20 HALAMAN
NOMOR 197 TAHUN KE 70
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
balipost (166 rb Like) http://facebook.com/balipost
Pengemban Pengamal Pancasila
rabu pon, 14 maret 2018
@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipostcom http://instagram.com/balipostcom
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 233801, 225764 Faksimile: 227418
Dialog dengan Nelayan, Kunjungi Perajin Tenun Pegringsingan Kampanye di Karangasem, Tujuh Desa di Manggis Dukung Koster-Ace PASANGAN calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali nomor urut 1, Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace), Senin (12/3) menggelar kampanye di sejumlah titik di Kabupaten Karangasem. Salah satunya kampanye dialogis dengan ratusan warga di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis. Pada kesempatan itu, sebanyak tujuh desa di Kecamatan Manggis membulatkan tekad mendukung, memenangkan dan memilih Koster-Ace pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali, 27 Juni mendatang. Koster-Ace juga sempat mengunjungi kelompok nelayan di Desa Bugbug dan perajin tenun pegringsingan di Desa Tenganan. Koster-Ace yang didampingi Ketua Tim Pemenangan Koster-Ace Kabupaten Karangasem I Gede Dana disambut gempita ratusan masyarakat yang hadir. Tak hanya pemuda dan tokoh masyarakat
yang memekikkan salam satu jalur, ibuibu PKK pun menari menyambut kedatangan Koster-Ace dengan tarian Pendet. ‘’Pak Koster sudah banyak menggelontorkan bantuan di Karangasem sebelum beliau melangkah nyalon gubernur. Desa kami juga mendapat bantuan wantilan dari beliau,’’ ucap Nyoman Kernia. Koster yang mendapat dukungan itu semakin optimistis merebut suara maksimal di Kabupaten Karangasem. ‘’Terima kasih banyak atas dukungan dari bapak dan ibu sekalian. Dengan dukungan ini auranya di Karangasem semakin terlihat. Kami makin optimistis menang di Kabupaten Karangasem,’’ ujarnya. Pada hari yang sama Koster-Ace juga berdialog dengan beberapa kelompok nelayan di antaranya Kelompok Nelayan Inti Samudra dan Kelompok Nelayan Giri Samudra di Pantai Virgin, Desa Bugbug. Beberapa nelayan langsung
menyampaikan persoalannya kepada Koster-Ace. Seperti yang disampaikan Ketua Kelompok Nelayan Giri Samudra, I Wayan Sumarna. Ia mengeluhkan beberapa hal. Pertama, berkaitan dengan sarana dan prasarana melaut seperti jukung, jaring dan mesin tempel. Kedua berkaitan dengan bahan bakar yang harganya semakin mahal. Ketiga soal kebutuhan akan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). ‘’Selama ini ikan dari sini didrop semua ke Kusamba, Klungkung. Kami usul agar dibuatkan satu saja pasar ikan di Karangasem agar harga jual tangkapan kami stabil,’’ harap Sumarna. Ia meminta kepada Koster-Ace agar lebih memperhatikan nasib nelayan jika kelak terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada pilkada serentak 27 Juni mendatang. Hal. 19 Bantuan Pemerintah
PENARI PENDET - Koster-Ace disambut penari Pendet pada kampanye dialogis di Desa Ulakan, Karangasem. Pada kesempatan itu, Koster-Ace juga berdialog dengan kelompok nelayan.
NIK dan KK Diduga Bocor
DPR Segera Panggil Menkominfo Jakarta (Bali Post) – Komisi I DPR memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan operator terkait evaluasi registrasi ulang kartu seluler pada Senin pekan depan. ‘’Senin nanti kami akan mengundang Menkominfo dan operator seluler terkait evaluasi registrasi yang telah dilakukan,’’ ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, di Jakarta, Selasa (13/3) kemarin. Komisi I juga akan meminta jawaban bagaimana Menkominfo dan operator melindungi data konsumen yang dimasukkan melalui registrasi seluler tanpa adanya UU perlindungan data pribadi. Meutya menuturkan, Komisi I memanggil operator dan Menkominfo duduk bersama untuk melihat kesiapan masing-masing dalam melindungi data pribadi konsumen karena munculnya isu kebocoran data. Menurutnya, belum dapat diketahui bagaimana data bisa disalahgunakan terkait adanya warga yang mengeluhkan NIK dan KK-nya digunakan oleh puluhan nomor seluler lain. ‘’’Pintu’ terlalu banyak kalau menunjuk satu tempat, ini bisa
Wiranto
Wiranto Minta KPK Tunda Umumkan Calon Pilkada Terlibat Korupsi Jakarta (Bali Post) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari setuju apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi di daerah. ‘’Diumumkan saja itu, tidak apaapa. Supaya masyarakat dan pemilih tahu mana calon kepala daerah yang benar-benar bersih, dan mana yang tidak,’’ kata Hasyim ketika dihubungi Antara dari Jakarta, Selasa (23/3) sore. Hal. 19 Peserta Pilkada
Rudiantara
Bali Post/ant
TERGELINCIR - Proses evakuasi pesawat Batik Air yang tergelincir di Bandara Rendani Manokwari, Papua Barat, Selasa (13/3) kemarin. Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6155 tergelincir saat akan lepas landas dari Manokwari dengan tujuan Sorong pada pukul 12.40 WIT. Pesawat batal berangkat akibat peristiwa itu.
dari perbankan, data pribadi kependuudkan NIK dan KK, bisa juga dari macam-macam,’’ ucapnya. Apalagi proses registrasi ulang merupakan hal yang kompleks, dari pengumpulan data, pemprosesan data hingga penggunaan data. Hal tersebut tidak cukup dengan peraturan menteri, kata Meutya, melainkan dibutuhkan undangundang untuk melindungi data pribadi masyarakat. Pihaknya pun mendorong pemerintah memasukkan RUU perlindungan data pribadi agar segera dibahas Komisi I DPR-RI, memanfaatkan momentum dorongan masyarakat yang besar. Hal. 19 Data Pribadi
Meutya Hafid
Jual-Beli Perkara Jadi Perhatian KY
Jakarta (Bali Post) – KPK kembali melakukan penangkapan terhadap sejumlah pihak di PN Tangerang. Ada empat orang yang diamankan. Dua di antaranya adalah hakim dan panitera pengganti. Terkait penangkapan aparat pengadilan, rupanya Komisi Yudisial (KY) telah lama memperhatikan praktik tersebut. Juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan, praktik suap, gratifikasi dan jual-beli perkara di pengadilan menjadi perhatian publik dan praktik tersebut juga telah lama menjadi perhatian KY. ‘’Sekadar catatan, sejak sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) digelar oleh KY dan MA pertama kali di tahun 2009, kasus suap dan gratifikasi cukup mendominasi hingga sekarang,’’ kata Farid, Selasa (13/3) kemarin. Perkara suap, gratifikasi, dan jual-beli perkara, dikatakan Farid, selalu masuk dalam sidang MKH pada setiap tahun. ‘’Dari 49 sidang MKH yang telah dilaksanakan, sebanyak 22 laporan adalah kasus suap dan gratifikasi,’’ kata Farid. Lebih lanjut Farid mengatakan, citra lembaga peradilan dan kepercayaan publik
terhadap kekuasaan kehakiman sangat ditentukan oleh integritas pribadi, kapasitas, dan perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya. ‘’Integritas yang seharusnya menjadi harga mati bagi hakim justru tercoreng dengan terulangnya kembali OTT,’’ kata Farid. Farid mengatakan, pada saat ini yang terpenting adalah langkah pembersihan, pembenahan, serta pembinaan agar hal ini tak kembali merusak citra dunia peradilan. KY mencatat sejak 2012 terdapat 28 orang di lingkungan peradilan yang terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK. Dari 28 orang itu, 17 orang menjabat sebagai hakim dan sembilan orang menjabat sebagai panitera atau pegawai pengadilan. Hal. 19 Kronologi PAKAI ROMPI - Panitera Pengganti PN Tangerang Tuti Atika yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (13/3) kemarin.
Bali Post/ant
Pilkada Melalui DPRD
Tidak Menjamin Bebas Korupsi Ketua DPR-RI mewacanakan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Alasannya, menekan politik transaksional. Wacana itu pun mendapat penolakan termasuk dari politisi. Selain dinilai sebagai kemunduran demokrasi, pemilihan kepala daerah melalui DPRD juga tak menjamin bebas dari politik transaksional.
Radendra Suastama
Kadek Diana
Nengah Tamba
PEMILIHAN kepala daerah secara langsung merupakan jawaban atas keterlibatan masyarakat dalam membentuk sistem kepemimpinan. Baik di pusat maupun di daerah. Jadi, tak elok bila pemilihan kepala daerah dikembalikan lagi ke DPRD tanpa satu pun melibatkan suara rakyat. Kendati alasannya adalah untuk mencegah politik transaksional. ‘’Masyarakat sudah punya kemampuan untuk melaksanakan sistem pemilu langsung, bahkan mampu melewati sistem yang rumit dengan mencoblos nama calon. Mereka juga sudah sepakat, maksudnya sudah senang dapat menentukan pemimpinnya secara langsung. Ngapain harus diubah lagi dengan hanya berpikiran untuk mencegah politik transaksional,’’ ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali I Kadek Diana, Selasa (13/3) kemarin. Kembali ke sistem lama, lanjut Diana, tak ubahnya sebagai langkah mundur da-
lam proses berdemokrasi. Terlebih, politik transaksional selama ini juga tidak pernah dipermasalahkan masyarakat. Sebagai contoh, ada politisi yang memberikan bantuan dana hibah atau menggulirkan program seperti proyek pembangunan untuk masyarakat. Justru masyarakat kebanyakan mendukung politisi yang sudah memberikan kontribusi seperti itu kepada mereka. ‘’Kalau tidak sependapat dengan itu berarti keinginan kita apa? Apa kita ingin mereka mendukung orang yang tidak pernah berbuat untuk mereka? Masyarakat itu sudah benar, dia mendukung orang-orang yang sudah berkontribusi terhadap kehidupan mereka. Baik secara pribadi, maupun dalam kehidupan mereka berkelompok di masyarakat,’’ papar anggota Komisi III ini. Diana menambahkan, ada rasa percaya diri yang tinggi ketika seorang politisi bisa terpilih melalui pemilihan langsung. Sebab itu artinya, mereka
memang benar-benar dikehendaki oleh masyarakat. Bukan atas kehendak partai seperti sistem terdahulu. Selain itu, sistem pemilihan langsung juga untuk mengukur kerja keras yang sebelumnya dilakukan di masyarakat melalui hasil pemilu. ‘’Apa yang sudah kita lakukan, kita sudah berbuat untuk mereka, apakah nanti selaras dengan suara yang akan kita peroleh pada saat pemilu nanti,’’ tandasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Nengah Tamba mengatakan, pasangan calon yang ikut dalam pilkada maupun calon legislatif sebaiknya tidak usah jor-joran memberikan sumbangan atau punia kepada masyarakat. Utamanya dalam bentuk uang, untuk mencegah politik transaksional. Sudah saatnya kini mereka saling adu program dan visi-misi. Hal. 19 Bibit Korupsi