Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
TPA Suwung Terapkan Sistem Baru, akan Caplok 1,4 Ha Hutan Mangrove Denpasar (Bali Post) Pemprov Bali segera merealisasikan proyek waste to energy di TPA Regional Sarbagita atau TPA Suwung. Proyek yang akan dikerjakan oleh Indonesia Power dan Waskita Karya itu sedang dalam proses feasibility study. Sisa lahan di TPA Suwung seluas 10 hektar yang memang diperuntukkan sebagai sanitary landfill dan waste to energy diperkirakan tidak cukup. Oleh karena itu, proyek akan diperluas dengan mengambil lahan mangrove di sekitarnya seluas 1,4 hektar. ‘’Sekarang (sampah) dibiarin dulu ditumpuk sampai pengolahan sampahnya bekerja, ini akan dikerjakan oleh Indonesia Power bersama Waskita Karya dengan menggunakan mesin pengolah sampah berkapasitas besar,’’ ujar Gubernur Bali Wayan Koster usai menggelar rapat tertutup membahas proyek waste to energy TPA Suwung, Rabu (13/2) kemarin. Menurut Koster,
pembangunan infrastruktur pengolahan sampah baru akan dimulai akhir 2019 dan membutuhkan waktu sekitar 2-3 tahun. Kini juga tengah diupayakan penambahan lahan TPA dengan meminta lahan mangrove seluas 1,4 hektar di Kementerian Kehutanan. Kalau memang dipandang memenuhi syarat, pihaknya berjanji akan menukar lahan mangrove yang dipakai dengan menanam di tempat lain. Sebab, ini merupakan
Ani Yudhoyono Derita Kanker Darah Jakarta (Bali Post) – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan istrinya, Ani Yudhoyono, dirawat di National University Hospital Singapura sejak Sabtu (2/2), karena menderita kanker darah. ‘’Dengan rasa prihatin, saya sampaikan kepada para sahabat di Tanah Air, Ibu Ani mengalami blood cancer atau kanker darah,’’ kata SBY dalam video konferensi pers di Singapura yang dikirimkan Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari di Jakarta, Rabu (13/2) kemarin. Hal. 15 Presiden Jokowi
Gubernur Khofifah Kunjungi KPK
GUBERNUR dan Wakil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistyanto Dardak dilantik Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (13/2) sore. Usai dilantik, Khofifah mengawali kegiatannya dengan mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kunjungan ke kantor KPK dilakukan pukul 19.00 WIB. Kamis (14/2) pagi ini ia rencananya melakukan kunjungan ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal. 15 Lebih Aman
Bali Post/ant
LANTIK - Khofifah Indar Parawansa (tengah) foto bersama Emil Dardak dan istri Arumi Bacshin serta Soekarwo usai pelantikan di Jakarta, Rabu (13/2) kemarin.
pilihan yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah sampah. Koster menyadari pengolahan sampah dengan mesin pengolah sampah atau insenerator akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sehingga akan ada studi amdal harus dilakukan. Diakuinya, tidak ada cara lain lagi untuk memotong mata rantai sampah agar pertumbuhan sampah di TPA tidak terlalu tinggi seperti sekarang. Kalau dibiarkan, tumpukan sampah di TPA Suwung
pada 2021 diprediksi akan mencapai 18 meter. ‘’Saat ini tidak ada cara lain yang bisa dipakai itu metodenya (insenerator). Dalam jangka panjang, kita akan mengeluarkan pergub tentang pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir, nanti selesainya di hulu. Kemudian dari rumah tangga sampai ke desa. Sekarang kan aliran sampahnya dari hulu sampai ke sini, kan semua berjubel di sini,’’ jelas Koster yang juga Ketua DPD PDI-P Bali. Koster pun meyakini proyek waste to energy kali ini tidak akan mengalami kegagalan seperti yang dilakukan PT NOEI. Terlebih dengan keterlibatan Badan Usaha Mi-
lik Negara yang berinvestasi di dalamnya. Pemerintah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) juga akan diajak menandatangani MoU sebagai bentuk komitmen untuk menjaga pasokan sampah. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali I Made Gunaja mengatakan, 1,4 hektar mangrove yang akan dimohonkan ke Kementerian Kehutanan tetap berfungsi sebagai Tahura. Hanya, pemanfaatannya menjadi sanitary landfill. ‘’Itu kan belum tentu (dibabat - red) karena kita masih melakukan pengkajian. Rencana kebutuhan betul tidak 1,4 hektar atau berapa, jangan-jangan lebih lagi,’’ ujarnya. Gunaja berharap masyarakat Bali dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan terkait persoalan sampah ini. Hal. 15 Belum Sepakat
Pertama di Indonesia
DIREKTUR Waskita Karya Energy Hokkop Situngkir mengatakan, feasibility study (FS) penanganan sampah ditarget rampung April atau Mei mendatang. Ia menghadapi hambatan teknis yakni lahan TPA yang berkurang lantaran jumlah sampah terus bertumbuh. Hal ini harus diatasi dengan mempercepat proses pembangunan waste management dan PLTSa. ‘’Lahan yang tersedia untuk PLTSa (waste to energy) kan sudah diblok 5 hektar. Jadi untuk yang sekarang ada lahan juga yang merupakan mangrove, itu sudah kita sampaikan ke Gubernur untuk dialihfungsikan dan kita bisa pakai untuk tempat penampungan sampah sementara seluas 1,4 hektar,’’ ujarnya. Hal. 15 Menjadi Energi
LOKA Hanya akan Tangani BUPDA PANSUS Ranperda tentang Desa Adat telah menyerap berbagai aspirasi di masyarakat. Diakui bila aspirasi yang berkembang lebih banyak tidak setuju dengan perubahan nama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi Labda Pacingkreman Desa. Begitu juga tidak setuju dengan adanya pembentukan Lembaga Otoritas Perekonomian Adat (LOKA) Bali yang nantinya bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan LPD dan BUPDA. ‘’Dari aspirasi yang berkembang, baik dari masyarakat luas maupun kalangan intelektual dan pengelola LPD, perubahan nama LPD dan tata kelola LPD di bawah LOKA banyak mendapat respons tidak setuju,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, Rabu (13/2) kemarin. Sugawa Korry menambahkan, tata kelola LPD dinilai harus terpisah dengan pemilik (desa pakraman - red) berdasarkan atas pertimbangan Perda No.1 Tahun 2017 tentang LPD yang baru saja disahkan dan diterapkan. Berkaitan dengan perubahan nama LPD, disebut berisiko tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam Undangundang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro khususnya Pasal 39 ayat 3. ‘’Maka sudah sebaiknya LPD tetap diatur seperti perda yang telah ada. Pidato
Gubernur dalam sidang paripurna kemarin nampaknya juga sependapat. Untuk itu ke depan LOKA silakan menangani BUPDA (lembaga usaha milik desa adat) di luar usaha lembaga keuangan,’’ jelas politisi Golkar ini. Menurut Sugawa Korry, Ranperda tentang Desa Adat tetap dibahas dengan LPD tetap mengacu pada perda yang telah ada. Sesuai dengan Perda tentang LPD, maka LP LPD dan BKS LPD secara kelembagaan tidak bisa diganti. Kendati dari sisi orang-orang yang duduk di dalamnya bisa saja diganti. Tentunya harus dilandasi dengan alasan kuat dan bukan karena kepentingan di luar pertimbangan pengelolaan LPD secara profesional. ‘’Segala keputusan terkait pembahasan Ranperda Desa Adat sudah tentu dilaksanakan melalui mekanisme persidangan yang berlaku,’’ pungkasnya. Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban gubernur mengatakan, Labda Pacingkreman Desa Adat merupakan lembaga usaha milik desa adat yang bergerak dalam bidang keuangan adat yang secara kolektif akan membentuk industri keuangan adat di Bali. Adapun BUPDA merupakan lembaga usaha milik desa adat dalam bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan yang secara kolek-
tif akan membentuk industri sektor riil adat di Bali. Untuk menjamin kesehatan dan keberlangsungan usaha serta menjamin kepentingan krama yang menjadi nasabah, maka diperlukan adanya regulator dan pengawas yang profesional sebagai otoritas dalam mengatur dan mengawasi industri sektor keuangan dan industri sektor riil dalam kerangka sistem ekonomi adat Bali. ‘’Pada saat ini, otoritas dalam mengatur dan mengawasi industri sektor keuangan adat Bali memang sudah ada, yaitu Lembaga Pemberdayaan LP (LP-LPD), namun belum memenuhi kualifikasi sebagai otoritas pengatur dan pengawas serta tugasnya pun tidak mencakup pengaturan dan pengawasan sektor riil adat Bali,’’ ujarnya. Oleh karena itu, lanjut Koster, Ranperda tentang Desa Adat mencantumkan materi tentang LOKA Bali yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam perekonomian adat Bali. Antara lain mencakup pengaturan dan pengawasan industri sektor keuangan adat dan industri sektor riil adat Bali. Dengan demikian akan terbentuk sistem ekonomi adat Bali yang mencakup tata kelola makro dan tata kelola mikro sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Hal. 15 Sistem Keuangan
Bentuk Dana Abadi untuk LPD RANPERDA Desa Adat yang juga memuat soal LPD masih dibahas Pansus di DPRD Bali. Namun apa pun hasilnya, jangan sampai melupakan sejarah pendirian LPD dan tujuan dari pembentukan LPD itu sendiri. Bagaimana menjaga keberlangsungan LPD dan peran sertanya dalam mengangkat ekonomi krama Bali. Salah satu perintis LPD I Wayan Gatha mengatakan, untuk menjaga keberlangsungan LPD beberapa tahun ke depan, perlu dipikirkan pembentukan dana abadi. Dana abadi ini bisa disisihkan dari dana pemberdayaan desa sebesar 20%. Dana abadi ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan LPD, jika suatu saat LPD mengalami kesulitan atau wanprestasi bahkan mengalami kebangkrutan. Sesuai pemikiran Prof. I.B. Mantra, katanya, pembentukan LPD bertujuan agar desa adat memiliki penghasilan yang berkesinambungan untuk dapat terus memelihara pura kahyangan tiga dan yadnya. Agar dapat bermanfaat secara maksimal untuk masyarakat desa, LPD perlu diawasi secara ketat, karena sebagian besar dana LPD dari masyarakat. Maka perlu lembaga independen untuk mengawasi dana masyarakat ini. ‘’Selamatkanlah dana masyarakat yang disimpan di LPD. LPD juga harus terus berbenah diri sesuai dengan kebutuhan,’’ tegasnya, Senin (11/2). (kmb42)
Gubernur Koster Ingin BPD Bali Jadi Agen Pembangunan Ekonomi Bali BALI sebagai destinasi pariwisata dunia diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sebagai potensi yang bisa dikembangkan dalam menjalankan bisnis perbankan. Dengan demikian, BPD Bali mampu meningkatkan pendapatannya sehingga nantinya BPD Bali diharapkan bisa menjadi agen pembangunan ekonomi Bali. Harapan itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat memimpin Rapat Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPD Bali bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di ruang rapat kantor pusat PT BPD Bali, Denpasar, Rabu (13/2) kemarin. ‘’Kemajuan BPD Bali harus terus kita dorong. Secara
makro, BPD Bali akan saya posisikan sebagai bank yang kuat ke depannya. Sebagai salah satu menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan ekonomi Bali,’’ ujarnya. Ditambahkan Koster, BPD Bali sebagai agen pembangunan di daerah diharapkan berperan dalam situasi ekonomi Bali saat ini. BPD Bali diharapkan meningkatkan perannya terhadap banking aspect. ‘’BPD Bali sebagai agen pembangunan daerah Bali harus memiliki dominasi. Ini menjadi suatu tantangan. Harus bisa merealisasikan itu untuk bisa berperan di perbankan Bali,’’ ungkapnya. Lebih lanjut Koster mengatakan, sektor pariwisata diharapkan mendapat perhatian lebih mengingat Bali
sebagai tujuan pariwisata dunia. Hal ini juga bisa menjadi salah satu strategi untuk membangun Bali. ‘’BPD Bali memiliki peluang untuk kita dorong menjadi yang kuat dan tangguh. Bali walaupun kecil secara wilayah dan jumlah penduduknya, namun Bali menjadi destinasi wisata dunia, banyak wisatawan yang datang ke Bali. Tentu ini harus dimanfaatkan dengan baik,’’ tegasnya. Untuk itu, kata Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, BPD Bali harus melakukan pemetaan potensi-potensi yang bisa di manfaatkan. ‘’Dalam mengembangkan BPD Bali ke depan, pasar harus dipetakan, siapa yang menjadi potensi pasar, semua pihak
yang menjalankan aktivitas ekonomi di Bali harus mendapat perhatian kita. Itu menjadi potensi bagi BPD Bali. Semua itu harus dipetakan terlebih dahulu,’’ imbuhnya. Untuk mewujudkan itu semua, Koster akan terus memperkuat peran dan fungsi BPD Bali dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Bali demi terwujudnya program Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra Elyanus Pongsoda, Plt. Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudarma, S.H., Asisten II Kabupaten Badung Dewa Made Apramana serta Direksi dan Komisaris BPD Bali. (ad455)
RAPAT - Gubernur Bali Wayan Koster (tengah) saat memimpin Rapat Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPD Bali bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di ruang rapat kantor pusat PT BPD Bali, Denpasar, Rabu (13/2) kemarin.