16 HALAMAN
NOMOR 87 TAHUN KE 71 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Tim Saber Pungli Sepakat Takkan Masuk Ranah Desa Pakraman
Denpasar (Bali Post) Rapat kerja DPRD Bali bersama Polda Bali, MUDP, MMDP, organisasi Hindu, serta OPD terkait di Pemprov Bali membuahkan hasil manis. Dalam rapat yang membahas tentang pungutan desa adat/pakraman itu disepakati bila Tim Saber Pungli termasuk polisi tak akan masuk lagi ke ranah desa pakraman. Kesepakatan ini pun segera dituangkan dalam bentuk surat edaran. ‘’Tetapi dengan catatan desa pakraman harus memperbaiki diri juga dengan awig-awig, pararem, atau SK-SK harus dilegalisir oleh bupati/wali kota atau yang berwenang supaya tetap ada payung hukum, sehingga bisa jalan semuanya,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Bali IGB Alit Putra usai memimpin jalannya rapat di gedung dewan, Selasa (13/11) kemarin.
Menurut Alit Putra, Tim Saber Pungli ataupun kepolisian hanya tidak masuk ke urusan adat. Sementara kasus kriminal tetap dilakukan penegakan hukum oleh aparat. Ditegaskan, dalam kasus OTT Tirta Empul, aparat kepolisian tidak memiliki niat untuk melemahkan desa pakraman. Apa yang dilakukan kepolisian justru untuk memperkuat
desa pakraman agar benarbenar tertib dan diagungkan. ‘’Kalaupun yang sudah kasus ini, akan diajak dulu ngomong adat. Artinya, beliau sangat menghargai masalah adat itu. Jadi tidak benar kalau melemahkan,’’ jelas politisi Demokrat ini. Jika ada hal yang harus dibenahi di desa adat, lanjut Alit Putra, aparat kepolisian tinggal berkoordinasi dengan
prajuru adat. ‘’Jajaran adat juga harus meneliti, menyempurnakan, sehingga tidak banyak berperkara dengan hukum positif,’’ imbuhnya seraya mengatakan DPRD Bali akan segera merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman agar dapat mengakomodasi hal-hal yang muncul belakangan ini. Hal. 15 Ahli Hukum
Operasi tangkap tangan Tirta Empul 6 November 2018 Jro Gde Suwena Putus Upadesa Ketua MUDP Bali
Jangan sampai tindakan-tindakan itu, kalau memang menyentuh adat murni ataupun pararem dan awig-awig desa pakraman disentuh dengan cara seperti itu, bisa menimbulkan masalah baru. Kalau salah melakukan tindakan, bisa menimbulkan kesan pelemahan desa adat.
Wayan Koster Gubernur Bali
Segera membuat payung hukum bagi desa adat/pakraman untuk melakukan pungutan ataupun retribusi. Nanti kita akan buatkan peraturan dulu, sekarang ini kan kalau tanpa aturan, jadi tidak ada yang memayungi. Padahal itu kan sesuatu yang lumrah terjadi di desa adat. Jadi, ini harus kita tata ke depan.
Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose Kapolda Bali
Tindakan kami (OTT Tirta Empul) bukan melemahkan tetapi justru menguatkan desa adat. Jangan dibalik-balik. Kalau (sifatnya) mengikat, itu berarti bertentangan dengan undang-undang dan perda. Perda itu buat masyarakat Bali bukan polisi. Jangan dibalik. Kita mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah daerah.
Dr. A.A. Ketut Sudiana, S.H., M.H. Staf Ahli MUDP Kota Denpasar Selama ini belum sinkron alias belum adanya kesamaan pandangan antara MUDP dengan aparat penegak hukum dan penyidik di Saber Pungli, sehingga klian banjar atau aparat desa pakraman di–OTT saat mereka menjalankan pararem banjar atau desa. Saat OTT, seharusnya mereka mendapat pendampingan dari MUDP guna meyakinkan bahwa mereka bertugas atas dasar pararem.
I Gede Pasek Suardika Anggota DPD-RI
Desa pakraman bukan organisasi preman, bukan organisasi tanpa bentuk (OTB) yang memang liar. Desa pakraman adalah subjek hukum yang sah di Republik ini, bukan liar. Lembaganya diakui Negara, bahkan di konstitusi negara pasal 18 B ayat 2 UUD 1945. Keberadaannya diakui termasuk keputusannya sepanjang sesuai dengan wilayah adatnya.
I Made Somya Putra Praktisi hukum
Bali Post/eka
PERTEMUAN - Bendesa adat, MUDP, DPRD Bali, kepolisian dan OPD Pemprov Bali pada pertemuan di gedung DPRD Bali, Selasa (13/11) kemarin. Pertemuan juga mengundang Bendesa Adat Manukaya Let, pasca-OTT di Tirta Empul.
Bupati Gianyar Dukung Usut Kasus OTT Tirta Empul Gianyar (Bali Post) Bupati Gianyar Made Mahayastra mendukung peyelidikan polisi terkait kasus tindak pidana pegelolaan karcis tiket masuk di Objek Wisata Tirta Empul, Tampaksiring. ‘’Yang jelas, saya sebagai Bupati Gianyar sangat mendukung penegakan hukum bagi mereka yang bersalah,’’ ujar Bupati Gianyar Made Mahayastra, Selasa (13/11) kemarin. Hal. 15 Gerak Cepat
Tangani Sampah, DLHK Maksimalkan Swakelola Volume sampah di Denpasar semakin meningkat. Pada tahun 2016 volume sampah mencapai 850 ton per hari, dan mengalami peningkatan di tahun 2017 yang mencapai 900 ton per hari. Upaya penanganan sampah kini mulai dilakukan dengan memaksimalkan peran kelompok swakelola sampah. Halaman 2
Limbah Hotel Ancaman Terumbu Karang Nusa Dua Semakin banyaknya hotel, tentu sangat berdampak pada keberadaan terumbu karang. Limbah hotel yang mengandung banyak kadar nutrient memicu pertumbuhan macro algae yang dapat menghambat pertumbuhan karang dan bisa menimbulkan penyakit karang. Halaman 3
Tiket Masuk Tujuh Objek Wisata Naik Signifikan
Kasus OTT belum memengaruhi suasana kunjungan ke Objek Wisata Pura Tirta Empul. Namun yang membuat terkejut para pengunjung adalah kenaikan tiket masuk yang cukup signifikan. Yakni dari Rp 15.000 menjadi Rp 50.000 per orang untuk wisatawan asing. Sementara untuk domestik kini naik menjadi Rp 30 ribu untuk dewasa dan Rp 15 ribu untuk anak-anak. Halaman 9
Rumah Ditimpa Pohon Kelapa Pohon kelapa menimpa rumah warga di Banjar Dinas Liligundi, Desa Buana Giri, Bebandem, Selasa (13/11) kemarin. Akibatnya, rumah milik Ketut Putra (34) hasil bantuan Program Bedah Rumah Provinsi Bali tahun 2011 itu hancur. Halaman 11
Peneliti LIPI
Selesaikan secara Adat
Siti Zuhro Jakarta (Bali Post) Polemik pungutan berbekal peraturan desa adat (pararem) yang berujung pada upaya pemidanaan bendesa adat harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan kearifan lokal adat istiadat daerah setempat. Apabila ada persoalan hukum maka cara penyelesaiannya sebaiknya melalui pendekatan desa adat setempat. Penegasan itu disampaikan Peneliti Utama dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyikapi OTT di Tirta Empul. Di Undang-undang Desa itu kan pakai dua (Peraturan Desa dan Peraturan Desa Adat). Jadi desa dinas mungkin mengacunya seperti itu (hierarki perundangan), tapi kalau desa adat mungkin pada kesepakatankesepakatan lokal. Hal. 15 Perangkat Desa
MoU 2013 Tak Atur Jam Pungut Karcis
KAPOLRES Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo menyorot kerugian negara belasan miliar dalam kasus OTT di Tirta Empul Gianyar. Kerugian Rp 18 miliar lebih itu terjadi sejak 2013-2018. Kerugian Rp 18 miliar lebih itu akibat pengambilalihan penjualan tiket oleh Desa Pakraman Manukaya Let dari pukul 15.00 hingga 18.00 Wita. Hal itu, menurut Kapolres, melanggar MoU
yang telah ditandatangani kedua belah pihak bahwa pungutan dilakukan sejak 07.00-18.00 Wita. Dari hasil pungutan itu 40 persen untuk desa adat dan 60 persen untuk Pemda Gianyar. Apa yang disampaikan Kapolres terkait diaturnya jam pungutan, ternyata tidak tercantum dalam MoU 2013. Hal. 15 Kerja Sama
Jangan Samakan Desa Adat dengan Preman
Dr. Putu Anom, M.Par.
Denpasar (Bali Post) Dalam kasus pemungutan atau retribusi yang dilakukan perangkat desa adat, apalagi berdasarkan pararem, jangan disamakan dengan pungutan preman. Karena desa adat memiliki peran menjaga budaya Bali yang merupakan ikon pariwisata Bali. Akademisi Pariwisata Universitas Udayana (Unud) Dr. Putu Anom, M.Par. merasa kecewa jika pungutan yang dilakukan desa adat dianggap sebagai pungutan liar. Hal. 15 Aturan Desa
Kalau kita mengacu pada teori pelaksanaan hukum, maka aturan hukum yang dijalankan oleh kepolisian tidak boleh hanya melihat sisi yuridis tertulis tetapi harus melihat sosiologis dan filosofisnya. Hal itu menjadi penting agar hukum memberikan keseimbangan antara hukum yang dicita-citakan (ius constitutum) dengan hukum positif yang ada. Kalau pemahaman itu tidak utuh yang terjadi adalah guncangan di masyarakat.
I Ketut Kesuma Pengamat Hukum Pararem itu hanya mengikat di desa adat setempat. Namun ketika diterapkan di luar wilayah bersangkutan, maka akan berbenturan dengan hukum positif. Setiap orang atau badan yang melakukan pungutan harus ada payung hukum positifnya dan pungutan itu harus disetor ke negara.
Prof. Dr. Yudha Triguna Mantan Dirjen Bimas Hindu Pungutan yang dilakukan desa adat sepanjang dilakukan dengan prosedur benar melalui keputusan bersama adalah sah, bukan liar. Mengapa tidak disebut liar, karena pungutan itu lahir melalui musyawarah desa sebagai lembaga resmi yang diakui UU dan pungutannya dilakukan oleh aparatur desa.
I Nyoman Parta Ketua Komisi IV DPRD Bali Dalam Undang-undang Desa, desa dan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Desa dan desa adat berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
AKBP Priyanto Priyo Hutomo Kapolres Gianyar Dalam kasus ini Pararem Desa Manukaya Let terkait pemungutan tiket wisata tidak bisa berlaku, karena berbenturan dengan aturan yang ada di atasnya yakni Perda Kabupaten Gianyar No. 8 Tahun 2010 tentang pungutan retribusi, kreasi dan olahraga. Jadi tidak boleh pararem atau perdes menabrak perda kabupaten atau perda provinsi dalam kasus yang sama.
Prof. Pasek Diantha Guru Besar Emeritus FH Unud
Mereka barangkali beranggapan pararem merupakan hukum liar yang tidak dibuat oleh negara atau oleh badan negara yang berwenang membuat hukum. Pandangan seperti itu sudah sangat kuno. Pararem memiliki status hukum yang sama seperti hukum negara, sehingga memiliki kekuatan mengikat yang sah.
Koster akan Bangun Pendidikan Karakter SDM Bali Berdasarkan Kearifan Lokal
PENDIDIKAN KARAKTER - Gubernur Bali Wayan Koster pada Rapat Koordinasi ‘’Peran Pendidik dalam Implementasi Pendidikan Karakter di Era Disrupsi Teknologi’’ di Trans Resort Hotel, Badung, Selasa (13/11) kemarin.
DALAM rangka melaksanakan revolusi mental melalui pendidikan karakter, Bali memiliki modal yang baik karena sudah memiliki kearifan lokal. Apabila hal itu diterapkan dengan sungguhsungguh akan menjadikan sumber daya manusia (SDM) Bali yang berkarakter. Hal ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Rapat Koordinasi ‘’Peran Pendidik dalam Implementasi Pendidikan Karakter di Era Disrupsi Teknologi’’ di Trans Resort Hotel, Badung, Selasa (13/11) kemarin. ‘’Ini (Rakor Pendidikan Karakter) satu kegiatan yang sangat positif karena di Bali
tengah mengembangkan konsep pengembangan SDM Bali unggul yang didasarkan pada sastra dan juga kearifan lokal di Bali,’’ kata Koster. Menurutnya, konsep ini sedang disusun oleh para tim ahli untuk merumuskan supaya pembangunan karakter di Bali bisa dibangun berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali seperti lontar, sastra maupun pitutur-pitutur yang ada di masyarakat Bali yang diberikan oleh para leluhur masyarakat Bali di zaman dahulu. Ia menambahkan, lontar, sastra dan pitutur tersebut adalah modal yang sangat baik untuk menjadi referensi dalam
mengembangkan sistem pendidikan di Bali. Pengembangan karakter di Bali, menurutnya, dilakukan melalui dua hal, yakni membangun jatidiri dan integritas moral. ‘’Jadi kalau kita mau membangun SDM, yang pertama kita bangun adalah karakternya dulu, baru kompetensinya,’’ jelas Koster. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono mengatakan, Bali merupakan salah satu masyarakat yang memiliki karakter unggul. ‘’Karakter tidak hanya identik dengan moral tapi juga kinerja. Semua ada
dalam masyarakat Bali,’’ kata Agus. Ia berharap dapat belajar dari pelaksanaan rakor di Bali untuk menyempurnakan sistem pendidikan karakter di Indonesia. Rakor kali ini menghadirkan sebanyak 300 peserta tenaga pendidik dan mahasiswa dengan narasumber Staf Ahli Bidang Pendidikan Karakter Dr. Arief Budiman, Asisten Deputi Bidang PAUD, Dikdas dan Dikmas Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali TIA Kusuma Wardhani dan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali I Nyoman Lastra. (ad570)