Edisi Sabtu 14 September 2019 | balipost.com

Page 1

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

16 HALAMAN

NOMOR 29 TAHUN KE 72 Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Dipungut Retribusi Tambahan

Dipaksa Turunkan Berat Badan

Pengobatan Herbal Dijadikan Unggulan

Setelah direlokasi karena lokasi berjualan di dalam Terminal Banyuasri hingga di Jalan Ahmad Yani, Singaraja kini pedagang bermobil dikenai retribusi tambahan.

Sejumlah polisi di Klungkung kelebihan berat badan. Kapolres Klungkung AKBP Komang Sudana pun berupaya membantu anak buahnya agar berat badannya ideal. Selain memeriksa kesehatannya, Kapolres juga mengajak mereka lari keliling kota Semarapura. KLUNGKUNG | HAL. 12

Layanan poli herbal yang dibuka Rumah Sakit Umum (RSU) Bangli sejak beberapa tahun terakhir kurang diminati masyarakat. Pihak RSU Bangli justru berencana menjadikannya layanan unggulan.

BULELENG | HAL. 8

NAKHODA BARU KPK

BANGLI | HAL. 14

Abaikan Masukan Masyarakat Jakarta (Bali Post) – Pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah terpilih. Kalangan DPR bersepakat pada Jumat (13/9) dini hari menyetujui lima orang yang akan menakhodai lembaga antirasuah tersebut empat tahun ke depan. Keterpilihan ini sarat dengan catatan karena mengabaikan masukan masyarakat. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti tiga hal terkait komposisi pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Setidaknya ada tiga isu besar jika melihat komposisi pimpinan KPK terpilih,’’ ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhana, di Jakarta, Jumat (13/9) kemarin. Pertama, katanya, terkait rekam jejak buruk di masa lalu. Menurutnya, salah seorang figur yang dipilih oleh DPR itu merupakan pelanggar kode etik, hal ini diambil berdasarkan konferensi pers KPK beberapa waktu lalu. ‘’Tak hanya itu, bahkan KPK telah membeberkan terkait pertemuan yang bersangkutan dengan salah seorang tokoh politik,’’ ucap Kurnia. Kedua, masih terdapat pimpinan KPK terpilih yang tidak patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK. ‘’Padahal ini merupakan mandat langsung dari UU Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Akan tetapi persoalan ini terlewati begitu saja pada setiap tahapan seleksi,’’ ungkap Kurnia. Ketiga, lanjutnya, tidak mengakomodir masukan dari masyarakat. Hal. 15 Urusan Elite

Ingin KPK Lebih Kuat Bali Post/ant

RICUH - Polisi berjaga saat berlangsung unjuk rasa berujung ricuh yang dilakukan sejumlah orang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan Cinta NKRI di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9) kemarin.

Paksa Copot Kain Hitam Aksi Massa Ricuh Jakarta (Bali Post) – Kericuhan terjadi di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (13/9) kemarin, saat massa mencoba merangsek untuk mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK. Logo kain hitam sebagai aksi simbolik jika revisi Undang-undang KPK disetujui dan pimpinan KPK ke depan diisi orang-orang bermasalah. Awalnya aksi berjalan damai, namun massa mulai membakar karangan bunga yang berada di luar gedung KPK. Karangan bunga tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap KPK. Massa tersebut merupakan pendukung dari revisi UU KPK. Polisi yang berjaga maupun petugas pengamanan KPK mencoba menghalau massa yang mencoba masuk ke gedung KPK. Sempat terjadi baku hantam dengan massa tersebut. Seorang oknum polisi juga meminta kain hitam yang menutupi logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Merah Putih agar dicopot untuk menjaga kondusivitas atas aksi massa. ‘’Yang jelas pokoknya tidak boleh kaya gini. Yang jelas kantor negara sebenarnya tidak boleh begini, ini kan milik negara,’’ kata anggota kepolisian dari Polres Metro Setiabudi Bambang H. Saat dikonfirmasi atas perintah siapa untuk mencopot kain hitam itu, Bambang menyatakan tidak ada yang memerintah. ‘’Tidak ada yang memerintah, ini keamanan saja. Ini institusi negara bukan perusahaan, kita tidak ada instruksi untuk menjaga kondusivitas saja,’’ kata Bambang. Namun, seorang peserta aksi massa berhasil merangsek masuk dan mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK itu. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. Bastoni mengaku ada kesalahpahaman antara kelompok yang berunjuk rasa dengan pegawai KP). ‘’Jadi, rekan-rekan sekalian ada sedikit kesalahpahaman antara kelompok yang melakukan unjuk rasa terkait keputusan pansel capim KPK dengan pegawai atau wadah dari KPK,’’ kata Bastoni di gedung KPK. Lebih lanjut, ia menyatakan ada tiga aliansi yang berunjuk rasa dengan estimasi massa sekitar 300 orang. ‘’Tiga aliansi tersebut yang mendukung keputusan pansel capim KPK,’’ kata Bastoni. (ant)

Harian Bisnis Bali Fintech Ilegal ibarat Monster

www.bisnisbali.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengibaratkan financial technology (fintech) ilegal seperti monster. Saat diberangus akan muncul lebih banyak lagi. Apa antisipasinya?

Jakarta (Bali Post) – Krtikan tajam yang diarahkan ke Presiden Jokowi soal persetujuan dilakukan revisi Undangundang KPK, dijawab dengan penegasan sikap bahwa KPK ke depan akan tetap berperan sentral dalam pemberantasan. Bahkan kewenangan dan kekuatan KPK harus lebih dibandingkan lembaga lain dan pemberantasan korupsi. Masyarakat diajak berpikir jernih di tengah polemik revisi UU KPK yang mengundang pro dan kontra. ‘’Saya telah memberikan arahan kepada Menkum HAM dan Men-PAN RB agar menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi-substansi di revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR. Intinya KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi,’’ kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9) kemarin. Presiden menyampaikan hal itu didampingi Menteri

Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. ‘’Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama. Saya ingin KPK punya peran sentral dalam pemberantasan korupsi yang punya kewenangan lebih kuat dibanding lembaga-lembaga lain,’’ tambah Presiden. Hal. 15 Inisiatif DPR

Bali Post/ant

REVISI UU KPK - Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9) kemarin.

Baleg-Pemerintah Setujui Revisi UU MD3

Jumlah Pimpinan MPR Jadi 10 Orang Jakarta (Bali Post) – Negosiasi dan koalisi kekuatan politik di lembaga MPR berjalan mulus. Semua kepentingan politik diakomodasi melalui penambahan jumlah pimpinan MPR. Hal ini dipastikan setelah dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI dengan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jumat (13/9) kemarin, menyetujui poin perubahan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dengan disetujuinya perubahan ini, maka kursi pimpinan MPR kini berjumlah 10 orang dari sebelumnya 5 orang. ‘’Berdasarkan ketentuan pembentukan perundang-undangan, Panja berpendapat RUU tentang perubahan ketiga UU MD3 dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan agar ditetapkan sebagai undang-undang,’’ kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU MD3 Totok Daryanto di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat

kemarin. Totok menjelaskan rapat Panja dengan pemerintah itu menyepakati seluruh materi muatan RUU tersebut seperti penyempurnaan redaksi pada Pasal 15 ayat (1) beserta penjelasannya. Setelah dilakukan perbaikan maka redaksional Pasal 15 ayat (1) berbunyi ‘’Pimpinan MPR terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR’’. ‘’Dengan rumusan penjelasan sebagai berikut, yang dimaksud dengan ‘representasi’ dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota adalah setiap fraksi atau kelompok anggota mengajukan 1 (satu) orang pimpinan MPR,’’ ujarnya. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah menyetujui secara prinsip substansi rancangan UU perubahan ketiga atas UU MD3 beserta naskah akademiknya. Hal. 15 Mendapat Penolakan


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.