20 HALAMAN
NOMOR 88 TAHUN KE 68
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (87rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
sabtu paing, 14 november 2015
@balipostcom (3,8rb Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Temuan Pansus Pelindo II
Kerugian Negara Rp 7 Triliun Wapres Jusuf Kalla
Belum Waktunya Rombak Kabinet Jakarta (Bali Post) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan saat ini belum waktunya bagi pemerintah untuk mengumumkan perombakan kabinet jilid kedua. “Ini masih sibuk, Presiden (akan) ke luar negeri, saya juga ke luar negeri (Filipina), mau pilkada juga, masih banyak hal. Ekonomi juga kita mesti perhatikan. Kalau tidak mungkin, katakanlah kalau mau diganti ya pada saat lain,” kata Wapres di Jakarta, Jumat (13/11) kemarin. Rencana perombakan kabinet juga menjadi salah satu materi pembicaraan dalam pertemuan tertutup antara Presiden Joko
Widodo-Wapres Jusuf Kalla dengan para petinggi partai pendukung, Kamis (12/11) malam. “Pertemuan partai pendukung pemerintah dengan Presiden dan saya itu rutin. Masalah politik, soal reshuffle, menjadi bagian dari pembicaraan. Tetapi Presiden mengatakan itu belum waktunya,” tambahnya. Kamis (12/11) malam, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan tertutup dengan para pemimpin partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan tersebut, Wapres mengatakan hanya membahas mengenai kondisi pemerintahan saat ini termasuk bidang ekonomi, politik dan hubungan internasional Indonesia. Hal. 19 Pimpinan Partai
Menteri ESDM Janji
Ungkap Pencatut Nama Presiden
Jakarta (Bali Post) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berjanji mengungkap nama politisi yang mencatut nama Presiden Joko Widodo. Politisi ini meminta jatah ke Freeport agar negosiasi perpanjangan kontrak karya antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut segera dilakukan. ‘’Pada waktu dan forum yang tepat saya akan menyampaikan,’’ kata Sudirman usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kantor KPK Jakarta, Jumat (13/11) kemarin. Perihal keengganannya mengungkap identitas politisi yang mencatut nama Presiden, Sudirman membantah dirinya menerima ancaman. ‘’Gak-gak ada ancaman,’’ katanya. Hal. 19 Ingin Bertemu
Bali Post/ade
DIPERIKSA KPK – Menteri ESDM Sudirman Said, Jumat (13/11) kemarin memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus usulan proyek energi terbarukan 2016 Deiyai, Papua.
Jakarta (Bali Post) Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II mendapatkan bukti-bukti sejumlah penyimpangan yang mengindikasikan adanya kerugian negara dalam pengelolaan di Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Saat ini, pansus tengah mengidentifikasi penyimpangan yang ada dengan perbuatan tindak pidana korupsi.
“Kami telah melakukan identifikasi ada kerugian negara dengan jumlah lebih dari Rp 7 triliun,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II Rieke Diah Pitaloka dalam diskusi bertajuk ‘’Di mana Muara Pelindo Gate’’ di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/11) kemarin. Pansus Pelindo II, menurut Rieke, juga menemukan adanya indikasi manipulasi kelayakan pinjaman Pelindo II terhadap global bond hingga mencapai
sekitar Rp 22 triliun yang dinilainya dapat berdampak pada keuangan negara. ‘’Jadi, Pansus mulai menangkap masalah-masalah besar di pelabuhan sebagai pusat perekonomian nasional, pinjaman Pelindo sampai Rp 22 triliun di tengah aset Pelindo II sendiri tidak mencukupi untuk membayarnya, lalu apakah negara harus bertanggung jawab?’’ imbuhnya. Hal. 19 Aset Negara
Bali Post/ant
SURAT KEPERCAYAAN - Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) dari delapan negara yang menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/11) kemarin.
Presiden Joko Widodo
Terima Surat Kepercayaan Dubes Delapan Negara
Jakarta (Bali Post) Presiden Joko Widodo menerima penyerahan surat-surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Republik Indonesia (RI) dari depalan negara. Penyerahan surat-surat kepercayaan Duta Besar LBBP Designate Resident untuk RI itu dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/11) kemarin. Mereka yang menyerahkan surat-surat tersebut yakni Abdihakim Ali Yasin, Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Somalia, N Kwang IIn, Dubes LBBP
Demokratik Rakyat Korea; San Hoang Anh Tuan, Dubes LBBP Republik Sosialis Vietnam. Kemudian Ivan Hotek, Dubes LBBP Republik Ceko; Phavanh Nuanthasing, Dubes LBBP Republik Demokratik Rakyat Laos dan George A Dogoritis, Dubes LBBP Reppublik Yunani. Sepanjutnya Robert Luer, Dubes LBBP Keharyapatihan Luksemburg untuk RI berkedudukan di Bangkok serta Vincent Guerrend, Dubes LBBP Uni Eropa untuk RI. Para dubes yang baru tugas ini disambut dengan upacara penyambutan secara militer dan menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing di depan Istana Merdeka. (ant)
Keindahan Teluk Benoa
Sudah Ditulis Sejak Abad Ke-16
TELUK Benoa menyimpan sinar dan kekuatan alam yang harus diungkap secara sekala-niskala kepada masyarakat luas. Apalagi, keindahan Teluk Benoa termasuk titik-titik suci yang ada di kawasan itu sudah ditulis sejak abad ke-16. Dang Hyang Nirartha dalam naskah ‘’Anyang Nirartha’’ disebut berputar-putar di kawasan Teluk Benoa pada masa itu. Demikian terungkap dalam FGD “Membuka Aspirasi Masyarakat terhadap Revitalisasi Benoa Bay” kerja sama Prodi Doktor Ilmu Manajemen Unud dan ITDC di Nusa Dua, Jumat (13/11) kemarin. Peneliti independen Sugi Lanus menegaskan bila Teluk Benoa merupakan situs perjalanan suci Dang Hyang Nirartha. Bila dilakukan reklamasi di kawasan itu, jelas akan ada penghilangan titik-titik suci yang jumlahnya mencapai 60 titik. Jumlah itu mencakup pura, muntig, dan loloan. Jangankan mereklamasi teluk, menguruk sumur atau penyuangan yeh (air) di sawah saja tidak boleh dilakukan. “Sumur, loloan, telabah tidak boleh diuruk, kemudian penyuangan yeh, pangkung. Memang ada banten-nya katanya. Tetapi tidak digaransi banten itu bekerja,” ujarnya. Sementara itu, penekun spiritual I.B. Suamba Bhayangkara menceritakan sejumlah aktivitas spiritual yang dilakukannya sejak 2013 di kawasan Teluk Benoa. Mulai dari kegiatan dharmayatra ke Pura Goa Gong di Bukit dan Pura Suwung Deluang di Banjar Tengkulung Tanjung Benoa, 8 September 2013. Saat itu tedun Ida Batari Ratu Niang Sakti, Ida Batara Lingsir Dalem Segara, Ida Batara Dalem Ped, Ida Batara Dalem Segara, dan Ibu Dewi Kwan Im. “Kami memohon kepada para dewata tentang rencana reklamasi Teluk Benoa. Kami mohon pamatut. Mendengar itu wajah Ida Batari Ratu Niang Sakti berubah marah dan mengatakan Teluk Benoa sebagai tempat angker,” ujarnya. Hal. 19 Merasa Sakit
Rahyuda
Reklamasi Teluk Benoa
Keputusan Keliru
Bali Post/dok
TELUK BENOA – Keindahan Teluk Benoa menarik banyak orang. Pada perairan ini banyak titik suci pura dan merupakan andalan nelayan mencari kehidupan serta puluhan usaha water sport mendulang rezeki.
Nyoman Dhamantra
Revisi UU Provinsi Bali, Perjuangan Menuntut Hak Bali
Nyoman Dhamantra
Rieke Diah Pitaloka
PERJUANGAN menuntut hak Bali kembali digulirkan politisi PDI-P, Nyoman Dhamantra. Inisiator revisi terhadap UU Provinsi Bali No. 64/1958 ini optimis tahun 2016 revisi bisa mencapai sasaran. Alasannya, revisi sudah masuk Prolegnas dan terjadi persamaan persepsi lintas komponen dalam melakukan perjuangan menuntut hak Bali. Nyoman Dhamantra berpandangan, peluang revisi tak lagi harus menunggu revisi UU No. 23/2014 tentang Perimbangan Keuangan. Anggota DPR-RI Fraksi PDI-P Nyoman Dhamantra menegaskan suatu daerah dapat disebut otonom bila memenuhi sejumlah kriteria di antaranya sebagai suatu zelfstandigestaats rechteli-
jke organisatie yang dicerminkan pada keuangan, pembiayaan dan dimilikinya dinas daerah. Dari sisi hukum adalah badan hukum (rechtspersoon), sehingga memiliki kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan mengenai kekayaan (vermogensrecht), kekuasaan hukum (rechtsbevoegd) dan dapat bertindak (handelingsbekwaam); Sebagai badan hukum dapat dituntut dan menuntut pihak lain di pengadilan, memiliki anggaran sendiri dengan rekening yang terpisah dari rekening pemerintah pusat, memiliki wewenang untuk mengalokasikan sumber-sumber yang substansial: Mengemban berbagai fungsi yang merupakan pembeda utama antara daerah otonom dengan lembaga yang terbentuk dalam
rangka desentralisasi fungsional dan penyelenggara desentralisasi adalah pemerintah pusat. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, yang dapat dilakukan oleh suatu daerah otonom adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan. Kewenangan tersebut merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh daerah yang melingkupi wilayah dan orang yang menjadi sasaran wewenang (domain of power) dan bidang-bidang kehidupan yang terliput dalam wewenangnya (scope of power) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan peraturan perundangundangan. Hal. 19 Hak Bali
Mangupura (Bali Post) Direktur Program S-3 Manajemen FEB Universitas Udayana Prof. Dr. Ketut Rahyuda mengatakan, ketimpangan pembangunan makin tidak merata karena ulah oknum pemimpin lokal dan nasional sewenangwenang membuat keputusan untuk mengembangkan megaproyek yang keliru. Perubahan status Teluk Benoa dari konservasi menjadi pemanfaatan akibat Perpres No.51 Tahun 2014 adalah ancaman serius bagi Bali. “Kekeliruan keputusan itu menjadi kebijakan pembenar atas akselerasi kapitalisme mencengkram wilayah-wilayah sakral di Bali Selatan. Lalu kekeliruan kebijakan itu merupakan keputusan yang salah terhadap ekologis lingkungan. Dampak ekologis atas kekeliruan itu adalah merusak terumbu karang, juga mangrove yang sedang menghijau akan hilang dari pandangan,” ujarnya saat menjadi pembicara FGD “Membuka Aspirasi Masyarakat terhadap Revitalisasi Benoa Bay” kerja sama Prodi Doktor Ilmu Manajemen Unud dan ITDC di Nusa Dua, Jumat (13/11) kemarin. Hal. 19 Nelayan Kecil