16 HALAMAN
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000
NOMOR 86 TAHUN KE 71
Bali Post
balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost
SEJAK 1948
@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom
@balipost_com http://instagram.com/balipostcom
Pengemban Pengamal Pancasila
Kapolres Soal OTT Tirta Empul
’’Pararem’’ Pakraman Manukaya Let Berbenturan dengan Perda Gianyar
’’Pararem’’ Memiliki Status Hukum yang Sama Seperti Hukum Negara Oleh Pasek Diantha
Guru Besar Emeritus FH Unud
Gianyar (Bali Post) Polisi membeberkan hasil penyelidikan kasus OTT di Objek Wisata Pura Tirta Empul. Bahkan, Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo dalam jumpa pers di Mapolres Gianyar, Senin (12/11) kemarin, menyebut Bendesa Pakraman Manukaya Let I Made Mawi Arnata sebagai calon tersangka. Terkait hasil penyelidikan, kata Kapolres, polisi masih melakukan pendalaman. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan pembagian pendapatan tiket ini, ia menyebut adanya kerugian negara hingga Rp 17 miliar lebih. Jumlah itu diperoleh dari pemungutan tiket masuk oleh pihak desa adat dari pukul 15.00 Wita hingga pukul 18.00 Wita, yang dilakukan sejak 2013.
Penyimpangan hukum dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Objek Wisata Pura Tirta Empul, diawali dari Perda Kabupaten Gianyar No. 8 Tahun 2010 tentang pungutan retribusi, kreasi dan olahraga. ‘’Dari perda itu, Bupati melakukan kerja sama dengan pangempon Pura Tirta Empul, sehingga dibuat MoU antara Disparda dengan Desa Adat Manukaya Let,’’ katanya. Dikatakannya, peninjauan
Bali Post/nik
BARANG BUKTI - Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo (tengah) menunjukkan barang bukti uang hasil OTT, sementara Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Deni Septiawan (baju putih) menunjukkan tiket objek wisata Pura Tirta Empul berlogo Pararem Desa Adat Manukaya Let.
’’Bade’’ Setinggi 18 Meter Upacara palebon di Puri Satria digelar Rabu (14/11) besok. Berbagai sarana upacara telah disiapkan termasuk bade setinggi 18 meter. Bade dilengkapi dengan sembilan tumpang (atap). Undagi yang membuat bade ini I.B. Pidada dari Geria Timbul, Kesiman. Halaman 2
LPD Desa Anturan, Gapai 10 Besar Kategori LPD Tersehat di Bali Halaman 8
’’Teror’’ Saber Pungli, Potensial Matikan Kreativitas Desa Adat Badan Pengelola Pariwisata Desa Adat Bugbug (BP2DAB) sejak awal melakukan protes keras terhadap isu pungli yang ditimpakan atas pungutan yang dilakukan desa adat. Alasannya, tekanan model itu dinilai tidak menghormati keberadaan desa pakraman yang secara hukum masih sah diakui di Republik Indonesia. Halaman 11
Disimpan di LPD Kapolres menjelaskan, uang tiket dari pukul 07.00 Wita hingga pukul 15.00 Wita disetor ke Dinas Pariwisata Gianyar, dengan pembagian 60% milik Pemda Gianyar dan 40% milik Desa Adat Manukaya Let. Hal. 15 Di LPD
Mereka barangkali beranggapan pararem merupakan hukum liar yang tidak dibuat oleh negara atau oleh badan negara yang berwenang membuat hukum. Pandangan seperti itu sudah sangat kuno.
Jokowi Ingatkan Waspadai Perang Dagang AS-Cina
Soal Bali Dijual Murah, RI akan Bertemu Tiongkok Pemerintah berharap bisa bertemu pemerintah Tiongkok untuk membahas kasus Bali dijual murah. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, kasus tersebut memang tidak berpengaruh terhadap target kunjungan wisman tahun 2019 sebanyak 20 juta orang. Namun secara spesifik akan berdampak pada kunjungan wisatawan Tiongkok Halaman 3
MoU sudah berlangsung sebanyak dua kali yakni pada 2013 dan terakhir pada 6 April 2018. Dalam MoU itu tertera kesepakatan pengelolaan objek wisata Pura Tirta Empul dari pukul 07.00 hingga pukul 18.00 Wita. ‘’Kemudian di sini ada yang memerintahkan petugas desa adat mengambil alih tiket dari pukul 15.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita. Nah di sinilah mulai muncul pidana,’’ ucap AKBP Priyanto. Dasar pemungutan dari pukul 15.00-18.00 Wita adalah Pararem Desa Adat Manukaya Let No. 4 Tahun 2013. Dalam kasus ini Pararem Desa Manukaya Let terkait pemungutan tiket wisata tidak bisa berlaku, karena berbenturan dengan aturan yang ada di atasnya yakni Perda Kabupaten Gianyar No. 8 Tahun 2010 tentang pungutan retribusi, kreasi dan olahraga. ‘’Jadi tidak boleh pararem atau perdes menabrak perda kabupaten atau perda provinsi dalam kasus yang sama,’’ katanya. Disinggung terkait pararem, hukum desa adat yang diakui dalam Perda Provinsi Bali. AKBP Priyanto enggan berkomentar lebih lanjut. Dia mengatakan akan ada saksi ahli yang menjawab hal tersebut. ‘’Desa adat diakui (Perda Provinsi) betul, intinya lebih detail itu saya no comment,’’
DI KALANGAN penegak hukum di Bali ada yang beranggapan bahwa pungutan desa adat dengan dasar pararem tergolong pungutan liar, karena konon pararem tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti halnya hukum positif. Mereka barangkali beranggapan pararem merupakan hukum liar yang tidak dibuat oleh negara atau oleh badan negara yang berwenang membuat hukum. Pandangan seperti itu sudah sangat kuno, di mana dahulu (abad XIX hingga pertengahan abad XX) memang pernah dianut oleh mashab hukum positivisme klassik dengan eksponen utamanya J. Austin. Austin mengklaim bahwa hanyalah perintah penguasa yang berdaulat (law as a command of the sovereign) yang dapat disebut sebagai hukum. Di luar itu tergolong aturan liar yang sama sekali tidak bernilai hukum. Teori hukum modern telah membantah pandangan itu dan menyatakan bahwa ada hukum yang hidup (the living law) yang secara nyata berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hukum jenis ini adalah hukum di luar produk badan negara yang berwenang membuat hukum, namun dipertahankan oleh masyarakat karena dirasa mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Pandangan semacam itu semula dikumandangkan oleh Eugen Ehrlich, didukung Jurgen Habermas, dan kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Roscue Pound dalam bingkai pemikiran mashab hukum sosiologis (sociological jurisprudence). HLA Hart, seorang pemikir mashab positivism modern, memandang ajaran hukum yang hidup (the living law) kurang lengkap karena meski hukum yang hidup itu mengandung unsur keadilan dan kemanfaatan, namun ada satu kelemahannya yakni tidak mengandung unsur kepastian karena bentuknya tidak tertulis dan terdiri dari kebiasaankebiasaan. Hal. 15 Kekuatan Mengikat
Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo menerima sejumlah bupati dari berbagai daerah di Indonesia guna membahas beberapa hal terutama masalah ekonomi. ‘’Saya kira kita semua tahu bahwa ekonomi global saat ini dalam posisi yang sulit dan tidak menguntungkan kita,’’ katanya di Istana Merdeka, Senin (12/11) kemarin. Ia menyebutkan ada ma-
salah ekonomi di Turki, Argentina, Brazil, Venezuela yang mengalami krisis dan inflasinya mencapai ratusan persen. ‘’Kemudian ada perang dagang antara Tiongkok dan AS yang sampai saat ini juga belum ada tanda-tanda mereda,’’ kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Menurutnya, kondisi itu harus diwaspadai dan disikapi dengan hati-hati karena gejolak ekonomi di
Pemprov Bali Belum Punya Program Antipremanisme PEMPROV Bali belum punya program antipremanisme seperti harapan Kapolda Bali. Padahal, sudah banyak preman yang bertindak kebablasan dan meresahkan. ‘’Memang banyak yang kebablasan preman itu. Kita tidak ngomongin ormas, karena ormas dilindungi undang-undang. Oleh sebab itu, perlu ada penertiban-penertiban,’’ ujar Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menyikapi ajakan Kapolda Bali untuk melawan preman, di Denpasar, Senin (12/11) kemarin. Saat program Pemprov Bali melawan premanisme, Cok Ace hanya menyebut tindakan nyata berupa penegakan hukum atau law enforcement. Dalam hal ini, pemerintah men-
gandalkan Satpol PP untuk melakukan penegakan perda. Mengingat, praktikpraktik premanisme seperti diungkap oleh Kapolda Bali telah merajalela selama hampir 20 tahun. Ini tidak lepas dari penegakan perda yang belum maksimal. Salah satu contoh pelanggaran perda yang dilakukan preman adalah pungutan liar. ‘’Ya… selama ini kan masih diam. Kita tahu dari dulu bahwa ada pemaksaan untuk nyetor uang sekian, untuk parkir, kemudian untuk pedagang-pedagang, itu kan dibiarkan dari dulu. Nah, kalau itu kita tindak tegas, karena itu sudah jelas pelanggaran, saya kira semua akan menjadi tertib. Jadi, perlu tindakan nyata saja, yaitu law enforcement,’’ jelas mantan Bupati Gianyar ini. Secara khusus, Cok Ace juga mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemprov Bali agar tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Dalam hal ini, menggunakan preman sebagai ‘’alat’’ mereka. Hal itu rentan menimbulkan perselisihan antarkelompok preman. Hal. 15 Anggota Dewan
sebuah negara akan bisa berdampak ke negara yang lain. Kebijakan ekonomi terutama negara besar seperti Tiongkok dan AS akan memengaruhi negara lain termasuk Indonesia. ‘’Tapi Alhamdulillah patut kita syukuri bahwa kinerja ekonomi kita dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, saya kira informasi terakhir dari BPS kita tahu pertumbuhan ekonomi kita stabil dan
naik pada triwulan ketiga 2018 yaitu pada angka 5,17 persen,’’ katanya. Inflasi juga bisa dikendalikan pada angka 3,23 persen. ‘’Ini saya harapkan para bupati tahu apa hubungannya pertumbuhan ekonomi dengan inflasi. Ini penting sekali,’’ kata Presiden Jokowi. Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah
satu penyebab tingginya defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan III-2018 adalah meningkatnya permintaan atas barang-barang impor. ‘’Di satu sisi kita senang bahwa pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tapi konsekuensinya permintaan barang impor juga meningkat,’’ kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat lalu. Hal. 15 Tetap Terkendali
Tugas Bupati Mempersatukan Masyarakat
Nyoman Giri Prasta
PERNYATAAN Kapolda Bali Petrus Reinhard Golose yang menyatakan Bupati Badung masih ragu-ragu dalam menindak perilaku premanisme, dibalas Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dengan senyuman. Pejabat asal Desa Pelaga, Petang ini menegaskan sangat sepakat dengan komitmen Kapolda Bali untuk memberantas premanisme. ‘’Kita sudah sepakat tidak ada preman. Dalam artian preman ini adalah malakin orang, buat susah orang,’’ ungkap Bupati Giri Prasta saat ditemui, Senin (12/11) kemarin. Ketua DPC PDI Perjuangan Badung ini mengatakan klasifikasi mengenai premanisme harus jelas, sehingga tidak dapat dilihat dari kacamata luar. ‘’Yang dimaksud dengan preman itu kan karena tindakannya,
bukan orangnya. Preman itu siapa pun orangnya walaupun dia pejabat pakai dasi, pakai jas, pakai tas yang bagus tapi ketika hatinya iblis itu klasifikasi golongan masyarakat preman. Jadi kita harus melihat orang itu jangan dari kacamata luar,’’ terangnya. Dalam kesempatan itu, Bupati Giri Prasta mengajak seluruh lapisan masyarakat bersatu-padu membangun daerahnya, bukan saling menjatuhkan antarsesama. ‘’Yang dikenang dari kita semua adalah perilaku dan perbuatan, bukan hanya sebatas wacana. Karena itu, jangan sampai ada premanisme. Apalagi, narkoba kita sependapat apa yang dicanangkan Bapak Kapolda Bali itu adalah murni untuk generasi kita,’’ tegasnya. Hal. 15 Mitos Dinosaurus