Edisi Selasa 14 Januari 2020 | balipost.com

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis k. nadha

12 HALAMAN

HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 148 TAHUN KE 72

Online:http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764, 233801 Faksimile: 227418

Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA WAGE, 14 januari 2020

balipost http://facebook.com/balipost

@balipostcom http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Kades Pemecutan Kaja Ditahan

Berniat Habisi Sopir ‘’Online’’

Cabai Diserang Hama Wereng

Kepala Desa Pemecutan Kaja Anak Agung Ngurah Arwatha, Senin (13/1) kemarin mulai ditahan. Dia ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kerobokan, sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar.

Polisi akhirnya mengetahui motif kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada sopir taksi online, Kristianus Jehore. Ternyata ada niat kedua pelaku menghabisi nyawa sang sopir apabila berhasil merampas mobil yang diincar itu.

TABANAN | HAL. 5

Petani cabai di Kabupaten Jembrana waswas dengan perkembangan tanaman mereka.

Saat harga cabai menembus Rp 50.000/ kilogram, justru mereka mengkhawatirkan serangan hama wereng.

DENPASAR | HAL. 2

JEMBRANA | HAL. 11

Ratusan Nyawa Sia-sia di Jalan Raya

Jalan raya tidak hanya menjadi lalu lintas kendaraan, tetapi arena paling membahayakan nyawa manusia. Di Bali tahun 2019 ada 473 nyawa melayang sia-sia di jalan raya. Banyak faktor menjadi penyebab. Yang paling utama kelalaian pengguna jalan, lalu faktor prasarana jalan dan linkungan serta kelaikan kendaraan. Infrastruktur jalan masih belum dibangun dengan standar memadai.

T

ewasnya I Komang Mustika Yasa di Jalan By-pass Prof.

Ida Bagus Mantra, Sabtu (11/1) malam, karena lakalantas menambah panjang deretan korban meninggal dunia di jalan raya.

Setiap tahun terjadi tren peningkatan jumlah nyawa tersia-siakan.

Global Status Report on Road Safety di tahun 2015 menyatakan

Orangtua Jangan Jadi ’’Mesin Pembunuh’’

Gunung Taal Erupsi Manila Lumpuh

Bali Post/afp

JALAN BERLUMPURPengendara MELEWATI jalan berlumpur pascagunung Taal mulai memuntahkan abu, Senin (13/1) kemarin.

Manila – Kegiatan masyarakat di Manila, ibu kota Filipina, lumpuh pada Senin (13/1) kemarin akibat aktivitas Gunung api Taal yang menyemburkan awan panas sejak Minggu (12/1). Gunung Taal ini diperkirakan bisa erupsi kapan saja yang kemudian mungkin memicu tsunami.

Sejumlah jalan yang biasanya dipadati dengan lalu lintas kendaraan dan orang di kota berpopulasi 13 juta orang itu, terpantau sepi. Sekolah dan kantor pemerintahan ditutup atas arahan resmi pemerintah.

Hal. 11 Berhasil Mendarat

Harian Bisnis Bali

’’Anak yang usianya di bawah 17 tahun belum bisa memiliki SIM. Itu artinya tidak boleh mengendarai kendaraan roda dua dan roda empat.

Kalau dikasi kendaraan itu sama saja menjerumuskan anaknya sendiri.’’

Kombes Pol. Wisnu Putra Dirlantas Polda Bali

ORANGTUA menyumbang peran dalam tingginya angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang melibatkan generasi milenial. Masih banyak orangtua memperbolehkan anak-anaknya yang di bawah umur mengendarai kendaraan. Direktur Lantas Polda Bali Kombes Pol. Wisnu Putra berharap para orangtua jangan sampai jadi mesin pembunuh. ‘’Anak yang usianya di bawah 17 tahun belum bisa memiliki SIM. Itu artinya tidak boleh mengendarai kendaraan roda dua dan roda empat. Kalau dikasi kendaraan itu sama saja menjerumuskan anaknya sendiri.

Kami mohon kerja samanya demi menyelamatkan generasi penerus bangsa,’’ tegas Kombes Wisnu, Senin (13/1) kemarin.

Jika ada kaum milenial yang melanggar, tidak sebatas bayar tilang

Rugikan Negara Triliunan Rupiah

Suku bunga kredit perbankan idealnya 2-3 persen per tahun.

Makin rendah bunga pinjaman akan makin bagus menggerakkan perekonomian. Mungkinkah?

Jakarta (Bali Post) – Setelah PT Jiwasraya (Persero), kini giliran PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) didera kasus serupa. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, ada kesamaan antara kasus dugaan korupsi di Asabri dengan Jiwasraya (Persero). ‘’Ya, modus operandinya sama, bahkan ada mungkin beberapa orangnya yang sama. Tapi nantilah.

Yang penting itu akan dibongkar karena itu melukai hati kita semua,’’ kata Mahfud

Harian DENPOST Cabai Diserang Hama Petani Resah Sejak hujan turun, para petani cabai di Jembrana resah. Kondisi ini terjadi karena tanaman cabai mereka rusak akibat diserang hama.

www.denpostnews.com

tetapi orangtuanya dipanggil dan diberikan pembinaan supaya anak di bawah umur tidak diizinkan mengendarai kendaraan. Di samping itu, mantan Direktur Lantas Polda Sulawesi Utara ini mengatakan, Ditlantas Polda Bali dan jajarannya yaitu 9 Polres membuat program kekinian atau mengikuti perkembangan zaman. Pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada siswa SD, SMP dan SMA serta terus menanamkan bahwa keselamatan jadi kebutuhan. ‘’Caranya bagaimana? Tim Dikyasa (Pendidikan Masyarakat) dari Ditlantas dan Polres melakukan sosialisasi cara berkendara yang benar, aman dan selamat. Selain itu cara dan syarat mendapatakan SIM,’’ ungkap mantan Wakasatlantas Poltabes (sekarang Polresta) Denpasar ini.

Menurutnya, paling krusial yang

harus dilakukan hari ini adalah memperkenalkan aturan berlalu lintas kepada anak usia dini. Dengan demikian terpatri di pikiran mereka karena sudah ditanamkan sejak usia dini dan sampai dewasa akan tertib berlalu lintas.

Lakalantas, menurut perwira melati tiga di pundak ini, akibat adanya unsur kelalaian. Pasalnya tidak mungkin orang sengaja ingin kecelakaan. Oleh kerena itu setiap hari diberi penekanan supaya mereka tertib berlalu lintas. ‘’Kalau penyebabnya (lakalantas) paling banyak human error, tidak mengenakan helm SNI dan ironisnya ada dalam keadaan mabuk. Untuk mengenakan udeng, kami akan pelan-pelan tertibkan dan tentu saja bersinergi dengan instansi terkait,’’ ucapnya. (rah)

Asabri dan Jiwasraya Sama Saja

Bunga Kredit Idealnya 2-3 Persen per Tahun

www.bisnisbali.com

bahwa setiap tahun, di seluruh dunia, lebih dari 1,25 juta korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah ini, 90% terjadi di negara berkembang di mana jumlah kendaraannya hanya 54% dari jumlah kendaraan yang terdaftar di dunia.

Menurut data Kepolisian, di Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan di jalan.

Hal. 11 Faktor Prasarana

di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/1) kemarin.

Mahfud belum mau mengungkap seluruhnya dugaan yang ia temukan karena masih menunggu kepulangan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, yang saat ini sedang berdinas di luar negeri. ‘’Minggu ini (akan dipanggil). Kan masih pada di luar negeri semua itu, Pak Erick dan lainnya. Jadi kita akan panggil dan kemudian akan jalan (pembahasannya),’’ kata Mahfud.

Hal. 11 Harga Saham

’’Ya, modus operandinya sama, bahkan ada mungkin beberapa orangnya yang sama. Tapi nantilah. Yang penting itu akan dibongkar karena itu melukai hati kita semua.’’

Mahfud MD Menkopolhukam

Selasa Wage, 14 Januari 2020

Kepala Desa Pemecutan Kaja Ditahan Denpasar (Bali Post) -

Syok dan menangis. Itulah yang terlihat saat Kepala Desa Pemecutan Kaja, Anak Agung Ngurah Arwatha keluar dari ruangan Pidsus Kejari Denpasar, Senin (13/1) kemarin. Pasalnya, usai menerima pelimpahan tahap II dari penyidik Polresta Denpasar, Pidsus Kejari Denpasar langsung menahannya. Dia ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kerobokan, sebelum berkas dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar.

Bali Post/ist

PERTEMUAN - Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan saat bertemu Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa Jaya di Mapolresta, Senin (13/1) kemarin.

Jelang Pilkada, Kapolresta Undang Ketua KPU Denpasar (Bali Post) Menjelang pilkada serentak, Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Ruddi Setiawan mengundang Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa Jaya ke Mapolresta, Senin (13/1) kemarin. Selain Kapolresta menyerahkan penghargaan, juga dibahas persiapan pilkada serentak 2020.

Pertemuan tersebut berlangsung pukul 09.00 Wita di Lounge Wirasatya Mapolresta Denpasar. Kapolresta didampingi Wakapolresta Denpasar AKBP I Wayan Jiartana, Kasatintelkam Kompol A.A. Oka Kusuma, dan Kasatreskrim Kompol I Wayan Arta Ariawan.

Dalam pertemuan tersebut, Kombes Ruddi mengatakan, pengamanan pelaksanaan pemilu memang tanggung jawab pihak kepolisian, namun juga tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Terkait pemberian penghargaan tersebut, kata Ruddi sebagai wujud bangga mengingat pelaksanaan pemilu tahun 2019 berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Sementara itu, Ketua KPU Denpasar I Wayan Arsa Jaya menyampaikan penghargaan dan apresiasi juga kepada Polresta Denpasar. Pasalnya, selama ini Polresta dan KPU Kota Denpasar terjalin sinergi yang baik dengan mengawal setiap tahapan selama pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kami juga memberikan penghargaan yang sama kepada instansi terkait lainnya yang turut serta berpartisipasi dan berkontribusi bersama KPU Kota Denpasar selama pemilu yang lalu,” ujarnya.

Melalui pertemuan hari ini, KPU Kota Denpasar mengawali bertemu dalam rangka persiapan tahapan pilkada serentak yang pencoblosan akan dilaksanakan pada 23 September 2020.

Saat ini pihaknya memulai tahapan pilkada dengan terlebih dahulu membentuk badan adhock serta akan melakukan sosialisasi pencalonan perseorangan. (kmb36)

Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

BaliCEB Harapan Baru Denpasar (Bali Post) Tahun 2019, Bali mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dari 6,1 persen menjadi 6,3 persen. Namun pada 2020, beberapa peristiwa dunia yang cukup mengusik di antaranya perang Iran dan AS, perang dagang China dan AS, ketegangan di Laut Natuna, dikhawatirkan pariwisata Bali lesu. Namun, BaliCEB (Convention Exhibition Bureau) menjadi harapan baru pelaku pariwisata di Bali.

Ketua Bali Hotel Association (BHA) Ricky Putra mengatakan, baru saja ia bertemu dengan Wakil Gubernur Bali membicarakan tentang BaliCEB. BaliCEB harapan baru bagi Bali untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

“Bagaimana kita mulai berani menggaungkan di dunia internasional bahwa kita memiliki BaliCEB. Ini sesuatu terobosan yang dinilai pelaku pariwisata 99,9 persen akan sangat mendukung.

Karena ini yang memang belum kita garap maksimal,” ujarnya, Senin (13/1) kemarin.

Melalui BaliCEB akan diperkenalkan bahwa Bali tidak hanya pulau atau destinasi untuk leisure tapi juga sangat potensi untuk bisnis dan Bali pun telah sukses melaksanakan itu melalui IMF WB tahun 2018.

“Tahun 2018 ada IMF murni bisnis. Dari perkiraan 18–20 ribu orang namun realitanya sampai 37 ribu. Itu membuktikan kalau orang mengatakan ada meeting, exhibition atau convention di Bali yang datang bukan pelaku saja, tapi juga istri dan keluarga.

Multiflier efeknya akan sangat bagus karena tidak mungkin orang meeting saja, yang meeting paling 4.000, tapi masing-masing mempunyai asisten, fotografer, asisten pribadi dan keluarganya, ini bukti nyata,” selorohnya.

Menurutnya, BaliCEB ini adalah salah satu terobosan untuk menggaet bisnis baru. Selain BaliCEB, Bali juga belum ada ikon baru untuk daya tarik baru. Ke depan pemerintah berencana mengembangkan dermaga di Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Lembongan. Diharapkan dengan adanya pembaruan ini, akan muncul ketertarikan wisatawan untuk datang karena adanya kemudahan yang diberikan Bali untuk berwisata ke dua nusa selain Bali.

Ia yakin dari tahun ke tahun, wisatawan leisure akan meningkat, asalkan tidak terjadi sesuatu di luar perkiraan seperti bencana alam. Jika kondisinya baik tahun 2020, ia yakin peningkatan kunjungan bisa mencapai 8–10 persen. “Saya optimis, dengan BaliCEB bisa mengangkat pariwisata lebih baik ke depan, room/ night dan length of say lebih tinggi,” tegasnya.

Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Bali Putu Astawa mengatakan, tahun ini ia akan menggarap pasar India yang mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Total turis India ke Bali sampai November 2019 sebanyak 354.000. “Outbound India cukup besar,” ujarnya.

Untuk itu perlu dukungan konektivitas penerbangan dan menyiapkan paket-paket wisata. Paket pasar India yang sedang digarap selain rekreasi juga wedding, dan family trip. Promosi family trip dikatakan melalui infuencer terus diupayakan dan promosi langsung oleh para industri. Selain itu, menurutnya harus didukung restoran sesuai kebiasaan India, yaitu vegan. Ia juga sedang menggarap wisata MICE. (kmb42)

Kasipidsus Kejari Denpasar I Nengah Astawa didampingi Kasi Intel IGN Ary Kesuma mengatakan, tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Hasil pungutan dari anggota Linmas yang mestinya disetorkan ke kas daerah melalui bendahara, tidak dilakukan. ‘’Uang pungutan itu tidak dimasukkan ke dalam kas desa atau pendapatan asli desa,’’ ucap Astawa. Sehingga negara dirugikan hingga Rp190 juta. Akumulasi itu diduga dana pungutan Desa Pemecutan Kaja pada 2010–2016, tidak disetorkan ke rekening desa dan dijabarkan ke APBDes. Dana pungutan dari warung, toko, dan lainnya itu pemanfaatannya tidak melalui APBDes. ‘’Modusnya, tersangka memungut uang dari warung, toko, dan pasar desa.

Tapi uang pungutan tidak disetorkan ke kas rekening

desa, melainkan langsung dibagi ke perangkat desa maupun penyertaan modal desa BUMDes,’’ tandas Astawa. Kata dia, dalam aturan Permendes dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, untuk penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus melalui APBDes. Uang yang masuk merupakan pendapatan desa harus lebih dulu disetorkan ke kas desa, sehingga masuk menjadi bagian APBDes. Setelah itu baru bisa dimanfaatkan untuk penyertaan modal atau lainnya.

Soal apakah ada tersangka lain, Astawa mengatakan perbekel menjadi tersangka seorang diri. Karena pembagian uang untuk perangkat desa dan penyertaan modal itu murni kebijakan perbekel sendiri.

Kuasa hukum tersangka, Made Adi Mustika, mengaku bahwa kliennya syok

Bali Post/eka

DITAHAN - Tersangka A.A. Ngurah Arwatha diantar jaksa menuju mobil tahanan di Kejaksaan Negeri Denpasar, Senin (13/1) kemarin. mengetahui ditahan. Sebab, sebelumnya tersangka tidak ditahan saat disidik di Polresta Denpasar.

Menurut Mustika, tersangka sudah mengembalikan

uang sekitar Rp120 juta. Sedangkan uang yang belum dikembalikan sekitar Rp72 juta. Uang tersebut tidak dikembalikan karena sudah masuk ke BUMDes. (kmb37)

Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391.

Hubungi telepon (0361) 819446 / 081337032965

Pembuang Limbah Dijerat UU Lingkungan Denpasar (Bali Post) – Kasus pembuangan limbah ke sungai terus terulang.

Akibatnya, kondisi air sungai berubah warna dan berbuih.

Terakhir, kasus air Tukad Badung berbuih terlihat pada Sabtu (11/1) lalu. Pelaku pembuang limbah masih ditelusuri jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar. Sementara itu, Satpol juga memberikan sanksi tegas bila ada pelaku yang ketahuan membuang limbah ke sungai. Salah satu pelaku pembuang limbah ke sungai, yakni Hj. Nurhayati pemilik Mila Batik di Jalan Pulau Misol ini juga dijerat dengan UU

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kasatpol PP Denpasar Dewa Anom Sayoga didampingi Kabid Penegakan Perda Satpol PP Made Poniman, Senin (13/1) kemarin mengatakan, pihaknya kini bukan saja menindak dengan mengajukan pelanggar ke sidang tipiring. Melainkan juga membawa kasus tersebut ke penyidik umum, yakni kepolisian. Karena pembuang limbah ke sungai, termasuk limbah sablon bisa dijerat dengan UU Lingkungan. Mereka sudah mencemari lingkungan, dampaknya luar biasa bagi kelestarian lingkungan.

“Kami sudah laporkan pula kasus pembuangan limbah sablon ke Tukad Badung kepada polisi. Bahkan kami Satpol PP sudah dimintai keterangan oleh polisi. Kenapa usaha sablon tersebut disegel. Itu salah satu pertanyaan dari penyidik di kepolisian kepada kami, Satpol PP,” ujar Dewa Sayoga.

Ditanya soal larangan membuat usaha sablon di pinggiran Tukad Badung, Poniman menambahkan, Satpol PP bukan kewenangannya melarang tempat usaha. Ada pihak lain yang mengatur soal itu. Pihaknya hanya melakukan penindakan bila ada pelanggaran. Seperti yang dilakukan terhadap Mila

Tindakan DSA bagi Pasien Stroke TINDAKAN digital subtraction angiography (DSA) atau yang biasa disebut tindakan cuci otak sudah ada di RSUP Sanglah sejak 2010. Tindakan ini biasanya untuk membantu penderita stroke agar kualitas hidupnya menjadi lebih baik.

Dalam seminggu, rata-rata tindakan DSA mencapai tiga atau empat pasien. Karena tidak ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), untuk sekali tindakan DSA memerlukan biaya Rp15 juta hingga Rp17 juta.

Kepala Departemen Ra-

diologi FK Unud/RSUP Sanglah dr. Firman Parulian Sitanggang, Sp.Rad., Senin (13/1) kemarin mengatakan, DSA merupakan tindakan untuk membuka sumbatan yang terjadi pada pembuluh darah di otak.

Layanan ini diberikan kepada pasien yang mengalami serangan stroke. Tindakan ini menggunakan metode intervensi dengan memasukkan alat khusus ke dalam pembuluh darah yang tersumbat, kemudian diberikan obat yang mampu memecahkan plak yang menyumbat pembuluh darah.

Menurut Firman, indikator penerapan DSA adalah pada pasien stroke yang bukan perdarahan. Semakin cepat mendapatkan tindakan DSA, hasilnya semakin baik. ‘’Metode yang dipakai dalam tindakan DSA ini tidak dibatasi waktu, tetapi makin cepat hasilnya lebih baik dan lebih cepat terasa,’’ ujarnya.

Dari pengalamannya menangani pasien stroke yang menjalani DSA, ada yang sudah enam bulan datang setelah mengalami serangan

stroke. Pasien sudah tidak mampu mengangkat tangannya sebagai akibat dari serangan stroke. ‘’Dengan tindakan ini secara perlahan kondisinya membaik. Pasien sudah mulai bisa mengangkat tangan,’’ ujarnya.

Apabila serangan stroke pada pasien telah terjadi di waktu yang lama dan sudah mengalami efeknya seperti anggota geraknya menjadi lumpuh, tindakan DSA yang dilakukan bisa lebih dari sekali. Tetapi jika serangannya terjadi baru dan langsung mendapatkan tindakan ini, menurut Firman rata-rata hanya memerlukan satu kali tindakan saja.

Tingkat kesulitan menjalankan tindakan ini, menurut Firman, sesuai dengan kooperatif si pasien.

Sebab, dalam menjalankan tindakan ini pasien tidak mendapatkan tindakan anestesi dan dalam kondisi sadar. Hal ini dilakukan untuk langsung mengetahui kondisi pasien selama tindakan berlangsung.

Misalkan, pasien tiba-tiba bersuara serak saat tindakan berlangsung yang menandakan adanya alergi terhadap kontras. Jika sudah ada gejala ini biasanya akan diberikan antidot untuk alerginya. (san)

Batik yang ditindak akibat membuang limbah ke sungai.

Sebelumnya, setelah terbukti melakukan pelanggaran pembuangan limbah tekstil (sablon) ke Tukad Badung, pemilik usaha sablon Mila Batik diberikan sanksi oleh Satpol PP Denpasar. Sanksi tersebut berupa penyegelan usaha yang berlokasi di Jalan Pulau Misol I Nomor 23 Denpasar Barat.

Penyegelan usaha milik Hj. Nurhayati ini juga dihadiri Tim DLHK Kota Denpasar, aparat Kecamatan Denpasar Barat, aparat Desa Dauh Puri Kauh, serta instansi terkait lainnya.

Lebih lanjut dijelaskan,

adapun usaha yang digeluti Hj. Nurhayati ini didakwa telah melanggar Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Denpasar, Perda Nomor 1 Tahun 2015b tentang Ketertiban Umum, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain disegel, pemilik juga digiring ke sidang tipiring.

Pada sidang dengan hakim Esthar Oktavi, S.H., M.H. dan panitera Ni Nyoman Suriani, S.H., pembuang limbah sablon ini dijatuhi hukuman denda sebesar Rp2 juta. (kmb12)

Denpasar (Bali Post) – Operasional Pasar Badung pascaterbakar dilakukan sejak 24 Februari 2019. Pedagang yang sebelumnya direlokasi ke eks Tiara Grosir, telah dipindahkan ke Pasar Badung.

Kini denyut Pasar Badung hampir setahun berjalan. Namun PD Pasar yang diberikan wewenang untuk mengelola pasar ini belum bisa menarik biaya sewa kios dan los.

Direktur Umum PD Pasar Denpasar AAN Yuliarta, Senin (13/1) kemarin, mengakui kondisi tersebut. Pihaknya hingga kini belum bisa menarik biaya sewa kios dan los yang digunakan pedagang. Karena sampai saat ini Pemkot Denpasar belum menyerahkan hak pengelolaannya kepada PD Pasar.

Dikatakan, PD Pasar sudah mengajukan permohonan kepada Wali Kota untuk pengelolaan gedung yang dibangun dengan dana miliaran rupiah tersebut. Hanya permohonan tersebut masih dalam kajian tim di Pemkot. ‘’Katanya masih dalam kajian, sehingga pengelolaannya belum ada penyerahan,’’ kata Yuliarta.

Padahal hibah Pasar Badung kepada Pemkot Denpasar sudah diserahkan oleh Kementerian Perdagangan RI, Rabu 23 Oktober 2019. Hibah Pasar Badung ini diserahkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam

Negeri Drs. Syailendra berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 295/M-DAG/ BAST/10/2019 pada tanggal 17 Oktober 2019. Hibah ini diterima Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara didampingi Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kota Denpasar Ni Nyoman Sri Utari, Kabag Kerja Sama Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty, dan Direktur Utama PD Pasar Kota Denpasar I.B. Kompyang Wiranata.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-746/ MK.6/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Negara Berupa Bangunan yang Berasal dari Dana Tugas Pembantuan Pada Kementerian Perdagangan. Para pihak menerangkan bahwa pihak pertama telah menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua menerima dengan baik hak atas Barang Milik Negara yang berasal dari DIPA Tahun 2017 Tugas Pembantuan APBN berupa bangunan dengan total nilai perolehan sebesar Rp62.278.459.364 yang selanjutnya disebut sebagai objek hibah.

Yuliarta menambahkan, terkait pengelolaan Pasar Badung ini sebenarnya ada dua opsi, yakni penyertaan modal atau kerja sama pengelolaan. (kmb12)

PD Pasar Belum Bisa Tarik Biaya Sewa

Wisata Tahura Ngurah Rai

Minim Sarana Penunjang, Diserbu Sampah

Kawasan tahura.

Bali Post/dar

TAMAN Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai merupakan salah satu kawasan ekowisata yang ada di Jalan By-pass Ngurah Rai. Kawasan tahura ini mempunyai luas kurang lebih 1.373 hektar. Di kawasan hutan ini terdapat 18 jenis mangrove.

Kawasan ini dikelola UPTD Tahura Ngurah Rai. Menurut Agus Santoso, Kasatgas Polisi Hutan (Polhut) Kawasan Hutan Mangrove Ngurah Rai, operasional ekowisata hutan mangrove ini dimulai sejak tahun 2006. ‘’Saat ini ratarata wisatawan yang berkunjung sekitar 20 orang hingga 25 orang per hari,’’ katanya, Senin (13/1) kemarin.

Wisatawan yang berkun-

jung dikenakan tiket masuk yang nilainya beragam.

Orang dewasa dikenakan Rp 10 ribu dan anak-anak Rp 5 ribu. Kunjungan lebih banyak saat hari-hari libur. Namun demikian, jumlahnya tidak bisa ditebak.

Terkadang juga ada saat hari kerja, seperti rombongan siswa dari berbagai sekolah.

Di kawasan ekowisata Tahura Ngurah Rai pengunjung dapat berjalan menelusuri hutan mangrove melalui jalur trekking terbuat dari kayu. Sebelah kanan dan kiri tumbuh tanaman mangrove yang menjulang tinggi. Setiba di ujung hutan, pengunjung akan melihat hamparan air laut yang di atasnya terdapat jalan tol Bali Man-

dara, serta pesawat terbang yang akan mendarat maupun tinggal landas dari Bandara Ngurah Rai. Menurut Agus, ekowisata Tahura Ngurah Rai ini merupakan kawasan konservasi.

Sebagai kawasan wisata dan pendidikan, Tahura Ngurah Rai masih minim sarana dan prasarana pendukung. ‘’Salah satunya berkenaan dengan sarana informasi bagi pengunjung tentang taman hutan mangrove yang berisi visual dari kawasan tahura. Selain itu, sarana trekking juga banyak yang rusak,’’ katanya.

Sebagai ekowisata, kawasan hutan mangrove ini masih belum bebas dari sampah, khususnya sampah plastik. Tiap air pasang

selalu membawa sampah yang akhirnya menyangkut di akar-akar tanaman mangrove. Sampah ini disebabkan banyak faktor. Salah satunya dibawa oleh air sungai maupun air laut ketika mengalami pasang.

“Kita ini berada di hilir.

Untuk tidak menyebabkan sampah menumpuk di kawasan mangrove, maka di bagian hulu harus menjaga perilaku dengan tidak membuang sampah ke sungai,” katanya. (dar)

Topik : Kepala Desa Pemecutan Kaja Ditahan

Selasa Wage, 14 Januari 2020

Dewan Minta Penilaian Ogoh-ogoh Dievaluasi Mangupura (Bali Post) -

Wakil rakyat di DPRD Badung meminta dinas terkait mengevaluasi penilaian ogoh-ogoh yang dilakukan Pemeritah Kabupaten Badung. Berdasarkan pengamatan, tim juri kabupaten tidak langsung turun ke banjar-banjar untuk menilai ogoh-ogoh. Namun, justru bendesa setempat yang diberikan amanat untuk menilai ogoh-ogoh di masing-masing desa. Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa mengatakan hal itu, Senin (13/1) kemarin.

Dengan adanya bantuan dana peningkatan kreativitas sekaa teruna (ST) untuk pembuatan ogoh-ogoh, kata Suyasa, sudah selayaknya program ini harus betul-betul dilaksanakan. ‘’Bendesa kan tidak paham unsur-unsur seni yang masuk dalam penilaian. Salah sedikit menilai, bendesa yang diprotes oleh anak-anak,’’ ujarnya.

Menurut politisi asal Penarungan, Mengwi ini, penilaian yang diserahkan ke desa membuat bendesa kebingungan. ‘’Itu yang kami rasa KREATIVITAS – Ogohogoh hasil kreativitas salah satu sekaa teruna di Kabupaten Badung.

SOSOK Mulai dari Diri Sendiri SISWA dan siswi SMAN 1 Petang dikumpulkan di halaman sekolah untuk mengikuti upacara bendera, Senin (13/1) kemarin. Sebagai pembina upacara, Danramil 161106/Petang Kapten Inf. I Wayan Suara mengimbau para pelajar agar disiplin. Ditegaskan, anggota TNI sebagai pembina upacara bendera mempunyai manfaat yang sangat baik bagi upaya penumbuhan budi pekerti dan karakter bangsa.

Terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Nilai-nilai tersebut terkandung di dalam setiap urutan kegiatan atau tata upacara bendera. ‘’Nilai-nilai tersebut di antaranya kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, kekompakan, kekuatan fisik dan mental, patriotisme atau kepahlawanan.

Kegiatan upacara bendera ini agar setiap siswa memahami nilai-nilai kejuangan dan arti dari Pancasila,’’ ujarnya. Ia berharap para siswa menumbuhkan disiplin mulai dari diri sendiri. Disiplin artinya melaksanakan hak dan kewajiban tepat waktu. Siswa yang disiplin selalu datang ke sekolah tepat waktu dan mematuhi peraturan-peraturan di sekolah. ‘’Disiplin akan jalan menuju keberhasilan. Disiplin harus dimulai dari diri sendiri dan dilaksanakan secepatnya.

Disiplin adalah kunci kesuksesan dan harus dilakukan di rumah, sekolah, jalan raya, dan tempat-tempat lainnya,’’ tegasnya. (rah)

UMS Disahkan Pekerja Hotel Sumringah Mangupura (Bali Post) – Gubernur Bali telah menetapkan secara resmi Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Badung tahun 2020 sebesar Rp3.076.597,27. Kebijakan ini membuat para pekerja pariwisata yang bergerak di bidang hotel bintang 3, 4, dan 5 sumringah. Terlebih, Badung sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Bali yang konsisten menerapkan UMS. Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Badung Ida Bagus Oka Dirga tidak menampik perihal tersebut. Dikatakan, penetapan UMS ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 82/03-M/HK/2020 tentang Upah Minimun Sektoral Kabupaten Badung. Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, tertanggal 2 Januari 2020. ‘’UMS Kabupaten Badung tahun 2020 sudah ditetapkan dan sudah mulai berlaku. UMS hanya berlaku untuk akomodasi jenis hotel bintang 3, 4, dan 5,’’ ujar Oka Dirga, Senin (13/1) kemarin.

Dengan ditetapkanya UMS, kata Oka Dirga, semua usaha akomodasi hotel bitang 3, 4, dan 5 di Kabupaten Badung harus melaksanakannya. ‘’Ini (penerapan UMS - red) tanpa kecuali, karena kesepakatan antara pekerja, dunia usaha, dan pemerintah. Ini sudah disosialisasikan. Jadi, kami yakin semua sudah mengerti,’’ tegasnya.

Menurut birokrat asal Desa Taman, Abiansemal ini, penerapan UMS berbeda dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). UMK boleh minta penangguhan, namun untuk penerapan UMS tidak ada penangguhan. ‘’Sebuah usaha hotel berani menyatakan diri sebagai hotel bintang 3, 4, dan 5 sudah pasti mampu memberikan nafkah yang lebih baik untuk pekerjanya. Jadi, tidak ada penangguhan,’’ tegasnya lagi.

Kendati demikian, Oka Dirga mengakui tetap akan mengingatkan bahwa UMS ini harus dilaksanakan bagi hotel yang telah ditentukan. Terlebih permohonan penerapan UMS ini merupakan hasil kesepakatan tertulis antara perusahaan dan karyawan. ‘’Kami akan tetap ingatkan kepada pengelola hotel bintang 3, 4, dan 5 bahwa UMS sudah berlaku sejak ditetapkan oleh Gubernur,’’ ujarnya seraya menambahkan, penerapan UMS ini sebagai bentuk komitmen Pemkab Badung dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja di bidang pariwisata.

Berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan pada 5 Desember 2019, besaran UMS Kabupaten Badung tahun 2020 sebesar Rp3.076.597,27. Nilai tersebut naik 5 persen dari UMS tahun 2019, yakni sebesar Rp2.835.312,20. Khusus untuk UMS, hanya berlaku untuk perusahaan perhotelan, khususnya hotel bintang 3, 4, dan 5. (kmb27)

perlu dievaluasi pemerintah.

Tim penilai kabupaten harus betul-betul turun ke lapangan,’’ katanya.

Plt. Ketua DPD II Golkar Badung ini juga mengingatkan pemerintah agar pemberian bantuan dana yang cukup besar di tahun 2020 ini jangan sampai dijadikan kepentingan politik. ‘’Minimal memang benar-benar sesuai kebutuhan sekaa teruna. Jangan karena ada unsur politik di dalamnya,’’ tegasnya.

Suyasa mengusulkan agar sekaa teruna lebih banyak diberikan penyuluhan maupun pelatihan yang kelak bisa dijadikan bekal. Seperti pelatihan komputerisasi, sehingga ada asas manfaat yang didapat anggota sekaa

teruna. ‘’Kalau bisa berikan juga pelatihan agar mereka memiliki keterampilan lebih.

Meskipun di sekolah sudah ada, tetapi kan itu bisa lebih diperdalam,’’ katanya mengusulkan.

Suyasa mengakui, bantuan dana ogoh-ogoh merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap kreativitas generasi muda di Badung. ‘’Ya, kami apresiasi program pemerintah. Ini kan program rutin tahunan pemerintah,’’ ujarnya.

Seperti diketahui, guna mendukung kreativitas sekaa teruna, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan bantuan peningkatan kreativitas Rp40 juta per sekaa teruna. Dana yang diberikan

dikenai pajak 15 persen. Jumlah sekaa teruna di Badung tercatat 534 sekaa teruna.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung I Gde Eka Sudarwitha mengatakan, tahun 2019 masing-masing sekaa teruna memperoleh Rp24 juta. Pada tahun anggaran 2020 ini, bantuan dana peningkatan kreativitas sekaa teruna tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. ‘’Besaran bantuan senilai Rp40 juta tersebut sudah masuk dalam APBD Induk 2020. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada peningkatan sekitar 40 persen atau mengalami peningkatan sebesar Rp 16juta dari nominal sebelumnya sebesar Rp24 juta dipotong pajak 15 persen,’’ ujarnya.

Dengan adanya bantuan ini, Eka Sudarwitha berharap semua sekaa teruna dapat menyalurkan kreativitasnya dalam membuat ogoh-ogoh. (kmb27)

Diduga Disewakan untuk ’’Gay’’

Lagi, Satpol PP Sidak Dua Vila Mangupura (Bali Post) Pascasidak terhadap dua vila yang diduga dipasarkan khusus untuk gay atau pasangan sesama jenis di kawasan Seminyak, Senin (13/1) kemarin jajaran satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung melakukan sidak ke dua vila di kawasan Batubelig, Kerobokan dan Seminyak. Dua vila tersebut diduga melakukan promosi melalui internet khusus untuk kaum gay, yakni Balinea di Kerobokan dan Villa Layang Bulan di Seminyak.

Sebelumnya aparat Satpol PP Badung juga menyidak dua vila di kawasan Seminyak yang diduga dipasarkan khusus untuk gay atau pasangan sesama jenis.

Menurut Kepala Lingkungan Batubelig, Keroboka n , A l i t Y u d i s e t i a w a n , pihaknya tidak mengetahui jika vila tersebut dijadikan penginapan khusus untuk gay. Pasalnya, vila memang merupakan kawasan yang sangat privat. ‘’Dengan adanya iklan di internet, kami merasa tidak terima lingkungan kami dijadikan tempat seperti itu (disewakan untuk gay - red),’’ keluhnya.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Badung I Wayan Sukanta mengatakan, sidak yang menyasar dua vila tersebut terkait informasi sebelumnya yang menyebutkan adanya vila yang dipasarkan khusus untuk gay. Dikatakan, ada empat lokasi yang terindikasi untuk kepentingan itu. ‘’Sudah ada empat lokasi yang

kami datangi, termasuk yang Jumat lalu,’’ katanya.

Menurut Sukanta, pihaknya tidak bisa menindak terkait gay. Namun, arah penindakan atau pemeriksaan adalah terkait perizinan yang dimiliki. Tindakan selanjutnya, katanya, sistem yang dilakukan tetap pada pembinaan. ‘’SOP yang dilakukan di Satpol PP, kalau memang izinnya belum lengkap, akan dilakukan pembinaan. Apabila tetap tidak ada iktikad baik akan diberikan teguran satu, teguran dua, dan seterusnya,’’ ujarnya.

Kepala Satpol PP Badung IGAK Surya Negara menegaskan, fokus pemeriksaan nantinya adalah pengecekan pada kelengkapan perizinan akomodasi terkait. Hal itu mengacu pada ranah dari Satpol PP yang menyasar penertiban berdasarkan Perda dan Perbup Ketertiban Umum. Sementara terkait apakah usaha tersebut diperuntukkan untuk gay, hal itu menyangkut pelanggaran nilai norma sosial dan benturan dengan adat budaya masyarakat timur.

Ia mengakui pihaknya sulit untuk menindaklanjutinya, mengingat secara regulasi hal itu tidak ada yang mengatur dan bukan menjadi ranah Satpol PP. Kendati demikian, pihaknya mengaku tetap mengatensi hal itu, namun mengacu kepada kelengkapan perizinan. ‘’Kalau menyangkut pelanggaran norma sosial, itu yang lebih pas memberikan pembinaan adalah

Mangupura (Bali Post) Bali sebagai destinasi wisata terkemuka, tentunya banyak dikunjungi wisatawan mancanegara (wisman). Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menjadikan Bali sebagai program prioritas terkait penanggulangan bencana.

Hal itu ditegaskan Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo, di Nusa Dua, Senin (13/1) kemarin.

Dengan dijadikannya Bali sebagai program prioritas BNPB, katanya, ke depan Bali diharapkan bisa ditiru oleh daerah-daerah wisata lain di Indonesia.

Yang perlu dikembangkan terkait dengan program BNPB, yakni bagaimana Bali membangun sistem penanggulangan bencana, bagaimana Bali memberikan sebuah kesiapsiagaan kepada publik atau masyarakat. Hal ini bukan hanya ditujukan kepada penduduk lokal, tetapi juga kepada wisman. “Hal ini dilakukan supaya Bali ini bisa ditiru oleh daerah-daerah wisata lainnya,” katanya saat menghadiri konferensi internasional yang membahas “Berinvestasi dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim untuk Membangun Kota yang Tangguh”.

Terkait anggaran, katanya, saat ini anggaran BPBD masih dari pemerintah daerah. Untuk menjadikan Bali

sebagai prioritas, pihaknya di BNPB akan memberikan usulan kepada Kementerian Keuangan dan Bapennas agar Bali mendapatkan alokasi dana untuk kesiapsiagaan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Menurut Doni Monardo, Indonesia memiliki risiko yang besar terkait bencana.

Dikatakan, Indonesia berada di dalam areal yang risikonya tinggi. Namun karena risiko tinggi inilah alamnya indah. “Ke depan, 10 Bali baru yang sudah dicanangkan juga akan disiapkan konsep kesiapsiagaan yang tinggi,” katanya.

Doni Monardo menambahkan, yang terpenting dilakukan saat ini adalah menyiapkan sebuah konsep agar daerah wisata prioritas ini memiliki tingkat kesiapsiagaan yang tinggi.

Untuk bisa meningkatkan kesiapsiagaan yang tinggi, pihaknya akan merancang sebuah BPBD yang berstandar internasional. BPBD yang dilengkapi dengan semua fasilitas, didukung oleh anggaran yang memadai dan dilengkapi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. “Itu yang kita rencanakan untuk waktu yang akan datang. Termasuk untuk Bali,” bebernya.

Untuk tahap awal, katanya, dari 10 Bali baru tersebut mungkin baru lima destinasi wisata prioritas yang akan digarap ditambah beberapa daerah yang memang sudah

Dinas Pariwisata, asosiasi vila dan PHRI, karena itu menyangkut ranah privasi dan individu. Kalau kita di ranah perizinan dari aspek legal hukum,’’ ujarnya.

Surya Negara berharap instansi dan lembaga terkait juga ikut bergerak menindaklanjuti hal tersebut. Sebab, promosi semacam itu dinilai kurang cocok dan bertentangan dengan norma sosial dan adat budaya di Bali, di mana pariwisata Bali berlandaskan adat, budaya dan alam. ‘’Kami harap tidak ada yang promosi seperti itu, sebab pada dasarnya akomodasi wisata itu secara umum.

Kami juga berharap agar akomodasi wisata ini masuk ke dalam asosiasi, sehingga ada pembinaan dan arah promosi yang jelas. Bukan malah menjual hal-hal yang tidak sesuai norma dan budaya kita,’’ katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Made Badra mengimbau kepada pihak akomodasi wisata untuk tidak melakukan promosi yang bertentangan dengan konsep pariwisata Bali yang berlandaskan pada budaya.

Ia juga meminta semua pihak untuk ikut serta melakukan pengawasan, sehingga aktivi-

tas pariwisata yang menyimpang dari budaya Bali tidak berkembang. ‘’Semua pihak harus bersinergi menyikapi ini. Jangan lagi kecolongan,’’ tegasnya.

Menurut Badra, pihaknya akan berupaya menyikapi permasalahan tersebut melalui komunikasi dengan organisasi-organisasi pariwisata. Termasuk melalui gathering yang akan digelar beberapa hari lagi. Melalu gathering promosi pariwisata, para asosiasi akan dikumpulkan. Termasuk asosiasi vila yang ada di wilayah Kabupaten Badung. (kmb23)

Bali Post/ist

VILA - Petugas Satpol PP Badung mengecek vila yang diduga disewakan untuk gay yang dipromosikan melalui internet.

Bali Jadi Prioritas Program Penanggulangan Bencana memiliki dan sebagai daerah tujuan wisata yang tertinggi, termasuk Bali. Lima destinasi yang dimaksud di antaranya Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, Likupang, Sulawesi Utara, dan satu lagi itu ada lima destinasi yang menjadi prioritas utama.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan, bencana seperti tsunami maupun bencana lain memang tidak bisa

diprediksi. Namun yang paling penting dalam menghadapi bencana ini adalah bagaimana kita tanggap darurat menghadapi bencana. Untuk itu, pemahaman terkait tanggap darurat menghadapi bencana perlu ditingkatkan. “Seperti di Jepang, setiap terjadi bencana selalu minim korban, karena pengetahuan tentang tanggap darurat ini sudah ditanamkan sejak dini. Kenapa korbannya kecil, karena mereka sangat paham terkait tanggap

darurat,” katanya.

Menurut Suharso Monoarfa, pihaknya sudah mengusulkan agar pemahaman terkait tanggap darurat bencana dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Dengan begitu, pemahaman terkait hal itu bisa diterapkan sejak dini. “Kita harusnya bisa lebih awal mensosialisasikan dan mengajarkan sejak dini di tingkat sekolah kepada generasi muda. Kami sudah mengusulkan agar dimasukkan ke kurikulum,” ujarnya. (kmb23)

Bali Post/kmb23

PENANGGULANGAN - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal Doni Monardo (kanan) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Selasa Wage, 14 Januari 2020 Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana Era Baru Ekonomi Adat

KEBERADAAN desa adat di Bali sudah diakui sejak lama. Kebaradaannya makin diperkuat dengan adanya Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Sementara untuk lembaga keuangannya, diperkuat dengan keluarnya Pergub No. 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Semua kebijakan ini bersumber dari kearifan lokal Tri Hita Karana, pedoman hidup harmonis masyarakat Hindu Bali.

Dalam pengelolaan keuangan desa adat, haruslah juga memperhatikan keharmonisan tersebut. Perekonomian yang dibangun dan dikembangkan mampu menyejahterakan masyarakat desa adat. Pembangunan perekonomian juga tetap memperhatikan kelestarian alam lingkungan. Jangan sampai, investasi atau pembangunan perekonomian malah merusak alam lingkungan. Pencapaian kesejahteraan ekonomi diharapkan meningkatkan rasa syukur dan menambah keyakinan terhadap Tuhan.

Globalisasi ekonomi memicu persaingan demikian ketat. Ini memang tidak bisa dihindari.

Salah satu cara menghadapi persaingan ini, dengan memperkuat perekonomian desa adat.

Pemerintah Provinsi Bali sendiri telah berupaya melakukan penguatan perekonomian masyarakat adat. Selain dengan kebijakan berupa pergub di atas, secara nyata juga berupa bantuan bagi desa adat. Tetapi keberhasilan program ini sangatlah bergantung dari pengelolaan di desa adat.

Salah satu lembaga yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa adat, Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga ini haruslah benar-benar profesional agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain yang kini banyak menerobos masuk desa. Salah satunya dengan ikut mengembangkan unit-unit usaha di desa. Misalnya, mengelola desa wisata mengingat perekonomian Bali selama ini mengandalkan sektor ini sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Berkembangnya desa wisata yang dikelola desa adat bisa membendung arus modal besar yang masuk ke desa.

Era baru pengembangan ekonomi desa adat ini sudah terbukti berhasil di beberapa daerah di Bali. Ini harus terus dikembangkan, sehingga masyarakat Bali terutama di perdesaan tidak lagi hanya sebatas menjadi pekerja bahkan penonton dalam kemajuan perekonomian di desanya.

Tetapi, mereka terlibat langsung berpartisipasi mengelola perekonomian di desanya. Kemajuan perekonomian yang dikelola melibatkan warga desa adat secara bersama, akan mampu menciptakan keharmonisan masyarakat setempat.

Karena rasa memiliki, usaha ekonomi yang dikembangkan pun tidak akan mungkin merusak alam lingkungan mereka. Kemajuan perekonomian mereka akan meningkatkan rasa syukur mereka pada Sang Pencipta sekaligus pemilik alam semesta ini.

THK Dalam Teks dan Konteks Ekonomi Global Filosofi masyarakat Bali tentang keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam sekitarnya (Tri Hita Karana) tidak saja terkenal sebagai pedoman hidup orang Bali dan landasan bagi visi pembangunan di daerah ini, tetapi juga sering diperkenalkan kepada dunia internasional dalam berbagai event. Tidak saja pada konteks sosial, perdamaian dan lingkungan, tetapi juga pada konteks ekonomi.

Oleh I Wayan Ramantha ilosofi yang berasal dari ajaran Hindu itu, bergaung merdu saat KTT AsiaPacific Economic Cooperation (APEC), juga pada pertemuan negara-negara anggota IMF-Bank Dunia dan pertemuan internasional lain yang berlangsung di Bali.

Tri Hita Karana (THK) yang terdiri atas Parahyangan, Pawongan dan Palemahan, sebetulnya bersifat sangat universal. Kalau dicermati 17 teks agenda pembangunan dunia berkelanjutan yang disebut Sustainable Development Goals (SDG’s), sebetulnya 2 di antaranya merupakan ranah Parahyangan, 10 ranah Pawongan dan 5 ranah Palemahan.

Beberapa target ekonomi SDG’s berikut, jelas merupakan ranah Pawongan. Menargetkan agar pada tahun 2030, di seluruh dunia semua masyarakat, khususnya kaum miskin dan rentan miskin, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, kepemilikan dan kontrol atas tanah, warisan, sumber daya alam yang sesuai teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro. Juga membangun ketahanan masyarakat miskin dengan mengurangi eksposur dan kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem yang terkait dengan guncangan ekonomi.

Target SDG’s yang lain adalah meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, keluarga petani, peternak, ne-

layan dan masyarakat adat.

Memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian yang tangguh. Menjadikan masyarakat adat tidak hanya kuat pada tataran sosial dan budaya saja, tetapi juga mandiri secara ekonomi.

SDG’s juga bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan produk domestik, setidaknya 7 persen gross per tahun di negara-negara berkembang.

Mencapai tingkat yang lebih tinggi dari produktivitas ekonomi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus pada nilai tambah tinggi dan sektor padat karya. Juga mempromosikan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Mempromosikan keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja dan melindungi hak-hak semua pekerja, termasuk pekerja perempuan, dan orang-orang dalam pekerjaan berbahaya.

Juga memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses ke perbankan, asuransi dan jasa keuangan untuk semua secara inklusif.

Dalam ranah Palemahan, SDG’s juga membantu menjaga ekosistem, serta memperkuat kapasitas adaptasi setiap neg-

ara, terutama negara berkembang untuk tahan terhadap perubahan iklim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya.

Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia, yang sebetulnya mengandung potensi ekonomi yang luar biasa. Seperti di Indonesia, pariwisata alam dan budaya ditargetkan pada saatnya nanti menjadi penyumbang devisa tertinggi. Walaupun saat ini baru ada di urutan kedua.

Di tingkat mikro, dunia usaha diwajibkan menjaga kelestarian lingkungan, termasuk dengan memberi perhatian khusus untuk kualitas udara dan pengelolaan sampah kota dan lainnya.

Mencegah dan secara signifikan mengurangi pencemaran laut dari semua jenis, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi.

Menjamin konservasi, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem air tawar darat dan pedalaman, hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering.

Dalam ranah Palemahan pula, kini dunia sedang menggalakkan ekonomi hijau (green economy). Ekonomi hijau menurut Panjaitan (2010) dibangun atas dasar pengetahuan akan pentingnya ekosistem yang menyeimbangkan aktivitas ekonomi dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Merevitalisasi ketergantungan antara kebutuhan ekonomi manusia dengan natural ecosystem yang pada akhirnya mengurangi dampak negatifnya dalam jangka panjang. Karena sesungguhnya, sumber daya alam tidak ada yang bisa didaur

ulang.

Model pembangunan ekonomi hijau, lebih mengedepankan konsep pembangunan lestari (sustainable development). Selain itu, ekonomi hijau menjadi jalan keluar bagi terciptanya lingkungan yang bebas polusi, mengatasi sumber daya ekstraktif melalui mekanisme efisiensi energi dan produk ramah lingkungan, serta menghindari degradasi lingkungan. Ekonomi hijau, lebih mengarah kepada investasi bersih (clean and green investment) yang bertumpu pada teknologi bersih. Karena itu, sangat tepat kebijakan Gubernur Bali untuk merintis kendaraan berenergi listrik.

Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi tahun 1998, mengatakan bahwa pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indikator-indikator moneter seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, gini rasio, maupun besaran produk domestik bruto, tidak akan bisa menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang sesungguh nya. Kebahagiaan masyarakat bersifat sangat personal. Banyak orang mengartikan kebahagiaan akan dapat diraih, saat mereka dapat mensyukuri apa yang mereka miliki dan lebih mencintai Tuhannya.

Ranah Parahyangan seperti tersebut di atas, juga berkembang ke tingkat mikro dalam dunia usaha. Danai (2012) menyatakan bahwa kesinambungan bisnis bergantung pada kebijaksanaan dan misi yang mencerminkan sikap moral pebisnis yang baru, yaitu sikap bertanggung jawab. Tidak hanya terhadap para pekerja saja, melainkan juga kemanusiaan beserta lingkungan alam dan perdamaian. Visi yang dianjurkan mencakup 4 P: People (Pawongan), Planet (Palemahan), dan Pray (Parahyangan), di samping tetap mencari Profit (laba).

Ekonomi dunia, kini sedang menuju ke arah deglobalisasi.

Saat zaman globalisasi, kebijakan ekonomi memang lebih

berpihak pada pemodal (shareholder), atau negara-negara yang ekonominya maju. Kini di era deglobalisasi, ekonomi lebih berpihak pada semua pemangku kepentingan (stakeholder). Tri Hita Karena dengan teksnya yang memang bersifat sangat universal, dengan demikian, sangat relevan dalam konteks ekonomi global yang menuju ke era baru.

Penulis, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unud, warga Desa Batubulan

POJOK Bali jadi prioritas program nasional penanggulangan bencana.

- Mesti tetap eling. *** Kata Menkopolhukam, Asabri dan Jiwasraya sama saja.

- Sama, jurus mabuk. *** Terjerat kasus korupsi, Kades Pemecutan Kaja ditahan.

- Mesti jadi pelajaran.

Pendidikan

Undhira Sumbang 2.500 Bibit Wedakarna Minta Perkumpulan Pasraman Data Tanaman Herbal ke Desa Catur

Senator Dorong Pedoman Status Pemangku serta Kesejahteraan Pinandita

Pasraman Hindu yang Layak Diajukan ke Apbn TOKOH Hindu Indonesia yang berani berbicara apa adanya, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, hadir menjadi pembicara di Geria Bhujangga dan Pasraman Bhuana Dharma Shanti Sesetan, Denpasar atas perkenan Yang Disucikan Ida Resi Bhujangga Waisnawa Putra Sara Shri Satya Jyoti. Dalam acara yang juga dihadiri Wali Kota Denpasar dan ratusan rohaniwan Hindu, dalam kesempatan berbeda, Shri Gusti Wedakarna menyampaikan dua hal yang dirasa revolusioner yakni harapan agar lembaga PHDI menerbitkan aturan teknis terkait syarat lahirnya seorang pemangku (pinandita) dan pedoman status kepemangkuan, agar ke depan Hindu Indonesia memiliki database tentang rohaniwan Hindu. Tujuannya selain menjaga kesucian Bali, juga untuk peningkatan kesejahteraan para pemangku di Bali. Demikian diungkapkan Arya Wedakarna (AWK) saat memberikan dharma wacana. ‘’Dari pengamatan saya selama ini, banyak pihak menyalahgunakan gelar pemangku, serta banyak juga rohaniwan Hindu yang belum pantas menjadi pemangku tapi sampun memada-mada menjadi pemangku. Ini tidak patut, karena setahu saya pemangku itu harus diakui oleh institusi Pura Dadia, Pura Tri Khayangan Desa Adat atau juga pura yang berstatus Pura Khayangan Jagat. Jika tidak diakui oleh tiga institusi itu, maka

siapa lagi yang wenang bisa mengakui? Jangan ada orang Bali yang mungkin ke pura hanya memakai baju adat putihputih, atau sekadar berstatus petapakan, seorang yang gandrung akan spiritual (kedewandewan) tapi sudah mengakui dirinya sebagai pemangku. Ini berbahaya. Pemangku itu harus mendapatkan persetujuan keluarga, harus ada pelatihan kepemangkuan, harus mawinten, harus me-ekajati dan juga ke depan saya harap setiap pemangku harus teregistrasi di PHDI. Tujuannya baik, yakni meningkatkan kualitas jnana pemangku dan juga database bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rohaniwan Hindu. Misalkan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Jadi bicara kepemangkuan di zaman milenial ini tidak bisa hanya urusan niskala, tapi urusan administrasi sekala juga perlu ditata dengan baik,’’ ungkap AWK yang juga Presiden The Hindu Center of Indonesia ini.

Hal senada ia ungkapkan juga saat hadir di undangan Festival Perkumpulan Pasraman Indonesia (PPI) di Kertalangu, Denpasar. Pada acara tersebut AWK memberikan pandangan terhadap pasraman di Bali yang masih minim mendapatkan bantuan pemerintah pusat. ‘’Keberadaan Pasraman Hindu tidak boleh kalah dengan keberadaan dan eksistensi pesantren. Mari contoh kenapa pesantren di Indonesia ini banyak yang

SATYAGRAHA – Gusti Arya Wedakarna saat hadir di Geria Bhujangga pada acara Perkumpulan Pasraman Indonesia (PPI) di Denpasar. hebat-hebat? Karena manajemennya rapi dan sudah punya legal standing yang jelas.

Maka tidak heran setiap tahun anggaran untuk ponpes selalu meningkat. Kita contoh kebaikan itu. Saya minta kepada organisasi pasraman untuk segera mendata pasraman yang ada di Bali. Data nama pasraman, alamat yang jelas dan juga program jelas, termasuk apakah sudah ada legal standing-nya atau belum. Jika belum ada DPD-RI

siap membantu rekomendasi agar dipermudah secara tata administrasi. Jika semakin banyak pasraman tergistrasi maka anggaran untuk Pasraman Hindu logikanya juga akan naik. Saya akan minta Kemenag lewat Bimas Hindu membantu mendata. Kalau data sudah firm, mudah berjuang di APBN. Saya akan rapatkan,’’ ungkap AWK yang peraih suara terbanyak yakni 742.781 saat Pemilu 2019 yang lalu. (ad296)

UNIVERSITAS Dhyana Pura (Undhira) memberikan bibit tanaman herbal kepada Desa Catur, Kamis (9/1) lalu. Bantuan bibit ini dalam rangka mendukung upaya pemanfaatan tanaman herbal di desa yang terletak di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tersebut.

Sebanyak 2.500 bibit dari 24 jenis tanaman herbal senilai lebih dari Rp75 juta diserahkan Rektor Undhira Dr. I Gusti Bagus Rai Utama kepada Kepala Desa Catur I Wayan Sukarata. Acara penyerahan berlangsung di kantor desa setempat.

Penyerahan bibit tanaman herbal ini merupakan bagian dari program pengembangan desa herbal, dimulai dari pembibitan, budi daya, produksi olahan herbal, pemasaran produk, dan implementasi bagi desa wisata berbasis herbal di Catur. Program ini telah berjalan sejak tahun 2017 dan didukung oleh EMS Jerman.

Pembibitan dilakukan di kebun induk Undhira seluas 6.000 m 2 yang berada di Desa Catur. ‘’Kami senang bahwa kebun herbal Undhira di Catur sudah bisa menghasilkan bibit untuk dibagikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat,’’ ujar Rektor Dr. Rai Utama.

Di samping pembibitan dan budi daya tanaman herbal sebagai tanaman obat keluarga, tim LPPM Undhira juga telah melakukan rangkaian pelatihan untuk

mengolah tanaman herbal menjadi produk siap pakai antara lain minyak healing oil, massage oil, boreh, scrub, sirup pegagan, dan teh herbal. ‘’Tentunya kami berharap bahwa kehadiran Undhira dan pemanfaatan tanaman herbal membawa dampak nyata bagi masyarakat, terutama secara ekonomi dan mendukung Catur sebagai desa wisata,’’ sambung Dr. Rai Utama.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Catur I Wayan Sukarata menyatakan sangat mengapresiasi komitmen dan dampingan Undhira. Tidak hanya dalam bidang herbal, juga dalam banyak hal antara lain kesehatan masyarakat, fisioterapi, dan pemberday-

aan ekonomi masyarakat. ‘’Desa kami sudah sangat merasakan secara langsung manfaat dari beragam pendampingan yang dilakukan oleh pihak Undhira,’’ ungkapnya.

Kepala Desa Catur berharap bahwa bibit-bibit tanaman herbal yang diserahkan akan dapat disalurkan dan dimanfaatkan dengan optimal oleh kaderkader PKK. ‘’Penyerahan bibit sengaja kami lakukan di kantor desa dan menghadirkan ibu-ibu PKK sebagai pengelola program herbal. Karena kami ingin masyarakat kami mengetahui betapa besar kontribusi Undhira bagi kemajuan Desa Catur,’’ sambungnya. (ad295)

TANAMAN HERBAL - Rektor Undhira Dr. I Gusti Bagus Rai Utama dan Kepala Desa Catur I Wayan Sukarata foto bersama ibu-ibu PKK dan para dosen Undhira seusai penyerahan bibit tanaman herbal di depan Kantor Desa Catur, Kintamani, Senin (13/1) kemarin.

Bali Community - Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita. Perintis : K.Nadha, Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Diah Dewi Redaktur Eksekutif: Parwata Koordinator Liputan: Nyoman Winata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumartana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Ngurah Kertanegara, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya, Nyoman Winata, Ketut Winata, Wira Sanjiwani. Bangli: IA Swasrina, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Eka Parananda, Klungkung: Bagiarta, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati. Jakarta: Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: I.B. Wirawan, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: IB. Wirawan Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

Selasa Wage, 14 Januari 2020

Kasus Perampokan Taksi ’’Online’’ di Baturiti

Ada Indikasi Perencanaan Pembunuhan

Tabanan (Bali Post) Pihak kepolisian masih terus mengorek keterangan dari dua orang pelaku kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada sopir taksi online Kristianus Jehore, yang tinggal di Banjar Sembung Kumpi, Desa Sembung Gede, Kerambitan, Tabanan. Kasus itu terjadi di jalan umum Denpasar-Singaraja, tepatnya di Banjar Taman Tanda, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Jumat (10/1) lalu.

Rupanya aksi pencurian dengan kekerasan itu ada indikasi direncanakan sejak awal. Bahkan, ada niatan pelaku menghabisi nyawa korban setelah berhasil merampas mobil yang diincarnya.

Dari keterangan Kapolsek Baturiti Kompol I Nengah Sudiarta didampingi Kasubag Humas Polres Tabanan Iptu I Made Budiarta, Senin (13/1) kemarin mengatakan, berdasarkan pemeriksaan pada kedua pelaku itu, memang ada keterlibatan orang lain. Diketahui kemudian bernama Santo. Saat kejadian Santo sendiri tidak datang.

Karena itu hanya dilakukan dua pelaku yakni Gilang (28) asal Ngawi Jawa Timur dan Liem George Geraldo (21) asal Surabaya, Jawa Timur.

Pada Rabu (8/1) sore, di perjalanan menuju Terminal Mengwi Badung, pelaku Liem dan Santo berencana merampok mobil Grab itu.

Rencana aksi dimatangkan lagi di satu joglo yang ada di sebelah barat patung Rama Sinta dekat simpang MengwiBadung. Pembagian tugas dalam perencanaan itu sebagai berikut. Santo sendiri bertugas menghubungi taksi online (Grab). Setelah mobil datang Santo duduk di belakang sopir untuk melakukan penusukan dari belakang. Dan sebelah kiri Santo direncanakan duduk Gilang yang bertugas men-

arik sopir ke belakang setelah penusukan. Sedangkan Liem duduk di sebelah kiri sopir bertugas mengambil alih kemudi, setelah sopir ditarik ke belakang dalam keadaan tidak berdaya, Santo dan Gilang merencanakan akan membuang mayat korban.

Liem bertugas membersihkan mobil dan membawa ke Surabaya untuk kemudian dijual. ‘’Namun saat melakukan aksinya Santo tidak datang.

Karena itu hanya dilakukan dua pelaku,’’ terangnya.

Keterangan yang diperoleh dari pelaku, mereka ingin merampas mobil dan barang berharga yang ada. Rencananya mobil akan dibawa kabur ke Jawa. ‘’Rencananya sopir (korban) dibuang di wilayah Gerokgak, Buleleng. Namun, di mana keberadaan Santo saat ini masih coba kami lakukan pencarian,’’ ucapnya.

Dipilihnya jalur Bedugul untuk melancarkan aksinya, kata Kompol Sudiarta, kemungkinan jalur ini bisa langsung menuju ke Jawa lewat wilayah Buleleng. ‘’Jadi kalau aksi mereka berhasil, langsung mereka bisa kabur ke Jawa lewat Bali Utara,’’ ucapnya.

Beruntung aksi perampokan dapat digagalkan. Pasalnya, korban tanpa rasa takut melakukan perlawanan.

Awalnya menangkis setelah diserang dari belakang dan samping secara bersamaan.

Kemudian korban nekat memutar kemudi mobil hingga akhirnya melintang di jalan dan berteriak minta tolong. ‘’Saat kejadian itu satu pelaku berhasil ditangkap rombongan Dalmas Polres Badung yang kebetulan melintas dari Singaraja menuju Badung. Pelaku satu lagi ditangkap anggota Polsek setelah lari ke semak-semak dan sembunyi di warung Taman Tanda,’’ terangnya.

Kompol Sudiarta menambahkan, kedua pelaku mengaku baru empat hari berada di Bali. Niat mereka mencari kerja. Bahkan mereka tidak punya tempat tinggal tetap.

Hanya tidur sembarang di terminal. Satu pelaku (Gilang) juga kerap melakukan aksi kejahatan lain, seperti mencopet, jambret, dan pencurian lain. ‘’Kedua pelaku dikenakan pasal 365 ayat 1 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara,’’ pungkasnya. (kmb28)

Mayun Luka Bakar 76 Persen

KORBAN kecelakaan antara sepeda motor dan mobil yang terjadi di Jalan Bypass Nyanyi jurusan Canggu-Tanah Lot, Minggu (12/1) sekitar pukul 20.00 Wita atas nama I Nyoman Mayun (65) dirujuk ke RSUP Sanglah, Senin (13/1) kemarin. Akibat kecelakaan lalu lintas ini, warga Banjar Buwit Kaja Desa Buwit, Kediri, Tabanan ini menderita luka bakar cukup parah. Pasien datang masih dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah diobervasi di IRD, kemudian dilanjutkan di ruang Burn Unit RSUP Sanglah. Korban didiagnosis mengalami luka bakar 76 persen.

Dari informasi, Mayun mengalami luka bakar akibat kecelakaan yang melibatkan dirinya. Saat kejadian Mayun hendak pulang sambil membawa jeriken berisi bensin.

Ketika tabrakan terjadi, Mayun sempat terseret dan menyebabkan percikan api sehingga menyulut bensin yang tumpah.

Percikan api ini kemudian mengenai dan membakar Mayun.

Kasubag Humas RSUP Sanglah Dewa Kresna, Senin kemarin mengatakan, pasien merupakan rujukan dari RSUD Mangusada.

Tiba di IRD sekitar pukul 14.00 Wita. Kondisi terakhir pasien sudah stabil. Hanya belum sadar. Pasien masuk dengan diagnosis luka bakar seluas 76 persen. ‘’Hampir di sekujur tubuh pasien mengalami luka bakar. Termasuk pada bagian wajahnya juga,’’ ujarnya.

Bukan saja mengalami luka bakar yang luas. Tingkat kedalaman luka bakarnya, menurut Dewa, masuk grade II. Pasien juga mengalami trauma inhalasi atau adanya kerusakan pada jaringan paru-paru. Adapun penanganan yang dilakukan pihak RSUP Sanglah sesuai standar penanganan luka bakar. ‘’Pasien saat ini sudah stabil dan dirawat di ruang Burn Unit RSUP Sanglah,’’ ujar Dewa. (san)

TERBAKAR - Kondisi sepeda motor yang terbakar pascatabrakan yang terjadi di jalur By-pass Nyanyi, jurusan Canggu-Tanah Lot, Minggu (12/1) malam.

Mabuk, Pengendara Avanza Tabrak Pemotor Bawa Bensin

Tabanan (Bali Post) Tragis menimpa I Nyoman Mayun.

Pria berusia 65 tahun yang berasal dari Banjar Buwit Kaja, Desa Buwit, Kecamatan Kediri, Tabanan, mengalami luka bakar 76 persen di seluruh bagian tubuhnya. Peristiwa tragis itu diderita Mayun pascaterlibat lakalantas di Jalan By-pass Nyanyi, jurusan Canggu-Tanah Lot, Minggu (12/1) malam.

Dari informasi yang dihimpun, korban saat itu membawa bensin sebanyak 30 liter mengendari kendaraan Honda Grand, nomor polisi DK 5434 GJ. Korban melaju dari timur jurusan Munggu, rencananya akan menyeberang menuju arah utara persawahan. Namun sial, Mayun justru ditabrak mobil jenis Avanza ketika baru saja hendak menyeberang. Mobil Avanza itu dikemudikan Putu Joni Saputra (27) asal Banjar Babakan, Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri yang melaju dari arah barat jurusan Tanah Lot menuju arah timur jurusan Canggu dengan kecepatan tinggi. Laju kendaraan Avanza tidak stabil, diduga Putu Joni dipengaruhi alkohol.

Akibat tidak memperhatikan kendaraan korban yang hendak menyeberang

menuju arah utara, tabrakan pun tidak bisa dihindari. Imbasnya, kendaraan korban terseret sampai ke timur. Kemudian bensin yang dibawa korban itu tumpah hingga muncul percikan api. Bahkan api itu juga mengenai pengendara lainnya, I Ketut Supirman (39), asal Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri Tabanan yang saat itu mengendarai Scoopy DK 5434 GJ. Kapolsek Kediri Kompol Marzel Doni saat dikonfirmasi mengatakan, akibat lakalantas ini kedua pengendara mengalami luka bakar. Namun, korban Nyoman Mayun yang lebih parah, karena mengalami luka bakar 76 persen di seluruh tubuhnya. Sedangkan Ketut Supirman menderita luka bakar pada bagian tangan dan kaki sebelah kanan. ‘’Korban sudah dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah, karena luka bakarnya sampai 76 persen,’’ terangnya.

Kompol Marzel Doni menambahkan, bensin yang dibawa korban rencananya digunakan untuk bahan bakar alat potong mesin (chainsaw). ‘’Kasus lakalantas ini dilimpahkan ke Satlantas Polres Tabanan,’’ terangnya. (kmb28)

RILIS - Kapolsek Baturiti Kompol I Nengah Sudiarta didampingi Kasubag Humas Polres Tabanan Iptu I Made Budiarta saat rilis kasus pencurian dengan kekerasan di Mako Polsek Baturiti, Senin (13/1) kemarin.

Target Triwulan I Tak Tercapai

Diprediksi Luas Tanam Padi Hanya 12.596 Ha Tabanan (Bali Post) Target luas tanam padi di Kabupaten Tabanan pada triwulan I atau bulan Januari sampai Maret tahun 2020 berpotensi tidak tercapai. Alasannya, cuaca ekstrem dan alih fungsi lahan disebutkan menjadi salah satu faktor kegagalan merealisasikan target provinsi.

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Tabanan I Wayan Suandra menjelaskan, provinsi menargetkan luas tanam padi bisa mencapai 16.658 hektar (ha).

Namun dari hasil penjajakan dan juga melihat luas tanam dari kondisi sebelumnya, Kabupaten Tabanan berpo-

tensi hanya mampu melakukan luas tanam padi 12.596 hektar untuk target periode yang sama. Itu artinya ada penurunan 4.052 hektar.

Dikatakannya, faktor utama tak tercapainya potensi luas tanam ini adalah terjadinya alih fungsi lahan.

Selain itu, juga iklim yang sangat ekstrem belakangan ini. Dikatakan, bulan Februari-Maret potensi terbesar untuk penyumbang luasan tanam padi di Kabupaten Tabanan ada di Kecamatan Penebel. Diperkirakan luas tanam padi mencapai 1.658 hektar pada bulan Februari. Sedangkan 1.176 hektar di bulan Maret 2020. Potensi terbesar

lainnya ada di Kecamatan Marga. Diperkirakan bisa ditanam pada luasan 400 hektar di bulan Februari, dan 634 hektar pada Maret mendatang.

Wayan Suandra menambahkan, potensi luasan tanam yang besar sebenarnya disumbang wilayah Selemadeg Timur. Di sana potensinya mencapai 1.149 hektar pada bulan Januari.

Sayangnya potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan optimal. Alasannya, tingkat intensitas hujan yang turun belakangan ini belum mampu mendukung ketersediaan air untuk proses tanam saat ini.

Untuk bisa mengejar

target provinsi, Dinas Pertanian pun akan meningkatkan produktivitas. Jika produktivitas meningkat, meski luas tanam menurun, maka target yang dicanangkan kemungkinan akan tercapai.

Cara efektif peningkatan produktivitas padi diyakini sangat memungkinkan melalui pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) selain juga pemantapan penerapan teknologi di sektor pertanian padi itu sendiri. “Salah satunya dengan menggunakan varietas padi unggul. Contohnya akan ditanam bibit padi hibrida,” pungkasnya. (kmb28)

Dewan Cek Potensi Wisata yang Belum Tergarap Maksimal UPAYA peningkatkan pendapatan daerah terus digencarkan kalangan legislatif maupun eksklusif. Tak mau hanya sekadar menunggu laporan, dewan Tabanan melalui komisi II berencana turun melakukan fungsi pengawasan dengan lebih baik. Salah satu solusinya objek wisata yang belum tergarap maksimal dijadikan sasaran prioritas.

Sejauh ini bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan pihak terkait menggarap objek wisata potensial agar bisa berkembang lebih baik di Tabanan sehingga lebih besar memberikan kontribusi PAD? Wakil Ketua Komisi II, I Made Edi Wirawan, menyampaikan Senin (13/1) kemarin banyak objek wisata potensial di Kabupaten Tabanan yang justru belum tergarap secara maksimal. Karena itu mau tidak mau objek wisata harus mendapatkan perhatian lebih. Hal itu penting, agar bisa meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Misalnya saja DTW Bedugul di Kecamatan Baturiti

dan Yeh Panes Penatahan di Kecamatan Penebel. DTW di dua kecamatan itu perlu diberikan atensi yang lebih memadai. Paling tidak ada evaluasi, apa yang masih kurang perlu dibenahi bahkan ditingkatkan sehingga objek wisata kembali menggeliat. Ujung-ujungnya bisa memberikan kontribusi PAD lebih baik.

Sejauh ini untuk bisa mening-

katkan sumber pendapatan dari sektor pariwisata, jajarannya rutin melakukan koordinasi dan rapat kecil bersama eksekutif, dalam hal ini dinas Pariwisata selaku leading sektor. “Rapat kecil sudah terus kami lakukan.

Salah satunya pembahasan penataan Bedugul agar bisa menggeliat, apalagi potensi objek wisata Bedugul sangat memungkinkan ditingkatkan lagi,” terangnya.

Begitu pun objek wisata potensial lainnya yang memang belum tergarap dan tidak dikenal baik wisatawan.

“Ini yang coba kami gali bersama OPD terkait. Harapan kami biar objek wisata yang belum maksimal ditata lebih baik sehingga bisa banyak dikunjungi wisatawan. Jika itu terjadi, tentu pendapatan daerah bisa meningkat,” tambahnya.

Namun untuk bisa mencapi target diperlukan kerja sama yang baik. Dewan juga mendesak OPD ter-

kait tidak hanya pariwisata.

Namun semua OPD potensial sebagai penghasil PAD agar terus berinovasi dan dengan terobosan kreasi-kreasinya menciptakan gagasan baru.

Untuk diketahui, eksekutif sendiri melalui Bapelitbang saat ini tengah merancang e-Ticketing terintegrasi. Tujuan e-Ticketing terintegrasi itu agar bisa meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Setidaknya ada 24 objek wisata di Kabupaten Tabanan yang masuk dalam sistem paket wisata, termasuk didalamnya dikenalkan objek wisata yang belum tergarap maksimal dan minim kunjungan wisatawan.

Seperti Taman Kupu-kupu.

Hanya saja konsep ini masih dalam kajian. Pihaknya berencana menggandeng pihak akademisi. (bit)

TAK TERAWAT - Restoran yang berada di areal kawasan objek wisata Bedugul yang dulunya sangat ramai di masa jayanya, namun kini tampak tak terawat.

Selasa Wage, 14 Januari 2020

SIDAK - Petugas Satpol PP Kabupaten Gianyar saat sidak ke vila di Lingkungan Candra Asri, Desa Batubulan, Senin (13/1) kemarin.

Satpol PP Sidak Vila Tak Berizin Gianyar (Bali Post) -

Petugas Satpol PP Kabupaten Gianyar melakukan sidak ke vila di Lingkungan Candra Asri, Desa Batubulan Kecamatan Sukawati, Senin (13/1) kemarin.

Sidak itu digelar karena vila yang sebelumnya merupakan Pondok Wisata belum melengkapi perizinan.

Kepala Satpol PP Gianyar, I Made Watha, mengatakan akomodasi tersebut sebelumnya merupakan pondok wisata. Ada perubahan status dari pondok wisata dengan

lima kamar menjadi lima unit vila sudah dilakukan sejak 2011. Namun pemiliknya hingga kini belum mengurus izin.

Menurut Watha, pem-

bangunan vila tersebut juga disemprit karena melakukan penataan sempadan sungai tanpa koordinasi.

Dikatakan, pihak pengelola melakukan penataan tepat

Cari Bantuan Hukum

Warga Kurang Mampu Bebas Biaya Gianyar (Bali Post) Warga kurang mampu kini akan dibantu tanpa biaya apabila mencari keadilan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Gianyar. Bantuan secara cuma-cuma ini merupakan hasil sinergitas antara PN Gianyar dengan DPC Perhimpunan Advokat (Peradi) Denpasar. Hal ini terungkap dari penandatanganan kerja sama yang dilakukan di ruang rapat internal PN Gianyar, Senin (13/1) kemarin.

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara PN Gianyar dengan DPC Peradi Denpasar tersebut dalam rangka pelayanan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di

Pengadilan Negeri Gianyar secara cuma-cuma. Bantuan hukum secara cuma-cuma di PN Gianyar itu mulai dari pemberian pendapat hukum atau konsultasi hukum, pembuatan surat gugatan atau permohonan, hingga pendampingan di dalam persidangan.

Ketua PN Gianyar Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja mewanti-wanti jajaran DPC Peradi Denpasar yang akan ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di PN Gianyar.

Mereka diingatkan agar berpegang teguh pada kode etik dan tata tertib dalam perjanjian kerja sama. Apa-

lagi PN Gianyar baru saja mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemen-PAN RB. “Jika ada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu dan menggunakan jasa Pos Bantuan Hukum, agar masyarakat pencari keadilan tersebut tidak lagi dibebani atau dipungut biaya apapun. Begitu juga sebaliknya, jika masih ada aparatur PN Gianyar yang bermainmain dalam menjalankan tugasnya, agar advokat Posbakum tidak segan-segan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar,” ujar perempuan yang akrab dipanggil Dayu Yanthi tersebut. (kmb35)

di campuhan atau pertemuan dua sungai. “Penataan sungai ini melanggar sempadan, izinnya harus diajukan ke provinsi,” katanya.

Watha mengatakan, pihaknya belum melayangkan surat p eringatan terkait pelanggran tersebut. Pasalnya, penanggung jawab vila bersedia membuat surat pernyataan akan segera

mengurus segala perizinan.

“Pengakuannya, izin sedang diproses sehingga kami tidak memberikan SP,” jelasnya.

Watha menambahkan, pihaknya memberikan batas waktu satu minggu untuk mengurus izin-izin tersebut. Apabila tidak segera dipenuhi, pihaknya akan melayangkan surat peringatan

pertama. “Jika seminggu belum ada tindaklanjut, kami akan sidak lagi karena ini jelas melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembangunan Gedung,” jelasnya.

Watha menambahkan, pihaknya melakukan sidak bersama instansi terkait, seperti Dinas Perizinan dan Perbekel Batubulan. Terkait adanya indikasi pemanfaatan

sempadan sungai, Watha mengaku sedang berkoordinasi dengan Satpol PP Provinsi Bali. Dijelaskan, sungai tersebut mengalirkan air dari wilayah Tohpati, Denpasar Timur. “Yang ditata pas di pertemuan air atau campuhan. Memang bagus ditata, tapi mereka harus tetap mengurus izin penyenderan,” tegasnya. (kmb35)

Gianyar (Bali Post) Warga digegerkan dengan kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Kutri Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Senin (13/1) pagi. Ironisnya, kecelakaan itu merenggut nyawa staf ATCS Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Made Puspawan. Korban berusia 37 tahun ini sempat dilarikan ke RS Ganesha di Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, namun nyawanya tidak tertolong.

Informasi yang dihimpun di lapangan, awalnya korban yang mengendarai kendaraan berpelat merah DK 3190 A dengan tulisan Dinas Perhubungan (Dishub) meluncur dari arah utara di Jalan Raya Kutri sekitar pukul 08.15 Wita.

Saat itu korban hendak menyalip kendaraan roda

empat di depannya. Saat melintasi tikungan, diduga korban mengerem mendadak. Kendaraan itu tidak bisa dikendalikan, hingga korban terpental sekitar lima meter dari motor. Tidak hanya itu, saat kejadian korban yang terpental juga membentur sepeda motor Honda Vario yang melaju pelan dari arah berlawanan. Akhirnya tabrakan itu membuat korban Made Puspawan meninggal di tempat.

Kapolsek Sukawati AKP Suryadi ketika dikonfirmasi membenarkan adanya lakalantas yang memakan satu korban jiwa. Dikatakan, Unit Lakalantas Polsek Sukawati sudah melakukan penyelidikan. Dugaan sementara, korban Made Puspawan kurang memperhitungkan jarak aman saat

hendak menyalip. “Pengendara Made Puspawan sempat nyalip, lalu terpeleset. Pas jatuh itu ditabrak oleh sepeda motor dari arah berlawanan,” jelasnya.

Dari kejadian tersebut, katanya, polisi sudah

melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi yang terlibat dalam lakalantas tersebut, namun belum ada yang ditahan. “Masih pemeriksaan saksi,” tegasnya. (kmb35)

Lakalantas, Staf Dishub Denpasar Tewas

Bali Post/kmb35

LAKALANTAS - Sejumlah personel Dishub Denpasar memadati RS Ganesha terkait lakalantas yang dialami I Made Puspawan.

Sambut Piala Dunia 2021

Pemkab Siapkan Lahan Parkir dan Pelebaran Stadion Bali Post/kmb35

KERJA SAMA - Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja melakukan penandatanganan kerja sama dengan Peradi Denpasar.

Pembangunan Jalan Alternatif

Pembebasan Lahan Terbayar Rp6,7 Miliar Gianyar (Bali Post) Pemkab Gianyar sudah dalam tahap menyiapkan jalur alternatif guna mengatasi jalan amblas di Desa Sukawati menuju Tegenungan, Desa Kemenuh. Bahkan proses pembebasan lahan untuk jalur alternatif sepanjang 150 meter itu sudah dirampungkan, dengan nilai Rp6,7 miliar. Memasuki tahun ini baru akan dilakukan pembuatan badan jalan alternatif. Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya mengungkapkan hal itu, Senin (13/1) kemarin.

Wisnu Wijaya menerangkan, seputaran jalur yang saat ini amblas sebelumnya juga sempat longsor. Pemerintah sudah melakukan perbaikan dengan membangun senderan, namun beberapa tahun lalu longsor kembali terjadi pada tebing dengan kedalaman puluhan meter.

“Sekarang dangan kondisi seperti itu tidak mungkin kita perbaiki lagi, di samping dangan biaya cukup tinggi,” katanya.

Melihat kondisi itu, Bupati Gianyar I Made Mahayastra

akhirnya memerintahkan untuk menyiapkan jalan alternatif. Dikatakan, jalan alternatif tersebut tetap melintasi jembatan antara Desa Sukawati dengan Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh. “Jalan alternatif tetap melintasi jalur jembatan Tegenungan itu. Kami sudah ada pembebasan lahan, bahkan sudah dibayar. Tinggal membangun jalan,” katanya.

Terkait pengerjaan pembangunan jalan alternatif, Wisnu Wijaya meminta masyarakat untuk bersabar.

Dijelaskan, membangun jalan baru di atas lahan bekas sawah itu akan membutuhkan waktu untuk pemadatan tanah. “Masyarakat tolong bersabar, karena membangun jalan dengan tanah bekas sawah itu perlu proses agar tanah tidak labil. Tahun ini mungkin akan dibentuk badan jalan saja dulu, kita pastikan batas batasnya,” katanya.

Wisnu Wijaya mengatakan, pihaknya bisa saja bergerak cepat membuat jalan. Namun jika terburu-buru dikhawatirkan konstruksi jalan justru

tidak bagus. Sementara terkait banyaknya masyarakat yang tetap melewati jalan amblas, kata Wisnu Wijaya, pemerintah sudah memasang plang dilarang memasuki jalan tersebut. Didekat jalan amblas juga sudah ditaruh sejumlah drum hitam.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gusti Ngurah Suwastika menambahkan, pembebasan lahan sudah dirampungkan sejak akhir 2019. “Keempat pemilik lahan sudah setuju, jadi pembebasan lahan sudah rampung,” katanya.

Suwastika mengatakan, lahan yang dibebaskan 2.818 meter persegi dengan nilai yang dipasang dalam DPA Rp6.960.000.000. Namun, setelah negosiasi menjadi Rp6.773.200.000, sehingga ada anggaran Rp186.800.000 yang dikembalikan ke kas daerah. “Jadi, Rp6.773.200.000 itu pun sudah terbayarkan ke pemilik lahan. Terkait pembebasan lahan sudah tidak ada masalah lagi,” imbuhnya. (kmb35)

PEMKAB Gianyar terus menggodok persiapan di Stadion Kapten I Wayan Dipta menjelang pelaksanaan Piala Dunia 2021.

Salah satunya adalah mencari lahan untuk persiapan parkir, hingga pelebaran stadion untuk menambah bangku penonton. Sekda Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya mengatakan hal itu usai menerima kunjungan tim Kementerian PUPR dan PSSI ke Stadion I Wayan Dipta, Senin (13/1) kemarin.

Menurut Wisnu Wijaya, saat ini pihaknya bersama instansi terkait sedang melakukan persiapan di Stadion Dipta, mengingat stadion tersebut akan dijadikan salah satu venue pada ajang Piala Dunia 2021. “Dengan adanya update regulasi di FIFA, ada ketentuan yang

dibutuhkan melebih standar sebelumnya, makanya kami ada pertemuan sekarang ini dengan Kementerian PUPR sebagai penyandang dana, Bali United selaku yang akan memanfaatkan dan Pemkab Gianyar sebagai pemilik. Ini kami sinergis, koordinasi harus bagus,” jelasnya.

Menurut Wisnu Wijaya, Pemkab Gianyar berupaya menyiapkan lahan untuk menambah kapasitas parkir.

Sesuai standar FIFA, saat pertandingan tidak boleh ada parkir di pinggir jalan. “Kami musti cari lahan parkir. Kami sudah coba komunikasi. Apabila di Buruan tidak memungkinkan untuk kerja sama, siapa tahu ada lahan yang jaraknya minimal 500 meter dari stadion.

Kami carikan tanah milik desa adat yang bisa diker-

jasamakan, misalnya Desa Adat Bitera atau Abianbase,” katanya.

Wisnu Wijaya mengatakan, pihaknya harus bergerak cepat mencari tempat untuk parkir, karena waktu sepanjang 2020 ini terbilang mepet.

Tentunya pengelolaan parkir nanti akan disinergikan dengan desa adat setempat. Seperti apa detailnya masih akan dirancang terlebih dahulu.

“Dengan limit waktu satu tahun ini, kami harus cepat,” tegasnya.

Wisnu Wijaya menambahkan, pihaknya juga mengkoordinasikan penambahan tampat duduk agar memenuhi standar FIFA. Untuk penambahan itu dipastikan akan dilakukan pelebaran stadion sekitar enam meter.

“Tadi kami berkoordinasi dengan pihak Bali United. Mau

tidak mau harus melebarkan stadion. Enam meter melebar dari stadion, sehingga nanti akan memenuhi stadar 35 ribu penonton,” katanya.

Wisnu Wijaya menambahkan, pelebaran sejauh enam meter ini diperkirakan akan mengitari areal stadion. Selain itu, akan ada penambahan sejumlah tiang di sekitar stadion yang berwarna merah itu. “Tentu nanti ada tiang untuk pelebaran stadion ini,” ujarnya.

Selain itu, kata Wisnu Wijaya, pihaknya juga mengkoordinasikan aturan FIFA yang mewajibkan tribun dengan single seat. Hal ini dianggap penting guna memastikan kenyamanan penonton.

“Kalau sekarang kan baru ada beberapa bagian yang single seat, tinggal ditambah lagi,” tegasnya. (nik)

Bali Post/nik

KUNJUNGAN - Suasana kunjungan ke Stadion Kapten I Wayan Dipta terkait persiapan menjelang Piala Dunia 2020, Senin (13/1) kemarin.

Selasa Wage, 14 Januari 2020

Pesta Sabu-sabu

Anak Pejabat Divonis Enam Tahun Penjara, Denda Rp800 Juta Semarapura (Bali Post) Proses hukum anak pejabat yang tertangkap polisi pesta sabu-sabu, kembali disidangkan, Senin (13/1) kemarin. Dalam persidangan dengan agenda vonis majelis hakim PN Semarapura itu, terdakwa I Nyoman Dharma Yuda Hendrawan divonis 6 tahun penjara. Selain itu juga denda Rp800 juta subsider tiga bulan penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU yang hendak menjerat terdakwa 9 tahun penjara.

Atas vonis tersebut, penasihat hukum terdakwa, I Wayan Sumardika, mengaku masih pikir-pikir. Dia melihat vonis ini terlalu berat. Saat persidangan, dia sudah membantah semua dalil hukum JPU yang ditujukkan kepada kliennya sebagai terdakwa. Menurutnya, pengenaan pasal 112 jo pasal 132 itu tidak tepat. Sebab, di sana mengandung maksud menguasai dan menyimpan.

Saat orang hendak menggunakan narkoba, tentu harus dikuasai dulu baru dikonsumsi. Jadi, di sana tidak ada kliennya melakukan jual-beli narkotika.

Menurutnya, Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jauh lebih dominan.

Karena kliennya merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Beda ceritanya kalau kliennya menyimpan dan menguasai narkoba untuk memperoleh keuntungan.

Misalnya, dijual kepada orang lain sehingga memperoleh keuntungan. Itu baru lebih tepat dijerat menggunakan Pasal 112. Sedangkan kliennya dikatakan tidak ada menjual narkoba.

“Faktanya barang itu hanya dikonsumsi, bukan dijual,” kata Sumardika. Usai persi-

dangan, terdakwa nampak cukup terpukul dengan vonis itu.

Dia menangis dan menyesali perbuatannya. Ia kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mengonsumsi narkoba. Pihak keluarganya yang hadir saat sidang vonis ini, juga nampak kaget. Awalnya pihaknya menyatakan masih pikir-pikir. Tetapi setelah vonis dan runding dengan pihak keluarga besar dari terdakwa, pihaknya menegaskan memilih tidak akan mengajukan banding. Tetapi menerima semua putusan tersebut.

“Pascavonis kan diberikan waktu tujuh hari oleh majelis

hakim. Tadi dalam sidang kami dan JPU sama masih pikir-pikir. Kalau dalam tujuh hari mendatang tidak ada mengajukan banding, berarti klien kami tinggal menjalani masa hukumannya,” katanya.

Kasi Pidum Kejari Klungkung, Fatahillah, mengaku belum mendapatkan laporan tertulis dari JPU setelah vonis tersebut. Sehingga,pihaknya belum bisa memberikan jawaban, apakah selanjutnya banding atau menerima keputusan majelis hakim itu. Tetapi, mencermati vonis majelis hakim yang sudah memenuhi syarat dua per tiga dari tuntutan JPU, pihaknya mengisyaratkan akan menerima vonis itu.

“Kami akan cermati kembali vonis ini. Termasuk pasalpasal yang kami gunakan dan aspek lainnya. Setelah itu baru kami ambil sikap, menerima

atau banding,” katanya.

Sebelum vonis Yuda Hendrawan, dua terdakwa lainnya sudah divonis lebih dulu, Dewa Alit Krisna Meranggi (18) divonis 4 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider bulan kurungan penjara. Sedangkan terdakwa Luh Nila Emaliani (19) divonis lebih rendah hanya dua bulan kurungan penjara.

Seperti diberitakan sebelumnya, petugas kepolisian Polres Klungkung melakukan penangkapan ketiganya di sebuah kamar kos, Agustus lalu. Saat itu, Yuda mengakui sedang memakai sabu di dalam kamar kos kekasihnya bersama temannya, I Dewa Alit Krisna Meranggi (18).

Sementara, Luh Nila Emaliani (19), mengaku hanya menemani kedua tersangka itu, bukan ikut memakai sabu di dalam kamar kosnya itu. (kmb31)

Supartana Gantikan Ginting Jabat Karutan Kelas II B

PISAH SAMBUT - Bupati Suwirta saat hadir dalam kegiatan pisah sambut Karutan Kelas II B Klungkung.

Semarapura (Bali Post) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Klungkung dipimpin Karutan baru. I Made Supartana, yang sebelumnya bertugas di Bangkalan Madura, menggantikan Renharet Ginting yang menjabat sejak tahun 2017.

Ginting selanjutnya berpindah tugas ke Rutan Kelas I Jakarta Pusat. Pergantian Karutan ini dilakukan melalui acara pisah sambut Karutan Klungkung yang dipusatkan di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Senin (13/1) kemarin.

Renharet Ginting dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Pemda Klungkung atas kerja sama yang sudah terjalin sangat baik. Dirinya mengaku selama di Klungkung mendapatkan pengalaman luar biasa. Selama bertugas masyarakat Klungkung damai-damai saja kondisi keamanan kondusif. Karena itu, dirinya juga mengapresiasi seluruh stakeholder dan aparat yang selama ini telah menjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada sekat dan juga tak ada ego sektoral.

Sementara itu, Karutan yang baru, I Made Supartana, memohon dukungan serta petunjuk semua pihak dalam memimpin Rutan Klungkung. Demi kemajuan Rutan Klungkung dan semua warga binaannya. Kepala rutan kelahiran Abian Semal Badung

ini, mengaku akan bertugas dengan sebaik-baiknya dan melanjutkan apa yang sudah berjalan baik selama ini.

Bupati Suwirta pada kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih kepada Renharet Ginting, atas kerja sama yang telah terjalin selama ini, serta mengucapkan selamat atas promosi jabatan di tempat baru.

Pihaknya mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan Renharet Ginting yang mampu memberdayakan warga binaan. Seperti memberikan pelatihan kerja dan bermusik. Kepada Kepala rutan baru, Bupati Suwirta mempersilakan berkoordinasi lebih lanjut.

Diharapkan kerja sama yang selama ini sudah baik supaya bisa dilanjutkan.

Pihaknya sedang merancang balai latihan kerja bagi warga binaan. Warga binaan yang sudah selesai menjalani hukuman akan disiapkan tempat bekerja. Sehingga diharapkan mereka tidak kembali lagi melakukan tindak kriminal. Dengan demikian maka uang daerah yang sudah dikeluarkan untuk melatih kerja warga binaan itu tidak sia-sia.

“Saya sedang merancang sebuah program. Warga binaan supaya bisa langsung bekerja begitu selesai menjalani hukuman,” kata Bupati Suwirta terkait rencananya. (kmb31)

SIDANG - Penasihat hukum terdakwa saat persidangan kasus narkoba anak pejabat di Klungkung, dengan agenda vonis.

SOSOK Bentuk LSM ODHA PENANGANAN ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) sudah cukup gencar dilakukan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Klungkung. Namun, diakui pula sangat sedikit penderita yang mau membuka diri, agar mereka mendapat penanganan maksimal. Guna memudahkan penanganannya, KPA Klungkung diminta membentuk LSM yang anggotanya dari ODHA, khususnya ODHA yang sudah disembuhkan dengan upaya pendampingan. “Anggota dewan minta KPA bentuk LSM yang beranggotakan ODHA. Tujuannya, agar lebih mudah menangani ODHA yang lain. Kayak maling nangkap maling,” kata Sekretaris KPA Klungkung, Komang Sumanaya, usai rapat kerja dengan Komisi III DPRD Klungkung, Senin (13/1) kemarin. Sebab, akan lebih mudah mengendus keberadaan ODHA dari pelaku ODHA juga. Sehingga, proses pendampingan dapat dilakukan lebih cepat dengan sasaran yang tepat. Dengan semakin banyaknya kaum ODHA yang membuka diri, maka akan mempermudah KPA melakukan pendampingan dan pengobatan. “Orang yang ODHA inilah yang tahu bagaimana lingkungan ODHA itu. Sehingga lebih cepat dilakukan penyadaran masyarakat,” tegasnya. Penderita HIV/AIDS cukup tinggi di Klungkung. Saat ini sudah terdata sebanyak 440 penderita. Namun, dari jumlah itu hanya 60 orang penderita yang mendapatkan pendampingan.

Dan tercatat hanya 15 orang penderita HIV/AIDS yang mau terbuka menerima bantuan itu. Pemberian bantuan bagi kaum ODHA itu, merupakan bagian program inovatif KPA Klungkung.

Diistilahkan dengan Jaga Gerbang (Jangkau Siaga Gerak Bangun). Program itu diciptakan sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik kepada ODHA. (gik)

Ditolak di Klungkung Daratan, Diusulkan MPP Dibangun di Nusa Penida RENCANA pembangunan MPP (Mall Pelayanan Publik) kembali menjadi sorotan lembaga dewan dalam rapat kerja Komisi II dengan eksekutif, Senin (14/1) kemarin.

Sejumlah anggota dewan menegaskan, tidak ada urgensinya Kabupaten Klungkung mendirikan MPP di sekitar wilayah Klungkung daratan. Alasannya, seluruh proses pelayanan masing-masing lembaga sudah berjalan cukup baik. Jika memang diperlukan, di manakah idealnya dilakukan pembangunan MPP tersebut?

Legislator dari Partai Demokrat, Gede Artison Andarawata, mengatakan sejauh ini proses pelayanan publik di Kabupaten Klungkung sudah berjalan cukup baik.

Bahkan, di setiap OPD nyaris tidak pernah ada keluhan dari masyarakat. Dari soal antrean panjang maupun jarak setiap kantor yang tidak terlalu jauh. Sehingga dia sedikit heran kenapa harus memaksakan pembangunan MPP itu di Klungkung Daratan.

“Mari kita lihat, proses perizinan itu berlangsung.

Adakah sampai menimbulkan antrean panjang? Di sini

kantor-kantor juga semuanya dekat. Lalu buat apa bikin MPP lagi. Rencana itu sejak awal sudah kami tolak,” katanya.

Tidak hanya pelayanan di setiap OPD, pelayanan pada lembaga lain, seperti pelayanan SIM dari pihak kepolisian maupun lembaga perbankan juga sudah cukup baik, tanpa menimbulkan antrean. Sehingga pihaknya selalu menolak setiap rencana dimunculkan pembangunan MPP dari pihak eksekutif.

Kalaupun memang harus membangun MPP, menurutnya, lebih dibutuhkan di wilayah Nusa Penida. Per-

timbangannya di Nusa Penida lebih realistis dan juga tepat sasaran ketimbang dibangun di Klungkung daratan. Alasannya, pertama, di sana sudah menjadi daerah pariwisata. Otomatis permintaan proses perizinan akan semakin tinggi. Demikian pula dengan kondisi geografis Nusa Penida yang cukup luas. Sehingga hal itu memerlukan satu tempat terpusat untuk menyelesaikan segala proses pelayanan dalam satu tempat.

“Nusa Penida jauh lebih membutuhkan MPP, ketimbang di sini (Klungkung Daratan). Bangun saja MPP di Nusa Penida,” pinta Artison.

Anggota dewan lainnya, Ketut Sukma Sucita, juga menyoroti rencana pembangunan MPP itu. Menurutnya, rencana ini perlu dimatangkan kembali, agar setelah terbangun justru tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Justru, menurutnya, daripada sibuk menyiapkan lokasi baru, manfaatkan saja gedung lantai atas Pasar Semarapura yang tidak termanfaatkan sampai sekarang. “MPP ini jangan sampai mengamputasi kewenangan OPD lainnya,” katanya.

Menurutnya, daripada sibuk memperbarui konsep pelayanan melalui MPP,

RAPAT KERJA - Komisi II DPRD Klungkung saat rapat kerja dengan eksekutif.

dia lebih mendorong agar eksekutif melakukan singkronisasi program kepada setiap desa. Sehingga tidak terjadi tumpang-tindih atau berjalan sendiri-sendiri.

Anggota lainnya, A.A Gde Sayang Suparta, juga meminta eksekutif agar

mencermati kabupaten lain yang sudah mendirikan MPP itu. Apakah sudah berjalan efektif dan mampu memperbaiki kualitas pelayanan atau tidak. Jangan sampai setelah terbangun, masyarakat tetap ke lokasi yang lama, sehingga membuat

keberadaan gedung justru menjadi mubazir.

Asisten II Luh Ketut Citrawati didampingi Kadis PU-PRKP Klungkung A.A Gede Lesmana mengatakan rencana pembangunannya masih digodok lebih lanjut. Seluruh masukan dari

lembaga dewan di Komisi II akan menjadi bahan pertimbangan eksekutif dalam merealisasikan rencana ini.

Namun, dia mengakui belum tahu banyak perihal rencana pembangunan itu, karena leading sector-nya ada pada OPD lain. (gik)

Selasa Wage, 14 Januari 2020

Ngamuk, ODGJ Diamankan Amlapura (Bali Post) Warga Banjar Timbrah, Desa Pertima, Ni Nengah Sukerti Widiastuti, terpaksa diamankan di rumahnya, Senin (13/1) kemarin. Istri dari I Made Alit ini diamankan sesuai permintaan dari pihak keluarga lantaran mengamuk dan merusak rumah akibat sakit jiwanya kambuh.

Menurut Alit, istrinya kembali ngamuk merusak rumah. Karena kondisi itu, dia bersama keluarga akhirnya meminta bantuan petugas Satpol PP Karangasem untuk mengamankan istrinya. ‘’Saat kambuh, istri saya merusak rumah. Tadi dia memecahkan kaca rumah.

Bahkan, ia sering membawa pisau sehingga saya sangat khawatir nanti melukai warga lainnya. Kalau pas tidak kambuh, istri saya rajin sembahyang,’’ ujarnya.

Alit mengatakan, istrinya sudah mengalami gangguan kejiwaan sekitar delapan tahun dan sudah empat kali keluar masuk rumah sakit jiwa. Saat ini, ia kembali menitipkan istrinya di RSJ

Bangli untuk mendapatkan perawatan. ‘’Rencananya dititipkan lagi agar tidak ngamuk-ngamuk. Kalau di sana (RSJ Bangli - red) kan mendapat perawatan.

Siapa tahu, nanti bisa kembali normal,’’ katanya penuh harap.

Sementara itu, Perbekel Desa Pertima, I Gusti Ayu Biksuni, mengakui sebelumnya Sukerti merupakan sahabatnya dan bergabung dalam kelompok ibu-ibu PKK. Hanya, sejak beberapa tahun terakhir, Sukerti mengalami gangguan kejiwaan. ‘’Mungkin karena ada permasalahan di keluarga, sehingga dia mengalami gangguan jiwa seperti ini,’’ katanya.

Saat penyakitnya tidak kambuh, kata Biksuni, Sukerti biasa-biasa saja.

Menurutnya, penyakit Sukerti kembali kambuh menjelang Kajeng Kliwon. ‘’Sukerti kambuh di saat-sat tertentu saja. Karena dua hari lagi Kajeng Kliwon, maka penyakitnya kambuh lagi. Tadi (Senin kemarin - red), ia mengamuk mem-

ecahkan kaca rumahnya,’’ terangnya.

Terkait langkah selanj u t y a , k a t a B i k s u n i , p ihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga korban. Apakah mau dititipkan di RSJ atau tidak. ‘’Saya serahkan sama keluarga, karena pihak keluarga yang memiliki hak itu sepenuhnya. Tapi agar aman, lebih baik di titipkan saja,’’ tegasnya.

Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Karangasem, I Gede Arianta Pariatna, mengatakan untuk mengamankan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) itu, pihaknya menjalin kerja sama dengan PSC Dinas Kesehatan, Bhabinkamtibmas Pertima, Perbekel Pertima dan keluurga yang bersangkutan. ‘’Sebelum dibawa ke RSUD Karangasem sempat diperiksa kesehatananya oleh petugas PSC. Setelah itu, dibawa ke RSUD Karangasem untuk mendapatkan penanganan. Kalau keluarganya meminta dibawa ke RSJ, kami akan titipkan di RSJ Bangli,’’ ujarnya. (kmb41)

BERLIBUR - Wisatawan saat berlibur di Amed. Sampai saat ini belum ada LPJU di lokasi tersebut.

Bali Post/mb41

Pemasangan LPJU di Amed

Dishub Berkoordinasi dengan Pemprov Amlapura (Bali Post) -

Sampai saat ini kawasan pariwisata Amed di Desa Purwakerti, Kecamatan Abang belum ada Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU). Terkait hal itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Karangasem berencana melakukan koordinasi dengan Pemprov mengingat jalan tersebut milik provinsi.

Bali Post/kmb41

MENGAMANKAN - Petugas Satpol PP Karangasem saat mengamankan Sukerti, Senin (13/1) kemarin.

Dikonfirmasi, Senin (13/1) kemarin, Kepala Dishub Karangasem Ida Bagus Putu Suastika mengatakan di kawasan pariwisata Amed memang belum dipasangi LPJU. Ditegaskan, jalan tersebut statusnya milik provinsi. “Kami belum sempat komunikasikan itu

ke Dishub Bali. Nanti kami akan koordinasikan terkait LPJU tersebut,” ujarnya.

Suastika menambahkan, ada beberapa program Pemkab Karangasem yang sudah berjalan di kawasan Amed.

Misalnya, pemasangan lampu penerangan konvensional sebanyak tujuh unit di Jalan

Melasti, Amed. Dikatakan, pihaknya lebih memprioritaskan pemasangan LPJU di kawasan khusus, seperti jalur desa rawan bencana, jalan menuju beberapa Pura besar seperti Pura Sad Kahyangan dan jalur pariwisata yang ada di Karangasem.

“Untuk tahun ini, kami

berencana menambah ratusan unit LPJU di sepanjang jalan desa dan beberapa titik seperti Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Besakih di Kecamatan Rendang, dan beberapa lokasi lainnya,” tegasnya.

Dengan adanya penambahan ratusan unit lampu, kata Suastika, maka tagihan listrik diprediksi meningkat Rp1 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp6 miliar. (kmb41)

Kejari Siap Dampingi KPU Sukseskan Pilkada Amlapura (Bali Post)Kajari Karangasem Joko Budi Darmaman menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karangasem, Senin (13/1) kemarin. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat kesiapan KPU menjelang pelaksanaan pilkada, September mendatang. Kejari mengaku siap mendampingi KPU dalam menyukseskan hajatan politik tersebut.

Budi Darmawan mengatakan, pihaknya datang menyambangi KPU Karangasem untuk melakukan pemantauan, bagaimana kesiapan KPU untuk menghadapi pilkada yang bakal dilaksanakan Sep-

tember mendatang. ‘’Setelah kami melakukan pemantauan, ternyata kesiapan KPU sudah maksimal. Tidak ada lagi hambatan dan kekurangan.

Itu artinya, mereka telah siap untuk pelaksanaan pesta demokrasi terbesar dengan baik,’’ ujarnya.

Menurut Budi Darmawan, pemantauan yang dilakukan dari segi hukumnya. Untuk keamanan serta transportasi pengiriman surat suara tentu dari Polri, TNI, serta Dinas Perhubungan yang lebih mengerti secara teknis. ‘’Harapan kami, seluruh masyarakat Karangasem lebih bijak dan baik dalam

menggunakan hak pilihnya agar kita bisa menyukseskan pilkada ini. Kami siap mendampingi KPU untuk menyukseskan kegiatan pilkada nanti,’’ tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Karangasem I Gede Krisna Adi Widana menjelaskan, dengan adanya kunjungan ini, pihaknya berharap kerja sama semakin terjalin baik ke depan. Dikatakan, kejaksaan adalah konsultan pengelolaan keuangan agar nantinya tidak ada kesalahan. ‘’Kami akan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak kejaksaan,’’ tegasnya. (kmb41)

Bali Post/kmb41

SAMBANGI - Kajari Karangasem saat menyambangi KPU Karangasem, Senin (13/1) kemarin.

PELANTIKAN - Puluhan ASN di lingkungan Pemkab Karangasem yang dilantik, Kamis (7/1) lalu.

Bali Post/kmb41

Mutasi ASN Dipertanyakan

Amlapura (Bali Post) Mutasi ASN di lingkungan Pemkab Karangasem yang dilakukan Kamis (7/1) lalu, menyisakan sejumlah pertanyaan. Sebab, awalnya undangan terkait mutasi sebanyak 64 orang, tetapi SK mutasi yang keluar justru bertambah menjadi 79 orang.

Berdasarkan SK Nomor 800/042/BKPSDM/SETDA perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemkab Karangasem, jumlah ASN yang mendapat undangan pelantikan sebanyak 64 orang. Namun, jumlah itu berbeda pada SK mutasi Nomor 14/HK/2020 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemkab Ka-

rangasem. Dalam SK tersebut, jumlah bertambah menjadi 79 orang ASN. Salah seorang pegawai mengatakan, merujuk pada SK undangan mutasi, jumlah awalnya 64 orang. Tetapi, dalam SK mutasi yang keluar bertambah menjadi 79 orang ASN. “Bahkan, ada ASN yang sebelumnya masuk SK undangan pelantikan, tetapi di SK yang keluar justru namanya tidak ada. Bahkan, yang tidak ada di SK mutasi, malah masuk ke SK mutasi,” ujar sumber yang namanya enggan ditulis di koran.

Pejabat Sekda Karangasem, I Gede Darmawa, saat dikonfirmasi terkait adanya perubahan mutasi dari 64 menjadi 79 orang itu mengaku tidak tahu terkait permasalahan tersebut. “Saya

belum tahu. Coba tanyakan ke BKPSDM. Saya masih ngerapatin staf,” kilahnya.

Begitu juga saat ditanya terkait adanya paraf dirinya dalam SK Nomor 800/042/ BKPSDM/SETDA perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemkab Karangasem, jumlah ASN yang dilantik sebanyak 64 orang. Namun, jumlah itu berbeda pada SK mutasi Nomor 14/HK/2020, Darmawa juga mengakui tak tahu. “Saya tak ikut maraf (membubuhkan paraf - red) dalam SK itu,” kilahnya lagi.

Sementara itu, Kepala BKPSDM, I Gusti Gede Rinceg, menjelaskan dalam SK undangan mutasi awal jumlahnya memang 64 orang. Tetapi di luar jumlah itu pihaknya

hanya diinformasikan lewat telepon. “Sisanya yang lain kita hubungi lewat telepon.

Namanya memang belum masuk di SK undangan pelantikan. Tidak mungkin malam itu kita langsung buat SK mutasi karena pelantikannya malam,” ujarnya.

Rinceg mengakui, sebelumnya memang ada dua camat yang akan dimutasi.

Akan tetapi, setelah adanya kesepakatan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri, akhirnya kedua camat ini dimasukkan ke undangan biasa atau bukan undangan untuk pelantikan.

“Camat yang batal dimutasi tidak diambil sumpahnya dan tidak mengikuti upacara majaya-jaya,” jelasnya. (kmb41)

Cuci Motor Pelanggan Pakai Robot Mesin Pencuci

SELAMA ini, jasa cuci sepeda motor biasanya membersihkan sendiri motor pelanggannya sepenuhnya memakai jasa seseorang.

Tapi, berbeda halnya yang dilakukan oleh Kadek Santika.

Untuk mencuci sepeda motor, pria asal Banjar Singar, Desa Nongan, Rendang, Karangasem ini menggunakan robot mesin pencuci.

Santika menjelaskan, ide awal untuk mempergunakan robot mesin pencuci ini, setelah melihat di YouTube.

Setelah itu, ia mencoba mencari alat ke Surabaya, namun di sana dirinya tak menemukan penjual mesin itu.

Setelah mencari informasi

lain, ia akhirnya menemukan mesin itu di Bandung, Jawa Barat. “Karena ada di Bandung, saya langsung pesan dan dua bulan kemudian akhirnya alatnya datang. Harga mesin ini Rp30 juta,” ujarnya.

Santika menjelaskan, mesin ini bekerja dengan tiga putaran. Untuk langkah pertama membasahi, kedua menyemprotkan busa salju (sabun - red) dan putaran ketiga membilas. Meskipun memakai mesin, tapi tidak sepenuhnya bisa membersihkan kotoran yang menempel di motor. Tetap dibantu tenaga dengan menggosok sabun, serta menyikat bagian-bagian bawah yang

masih kotor agar bersihnya lebih maksimal. Termasuk mengelap dan memoleskan silikon di motor. “Dengan memakai mesin ini, mampu mengirit waktu sekitar 15 menit. Selain itu juga dapat mengirit sabun dan air.

Tidak perlu lagi merekrut tenaga pembersih atau jasa tukang cuci dan saya bisa sedikit lebih santai,” katanya.

Melihat cara kerja mesin itu, Santika mengaku ingin mencoba merancang sendiri.

Tapi hingga lima kali mencoba, dia tak berhasil karena ada beberapa komponen alat yang dipergunakan di mesih harus mencari ke laur Indonesia, yakni Malyasia. (nan)

ROBOT - Kadek Santika saat dibantu robot mencuci motor pelanggannya.

Selasa Wage, 14 Januari 2020

SOSOK

Selalu Bersyukur

VONIS - Suasana sidang vonis pasutri pembuang bayinya sendiri di PN Bangli, Senin (13/1) kemarin.

Kasus Pasutri Buang Bayi

Juniari Divonis Tujuh Tahun, Sugita Delapan Bangli (Bali Post) Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangli akhirnya memutuskan vonis terhadap pasangan suami istri (pasutri) terdakwa kasus pembuangan bayi di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Susut. Kedua terdakwa yakni Ni Ketut Juniari dan I Kadek Sugita dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama 7 dan 8 tahun penjara. Vonis hakim untuk Ni Ketut Juniari lebih ringan satu tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya.

Sidang yang digelar Senin (13/1) kemarin dipimpin ketua majelis hakim Anak Agung Putra Wiratjaya.

Kedua terdakwa dihadirkan secara bergiliran. Juniari menjalani sidang lebih dulu.

Oleh majelis hakim, perempuan yang kini tengah hamil itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membiarkan melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati sebagaimana dakwaan JPU. Atas perbuatannya,

Juniari dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Adapun beberapa hal yang meringankan, yakni terdakwa Juniari dianggap sopan selama persidangan, ia juga menyesali perbuatannya dan dalam keadaan mengandung.

Setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumya, Juniari menyatakan menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim itu. Namun tidak demikian dengan JPU yang menyatakan masih pikirpikir.

Sementara dalam sidang Kadek Sugita, majelis hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, terdakwa memenuhi semua unsur yang didakwakan JPU. Karenannya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis hakim menilai perbuatan terdakwa membuang bayinya sendiri itu, merupakan tindakan yang tidak berperikemanusian selain tidak bermoral.

Sebagai orangtua, terdakwa seharusnya merawat dan

melindungi bayinya. Hakim juga menyatakan perbuatan terdakwa itu dinilai telah merusak keseimbangan alam sebagaimana konsep Tri Hita Karana dan membuat wilayah yang dijadikan lokasi pembuangan bayi itu jadi leteh, resah, kotor dan cuntaka.

Sugita dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati sebagaiamana dalam dakwaan JPU. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukumam penjara selama delapan tahun,” kata ketua majelis hakim Agung Wiratjaya. Vonis yang dijatuhkan sama dengan tuntutan JPU pada sidang sebelumnya.

Atas vonis itu, Sugita lang-

sung menyatakan menerima.

Demikian juga dengan JPU yang menyatakan menerima.

Sebagaimana diketahui, kasus yang melibatkan kedua terdakwa itu berawal dari adanya penemuan mayat bayi laki-laki oleh warga di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Susut Rabu (24/7) tahun lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, diketahui bayi tersebut merupakan anak dari Ni Ketut Juniari.

Anak tersebut merupakan hasil hubungan di luar pernikahanya dengan I Kadek Sugita. Karena keduanya masih pacaran. I Kadek Sugita membuang bayinya itu sesaat setelah dilahirkan Juniari. Saat kasusnya tengah bergulir, keduanya kemudian melangsungkan pernikahan. (kmb40)

Belum Ambil Kartu, Ribuan KPM Tak Dapat BPNT Bangli (Bali Post) Ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Bangli tidak bisa mendapat bantuan pangan non-tunai (BPNT) sejak program itu diterapkan pertengahan 2019 lalu. Hal itu lantaran ribuan KPM tersebut tidak mengambil kartu keluarga sejahtera (KKS) saat pendistribusian kartu itu berlangsung.

Berdasarkan data Dinas Sosial Bangli, jumlah KPM di Kabupaten Bangli yang sudah menerima KKS, yakni 5.089.

Sementara yang belum men-

gambil KKS ada 1.889 KPM. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli Wayan Karmawan didampingi Kasi Pendataan Kelembagaan dan Kemitraan Dinas Sosial Kabupaten Bangli Neneng Setiawati, Senin (13/1) kemarin mengatakan, pendistribusian KKS telah dilakukan bulan Juni 2019. Pendistribusian dilakukan bersama bank dengan menghadirkan KPM dari beberapa desa di satu tempat.

“Seperti waktu ini pendistribusiannya kami laksanakan di Desa Pengotan. Kami undang

KPM dari Desa Kayubihi, dan beberapa desa lain di sekitarnya,” terangnya.

Sebelum pendistribusian dilakukan pihaknya terlebih dahulu menyurati masingmasing desa. Diungkapkan Neneng, dalam proses pendistribusian tersebut, tidak semua KPM datang mengambil kartu.

Demikian juga saat pihaknya menyediakan waktu tambahan selama tiga hari pada bulan Agustus di Kantor Dinas Sosial, banyak juga KPM yang tidak hadir.

Terkait kondisi itu, Neneng

mengatakan akan bersurat ke masing-masing desa. Disampaikan banyak KPM yang tidak mengambil KKS dikarenakan ada KPM yang sudah mampu, ada karena meninggal dunia, ada karena tidak punya KTP dan lainnya. “KKS itu tidak bisa kami distribusikan langsung karena harus didistribusikan oleh Bank,” terangnya.

Mengingat masih banyaknya KKS yang belum terdistribusikan, Neneng menegaskan pihaknya telah bersurat ke Kementerian Sosial.

Ia meminta agar diberikan

Sulit Cari Kerja Pascakeluar Penjara

waktu tambahan pendistribusian KKS itu. “Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya,” ujarnya.

Diakuinya, selama ini ada beberapa KPM yang datang kepadanya menayakan KKS. Kepada KPM tersebut, pihaknya menyampaikan waktu pendistribusian sudah habis.

“Kami sudah meminta waktu tambahan ke Kemensos untuk pendistribusian KKS. Siapa tahu saat pendistribusian berikutnya, KPM tersebut bisa menerima KKS-nya,” imbuhnya. (kmb40)

Ibu Satu Anak Tertangkap Jual Narkoba Lagi BARU dua bulan bebas dari penjara karena kasus narkoba, Fenny Yanthi Esmidar (33) asal Cirebon, Jawa Barat kini kembali harus berurusan dengan hukum. Dia ditangkap Satresnarkoba Polres Bangli saat hendak melakukan transaksi narkoba di gang buntu di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Bangli. Ibu satu anak itu mengaku nekat menjadi pengedar narkoba lantaran sulit mencari pekerjaan setelah keluar dari penjara. Bagaimana latar belakangannya secara substantif, sehingga tersangka kembali nekat menjadi pengendar narkoba lagi?

Kapolres Bangli AKBP I Gusti Agung Dhana Ariawan didampingi Kasatresnarkoba AKP I Gede Sudiarna Putra, Senin (13/1) kemarin mengatakan, tersangka Fenny Yanthi Esmidar ditangkap Kamis (9/1) lalu. Penangkapan berawal dari informasi yang didapat petugas bahwa di gang buntu dekat toko modern berjejaring di bilangan Jalan Brigjen Ngurah Rai, Bangli itu akan ada transaksi narkoba. Dari siang hari petugas melakukan pengawasan di sekitar lokasi.

Hingga kemudian pada pukul 23.15 wita, petugas berhasil menangkap seorang perempuan bernama Fenny. “Padanya ditemukan dua bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu,” terangnya.

Dua bungkus serbuk kristal itu masingmasing memiliki berat 0,96 gram bruto dan 0,21 gram. Atas temuan itu, petugas kemudian mengamankan tersangka berikut barang bukti ke Mapolres Bangli.

Dhana Ariawan mengatakan, selain menyita dua bungkus serbuk kristal, pihaknya juga mengamankan alat bukti berupa bukti transfer yang diduga ada kaitannya dengan transaksi narkoba,

handphone dan buku kecil yang berisi catatan pelanggan yang belum melunasi pembayaran pembelian sabu itu.

“Menurut pengakuannya, tersangka memang mau bertransaksi di lokasi. Mengenai dari mana asal barang itu, masih kami dalami,” terangnya.

Diungkapkan, tersangka merupakan residivis.

Alasannya, dia sendiri baru keluar dari LP Karangasem dua bulan lalu karena kasus yang sama.

Kini atas perbuatannya, Fenny disangkakan melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No 35. Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman penjaranya seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara.

Sementara itu, tersangka yang dihadirkan dalam pres rilis kemarin mengaku terpaksa menjadi pengedar narkoba akibat sulit mencari kerja selepas penjara. Dia mengatakan orang-orang keburu takut mempekerjakannya. Selain menjadi pengedar, ia juga mengaku sebagai pemakai sejak 2008. (ina)

BUPATI Bangli I Made Gianyar belum lama ini telah mengadakan mutasi dan pengisian jabatan lowong. Hal itu mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Bangli, Komang Carles. Kepada pejabat yang baru dilantik, Carles mengucapkan selamat. Ia meminta pejabat baru tidak loyo dan tidak melupakan tugas serta pekerjaan yang masih belum tuntas di jabatan lama. Carles menyebutkan beberapa contoh tugas dan pekerjaan yang belum tuntas sampai sekarang, yakni penyusunan analisa beban kerja pegawai, masalah izin bersyarat pasar Kintamani. Beberapa pekerjaan itu kata Carles sudah cukup lama diwacanakan.

Namun sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. “Itu artinya kan masih nunggak, namun sudah ditinggalkan.

Karenanya saya minta pejabat yang dulu pernah menangani pekerjaan itu agar mengoordinasi dengan pejabat baru.

Jadi biar pekerjaannya itu tidak tertunda-tunda,,” tegasnya.

Dia juga mengingatkan mereka yang kini diberi kepercayaan menjabat oleh Bupati agar selalu bersyukur. Jabatan yang sekarang diemban harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya dengan cara bekerja dengan baik dan serius. Jangan ada lagi pejabat loyo dan malas-malasan.

Kalau tidak serius bekerja dan menyelesaikan persoalan, hemat Carles, lebih baik mundur.

Sebagaimana diketahui, ratusan pejabat di Lingkungan Pemkab Bangli dimutasi dan dipromosikan menempati posisi jabatan baru. Mutasi dilaksanakan bupati secara bertahap. Terakhir mutasi sekaligus pengisian jabatan lowong eselon IIb dilaksanakan, Selasa (7/1) lalu. (ina)

Jaga Tetap Awet

Masyarakat Diminta Tak Tanam Rumput Gajah di Bahu Jalan Bangli (Bali Post) – Pemerintah Kabupaten Bangli setiap tahun rutin mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Untuk menjaga kondisi jalan agar awet sehingga nyaman dilalui, dibutuhkan peran serta masyarakat.

Salah satunya tidak menanami rumput gajah di bahu jalan.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PU PRPerkim) Kabupaten Bangli, Made Soma, mengatakan dalam setiap kesempatan di desa, pihaknya selama ini cukup sering menyosialisasikan alias mengingatkan masyarakat agar tidak menanami di bahu jalan rumput gajah. Sebab bahu jalan yang ditanami rumput gajah itu, dapat mempercepat badan jalan rusak.

“Penanaman rumput gajah di bahu jalan itu dapat mengancam keselamatan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Ruang gerak pengendara jadi sempit dan menghambat jalannya air ke got sehingga jalan jadi cepat rusak,” katanya saat ditemui belum lama ini.

Soma tak menampik dulu di beberapa tempat, ia banyak menemukan ada bahu

jalan yang ditanami rumput gajah. Namun sekarang hal itu sudah tidak ada lagi. Dia mengatakan, kalau masih ditemukan seperti itu, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan kepala desa/kepala dusun di wilayah setempat. Jika tidak ada tindak lanjut, pihaknya akan melayangkan surat teguran.

Di sisi lain, Soma mengungkapkan bahwa saat ini ruas jalan kabupaten milik Dinas PUPRPerkim Bangli sudah mulai disertifikatkan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Bangli. Sejauh ini penyertifikatan itu baru dilakukan di Kecamatan Bangli dan Tembuku. Penyertifikatan itu merupakan tindak lanjut perintah KPK. “Tujuannya agar aset jalan kami jelas. Kalau sudah ada sertifikatnya, ada hitam di atas putih kan jelas kepemilikannya,” terangnya.

Dengan telah disertifikatkannya seluruh ruas jalan milik kabupaten nanti, maka siapapun yang ingin memanfaatkan daerah milik jalan harus melapor ke Dinas PUPRPerkim Bangli.

Kalau tidak, akan didenda.

“Termasuk untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas harus ada izin ke PU (Dinas PUPRPerkim),” imbuhnya mengingatkan. (kmb40)

Selasa Wage, 14 Januari 2020

BPN Bali Batalkan Satu Sertifikat Prona di Bungkulan Singaraja (Bali Post) -

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terbit melalui Program Agraria Nasional (Prona) di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan. SHM No. 246 dengan luas 800 meter persegi atas nama Ketut Kusuma Ardana itu dibatalkan karena cacat administrasi saat proses penerbitan.

Bali Post/ist

CURANMOR - Unit Reskrim Polsek Kota Singaraja mengungkap kasus curanmor, Senin (13/1) kemarin.

Curi Motor untuk Antar Anak ke Sekolah

Singaraja (Bali Post) Terdesak keperluan sepeda motor untuk mengantar anak ke sekolah, Gede Sudiarta alias De Su (39), melakukan aksi curanmor. Pria yang sehari-hari tinggal di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng ini mencuri sepeda motor di halaman parkir di depan salah satu toko di Jalan Surapati pada 9 Desember 2019 lalu. Setelah beberapa hari menguasai sepeda motor curiannya, dia kemudian ditangkap polisi.

Kapolsek Kota Singaraja Kompol Gusti Ngurah Yudistira didampingi Kasubag Humas Iptu Gede Sumarjaya seizin Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa, Senin (13/1) kemarin mengatakan, kasus ini terungkap setelah korban Putu Artana alamat Kelurahan Kaliuntu melaporkan sepeda motor DK 4734 EM miliknya hilang saat parkir di pinggir Jalan Surapati, Singaraja. Pada 10 September 2019 silam, korban memarkir kendaraan dengan kondisi terkunci. Namun, korban terkejut ketika akan mengambil sepeda motornya sudah tidak ada di tempat. Merasa kehilangan, korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Kota Singaraja.

Menurut Yudistira, dari pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti, pihaknya mendapatkan identitas pelaku.

Dengan bukti itu, polisi menangkap pelaku ketika melintas di Kelurahan Banyuning pada 9 Desember 2019 yang lalu.

Setelah diperiksa, pelaku mengaku telah mengambil sepeda motor korban.

Caranya, dia menuntun sepeda motor korban kemudian membuat kunci duplikat di salah satu tukang kunci. Dengan kunci duplikat itu, pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Motor curiannya itu hanya digunakan sendiri dan belum merencanakan akan menjual kepada penadah.

Sementara itu, pelaku di hadapan polisi mengatakan, dirinya lama berkeinginan memiliki sepeda motor. Namun belum berhasil, sehingga dia pun kesulitan transportasi ketika akan mengantar anaknya ke sekolah. Atas kondisi itu, muncul ide untuk mencuri sepeda motor. Sebelum tertangkap, pelaku mengaku menggunakan sepeda motor mengantar anak sekolah dan mencari pekerjaan serabutan.

Atas perbuatannya itu, pelaku melanggar Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (kmb38)

JOB VACANCY LOWONGAN KERJA Anda bth Pembantu Rumah Tangga dll Hub:0361-487706 / 488315 B.BP.001.01.20.0000272

Looking for experienced Bartender for Jaansan Bali Restaurant Seminyak jaansan. com. Direct interview 4pm-8pm at Jaansan Bali Restaurant, Wed 15 - Thu 16 January 2020.

B.BP.004.01.20.0000298

Butuh : Sekuriti untuk pabrik Tabanan, pengalaman, hub: Ibu Dewi 0812 3622 2509 B.BP.031.01.20.0000301

Cr PRT wnt bs naik motor tgl dlm + Sopir bs matik, 085238127777 B.BP.004.01.20.0000306

Bth Sopir serabutan min.SIM A, biasa bw muatan H.081908070892 B.BP.004.01.20.0000262

Dcr Waiter/Waitress Lls Min SMA/SMK.CVLngkapPuriCendana Seminyak H.081212886674/732947 B.BP.001.01.20.0000287

Bali Post/kmb38

DIBATALKAN - SHM tanah di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan dibatalkan melalui keputusan Kanwil BPN Bali. Keputusan itu diumumkan di dua lokasi berbeda, yaitu di BPN Buleleng dan Kantor Perbekel Desa Bungkulan. mutuskan pembatalan atas SHM tersebut. Selain itu, SHM asli sampai saat ini masih dijadikan jaminan pinjaman kredit di Bank oleh pemegang SHM. Tidak ingin salah mengambil keputusan, Wedana mengaku dalam waktu dekat ini melakukan konsultasi ke BPN Pusat.

Nantinya, dokumen dan

bukti lapangan akan diteliti dan hasilnya akan diputuskan oleh BPN. Sementara itu, salah satu tokoh warga Desa Bungkulan Ketut Sumerdana mengatakan, tanah yang telanjur disertifikatkan atas nama milik pribadi dan telah dibatalkan, maka tanah tersebut dikembalikan seb-

agai aset pemerintah Desa Bungkulan. Dalam waktu dekat ini pemerintah desa bersama tokoh masyarakat akan menyepakati untuk memohon sertifikat atas tanah desa tersebut. Rencananya, permohonan sertifikat akan diajukan atas nama Desa Pakraman Bungkulan. (kmb38)

Perbekel Dituntut Tuangkan Visi-Misi ke RPJMD Singaraja (Bali Post) Perbekel terpilih dalam pemilihan perbekel (pilkel) serentak 2019 diinstruksikan tidak menunda waktu merealisasikan visi dan misi yang dijanjikan sebelum pilkel.

Setelah dilantik beberapa waktu lalu, sekarang perbekel itu harus sudah menuangkan Bali Post/kmb38

Made Subur

Sopir Max.40th dan Admin u/di Renon H.08123836575 B.BP.004.01.20.0000304

Dcr Tng Admin u/toko Wahyu Jaya Grosir Jl.Pemogan No.99 Dps Selatan Hub.082147028999

PROPERTY DIJUAL TANAH

Djl Tnh 20Are dkt Gate Scurity Ayana Htl Maaf TP,08123813313 B.BP.001.01.20.0000291

B.BP.001.01.20.0000294

Dicari Spa therapist wanita u/ villa di Jl.Tirta Akasa No.28 Sanur 0361-270260

BIRO JASA Sy Siap Bantu bayarkan,Laporkn Pajak Hotel & Restaurant,Toko NPWP,SIUP. HP:081.338.344.155

Hilang BPKB NO.L07114507-O DK 5178 ET AN.Ni Made Sukendriani Hub.08123683326/082339760218

Hlg BPKB DK 879 CG No.A2947865 -J AN. PT.LarasBangun Citra G

B.BP.001.01.20.0000258

B.BP.001.01.20.0000290

B.BP.167.01.20.0000299

RUPA-RUPA

SERVICE

tersebut ditetapkan sebagai tanah yang belum bersertifikat. Atas kondisi ini, BPN mempersilakan warga atau lembaga lain mengajukan permohonan pensertifikatan tanah.

Di sisi lain, kemungkinan pemegang SHM terdahulu akan melawan pembatalan itu, Wedana menyebut hal itu dimungkinkan ditempuh.

Upaya itu bisa dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Wedana menambahkan, sebenarnya warga Desa Bungkulan juga mengadukan penerbitan SHM atas nama yang sama ke BPN. SHM No. 247 itu sekarang dijadikan lapangan olahraga Desa Bungkulan. Dari penelitian dan gelar kasus dan warga menyetorkan bukti-bukti atas tanah tersebut sebagai aset desa, sehingga BPN belum me-

Dicari Markom pengalaman tidak diutamakan. Kirim CV ke iklanbp@yahoo.co.id telp. 081 802 411 818 G.01 Dicr Tukang Masak & 2 Karyawan Serabutan.Hub:Sate Plecing Arjuna No.49 Denpasar.

LOKER

SERVICE

Terungkapnya cacat administrasi setelah warga Desa Bungkulan mengadukan masalah itu ke BPN beberapa waktu lalu. Setelah diteliti dan hasil gelar kasus, Kanwil BPN Bali memutuskan SHM tersebut dibatalkan.

BPN Buleleng pun diperintahkan mengumumkan secara terbuka pencabutan SHM tersebut agar diketahui masyarakat luas. Satu pengumuman dipasang di kantor BPN Buleleng, Jalan Dewi Sartika dan satu lagi di Kantor Perbekel Desa Bungkulan. Selain dipasang di ruang publik, SK pembatalan itu juga dikirim kepada Ketut Kusuma Ardana.

Kepala BPN Buleleng, Komang Wedana, Senin (13/1) kemarin mengatakan, setelah SHM itu dibatalkan, maka status tanah yang sekarang difungsikan untuk gedung Pos Kesehatan Hewan (Poskeswan) dan Pustu Sawan

B.BP.001.01.20.0000303

KEHILANGAN

B.BP.001.01.20.0000105

KEHILANGAN

janjinya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Buleleng Made Subur, belum lama ini mengatakan, selain menuangkan visi dan misi, RPJMD yang disusun bersama BPD dan perangkat desa terkait harus sejalan dengan RPJMD (tingkat kabupaten) dan pemerintah di atasnya. Beberapa unsur dalam RPJMD di antaranya pemerintahan, pem-

bangunan, pemberdayaan, peningkatan pemasyarakatan, dan kebencanaan. â&#x20AC;&#x153;Selain nyambung dengan di kabupaten, provinsi dan pusat, visi dan misi itu harus sudah di-break down dalam RPJMD. Kami minta jangan menunda-nunda lagi, sebab RPJMD ini panduan desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan untuk menjawab kebutuhan masyarakat,â&#x20AC;? katanya.

Menurut Subur, untuk meningkatkan kualitas RPJMD,

pihaknya telah menjadwalkan melakukan penguatan desa dalam menyusun RPJMD. Ini karena hasil pilkel serentak yang lalu ada perbekel yang baru menjabat, sehingga perlu didampingi. â&#x20AC;&#x153;Terutama perbekel baru sehingga perlu penguatan kapasitas, apalagi desa yang sudah menyusun RPJMD kemudian ada perbekel baru maka harus ada penyesuaian, sehingga visi misi dieksekusi dan nyambung dengan kebijakan di atasnya. (kmb38)

Selasa Wage, 14 Januari 2020

Petani Cabai Keluhkan Serangan Hama

Negara (Bali Post) Sejumlah petani cabai di Kabupaten Jembrana waswas dengan perkembangan tanaman mereka. Pasalnya, saat harga cabai di pasaran berangsur-angsur naik, bahkan saat ini tembus harga di kisaran Rp 50.000/kilogram, justru mereka merasakan serangan hama pada tanaman cabai.

Seperti yang diungkapkan petani cabai asal Dusun Pangkung Lip-Lip Desa Kaliakah, Gusti Putu Wiarti. Ia belum lama ini mengungkapkan biaya yang dikeluarkan petani sia-sia ketika ada serangan hama. Padahal saat ini harga jual cabai sedang bagus.

Bahkan hasil cabai mereka bisa dijual hingga ke luar Jembrana.

Gusti Wiarti mengungkapkan sempat kaget dengan pertumbuhan cabainya tidak seperti biasanya. Ketika tanaman cabai akan mulai berbunga mengalami banyak gangguan. Selain rumpun pada pucuk-pucuk daunnya mengalami keriting daun, juga munculnya hama berupa kupu-kupu hitam yang selalu muncul di bawah aun dan dahan-dahan pohon. ‘’Sekitar umur satu bulan pertumbuhannya sangat ba-

gus bahkan terlihat cukup subur. Tapi setelah dua bulan justru daun-daunnya mulai kelihatan loreng kekuningkuningan,’’ keluhnya.

Wiarti mengaku sudah berupaya setiap malam mengamati dengan lampu penerangan. Ternyata pada pohon-pohon cabai banyak terlihat seperti wereng warna hitam yang biasa terlihat di tanaman padi pada umumnya.

Mendapati itu, dua petugas dari Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POT) Kecamatan Negara, Senin (13/1) kemarin melakukan pengecekan ke lokasi. Setelah melakukan pengecekan, petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan I Ngurah Nyoman Susanto dan I Made Kerta meminta kepada petani cabai melakukan langkah-langkah konkret dan preventif agar

SOSOK Jaring Atlet Andal YONIF Mekanis 741/Garuda Nusantara yang bermarkas di Jembrana memiliki potensi untuk melahirkan atlet. Di luar tugas dan kewajiban sebagai prajurit, sejumlah anggota memiliki prestasi khususnya dalam bidang olahraga. Bakat tersebut terus dipupuk kesatuan yang memiliki 5 kompi ini. Salah satunya melalui Pekan Olahraga Yonif (PORYON) yang digelar tiap tahunnya. Danyon Mekanis 741/GN, Jembrana, Letkol Inf. Hendra Saputra mengatakan dalam PARYON ini tujuan utamanya untuk meningkatkan jiwa korsa, sportivitas, fair play serta kerja sama dan kekompakan tim. Harapan ke depannya mampu menjadi atlet andal Jembrana, baik dalam Porprov, PON atau kejuaraan nasional bahkan internasional. ‘’Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan gambaran bahwa atletLetkol Inf. atlet kita di Batalion siap jika Hendra Saputra dibutuhkan Jembrana dalam mengharumkan nama Jembrana,’’ ujar Hendra Saputra. Batalion juga ingin memajukan olahraga di Jembrana. Dan selama ini sudah melakukan komunikasi dengan KONI Jembrana. Salah satu yang diperlombakan adalah body contest. Menurutnya, hal ini dilakukan karena Batalion Mekanis 741/GN juga memiliki fasilitas untuk body contest yang sangat mendukung dan lengkap dengan instruktur yang memadai. Selain body contes, cabang olahraga yang diperlombakan di antaranya badminton, tenis meja, bola voli, sepak bola, lari lintas alam dan balap sepeda serta taman toga antar-Kompi dan perseorangan. Semua cabor ini diikuti 5 Kompi, yakni Kompi Markas (Badak), Kompi Bantuan (Banteng), Kompi A (Jaguar), Kompi C dan Kompi B di Gianyar. (olo)

Faktor Prasarana Adapun faktor penyebabnya, 61% faktor manusia, 9 faktor kendaraan dan 30% disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan.

Pengamat lalu lintas yang juga dosen Fakultas Teknik Universitas Warmadewa Ir. I Wayan Muliawan, M.T. menyebutkan ada tiga hal terkait tingginya kecelakaan. Pertama, karena persoalan rendahnya disiplin berlalu lintas.

Kedua, sopir angkutan barang yang sering mengangkut melebihi kapasitas. Sementara yang ketiga aligmen horizontal dan vertikal yang masih perlu dievaluasi.

Komitmen pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota terhadap sarana dan prasarana jalan, menurut Muliawan, masih belum sinkron. ‘’Sinerginya masih perlu ditingkatkan lagi, agar perbaikan terhadap kerusakan jalan yang terjadi dan pembangunan jalan segera terselesaikan,’’ tegasnya. Lang-

kah ini perlu dilakukan agar kerusakan tidak bertambah.

Infrastruktur jalan sangat penting, apalagi di wilayah pariwisata seperti Bali. Jalan harusnya dibangun terlebih dahulu sebelum sebuah daerah dikembangkan. ‘’Jangan biarkan suatu wilayah di Bali terbangun sebelum infrastrukturnya terencana dengan baik,’’ kata Muliawan.

Ketua Komisi III DPRD Bali I Kadek Diana, Senin (13/1) kemarin, menyebutkan masih sering terjadi salah pemahaman tentang kewenangan mengenai jalan.

Sebagai contoh, jalan kabupaten yang rusak justru disebut jalan provinsi. Padahal, jalan menyangkut kewenangan kabupaten/kota, provinsi dan nasional yang dibiayai APBD dan APBN masing-masing sesuai statusnya. Secara umum klasifikasinya, jalan lintas kabupaten merupakan kewenangan provinsi, lintas kecamatan atau desa dalam kabupaten merupakan kewenangan kabupaten, serta ada beberapa jalan nasional di Bali. (ata)

serangan hama tidak meluas.

Hama ini, menurutnya, dipicu faktor cuaca ekstrem, juga serangan hama penyakit. ‘’Persoalan tanaman cabai memang cukup rumit dalam perawatannya. Kalau yang di sini ini karena hama seperti wereng pada tanaman padi.

Kami lakukan pencegahan dengan melakukan penyemprotan setiap tiga minggu sekali,’’ tukasnya.

Terkait dengan jenis obat yang digunakan untuk mengusir hama, bergantung dari jenis hama yang menyerang.

Dan penyemprotan dilakukan tiap tiga minggu sekali. (kmb26) CEK CABAI - Sejumlah petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan mengecek kondisi tanaman cabai milik warga yang terserang hama.

Spanduk Penolakan Pabrik Limbah Medis Diturunkan

TOLAK LIMBAH - Salah satu spanduk penolakan yang berisi tanda tangan warga Pengambengan terkait pembangunan pabrik limbah medis. Spanduk yang dipasang itu hanya bertahan sehari lantaran kemarin diturunkan.

Negara (Bali Post) Sejumlah spanduk penolakan pembangunan pabrik limbah medis yang dibentangkan, Minggu (12/1) pagi, ditu-

runkan Senin (13/1) kemarin.

Penurunan spanduk yang berisikan tulisan penolakan warga Pengambengan terkait pabrik limbah medis itu di-

lakukan oleh koordinator aksi dan sejumlah warga.

Kepala Desa Pengambengan, Kamaruzzaman, membenarkan penurunan spanduk

Negara (Bali Post) Satpol PP Jembrana melakukan pengecekan pembangunan perumahan di Pangkung Buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Senin (13/1) kemarin. Pengecekan dipimpin Kabid Penegakan Perundangan-undangan Satpol PP I Made Tarma untuk memastikan perizinan salah satunya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sedikitnya ada empat unit bangunan rumah yang dibangun awal. Dari pengecekan kepada pihak pengembang,

diketahui sudah dalam proses izin. Termasuk IMB yang saat ini dalam proses. Sebelum pembangunan ini pihak pengembang sudah berkoordinasi dengan desa dan proses dari awal ada persetujuan.

Dari bukti perizinan saat ini sedang proses terutama IMB. ‘’Masih proses perizinan, tapi dari awal kami sudah niat baik dengan berkoordinasi dengan desa, tempek dan perizinan sedang proses,’’ terang I Ketut Kerta Sumariyasa.

Kepala Bidang Penegakan Perundangan-undangan Sat-

pol PP Jembrana Made Tarma mengatakan, dari pengecekan, pengembang sudah mengurus perizinan prinsip OSS dan untuk IMB masih dalam proses. ‘’Kita berikan kesempatan untuk melanjutkan perizinan.

Dari pengecekan memang sudah berizin,’’ tandas Tarma. (kmb26)

06:35 Wita 07:05 Wita 07:35 Wita

08:05 Wita 08:30 Wita 09:00 Wita 09:05 Wita 09:30 Wita 10:00 Wita 10:05 Wita 10:30 Wita

Gayatri Mantra Mars Indonesia Raya Mars Bali Jagadhita Lagu Ngastitiang Bali Puja Trisandya Dharma Wacana Hari Saraswati (1) Seputar Bali Pagi Bali Channel Kartun Ball Ganesh (3) Bali Channel Tourist TV Ocydia Home Shopping Seputar Bali Terkini Bali TV Shop Kalung Omkara Bali TV Shop Punggung Seputar Bali Terkini Ocydia Home Shopping Bali Channel Tourist TV

11:00 Wita Seputar Bali Terkini 11:05 Wita Bali TV Shop Lutut 11:30 Wita Ocydia Home Shopping 12:05 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 12:30 Wita Berita Siang 13:00 Wita Klip Bali 13:30 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 14:00 Wita Seputar Bali Terkini 14:05 Wita Klip Bali 14:30 Wita Ocydia Home Shopping 15:00 Wita Seputar Bali Terkini 15:05 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 15:30 Wita Bali Channel Tourist TV 16:00 Wita Seputar Bali Terkini 16:05 Wita Upakara 17:00 Wita Kreasi Anak Sanggar Saraswati

pembangunan pabrik B3 limbah medis. Spanduk yang juga dibubuhi tanda tangan ini dipasang sebagai bentuk protes.

Setidaknya 50 orang warga secara spontan membuat spanduk dan memasang di perbatasan pintu masuk desa.

Penolakan ini atas dasar kepedulian terhadap desa akan dampak sampah yang diolah pabrik itu. Dari informasi, warga mengetahui ada dua lokasi di Banjar Munduk yang akan dibangun oleh dua investor. Dari informasi juga, kedua investor itu telah mengurus izin lingkungan amdal. Beberapa warga yang sebelumnya ikut sosialisasi mengaku masih waswas bila pabrik pengolahan limbah medis berbahaya itu dilakukan di desa mereka.

Koordinator aksi, Humaidi, saat aksi nengatakan salah satu alasan selain kekhawatiran keamanan pabrik, juga terkait daerah industri perikanan. Desa yang selama ini menjadi pusat perikanan tangkap dan industri ikan semestinya juga arah pembangunannya ke perikanan.

Bukan menjadi ‘’tempat sampah’’, apalagi limbah medis. (kmb26)

WNI ke KBRI Manila jika diperlukan. Terdapat 170 WNI yang bertempat tinggal di wilayah Cavite, mayoritas adalah mahasiswa.

KBRI Manila juga telah menyampaikan imbauan agar masyarakat Indonesia di wilayah terdampak meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas

setempat, dan jika terpaksa keluar ruangan agar menggunakan masker atau handuk basah. Gunung Taal di wilayah Cavite, Filipina, telah mengalami erupsi pada Minggu (12/1) pukul 17.30 waktu setempat.

Gunung tersebut berjarak sekitar 82 kilometer dari Manila. (ant)

Satpol PP Cek Pembangunan Perumahan di Kaliakah

CEK PERIZINAN - Satpol PP Jembrana mengecek perizinan pembangunan perumahan di Pangkung Buluh, Kaliakah.

Berhasil Mendarat Kegiatan jual-beli di bursa serta bisnis-bisnis swasta juga ikut dihentikan.

Sebagian operasional penerbangan pesawat di Bandara Internasional Manila dilanjutkan setelah di hari pertama bencana seti-

daknya 240 penerbangan ditunda dan dibatalkan.

Salah satu penerbangan berhasil mendarat hari ini dengan membawa Presiden Rodrigo Duterte yang baru kembali dari rumahnya di Davao, wilayah selatan Filipina, setelah gagal terbang kemarin akibat jarak pandang tidak memungkinkan.

17:30 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 18:00 Wita Puja Trisandya 18:05 Wita Seputar Bali Malam 19:30 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 20:00 Wita Orti Bali 20:30 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 21:00 Wita Ista Dewata Pura Arak Api Bangah 21:30 Wita Sansekerta 22:00 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 22:30 Wita Folk Song 23:05 Wita Ocydia Home Shopping 23:30 Wita Bali TV Shop Kalung Omkara 00:05 Wita Solusi Alternatif Marion Sam

Sementara itu, Tim Perlindungan KBRI Manila, Senin pagi kemarin telah memberikan bantuan logistik kepada WNI yang terdampak erupsi Gunung Taal di wilayah Cavite, Filipina.

Selain memantau situasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat, tim tersebut akan mengevakuasi

Harga Saham

Selasa, 14 Januari 2020 05:00 Wita 05:52 Wita 05:54 Wita 05:56 Wita 06:00 Wita 06:05 Wita

tersebut. ‘’Ya, yang menurunkan peserta aksi damai kemarin (Minggu - red). Ini untuk menjaga kondusivitas desa, juga kami diimbau untuk itu (penurunan),’’ terangnya.

Kamaruzaman mengaku menempatkan diri di tengahtengah. Atas masukan dan aksi warganya tersebut dia mengapresiasi. Aksi damai tersebut, menurutnya, ditampung sebagai bentuk aspirasi masyarakat. Terkait dengan tanda tangan warga terkait penolakan pembangunan yang dihimpun saat aksi, pihaknya tidak mengetahui. ‘’Saya tidak tahu kelanjutannya (penolakan). Tapi tadi memang spanduk itu diturunkan,’’ tambahnya.

Kamaruzzaman pun mengaku menyampaikan imbauan penurunan itu kepada koordinator aksi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas wilayah Desa Pengambengan.

Belum diperoleh penjelasan dari koordinator aksi, Humaedi, tentang penurunan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, puluhan warga Desa Pengambengan, Minggu (12/1) pagi berkumpul dan memasang spanduk penolakan rencana

Mahfud menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk tindakan korupsi, karena Presiden Jokowi sudah mengatakan semua kasus korupsi itu harus dibongkar. Terlebih, dugaan awal, korupsi Asabri merugikan negara hingga Rp10 triliun.

Sebelumnya, Mahfud mengaku mendengar isu dugaan korupsi Asabri dan meminta hal itu diungkap secara tuntas. ‘’Ya, saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan ka-

sus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun,’’ katanya.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, saham-saham yang menjadi portofolio Asabri berguguran sepanjang 2019, dan penurunan harga saham dapat mencapai lebih dari 90 persen sepanjang tahun.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebutkan memang terdapat kerugian di portofolio dari sisi saham milik PT Asabri (Persero), namun belum diketahui terkait jumlah kerugian tersebut. ‘’Memang ada kerugian di portofolio

sisi sahamnya. Ini sedang kita kaji karena nilainya bergerak terus, tetapi memang ada penurunan nilai di sisi sahamnya,’’ katanya di gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Senin kemarin.

Kartika masih belum tahu waktu pasti dimulainya terdapat kerugian pada saham Asabri, sebab masih dilakukan investigasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ‘’Kita lagi teliti dan menginvestigasi dengan BPK, jadi belum terlihat dari kapannya. Tapi ini sudah cukup lama,’’ ujarnya.

Di sisi lain, ia mengaku belum mengetahui strategi

yang akan ditempuh dalam menyelesaikan kasus Asabri, sebab masih dalam proses pendalaman bersama Menkopolhukam Mahfud MD. ‘’Belum tahu, baru mau kita teliti dulu kejadiannya seperti apa dan loss-nya seperti apa.

Kalau opsi Asabri belum ada opsi,’’ katanya.

Kartika menuturkan, Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan Menkopolhukam Mahfud MD melalui pertemuan yang akan dilakukan pada akhir pekan ini. ‘’Dipanggil Menteri Polhukam dulu. Belum tahu, akhir minggu ini mungkin,’’ ujarnya. (ant)

SElasa wage, 14 JANUARI 2020

Mengawal Kebudayaan Bali

KEBERAGAMAN budaya dan sistem tata cara upacara keagamaan yang saat ini menjadi kearifan lokal Bali, tumbuh subur sejak zaman agraris. Budaya yang lahir sekitar 4.000 tahun itu bertahan hingga saat ini. Bahkan, keberhasilan para leluhur mengawal dan mempertahankan kebudayaan Bali, tiada lain karena sifat fleksibel dalam menghadapi berbagai pengaruh luar. Orang Bali terkenal dengan sifat terbuka dan selektif dalam menghadapi kehadiran budaya asing.

Nilai-nilai keberagaaman yang telah ada tetap dipelihara dan kemudian disinergikan dengan nilai-nilai budaya baru sebagai zat penyubur dengan melalui proses akulturasi budaya. ‘’Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengawal kebudayaan Bali di tengahtengah derasnya arus budaya global?’’ tanya pengamat budaya Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si., belum lama ini.

Dikatakan bahwa budaya Bali tidak menolak kehadiran budaya global, namun memberdayakan budaya global sebagai media dan alat memajukan kebudayaan Bali dengan tetap menjadikan kearifan lokal (identitas lokal) sebagai rohnya. Kita orang Bali hendaknya berpikiran global dan tetap berperilaku lokal bila ingin mengawal agar kebudayaan Bali tetap ajeg dalam zaman dan keadaan apa pun. Apalagi, di tengahtengah kekhawatiran akan eksistensi kebudayaan Bali, Gubernur Bali Wayan Koster telah sigap dengan senjata pa-

mungkas, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Desa Adat yang isinya bermuara pada penyelamatan dan penguatan keberadaan kebudayaan Bali. ‘’Kemudian, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah bagaimana mengimplementasikan secara maksimal dan mengawal bersama-sama saling bahu-membahu dalam pelestarian budaya dan berbagai unsur-unsurnya. Dalam hal ini, merupakan tugas dan tanggung jawab lembaga adat dan berbagai organisasi yang ada di dalamnya sebagai penyelenggara, pengendali, dan sekaligus mengontrolnya,’’ tegas Kaprodi Magister Administrasi Publik Unwar ini.

Pilar Budaya Bali Pembentukan dinas khusus yang mengurusi pemajuan masyarakat adat di lingkungan Pemprov Bali sebagai wujud dari komitmen Pemprov Bali untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat adat di Bali. Sebab, masyarakat adat adalah

komponen utama masyarakat Bali. Bahkan dapat dikatakan merupakan fondasi dan sekaligus pilar masyarakat dan budaya Bali. ‘’Oleh karena itu, kesatuan masyarakat adat ini harus dijaga dan dirawat semaksimal mungkin,’’ ujar akademisi sekaligus advokat Dr. Ida Bagus Radendra Suastama, S.H., M.H. Apalagi, dikatakan, bahwa konstitusi telah secara tegas menyatakan dalam pasal 18B, bahwa kesatuan masyarakat adat diakui dan dihormati oleh negara. ‘’Ini merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi semua upaya dan usaha kita untuk menjaga dan memajukan masyarakat adat,’’ ujar pria asal Geria Wanasari Tabanan ini.

Sebagai konsekuensi logis dari amanat konstitusi tersebut, Radendra mengatakan masyarakat adat memiliki posisi hukum (legal standing) yang memadai untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sebagai subjek hukum. (win)

TABUH KREASI - Sekaa Gong Kebyar Maha Widya Kerthi Merdangga Unhi Denpasar komitmen menjaga dan melestarikan tabuh kreasi sebagai salah satu kebudayaan Bali.

Kimora Ryanni

Mengekspresikan Lagu Di Pantai Purnama

Bali United Bangun Pusat Latihan Seluas 7 Hektar

Yabes Tanuri

Bali Post/dar

Mangupura (Bali Post) Bali United, juara Kompetisi Liga 1 tahun 2019, akan membangun pusat latihan (training centre) di Pantai Purnama, Sukawati, Gianyar.

Pusat latihan berdiri di atas areal 6-7 hektar akan dilengkapi lapangan sepak bola, mes pemain, berikut kamar untuk tamu. Diharapkan rampung 2020 ini.

Hal itu ditegaskan CEO Bali United Yabes Tanuri dalam wawancara eksklusif dengan Bali Post di Seminyak, Badung, Senin (13/1) kemarin.

Yabes menandaskan, saat ini sudah dibangun jalan akses menuju pusat latihan. Bahkan, di pesisir pantai juga dipasangi bebatuan, guna menghindari gerusan ombak. ‘’Pembangunan fasilitas pusat latihan ini merupakan bentuk kerja sama antara manajemen Bali United dengan pihak lain,’’ cetus Yabes.

Ia memprogramkan pembangunan lapangan sepak bola memakan waktu empat bulan, ditambah pembangunan akomodasi dan sarana penunjang, diharapkan rampung 2020 ini. ‘’Jadi, kami prediksi pembangunan pusat latihan ini tuntas sampai akhir tahun 2020,’’ ucapnya.

Yabes mengharapkan dukungan pemerintah, swasta, serta pihak terkait, demi kesuksesan prestasi Tim Serdadu Tridatu. Dijelaskannya, Bali United sedang melakoni babak prakualifikasi Liga Champions Asia melawan tuan rumah Tampines Rovers Singapura, Selasa (14/1) ini. ‘’Kami harapkan Fadil Sausu dan kawan-kawan bisa memetik kemenangan hingga bertanding ke Australia dan Jepang,’’ ujar Yabes.

Ia mematok target Bali United tetap bercokol pada papan atas. Alasannya, seluruh klub kontestan Kompetisi Liga 1 tahun 2020 ini menyiapkan diri secara matang. Tim Bali United juga berbenah diri dengan merekrut skuad anyar serta melepas sederet pemain. Sebagai klub profesional yang bermarkas di Pulau Seribu Pura ini juga diperkuat pesepak bola lokal seperti Made Andika Wijaya, Agus Nova Sablun, Kadek Agung Widyana Putra, dan Gavin Kwan Adsit. (022)

Merpati Bali Tekuk Pekanbaru All Stars Denpasar (Bali Post) Tim basket putri Merpati Bali sukses mempermalukan tuan rumah Pekanbaru All Stars dengan skor 95-28 pada laga pembuka Pramusim Piala Srikandi, di GOR Remaja Pekanbaru, Riau, Minggu (12/1) lalu. Pebasket Merpati Bali tampil percaya diri sejak kuarter pertama meladeni tuan rumah Pekanbaru All Stars yang didukung banyak penonton.

Kapten Tim Merpati Bali Putu Tiana Widiastari tampil gesit dan lincah. Ia mampu mencetak 17 poin sekaligus angka terbanyak dibandingkan rekan setimnya. Sementara di kubu Pekanbaru All Stars pebasket Riska Medina yang tampil 23 menit mampu menyumbangkan 8 angka.

Sejak tip off, pebasket Merpati mendominasi permainan sepanjang pertandingan. Tim

yang dipoles Bambang Asdianto Pribadi ini tampil taktis dan cepat, hingga memimpin 25-7.

Permainan Merpati terus menguasai permainan dan poinnya melesat 47-13.

Memasuki kuarter ketiga, Merpati makin tancap gas. Alhasil, Merpati menang besar, dan tuan rumah Pekanbaru All Stars hanya bisa menambah 15 angka saja. Sementara Merpati makin panen pundipundi angkanya dan menutup kemenangan dengan skor terpaut jauh 95-28.

Usai laga, Putu Tiana mengakui timnya belum panas pada kuarter pertama. Di sisi lain pelatih Bambang Asdianto Pribadi menilai ajang pemanasan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan asuhannya selama dilatih empat bulan. Bahkan, Tim Merpati Bali juga tanpa diperkuat skuad timnas. (022)

Bali Post /ist

BASKET - Pebasket Merpati Bali (tengah) berniat memasukkan bola ke jaring diganggu dua lawannya dari Pekanbaru All Stars.

USIA muda, Ni Putu Kimora Ryanni Anandhita Davina (11) mampu bernyanyi dengan baik. Memiliki karakter dan power suara yang kuat, siswi kelas VI SD Suta Darma Ubud ini tampil begitu apik dalam setiap perform-nya. Apalagi, Kimora -- sapaan akrabnya -- mampu menjiwai dan mengekspresikan setiap lagu yang dibawakan. Kelebihan yang dimilikinya ini didapatkan dari hasil kerja keras dan ketekunannya dalam berlatih olah vokal di Sanggar Seni Cressendo ‘’Griya Musika Sukawati’’ milik I Komang Darmayuda.

Selain itu, putri pasangan I Made Davi Sudiarta dan Ni Made Kastini ini juga sering mengasah kemampuannya dalam ajang perlombaan. Bahkan, berbagai prestasi pernah diraihnya. ‘’Untuk mengukur kemampuan nyanyinya, Kimora rajin mengikuti ajang lomba menyanyi di Kabupaten Gianyar, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, bahkan di provinsi.

Sering juga meraih juara di ajang-ajang yangg diikuti, karena Kimora memiliki karakter dan power suara yang kuat berkat ketekunan dalam berlatih. Di samping itu, dia juga mampu menjiwai dan mengekspresikan lagu-lagu yang dinyanyikan dengan baik,’’ ujar I Komang Darmayuda, Senin (13/1) kemarin.

Berkat kemampuan yang dimilikinya, gadis belia kelahiran Denpasar, 20 Mei 2008 berhasil masuk dalam album Bali Kumara generasi 7 bersama 19 anak-anak berbakat lainnya. Pada album Bali Kumara 7, Kimora dipercaya membawakan lagu berjudul ‘’Dewi Drupadi’’ yang diciptakan langsung oleh penggagas Bali Kumara, I Komang Darmayuda.

Lagu ini mengisahkan tentang ketokohan dan sosok Dewi Drupadi yang cantik, bijaksana, dan kukuh pada kebenaran.

Sebagai istri Panca Pandawa, Dewi Drupadi getol dalam menegakkan kebenaran dalam perang Bharatayuda.(win)