Bali Post
balipost http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Koster Beberkan Capaian Terobosan Program Kesehatan dan Lingkungan Dihadiri Mendagri, Menkes dan Gubernur Se-Jawa dan Bali GUBERNUR Bali Wayan Koster membeberkan berbagai capaian serta terobosan program bidang kesehatan dan lingkungan di hadapan Menteri Kesehatan (Menkes) Nina Moeloek serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan sejumlah gubernur se-Jawa dan Bali. Dengan meyakinkan, Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDI-P Bali ini menyampaikan berbagai program gagasannya itu pada acara dialog peringatan Hari Malaria Sedunia bertajuk ‘’Bebas Malaria Prestasi Bangsa’’ yang berlangsung di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Senin (13/5) pagi. Selain dihadiri Menkes bersama Mendagri, tampak hadir
pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak serta Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X. ‘’Di bidang kesehatan, kami terus membangun dan membenahi infrastruktur kesehatan hingga ke tingkat kecamatan. Kami juga sedang menggodok peraturan daerah (perda) tentang standar pelayanan kesehatan di Provinsi Bali,’’ kata Koster. Sementara program terobosan di bidang lingkungan, Gubernur Koster juga menyampaikan capaiannya mengurangi dampak sampah plastik lewat pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 97 Ta-
hun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. ‘’Komitmen kami dalam menjalankan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, salah satunya dengan membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai untuk menjaga alam Bali ini tetap bersih. Dan respons serta dampaknya luar biasa,’’ terang Koster. Dilanjutkannya, dari target pengurangan hingga 60 persen sampah plastik, namun nyatanya dari studi di lapangan pemberlakuan pergub ini mampu mengurangi sampah plastik hingga 80 persen di Bali. Masih terkait sampah, Koster mengaku sedang menyiapkan pergub untuk mengelola sampah dari hulu sampai ke
hilir. ‘’Sekarang saya lihat ada salah kelola dari penanganan sampah. Di mana kita sekarang lebih sibuk menyiapkan TPA (tempat pembuangan akhir), saya kira ini tidak mendidik masyarakat untuk mengolah sampah secara mandiri, dan berakibat biaya akan sangat tinggi,’’ jelasnya. Untuk itu ke depan, pengolahan sampah akan secara bertahap mulai dari rumah tangga, desa dan berlanjut hingga kabupaten dan provinsi. ‘’Sehingga volumenya bisa berkurang di TPA. Peraturan ini kami terus godok dan nantinya akan kami sosialisasikan betul ke masyarakat,’’ sebutnya. Hal. 15 Sumber Air
MENDAGRI - Koster bersalaman dengan Menkes Nina Moeloek disaksikan Mendagri Tjahjo Kumolo dan sejumlah gubernur di Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Senin (13/5) pagi kemarin.
Kivlan Bantah Upaya Gulingkan Pemerintah Jakarta (Bali Post) Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Senin (13/5) kemarin diperiksa selama lima jam oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Jakarta. Kivlan dicecar 26 pertanyaan terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar.
Bali Post/ant
DIPERIKSA - Kivlan Zen berjalan meninggalkan Bareskrim Polri usai menjalani pemeriksaan, Senin (13/5) kemarin.
Cacar Monyet Menular dari Manusia ke Manusia Denpasar (Bali Post) Kementerian Kesehatan RI mendapatkan notifikasi dari WHO bahwa ada satu kasus cacar monyet (monkeypox) yang terjadi di Singapura. Penyakit itu menyerang satu orang warga negara Nigeria. Orang itu pun dikonfirmasi positif menderita monkeypox. Dirjen P2P Kementerian Kesehatan dr. Anung Sugihantono menerangkan, penyakit ini sudah lama dikenal yaitu sejak 1970-an tetapi di Afrika. Monkeypox sebagian mengarah kepada self limiting deseases yang artinya penderita bisa kembali normal dalam kurun waktu tertentu jika daya tahan tubuhnya baik. ‘’Tapi sekarang WHO mengidentifikasi, mengingatkan bahwa penyakit ini menular,’’ ungkapnya saat Peringatan Hari Malaria Sedunia, di Kertalangu, Denpasar, Senin (13/5) kemarin. Meski sampai saat ini diketahui penularannya hanya dari hewan ke manusia, namun WHO meminta untuk mewaspadai penularan dari manusia ke manusia. ‘’Itulah sebabnya kemudian Singapura memeriksa orang-orang yang kontak dengan satu orang kasus ini,’’ ungkapnya. Sebanyak 29 orang yang kontak dengan penderita positif monkeypox diperiksa. Sampai saat ini tidak ada penemuan kasus di Singapura dari kontak tersebut. ‘’Sejak kasus itu dinotifikasi okeh Kemenkes Singapura dan memberitahukan kepada kami, kami mengingatkan kembali pada teman-teman di kantor kesehatan pelabuhan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penemuan kasus dan pengamatan secara terus-menerus di pintu-pintu masuk,’’ bebernya. Pihaknya fokus pada pintu masuk yang berdekatan dengan Singapura yaitu di Batam, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, karena pintu masuknya sangat banyak di sana. ‘’Bukan hanya itu, warga negara Nigeria yang ada di Indonesia dalam rangka belanja, dalam rangka untuk membeli sesuatu untuk dibawa ke negaranya itu cukup banyak. Oleh karena itu Soekarno-Hatta, Tanjung Priok serta pintu masuk lain juga kita lakukan pengamatan dan penjagaan,’’ tandasnya. Sampai hari ini, ia tidak menemukan kasus itu dan pemberitaan mengenai hal itu juga tidak ada di Indonesia. (kmb42)
Usai menjalani pemeriksaan, Kivlan mengatakan pihaknya menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada Polri. ‘’Saya anggap ini sudah selesai. Insya Allah ini baik-baik saja. Saya percaya kepada Polri sebagai profesional,’’ kata Kivlan. Kuasa hukum Kivlan, Pitra Ramdhoni, mengatakan kliennya sudah mengklarifikasi
kepada penyidik bahwa tidak ada niatan Kivlan untuk makar dalam unjuk rasa pada 9 Mei 2019. Pitra pun menyebut laporan polisi yang menuding Kivlan hendak melakukan makar sebagai fitnah. Hal serupa juga dinyatakan Kivlan Zen. ‘’Saya tidak punya senjata, saya tidak punya pengikut, pasukan. Saya tidak
punya niat untuk mendirikan negara sendiri, pemerintahan sendiri yang baru pengganti Jokowi. Tidak ada,’’ kata Kivlan sebelum menjalani pemeriksaan. Kivlan menjelaskan dirinya bukanlah sebagai inisiator unjuk rasa terkait video seruan aksi demonstrasi di depan Gedung KPU-RI dan Bawaslu
pada 9 Mei 2019. ‘’Saya hanya berbicara saja, bukan inisiator unjuk rasa itu. Sudah ada pemberitahuan ke polisi soal unjuk rasa itu kok. Bukti-buktinya sudah diberitahukan ke Polda dan Polres, ya… saya bicara. Apa buktinya makar. Kan itu semua kebebasan, kalau dituduh makar ya… runtuhlah dunia ini,’’ katanya lagi.(ant)
Jokowi akan Buka PKB XLI
Koster Gratiskan Biaya Stan Pameran
Denpasar (Bali Post) Pesta Kesenian Bali (PKB) XLI Tahun 2019 akan digelar 15 Juni - 13 Juli mendatang. Mengusung tema ‘’Bayu Pramana (Memuliakan Sumber Daya Angin)’’, PKB tahun ini membawa spirit Bali Era Baru. Kendati merupakan tema lama yang sudah dirumuskan sejak dulu, namun ‘’Bayu Pramana’’ rupanya terkoneksi dengan visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’. Wakil Ketua II Panitia Penyelenggaraan PKB XLI I Gede
Arya Sugiartha dalam rapat pleno di Jayasabha, Senin (13/5) kemarin mengatakan, ada tujuh materi pokok dalam PKB. Yakni pawai, parade, lomba, pagelaran, workshop, pameran dan sarasehan. Untuk pawai yang rencananya dilepas Gubernur, dilaksanakan di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandala, Renon, Denpasar pada 15 Juni mulai pukul 14.00 Wita. Hal. 15 Taman Budaya
KETUA Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ni Putu Putri Suastini Koster turut memberikan masukan dalam rapat pleno PKB XLI-2019 di Jayasabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Senin (13/5) kemarin. Menurutnya, ajang Pesta Kesenian Bali harus mengedukasi sehingga bisa dijadikan panutan untuk halhal tertentu. Selain itu, dapat mencerahkan masyarakat terkait sesuatu yang tergradasi di Bali. ‘’Pertama terkait lomba, tujuannya apa? Terutama peragaan busana. Sering saya lihat lomba busana ke pura untuk
anak-anak. Tujuan kita sebenarnya mengedukasi beginilah busana anak-anak ke pura. Tapi yang saya saksikan jauh berbeda,’’ ujarnya. Nyatanya di lapangan, lanjut Putri Suastini, anak-anak tidak berbusana atau memakai tata rias saat lomba itu ke pura. Saat lomba, anak-anak umumnya disasak tinggi atau memakai make-up tebal. Oleh karena itu, lomba sebaiknya bisa dijadikan panutan oleh anak-anak. Misalnya, juri tidak perlu menilai tata make-up mereka. Hal. 15 Raja Buduh
Menjadi Panutan
PKB - Gubernur Bali Wayan Koster saat rapat pleno Pesta Kesenian Bali di Jayasabha, Senin (13/5) malam kemarin.
Sistem Zonasi akan Memacu Pemerataan Mutu Sekolah Daya Tampung Jumlah Sekolah Negeri
39.994
Swasta
191
SMA 21.439
SMA 74
SMK 18.555
SMK 117 Negeri
Swasta SMA 11.132 SMK 25.269 Tamatan SMP
65.081
140
SMA 78 SMK 51 SLB 11 Kelebihan Daya
11.314
KUOTA Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK untuk tahun pelajaran 2019/2020 melalui jalur zonasi minimal 90 persen. Sementara untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan orangtua masing-masing 5 persen. Regulasi mengenai PPDB kali ini mengacu pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Pengamat pendidikan Dr. Ida Bagus Radendra Suastama, S.H., M.H. mengatakan filosofi zonasi sesungguhnya baik agar tidak ada lagi istilah sekolah favorit dan tidak favorit. Meski demikian, perlu dipertimbangkan tentang apakah kondisi faktualnya sudah semakin merata dan mendekat satu sama lain antara sekolah yang satu dengan lainnya. Sebab, konsistensi antara filosofi sistem zonasi dan implementasi sistem zonasi akan selalu menjadi sorotan berbagai pihak. Pengumuman cakupan masing-
masing zona SMA/SMK juga harus didiseminasikan sesegera mungkin kepada publik dan bersifat predictable. Artinya, aturan yang baik salah satu sifatnya adalah aturan itu bersifat predictable (dapat diprediksi/punya pola yang logis). ‘’Misalnya ada suatu keluarga, punya anak sebaya, kakaknya masuk sekolah A, tapi tiba-tiba tahun berikutnya adiknya tidak bisa masuk sekolah yang sama, misalnya karena cakupan zonasi berubah atau aturan yang berubah mendadak, yang kemudian pada gilirannya menyebabkan ketidakefisienan,’’ tandas Radendra. Terlepas dari semua itu, lanjut Radendra, pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan yang sah sesuai regulasi, sudah sepatutnya dipatuhi. Sebab, teknik dan strategi kebijakan yang tepat tentu akan meminimalkan potensi kisruh yang tidak seharusnya terjadi. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Ketut Ngurah Boy Jayawibawa menjelaskan khusus jalur zonasi dibagi menjadi empat. Yakni menerima jalur peserta didik yang berasal dari banjar atau desa
adat yang ada perjanjian dengan pihak SMA terdekat, anak dari keluarga tidak mampu, anak inklusi, dan seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal dengan lokasi sekolah. Terkait dengan daya tampung SMA/SMK negeri dan swasta di Bali total sebanyak 76.395 siswa. Sementara jumlah tamatan SMP tahun 2019 sebanyak 65.081, sehingga apabila semua peserta UN SMP melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK di Bali masih ada kursi yang tersisa sebanyak 11.314. Sementara itu, SMAN 1 Denpasar tidak mengaku khawatir dengan penerapan sistem zonasi. Terutama dalam mempertahankan prestasi dengan regulasi baru tersebut. ‘’Ini sebenarnya menjadi tantangan bagi kita dan hampir semua sekolah mengalaminya, sehingga nanti diperlukan kerja keras dari sekolah. Jadi di sini saya terus memotivasi guru-guru kami dengan pola-pola pendidikan yang kita tanamkan supaya prestasi yang selama ini kami miliki tetap terjaga, bahkan terus meningkat,’’ ujar Kepala SMAN 1 Denpasar Made Rida, S.Pd., M.Pd. (win)