Edisi Jumat 14 Desember 2018 | balipost.com

Page 1

Bali Post

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

Sudah Tahu Alasannya WAKIL Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, mix tourism memang sudah masuk dalam program Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) maupun dalam BTB. ‘’Kita sudah mengembangkan pariwisata Bali tidak saja di budaya. Tapi kita kembangkan sport tourism, medical tourism, dll. Dengan demikian kita akan punya pasar yang mempunyai tujuan khusus,’’ tandasnya. Pariwisata pada umumnya sangat rentan dengan bencana alam dan keamanan, seperti halnya gejala Gunung Agung erupsi. Hal. 15 Kawasan Wisata

Tantangan 2019

Pertumbuhan Ekonomi Bali

5,90 % 6,30%

6,00 % 6,40 % 5,0% 5,4%

Nasional

5,1 % Prediksi pertumbuhan ekonomi

2018

Proyeksi pertumbuhan ekonomi

-6,0% -5,8% -5,6% -5,4% -5,2% -5%

2019

Inflasi : 3,5 plus minus 1

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Tantangan Ekonomi Bali 2019 Aksesibilitas dan infrastruktur pintu masuk Bali. Peran bidang usaha pariwisata besar sehingga risikonya terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi Bali. Sektor pertanian alami masalah alih fungsi lahan dan SDM. Perubahan struktur wisatawan ke Bali yang berdampak pada kualitas wisatawan.

Peran Pariwisata Besar, Risiko bagi Kesinambungan Ekonomi Bali Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan. Karena perekonomian global tumbuh tidak merata dan penuh ketidakpastian. Kondisi ini kemungkinan akan terus berlanjut hingga tahun 2019. Khusus di perekonomian Bali juga mengalami tantangan pasca-erupsi Gunung Agung dan gempa di Lombok. Demikian terungkap dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2018 dengan tema ‘’Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan’’, Kamis (13/12) kemarin. Kepala Bank Indonesia KPw Provinsi Bali Causa Iman Karana mengatakan, perkembangan industri pariwisata terakhir menunjukkan besarnya ketergantungan terhadap kedatangan wisatawan ke Bali melalui jalur udara menjadi salah satu

Kakak Ipar Bupati Cianjur Serahkan Diri Jakarta (Bali Post) – Tubagus Cepy Sethiady (TCS), kakak ipar dari Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (IRM), telah menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (13/12) siang. ‘’Siang sekitar pukul 14.00 WIB tersangka TCS, kakak ipar bupati, telah menyerahkan diri ke KPK dan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,’’ kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis kemarin. Hal. 15 Bersikap Kooperatif

Penyuluh Bahasa Bali Data 25.106 Lontar Penyuluh Bahasa Bali berhasil mendata 25.106 cakep lontar di seluruh desa adat di Bali. Terbanyak ada di Gianyar. Sebagian besar lontar tersebut dalam kondisi tidak terawat. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara membaca lontar tersebut. Halaman 2 Gubernur Rancang Industri Pengolahan Gabah di Buleleng Potensi pertanian di Buleleng mulai mengundang perhatian Pemprov Bali. Mulai 2019, Buleleng dirancang dijadikan industri pengolahan gabah. Program ini sejalan dengan kebijakan Pemkab Buleleng yang fokus di sektor pertanian. Halaman 8

Warga Keluhkan Galian C di Nusasari

Halaman 10 Warga Bongkar Portal di Eks Galian C Pemasangan portal untuk menghalangi truk galian C masuk melakukan penambangan liar, justru mengundang masalah lain. Portal yang baru terpasang dibongkar warga. Apa masalahnya? Halaman 12

tantangan yang dihadapi. Khususnya bila terjadi bencana alam yang mengakibatkan tutupnya operasional bandara seperti tahun 2015 dan 2017. Pengembangan Benoa Tourism Port menjadi hal yang strategis sebagai alternatif pintu masuk ke Bali. Selain itu, rencana pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai salah satu pelabuhan penumpang untuk kapal pesiar, juga menjadi alternatif

peningkatan akses untuk kunjungan ke Bali. Tantangan lain yang dihadapi Bali adalah besarnya peran bidang usaha pariwisata terhadap ekonomi Bali. Kondisi itu memunculkan risiko terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi Bali. Terutama bila terjadi bencana yang menghambat akses masuk dan keluar Bali. Mengatasi tantangan ini, BI merekomendasikan program pengembangan sumber-

sumber pertumbuhan ekonomi baru, melalui hilirisasi komoditas perkebunan untuk ekspor seperti kakao dan kopi yang telah memiliki potensi pasar di luar negeri serta pengembangan industri kreatif yang saat ini sedang berkembang secara global. Ini menjadi salah satu upaya yang dapat ditempuh Pemprov Bali dalam mengatasai tantangan tersebut. Perubahan struktur wisatawan yang datang ke Bali, berdampak pada kualitas wisman yang cenderung menurun, baik dari sisi belanja maupun dari rata-rata lama tinggal. Kondisi ini juga menjadi salah satu tantangan ekonomi Bali. Untuk itu, BI mengusulkan untuk mengembangkan strategi mix tourism.

Yaitu target kuantitas wisman tetap diupayakan tercapai namun juga perlu didorong kedatangan wisman dengan pengeluaran yang tinggi dan waktu kunjungan yang lebih lama (quality tourism). ‘’Kami mengusulkan rekomendasi pengembangan quality tourism dapat dilakukan melalui pengembangan paket wisata minat khusus meliputi MICE, medical, sport, dan retired tourism,’’ bebernya. Pengembangan pasar alternatif wisman juga harus dilakukan. Antara lain ke Eropa Tengah, Timur Tengah, Eropa Timur, Rusia serta beberapa kawasan di Afrika yang memiliki potensi cukup besar dan daya beli tinggi. Untuk mengoptimalisasi peran

serta potensi destinasi wisata di Bali, BI merekomendasikan untuk dilakukan zonasi wilayah terhadap destinasi wisata tersebut, sesuai dengan potensi dan karakternya masing-masing. Tentunya melalui koordinasi di bawah Pemprov Bali melalui usulan penerapan konsep one island management. Causa Iman Carana juga menyatakan tahun 2018 ekonomi Bali diprediksi tumbuh 5,90-6,30 persen. Dengan kondisi ekonomi tahun 2018 yang mulai membaik ditambah indikator lain yang juga membaik, tahun 2019 proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali 6-6,40 persen. Hal. 15 Sumber Pertumbuhan

RUU Masyarakat Adat

Mengakui, Melindungi, dan Memberdayakan

Denpasar (Bali Post) Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Legislasi DPR-RI di Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (13/12) kemarin. Kunjungan ini terkait penyerapan aspirasi sebagai masukan pembahasan RUU tentang Masyarakat Adat. Usai pertemuan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPRRI Arif Wibowo mengatakan, ada 1 bab dan 3 pasal di RUU yang mengatur pemerintah pusat dapat mendanai masyarakat hukum adat dalam rangka pemberdayaan. Termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dari APBD masing-masing. ‘’Soal alokasinya berapa, itu urusan teknis,’’ jelasnya. Arif menambahkan, batas akhir pengesahan RUU inisiatif dewan ini adalah pada periode akhir DPRRI 2014-2019. Substansinya

tentu mengakomodir seluruh keunikan masyarakat hukum adat di Indonesia. Terutama dalam hal melindungi dan memberdayakan masyarakat adat. ‘’Tentu kita tidak akan mengatur detail pada undangundang ini, yang kita atur adalah prinsip-prinsip yang sejalan dengan konstitusi kita Pasal 18B (UUD 1945). Tidak sekadar mengakui, tapi melindungi, menghormati dan memberdayakan masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia,’’ ujarnya. Menurut Arif, saat ini ada 27 undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang masyarakat hukum adat. Peraturan yang terlalu banyak itu sering menimbulkan tumpang tindih dan konflik. Di sinilah RUU tentang Masyarakat Adat hadir untuk ‘’merapikan’’ persoalan itu. Minggu Depan Sementara itu, Gubernur

Bali Wayan Koster memastikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat sudah diajukan ke DPRD Bali, pekan depan. Isi ranperda pun memiliki benang merah alias nyambung dengan Rancangan Undangundang (RUU) tentang Masyarakat Adat yang kini sedang digodok DPR-RI. ‘’Kalau DPRD Bali inginnya kan supaya cepat diajukan. Minggu depan kita akan ajukan, sekarang lagi dirapiin lagi dikit,’’ ujar Koster. Ia menargetkan Ranperda tentang Desa Adat sudah rampung dalam waktu dua bulan. Dari segi materi, perda yang disusun ini mengatur semua aspek di desa adat. Mulai dari aspek ekonomi, keamanan, kebudayaan, pendidikan, hingga hukum dan peradilan. Hal. 15 Sudah Harmonis

’’Tentu kita tidak akan mengatur detail pada undang-undang ini, yang kita atur adalah prinsipprinsip yang sejalan dengan konstitusi kita Pasal 18B (UUD 1945). Tidak sekadar mengakui, tapi melindungi, menghormati dan memberdayakan masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia.’’ Arif Wibowo Wakil Ketua Badan Legislasi DPR-RI

Koster Soal KDB 40 Persen

Rundingkan dengan Pengetahuan, Jangan Perasaan Pemprov Bali berencana merevisi Perda 16/2009 tentang RTRWP Bali. Salah satu usulannya mengubah Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dari 10 persen menjadi 40 persen. Usulan itu pun mendapat tanggapan akademisi A.A. Suryawan Wiranatha (BP, 13/14). Katanya, rencana tersebut sama artinya merusak alam Bali. Ia pun mengajak semua pihak jangan hanya berpikir ekonomi tetapi secara holistik, terintegrasi bahwa alam ini harus dijaga untuk keselamatan, kesehatan kita semua. Apa yang disampaikan Suryawan Wiranatha mendapat tanggapan Gubernur Bali Wayan Koster. Ditemui di Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (13/12) kemarin, Gubernur mengatakan, perubahan itu masih sebatas usulan. Oleh karenanya silakan dirundingkan, tetapi harus

dengan pengetahuan. Jangan dengan perasaan. ‘’Rundingkan deh, tapi harus dengan pengetahuan. Jangan dengan perasaan,’’ ujar Gubernur. Koster juga mempersilakan DPRD Bali mengundang para pakar untuk merundingkan apa yang terbaik bagi Bali terkait materi revisi Perda No.16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali itu. Khusus mengenai KDB di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK), Koster tak menampik memang menawarkan maksimal 40 persen dari sebelumnya 10 persen. Pertimbangannya, Pemprov ingin menjadi lebih akomodatif. Dalam hal ini, mengakomodasi berbagai kepentingan dengan tetap melihat kapasitas ruang. ‘’Kan tawaran, kan nanti namanya juga proses pembahasan ya… silakan di situ berunding,’’ imbuhnya. Koster berpendapat, kekha-

watiran KDB 40 persen di KDTWK akan merusak Bali dan membuat pulau ini kesulitan air, tidak sepenuhnya benar. Sebab, dirinya juga menghitung terkait hal itu. Kalau semua orang berpikir untuk mendapatkan air dengan cara mengebor tanah, memang berbahaya bagi Bali. ‘’Tapi kan kita punya cara sendiri nanti dengan sistem pengelolaan air. Tidak lagi kita lebih banyak menggunakan air yang ngebor, tapi menggunakan air permukaan yang nanti kita kelola. Kan tidak masalah,’’ jelas mantan anggota DPR-RI ini. Koster memastikan, penggunaan air bawah tanah ke depan akan terus dikurangi. Terlebih, sumber mata air terbilang mencukupi, hanya tinggal mengangkat dan mendistribusikannya. Sedangkan mengenai kekhawatiran bencana dengan berkurangnya ruang

terbuka atau daerah konservasi, pihaknya mengaku sudah memiliki metode tersendiri. Mengingat, ilmu pengetahuan juga terus berkembang. ‘’Jadi memahaminya itu juga jangan dengan cara yang statis, harus dengan dinamika, yang penting kan bisa terantisipasi dengan baik. Menurut saya. Tapi, apa yang diwacanakan itu soal ada ketinggian segala macam, atau KDB mau diturunkan menjadi 20 persen dari 40 persen, itu diskusikan saja,’’ pungkasnya. Sebelumnya, Ketua Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana A.A. Suryawan Wiranatha mengatakan, mengubah KDB dari 10 persen menjadi 40 persen sama artinya merusak alam Bali. Sebab, para ahli yang dulu menetapkan KDB 10 persen sudah dengan berbagai pertimbangan. Hal. 15 Secara Holistik

’’…memahaminya itu juga jangan dengan cara yang statis, harus dengan dinamika, yang penting kan bisa terantisipasi dengan baik. Menurut saya. Tapi, apa yang diwacanakan itu soal ada ketinggian segala macam, atau KDB mau diturunkan menjadi 20 persen dari 40 persen, itu diskusikan saja.’’ Wayan Koster Gubernur Bali


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi Jumat 14 Desember 2018 | balipost.com by e-Paper KMB - Issuu