantilan itu.

Total dana yang akan digunakan untuk wantilan yang dibangun di sebelah Pura Dalem Nusamara itu senilai Rp 400 juta, bukan Rp 350 juta seperti berita sebelumnya.

“Dari pihak penggarap sanggup menyelesaikan paling lam-

bat akhir Januari ini. Sehingga saat piodalan di Pura Dalem sudah bisa digunakan,” tambah Suardana. Mengenai teknis pekerjaan dan memastikan pekerjaan bisa selesai sesuai harapan, desa bersama bendesa akan melakukan pengawasan secara ketat. Kesepakatan itu juga ditandai dengan pihak penggarap menandatangani surat perjanjian bermaterai.

Diberitakan sebelumnya,

pembangunan wantilan yang tidak rampung berbulan-bulan mengundang pertanyaan warga di Nusamara. Kendatipun anggaran pembangunan yang bersumber dari bantuan pusat sudah turun sejak tahun lalu, pengerjaan belum ada hasil. Bangunan baru sebatas pondasi dan tiang untuk penyangga kap baja.

Selama berbulan-bulan bahkan hingga pergantian tahun belum ada kelanjutan. (kmb26)

Setahun 193 Orang Terdiagnosis TBC, Sembilan Meninggal Negara (Bali Post) – Selain penyakit HIV/AIDS, penyakit Tuberculosis (Tbc) yang sifatnya menular dampaknya juga sangat berbahaya. Bahkan dalam setahun di 2018 lalu sudah ada 9 orang yang meninggal akibat mengidap penyakit yang menyerang organ paru-paru ini. Nampaknya masyarakat masih belum menyadari bahaya penularan Tbc dan bagaimana penyakit ini dapat disembuhan.

Kepala Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan Jembrana, I Gusti Oka Parwata, Senin (14/1) kemarin mengungkapkan, dalam setahun lalu kasus Tbc yang terdata dan ditangani Diskes mencapai 193 dari target 296 kasus. Sedangkan penemuan terduga Tbc masih sekitar 1926 atau 65% dari tar-

get 70% (2960). “Dari jumlah kasus yang kita tangani itu keberhasilan follow up (konversi) 86 persen dari target 80 persen dan keberhasilan pengobatan atau succes rate 91 persen dari target 90 persen,” terangnya.

Ditambahkan Oka, kendatipun dengan anggaran minim untuk pencapaian program pengendalian Tbc dibandingkan dengan kabupaten lain, Jembrana masuk peringkat tiga di Provinsi Bali. Salah satu upaya yang dilakukan di antaranya tindakan promotir preventif, yakni melalui penjaringan langsung ke rumah-rumah atau program ketok pintu sampai tiga kali setahun. “Setiap kali kegiatan ketok pintu selama sebulan menyasar minimal seribu rumah,” tandasnya.

Sementara dalam upaya

penanganan, dimaksimalkan penguatan pengawasan minum obat pasien. Bila pasien tidak datang saat tiga hari sebelum jadwal pengambilan obat, akan didatangi petugas ke rumah.

Tidak rutinnya pasien dalam mengkonsumsi obat menjadi salah satu kendala penanganan penyakit ini.

Tingkat kepatuhan pasien minum obat diakuinya cenderung lemah. Karena tahap pengobatan ini memang memerlukan jangka waktu yang panjang, yakni minimal 6 bulan. “Karena itu perlu pengawasan ekstra ketat. Masih banyak yang belum menyadari bahaya penularan Tbc ini, padahal (Tbc) paling mudah ditularkan,” tambah Oka. Dalam hal kualitas penanganan, Dinas juga melakukan penguatan kapasitas petu-

gas pemegang program serta petugas laboratorium melalui pelatihan-pelatihan rutin tiap tahunnya. Jembrana juga saat ini disokong adanya mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) di RSU Negara. Sehingga untuk pemeriksaan dahak, lebih akurat dari pemeriksan yang biasa dilakukan secara mikroskopik.

Masyarakat juga harus memahami bahwa TBC juga berdampak mematikan. Salah satunya bila kolaborasi TbcHIV atau TBC-DM maupun kolaborasi kedua-duanya.

Dalam setahun ini, sudah ada 9 orang meninggal. Khususnya yang Tbc MDR (multi drug resisten). Menurutnya perlu tenaga khusus atau kader yang khusus setiap hari mengawasi dan menjaring terduga Tbc dari 15 orang kontak dalam satu rumah. (kmb26)

Bali Post/kmb26

KETOK PINTU – Salah satu upaya Dinas Kesehatan dalam penanganan penyakit Tbc dengan mendatangi langsung ke rumah pasien. Dalam setahun ini, sudah 9 pasien meninggal karena penyakit menular ini.

Karangasem

Selasa Kliwon, 15 Januari 2019

11

Upacara ’’ Maguru Piduka’’ di Pantai Amed

Amlapura (Bali Post) Prosesi maguru piduka dilangsungkan di Pantai Amed, Senin (14/1) kemarin. Prosesi itu sebetulnya merupakan rangkaian upacara Wana Kertih, Melaspas Pura Pasar Agung, Segara Kertih, Panca Bali Krama, lan Matetingkeb Pura Sad Kahyangan Lempuyang Luhur.

Ketua Panitia Umum Karya I Wayan Artha Dipa menghadiri prosesi maguru piduka itu dengan metakang ayam lan mapekelem kuangen di segara. Mekanisme prosesi itu menghaturkan kepada Sang Hyang Baruna lan Shiwa Lembu Nandini pinaka panyida karya. Ritual itu, kata Artha Dipa, di-puput Ida Pandita Empu Sri Rastra Jaya Kusuma dari Geria Buk Cabe, Kecamatan Rendang. Acara maguru piduka yang dilaksanakan di Pantai Amed, juga dilengkapi tarian sakral tari Rejang Renteng, tari Rejang Lawas, termasuk diakhiri Topeng Sidakarya.

Wakil Bupati Karangasem itu menambahkan, acara maguru piduka adalah juga untuk menyadari kesalahan baik yang dilakukan secara tidak sengaja maupun dengan sengaja. Prosesi seperti itu diyakini dapat menanamkan pemikiran yang jernih, sehingga nantinya bisa berbenah dan bertindak lebih baik lagi. ‘’Semoga upacara Wana Kertih, Melaspas Pura Pasar Agung, Segara Kertih, Panca Bali Krama, lan Matetingkeb di Pura Sad Kahyangan Lempuyang Luhur itu bisa berjalan lancar. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberikan keselamatan bagi kita semua,’ ujar Artha Dipa. (kmb41)

Bali Post/kmb41

MAGURU PIDUKA - Ketua Panitia Karya Panca Wali Krama di Pura Sad Kahyangan Lempuyang Luhur, Karangasem I Wayan Artha Dipa saat mengikuti upacara maguru piduka di Pantai Amed.

Tabrak ’’Pick-up’’, Pengendara Motor Tewas

Amlapura (Bali Post) Jalur utama Manggis-Klungkung kembali memakan korban jiwa. Kali ini kecelakaan terjadi di depan depo Pertamina, Kecamatan Manggis, Senin (14/1) dini hari kemarin. Kecelakaan melibatkan sepeda motor dengan mobil pick-up.

Atas peristiwa itu, satu orang tewas.

Bali Post/kmb41

PADAMKAN API - Petugas dari Dinas Damkar setelah berhasil memadamkan kobaran api.

Mobil Turis Australia Terbakar di Vila Matanai

Amlapura (Bali Post) Sebuah mobil milik seorang tamu asal Australia Alexander Jame yang menginap di Vila Matanai di Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Karangasem, terbakar Senin (14/1) kemarin.

Kebakaran mobil DK 1447 FZ itu diduga dipicu akibat selang gas pemanas air itu lepas kemudian terbakar. Untuk memadamkan api tersebut, Dinas Damkar Karangsem menerjunkan satu unit mobil pemadam kebakaran. Berdasarkan informasi yang dihimpun kemarin, kebakaran mobil itu terjadi pukul 07.47 Wita.

Sebelum mobil itu terbakar, selang mesin pemanas air yang berada tepat di belakan mobil itu terlepas. Karena selang itu lepas, maka gas terus keluar.

Sehingga diduga sumber api itu dipicu semburan gas yang keluar dari mesin pemanas air itu.

Kadis Damkar Karangasem I Nyoman Sutirtayasa mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya kebakaran pukul 07.47 Wita. Awalnya, pihaknya menerima laporan adanya vila yang terbakar. Akan tetapi,

setelah dilakukan penelusuran, justru yang terbakar itu adalah sebuah mobil milik seorang tamu yang menginap di Vila Matanai. ‘’Berdasarkan keterangan yang diterima dari seorang karyawan vila dan pemilik mobil, saat itu mobil tersebut memang dalam keadaan mati.

Tapi sebelum mobil itu terbakar, selang mesin penghangat air yang ada tepat di belakang mobil itu lepas. Jadi, dugaan sementara penyebab kebakaran itu berasal dari gas penghangat air itu,’’ ujarnya.

Sutirtayasa menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan vila itu tidak memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Padahal, APAR ini sangat penting dan urgen sifatnya. Sebetulnya, APAR itu wajib disiapkan oleh vila untuk mengantisipasi kejadian seperti ini. ‘’APAR wajib ada di sejumlah titik vila. Minimal ada dua APAR. Kalau ada kejadian seperti ini, maka sebagai antisipasi awal api bisa ditangani.

Tetapi seperti ini tidak ada APAR, maka tidak akan bisa menangani api dengan baik,’’ tegasnya.

Saksi Luh Eka, salah seorang karyawan Vila Matanai menuturkan, sebelum kejadian, pihaknya sempat melihat selang mesin penghangat air yang berada di belakang mobil itu lepas dan terbakar. Tetapi dari mana datangnya api itu dirinya tidak tahu pasti. Tiba-tiba api itu sudah terlihat menyambar bagian bawah mobil. ‘’Saya kurang tahu sumber api itu dari mana. Yang jelas, saya lihat api sudah ada di bawah mobil. Setelah itu, saya lari ke belakang,’’ ujarnya.

Sementara istri pemilik Vila Matanai, Gusti Agung Ayu Putu Adhi Wirastuti, mengakui kalau di Vila Matanai itu tidak ada APAR. Menurutnya, peristiwa itu merupakan kasus pertama terjadi di vilanya itu.

Dengan adanya kasus itu maka pihaknya akan mempertimbangkan pengadaan APAR ini. ‘’Saya berpikir keberadaan APAR itu kurang efektif. Tetapi dengan adanya kejadian ini, akan saya jadikan pelajaran yang sangat berarti. Untuk mencegah kejadian ini terulang, saya pertimbangkan pengadaan APAR itu secepatnya diupayakan,’’ ujar Wirastuti. (kmb41)

Banyak Pegawai Pensiun

Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden itu terjadi sekitar pukul 01.00 Wita. Pengendara motor yakni Pasek Parwata (47) asal Kelurahan Subagan Kecamatan Karangasem.

Sedangkan pengemudi pickup I Komang Merta (33) dengan membawa seorang penumpang Ni Wayan Sumiasih (55), warga Desa Adat Selumbung, Manggis. Sebelum kejadian, sepeda motor Honda CB 100 warna hitam DK 1068 AD yang dikendarai Pasek Parwata itu datang

dari arah Klungkung menuju Amlapura. Setibanya di TKP sepeda motor itu mengambil haluan terlalu ke kanan di tikungan kemudian menabrak Suzuki Carry pick-up warna putih DK 9615 SL yang dikemudikan Komang Merta. Pick-up itu datang dari arah berlawanan. Akibat ditabrak, sopir pick-up tidak bisa menguasai mobilnya, kemudian menabrak rumah kontrakan milik Gede Andi Angkasa. Akibat kejadian itu, pengendara sepeda motor tewas.

Kasatlantas Polres Karangasem AKP Ni Luh Putu Anne Parwisti mengungkapkan, kecelakaan terjadi karena kelalaian pengendara sepeda motor. Pengendara sepeda motor yang datang dari arah Klungkung itu mengambil haluan terlalu ke kanan di tingkungan. ‘’Karena lalai dan kurang hati-hati, pengendara sepeda motor mengambil haluan terlalu ke kanan saat di tikungan sehingga terjadi kecelakaan itu,’’ ungkap Putu Anne.

Anne Parwisti menambah-

kan, akibat insiden tersebut, pengendara sepeda motor meninggal dunia karena mengalami luka robek di kepala dan bagian tangan kanan. Pengendara sepeda motor tersebut tidak menggunakan helm dan tidak membawa surat-surat. Pengendara meninggal setelah sempat dirawat di Klinik Medika Manggis. Sementara sopir pick-up itu hanya mengalami lebam di tangan kanannya. ‘’Sempat dirawat di Klinik Penta Medika Manggis. Selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Amlapura. Penumpang pick-up sedikit pun tidak mengalami luka. Hanya masih shock saja,’’ ujar Anne Parwisti. (kmb41)

Bali Post/kmb41

RINGSEK - Mobil pick-up ringsek setelah ditabrak sepeda motor, kemudian mobil itu lepas kendali sehingga menabrak rumah kontrakan warga.

Pemkab Kekurangan Ratusan ASN Nama LPD Diharapkan Tak Diubah Amlapura (Bali Post) Setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Karangasem kekurangan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu terjadi karena setiap tahunnya banyak pegawai yang memasuki masa pensiun. Contohnya pada tahun 2018, tercatat ratusan ASN pensiun. Atas kekurangan itu, pemerintah daerah sudah mengusulkan kekurangan itu ke pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Karangasem I Gusti Gede Rinceg mengatakan, pada tahun 2018, ASN yang pensiun 203 orang. Sedangkan tahun 2019 diprediksi mencapai 209 pegawai. Menurutnya, pegawai

yang pensiun sebagian besar dari sektor pendidikan (guru), teknisi, dan tenaga kesehatan, antara lain perawat dan bidan.

“Pemerintah kekurangan ASN karena memang banyak yang pensiun. Setiap tahun pasti ada pegawai yang pensiun. Sedangkan rekrutmen CPNS jarang. Tahun 2019, ASN yang pensiun 209 orang,” ujar Gusti Gede Rinceg.

Rinceg mengatakan, sebetulnya kekurangn pegawai ini terjadi sejak tahun lalu. Saat ini, kuota CPNS 2018 yang diberikan untuk Karangasem tidak cukup untuk mengisi kekurangan tenaga yang pensiun itu. Kuota CPNS 2018

I Gusti Gede Rinceg

Bali Post/kmb41

sebanyak 202 kursi. Formasi terbanyak adalah guru dan tenaga kesehatan, seperti perawat, apoteker, dan bidan. Atas kondisi ini, pemerintah daerah telah mengusulkan tambahan CPNS ke pemerintah pusat.

Penambahan itu untuk mengisi kekurangan ASN di Pemkab Karangasem. Rencana usulan ini dikirim setelah perekrutan CPNS 2018. Pihaknya berharap ada respons baik dari pusat.

“Untuk memperlancar proses belajar mengajar, pemerintahan, dan kesehatan, posisi ASN yang lowong itu sementara diisi tenaga kontrak, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Seperti guru, bidan, baik tenaga di rumah sakit maupun puskesmas,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, sekarang ini jumlah tenaga kontrak sekitar 4.125 orang.

Paling banyak tenaga kesehatan, pendidik, tenaga kebersihan di Dinas Perumahan Permukiman. Selain itu, ada tenaga pungut pajak di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karangasem.

Untuk diketahui, saat ini, jumlah pegawai negeri sipil di Karangasem 6.677 orang. Rinciannya, fungsional sebanyak 4.564 orang meliputi tenaga pengajar, tenaga kesehatan, pengawas, serta penyuluh. Sedangkan sisanya tenaga struktural yang tersebar di masing masing OPD. (kmb41)

Sudah Melekat di Hati Masyarakat

Adanya rencana usulan perubahan nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi Labda Pencingkreman Desa, sampai saat ini masih menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat Bali. Adanya usulan perubahan nama LPD itu disikapi Ketua BKS LPD Karangasem Made Mastiawan. Dirinya berharap nama LPD versi lama itu jangan diubah. Alasannya, nama LPD itu sejatinya sudah melekat di hati masyarakat. Lalu, bagaimana kira-kira implikasinya jika kepanjangan LPD itu diubah?

SECARA historis, kata Mastiawan, sebutan LPD sejak 34 tahun sudah melekat di hati masyarakat Bali. Eksistensi LPD sangat strategis dan sudah menjadi solusi efektif dalam posisinya sebagai lembaga keuangan milik desa.

Dari beberapa revisi Perda LPD dengan banyak pertimbangan, akhirnya pemerintah bersama DPR melahirkan Perda LPD No. 3 Tahun 2017.

Dengan lahirnya Perda LPD, secara yuridis UU tentang Keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013 itu membuat LPD dikecualikan. Dengan pengecualian itu, LPD jadinya tidak tunduk dengan UU tentang Keuangan Mikro No. 1 Tahun 2013 itu. ‘’Ketika nama LPD itu diubah dengan sebutan Labda

Pacingkraman Desa atau sebutan lainnya, maka hal itu justru akan mengubah substansi dari apa yang telah tertuang di dalam ketentuan tersebut. Jika itu terjadi maka LPD bisa masuk sebagai lembaga keuangan mikro, dan diatur oleh lembaga lain bukan dengan payung hukum perda lagi,’’ ujar Mastiawan.

Melihat rencana usulan perubahan kepanjangan LPD itu, maka pihaknya menyarankan agar nama LPD tidak menjadi perdebatan lagi di kalangan masyarakat.

Supaya nama LPD itu tetap seperti itu dan jangan diubah dengan nama lain. Kalaupun nanti ada perubahan ketentuan masalah LPD itu dan akhirnya diakui secara UU, nantinya pasti akan ada

proses perjalanannya. ‘’Kalau tanpa kajian komprehensif nama LPD itu diganti. Nanti substansinya pasti bisa berbeda. Bisa-bisa nanti kita akan terjebak. Sebab selama ini, LPD itu sudah begitu baik, membantu masyarakat di pedesaan selain untuk pembangunan. Karena relatif bagus kontribusi LPD itu, jadi idealnya LPD dapat dipertahankan,’’ tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan, sejatinya yang harus dipikirkan ke depannya adalah bagaimana kita secara bersama-sama menata LPD tersebut lebih baik. Dimanajerial yang baik terutama terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk juga permodalannya. Sehingga LPD yang sudah ada dapat terus bertahan, berkembang, dan selalu eksis di masyarakat.

Hal itu penting, demi mengajegkan Bali pada masa mendatang. ‘’Untuk memajukan LPD, memang diperlukan pengurus-pengurus atau SDM yang berkualitas.

SDM yang benar-benar mengerti cara mengurus sebuah LPD. Karena jika pengurus sudah tidak bagus lalu bagaimana LPD itu bisa berkembang

apalagi terus eksis ke depannya,’’ ujarnya.

Jadi, hal itu yang perlu dipikirkan. Ketimbang sekadar memperdebatkan pergantian nama saja. (eka)

Bali Post/kmb41

Made Mastiawan

KLUNGKUNG

12

Selasa Kliwon, 15 Januari 2019

Hindari Terkena Sanksi

Penerima Dana Hibah dan Bansos Diingatkan Segera Setor LPJ

Bali Post/gik

NGAYAH - Serangkaian Karya Padudusan Agung di Pura Goa Lawah, puncak karya akan diselenggarakan Selasa (15/1) hari ini. Sebagai persiapan, Senin (14/1) kemarin umat Hindu ngaturang ayah mempersiapkan seluruh sarana upacaranya. Kepada umat Hindu di Bali maupun di luar Bali, yang ingin melaksanakan persembahyangan, diharapkan menyesuaikan dengan waktu dudonan karya. Panitia juga akan mengatur pamedek yang ingin sembahyang dengan sistem kartu antrean. Tujuannya agar pamedek yang akan melaksanakan persembahyangan bisa teratur dan nyaman.

Dewan Dukung Pembatasan Jam Buka Toko Modern Berjaringan Semarapura (Bali Post) Polemik pembatasan jam buka toko modern berjaringan juga ditanggapi serius kalangan dewan. Mereka menilai Perda Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 sudah dibahas dengan matang dan untuk melindungi pasar rakyat.

Selain itu, perda ini juga memiliki tujuan besar untuk mencegah perputaran modal yang selama ini banyak tersedot ke luar, karena maraknya toko berjaringan modern, apalagi sampai beroperasi 24 jam.

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Klungkung Gde Artison Andarawarta, Senin (14/1) kemarin mengatakan, keluhan warga terkait penerapan Perda Klungkung Nomor 13 Tahun

Gde Artison Andarawarta

2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan didasari atas pemahaman masalah yang dangkal dari tujuan perda ini. Ada pemahaman yang salah, hingga membuat banyak warga bereaksi negatif terhadap kebijakan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) itu.

Menurutnya, perda tersebut yang diatur adalah operasionalnya, khususnya operasional swalayan retail bukan warung-warung kecil atau toko rakyat. Justru perda itu juga memiliki tujuan untuk melindungi toko milik warga lokal, agar perputaran modal juga berputar di Klungkung.

Ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi makro daerah dan menjaga daya beli masyarakat agar tetap tumbuh di Kabupaten Klungkung. “Tujuannya jelas, bagaimana perputaran modal itu, bukan disedot ke luar

atau ke pusat jaringan dari toko swalayan berjejaring itu, yang rata-rata berpusat di ibu kota atau kota-kota besar lainnya,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Itulah tujuan besarnya, sehingga warung-warung kecil bisa tumbuh dan ekonomi makro daerah menjadi stabil.

Menurutnya, pasti warungwarung usaha kecil dari masyarakat, tidak sanggup bersaing dengan toko-toko retail berjejaring. Melalui perda inilah, toko/usaha rakyat diberi kesempatan untuk bersaing, guna menangkap peluang yang sudah diciptakan pemerintah daerah.

Namun, dia menegaskan, tentu harus sesuai aturan kepala daerah melalui proses perizinan yang legal.

Termasuk yang harus dipertegas adalah pembatasan zona/jarak dengan pasar rakyat atau warung atau toko rakyat (modal kecil). Sehingga semuanya

dapat berjalan harmonis tak terjadi persaingan yang saling membunuh. Jadi, tidak ada alasan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk menanggapi dingin isi perda dan implementasinya yang sudah membuahkan hasil di tengah masyarakat.

“Perda ini dibuat justru untuk memproteksi warung-warung kecil dan toko swalayan milik warga lokal. Jadi, jangan komplain berlebihan, tetapi pahami isi aturannya,” kata politisi yang duduk di Komisi II DPRD Klungkung ini.

Masyarakat sudah salah kaprah terkait maksud dari penerapan perda tersebut.

Sebab, yang dibahas saat ini, justru masalah larangan nongkrong pada tengah malam di sekitar swalayan 24 jam, yang sebenarnya secara etika sudah amat terkesan tidak baik. Apalagi, yang nongkrong itu anak-anak kecil yang semestinya masih dalam pembinaan orangtua.

Jadi, sesungguhnya tidak relevan dengan isi perda.

Tetapi, pihaknya berharap eksekutif tetap bersikap elegan. Apa pun reaksi publik, itu adalah masukan dalam implementasi sebuah aturan. (kmb31)

Wajib Tampung Produk Lokal Minimal 25 Persen Pemkab Klungkung rupanya punya rencana jangka panjang untuk menyelamatkan ekonomi warga lokal dari ancaman toko modern berjaringan. Selain pembatasan jam buka hingga pukul 22.00 Wita, rencananya Pemkab akan mewajibkan setiap swalayan untuk menampung produk lokal warga Klungkung minimal 25 persen, dari seluruh produk yang dijual.

Demikian disampaikan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta saat menanggapi ragam keluhan warga atas kebijakan barunya ini, Senin (14/1) kemarin. Menurutnya, ada banyak hal yang belum dipahami oleh warga. Sehingga, dia menilai wajar bila kemudian ada banyak reaksi dari

kebijakannya itu. Salah satu poin penting dari kebijakannya ini adalah bagaimana menghentikan toko berjaringan ini terus menangkap uang dari warga Klungkung, kemudian dibawa ke luar, untuk pengembangan usahanya di luar Klungkung, bahkan di luar Bali. Perputaran ekonomi ini amat berpengaruh pada gini ratio daerah.

“Kalau toko berjejaringnya ditekan, maka ini akan menjadi peluang bagi swalayan lokal. Jika warga belanja di sana, tentu perputaran ekonominya akan terpusat di Klungkung. Ini yang harus dipahami tujuan besarnya, selain memproteksi pasar tradisional dan melindungi generasi muda yang hidup-

nya sering keluyuran tengah malam,” kata Suwirta.

Setelah ini tertata, seluruh produk UMKM Klungkung akan memiliki peluang untuk ditampung di setiap swalayan. Setiap produk lokal milik UMKM, harus memiliki standar agar mampu bersaing dengan produk luar. Guna mempersiapkan ini, Bupati Suwirta sudah menginstruksikan seluruh dinas terkait untuk melakukan pembinaan agar siap menangkap peluang tersebut. “Untuk langkah awal, akan kami tindaklanjuti dengan imbauan, agar swalayan mau menampung produk lokal warga Klungkung. Selanjutnyam, baru akan diatur dalam keputusan bupati. Cuma kelemahannya, kesiapan produk

lokal kita, ini yang harus segera disiapkan dengan matang,” tegas Bupati Suwirta.

Bupati Suwirta menegaskan, rencana ini sudah tercetus sejak lama. “Jika swalayannya milik orang lokal, juga ada produk lokal yang tersedia, maka tenaga kerjanya juga diupayakan orang lokal. Jadi, tidak ada lagi perilaku tak adil bagi karyawan, seperti pengalaman karyawan lokal yang bekerja di toko berjejaring itu, yang hanya dimanfaatkan di awal operasional toko saja,” katanya.

Langsung Ditutup Keanehan lain dari keberadaan toko berjaringan ini adalah dari aspek perizinan. Saat sidak ke sejumlah

toko berjaringan itu, para karyawan toko tak mampu menunjukkan izinnya kepada Bupati Suwirta. Sebagaimana yang disampaikan karyawan, izinnya dikatakan ada, tetapi dibawa atasannya. Bupati Suwirta curiga, kalau izinnya hanya satu, tetapi dipakai untuk banyak operasional toko. Ini terlihat dari beberapa toko bergaya sama namun menggunakan nama berbeda, menyesuaikan dengan nama daerahnya.

Guna memastikan ini, Bupati Suwirta akan kembali turun. Jika memang benar izinnya hanya satu, namun dipakai ramai-ramai, keberadaan toko modern berjaringan tersebut akan ditutup saat itu juga. (gik)

Semarapura (Bali Post) Batas akhir penyampaian LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) 2018, sudah lewat, yakni 10 Januari lalu. Para penerima dana hibah dan bansos diingatkan segera menyetor LPJ sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini untuk menghindari terkena sanksi bahkan bisa terancam dipidanakan.

Demikian disampaikan Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah I Wayan Sumarta saat ditemui di ruangannya, Senin (14/1) kemarin. Asisten III Pemkab Klungkung yang kini merangkap tugas sebagai pelaksana tugas ini mengatakan, untuk hibah total anggarannya mencapai Rp 64 miliar. Sementara realisasinya Rp 58 miliar atau 94 persen.

Sementara bansos Rp 2,4 miliar, realisasinya mencapai Rp 2,09 miliar atau 86 persen.

“Suratnya sudah disampaikan kepada penerima hibah yang belum menyetor LPJ. Sedangkan, petugas dari dinas terkait akan melakukan verifikasi terhadap isi LPJ yang sudah disetorkan.

Verifikasi tujuannya untuk memastikan kebenaran penggunaan dananya,” katanya.

Jika LPJ tidak sesuai dengan hasil realisasi fisik, apalagi penerima hibah dan bansos tidak menyampaikan LPJ, maka sesuai dengan NPHD akan ada sanksi yang diberikan kepada penerima, yakni bisa masuk ranah pidana. “Kami berharap kewajiban penerima hibah dan bansos untuk segera menyampaikan LPJ agar segera dipenuhi,” kata mantan pejabat asal Lingkungan Pagending, Desa Sangkan Bhuana ini, seraya mengaku tidak tahu penyebab mengapa penyampaian LPJ Hibah dan Bansos sangat lambat.

Jumlah LPJ yang baru disetorkan ke Pemkab Klungkung hanya 263 penerima dari total 663 proposal penerima hibah dan bansos atau hanya 39 persen. Ini tergolong amat rendah. Untuk mengingatkan kembali para penerima hibah dan bansos, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah, kembali menyurati para penerima, agar segera melengkapi penggunaan dana hibah dan bansos tersebut dengan I Wayan Sumarta LPJ. (kmb31)

Cegah Tertular Rabies

Sembilan Warga Banjar Ayung Disuntik VAR Semarapura (Bali Post) Para korban gigitan anjing rabies di Banjar Ayung, Kelurahan Semarapura Kelod, kini sudah mendapat penanganan dari Dinas Kesehatan Klungkung. Ada sembilan warga yang disuntik dengan vaksin anti-rabies (VAR). Mereka adalah yang tergigit dan memiliki kontak langsung dengan anjing yang menderita rabies.

Sekretaris Dinas Kesehatan Klungkung drg. Wayan Jaya Putra, Senin (14/1) kemarin mengatakan, hasil pelacakan kasus gigitan hewan penular rabies di Banjar Ayung, Semarapura Kelod, dilakukan sejak 6 Januari lalu. Awalnya, ditemukan empat korban kasus gigitan hewan penular rabies. Ada anjing yang menggigit pemiliknya, ada pula yang menggigit warga yang kebetulan lewat di sampingnya. ‘’Setelah kasus gigitan tersebut, anjingnya langsung diburu dan diperiksa.

Sorenya hasil sudah keluar, bahwa anjingnya rabies. Kami dari Dinas Kesehatan langsung memberikan VAR,’’ kata drg.

Wayan Jaya Putra.

Selanjutnya, pada 8 Januari lalu pelacakan lainnya hasilnya ditemukan lagi dua orang yang tergigit anjing rabies dan tiga orang lagi yang sering kontak dengan anjing tersebut. ‘’Jadi, total ada enam korban gigitan hewan penular rabies. Mereka semua sudah diberikan VAR. Sementara tiga lainnya, meski tidak digigit, tetapi sering bermain dengan anjing tersebut, sehingga dia pun diberikan VAR. Jadi, total penerima VAR itu ada sembilan,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan dr. Ni Made Adi Suapatni.

Data dari Dinas Kesehatan menunjukkan, ke sembilan orang yang sudah divaksin antirabies antara lain Luh Ari

Nurasih (40), Komang Gede Wiguna (8), Ketut Darmawan (39), Kadek Linda (23), Luh Ayu Mas Purnama Dewi (10), Luh Putu Widianingsih (8), Gede Eka Surya Putra (11), Komang Arjuna (6), dan Luh Made Sri Maharani (5).

Anjing yang menggigit mereka langsung dieliminasi. Demikian juga hewan peliharaan lain di sekitarnya seperti anjing dan kucing juga dieliminasi.

Selain sembilan orang di atas sudah diberikan VAR, ada dua orang lagi dengan gigitan resti (risiko tinggi), juga sudah diberikan SAR (serum anti-rabies).

Kabid Keswan, Dinas Pertanian Klungkung A.A. Arnawa sebelumnya mengatakan, setahun terakhir, sudah ada sebelas kasus gigitan anjing rabies.

Sebagian besar peristiwanya terjadi di Kecamatan Dawan dan Kecamatan Klungkung.

Faktornya karena Klungkung dikelilingi daerah zona merah rabies. Seperti Karangasem, Bangli dan Gianyar. Sehingga Klungkung, menurutnya, harus siap menghadapi kasus gigitan anjing rabies. Kedua, juga karena mobilitas orang dan anjing di Klungkung yang cukup tinggi.

Padahal, pada tahun 2017, Klungkung tidak ada kasus rabies.

Vaksinasi tahun sebelumnya sudah berjalan menyasar 90 persen anjing di Klungkung, dari sekitar total populasi anjing mencapai 14.000. Kabupaten hanya mampu menyediakan sekitar 5.000 dosis. Total, dengan bantuan dari pusat dan provinsi, jumlah vaksin tahun ini mencapai 14.200 dosis. Sementara untuk tahun 2019, akan ditambah 10 persen, karena asumsinya induknya sudah beranak, sehingga nanti direncanakan ada sekitar 15.500 vaksin. (kmb31)

SIDAKB u p a t i Suwirta saat sidak ke sejumlah toko modern berjaringan.

ELIMINASI - Petugas saat melakukan eliminasi anjing yang sudah terpapar virus rabies.

Selasa Kliwon, 15 Januari 2019

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

LOWONGAN Bedira Tour,Bth Staff Bhs Ingrs,Max 40Th H:081338332775

B.BP.004.01.19.0000539

Karyawati Packing, Sopir L300 Sales,Admin,Mks25Th,Single,sdg TdkKuliah.HnySMS:081999251555

Dcr PRT Pg-Sore bs Msk.Teuku Umar Brt 081353224186

B.BP.004.01.19.0000532

Dcr Sales/Mrktg Hub PT.Usikada Tlp.03618445532/085106872020

B.BP.001.01.19.0000526

Dcr Slesman/Girl SparePart Mtr &Tk.Kirim PakeMtr,081337717805

B.BP.001.01.19.0000529

B.BP.001.01.19.0000483

Kuta Spv,Waiter(3Jt).Brtender Cook,Kasir,Spa,CS, 08123807241

Dcr:1 Tng Adm Wanita Umur Maks 27 Th Tmt Min SMK Akutansi, Rajin,Ulet & Suka Anak2. 1 Tng Wanita Pendamping Guru PG/TK Umur Maks 25 Th Tmt SMA,Rajin, mau Belajar & Suka Anak2.CV Bawa Langsung Sgr ke Duta Anak Jl.Intan Permai Gg.Cendrawasih Timur L.P.Krobokan,08 sd 14.00

B.BP.004.01.19.0000528

BVC Kerja Luar Negri Resmi Biaya Koperasi LPD unt Semua Usia Pasutri No Pdidikan Hotel Pkebunanresto Pasti Brangkat.Line WA081375409869&087754689692

B.BP.004.01.19.0000530

Cri Pgw Dinas Luar U/KSP Tunas Mertha Sedana, Jl.Suli No.4 Dps B.BP.001.01.19.0000519

Dcr Drafter,Min.D2, bs Autocad, Sketchup,Vray.Pelaksana Proyek Lap,Min SMA,Pengalaman 1Thn Admin,Min SMA,bs Word, Excel Hub.082141062441

B.BP.004.01.19.0000527

Dcr Krywn HK.Krm lam ke Sylvia Bali Jl.Tkd Baru Timur, Pemogan B.BP.001.01.19.0000517

Dicari Karyawati bisa Komputer SIM C, hub. 081235887887

B.BP.166.01.19.0000541

B.BP.001.01.19.0000489

Dicari Sopir Pariwisata Hub.081999040400 B.BP.154.01.19.0000538

Dcr Guru PAUD Senang Anak,Bisa Kerja Team,S1(Kependdkan+Non) Hub.082145707300/085237089296 B.BP.001.01.19.0000280

Dicari ART Daerah Kerobokan Gaji 1,5Jt Telp. 081235887887 B.BP.166.01.19.0000542

Ubud Rest.Waiter/ress,Cook dekco@dekco.com WA 0811399375

BENGKEL LAS

DIJUAL RUMAH

B.BP.001.01.19.0000375

DcrSgr sopir,max30th,min SMA/K Lam lsg ke Jl.Soka 30C,467061 B.BP.001.01.19.0000516

Dibutuhkan PRT Cewek u/Rumah di Sanur SMS:08123877799 B.BP.001.01.19.0000522

Dicari Wanita Pembantu RT Tinggal dalam untuk Rumah Imam Bonjol Dps.Gaji 2Jt SMS WA 0816571027 B.BP.004.01.19.0000534

Dist Snack Cr Staf Admin Min. SMKLam.Antasura,081236477126 B.BP.001.01.19.0000537

Looking For English Speaking Sales Girl For Gallery In Seminyak Call Astri - 751468 (Mon-Fri 10AM - 4PM) B.BP.001.01.19.0000370

Pria/Wanita Staf Adm Cargo SMA 18-28 th Jl.Pulau Kawe 61 Dps

Yayasan Sinar Harapan Bali Membutuhkan Staf Pengajar Dgn Kreteria MIn S1,Berkomitmen, Memiliki Ketrampilan Berkomunikasi dan Interpersonal yg Baik, Pengalaman Tidak Di utamakan Alamat:Jl.Taman Sari Madu No.6 Kerobokan Kelod Badung.Email: yayasansinarharapanbali@gmail. com/WA:081999066615 B.BP.001.01.19.0000520

Satpam /Waker. Lamaran ke Jl.Raya Kuta 88, Hp. 0818621818, email: arowanafoodstreet@gmail.com G.01

Satpam Waker. Lamaran datang langsung ke Jl.Danau Toba 7 Sanur, Hp. 0818621818 G.07

Tukang masak bebek goreng.

Lamaran ke Jl.Raya Kuta 88 Hp. 0818621818, email: arowanafoodstreet@gmail.com G.02

Waiter, Kasir, SMEA SMK ke Bali Pizza Jl.Danau Toba 7 Sanur, Hp. 0818621818, email: arowanafoodstreet@gmail.com G.04

Waiter, Kasir SMEA SMK ke Shankara Kuta Jl.Bakung Sari depan Matahari Dept.Store Hp. 0818621818, email: arowanafoodstreet@gmail.com G.05

Cook Indonesia/India. Lamaran Shankara Kuta Jl.Bakung Sari Kuta Square Blok D33 depan Matahari Dept. Store, Hp. 0818621818, email: arowanafoodstreet@gmail.com G.06

DIJUAL RUMAH Dijl Rmh Kost Jimbaran Lt 2Are 7kmr,Hrg Nego.Hub:087861418878 B.BP.001.01.19.0000467

Dijual Rumah Perum Bhayangkara C/35 Jagapati,Hub:0818566986 B.BP.001.01.19.0000514

� Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

DIJUAL TANAH Dijual Tnh 2Are SHM Jl.Kutat Lestari Hub.0811398772 B.BP.001.01.19.0000536

Jual Tnh Kuta Airport 190 Are Ada Ijin. Hub:081916471318 B.BP.001.01.19.0000512

DISEWAKAN TANAH Ov Kont Tnah + Rmh 1Are 225Jt Sisa 14Th.Prm Grh Parta Lestari I-23 Dps H.08179468654 B.BP.004.01.19.0000531

DIJUAL RUKO BU Pasti Mrh Mlk Sendiri Sewa/ Jual Ruko 2Lt SHM 104/170m2 Tepi Jl.Cokroaminoto087856227779 B.BP.033.01.19.0000533

RUPA-RUPA Atasi Rmh Bocor Dak Dinding Atap,P.Sefri 085100774702 Grns

Sopir SIM A untuk catering antar jemput tamu. Lamaran ke Jl.Raya Kuta 88, Hp.081238553358 Hp. 0818621818, email: arowanafoodstreet@gmail.com

Dibutuhkan cepat: Accounting, Admin, Marketing (min D3, perempuan, usia max.30), Manager (L/P, berpengalaman, suka tantangan, percaya diri, usia max.45). Kirim CV ke Info@RakaDewiBali.com atau WA 081353976118.

Dijl Tanah 30Are,1020M2,8440M2 diKubuKarangasem.081265022695

Bantu Lapor Pajak SPT Tahunan BulananSIUPNPWP081338344155

G.03

G.08

B.BP.001.01.19.0000513

B.BP.001.12.18.0000879

B.BP.001.01.19.0000511

B.BP.004.01.19.0000486

DIJUAL RUMAH

SERVICE

Dcr Staff Reservation,Crew Boat,Satf Personalia,Peralatan Hub. Jl.Tirta Ening No. 1 Sanur 288829

Informasi pasang iklan Telepon

DIJUAL MOBIL

Rmh Over Kredit Bank Lt2 Jl.Ry Patih Jlantik Gyr 081916087050 B.BP.004.01.19.0000535

DIJUAL TANAH

B.BP.001.01.19.0000540

BIRO JASA

PENGUMUMAN

BANGLI

14

Selasa Kliwon, 15 Januari 2019

Hujan Deras Disertai Angin Kencang

Tiga Rumah Terkena Longsor, Sejumlah Pohon Tumbang Bangli (Bali Post) –

Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Bangli, Senin (14/1) sore kemarin memicu tanah longsor di tebing Bukit Abang, Kintamani. Tiga unit rumah dan ladang warga di Desa Terunyan terkena longsor. Selain memicu tanah longsor, hujan deras yang berlangsung selama beberapa jam tersebut juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik di Kecamatan Susut.

POHON - Rumah yang tertimpa pohon di Desa Demulih Kecamatan Susut.

Pascarumahnya Hangus Disambar Petir

Pasutri Diberi Bantuan Tenda

Bali Post/ist

TENDA – Pemkab memberikan bantuan tenda kepada pasutri yang rumahnya hangus disambar petir.

Bangli (Bali Post) Pasangan suami-istri (pasutri) Nengah Sumadana dan Gusti Ayu Made Srinten yang rumahnya hangus disambar petir di Banjar Metra Tengah, Desa Yangapi, Tembuku kini sudah tak punya tempat tinggal lagi untuk berlindung.

Oleh Pemkab Bangli, pasutri tersebut diberikan bantuan tenda untuk bisa ditempati sementara.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli Nengah Sukarta, Senin (14/1) kemarin, mengakui bahwa Pemkab Bangli saat ini belum bisa memberikan bantuan rumah. Alasannya karena prosedur dan mekanisme untuk pemberian bantuan rumah cukup lama. Karena itu, sebagai langkah cepat, pihaknya

memberikan bantuan tenda permanen yang didirikan di pekarangan rumah korban.

Untuk bisa memberikan bantuan rumah permanen secara cepat, Sukarta mengaku sudah sempat berkoordinasi dengan sebuah organisasi relawan. Rencananya dalam waktu dekat pasutri tersebut akan dibanguni rumah baru oleh relawan. Bahkan saat ini beberapa material bangunan sudah disiapkan. ‘’Setelah kita koordinasikan ke relawan, mereka siap membangunkan rumah,’’ ujarnya.

Lanjut dikatakan Sukarta, selain berupa tenda, bantuan lain yang juga diberikan Dinsos kepada pasutri tersebut yakni pakaian layak pakai, tempat tidur, dan alat-alat dapur.

Untuk saat ini pasutri tersebut masuk/berstatus sebagai rumah tangga miskin (RTM).

Sebagaimana yang diketahui rumah milik pasutri di Banjar Metra Tengah itu, hangus tersambar petir, Sabtu (12/1) sore. Kejadian itu mengakibatkan seluruh harta benda yang ada di dalamnya ludes.

Pascaterbakar, yang dimiliki pasutri tersebut hanyalah pakaian yang melekat di badannya.

Kebakaran rumah semipermanen tersebut pertamakali diketahui Gusti Ayu Made Srinten sekitar pukul 16.00 Wita. Ketika itu ia baru saja datang dari Pura usai ngayah.

Dirinya terkejut melihat kondisi rumahnya yang sudah hangus terbakar dan rata dengan tanah. Saat kejadian rumah berukuran 4,5 x 3,5 meter itu sedang kosong karena ditinggal bekerja suaminya sebagai buruh bangunan. Selama ini rumah tersebut hanya mereka tempati berdua. Rumah yang berdinding kasibor itu baru mereka bangun sekitar tiga bulan lalu dan ditempati sekitar satu setengah bulan terakhir.

Selain barang elektronik dan perabotan rumah tangga, sejumlah perhiasan emas dan uang tunai yang disimpan di dalam rumah juga turut hangus terbakar. Sepeda motor Honda Vario yang diparkir di rumah tersebut juga kini hanya tersisa rangkanya saja. (kmb40)

Gelar Doa Bersama di Kantor Bupati

Ratusan Perangkat Desa Tuntut Dana Purnabakti dan THR Bangli (Bali Post) – Ratusan perangkat desa di Kabupaten Bangli yang tergabung dalam organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melaksanakan doa bersama di Padmasana Kantor Bupati Bangli, Senin (14/1) kemarin. Dalam acara yang dihadiri Bupati Bangli I Made Gianyar itu, perwakilan perangkat desa mengajukan beberapa tuntutan soal kesejahteraan. Mereka meminta Bupati memberikan dana purnabakti bagi perangkat desa yang pensiun serta tunjangan hari raya (THR).

Selain perangkat desa, beberapa perbekel juga tampak hadir dalam acara tersebut.

Doa bersama ini dilaksanakan PPDI sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan silatnas PPDI jilid II di tingkat pusat. Dalam pelaksanaan silatnas tersebut, PPDI menuntut janji kampanye Presiden Jokowi yang akan mengangkat perangkat desa secara bertahap sebagai PNS. “Tapi sampai jelang berakhir, belum ada apa-apa. Maka dari itulah dilaksanakan silatnas jilid II,” kata Ketua PPDI Kabupaten Bangli I Made Nuarta saat ditemui usai doa kemarin.

Mengenai acara doa bersama kemarin, Nuarta mengaku telah menyampaikan beberapa tuntutan kepada Bupati Bangli I Made Gianyar. Pihaknya meminta agar kesejahteraan perangkat desa mendapat per-

Bali Post/kmb40

ASPIRASI - PPDI Kabupaten Bangli saat menyampaikan aspirasinya kepada Bupati Bangli I Made Gianyar di Padmasana Kantor Bupati Bangli, Senin (14/1) kemarin. hatian lebih. Sebagai perangkat desa, pihaknya selama ini merasa dianaktirikan. “Kami dibilang ujung tombak desa. Tapi justru dianaktirikan,” ujarnya.

Dalam tuntutannya, Pemerintah Kabupaten Bangli diharapkan dapat memberikan dana purnabakti bagi perangkat desa yang sudah pensiun.

Sesuai UU Desa, perangkat desa pensiun pada usia 60 tahun. Selain itu diharapkan juga adanya THR bagi perangkat desa saat hari raya. “Hal itu yang kami usulkan ke Pemkab Bangli agar bisa dipenuhi,” katanya.

Menanggapi tuntutan PPDI Bangli tersebut, Bupati Bangli I Made Gianyar saat ditemui siang kemarin menilai bahwa aspirasi tersebut sangat ideal dan rasional. Gianyar me-

nyampaikan akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan melakukan perubahan pasal pada Perbup yang terkait dengan hal itu. Dalam perubahan perbup tersebut, pihaknya juga sekaligus akan mengajak perbekel untuk berkoordinasi, di samping PPDI. “Karena perbekel juga ada di dalamnya. Supaya sekali perbup itu diubah,” ujar Bupati.

Khusus soal tuntutan THR, Gianyar mengatakan, pihaknya akan berupaya memenuhinya secara adil sesuai prinsip Pancasila. Namun demikian untuk memenuhi permintaan itu, Pemkab Bangli akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan BPKP. Dalam koordinasi nanti, Pemkab juga akan mengajak para perangkat desa dan perbekel. (kmb40)

Bali Post/ist

Informasi yang dihimpun menyebutkan, tiga unit rumah di Desa Terunyan yang terkena material longsor yakni milik Nengah Sutama, Ketut Mega, dan Wayan Yanto. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian t erseb ut . Se la in rum a h, longsor juga menimbun beberapa ladang milik masyarakat yang ada di Banjar Cemaralandung. Longsor dipicu karena aliran Tukad Cemara tertimbun material.

“Dampak hujan deras kemarin, akses jalan dari Desa Buahan menuju Desa Terunyan tertimbun material longsor sehingga sementara ini tidak bisa dilalui kendaraan, baik roda dua maupun roda empat,” kata Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi.

Terhadap jalan yang ter-

timbun longsor itu, lanjut Sulhadi, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan perbekel serta warga Desa Terunyan telah membersihkan material longsor secara manual. Untuk mempercepat proses pembersihan, juga telah dilakukan koordinasi dengan pihak BPBD dan Dinas PU Kabupaten Bangli untuk mengerahkan alat berat.

Dikatakan Sulhadi, pada saat yang hampir bersamaan, hujan deras juga memicu terjadinya pohon tumbang di beberapa titik di Kecamatan Susut. Di Banjar/Desa Demulih, sebuah pohon kelapa dan pohon enau tumbang dan menimpa rumah milik I Wayan Diari. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian itu.

Namun korban mengalami

kerugian material mencapai Rp 100 juta.

Pohon tumbang juga terjadi di jurusan Susut menuju Banjar Manuk. Sebuah pohon albesia tumbang hingga menutupi seluruh badan jalan. “Saat ini sudah dilakukan pemotongan dan pembersihan yang dilakukan oleh masyarakat setempat sehingga arus lalin dapat dilewati kembali oleh kendaraan roda empat maupun roda dua,” kata Sulhadi.

Di Jalan Jurusan Banjar Sala, Desa Abuan menuju Desa Demulih, sebuah pohon kelapa juga dilaporkan tumbang dan menutupi seluruh badan jalan. Oleh masyarakat setempat, material pohon yang tumbang sudah dibersihkan dan disingkirkan dari badan jalan. (kmb40)

Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional

SMPN 2 Bangli dan SMPN 2 Tembuku Gelar Syukuran Bersama Bangli (Bali Post) – SMPN 2 Bangli dan SMPN 2 Tembuku berhasil meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional, yakni sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras warga sekolah dalam meraih prestasi itu, Senin (14/1) kemarin, kedua SMP tersebut menggelar acara syukuran bersama di wantilan Desa Penglipuran. Acara tersebut dihadiri Bupati Bangli I Made Gianyar.

Acara syukuran yang digelar secara sederhana itu juga dihadiri Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, Dandim 1626/Bangli Letkol Cpn. Andy Pranoto, perwakilan Kapolres, Kepala Disdikpora Kabupaten Bangli Nyoman Suteja, Kadiskes Bangli dr. Nengah Nadi, dan sejumlah pejabat, kepala SMP se-Bangli serta undangan lainnya.

Kepala SMPN 2 Bangli Ida Bagus Gede Wardana menyampaikan, SMPN 2 Bangli dan SMPN 2 Tembuku ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK577/MENLHK/P2SDM/ SDM.2/12/2018 tentang penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri Tahun 2018. Penghargaan diterima di Jakarta, 26 Desember lalu. Dikatakan Wardana, penghargaan itu berhasil diraih berkat kerja keras dan dukungan semua pihak. Penghargaan yang diraih SMPN 2 Bangli maupun SMPN 2 Tembuku itu melalui proses panjang dan perjuangan sejak tahun 2016.

Dijelaskannya, dalam

Program Adiwiyata, ada empat komponen pokok yang dinilai yakni kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dalam hal ini seluruh warga sekolah berperan untuk memelihara dan merawat gedung serta lingkungan sekolah, dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan, yaitu pemanfaatan kembali kertas atau daur ulang sampah untuk dijadikan barang berharga bernilai tinggi. ‘’Dari keempat komponen pokok itu, dijabarkan dalam 33 indikator dengan bobotnya masingmasing,’’ jelasnya.

Wardana dalam laporannya juga menyampaikan bahwa acara syukuran kemarin mengambil tema ‘’Melalui Gema Sekolah Adiwiyata Kita Tingkatkan Kepedulian Masyarakat terhadap Lingkungan’’. Pada prinsipnya, tema itu memiliki tujuan untuk menginspirasi dan menggugah seluruh sekolah di Kabupaten Bangli dari TK sampai dengan SMA/SMK agar dapat melaksanakan program Adiwiyata. ‘’Kami tidak bermaksud menggurui.

Sejujurnya apa yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing sebenarnya sudah sebagian besar melaksanakan program Adiwiyata.

Kami yakin dan percaya semua sekolah pasti mampu melaksanakannya apabila ada kemauan dan komitmen dari seluruh warga sekolah,’’ kata Wardana.

Ke depan pihaknya berharap, lebih banyak lagi sekolah di Bangli mampu meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional mau-

Bali Post/kmb40

FOTO BERSAMA - Kepala SMPN 2 Bangli dan Kepala SMPN 2 Tembuku berfoto bersama Bupati Bangli I Made Gianyar saat acara syukuran, Senin (14/1) kemarin. pun Adiwiyata Mandiri.

Menurutnya cara sederhananya, yakni dengan 3M, yaitu mulai dari diri sendiri, mulai yang paling sederhana, dan mulai sekarang.

Harapan yang sama juga disampaikan Kasek SMPN 2 Tembuku Made Degdeg.

Pihaknya berharap penghargaan Adiwiyata Nasional bisa menggugah semangat sekolah lainnya di Bangli. ‘’Kami harapkan teman-teman sekolah lainnya yang ada di Bangli untuk bersama-sama menciptakan kebersihan lingkungan untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Bangli yang Gita Santi,’’ ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bangli I Made Gianyar mengatakan, bahwa penghar-

gaan yang diraih SMPN 2 Bangli dan SMPN 2 Tembuku sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri patut disyukuri. Sebab penghargaan ini merupakan yang pertamakali diraih sekolah di Kabupaten Bangli. ‘’Karena pertamakali tentu akan menjadi kenangan tersendiri,’’ kata Gianyar. Disampaikannya bahwa dirinya menyempatkan diri hadir dalam acara syukuran kemarin di sela-sela kegiatannya yang padat, untuk menghormati kerja keras seluruh warga sekolah. ‘’Saya mengucapan selamat atas penghargaan yang diraih SMPN 2 Bangli dan SMPN 2 Tembuku. Ke depan kita semua harus bisa bekerja lebih keras lagi,’’ imbuhnya. (kmb40/k250)

15

Selasa Kliwon, 15 Januari 2019

TNI-AU Daratkan Paksa Pesawat Kargo Asing Jakarta (Bali Post) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara berhasil mendaratkan paksa sebuah pesawat kargo asing Jenis Boeing 777 di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/1) kemarin. Pesawat tersebut memasuki wilayah kedaulatan udara yurisdiksi Indonesia secara ilegal tanpa dilengkapi Flight Clearance (FC).

Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Sus Taibur Rahman dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin kemarin mengatakan, pemaksaan mendarat pesawat asing tersebut berawal dari laporan Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) III Medan kepada Komando Pertah-

anan Udara Nasional (Kohanudnas) tentang adanya pesawat unschedulle tanpa flight clearance yang akan memasuki wilayah udara nasional.

Setelah menerima laporan tersebut, katanya, Panglima Komando Pertahananan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Imran

Baidirus melaporkan kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto terkait pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing. ‘’Selanjutnya Panglima TNI memerintahkan Pangkohanudnas untuk mem-force down pesawat asing tersebut,’’ kata Taibur.

Dua pesawat tempur TNIAU jenis F-16 dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dengan callsign Rydder Flight melakukan identifikasi visual dan penyergapan terhadap pesawat asing B-777 ET-AVN setelah melakukan komunikasi dengan frekuensi darurat. Dari komunikasi udara

tersebut dipastikan bahwa pesawat kargo yang dioperasikan oleh maskapai Ethiopian Air tersebut tidak memiliki izin atau Flight Clearance (FC) melintasi wilayah udara nasional Indonesia, sehingga dipaksa mendarat di bandara terdekat yaitu Bandara Hang Nangdim Batam pukul 09.33 WIB. Pesawat Kargo Jenis Boeing 777 dengan nomor registrasi ET-AVN berasal bertolak dari Addis Ababa, ibu kota Ethiopia dengan tujuan Hongkong. Untuk proses penyidikan lebih lanjut pesawat tersebut diamankan oleh personel TNI-AU di Bandara Hang Nadim, Batam. (ant)

Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo melakukan video conference dengan Presiden ke-3 RI BJ Habibie yang tengah menjalani perawatan kesehatan di Munich, Jerman. ‘’Baik, makin sehat.

Setelah diperbaiki bukan hanya ginjal, tetapi juga mata,’’ jelas Habibie menanggapi Presiden Jokowi saat video conference di Presidential Lounge, Kompleks Istana Jakarta, Senin (14/1) kemarin.

Menurut Habibie, dirinya akan menjalani operasi mata kanan dan kirinya untuk mengganti lensa. Selain itu, Habibie juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan gin-

jalnya dengan menggunakan teknologi bio resonance.

Sementara itu, Presiden Jokowi mendoakan kesehatan mantan Presiden Habibie. ‘’Kami semuanya di Tanah Air beserta seluruh rakyat mendoakan untuk kesehatan bapak,’’ ujar Presiden.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengabarkan kondisi ekonomi dan politik di Tanah Air kepada Habibie. ‘’Ekonomi baik, politik baik, persiapan menuju ke pemilu baik-baik saja. Mohon doa dan dukungan untuk proses Pemilu 2019,’’ kata Presiden.

Dalam video conference itu Presiden didampingi oleh Menko Bidang Polhukam Wiranto. (ant)

Presiden ’’Video Conference’’ dengan BJ Habibie

Bali Post/ant

TELEKONFERENSI - Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Polhukam Wiranto melakukan telekonferensi dengan Presiden ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie di Presidential Lounge, Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/1).

Soal Kasus Ujaran Kebencian

Ahmad Dhani Bantah Pendapat Jaksa

Jakarta (Bali Post) Musisi Ahmad Dhani membantah seluruh tanggapan jaksa (replik) dalam sidang kasus dugaan ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (14/1) kemarin.

Dalam pembacaan duplik (tanggapan terhadap replik) yang diwakili kuasa hukumnya, Ahmad Dhani menyampaikan isi replik penuntut

umum tidak sesuai dengan fakta yang diperlihatkan di hadapan majelis hakim. Ahmad Dhani juga membantah analisis yuridis jaksa yang disampaikan dalam tuntutan dan dokumen replik.

Mulanya, jaksa menyampaikan bahwa cuitan Ahmad Dhani di Twitter yang dianggap memuat ujaran kebencian menyebabkan kerugian, khususnya bagi para saksi

pelapor. Namun, menurut tim kuasa hukum, saksi yang merasa dirugikan itu hanya ‘’merasa diludahi’’ secara moral bukan secara riil. ‘’Saksi yang dihadirkan penuntut umum hanya merasakan diludahi mukanya, dan dipandang sebelah mata, kalau dalam istilah zaman sekarang baper (bawa perasaan),’’ kata kuasa hukum Ahmad Dhani dalam persi-

dangan.

Jaksa sebelumnya menuntut Ahmad Dhani pidana penjara dua tahun, karena dianggap telah melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ant)

Jakarta (Bali Post) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah Indonesia telah memutuskan semua perangkat desa di Indonesia akan mendapatkan penghasilan setara dengan ASN (Aparatur Sipil Negara) Golongan II/a dan dapat fasilitas BPJS. ‘’Peraturan Pemerintah Nomor 43 dan 47 akan segera direvisi. Saya sudah perintahkan paling lama dua pekan setelah ini,’’ katanya saat menemui ribuan perangkat desa dari berbagai daerah

Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di kompleks Istora GBK Jakarta, Senin (14/1) kemarin.

Selain penyetaraan penghasilan, Jokowi juga memberikan informasi bahwa seluruh kepala desa dan perangkat desa akan mendapatkan fasilitas dari BPJS. ‘’Tadi saya juga sudah diberikan informasi bahwa BPJS juga akan diberikan kepada seluruh kepala desa dan perwakilan desa,’’ tambahnya yang langsung disambut den-

gan tepuk tangan meriah.

Massa PPDI yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia ini datang ke Jakarta untuk menagih janji Jokowi terkait pengangkatan perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terkait pernyataan Presiden Jokowi, Ketua PPDI Mujito menyampaikan terima kasih kepada pemerintah. ‘’Akhirnya pada hari ini saya tidak bisa membendung perasaan dari teman-teman kami, yang intinya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah,

kepada Presiden Jokowi,’’ jelasnya.

Mujito mengatakan pertemuannya dengan Jokowi kali ini merupakan jawaban dari pemerintah Indonesia terkait tuntutan PPDI. ‘’Bapak Presiden sudah siap mengeluarkan peraturan pemerintahnya,’’ ujarnya.

Dia menilai kepedulian pemerintah Indonesia kepada seluruh perangkat desa maupun kepala desa merupakan wujud nyata perhatian Jokowi yang sangat mencintai warganya. (ant)

Gaji Perangkat Desa Setara PNS

Perangkat Daerah Pihaknya juga menilai tidak perlu ada Lembaga Otoritas Perekonomian Adat Bali (LOKA).

Sementara itu, anggota Fraksi Panca Bayu Ketut Jengiskan justru meminta penjelasan terkait kedudukan dan eksistensi BKS LPD dengan adanya LOKA. Anggota Fraksi Partai Gerindra I Nengah Wijana meminta agar ada kajian mendalam terkait kedudukan, status dan penetapan desa adat. Khususnya pasal 7 ayat 2 yang berbunyi ‘’desa adat yang sudah ditetapkan dengan keputusan gubernur diurus oleh perangkat daerah Pemprov yang membidangi adat, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat Bali’’. Hal ini dinilai sangat berkaitan dengan kewenangan pengesahan

prajuru adat dari Pemprov, termasuk kewenangan dalam hal alokasi anggaran yang bersumber dari APBD. Apalagi hal ini juga bertentangan dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 5 yang berbunyi ‘’Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/ kota’’. ‘’Selanjutnya, kami mencermati perlu diberi ketegasan bahwa prajuru desa adat tidak boleh menjabat sebagai anggota parpol.

Ini perlu demi netralitas prajuru desa adat yang mengayomi seluruh krama desa.

Dalam ranperda belum diberi kejelasan, sedangkan di UU Desa sudah tegas,’’ ujarnya.

Anggota Fraksi Golkar I Wayan Rawan Atmaja mengatakan, istilah bendesa madya dan bendesa agung sebaiknya dihilangkan karena cenderung akan menghilangkan independensi dan

otonomi dari bendesa adat itu sendiri. Kemudian fungsi MMDA dan MUDA adalah bersifat forum bendesa adat, bukan atasan dari para bendesa adat. ‘’Hal ini mengingat masing-masing desa adat memiliki dresta, awig-awig, dan pararem yang kita kenal dengan desa mawacara,’’ ujarnya.

Untuk kedudukan desa adat, lanjut Rawan, diharapkan tetap di wewidangan desa adat itu sendiri. Pasalnya, masing-masing desa adat tumbuh dan berkembang secara mandiri dan independen bersama dengan dresta masing-masing yang berkembang di dalamnya. ‘’Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan, pembinaan, perlindungan maupun pemberdayaan,’’ jelasnya. (kmb32)

Selasa, 15 Januari 2019 05:00 Wita Gayatri Mantra 05:52 Wita Mars Indonesia Raya 05:54 Wita Mars Bali Jagadhita 05:56 Wita Lagu Ngastitiang Bali 06:00 Wita Puja Trisandya 06:05 Wita Dharma Wacana

Pelatihan Serati Banten (2) 06:35 Wita Seputar Bali Pagi 07:05 Wita Bali Channel 07:35 Wita Kartun

Bagus and Friend 08:00 Wita Bali Channel Tourist TV 09:05 Wita Dialog Interaktif

Gatra Praja 10:00 Wita Bali Channel Tourist TV

11:05 Wita Solusi Alternatif

Soman 12:05 Wita Dharma Wacana

Pelatihan Serati Banten (3) 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Bali Channel Tourist TV 14:00 Wita Klip Bali 14:30 Wita Marion Sam

Sugi Sinoil 15:05 Wita Folk song 16:05 Wita Upakara 17:05 Wita Dunia kita 17:30 Wita Kartun

Ball Khirsna

18:00 Wita Puja Trisandya 19:00 Wita Seputar Bali 19:30 Wita Orti Bali 20:00 Wita Dialog Interaktif

A.B.I 21:00 Wita Solusi Alternatif

Hipnoterapy Condernnim 22:05 Wita Lila Cita

Calonarang Sanggar Aswini Kembar Renon (4) 23:00 Wita Berita dan Bincang Terkini 23:05 Wita Folk Song 23:30 Wita Bali Channel

Bali Post/ant

KARGO - Pesawat kargo Ethiopian Airlines yang diturunkan secara paksa oleh TNI AU, parkir di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/1). Dua pesawat F-16 Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin melakukan ‘force down’ (penurunan paksa) pesawat kargo Ethiopian Airlines ke Bandara Hang Nadim Batam saat masuk wilayah udara NKRI tanpa izin.

2.000 Personel Polisi Amankan Debat Capres Jakarta (Bali Post) Polda Metro Jaya mengerahkan kurang lebih 2.000 personel untuk mengamankan debat perdana calon presiden di Hotel Bidakara, Kamis (17/1). ‘’Hampir dua ribu personel dari Polda Metro Jaya akan mengamankan jalannya debat capres,’’ kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar

Argo pun mengimbau ke pendukung dua pihak untuk mengikuti kegiatan debat dengan tertib. ‘’Para pendukung dua capres agar mengikuti jalannya debat dengan tertib agar semua berjalan lancar,’’ katanya.

Dalam debat capres perdana, KPU mengangkat tema hukum, korupsi, HAM dan terorisme. (ant)

WARUNG GLOBAL

Jika Dilegalkan, Arak Bali Mesti Diserap Pariwisata

PERUSDA Bali ingin melegalkan industri arak Bali untuk memenuhi kebutuhan miras, khususnya untuk sektor pariwisata. Hal ini mendapat sambutan positif pendengar Radio Global 96,5 FM. Pasalnya selama ini petani arak dan tuak dikejar-kejar aparat, di sisi lain miras yang dari luar dijual bebas. Dalam acara Warung Global, Senin (14/1) kemarin, Kawan Global berharap jangan hanya wacana. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraaan rakyat melalui pemberdayaan petani arak ini hendaknya bisa diwujudkan. Berikut rangkuman opini Kawan Global.

Jika industri miras dilegalkan, Gusti Sumardayasa di Denpasar sangat setuju.

Di samping memberdayakan masyarakat lokal, arak Bali harus dikemas, dikelola dengan baik, jangan sampai indutri lokal ini ditertibkan aparat gara-gara tak memiliki izin. Dengan pengemasan yang baik, dikelola dengan baik, menaati aturan, di mana bisa dijual, semua harus ada pengawasan yang baik tentunya.

Selama ini perajin tuak dan arak Bali dikejar-kejar aparat, di sisi lain penjualan miras yang belum tentu baik dan benar kandungannya,

dibiarkan bebas beredar.

Untuk itu, Arya, warga Kota Denpasar, berharap ini jangan hanya wacana. Industri miras lokal ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sebenaranya tak ada yang salah dengan arak Bali, produksi dari warga Karangasem itu. Menurut Ayu di Petang dan Fera di Tabanan, justru manfaatnya sangat banyak, bisa dipakai obat juga. Yang salah itu dicampur dengan zat lain yang tak sesuai aturan dan menyebabkan keracunan dan akibat fatal lainnya.

Sementara itu, Kadis LH I Nyoman Tari usai menerima Trofi Adipura mengatakan, penghargaan Trofi Adipura kembali diraih Kabupaten Karangasem di tahun 2019

ini. Bagi kabupaten/kota seIndonesia lainnya menerima penghargaan dengan kriteria, Anugerah Adipura, Sertifikat Adipura dan Plakat Adipura serta penghargaan Green Leadership bertajuk ‘’Nirwasita Tantra’’ tahun 2018 kepada kepala daerah di tingkat provinsi, kota

Trofi Adipura

Persoalan Kemiskinan Total bantuan yang diberikan kepada ‘’Kampung Kesetiakawanan Sosial Giri Winangun Setiadharma’’ sebesar Rp 2.328.750.000. ‘’Program rehabilitasi sosial bagi eks gelandangan dan pengemis ini merupakan sebuah konsep penyelesaian persoalan kemiskinan yang dirasakan oleh gelandangan dan pengemis itu sendiri,’’ kata Edi lagi.

Adapun akar kemiskinan bagi PMKS yang akan dicabut meliputi; 1.Papan (rumah tinggal), 2. Usaha Kemandirian (Usaha Ekonomi Produktif/ UEP), dan 3. Jaminan Hidup.

Dengan demikian diharapkan dapat mengembalikan keberfungsian sosial mereka sehingga memiliki motivasi untuk hidup secara wajar dan normal di tengah-tengah lingkungannya, termasuk di dalamnya memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, baik sosial maupun ekonomi.

Bentuk Program ‘’Desaku Menanti’’ adalah keterpaduan program antara Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), eks gelandangan dan pengemis dan partisipasi masyarakat. Program ‘’Desaku Menanti’’ adalah program terobosan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di perkotaan yang komprehensif

Polisi Argo Yuwono saat ditemui di Jakarta, Senin (14/1) kemarin.

Ia menjelaskan, Kepolisian akan dibantu oleh jajaran TNI mengamankan debat capres perdana itu. Jajaran polisi akan ditempatkan di titiktitik krusial, khususnya jalur yang menjadi jalur masuk dan keluarnya dua calon presiden.

Dalam kesempatan itu,

dan mengedepankan keterpaduan dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis dilakukan secara terpadu berbasis desa.

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa gelandangan dan pengemis adalah salah satu jenis PMKS yang wajib mendapat penanganan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial. Oleh karena itulah, Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tunasosial dan Korban Perdagangan Orang selaku unit kerja yang diberi tanggung jawab menanganinya, terus melakukan langkah-langkah dan kebijakan program. Selain di Karangasem ini, sejak dikembangkan tahun 2015, hingga saat ini program ‘’Desaku Menanti’’ sudah berhasil dikembangkan di lima daerah yakni Malang, Pasuruan, Yogyakarta, Padang, dan Jeneponto.

Hadir dalam acara ini sekitar 500 undangan. Yakni sebanyak 195 orang warga binaan sosial penerima Program ‘’Desaku Menanti’’, dan 305 orang dari unsur SKPD Kabupaten Karangasem, Pemerintah Provinsi Bali, tim sinergitas, dunia usaha, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Ke depan, Kementerian Sosial RI akan terus mengembangkan program ini, mengingat tingkat keberhasilan program ini dinilai berjalan dengan baik. (ad548)

Kenapa miras dari luar dibiarkan masuk, sementara miras industri lokal tak kunjung dilegalkan? Itu karena miras yang diimpor itu ada bea masuknya, di situlah keuntungannya, demikian Ardana di Denpasar.

Bukannya tidak setuju jika miras (arak, tuak) itu dilegalkan, menurut Werdha di Gianyar, sebaiknya sebelum dilegalkan, alangkah baiknya dipertimbangkan dengan matang dulu, perhitungkan dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan. Jika nantinya dilegalkan, miras harus betul-betul diserap di sektor pariwisata. (sikha p) dan kabupaten. ‘’Penghargaan yang diberikan pemerintah pusat merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat kota Karangasem, atas kerja keras dan usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan,’’ ujarnya. (ad543)

balipost (170rb Like) http://facebook.com/balipost

Selasa Kliwon, 15 Januari 2019

Hasil Minggu (13/1) Malam Qatar vs Korea Utara 6-0 Jepang vs Oman 1-0 Uzbekistan vs Turkmenistan 4-0

Grup E Qatar Arab Saudi Lebanon Korea Utara

2 2 2 2

2 2 0 0

0 0 0 0

0 8-0 0 6-0 2 0-4 2 0-10

6 6 0 0

Grup F Uzbekistan Jepang Oman Turkmenistan

2 2 2 2

2 2 0 0

0 0 0 0

0 0 2 2

6 6 0 0

Caroline Wozniacki

6-1 4-2 1-3 2-7

Bali Post/afp

Wozniacki Menang Meyakinkan Melbourne – Upaya juara bertahan Caroline Wozniacki untuk mempertahankan mahkota tunggal putri Australia Terbuka dimulai dengan kemenangan meyakinkan 6-3, 6-4 atas Alison Van Uytvanck dari Belgia, Senin (14/1) kemarin.

Unggulan ketiga yang memenangkan grand slam perdananya di Melbourne Park tahun lalu, berusaha menjadi wanita pertama yang mempertahankan gelar sejak Victoria Azarenka pada 2013. Petenis Denmark itu dengan nyaman mengalahkan Van Uytvanck yang menempati peringkat 52 dunia.

Wozniacki tidak menunjukkan tandatanda rheumatoid arthritis, penyakit kekebalan tubuh yang melemahkan yang telah mengancam akan menggagalkan kariernya. ‘’Perasaan yang istimewa, saya suka bermain di sini. Tahun lalu saya memiliki beberapa kenangan khusus. Untuk bisa kembali ke sini di Rod Laver Arena adalah sesuatu yang sangat istimewa dan emosional,’’ katanya.

Unggulan kedua putri Angelique Kerber (Jerman) menyingkirkan Polona Hercog (Slovenia) 6-2, 6-2. Unggulan kelima Sloane Stephens (AS) menang dua set melawan rekan senegaranya Taylor Townsend.

Aryna Sabalenka juga melewati babak pertama. Tetapi unggulan ke-14 Julia Goerges (Jerman) yang memenangkan Auckland Classic baru-baru ini, tersingkir seperti halnya mantan juara Prancis Terbuka, Jelena Ostapenko Maria Sharapova menang mudah 6-0, 6-0 atas Harriet Dart (Inggris) yang mengakhiri pertandingan dengan menangis. ‘’Ini adalah ujian yang bagus untuk kakiku dan pundakku. Aku masih bekerja melalui hari-hari yang menyakitkan. Aku merasa seperti melakukan semua hal yang benar hari ini untuk melewati pertandingan itu,’’ ujar Sharapova.

Di bagian putra, Rafael Nadal (Spanyol) melaju ke babak kedua berkat kemenangan 6-4, 6-3, 7-5 atas James Duckworth (Australia).

Pemenang grand slam 17 kali ini mempersingkat musim 2018nya untuk menjalani operasi karena cedera kaki. (afp/kmb)

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com

Teco, Pelatih Bali United

Piala Asia 2019

Klasemen Sementara

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

Gianyar (Bali Post) Tim Bali United (BU) resmi merekrut Alessandro Stefano Cugurra Rodrigues yang akrab disapa Teco sebagai pelatih kepala. Pria asal Brazil yang sukses membawa Persija Jakarta menjadi juara kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2018 lalu ini menandatangani kontrak berdurasi dua tahun.

Manajemen Bali United juga mendatangkan sederet pemain baru. Mereka adalah bek Gunawan Dwi Cahyo (Persija), Michael Orah (Persija) dan Willian Pachecho (eks Persija yang terakhir membela Selangor FC, Malaysia). Pemain gres lainnya yakni kiper Samuel Reimas (Perseru Serui), gelandang Ahmad Maulana (Borneo FC), Haudi Abdillah (PSIS Semarang), Gusti Adria (PSMS Medan) dan Leonard Yupamahu (Borneo FC).

Teco dan pemain anyar tersebut diharapkan mampu membawa Bali United menyodok ke posisi papan atas setelah hanya menduduki peringkat ke-11 musim lalu. ‘’Kami ingin menduduki peringkat kelima musim ini,’’ kata CEO Bali United Yabes Tanuri di Bali United Café, Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (14/1) kemarin. Jika target awal terpenuhi, target berikutnya akan ditingkatkan.

Teco mengaku bangga bisa melatih di Pulau Dewata. ‘’Di mata masyarakat Brazil, Bali sangat terkenal,’’ ucapnya. Ia siap memenuhi target manajemen Bali

Curry Hasilkan 48 Poin Dallas Stephen Curry mencetak 48 poin, 33 di antaranya lewat tembakan tiga angka, saat Golden State Warriors menambah kemenangan beruntun menjadi empat berturut-turut dengan menekuk tuan rumah Dallas Mavericks 119-114 dalam lanjutan kompetisi NBA, Senin (14/1) kemarin.

Curry menghasilkan 24 poin di babak kedua dan mencetak tujuh terakhir untuk juara liga dua kali itu. Dia juga membuat tembakan yang memenangkan pertandingan saat Mavericks memimpin 113-108 dalam waktu kurang dari empat menit. ‘’Kami tidak panik,’’ kata Curry. Kevin Durant mencetak 28 poin dan Klay Thompson membuat 16.

Luka Doncic yang merupakan kandidat untuk rookie of the year, memimpin Mavericks dengan 26 poin, 5 assist dan 6 rebound. Harrison Barnes menambahkan 22 poin. ‘’Kami tidak bisa mengendalikan Curry. Dia brilian malam ini,’’ ujar pelatih Mavericks, Rick Carlisle.

Di tempat lain, Serge Ibaka menjaringkan lemparan tiga angka pada 15 detik tersisa pada perpanjangan waktu kedua untuk mengangkat Toronto Raptors menjadi pemenang atas Washington Wizards dengan skor 140-138.

Rekor menang kalah Raptors kini meningkat menjadi 3312, terbaik di NBA. Kawhi Leonard memimpin Raptors dengan 41 poin. ‘’Malam ini dia bermain seperti superstar. Itulah mengapa kami membutuhkan dia untuk bermain dan dia melakukan pekerjaannya sebagai seorang superstar. Ketika kami membutuhkannya untuk maju dan melakukan permainan besar, dia melakukannya,’’ ungkap Ibaka tentang Leonard.

Wizards mengandlkan Bradley Beal yang membuat 43 poin, 10 assist dan 15 rebound.

Hasil lengkap: LA Lakers vs Cleveland Cavaliers 95-101, Orlando Magic vs Houston Rockets 116-109, Denver Nuggets vs Portland Trail Blazers 116-113, Dallas Mavericks vs Golden State Warriors 114-119, Atlanta Hawks vs Milwaukee Bucks 114-133, New York Knicks vs Philadelphia 76ers 105-108, Washington Wizards vs Toronto Raptors 138-140. (afp/kmb)

Bali Post/ant

BARU – Pelatih Teco (tengah) bersama enam dari tujuh pemain baru Bali United dalam acara perkenalan di Stadion Wayan Dipta, Gianyar, Senin (14/1) kemarin.

United membawa tim Serdadu Tridatu ke urutan kelima klasemen akhir Liga 1.

Sang pelatih baru bakal secepatnya melatih asuhannya sebagai persiapan menghadapi

Blitar United pada babak 32 besar Piala Indonesia. ‘’Pemain yang rajin berlatih dan menunjukkan skillball mumpuni, pasti saya turunkan. Sebaliknya, pemain yang tidak menunjukkan grafik

peningkatan akan saya pakai cadangan,’’ tegasnya.

Stefano Cugurra lahir 25 Juli 1974 di Rio de Janiero. Teco sempat menjadi asisten pelatih Jacksen Tiago di Persebaya saat awal

menjalani karier kepelatihannya di Indonesia. Setelah itu, ia melanjutkan kariernya di Thailand dengan menjadi pelatih klub Chiangrai United, Phuket, Osotspa Samut Prakan dan Royal Thai Navy. (022)

Ginting Bidik Semifinal di Malaysia

Jakarta (Bali Post) – Atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting membidik putaran semifinal dalam turnamen Malaysia Masters 2019 yang berlangsung di Stadium Axiata, Kuala Lumpur, Malaysia, 15-

20 Januari.

Ginting telah mempersiapkan kondisi fisiknya terutama ketika libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 agar mudah menyesuaikan diri dalam turnamen. ‘’Target saya mencapai hasil terbaik, delapan besar dan semifinal. Tapi hasil undian pertandingan yang saya dapat tidak mudah. Saya hanya berusaha melakukan permainan terbaik, tidak terfokus pada pencapaian target,’’ katanya seperti tercantum dalam situs resmi PBSI yang dipantau di Jakarta, Senin (14/1) kemarin.

Pada pertandingan putaran pertama, Ginting akan menghadapi pemain Thailand Khosit Phetpradab dan berpeluang melawan Chen Long, Jan O Jorgensen atau rekan sesama pelatnas PBSI Jonatan Christie pada laga perempatfinal. ‘’Mudah-mudahan tahun ini saya dapat gelar lebih banyak dibanding tahun lalu. Apalagi

tahun ini sudah dimulai penghitungan poin menuju Olimpiade,’’ ujar pemain berusia 22 tahun itu.

Indonesia juga menempatkan 24 wakil lain pada lima nomor pertandingan dalam turnamen tingkat Super 500 itu.

Mereka adalah Jonatan Christie dan Tommy Sugiarto pada nomor tunggal putra. Pada tunggal putri, Yulia Yosephin Susanto dan Ruselli Hartawan memulai dari babak kualifikasi, sedangkan Gregoria Mariska Tunjung dan Fitriani langsung masuk babak utama.

Sabar Karyaman Gutama/Frengky Wijaya Putra akan menjadi wakil ganda putra yang memulai turnamen pada babak kualifikasi. Sementara Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Berry Angriawan/Hardianto, Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso dan Hendra Setiawan/

Mohammad Ahsan Kemudian masuk babak utama.

Pasangan Ribka Sugiarto/Febriana Dwipuji Kusuma dan Yulfira Barkah/ Jauza Fadhila Sugiarto akan menjadi wakil Merah-Putih pada babak kualifikasi ganda putri. Pada babak utama ada pasangan Greysia Polii/Apriyani Rahayu, Rizki Amelia Pradipta/Ni Ketut Mahadewi Istarani, Virni Putri/Della Destiara Haris dan Siti Fadia Silva Ramadhanti/Agatha Imanuela.

Pada nomor ganda campuran, pasangan Alfian Eko Prasetya/Marsheilla Gischa Islami akan bermain pada babak kualifikasi. Sementara Tontowi Ahmad/ Debby Susanto, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja, Ronald/Annisa Saufika dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari bermain pada babak utama. (ant)

lainnya, gelandang Dani Ceballos mencetak gol dari tendangan bebas yang memastikan Real Madrid menang 2-1 atas Real Betis di Stadion Benito Villamarin, Sevilla. Madrid sebelumnya unggul lebih dulu lewat gol Luka Modric yang kemudian disamakan oleh Sergi Canales. Kemenangan itu mengangkat posisi tim besutan Santiago Solari kembali ke peringkat keempat klasemen dengan raihan 33 poin.

kelima Arsenal dan hanya kalah dalam selisih gol.

Manajer Tottenham Mauricio Pochettino tetap melontarkan pujian kepada para pemainnya kendati menelan kekalahan dari MU. Ia menyebut penampilan pasukannya di babak kedua merupakan 45 menit terbaik yang pernah dilihatnya selama 4,5 tahun menangani tim itu. Tottenham tertahan di peringkat ketiga dengan koleksi 48 poin di bawah Manchester City (50) dan diancam Chelsea (47).

Messi Cetak Gol Ke-400

Barcelona – Megabintang Barcelona, Lionel Messi, mencetak gol ke-400 di Liga Spanyol saat timnya mengalahkan Eibar 3-0 dalam laga pekan ke-19 di Stadion Nou Camp, Senin (14/1) dini hari kemarin. Messi yang mengemban ban kapten sejak awal musim ini, membuat gol itu dalam penampilan ke-435 bersama klub yang dibelanya sejak melakoni debut profesional pada 2004 silam.

Gol Messi tersebut lahir pada menit ke-53 melalui penyelesaian indah memanfaatkan umpan matang kiriman Philippe Coutinho. Capaian 400 gol Messi sedikit mengalihkan perhatian dari keberhasilan Luis Suarez menyarangkan dwigol dalam kemenangan Barcelona tersebut.

Hasil ini membuat tim besutan Ernesto Val verde kian mantap di puncak klasemen dengan koleksi 43 poin.

Messi menjadi satu-satunya pemain sepanjang sejarah yang mencapai angka 400 gol di Liga Spanyol. Sulit bagi siapa pun mengejar rekor legiun Argentina ini di masa m e nd a t a ng , m e ng i n gat pesaing terdekatnya Cristiano Ronaldo (311) telah hijrah ke Juventus. ‘’Kami harus sangat bangga atas pencapaian Messi. Setiap pekan dia memperlihatkan kehebatannya dan terus mencatatkan sejarah bersama tim ini,’’ kata Suarez dalam komentar purnalaga sebagaimana dilansir Reuters. ‘’Capaian angkanya luar biasa.

Dia bukan sekadar mencetak gol tetapi juga melakukan banyak hal lain,’’ ujar Valverde.

Dalam laga

United Pelatih Manchester United (MU) Ole Gunnar Solskjaer menyebut para pemainnya sukses menjalankan taktik yang diarahkannya hingga berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur 1-0 melalui gol Marcus Rashford dalam laga pekan ke-22 Liga Inggris di Stadion Wembley, London. ‘’Kami menyerang dengan ritme cepat. Gol kami dicetak dengan baik, namun harus diakui peran bertahan Jesse Lingard dan umpan dari Paul Pogba adalah separuh dari gol itu,’’ ungkap Solskjaer.

Ia menempatkan, Anthony Martial dan Rashford sebagai penyerang sayap, sedangkan Lingard sebagai penyambung serangan. United yang berada di urutan keenam kini menyamai perolehan 41 poin peringkat

Piala Italia Inter Milan menyingkirkan Benevento untuk melaju ke perempatfinal Piala Italia berkat kemenangan 6-2 di Stadion Giuseppe Meazza, Milan. Penalti Mauro Icardi (3) membuka keran gol Inter disusul oleh gol-gol Antonio Candreva (7 dan 90), Dalbert (45) dan Lautaro Martinez (45 dan 66). Inter selanjutnya bertemu Lazio di delapan besar.

Napoli juga melangkah ke delapan besar setelah menundukkan Sassuolo 2-0 di Stadion San Paolo, Naples. Golgol Napoli dibukukan oleh Arkadiusz Milik (15) dan Fabian Ruiz (74). Napoli akan bertemu AC Milan di perempatfinal. (ant/rtr)

Bali Post/afp

DIJAGA – Lionel Messi dijaga lima pemain Eibar dalam pertandingan Liga Spanyol.