Edisi Selasa 13 November 2018 | balipost.com

16 HALAMAN

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id

terbit sejak 16 agustus 1948 perintis: k. nadha HARGA LANGGANAN Rp 90.000 ECERAN Rp 4.000

NOMOR 86 TAHUN KE 71

Bali Post

balipost (170 rb Like) http://facebook.com/balipost

SEJAK 1948

@balipostcom (6.000 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

Pengemban Pengamal Pancasila

Kapolres Soal OTT Tirta Empul

’’Pararem’’ Pakraman Manukaya Let Berbenturan dengan Perda Gianyar

’’Pararem’’ Memiliki Status Hukum yang Sama Seperti Hukum Negara Oleh Pasek Diantha

Guru Besar Emeritus FH Unud

Gianyar (Bali Post) Polisi membeberkan hasil penyelidikan kasus OTT di Objek Wisata Pura Tirta Empul. Bahkan, Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo dalam jumpa pers di Mapolres Gianyar, Senin (12/11) kemarin, menyebut Bendesa Pakraman Manukaya Let I Made Mawi Arnata sebagai calon tersangka. Terkait hasil penyelidikan, kata Kapolres, polisi masih melakukan pendalaman. Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan pembagian pendapatan tiket ini, ia menyebut adanya kerugian negara hingga Rp 17 miliar lebih. Jumlah itu diperoleh dari pemungutan tiket masuk oleh pihak desa adat dari pukul 15.00 Wita hingga pukul 18.00 Wita, yang dilakukan sejak 2013.

Penyimpangan hukum dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Objek Wisata Pura Tirta Empul, diawali dari Perda Kabupaten Gianyar No. 8 Tahun 2010 tentang pungutan retribusi, kreasi dan olahraga. ‘’Dari perda itu, Bupati melakukan kerja sama dengan pangempon Pura Tirta Empul, sehingga dibuat MoU antara Disparda dengan Desa Adat Manukaya Let,’’ katanya. Dikatakannya, peninjauan

Bali Post/nik

BARANG BUKTI - Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo (tengah) menunjukkan barang bukti uang hasil OTT, sementara Kasat Reskrim Polres Gianyar AKP Deni Septiawan (baju putih) menunjukkan tiket objek wisata Pura Tirta Empul berlogo Pararem Desa Adat Manukaya Let.

’’Bade’’ Setinggi 18 Meter Upacara palebon di Puri Satria digelar Rabu (14/11) besok. Berbagai sarana upacara telah disiapkan termasuk bade setinggi 18 meter. Bade dilengkapi dengan sembilan tumpang (atap). Undagi yang membuat bade ini I.B. Pidada dari Geria Timbul, Kesiman. Halaman 2

LPD Desa Anturan, Gapai 10 Besar Kategori LPD Tersehat di Bali Halaman 8

’’Teror’’ Saber Pungli, Potensial Matikan Kreativitas Desa Adat Badan Pengelola Pariwisata Desa Adat Bugbug (BP2DAB) sejak awal melakukan protes keras terhadap isu pungli yang ditimpakan atas pungutan yang dilakukan desa adat. Alasannya, tekanan model itu dinilai tidak menghormati keberadaan desa pakraman yang secara hukum masih sah diakui di Republik Indonesia. Halaman 11

Disimpan di LPD Kapolres menjelaskan, uang tiket dari pukul 07.00 Wita hingga pukul 15.00 Wita disetor ke Dinas Pariwisata Gianyar, dengan pembagian 60% milik Pemda Gianyar dan 40% milik Desa Adat Manukaya Let. Hal. 15 Di LPD

Mereka barangkali beranggapan pararem merupakan hukum liar yang tidak dibuat oleh negara atau oleh badan negara yang berwenang membuat hukum. Pandangan seperti itu sudah sangat kuno.

Jokowi Ingatkan Waspadai Perang Dagang AS-Cina

Soal Bali Dijual Murah, RI akan Bertemu Tiongkok Pemerintah berharap bisa bertemu pemerintah Tiongkok untuk membahas kasus Bali dijual murah. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, kasus tersebut memang tidak berpengaruh terhadap target kunjungan wisman tahun 2019 sebanyak 20 juta orang. Namun secara spesifik akan berdampak pada kunjungan wisatawan Tiongkok Halaman 3

MoU sudah berlangsung sebanyak dua kali yakni pada 2013 dan terakhir pada 6 April 2018. Dalam MoU itu tertera kesepakatan pengelolaan objek wisata Pura Tirta Empul dari pukul 07.00 hingga pukul 18.00 Wita. ‘’Kemudian di sini ada yang memerintahkan petugas desa adat mengambil alih tiket dari pukul 15.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita. Nah di sinilah mulai muncul pidana,’’ ucap AKBP Priyanto. Dasar pemungutan dari pukul 15.00-18.00 Wita adalah Pararem Desa Adat Manukaya Let No. 4 Tahun 2013. Dalam kasus ini Pararem Desa Manukaya Let terkait pemungutan tiket wisata tidak bisa berlaku, karena berbenturan dengan aturan yang ada di atasnya yakni Perda Kabupaten Gianyar No. 8 Tahun 2010 tentang pungutan retribusi, kreasi dan olahraga. ‘’Jadi tidak boleh pararem atau perdes menabrak perda kabupaten atau perda provinsi dalam kasus yang sama,’’ katanya. Disinggung terkait pararem, hukum desa adat yang diakui dalam Perda Provinsi Bali. AKBP Priyanto enggan berkomentar lebih lanjut. Dia mengatakan akan ada saksi ahli yang menjawab hal tersebut. ‘’Desa adat diakui (Perda Provinsi) betul, intinya lebih detail itu saya no comment,’’

DI KALANGAN penegak hukum di Bali ada yang beranggapan bahwa pungutan desa adat dengan dasar pararem tergolong pungutan liar, karena konon pararem tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti halnya hukum positif. Mereka barangkali beranggapan pararem merupakan hukum liar yang tidak dibuat oleh negara atau oleh badan negara yang berwenang membuat hukum. Pandangan seperti itu sudah sangat kuno, di mana dahulu (abad XIX hingga pertengahan abad XX) memang pernah dianut oleh mashab hukum positivisme klassik dengan eksponen utamanya J. Austin. Austin mengklaim bahwa hanyalah perintah penguasa yang berdaulat (law as a command of the sovereign) yang dapat disebut sebagai hukum. Di luar itu tergolong aturan liar yang sama sekali tidak bernilai hukum. Teori hukum modern telah membantah pandangan itu dan menyatakan bahwa ada hukum yang hidup (the living law) yang secara nyata berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hukum jenis ini adalah hukum di luar produk badan negara yang berwenang membuat hukum, namun dipertahankan oleh masyarakat karena dirasa mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Pandangan semacam itu semula dikumandangkan oleh Eugen Ehrlich, didukung Jurgen Habermas, dan kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Roscue Pound dalam bingkai pemikiran mashab hukum sosiologis (sociological jurisprudence). HLA Hart, seorang pemikir mashab positivism modern, memandang ajaran hukum yang hidup (the living law) kurang lengkap karena meski hukum yang hidup itu mengandung unsur keadilan dan kemanfaatan, namun ada satu kelemahannya yakni tidak mengandung unsur kepastian karena bentuknya tidak tertulis dan terdiri dari kebiasaankebiasaan. Hal. 15 Kekuatan Mengikat

Jakarta (Bali Post) – Presiden Joko Widodo menerima sejumlah bupati dari berbagai daerah di Indonesia guna membahas beberapa hal terutama masalah ekonomi. ‘’Saya kira kita semua tahu bahwa ekonomi global saat ini dalam posisi yang sulit dan tidak menguntungkan kita,’’ katanya di Istana Merdeka, Senin (12/11) kemarin. Ia menyebutkan ada ma-

salah ekonomi di Turki, Argentina, Brazil, Venezuela yang mengalami krisis dan inflasinya mencapai ratusan persen. ‘’Kemudian ada perang dagang antara Tiongkok dan AS yang sampai saat ini juga belum ada tanda-tanda mereda,’’ kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Menurutnya, kondisi itu harus diwaspadai dan disikapi dengan hati-hati karena gejolak ekonomi di

Pemprov Bali Belum Punya Program Antipremanisme PEMPROV Bali belum punya program antipremanisme seperti harapan Kapolda Bali. Padahal, sudah banyak preman yang bertindak kebablasan dan meresahkan. ‘’Memang banyak yang kebablasan preman itu. Kita tidak ngomongin ormas, karena ormas dilindungi undang-undang. Oleh sebab itu, perlu ada penertiban-penertiban,’’ ujar Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menyikapi ajakan Kapolda Bali untuk melawan preman, di Denpasar, Senin (12/11) kemarin. Saat program Pemprov Bali melawan premanisme, Cok Ace hanya menyebut tindakan nyata berupa penegakan hukum atau law enforcement. Dalam hal ini, pemerintah men-

gandalkan Satpol PP untuk melakukan penegakan perda. Mengingat, praktikpraktik premanisme seperti diungkap oleh Kapolda Bali telah merajalela selama hampir 20 tahun. Ini tidak lepas dari penegakan perda yang belum maksimal. Salah satu contoh pelanggaran perda yang dilakukan preman adalah pungutan liar. ‘’Ya… selama ini kan masih diam. Kita tahu dari dulu bahwa ada pemaksaan untuk nyetor uang sekian, untuk parkir, kemudian untuk pedagang-pedagang, itu kan dibiarkan dari dulu. Nah, kalau itu kita tindak tegas, karena itu sudah jelas pelanggaran, saya kira semua akan menjadi tertib. Jadi, perlu tindakan nyata saja, yaitu law enforcement,’’ jelas mantan Bupati Gianyar ini. Secara khusus, Cok Ace juga mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemprov Bali agar tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Dalam hal ini, menggunakan preman sebagai ‘’alat’’ mereka. Hal itu rentan menimbulkan perselisihan antarkelompok preman. Hal. 15 Anggota Dewan

sebuah negara akan bisa berdampak ke negara yang lain. Kebijakan ekonomi terutama negara besar seperti Tiongkok dan AS akan memengaruhi negara lain termasuk Indonesia. ‘’Tapi Alhamdulillah patut kita syukuri bahwa kinerja ekonomi kita dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, saya kira informasi terakhir dari BPS kita tahu pertumbuhan ekonomi kita stabil dan

naik pada triwulan ketiga 2018 yaitu pada angka 5,17 persen,’’ katanya. Inflasi juga bisa dikendalikan pada angka 3,23 persen. ‘’Ini saya harapkan para bupati tahu apa hubungannya pertumbuhan ekonomi dengan inflasi. Ini penting sekali,’’ kata Presiden Jokowi. Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah

satu penyebab tingginya defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan III-2018 adalah meningkatnya permintaan atas barang-barang impor. ‘’Di satu sisi kita senang bahwa pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tapi konsekuensinya permintaan barang impor juga meningkat,’’ kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat lalu. Hal. 15 Tetap Terkendali

Tugas Bupati Mempersatukan Masyarakat

Nyoman Giri Prasta

PERNYATAAN Kapolda Bali Petrus Reinhard Golose yang menyatakan Bupati Badung masih ragu-ragu dalam menindak perilaku premanisme, dibalas Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dengan senyuman. Pejabat asal Desa Pelaga, Petang ini menegaskan sangat sepakat dengan komitmen Kapolda Bali untuk memberantas premanisme. ‘’Kita sudah sepakat tidak ada preman. Dalam artian preman ini adalah malakin orang, buat susah orang,’’ ungkap Bupati Giri Prasta saat ditemui, Senin (12/11) kemarin. Ketua DPC PDI Perjuangan Badung ini mengatakan klasifikasi mengenai premanisme harus jelas, sehingga tidak dapat dilihat dari kacamata luar. ‘’Yang dimaksud dengan preman itu kan karena tindakannya,

bukan orangnya. Preman itu siapa pun orangnya walaupun dia pejabat pakai dasi, pakai jas, pakai tas yang bagus tapi ketika hatinya iblis itu klasifikasi golongan masyarakat preman. Jadi kita harus melihat orang itu jangan dari kacamata luar,’’ terangnya. Dalam kesempatan itu, Bupati Giri Prasta mengajak seluruh lapisan masyarakat bersatu-padu membangun daerahnya, bukan saling menjatuhkan antarsesama. ‘’Yang dikenang dari kita semua adalah perilaku dan perbuatan, bukan hanya sebatas wacana. Karena itu, jangan sampai ada premanisme. Apalagi, narkoba kita sependapat apa yang dicanangkan Bapak Kapolda Bali itu adalah murni untuk generasi kita,’’ tegasnya. Hal. 15 Mitos Dinosaurus

DENPASAR

2

Selasa Paing, 13 November 2018

FIGUR Sehari, 25 Pasien Katarak DAFTAR tunggu untuk operasi katarak di RS Mata Bali Mandara kini sudah tidak terlalu banyak. Untuk bisa dioperasi, pasien paling lama menunggu seminggu. Di Bali cataract surgical rate atau jumlah operasi katarak per 1 juta penduduk bahkan tertinggi di Indonesia. “Per hari masing-masing dokter bisa mengoperasi sampai delapan orang. Setiap hari ada tiga dokter. Jadi kemampuan kita sampai 25 pasien per hari,” ujar Direktur RS Mata Bali Mandara dr. Ni Made Yuniti, M.M. di sela-sela Grand Opening Paviliun ABMEC dan Relaunching Bali Laser Center di rumah sakit setempat, Senin (12/11) kemarin. Selain di rumah sakit, operasi katarak juga dilakukan lewat pelayanan bus keliling dua kali dalam seminggu. Operasi ini gratis atau ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov Bali. Bus keliling ini sekaligus mengatasi masalah terkait sistem rujukan berjenjang dari BPJS Kesehatan. “Tidak semua katarak bisa ke sini karena aturan berjenjang dari BPJS,” jelasnya. Berbeda dengan katarak, dia menyebut masih ada daftar tunggu untuk glaukoma dan gangguan retina. Pihaknya sudah menyiapkan strategi dengan menyekolahkan lagi dokter mata untuk subspesialis retina dan glaukoma. “Sudah punya masing-masing dua. Akan disekolahkan lagi satu, sehingga masing-masing mempunyai tiga dokter glukoma maupun retina,” imbuhnya. Dikatakan, RS Mata Bali Mandara tercatat memiliki koleksi laser yang lengkap. Mulai dari LASIK untuk koreksi kelainan refraksi sehingga tidak perlu lagi berkaca mata. Kemudian Yag Laser atau laser khusus untuk kasus glaukoma dan after katarak, hingga Argon Laser untuk penanganan retina akibat penyakit kencing manis dan tekanan darah tinggi. (rin)

Tersangka Premanisme dan Narkoba Berikrar di Patung PRG Denpasar (Bali Post) Tiga hari menjabat Kapolresta Denpasar, AKBP Ruddi Setiawan mengungkap banyak kasus premanisme dan narkoba. Bahkan puluhan tersangka tersebut dibawa ke Patung Padarakan Rumeksa Gardapati (PRG) di Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Renon, Denpasar, Senin (12/11) kemarin. Puluhan tersangka, enam di antaranya anggota organisasi masyarakat (ormas) berikrar antipremanisme dan antinarkoba. “Di bawah pimpinan saya dan Bapak Waka Polresta berhasil menangkap jaringan narkoba sebanyak 15 kasus,” ujar Ruddi Setiawan dan menambahkan, pihaknya juga menangkap sejumlah oknum anggota ormas. Terkait penindakan tindak pidana narkoba, kata Ruddi Setiawan, pihaknya menangkap 16 orang. Perannya ada sebagai kurir, pemakai dan bandar. Dari pengungkapan kasus tersebut disita 80,89 gram sabu-sabu dan dua butir ekstasi. “Kami mengimbau dan mohon bantuan masyarakat, stakeholder, mari sama-sama memerangi narkotika karena sangat berbahaya untuk generasi kita. Supaya di Bali ini tidak ada lagi narkotika,” tegasnya. Selain itu, lanjut mantan Kapolres Badung ini, anggota Satreskrim juga mengungkap kasus premanisme yaitu curas, penganiayaan, curat dan pemerkosaan. Dari 12 tersangka yang ditangkap, satu tersangka merupakan anggota salah satu ormas yang melakukan penganiayaan di Kuta. Mantan Wadir Reskrimsus Polda Bali ini mengimbau kepada ormas-ormas yang ada di Bali, khususnya di Denpasar

supaya tidak melakukan aksi premanisme. “Ini tempat pariwisata, banyak turis berkunjung. Kalau banyak premanisme dan narkotika, nanti Bali akan mau jadi apa? Mari samasama memerangi premanisme dan narkotika,” tegasnya. Ruddi Setiawan berjanji akan terus gencar memburu pelaku premanisme. Bahkan ia berharap di Bali tidak ada lagi premanisme. “Saya sebagai Kapolresta menekankan kalau melakukan tindak pidana akan ditangkap. Kenapa kami press realese di patung ini (PRG - red), supaya masyarakat tahu kinerja Bapak Kapolda bersama jajarannya dalam memerangi premanisme dan narkotika,” ujar mantan Kapolsek Penjaringan, Jakarta Utara ini. Kasus yang diungkap tersebut, di antaranya kasus pemerkosaan dan penganiayaan terhadap karyawati berinisial DMS (30) di kamar kosnya di Jalan Merdeka Raya, Kuta, berhasil diungkap Satreskrim Polresta Denpasar. Seminggu diburu, pelaku yaitu BAD (24) dibekuk di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/11) lalu. Karena melawan, polisi terpaksa menembak kakinya. Selain itu, pengungkapan kasus pencurian di Toko Oleh-oleh Kalimantan di Jalan Sunset Road, Kuta, Badung. Pelakunya Jahat alias Akuang, Bong Shu Fen dan Ardy Gunawan. Tersangka Jahat ditangkap di Kepulauan Riau, Senin (5/11). Sedangkan Bong Shu dan Ardy dibekuk di tempat kerjanya yaitu di TKP. Sementara satu pelaku berinisial Ch masih diburu dan masuk DPO. Para pelaku mencuri uang rupiah dan mata uang asing senilai Rp 193.543.000. (kmb36)

BADE - Seorang anak melihat bade yang belum selesai dibangun di Jalan Kedondong, Denpasar, Senin (12/11) kemarin.

Bali Post/eka

”Palebon” di Puri Agung Denpasar

Disiapkan ”Bade” Setinggi 18 Meter

SEBUAH bendera kebesaran Puri Agung Denpasar (Satria) berkibar setengah tiang di jaba sisi puri setempat. Ini bertanda jajaran keluarga besar puri sedang berduka. Suasana duka semakin jelas terasa dari pajangan karangan bunga duka cita yang dijejer di sekeliling puri. Setelah memasuki jeroan puri, suasana duka semakin terasa. Sejumlah perlengkapan upacara palebon sudah selesai dikerjakan. Tidak terkecuali sebuah bade hampir rampung yang dikerjakan di

depan puri. Keluarga puri ini sedang menyiapkan upacara palebon Permaisuri Raja Denpasar IX (Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan) Dampati Ida Anak Agung Ayu Oka Pemecutan (74) yang lebar pada 17 Oktober lalu. Puncak palebon digelar, Rabu (14/11) besok. Putra pertama almarhum Dr. A.A. Ngurah Agung Wira Bima Wikrama, S.T., M.Si. mengungkapkan, pengerjaan perlengkapan upacara palebon hampir rampung semua. Termasuk pengerjaan bade sudah 90 persen lebih. “Kini

tinggal merakit saja,” ujar pria yang akrab disapa Turah Bima ini, saat ditemui di kediamannya, Senin (12/11) kemarin. Bade yang dibuat ini akan dilengkapi dengan sembilan tumpang (atap). Undagi yang membuat bade ini I.B. Pidada dari Griya Timbul, Kesiman. Bila diukur secara keseluruhan, tingginya mencapai 18 meter. Menjelang palebon, bade ini akan ditempatkan di depan Jaya Sabha. Layon akan naik ke bade di lokasi itu. Bukan di depan puri. Karena lokasi puri

sebelumnya berada di areal Jaya Sabha. Terkait dengan upacara palebon-nya akan mengambil tingkat upacara utama, yakni munggah patrang manca datu. Menggunakan sarana bade tumpang sembilan dengan tinggi sekitar 18 meter. Juga dilengkapi dengan pembasmian dan lembu. “Karena beliau sudah madwijati kaprabon, maka tingkat upacara yang dilakukan harus yang utama,” ujar mantan anggota DPRD Denpasar ini. Serangkaian upacara palebon, Wira Bima Wikrama

mempermaklumkan kepada masyarakat Denpasar, karena beberapa ruas jalan akan mengalami gangguan. Bahkan saat ini Jalan Kedondong telah ditutup karena sedang ada pengerjaan bade. Pada saat palebon besok, beberapa ruas jalan akan terganggu. Kawasan di depan Jaya Sabha Jalan Surapati juga akan terganggu, karena bade akan berada di lokasi tersebut. Layon almarhumah munggah ke bade bukan di depan puri sekarang, melainkan di depan Jaya Sabha. (ara)

Toko Jaringan Mafia Tiongkok Ditutup

Pengusaha Terdampak Mengadu ke Dewan Denpasar (Bali Post) Penutupan toko-toko jaringan mafia Tiongkok membawa akses bagi usaha lain seperti travel agent, watersport, spa, pedagang makanan, hingga pramuwisata (guide). Utamanya terkait penurunan jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok setelah toko-toko tersebut ditutup. Para pengusaha beserta karyawan yang terdampak sampai mengadu ke DPRD Bali, Senin (12/11) kemarin. Menariknya, salah seorang dari mereka bahkan berharap agar Bali bekerja sama dengan mafia. “Toko ini bukan cuma di Indonesia, mereka di seluruh dunia. Mereka menjadi mafia. Kita sebagai masyarakat kalau misalnya enggak bekerja sama dengan mafia, orangnya (wisatawan red) sedikit yang datang,” ujar Hendi yang berprofesi sebagai pramuwisata. Hendi menambahkan, mafia Tiongkok dan Hongkong per harinya berani mengeluarkan uang miliaran bahkan triliunan rupiah untuk mendatangkan wisatawan Tiongkok ke Bali. Menurutnya, yang diperlukan Bali bukanlah tamu berkualitas tapi kuantitas. “Peraturannya cuma satu, harus masuk ke toko. Tapi enggak maksa belanja. Kalau kita larang, tidak datang tamunya. Mau tidak mau kita harus merestui,” imbuhnya. Pengusaha travel Rusli Wisanto mengaku rugi kare-

na toko-toko yang ditutup membatalkan kontrak secara sepihak. Itu artinya ia tak lagi menerima subsidi sebanyak jumlah wisatawan Tiongkok yang mendarat di Bali. Sementara satu orang tamu dihargai sekitar 205 USD oleh toko-toko tersebut. “Subsidinya tergantung berapa toko yang masuk. Per toko kan per kepala lain harganya. Jadi, paling full sih sekitar 205 USD,” ujar pria yang akrab disapa Kris ini. Menurut Rusli Wisanto, ia masih memiliki sekitar seribu wisatawan Tiongkok yang akan datang sampai akhir bulan. Kerugian yang dialaminya tinggal dikalikan dengan 205 USD. Saat low season, tamu Tiongkok yang datang ke Bali jumlahnya sekitar 1.500 orang per bulan. Sedangkan saat high season bisa mencapai 3.000-an lebih. “Kita nggak besar, kita kecil. Cuma yang kecil ini yang berdampak, yang besar itu mungkin tidak akan keluar

suara karena banyak proses administrasi yang tidak dijalankan. Istilahnya jangan nanti setelah kejadian ini, pihak yang punya modal gede yang jadi penguasa di Bali,” jelasnya. Pelaku UMKM di Bongkasa I Wayan Setiawan mengaku pendapatannya kini berkurang drastis. Sebelum masalah toko-toko Tiongkok mencuat, ada seribu lebih wisatawan Tiongkok yang datang ke Bongkasa. Tapi sekarang hampir tidak ada lagi tamu yang datang. Padahal ada usaha rafting yang mempekerjakan tenaga kerja lokal di sana. “Sebelum mencuat, kedatangan wisatawan ke desa kami kan ramai. Dampaknya ada untuk para guide, terus masyarakat yang jualan, kontribusi ke banjar. Kan ada kita dapat dari tamu. Semuanya merasakan perputaran ekonomi dari yang katanya wisatawan sampah. Dulu wisatawan elit kami cuma nonton,” katanya

seraya meminta pemerintah agar mencari solusi terlebih dulu sebelum melakukan penutupan toko-toko jaringan Tiongkok. Pengusaha wisata tirta di Nusa Penida I Putu Darmaya, mengatakan masalah besar setelah toko-toko jaringan Tiongkok ditutup adalah siapa yang akan membawa wisatawan Negeri Tirai Bambu ke Bali. Selama ini toko-toko itulah yang membawa tamu ke Bali dengan cara investasi. “Justru pemerintah sebenarnya diuntungkan, karena tanpa mengeluarkan uang tamu sudah datang. Siapa yang membawa datang? Mereka-mereka (toko jaringan Tiongkok - red) inilah. Nah, sekarang mereka ditutup,” ujarnya. Kalau memang ada penyimpangan yang dilakukan, lanjut Darmaya, mestinya diajak duduk bersama. Bukan berarti pihaknya le bih mendukung kuantitas, karena kualitas tamu juga harus diutamakan. Hanya saja hal itu kembali lagi pada budget yang dimiliki wisatawan. Sekarang tinggal pemerintah mau memilih yang mana. “Kalau kita sih harapannya semuanya, kualitas bagus ada, kualitas

jelek juga ada. Satu bagian yang murah, satu bagian yang mahal. Jangan sampai kita menyalahkan pasar, kita harus memilah. Pasar murah di-cut apabila tamu di Bali itu sudah full dengan kualitas yang bagus. Tapi semasih tamu mahal tidak ada, kenapa tidak kita ambil yang murah dulu,” paparnya. Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta menegaskan, bisnis yang dijalankan di Bali harus sehat. Oleh karena itu, penutupan tokotoko tidak berizin dan yang sudah berizin tapi usahanya tidak sehat tetap harus dilakukan. Di sisi lain, hal ini rupanya membawa dampak pada pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan toko-toko jaringan Tiongkok. “Ada usaha swing, watersport, spa, dagang babi guling yang ternyata tidak ada hubungan dengan toko tapi rugi karena toko ditutup. Ini harus segera ditata agar bangkit lagi,” ujarnya. (kmb32) Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Puluhan PSK Digiring ke Sidang Tipiring Bali Post/eka

KRIMINAL - Kapolresta Denpasar menggelar para tersangka dan barang bukti tindak kriminal di depan Patung Padarakan Rumeksa Gardapati, Senin (12/11) kemarin.

Topik :

Denpasar (Bali Post) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar terus menggiring para pelanggar perda ke sidang tindak pindana ringan (tipiring). Jika sebelumnya para pelanggar kebersihan disidang, kini giliran pekerja seks komersial (PSK) diajukan ke meja hijau. Sedikitnya 22 orang PSK harus menjalani tipiring di Balai Banjar Kelandis, Desa Sumerta Kauh, Denpasar, Senin (12/11) kemarin. Puluhan PSK ini diciduk petugas penegak perda di Jalan Danau Tempe, Sanur, Denpasar, Sabtu (10/11) lalu. Selain puluhan PSK, pada sidang tipiring ini juga dihadirkan satu pria hidung belang yang kedapatan sedang bercinta dengan PSK. Hakim I Ketut Kimiyasa, S.H., M.H. dengan panitera

Made Arta Jaya, S.H. dan jaksa Yudi Purwanta, S.H., menjatuhkan vonis denda dengan nilai yang beragam. Mulai Rp 300.000 hingga Rp 1.200.000. Untuk 22 PSK tersebut didenda sebesar Rp 400 ribu subsider tiga hari kurungan. Sedangkan tiga mucikari didenda sebanyak Rp 1,5 juta dengan subsider kurungan tujuh hari dan satu orang pelanggan didenda Rp 300 ribu subsider tiga hari kurungan. Kepala Satpol PP Kota Denpasar Dewa Anom Sayoga mengatakan, 22 PSK ini diamankan saat sidak di kKawasan Jalan Danau Tempe, Sanur. Mereka diciduk saat menjajakan diri kepada pria hidung belang. Selain PSK, pihaknya juga mengamankan tiga orang mucikari dan satu pria hidung belang yang sedang memadu

kasih dengan PSK. Mereka melanggar Pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum khususnya tata susila, dan Perda Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemberantasan Pelacuran. Para PSK tersebut dihadirkan dalam sidang karena melakukan praktik prostitusi dan melakukan perbuatan jual diri. Sementara untuk mucikari, lantaran telah menyediakan dan melakukan jual-beli PSK tersebut. Salah satu PSK berinisial RT asal Situbondo mengaku baru datang ke Bali delapan bulan lalu. Ia bekerja sebagai PSK lantaran terbelit hutang. Supaya dapat melunasi hutangnya, RT terpaksa bekerja sebagai PSK. “Baru delapan bulan bekerja di sini, supaya bisa ngelunasin hutang,” ujarnya. (kmb12)

Bali Post/kmb12

TIPIRING - Suasana sidang tipiring di Balai Banjar Klandis, Senin (12/11) kemarin.

BADUNG

Selasa Paing, 13 November 2018

3

Soal Bali Dijual Murah di Tiongkok

Menpar akan Tegaskan Kesepakatan ”Travel Agent” Mangupura (Bali Post) -

Pemerintah berharap bisa bertemu pemerintah Tiongkok untuk membahas kasus Bali dijual murah. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, kasus tersebut memang tidak berpengaruh terhadap target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun 2019 sebanyak 20 juta orang, namun secara spesifik akan berdampak pada kunjungan wisatawan Tiongkok. Ditemui usai menghadiri Wisuda XXIV STP Bali, Senin (12/11) kemarin di Nusa Dua, Arief Yahya menyampaikan, dulu sudah pernah disepakati bahwa salah satu hal yang paling efektif dalam hal ini adalah membuat whitelist atau catatan mengenai travel agent. Hanya travel agent atau wholesaler yang terdaftar yang boleh beroperasi di kedua negara. Saat itu industri pariwisata Indonesia diwakili Asita sudah sepakat mengeluarkan daftarnya. Begitu juga industri pariwisata di Tiongkok. Hal ini, menurutnya, paling efektif untuk bisa menyeleksi agen perjalanan. ‘’Kalau tidak

masuk di dalam list, tidak boleh. Begitu juga kalau yang ada di dalam list nekat melakukan kenakalan, izinnya akan dicabut. Itu akan kita ulang lagi,’’ tegasnya. Menurutnya, kasus ini terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bali. Bahkan di luar negeri seperti Thailand, dulu ramai istilah zero dollar tour, zero fee tour. ‘’Ini yang kita atasi sekarang,’’ katanya. Dijelaskannya lebih lanjut, untuk target 17 juta kunjungan wisman tahun ini kemungkinan tercapai 16,5 juta orang. Ini karena adanya bencana gempa bumi yang beruntun. Hal yang sama juga terjadi tahun lalu. Sampai September

2017, semua orang percaya akan bisa mencapai 15 juta kunjungan wisman sesuai target. Namun terjadi erupsi Gunung Agung. Selama tiga bulan industri pariwisata Bali terkena dampaknya. Namun berkat program recovery, pariwisata berangsur pulih. Pada Januari 2018 recover 70 persen, Februari 90 persen, Maret 95 persen dan pada April sudah fully recovered. (kmb23)

WISATAWAN Wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Pura Taman Ayun, Mengwi.

Bali Post/eka

Bupati Rasionalisasi RAPBD 2019

Guna Optimalisasi dan Efektivitas Program

RAPAT PARIPURNA - Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyerahkan ranperda kepada Ketua DPRD Putu Parwata seusai rapat paripurna di gedung DPRD Puspem Badung, Senin (12/11) kemarin.

Disesuaikan dengan Potensi

RAPBD Badung 2019 Dikoreksi Jadi Rp 7,7 Triliun

RAPBD Badung yang sebelumnya ditetapkan Rp 10,4 triliun, akhirnya dikoreksi menjadi Rp 7,7 triliun. Nilai koreksinya mencapai Rp 2,7 triliun. Hal itu diungkapkan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta pada rapat paripurna DPRD Badung, Senin (12/11) kemarin. Rapat paripurna ini mengagendakan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung atas Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda Kabupaten Badung tentang Pencabutan Perda No. 29 Tahun 2013 tentang LPD. Selain Bupati Nyoman Giri Prasta, acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Putu Parwata beserta 35 anggota dewan, Sekda Wayan Adi Arnawa dan kepala OPD di lingkup Pemkab Badung. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata. Menurut Bupati Giri Prasta, koreksi yang dilakukan sesuai dengan saran dan masukan dari pimpinan serta anggota DPRD Badung. Angka ini menyesuaikan dengan potensi yang ada. ‘’Dengan koreksi ini, Pemkab tidak banyak punya utang proyek. Pendapatan daerah melalui PAD nantinya dipastikan sesuai dengan potensi yang ada,’’ tegasnya. Walau dikoreksi, katanya, pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. ‘’Namun mencermati perkembangan realisasi PAD tahun anggaran 2018, kami sepakat melakukan pembahasan secara lebih intensif sehingga proyeksi PAD yang kita pasang dalam RAPBD 2019 yang akan disepakati

bersama nantinya benar-benar dapat mencerminkan potensi dan kemampuan keuangan daerah, yang dapat mengimbangi pemenuhan kebutuhan aerta aspirasi yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan urusan kemasyarakatan di Badung secara optimal,’’ ujar Giri Prasta. Dalam menyusun proyeksi penerimaan pajak dan retribusi daerah pada 2019, Pemkab berpedoman pada Permendagri No. 38 Tahun 2018 serta melakukan upaya-upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi daerah. Pada kesempatan itu, Bupati juga sepakat mengajak seluruh komponen masyarakat Badung untuk mendukung upaya menggenjot pendapatan terutama dari sektor pariwisata dan sektor lainnya. Permasalahan egosektoral dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah masih dirasakan menjadi penghambat optimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Proses penagihan piutang pajak selama ini, tegasnya, telah dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Realisasi piutang pajak daerah menunjukkan tren meningkat. Pada 2016 realisasi penerimaan piutang pajak Rp 84,5 miliar, sementara pada 2017 menjadi Rp 115,7 miliar. ‘’Sampai Oktober 2018, realisasi piutang pajak yang tertagih Rp 135,6 miliar,’’ tegasnya. Pemkab Badung dalam mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang transparan dan akuntabel telah memiliki kebijakan jelas melalui Perda

Bali Post/edi

ITDC - Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer bersama jajaran manajemen saat perayaan HUT ke-45 ITDC, Senin (12/11) kemarin.

No. 2 Tahun 2016 tentang Sistem Online Pajak Daerah. Pemungutan pajak daerah terus dikembangkan dan dikelola melalui pengembangan kerja sama dengan bank umum nasional untuk memperluas akses dan fasilitas pembayaran pajak daerah. Penerapan sistem online pelaporan pajak daerah dalam rangka memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaporkan pada masa setiap bulannya. Upaya lainnya melalui pengawasan kepada wajib pajak melalui penerapan sistem online pencatatan data transaksi penerapan pajak melalui pemasangan cash register online, tapping box dan webservice. Selain masalah pendapatan, Bupati juga banyak menjawab pandangan umum semua fraksi. Terhadap catatan yang disampaikan Fraksi Golkar agar melakukan penyesuaian terhadap rancangan program tahun 2019, Bupati menyatakan proses penyusunan RAPBD tidaklah dilakukan satu pihak saja, namun dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, DPRD dan masyarakat. Proses penyusunan dilakukan dalam tahapan-tahapan yang cukup panjang, mulai dari musrenbang tingkat desa/ kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten sehingga dihasilkan program prioritas untuk dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah RKPD. Alokasi belanja, katanya baru dirancang setelah diketahui seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai program-program dalam APBD. Semua berangkat dari skala prioritas. (ad506)

WAKIL rakyat di DPRD Badung mendukung pihak eksekutif melakukan rasionalisasi terhadap RAPBD tahun 2019 dari semula terpasang Rp 10,4 triliun menjadi Rp 7,7 triliun. Hal tersebut disampaikan pada rapat paripurna DPRD Badung dengan agenda jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum fraksifraksi DPRD Kabupaten Badung, Senin (12/11) kemarin. Ketua DPRD Badung I Putu Parwata mengatakan, asumsi pendapatan dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 7,7 triliun dilakukan untuk optimalisasi dan rasionalisasi program. Parwata menegaskan, rasionalisasi yang dilakukan bukan berarti memotong program. ‘’Ini dilakukan untuk efektivitas terhadap program. Mana yang bisa diambil dengan APBD, mana dengan sharing mana dengan APBN. Tetapi bukan berarti memotong program,’’ tegas Parwata didam-

pingi Wakil Ketua I Nyoman Karyana dan Wakil Ketua II Made Sunarta usai rapat paripurna. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu juga menegaskan akan terjadi efisiensi anggaran, namun program-program yang sudah direncanakan tetap berjalan. ‘’Optimalisasi program tetap sesuai visi misi Bupati, melalui estimasi atau asumsi pendapatan di tahun berikutnya. Lebih ditekankan pada OPD semua melakukan rasionalisasi itu melalui efisiensi dan pembagian kewenangan yang ada,’’ jelasnya. Politisi asal Desa Dalung ini kembali menegaskan, apa yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung tetap dilakukan secara konsisten dan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

RAPBD - Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Nyoman Karyana dan Wakil Ketua II Made Sunarta memberikan keterangan pers terkait rasionalisasi RAPBD tahun 2019. (PPAS). ‘’Untuk KUA-PPAS kita hanya lakukan penyesuaian karena target ditetapkan

di bawah KUA-PPAS. Kalau melampaui KUA-PPAS baru dilakukan revisi. Hanya disesuaikan,’’ katanya. (ad512)

Ribuan Pelamar CPNS Gagal Penuhi ”Passing Grade”

Pansel Tunggu Arahan BKN

Mangupura (Bali Post) – Ribuan pelamar Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Badung gagal memenuhi passing grade dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Berdasarkan informasi, dari 3.082 peserta atau pelamar yang terdaftar, hanya sekitar 100 peserta yang dinyatakan lulus passing grade. Melihat kondisi itu, Panitia Seleksi (Pansel) Penerimaan CPNS setempat mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut dari BKN Regional X. Bila passing grade mutlak menjadi patokan kelulusan, maka praktis banyak formasi CPNS di Badung yang gagal terisi. ‘’Kami masih menunggu arahan dari BKN Regional

Bali. Sampai sekarang belum ada petunjuk,’’ ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung I Gede Wijaya, Senin (12/11) kemarin. Menyikapi beredarnya informasi peserta yang tidak memenuhi passing grade dipastikan gugur, Gede Wijaya mengatakan, kelulusan resmi tes SKD akan diumumkan lebih lanjut setelah ada keputusan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). ‘’Panitia di daerah saat ini menunggu hasil resmi tersebut. Jadi, kita tidak mengatakan lulus atau tidak lulus. Yang ada baru sebatas memenuhi atau tidak memenuhi passing grade,’’ tegasnya.

Birokrat asal Kerobokan, Kuta Utara itu menyebutkan, jadwal pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan lebih lanjut. ‘’Yang jelas, jadwal SKB setelah dipastikan kelulusan SKD,’’ ucapnya. Berdasarkan Permenpan No. 37 Tahun 2018, passing grade ditetapkan sebagai berikut. Untuk formasi umum nilai TWK minimal 75, TIU 80, dan TKP minimal 143, formasi khusus cumlaude yang membedakan hanya pada nilai TIU yakni minimal 85, formasi khusus disabilitas minimal 70, formasi khusus putraputri Papua

dan Papua Barat dengan nilai TIU minimal 60, tenaga guru dan tenaga medis atau paramedis dari eks tenaga honorer kategori-II dengan nilai TIU minimal 60. Untuk jabatan dokter spesialis, instruktur penerbang, nilai passing grade-nya sama dengan formasi umum. Sedangkan untuk petugas ukur, rescuer, anak buah kapal, pengamat gunung api, penjaga mercusuar, pelatih atau pawang hewan, dan penjaga tahanan nilai passing gradenya untuk TIU minimal 70. (kmb27)

SOSOK Perangi Sampah Pantai PERMASALAHAN sampah di pantai harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai tumpukan sampah di pantai khususnya yang jadi destinasi wisata, menyebabkan citra pariwisata Bali tercoreng. Hal itu diungkapkan Ketua Paguyuban Yasa Segara Bengiat Nusa Dua, I Ketut Koder, Senin (12/11) kemarin. Dikatakannya, pada bulan-bulan tertentu kawasan Pantai Bengiat selalu dipenuhi sampah kiriman. Bahkan sebagian besar sampah berupa plastik. Untuk menanganinya, pihaknya menurunkan anggota kelompok nelayan untuk melakukan pembersihan. Namun dengan jumlah sampah yang cukup banyak, terkadang mereka juga kewalahan. Ke depan pihaknya berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk membantu membersih-

kan sampah kiriman. Selain peduli terhadap kebersihan, pihaknya juga memberikan atensi terhadap pelestarian penyu. Hal ini mengingat kawasan Pantai Bengiat sering dijadikan lokasi bertelur oleh Penyu. Sebagai langkah pelestarian penyu, pihaknya mempersiapkan lahan sebagai tempat pengeraman telur penyu. Kemudian setelah berumur 52 hari dan setelah menetas, tukik dilepaskan ke laut. (edi)

2019, ITDC Targetkan Satu Juta Kunjungan Wisman Mangupura (Bali Post) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan Nusa Dua menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak satu juta orang di tahun 2019. Target ini seiring dengan penambahan kamar bintang 5 dan fasilitas wisata lainnya di kawasan tersebut. Seperti yang disampaikan Direktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer, angka yang ditargetkan itu lebih

tinggi dari realisasi kunjungan tahun 2017 yang sekitar 900 ribu wisman. Sedangkan untuk tahun 2018, jumlah kunjungan baru tercatat sebanyak 966 ribu orang. ‘’Saat ini pasar potensial masih Tiongkok, Australia dan Jepang. Kami pasti menambah atraksi agar mereka terus datang. Apalagi waterblow sudah ada pemandangan baru dan akan ditambah dengan kafe-kafe,’’ kata Abdulbar saat ditemui pada perayaan HUT ITDC ke-45

di kantor setempat, Senin (12/11) kemarin. Menurutnya, Nusa Dua tetap harus dikembangkan. Untuk tahun ini akan ada pembukaan cartoon network dari Amerika, yang terletak di samping lapangan golf dan akan menjadi theme park internasional pertama di Indonesia. Theme park internasional ini diharapkan mampu mendatangkan hingga 500 ribu wisatawan per tahunnya. ‘’Target kami bertahap, pada tahun per-

tama dikunjungi 100 ribu wisatawan, tahun kedua 200 ribu wisatawan dan kemudian mencapai puncaknya tahun ketiga 500 ribu turis,’’ jelasnya. Sejumlah event internasional bergengsi, seperti sidang tahunan IMF-WB pada Oktober 2018 yang mendatangkan puluhan ribu delegasi telah berlangsung di kawasan Nusa Dua. ITDC sebagai tuan rumah MICE berskala internasional tidak cukup hanya menyediakan venue di

dalam ruangan. Venue di luar ruangan pun akan menjadi nilai tambah Nusa Dua. Terkait MICE, saat ini sudah ada penambahan fasilitas seperti Paviliun Indonesia dengan ukuran 6.000 meter persegi dengan arsitektur khas Indonesia yang dibuat oleh Kementerian BUMN ketika IMF-WBG. ‘’Di Paviliun Indonesia akan ada display tentang BUMN dan bisa disewa untuk keperluan exhibition atau pameran,’’ tambahnya. (kmb23)

info seremoniAL

4 A K T I V I T A S S E R E M O N I A L P R O F I L E C E R I T A S U K S E S B R A N D I N G D I S I N I

Bupati Badung Evaluasi Belanja Tahun 2019

Fraksi PDI Perjuangan Nilai sebagai Langkah Cermat BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta pada sidang paripurna DPRD Badung yang mengagendakan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksifraksi, Senin (12/11) kemarin, menyampaikan adanya rasionalisasi belanja pada RAPBD tahun 2019. Dari yang semula terpasang Rp 10,2 triliun menjadi Rp 7,7 triliun. Langkah Bupati Giri Prasta ini mendapat apresiasi dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung. Ketua Fraksi PDI Perjuangan I Gusti Anom Gumanti didampingi Sekretaris Fraksi I Made Ponda Wirawan menegaskan, kebijakan evaluasi yang diambil Bupati adalah sangat tepat, dengan mempertimbangkan postur anggaran, khususnya pendapatan. ‘’Bupati sangat cermat, mengevaluasi belanja pada RAPBD Badung tahun 2019, dengan memperhatikan postur anggaran yang ada,’’ kata Anom Gumanti ditemui seusai siding, kemarin. Meski ada evaluasi belanja, program kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat Badung tetap menjadi prioritas. ‘’Lima bidang yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas, yaitu pangan, sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, bidang adat, agama dan budaya, bidang pariwisata serta bidang infrastruktur,’’ terangnya. Di bagian lain, Ponda Wirawan mendorong Badan Pendapatan

APBD - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung yang diwakili Ketua Fraksi PDI Perjuangan I Gusti Anom Gumanti didampingi Sekretaris Fraksi I Made Ponda Wirawan mengapresiasi langkah Bupati Giri Prasta yang melakukan rasionalisasi terhadap APBD dari yang semula terpasang Rp 10,2 triliun menjadi Rp 7,7 triliun. Daerah lebih inovatif dalam menggenjot pendapatan serta mengurangi kebocoran-kebocoran pajak. Politisi asal Mambal ini memberikan apresiasi atas upaya Bapenda dalam perluasan data potensi pajak dengan bekerja sama dengan penyedia online travel, seperti Agoda, Booking. com, traveloka dan sejenisnya. Potensi ini, menurut Ponda, selama ini sama sekali belum tergarap. ‘’Dengan bekerja sama dengan

penyedia online travel, kita akan mendapatkan data usaha yang berkerja sama dengan mereka, dan diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),’’ imbuhnya. Ponda juga sangat mendukung upaya pengawasan wajib pajak melalui penerapan online system, seperti pencatatan data transaksi melalui pemasangan cash register online, tipping box dan webservice. (ad513)

DPK Gelar Sosialisasi Pengawasan Audit Internal Kearsipan SELAMA ini keberadaan arsip masih dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan. Padahal keberadaan arsip sangat penting untuk kelangsungan pembangunan dan roda pemerintahan. Pengawasan kearsipan dalam bentuk audit diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaraan kearsipan, khususnya di Kota Denpasar. Demikian disampaikan Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar IGN Eddy Mulya saat membuka sosialisasi pengawasan audit internal kearsipan yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK), Senin (12/11) kemarin. Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, unsur kelurahan, serta perusda. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini yakni Kepala Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rudi Anton. Rai Mantra menyampaikan untuk mewujudkan kearsipan yang baik perlu adanya dukukungan regulasi, standar operasional prosedur dan sumber daya yang mempu mewujudkan kearsipan yang baik. Mengingat penyelenggara kearsipan secara total akan menjamin akuntabilitas pemerintah dan pembangunan. Di samping itu diperlukan langkah monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, salah satunya melalui audit dan pengawasan interal penyelenggaraan dan pengelolaan arsip. Terlebih lagi di era kemajuan informasi teknologi, penyelenggaraan kearsipan diharapkan akan semakin mudah karena telah dibantu dengan teknologi. Dengan adanya teknologi akurasi

SOSIALISASI - Asisten III Setda Kota Denpasar didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberi salam kepada narasumber sosialisasi pengawasan audit internal kearsipan. kearsipan akan semakin baik. Untuk itu, Rai Mantra berharap semua peserta mengikuti sosialisasi ini dengan baik dan kemudian menerapkan audit kearsipan di OPD masing-masing. Hal ini akan semakin mempermudah dalam mengukur pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai selama ini. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar Drs. I Putu Budiasa, M.Si. menyampaikan pengawasn kearsipan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk penyeleggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan sesuai peraturan perundang-undangan kearsipan. Audit kearsipan merupakan proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi berdasarkan standar kearsipan. Lebih lanjut Budiasa menambahkan, untuk melaksanakan audit internal kearsipan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 diawali degan melaksanakan sosialisasi pada OPD dan BUMD dan kepala desa/lurah se-Kota

Denpasar. ‘’Melalui sosialisasi audit internal kearsipan kami harapkan dapat mewujudkan yang benar,’’ ujarnya. Sementara itu, narasumber sosialisasi Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI Rudi Anton menyampaikan keberadaan arsip mempunyai peran sangat penting dalam proses pembangunan suatu daerah. Karena keberadaan arsip merupakan bukti penting juga sebagai bukti hukum dalam pengawasan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. ‘’Untuk itu kami memandang sangat penting penglolaan fisik arsip untuk bukti autentik penyelenggaraan pembangunan,’’ ujarnya. Di samping itu, keberadaan arsip bisa menjadi sumber data untuk penelitian yang dilakukan para akademisi. Rudi Anton dalam kesempatan tersebut mengapresiasi sosialisasi audit kearsipan yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar. Itu menandakan Pemerintah Kota Denpasar sangat memahami pentingnya keberadaan arsip. (ad510)

Selasa Paing, 13 November 2018

Puncak Peringatan HKN Ke-54

Dinkes Bali Perkuat Upaya Promotif dan Preventif ‘’AKU Cinta Sehat’’ menjadi tema utama Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54 dengan subtema ‘’Ayo Hidup Sehat, Mulai Dari Kita’’. Di Bali, Dinas Kesehatan Provinsi memaknainya sebagai upaya untuk lebih memperkuat kegiatan promotif dan preventif. Terlebih, kesehatan masyarakat telah menjadi salah satu prioritas dalam visi ‘’Nangun Sat Kertih Loka Bali’’. ‘’Aku cinta sehat, artinya bahwa kita jangan sampai sakit. Agar jangan sakit, tentu harus pencegahan dan promosi kesehatan kita utamakan,’’ ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya di sela-sela puncak peringatan HKN ke-54 di halaman kantor dinas setempat, Senin (12/11) pagi kemarin. Suarjaya menambahkan, upaya promotif dan preventif tidak hanya terpaku di puskesmas. Namun, seluruh tenaga kesehatan juga didorong melakukan upaya itu dengan pendekatan keluarga lewat home visit atau kunjungan rumah. Dengan demikian, akan lebih diketahui apa yang menjadi permasalahan kesehatan di masyarakat. ‘’Untuk tenaga kesehatan tentu yang menjadi ujung tombak di puskesmas. Tapi kita juga mengajak mitramitra potensial yang lain seperti PKK, Karang Taruna, tokoh-tokoh agama, yang semua sudah kita ajak komunikasi,’’ jelasnya. Menurut Suarjaya, upaya pencegahan atau preventif dapat segera dilakukan saat permasalahan kesehatan di masyarakat lebih cepat diketahui. Itu sebabnya, momentum HKN juga dipakai untuk lebih menggalakkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Mulai

HKN - Wakil Gubernur Bali Cok Ace didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya dan Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta menyerahkan hadiah lomba HKN ke-54. dari aktivitas fisik, makan buah dan sayur, hingga mengurangi konsumsi lemak yang berlebihan agar masyarakat lebih sehat. ‘’Memang ini menjadi prioritas. Apalagi dengan visi ‘Nangun Sat Kertih Loka Bali’, kita kan memprioritaskan orang harus sehat dengan menjaga lingkungan yang bersih, perilaku hidup bersih dan sehat, tidak merokok,’’ pungkasnya. Puncak peringatan HKN ke54 diisi dengan upacara bendera yang dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati sebagai inspektur upacara. Wagub yang akrab disapa Cok Ace ini juga membacakan sambutan Menteri Kesehatan. Dikatakan, HKN agar dijadikan momentum untuk merefleksikan kembali sejauh mana keberhasilan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan. Begitu juga untuk melihat

sejauh mana keberhasilan sektor kesehatan melibatkan semua unsur lintas sektor dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. ‘’Kesehatan menjadi prioritas dari lima program unggulan kita. Saya setuju dengan upaya promotif dan preventif, memang lebih bagus itu yang dilakukan untuk bisa menekan orang yang datang ke rumah sakit. Sejak awal kita mulai hidup sehat, gaya hidup kita perbaiki,’’ ujarnya. Selain upacara bendera, puncak peringatan HKN juga diisi dengan penyerahan hadiah lomba oleh Wagub Cok Ace didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya dan Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta. Wagub selanjutnya melakukan grand opening Paviliun ABMEC dan re-launching Bali Laser Center di RS Mata Bali Mandara. (ad514)

Wisuda XXIV STP Bali

Seratus Persen Lulusan Diterima di Pasar Kerja SEKOLAH Tinggi Pariwisata (STP) Bali, Senin (12/11) kemarin menggelar Wisuda XXIV. Bertempat di The Westin Resort Nusa Dua, tahun ini STP Bali mewisuda sebanyak 606 lulusan dari berbagai program studi. Menteri Pariwisata Arief Yahya berharap 10 persen dari lulusan ini bisa menjadi wirausahawan (entrepreneur). Dengan menggunakan bahasa yang baik, remunerasi lulusan akan lebih baik daripada sekarang. ‘’Tantangan kerja memang tidak ada. Artinya 100 persen lulusan STP Bali diterima pasar kerja. Diharapkan remunerasi ini bisa lebih baik,’’ pungkasnya. Ketua STP Bali Drs. Dewa Gede Ngurah Byomantara, M.Ed. pada kesempatan tersebut mengungkapkan, pencapaian kinerja lulusan Program Studi pada tahun 2018 yaitu Indeks Prestasi Komulatif (IPK) tertinggi yang mampu dicapai adalah 3,81. Sedangkan Rata-rata masa studi S-l dan D-4 empat tahun dua bulan lima hari dan rata-rata masa studi D-3 tiga tahun tiga bulan. Dijelaskannya, dari 606 orang lulusan tersebut, 176 orang (29,04%) di antaranya telah bekerja sebelum diwisuda atau memiliki waktu tunggu 0 bulan. ‘’Dalam waktu maksimal enam bulan setelah pelaksanaan wisuda ini, kami optimis semua lulusan kami terserap di dunia kerja. Karena pada 25 dan 26 Oktober telah dilaksanakan Job Fairs dengan ditawarkan 20.576 lapangan pekerjaan, baik dalam negeri maupun luar negeri,’’ yakinnya. Selain menargetkan serapan 100% di dunia kerja, sesuai dengan instruksi Menteri Pariwisata kepada seluruh Perguruan Tinggi Pariwisata Kementerian Pariwisata, pihaknya juga mendorong lulusan STP Bali untuk berani,

LULUSAN TERBAIK - Menteri Pariwisata Arief Yahya menyerahkan penghargaan kepada lulusan terbaik pada Wisuda XXIV STP Bali, Senin (12/11) kemarin di The Westin Resort Nusa Dua. kreatif dan inovatif berwirausaha. pengembangan kualitas sumber Untuk itu, jiwa kewirausahaan daya manusia melalui pengempenting untuk dikembangkan bangan 3C yaitu Curriculum, Cerkarena wirausahawan memiliki tification, dan Center of Excellence. kesempatan untuk menggerakkan Pada Wisuda XXIV ini ditetapperekonomian masyarakat seki- kan wisudawan dengan IPK tar, memberdayakan masyarakat tertinggi dari setiap program dan tentu juga mencapai tingkat studi yaitu Prodi ADH Ni Putu kehidupan yang mapan sebagai Pebri Puspita Dewi, IPK 3.78. pencapaian personal. Prodi BHP diraih Putu Adelina Dengan kompetensi yang telah Octavianti IPK 3.64. Prodi DPW dicapai oleh lulusan STP Nusa diraih Baiq Iin Widiya WantDua Bali, diyakini bahwa lulusan ing Putri IPK 3.74. Prodi MAH STP Bali mampu untuk berwi- diraih I Made Astika Jaya IPK rausaha. Selain usaha kreatif, 3.76. Prodi MBP ada tiga orang kuliner dan perjalanan, lulusan masing-masing dengan IPK 3.70 STP Bali juga dapat mulai melirik diraih I Pt. Bina Arta Wibawa, pengembangan usaha pariwi- Komang Ary Wibayani, Kadek sata berbasis komunitas. Seperti Novie Krisna Yanti. Prodi MDK pengembangan homestay, agrowi- diraih Eka Novianti IPK 3.77. sata, dan usaha integratif lainnya Prodi MKH diraih Nataline Putri dalam pemberdayaan desa wisata. IPK 3.78. MKP Ni Kadek SwanDengan kemampuan teknolog- dewi IPK 3.81. MTB diraih oleh inya sebagai bagian dari Generasi dua orang dengan IPK 3.73 atas Emas Indonesia, lulusan STP nama Vionisia Elsa Esterlay dan Nusa Dua Bali juga diharapkan Ni Ketut Widya Rahayu. Prodi mampu mengembangkan industri MTH dua orang dengan IPK pariwisata digital Indonesia. Hal 3.78 atas nama Ni Kadek Lisna ini sejalan dengan instruksi Men- Candra Dewi dan Ni Kadek Tristeri Pariwisata terkait dengan nawati. (ad509)

Disambut Ratusan Krama Subak, Made Urip Turba di Bumi Makepung Bawa Oleh-oleh Alsintan Senilai Total Rp 620,5 Juta

SETELAH membantu alsintan atau alat mesin pertanian di Kabupaten Badung senilai Rp 1,169 miliar, anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Drs. I Made Urip, M.Si. kembali turba (turun ke bawah) membawa oleholeh bantuan serupa di Kabupaten Jembrana tahun 2018 senilai total Rp 620,5 juta. Kehadiran wakil rakyat ‘’sejuta traktor’’ ini bersama Staf Ahli Made Urip, Vindy Faradilah, S.E. dan I Nyoman Kartika, langsung disambut ratusan petani dan krama subak di Bumi Makepung bersama perbekel, pekaseh dan Ganti Jembrana beserta sejumlah tokoh masyarakat di Balai Subak Tibu Beleng, Desa Penyaringan, Mendoyo, Jembrana, Minggu (11/11). Bantuan alsintan tersebut berupa 5 unit handtractor (Rp 283 juta), 5 unit pompa air (Rp 125 juta), 25 unit handsprayer (Rp 12,5 juta) dan 4 Program KBR atau Kebun Bibit Rakyat (Rp 200 juta). Pada kesempatan itu, Perbekel Penyaringan I Made Dresta merasa kagum dengan sepak terjang Made Urip yang tidak saja berjuang untuk petani di Tabanan, namun ternyata dirasakan bagi

petani dan krama subak di seluruh Bali dan sampai di Kabupaten Jembrana. Terbukti kehadiran Made Urip yang dihadiri para petani dari tiga subak itu, disambut sangat antusias. ‘’Apa yang telah dilakukan sudah sangat luar biasa. Terbukti di sektor pertanian di Bali sudah dapat meningkatkan hasil produksi dan mempertahankan subak yang ada. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Urip yang sudah sangat luar biasa memberikan bantuan, sehingga secara umum sektor pertanian sudah meningkat,’’ ujarnya, seraya menyebutkan bantuan UPPO dan bibit ternak sapi termasuk alat pertanian sudah diterima krama subak. Sementara itu, salah satu penerima bantuan Klian Subak Tibu Beleng I Nyoman Tehnik mengaku sudah menerima alsintan dari Made Urip yang sangat bermamfaat bagi subak. Pihaknya ke depan berharap bisa terus dibantu oleh Made Urip yang selama ini sangat konsisten membela kaum petani di pedesaan. ‘’Bapak Made Urip sudah berkenan hadir di subak kami dengan membawa

ALSINTAN - Anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Drs. I Made Urip, M.Si. saat menyerahkan secara simbolis bantuan alsintan di Jembrana senilai total Rp 521 juta. sangat banyak bantuan dari pusat yang dibantu Bu Vindy dan Pak Kartika di lapangan. Karena itu kami dari subak siap akan mendukung dan memilih kembali Pak Made Urip agar bisa kembali

duduk di DPR-RI untuk periode berikutnya,’’ tegasnya. Hal itu dibenarkan anggota DPRD Bali Dr. I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, S.E., M.M. bahwa Made

Urip sangat rajin menyerap aspirasi di sektor pertanian termasuk perkebunan, peternakan, kehutanan termasuk mitra Bulog. Di sisi lain, dikatakannya, karena saking cintanya dengan petani, Made Urip ingin memajukan sektor pertanian di seluruh Bali, termasuk di Jembrana, karena bisa menyeleksi bantuan aspirasi yang diturunkan termasuk di Jembrana. Apalagi bantuan ini direspons dengan baik, karena sudah terbukti memperjuangkan para petani dan krama subak. ‘’Pak Made Urip sudah terbukti membantu dan mengawal di bidang pertanian agar bisa berkembang. Ini calon sudah pasti jadi, karena sudah terbukti dari pileg sebelumnya. Karena itu dukung Pak Made Urip, jangan pilih yang hanya bisa janji-janji saja,’’ beber adik kandung Wedakarna ini. Made Urip mengakui pertemuan ini berkat fasilitasi petani dan krama subak di Jembrana, karena selama 14 hari menggelar reses di dapil Bali. ‘’Saya dari tahun 1999 terus duduk di Komisi IV untuk bisa memperjuangkan aspirasi dan usulan petani dan

Raih sukses dengan menginformasikan kegiatan usaha/lembaga, csr, kegiatan public relations, promosi usaha, dll hub bag iklan: 0361-225764 atau sekretariat @ balipost.com Naskah maksimum 2000karakter + foto (jpg/tiff) diterima paling lambat pkl. 17.30 wita.

krama subak di desa. Saya sangat senang dengan petani, karena sangat lugu dan polos, asal tidak dibohongi,’’ papar anggota DPR-RI empat periode ini. Selama ini Ketua DPP PDI Perjuangan dua periode tersebut telah memperjuangkan bantuan, seperti program UPPO, PUMP ataupun PUPM dan alsintan lainnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menjelaskan, tahun 2019 nanti ada usulan dari Jembrana seperti UPPO untuk produksi pupuk organik guna memperbaiki hara tanah. Karena itu, petani harus membentuk kelompok tani dan ternak, karena APBD di Jembrana sangat kecil sehingga butuh akses dari pusat. ‘’Selama ini kan jarang dapat bantuan dari daerah. Karena itu harus ada anggota dewan yang memperjuangkan, biar nyambung di sektor pertanian. Makanya saya melalui Bu Diah datang ke Jembrana ingin membantu petani dan krama subak. Karena kasihan APBD-nya sangat kecil, sehingga butuh penguatan di sektor pertanian lewat anggaran pusat yang akan kita perjuangkan,’’ tandasnya. (ad508)

Daerah

Selasa Paing, 13 November 2018

”Touring” Bali Timur di Hari Pahlawan

MEMPERINGATI Hari Pahlawan 10 November 2018, Main Dealer Astra Motor Bali bersama seluruh jaringan dealer Honda di Kabupaten Gianyar yang terdiri atas Astra Motor Ubud, Astra Motor Batubulan, Astra Motor Gianyar, Daya Motor, Made Ferry Motor, Artha Karya Mandiri, dan Trimitra Bali mengundang seluruh konsumen loyal Honda khususnya pencinta dan pengguna Honda PCX untuk melakukan touring sejauh 120 km pulang-pergi menuju Taman Ujung Kabupaten Karangasem. Peserta dengan total 80 orang telah berkumpul di Stadion Kapten Dipta, Gianyar yang dilanjutlan dengan briefing rute dan doa bersama. Sebelum memulai touring, seluruh peserta dibekali informasi keselamatan berkendara, perlengkapan berkendara, rambu lalu lintas, serta tidak lupa Cari Aman yang dijelaskan dari tim Safety Riding Astra Motor Bali. Hal ini dilakukan guna mengedepankan keselamatan para riders maupun pengguna jalan yang lain. Serta turut menyebarkan kampanye safety riding. Agenda dari kegiatan kali ini adalah touring dan gathering serta bersilahturahmi bersama dengan konsumen dan komunitas Honda PCX di Singaraja, Denpasar, Badung, Karangasem dan Negara. Peserta touring mengawali start dengan melakukan city rolling di seputaran Kota Gianyar dan rehat sejenak di Taman Kota Gianyar untuk melakukan swafoto bersama.

Dengan cuaca yang cerah perjalanan dilanjutkan menuju Objek Wisata Goa Lawah. Sesampainya di Goa Lawah, Semeton PCX Gianyar bertemu dengan peserta touring PCX yang berasal dari Denpasar - Badung dan dilanjutkan dengan menyantap snack bersama. Setelah menikmati pesona Goa Lawah dan melepas lelah sejenak, perjalanan dilanjutkan ke objek wisata Candidasa, di mana peserta touring PCX yang berasal konsumen dan komunitas PCX Karangasem - Negara telah menunggu untuk menyambut. Coffee dan teh di pinggir pantai disuguhkan untuk melepas lelah sejenak. Dari Candidasa, perjalanan dilanjutkan bersamasama dengan total 100 motor Honda PCX menuju ke tempat makan siang di Rumah Makan Sari Mina Karangasem. Menu ikan gurami menjadi pilihan yang cocok

untuk makan siang. Selesai break makan siang rombongan konsumen dan komunitas PCX melanjutkan perjalanan menuju pit stop terakhir yaitu objek wisata Taman Ujung. Di sini konsumen dan komunitas Honda PCX Singaraja dan komunitas HPCI chapter Bali telah menunggu untuk menyambut. Kegiatan dilanjutkan dengan ramah-tamah dan tentunya menikmati keindahan Taman Ujung yang berada di Bali Timur tersebut. Acara diakhiri dengan foto bersama. ‘’Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada konsumen yang telah percaya pada Honda. Dan kegiatan touring kali ini merupakan salah satu cara kami untuk mempererat tali silaturahmi antarkonsumen dan komunitas yang tersebar di seluruh Bali. Kami berharap juga dapat memperkuat kebersamaan mereka,’’ ujar Alan Darma Saputra selaku Ketua Panitia. (bns1)

5

Senator RI Kunjungi Desa Adat Budeng dan Desa Gumbrih

Ramalan Wedakarna Terbukti, Masalah OTT Saber Pungli Akibat Pejabat Tolak Jenis Desa Adat di UU Desa

MENGAKHIRI masa reses DPD-RI di masa sidang November 2018 ini, Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedateraputra Suyasa III menyambangi tanah kelahiran di Jembrana. Dalam kunjungan kali ini, Wedakarna hadir pada karya yadnya di Desa Pakraman Budeng dan menyambangi masyarakat di Desa Gumbrih Pekutatan. Dalam acara di Desa Budeng, juga hadir Putu Artha (Bupati Jembrana), Kembang Hartawan (Wabup Jembrana) dan Dr. IGA Diah Werdhi Srikandi WS (anggota DPRD Provinsi Bali dapil Jembrana Fraksi PDI Perjuangan) serta pejabat daerah. Dalam kunjungan selama di Jembrana, Senator Arya Wedakarna (AWK) menyampaikan keprihatinannya terhadap masalah yang diduga terkait dengan pelaksanaan Perpres 87 Tahun 2016 yakni tentang Saber Pungli, temasuk kasus di Jungut Batu, Nusa Penida, Klungkung; Tirta Empul Tampaksiring, Gianyar dan juga Sanur, Denpasar. Terhadap hal ini, Senator DPD-RI termuda dari Bali menyampaikan keprihatinannya, mengingat aksi dari Tim Saber Pungli telah menuai kontroversi di masyarakat dan kemungkinan ada persepsi berbeda terkait pelaksanaan Perpres No. 87 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 ini. ‘’UU mengamanatkan DPDRI untuk mengawasi produk perundang–undangan dan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan alat negara, dan dalam kasus Saber Pungli yang kini mulai menyasar desa adat, saya nilai salah sasaran. Seharusnya Tim Saber Pungli lebih banyak menindak para ASN dan staf kedinasan yang korupsi,

KUNKER - Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III bersama Putu Arta (Bupati Jembrana), Dr. IGA Diah Werdhi Srikandi WS (DPRD Provinsi Bali) di Desa Budeng dan saat bertemu tokoh masyarakat Desa Gumbrih, Jembrana. bukan menyasar pada desa adat. Kenapa? Selain salah sasaran, juga tidak efektif, karena justru desa adat inilah benteng terakhir Bali. Seharusnya aparat merasa terbantu dengan peran alamiah desa adat membentengi jagat Bali. Bali ini memiliki kekhususan, dan mari hormati kekhususan yang dinaungi oleh UUD 1945, UU Desa dan juga Perda Desa Pakraman ini dihormati oleh semua pejabat pendatang di Bali. Hal ini juga sudah saya sampaikan pada tanggal 28 Februari 2018 saat pertemuan DPD-RI Bali di Kantor Gubernur yang mengundang Saber Pungli Polda, Kejaksaan, Dinas Kebudayaan Provinsi, Ketua MUDP Bali dan juga perwakilan desa adat se-Bali. Bahkan, DPD-RI Bali mer-

ekomendasikan agar ada Gubernur Bali saat itu membuat kesepahaman antara MUDP, Polda dan juga Kejaksaan tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Saya kira di tingkatan elite sudah sangat memahami,’’ ungkap Gusti Wedakarna. Ia pun menilai bahwa akibat pelaksanaan Saber Pungli yang salah sasaran, kini desa adat di Bali kewalahan menangani masalah manusia (pawongan) seperti masalah begal, pendatang yang tidak tersentuh KIPEM, kasus penculikan anak, aksi kriminalitas tinggi, serta maraknya gerakan pendukung radikalisme di Bali. Lalu langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Bali saat ini termasuk

lembaga legislatif agar kejadian ini tidak berulang? ‘’Jangka pendek, Gubernur Bali harus mengeluarkan peraturan dan payung hukum tentang sahnya pungutan yang dilakukan desa adat. Pungutan itu dikemas dengan nama Dana Punia Tri Khayangan Desa, sehingga tidak seorang pun di republik ini bisa mengganggu karena sifatnya dana punia. Pura, seni, budaya dan adat Hindu perlu dijaga, dan itu tidaklah murah. Jangka menengah tapi urgen, kita minta agar Gubernur Bali dan DPRD Bali segera mengesahkan Revisi Perda Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, dan ada pasal yang mengatur tentang keuangan desa adat termasuk pungutan, saya harap 2019 bisa disahkan. Jangka panjang ya… Pemprov Bali bersama DPD-RI, DPR-RI, DPRD Bali dan Kemendagri harus serius menggolkan RUU Bali Dwipa sebagai pengganti UU No.69 Tahun 1958, di sana diisi tentang kewenangan desa adat sehingga kekuasaannya setara UU. Kita akui desa adat di Bali masih lemah payung hukumnya. Saya saat itu bersama Bapak Wayan Koster (saat itu anggota DPRRI) pada tahun 2014 sudah keliling Bali meminta agar desa adat didaftarkan jadi jenis desa sesuai UU Desa 2014, tapi kenyataannya kan ditolak oleh Gubernur, Bupati dan Wali Kota saat itu. Jadi ya… jangan menyesal jika desa adat jadi lemah kan? Sudahlah, kini kita tinggal harapan ada di Gubernur Bali yang baru agar masalah ini tuntas, karena payung hukum itu harus perda yang detail dan UU yang jelas. Kita redam dulu agar Bali tidak ribut,’’ pungkas Shri Arya Wedakarna yang juga Presiden The Sukarno Center Tampaksiring ini. (ad507)

Kasus Pungli, Polisi Dipraperadilankan ”Suksma Bali 2018’’, Penghargaan terhadap Bali Denpasar (Bali Post) Saat krama Bali dihebohkan kasus OTT pungli oleh Tim Saber Pungli di sejumlah tempat, sejumlah tersangka melakukan perlawanan dengan mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Denpasar, Senin (12/11) kemarin.

Salah satunya adalah dugaan kasus pungli terkait pembayaran kompensasi Jalan Mina Utama, Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan. Dalam kasus ini, Polresta Denpasar menetapkan dua tersangka yaitu Hartono (45) dan I Gusti Arya Dirawan (67). Mereka mengajukan permohonan praperadilan karena menilai surat penangkapan dan penahanan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Sidang perdana atas praperadilan ini dilakukan Senin kemarin di PN Denpasar, dengan hakim tunggal Ni Made Purnami. Dalam permohonan yang diajukan melalui kuasa hukumnya Made Sudana dan I Wayan Adnyana disebutkan bahwa perkara ini berawal saat seorang pengusaha properti bernama I Gusti Made Suryawan membeli satu unit rumah di Perum Sambada yang berada di Jalan Mina Utama. Namun rumah tersebut dibongkar oleh Suryawan dan dijadikan akses jalan menuju tanah yang berada di belakang perumahan tersebut. Suryawan mulai melakukan aktivitas pembangunan perumahan elite dengan

menggunakan Jalan Mina Utama. Warga yang merasa terganggu melakukan rapat warga menyikapi penggunaan jalan oleh pengusaha properti ini. ‘’Jalan ini milik warga perumahan. Makanya mereka merasa terganggu dan minta truk dan pengangkut bahan bangunan tidak melewati Jalan Mina Utama,’’ jelasnya. Pada rapat warga 28 Desember 2017, dibentuk Kelompok Warga Mina Utama. Tersangka I Gusti Arya Dirawan sebagai ketua dan Hartono sebagai humas. Selanjutnya dilakukan pembicaraan dengan Suryawan s e b a g a i pemilik proyek. Suryawan yang selama ini diwakili pengacaranya Made Dwi Yoga Satria akhirnya menyepakati pembayaran kompensasi jalan untuk Kelompok Warga Mina Utama Rp 5 miliar. Pada 5 Agustus dilakukan pertemuan di sebuah warung untuk membayar kompensasi tersebut. Saat itu pemilik proyek Suryawan datang bersama pengacaranya. Sementara Kelompok Warga Minta Utama diwakili tersangka Hartono dan Dirawan. Saat itu diserahkan uang Rp 100 juta dan dua buah cek

Rp 2,4 miliar dan Rp 2,5 miliar sebagai pembayaran kompensasi. Usai menerima kompensasi tersebut, kedua tersangka ditangkap oleh petugas Saber Pungli Polresta Denpasar. ‘’Kami menganggap proses penangkapan hingga penahanan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum,’’ tegasnya. Salah satu pertimbangan yaitu pembuktian yang dilakukan tidak berdasarkan adanya bukti yang sah terhadap unsur dalam pasal tersebut yaitu adanya paksaan atau ancaman kekerasan. Kompensasi adalah istilah yang menggambarkan ganti rugi. Maka sudah jelas kalau kompensasi tersebut karena adanya ganti rugi dan ada pihak yang dirugikan. ‘’Pemberian kompensasi juga sudah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga jika ada permasalahan dalam pemberian kompensasi adalah menyangkut hukum keperdataan,’’ tandas pemohon praperadilan. Dalam permohonan praperadilan tersebut, memohon majelis menyatakan surat penangkapan dan penahanan untuk kedua tersangka tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. (kmb37)

Denpasar (Bali Post) Pengujung tahun 2018, stakeholder pariwisata Bali akan melakukan perhelatan besar yaitu ‘’Suksma Bali’’. Acara yang diinisiasi oleh Paiketan Krama Bali ini adalah sebuah kejiwaan dan aksi merefleksikan terima kasih dan penghargaan kita kepada Bali tercinta tempat kita bersama dianugerahkan kehidupan, melalui program Suksma Parahyangan, Suksma Palemahan, dan Suksma Pawongan (Suksma Tri Hita Karana). Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. sangat mengapresiasi dan mendukung penuh rangkaian acara ‘’Suksma Bali’’. Menurut Koster, acara ini adalah bentuk implementasi visi pembangunan Bali yang diusungnya yakni ‘’Nangun Sat Kertih Loka Bali’’ yang pempunyai arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia. Wayan Koster menambahkan, budaya Bali merupakan core Bali, sehingga menjaga adat dan budaya sebagai roh kehidupan masyarakat Bali harus kita lakukan secara serius dengan konsep yang lebih besar demi Bali yang keberlanjutan. Ketua PHRI Badung sekaligus Ketua BPPD Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, S.E., MBA. yang juga Penasihat Panitia Suksma Bali menambahkan,

Bali Post/win

SUKSMA BALI - Gubernur Bali Wayan Koster ketika menerima Panitia Suksma Bali 2018 di rumah jabatan Gubernur Jaya Sabha. ‘’Suksma Bali’’ memberikan arti I Made Ramia Adnyana, S.E., yang sangat penting serta men- M.M., CHA. menerangkan, dalam. ‘’Dengan berterima ka- IHGMA DPD Bali akan melakusih, kita bisa lebih menghargai kan deklarasi ‘’Say No To PlasBali itu sendiri dan karena Bali tic’’ tepat pada acara Simposium itu berharga, maka kita harus Suksma Bali 2018, terutama menjaga Bali bersama-sama,’’ untuk produk berbahan plastik ujar Rai Suryawijaya. sekali pakai. Menurut Ramia, Menurutnya, Bali adalah program itu merupakan wujud barometer pariwisata nasi- aksi nyata membebaskan Pulau onal. Sejak tahun 2017, sektor Bali dari sampah plastik, serta pariwisata telah dicanangkan mendukung program Gubernur sebagai core business nasi- Bali dalam memerangi sampah onal. Peran Bali untuk nasional, plastik. ‘’Ini merupakan sikap menurut Rai Suryawijaya, san- nyata kami selaku general gatlah signifikan yakni sebagai manager hotel di Bali dalam daerah penyumbang devisa merefleksikan rasa terima terbesar dari sektor pariwi- kasih untuk Bali tercinta dan sata. ‘’Dari berbagai fakta itu, sekaligus menjaga eksistensi saya rasa sudah sepantasnya Bali yang berbudaya, berkualikita bersama-sama berterima tas dan berkelanjutan,’’ ungkap kasih untuk Bali melalui acara Ramia Adnyana. Suksma Bali,’’ paparnya. Walaupun Bali pulau kecil, Wakil Ketua DPP IHGMA namun tidak bermakna kecil

bagi masyarakat Bali dan Indonesia. Eksistensi Bali mampu memberikan kehidupan kepada masyarakatnya dan bahkan negaranya, Indonesia. ‘’Belum lagi berbicara secara hakikat keberadaan Bali secara spiritual di kosmik ini yang dipercaya merupakan tempat kunci bagi bumi pertiwi,’’ jelas Sekretaris Umum Paiketan Krama Bali Jro Mangku Suteja. Ketua Panitia Suksma Bali Yoga Iswara, BBA., BBM., M.M., CHA. memaparkan rangkaian acara Suksma Bali. Kata Yoga Iswara, Suksma Bali terdiri dari beberapa acara. Pertama yaitu acara World Clean Up Day (WCUD) yang telah sukses dilaksanakan pada 15 September 2018, dengan melibatkan 27.000 peserta di seluruh Bali. Kedua, simposium yang akan digelar pada 7 Desember 2018, yaitu serangkaian kegiatan sebagai media bertemunya (meet & greet) antara host dan supporter pariwisata Bali dalam mewujudkan komitmen yang lebih baik dan berkesinambungan untuk Bali. Sementara yang ketiga adalah acara puncak pada 15 Desember 2018 yaitu Suksma Bali Night yang akan dihadiri oleh 1.000 peserta dari berbagai stakeholder. Acara puncak ini akan diisi dengan penyerahan award kepada mereka yang telah terbukti memberi kontribusi nyata dalam memajukan pariwisata serta menjaga alam dan budaya Bali. (win)

Operasi Zebra Berakhir, Banyak Pelajar Terjaring

PELAKSANAAN Operasi Zebra Agung 2018 berakhir Senin (12/11) kemarin. Mengakhiri operasi ini, Satlantas Polres Badung melakukan razia di Simpang Lio dan Semer, Kerobokan, Kuta Utara, dipimpin Kasatlantas Iptu Kanisius. Dari hasil evaluasi operasi tersebut, pelanggaran paling banyak yaitu pengendara tidak menggunakan helm. Selama Operasi Zebra 2018 dilaksanakan Satlantas Polres Badung sejak 30 Oktober hingga 12 November 2018, menilang 802 pelanggar. Jenis pelanggaran lalu lintas yaitu tanpa helm 299, melawan arus 9 dan menggunakan HP saat berkendara 49 orang. Sedangkan anak di bawah umur dominan pelajar yang ditilang 164 orang, 187 pelanggaran safety belt, rambu 14, marka 47 dan kelengkapan 21. Terkait pelanggaran tersebut, polantas mengamankan 547 STNK, 253 SIM dan dua sepeda motor. Sementara jumlah penindakan terhadap orang asing yang terjaring 53 orang. Sementara operasi di Simpang Lio dan Semer, puluhan

pelanggar terjaring, terutama pengendara sepeda motor. Selain melakukan penilangan, Polantas juga memberikan helm gratis bagi pengendara yang tidak menggunakan helm standar. Banyak turis asing ditilang. Sementara seorang pengendara pakai pakaian adat diberikan helm gratis. ‘’Ini merupakan giat terakhir Operasi Zebra Agung 2018. Kita sudah melaksanakan operasi ini selama 12 hari. Sekarang kami membagikan helm gratis kepada pengendara sepeda motor, namun pelanggar juga dikenakan tilang,’’ tegas Iptu Kanisius. Hasil evaluasi dari penindakan yang dilakukan selama 12 hari, warga lokal paling banyak melanggar. Namun tidak sedikit turis juga melanggar. ‘’Mungkin karena melihat warga lokal tidak pakai helm, mereka juga ikut-ikutan,’’ ujarnya. Terkadang masalahnya juga, lanjut Kanisius, ada di pemilik penyewaan motor yang tidak menyiapkan helm kepada pelanggannya. ‘’Jadi

selama seminggu ini kami sudah melakukan 21 (razia), alasannya demikian. Pelanggar paling banyak di wilayah Polres Badung yaitu tidak pakai helm, sabuk keselamatan, pengendara di bawah umur dan pakai headset saat berkendara,’’ tandasnya. Sementara untuk pelanggar di bawah umur, didominasi pelajar SMP dan SMA. Mereka terjaring di wilayah Mengwi dan Kuta Utara. ‘’Kami juga melakukan edukasi yaitu preemtif ke sekolah-sekolah. Rutin kami melakukan sosialisasi aturan berlalu lintas dan mengimbau supaya mengutamakan keselamatan,’’ ucapnya. Tanggapan masyarakat terkait digelarnya operasi ini, menurut mantan Kasi SIM Satlantas Polresta Denpasar ini, menyampaikan ada yang mengapresiasi dan kebanyakan warga negara asing. ‘’Tadi kita lihat warga pakai udeng, dia sangat senang ada kegiatan seperti ini. Karena ada efek jera kepada mereka sehingga selalu menggunakan helm saat berkendara,’’ tegasnya. (rah)

RAZIA - Satlantas Polres Badung menggelar Operasi Zebra di simpang Lio, Kerobokan.

Bali Post/rah

OPINI

6

Selasa Paing, 13 November 2018

Harian untuk Umum

Bali Post

Pengemban Pengamal Pancasila

Terbit Sejak 16 Agustus 1948

Tajuk Rencana

Memanfaatkan Medsos Berebut Calon Pemilih Milenial MEDIA sosial (medsos) saat ini menjadi bagian penting dalam penyebaran berbagai informasi (berita). Kecepatan dalam penyebaran informasi, bahkan menjadikan medsos sebagai media paling efektif untuk melakukan bisnis (online). Karena itu, medsos kini juga dipakai media dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), yakni kampanye para calon legislatif maupun eksekutif. Terlebih, para calon yang menyasar para calon pemilih pemula atau para pemilih milenial. Para calon pemilih milenial, meski bisa dibilang pemilih pemula, jelas memiliki pengetahuan dan wawasan milenial pula. Wawasan dan pengetahuan milenial mereka banyak dipengaruhi oleh berbagai informasi yang diperoleh di medsos. Sungguh sangat disayangkan, medsos kita saat ini malah dibanjiri berbagai informasi bohong (hoax) dan provokatif. Hebohnya berita hoax di medsos, tentu membuat generasi milenial menjadi muak bahkan menjadi apatis. Terlebih, kebanyakan berita hoax belakangan erat kaitannya dengan hajatan demokrasi pemilu. Kondisi ini tentu menjadi bumerang bagi para calon legislatif maupun calon eksekutif yang ingin memanfaatkan medsos sebagai media kampanye mereka. Media untuk menyampaikan berbagai program yang hendak mereka perjuangkan, bukan media penebar berbagai ujaran kebencian dan caci maki. Ini merupakan tantangan besar bukan hanya bagi para calon wakil rakyat maupun pemimpin bangsa untuk mengembalikan fungsi dan manfaat dari medsos itu sendiri. Jika kondisi ini (banjir hoax) terus saja ditebar malah oleh para calon pemimpin dan wakil rakyat, tidak hanya sikap apatis kaum milenial sebagai calon pemilih yang muncul. Berita hoax ini telah memicu perpecahan anak-anak bangsa. Bahkan, sejarah mencatat, kehancuran beberapa negara dipicu dari berita hoax. Buku ‘’Museum Hoaxes’’ karya Alexander Boose bahkan mencatat beberapa perang besar dalam sejarah dipicu oleh hoax. Salah satunya Perang Dunia II yang dipicu berita hoax Adolf Hitler. Tentu hal ini tidak dikehendaki bangsa ini. Negara menjadi hancur hanya gara-gara para calon wakil rakyat dan calon pemimpin bangsa ini memanfaatkan medsos untuk menebar hoax demi ambisi kekuasaan. Para calon wakil rakyat maupun calon pemimpim bangsa, mulai tataran daerah tingkat II, tingkat I, sampai nasional, semestinya memanfaatkan medsos untuk merebut hati dan simpati para calon pemilih milenial. Tak penting jumlah mereka saat ini mungkin masih di bawah calon pemilih konvensional, tetapi di tangan merekalah sejarah bangsa ini ke depan ditoreh. Ingatlah, Orde Lama tumbang oleh Orde Baru. Orde Baru tumbang oleh Gerakan Reformasi. Kita tidak mengharapkan kata “tumbang” lagi dalam suksesi di Tanah Air. Peralihan kepemimpinan kita harapkan mengalir seperti munculnya generasi milenial oleh perkembangan baru, wawasan dan pengetahuan baru.

S URAT PEMBACA Pembaca Bali Post bisa mengirimkan surat pembaca berupa; ide, keluhan dan saran terhadap pelayanan publik, infrastruktur maupun hal lain yang menyangkut kepentingan publik melalui WA di nomor 0816581142. Sertakan foto KTP atau ID lain yang masih berlaku.

Penutupan Toko Tiongkok Saya setuju dengan Gubernur Bapak Wayan Koster untuk melakukan penutupan toko-toko wisata ilegal tersebut, apalagi sampai merugikan perekonomian masyarakat Bali. Saya sebagai praktisi ketenagakerjaan sedang berjuang untuk terus membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan/ income para pekerja semeton Bali kita. Saya pernah melihat langsung aktivitas bisnis Tiongkok ini. Mereka juga tidak sedikit melibatkan pekerja kita seperti para sales girl/boy, tenaga sekuriti, tenaga house keeping, drivers, serta beberapa suppliers lokal dan lain lain. Usulan saya, apakah sebaiknya tidak kita alihkan/relokasi saja toko-toko Tiongkok ini ke pulau-pulau kecil kita, seperti di Nusa Lembongan, Penida dan Ceningan. Agar geliat ekonomi daerah tersebut dapat tumbuh lebih cepat. Small Macau seperti di Hongkong akan tercipta. Sehingga income masyarakat sekitar dapat bertambah. Para wisatawan tersebut bila menuju lokasi tersebut harus menggunakan speed boat, di mana swasta nasional, Pemda Klungkung dan Pemprov Bali serta masyarakat kita masih bisa mendapatkan hasil dari kedatangan para wisatawan Tiongkok ini. Rezeki jangan ditolak. Masalah dan kerugian wajib dicarikan jalan keluar. Adrid Indaryanto Denpasar, Bali

Selain Retribusi, Pungli Dikategorikan Korupsi Menyikapi banyaknya berita pungli, perlu diketahui secara hukum bahwa pungli adalah bagian dari tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 huruf e UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Ini ketentuannya. Hal ini dapat diancam hukuman paling ringan 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Terkadang walaupun aturannya seperti itu belum tentu juga dapat membuat efek jera dan menimbulkan rasa takut bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama (pungli). Untuk menghormati proses hukum, segala laporan pungutan yang berjumlah tetap selain retribusi (pungutan daerah) itu tetap diselidiki terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada naungan hukum yang melindunginya atau tidak. Jika pungutan tersebut ada dasar hukumnya tentu dapat dilanjutkan namun jika laporan terbukti salah (pungli) akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan, penyidikan kepolisian atau kejaksaan untuk diproses sampai putusan pengadilan. Segala pungutan agar tidak melawan hukum sepatutnya dibicarakan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah setempat sehingga nantinya bisa diatur dalam bentuk peraturan daerah yang nantinya pungutan tersebut dapat bersifat legal mungkin dalam bentuk retribusi atau yang lainnya. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar memahami aturan hukum yang benar, agar tidak menjadi ajang argumentasi yang akhirnya menimbulkan permusuhan karena ketidakmengertian kita. I Kadek Agus Mulyawan, S.H., M.H. Semarapura, Klungkung

Menjaga Magnet Pesta Demokrasi Tahapan formal pemilu yakni kampanye telah ditunaikan, namun meski tapal awal baru dikayuh namun suasana kampanye terasa cukup riuh bahkan semakin gaduh. Terutama dijagat media sosial (medsos). Berita hoax bertebaran, warta kampanye hitam berserakan, informasi kampanye negatif berceceran di lini masa nyaris tanpa jeda. Medsos yang dirambah pun tidak hanya facebook atau twitter, medsos yang lain pun seperti instagram dan Youtube turut masif dirambah.

Oleh Dhanny S. Sutopo

H

ingga kega d u h a n tersebut terbitkan bosan, jenuh bahkan muak pada para pengguna medsos. Sebagai catatan berdasarkan data pengguna terbanyak, adalah usia produktif, usia 19-34 tahun mencapai 49,52 persen. Di posisi kedua usia 35-54 tahun terdapat 29,55 persen, kelompok usia 13-18 tahun yakni 16,68 persen, dan pengguna dengan usia di atas 54 tahun yaitu 4,24 persen (globalwebindex, Januari 2018). Jika para pengguna utama medsos merasa hiruk-pikuk kampanye pilpres terasa tidak menarik karena seolah menjadi kubangan cacian serta ceruk hujatan. Tentu hal ini jadi kontra produktif terhadap tahapan pemilu tersebut. Kampanye hanya sebuah cek kosong bagi mereka, tidak ada kegembiraan yang didapat ataupun barter pengetahuan yang diterima. Pemilihan umum adalah salah satu bentuk indikasi stabil atau dinamisnya sebuah negara, di mana sekitar 20 persen dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula. Dengan demikian, jumlah pemilih pemula sangatlah besar. Jika pemilih pemula dari awal telah

mengambil sikap politik untuk apatis, maka bukan hal yang tidak mungkin jika pada pemilihan mendatang mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Memang kita berharap partisipasi dari para pemilih pemula pada pesta demokrasi semakin bergairah, sebab bila sedikit mengupas data pemilih pada gelaran pilkada kemarin, para partisipan angkanya merangkak naik. Partisipasi masyarakat dalam gelaran pilkada di beberapa daerah, terutama daerah dengan populasi penduduk terbanyak, mengalami peningkatan. Provinsi Jawa Barat yang menduduki kursi populasi terpadat di Indonesia mengalami peningkatan angka partisipasi politik dari yang hanya 63 persen pada tahun 2013, sekarang bertengger di angka 73 persen. Daerah Jawa Timur yang menempati daerah terpadat kedua di Indonesia, mengalami kenaikan dari angka 59,80 persen pada tahun 2013, menjadi 62 persen di Pilkada 2018. Provinsi Jawa Tengah, yang hanya berkisar di angka 63 persen, kini melonjak di angka 77 persen. Dan Sumatera Utara, sebagai provinsi terpadat keempat di Indonesia juga mengalami peningkatan partisipasi di bawah 50 persen, lalu pada

pilkada tahun ini bergerak di angka 64,90 persen (Indikator Politik Indonesia, Juni 2018). Berpijak dari data tersebut, maka kelabunya masa kampanye akan menjadi mata air paceklik partisipasi. Dan ini menimbulkan tanya tentang peran media sosial, apakah media sosial telah menisbahkan hal positif yang efektif bagi situasi demokrasi deliberatif, sebab sekadar memanggil ingatan pengerahan massa lewat pawai meninggakan noda demokrasi dalam wujud keributan, anarkis, serta bentrokan dari benturan kelompok massa. Untuk menjawab pertanyaan di atas dalam konteks Pemilihan Umum 2019, dapatlah kita berpijak pada teori kritis dari Jurgen

Habermas di mana teori ini ditawarkan pertama kali oleh generasi Mazhab Frankrut (Frankruter Schule) yang dibangkitkan lagi oleh beliau dengan paradigma baru. Dalam teori tersebut dikatakan bahwa konektivitas media sosial akan mengganggu stabilitas penguasa otoriter, tapi juga akan mengikis kepercayaan publik pada demokrasi. Medsos bisa berperan membuka ruang demokrasi dan pluralisme secara global dan menghubungkan orang-orang agar suara mereka didengar. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan pluralisme. Rasanya kita harus jujur untuk mengatakan media sosial turut menjadi jelaga demokrasi ketika perbedaan pilihan terhadap kontestan calon presiden menjadi palagan antarkelompok. Jika kondisi tersebut tidak diakhiri para partisipan pemula yang ingin menggunakan hak suaranya menjadi poros ketiga dengan tidak memilih dapat menjadi keniscayaan. Sekadar melintasi sejarah, tidak memilih atau golput pernah menjadi bayang-bayang dalam pemilihan umum di Indonesia. Pada tahun 1990-an,

Oleh M. Fakhruddin Al-Razi ajakan esek-esek atau hal-hal mesum lainnya. Bayangkan saja ada laki-laki dewasa bilang “Main yuk!” kepada seorang perempuan dewasa, ya dibayangkan saja. Namun, terlepas dari beragamnya pemaknaan kata dalam bahasa kita, nyatanya, tidak dapat dimungkiri bahwa secara naluriah manusia pasti akan memiliki kecenderungan untuk bermain. Tidak hanya anak-anak, begitu pula pada orang dewasa. Dalam salah satu tradisi pemikiran filsafat, term bermain ternyata mendapat sorotan dari para filsuf. Seperti halnya beberapa istilah yang selama ini kita kenal yang berawalan kata ‘homo’. Homo sapiens (manusia adalah makhluk yang berpikir), homo economicus (manusia adalah makhluk yang mencari nafkah), homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya), homo volens (manusia adalah makhluk yang berkeinginan), dan lainnya. Manusia sebagai makhluk yang bermain ini dalam narasi filsafat dikenal dengan istilah homo ludens (manusia adalah makhluk yang bermain). Di tengah perkembangan zaman yang sarat dengan bau-bau industri ini, narasi homo ludens semacam menjadi oase segar di

Penulis, dosen FISIP UB, sedang menempuh program doktoral di Unair

‘’Kelabunya masa kampanye akan menjadi mata air paceklik partisipasi. Dan ini menimbulkan tanya tentang peran media sosial, apakah media sosial telah menisbahkan hal positif yang efektif bagi situasi demokrasi deliberatif, sebab sekadar memanggil ingatan pengerahan massa lewat pawai meninggalkan noda demokrasi dalam wujud keributan, anarkis, serta bentrokan dari benturan kelompok massa.‘’

Main, Bermain, dan Main-main

Tidak ada yang secara resmi menyatakan bahwa kegiatan bermain hanya untuk anak kecil. Siapa bilang orang dewasa tidak boleh bermain? Bermain juga tidak harus berkesan kekanak-kanakan. Bermain adalah hak segala bangsa. Ya, tapi kebiasaan berbahasa kita mungkin sudah lumrah mempersepsikan bahwa kata ‘bermain’ adalah untuk anak-anak. Mungkin kata yang cocok untuk orang dewasa adalah ‘bermain-main’. Mirip secara bahasa, hanya ada pengulangan kata dasar sehingga jadi bermain-main. Tapi siapa sangka, ternyata bahasa kita penuh dengan taktik permainan makna. Satu akar kata tapi berbeda makna bahkan cenderung berlawanan, padahal sama-sama berasal dari kata ‘main’. Oke, kita buktikan bahwa bangsa kita secara bahasa memiliki potensi yang sangat hermineutis. Dengan kata ‘main’ dugunakan untuk orang yang berbeda umur, hal ini akan membawa perbedaan makna. Bila misal kalimat “Main yuk!” diucapkan oleh anak kecil maka dapat dipastikan konotasinya adalah ajakan untuk bermain. Akan lain cerita bila yang mengucapkannya adalah orang dewasa. Bisa saja kalimat “Main yuk!” yang diucapkan orang dewasa laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya akan dipersepsikan dengan makna negatif. Ya semacam

Arief Budiman seorang aktivis yang juga staf pengajar pada universitas di kota Salatiga, saat itu menggulirkan gerakan golput, gerakan moral terhadap kondisi bangsa yang masih sangat lebat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Gerakan golput ideologis dengan tujuan mengkritik rezim juga terjadi di Malaysia baru-baru ini. Pada masa Pemilu Raya yang mempertemukan Mahathir Mohamad dan Najib Razak, sekelompok pemuda Malaysia muncul dengan tagar #UndiRosak mempromosikan gerakan golput alias tidak memilih Najib Razak maupun Mahathir Mohamad (www. pinterpolitik.com). Ada asa terhadap media sosial dengan segala kelebihannya pada masa kampanye Pilpres kali ini sebagai lumbung informasi dan literasi yang memberikan edukasi terhadap para partisipasi pemula. Kita dukung mereka menggunakan hak suaranya, sekaligus merayakan kegembiraan dalam hajatan demokrasi pada 2019 nanti.

tengah kondisi pembangunan mental yang berbasis materialis dan instrumental. Kita lihat, bagaimana konsep manusia sebagai makhluk yang bermain bisa menjadi pengingat bagi manusia untuk tetap dapat memiliki sisi kemanusiaannya. Sebab dalam bermain, terdapat unsur berekspresi secara spontan yang dilakukan untuk mendapatkan kesenangan. Selama ini, sistem kehidupan manusia seolah akan menjadikannya semakin tidak manusiawi. Lihat saja, kini manusia seperti tersistem dalam sebuah keteraturan. Mereka bertingkah layaknya robot, kaku, sesuai prosedur dan langkah-langkah yang sudah direncanakan. Mentalnya semakin hari semakin mudah tegang saja. Apa yang bisa meredakan ketegangan kalau bukan dengan cara bermain? Dengan bermain, setidaknya sifat kemanusiawian tetap dapat terjaga sebab bermain adalah berekspresi dan ekspresi adalah lambang manusiawi. Tidak ada yang bisa berekspresi selain manusia, apa lagi robot. Betapa menyakitkannya ketika orang tidak bisa berekspresi. Yang perlu ditengarai lagi adalah, berekspresi akan bisa dilakukan dalam kondisi merdeka dan bebas. Orang tidak akan

berekspresi bila mereka tidak bebas. Maka dalam bermain, kemerdekaan dan kebebasan adalah unsur utama. Kendatipun ada peraturan dalam permainan, namun bermain adalah sebuah kemerdekaan bagi manusia. Ketika senggang dan tidak ada kerjaan (merdeka) maka manusia akan bermain. Namun, kini yang menjadi persoalan adalah apa yang kita anggap sebagai permainan sudah banyak diliputi oleh motifmotif ekonomi dan segala yang berbau industri. Tiket-tiket dijual, hadiah kemenangan yang begitu menggiurkan, dan lagi, ketenaran sebagai seorang pemain membuat orang sudah layaknya artis. Kegiatan-kegiatan yang kita anggap sebagai permainan sudah dikomersialkan dan diperjualbelikan. Roh kebebasan dalam permainan agaknya sudah mulai pudar. Bukan bermain namanya kalau itu diperintah. Bermain dengan diliputi perasaan ingin menang itu bukan bermain, melainkan berlomba. Dalam perlombaaan, manusia bukan lagi menjadi homo ludens (makhluk yang bermain) melainkan sebagai homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lain). Akan ada yang kalah dan akan ada yang menang. Konsekuensinya ada yang untung dan ada yang dirugikan.

POJOK Bupati Giri Prasta sebut salah satu tugasnya mempersatukan rakyat. - Satukan rakyat untuk keajegan Bali. *** Pemprov Bali belum mempunyai program antipremanisme. - Tunggu gebrakan. *** Soal pararem, Kapolres Gianyar dan Prof. Dianta beda pendapat. - Beda kepentingan.

Penulis adalah mahasiswa rantau asal Madura, bermukim di Kota Malang

 Perintis : K.Nadha,  Pemimpin Umum: ABG Satria Naradha Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dira Arsana Redaktur Pelaksana : Made Sueca Sekretaris Redaksi: Sugiartha Redaktur Eksekutif: Parwata Redaksi: Daniel Fajry, Mawa, Subrata, Diah Dewi, Giriana Saputra, Wayan Sumatika, Wirata Anggota Redaksi Denpasar: Asmara Putra, Dedy Sumarthana, Yudi Karnaedi, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa, Rindra, Agustoni, Ngurah Kertanegara, Komang Suryawan, Made Miasa, Agung Dharmada, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Maya. Bangli: IA Swasrina, Eka Prananda, Buleleng: Mudiarta. Gianyar: Manik Astajaya. Karangasem: Bagiarta, Klungkung: Sosiawan, Negara: IB Surya Dharma, Tabanan: Dewi Puspawati,Wira Sanjiwani. Jakarta: Nikson, Hardianto, Ade Irawan. NTB: Agus Talino, Izzul Khairi, Raka Akriyani. Surabaya: Bambang Wiliarto. Banyuwangi: Budi Wiriyanto Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Manajer Sirkulasi: Budiarta, Manajer Percetakan: Tri Iriana, Marketing/Pengaduan Pelanggan: K. Budiarta. Ombudsman: Jimmy Silalahi. Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, Minggu s.d. Jumat Rp 49.500,- per baris, Sabtu Rp 64.350,- per baris Iklan Umum: < 100 mmk Rp 50.000 per mmk, >100 mmk Rp 55.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 40.000 per mmk. Advertorial Rp 25.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 55.000, 4 warna Rp 75.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 18.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 90.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post.  WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER

7 TABANAN Truk Bermuatan Bir Terguling

Selasa Paing, 13 November 2018

TERGULING - Truk bermuatan bir terguling di jembatan Yeh Nu.

Bali Post/bit

Tabanan (Bali Post)Sebuah truk tronton bermuatan bir seberat 20 ton terguling di jembatan Yeh Nu, Banjar Penyalin Desa Samsam, Kerambitan. Kejadian pada Minggu (11/11) malam sekitar pukul 22.00 Wita ini tidak menimbulkan korban jiwa. Truk Tronton dengan nomor kendaraan W 8226 UP yang dikemudikan Brahastian Ashari (39) nyaris terperosok ke dasar jembatan. Bak truk ada tepat di atas pembatas jembatan. Dari pantauan dilapangan, pembatas jembatan yang baru saja usai diperbaiki pascakecelakaan truk elpiji beberapa waktu lalu, kembali mengalami kerusakan akibat diterjang truk bermuatan bir tersebut. Bahkan kerusakan terjadi dari ujung barat hingga timur pembatas. Truk berhenti di dengan posisi miring ke kiri. Bagian bak rusak sehingga diprediksi muatan bir banyak pecah. Menurut pengakuan sopir yang ditemui Senin (12/11) kemarin, truk yang dikemudikannya dari Mojokerto ini mengalami rem blong saat jalan tikungan dan menurun. Beruntung tidak ada kendaraan di depannya

saat kejadian. Awalnya ia datang dari arah Gilimanuk (barat) menuju Denpasar (timur). Tiba di lokasi kejadian dengan kondisi jalan menurun hendak belok ke kanan, laju kendaraannya tidak bisa dikuasai karena rem mendadak blong. Seketika itu ia banting stir ke kanan. Namun kendaraan oleng hingga terguling di ujung jembatan sebelah barat dan terseret hingga ujung jembatan paling timur. ‘’Saya banting stir kekanan agar kendaraan tidak terjun ke sungai. Kalau tidak banting stir mungkin saya sudah di dasar sungai,’’ ucapnya. Akibat peristiwa itu, Ashari mengalami luka lecet di tangan kanan karena sempat berbenturan dengan body truk. Selain itu muatan yang diambilnya dari Mojokorto hendak dibawa ke Denpasar, sebagian hancur akibat benturan. Kapolsek Kerambitan Kompol I Wayan Suana menerangkan, evakuasi memerlukan waktu yang cukup lama karena harus memindahkan muatan. ‘’Itu posisi truk riskan, ada di pinggir jembatan. Sebelum diderek, muatan harus diturunkan untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan,’’

terangnya. Lakalantas serupa juga terjadi di Jalan DenpasarGilimanuk, tepatnya di Banjar Dinas Kutuh Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat. Truk nopol DK 8418 BW yang dikemudikan I Gusti Nengah Putu Kerta Yasa (48) terguling, karena mendadak berhenti. Kejadiannya kemarin sekitar pukul 03.30 Wita. Kapolsek Selemadeg Barat AKP I Nyoman Swastika menerangkan, sebelum kejadian truk itu melaju beriringan dengan truk lainnya. Tiba di lokasi kejadian yang menanjak, bergelombang dan menikung ke kanan, truk di depan truk yang dikemudikan Kerta Yasa berhenti mendadak. Sang sopir kemudian mencoba mengerem mendadak, namun laju kendaraan tak bisa dikuasai. Kendaraan setengah terbalik ketengah as jalan dan muatan kayu tumpah. Pihak kepolisian pun terpaksa melakukan buka tutup arus lalu lintas sekitar tujuh jam, sembari menunggu derek untuk evakuasi. ‘’Beruntung sopir selamat tanpa luka dan tidak ada korban jiwa,’’ kata AKP Swastika. (kmb28)

Tabanan Belum Mampu Penuhi Kebutuhan Jagung Domestik Tabanan (Bali Post) -

Tabanan memiliki kurang lebih 20 ribu hektar luas lahan sawah atau 25 persen dari luas lahan sawah di Bali. Meski luas, namun Tabanan masih belum bisa memenuhi kebutuhan jagung dan masih tergantung dengan daerah luar seperti Jawa, NTB dan NTT. Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Tabanan Wayan Suandra, Senin (12/11) kemarin, mengakui jika produksi jagung untuk pertanian Tabanan masih kurang dan belum memenuhi kebutuhan domestik. ‘’Jagung dalam hal ini yang panen tua. Sebenarnya banyak petani yang menanam jagung jenis jagung manis tetapi dipanen saat usia jagung muda sehingga tidak dihitung masuk dalam produksi,’’ ujar Suandra. Di sisi lain, jagung merupakan salah satu komoditas yang menjadi perhatian pemerintah dalam upaya program swasembada pangan. Secara umum, defisit jagung tidak

hanya terjadi di Tabanan tetapi Bali secara umum. Karena itu, bagi peternak yang membutuhkan jagung untuk pakan, harus membelinya dari luar Bali. Kurang lebih dalam satu hari ada dua sampai empat tronton jagung yang masuk Tabanan. Jumlah yang cukup besar dan berpotensi bagi petani jika memenuhi kebutuhan jagung tersebut. Kurangnya petani untuk menanam dan melakukan panen jagung usia tua atau maksimal berusia tiga bulan setelah tanam, akibat menganggap pasar jagung tidak terlalu menguntungkan. ‘’Memang jagung dulu jualnya murah. Jatuhnya Rp 1.000 hingga Rp 1.200 per tongkol, sehingga

petani agak enggan menanam dan memanen jagung saat usianya tua,’’ jelas Suandra. Saat ini harga jagung semakin mahal. Dalam bentuk bijian mencapai Rp 5.000 per kg dan dalam bentuk tongkol mencapai Rp 1.700 hingga Rp 2.000 per tongkol. Pasarnya pun jelas karena jagung saat ini benar-benar dicari. ‘’Siapapun petani yang menanam jagung, sudah pasti akan dihampiri pembeli. Karena pasarnya besar saat ini,’’ ujar Suandra. Untuk mendorong petani menaman jagung dan memanennya saat usia tua, Tabanan mendapatkan program tumpang sari dari pusat seluas 212 hektar. Petani mendapatkan bantuan bibit sebanyak 1,3

ton per hektar untuk jagung dan 3,6 ton per hektar untuk kedelai. Sistem tanamnya adalah tumpang sari. Dengan sistem ini, Petani tidak hanya memanen satu jenis tanaman tetapi lebih dari satu yang, artinya keuntungan meningkat. Sistem tumpang sari, kata Suandra sangat tepat digunakan bagi lahan pertanian yang saat ini mulai berkurang karena alih fungsi sehingga memaksimalkan penggunaan lahan. Untuk program tumpang sari ini, petani ditargetkan menghasilkan 10 hingga 12 ton jagung dan 8 hingga 10 ton kedelai. (kmb24) TUMPANG SARI Metode tumpang sari yang diterapkan petani di Desa Gubug, Tabanan. Petani menanam jagung diselingi ubi dan cabai.

Bali Post/san

Penilaian Kota Tangguh 2018

Berkontribusi Wujudkan Hidup Sehat

Tabanan (Bali Post) – Dalam rangka pengurangan risiko bencana di 136 kabupaten/kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan bidang pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Salah satu bentuk kegiatan berupa penilaian mandiri kapasitas daerah dalam perwujudan Kota Tangguh 2018. Sosialisasi hasil dan rekomendasinya dilakukan Senin (12/11) kemarin. Hasilnya, dari penilaian indikator dan pertanyaan yang diberikan, skor yang didapatkan Tabanan masih rendah. Kepala BPBD Tabanan I Gusti Ngurah Sucita mengungkapkan, tujuan sosialisasi ini adalah membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam menilai kebutuhan dan kapasitas mereka serta mempertemukan semua pemangku untuk menyusun strategi dan tujuan bersama. ‘’Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun satu pemahaman holistik tentang status kota, termasuk hubungan mereka satu sama lain. Serta mengidentifikasi kebijakan dan intervensi yang akan meningkatkan ketangguhan kota untuk bisa menghasilkan

Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa saat membuka acara mengatakan, penilaian kabupaten tangguh bencana telah dilalui baik oleh Kabupaten Tabanan mulai dari pembentukan tim inti, sosialisasi kerangka kegiatan ke OPD terkait, pengumpulan dan analisi data, FGD hingga pelaksanaan akhir yaitu sosialisasi hasil dan rekomendasi penilaian. ‘’Apa pun hasil penilaian, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan dan dapat menjadi masukan dalam perencanaan kegiatan pada setiap OPD dan pihak terkait sehingga dapat meningkatkan kapasitas kita dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terhadap risiko terburuk yang terjadi di daerah kita,’’ katanya. (kmb24)

Tabanan (Bali Post) Piagam penghargaan diterima Babinsa dari satuan Kodim 1619/Tabanan dalam rangkaian peringatan Hari kesehatan Nasional (HKN) ke54 yang digelar Senin (12/11) kemarin di Lapangan Tenis Alit Saputra, Tabanan. Babinsa yang memperoleh piagam penghargaan tersebut adalah Serda Wenda Tarigan, yang merupakan Babinsa Koramil 1619-06/Marga. Penghargaan diserahkan Asisten I Sekda Tabanan I Wayan Yatnanadi mewakili Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, didampingi Kepala dinas kesehatan Tabanan dr. Nyoman Suratmika. Piagam penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya dalam mewujudkan desa stop buang air besar sembarangan. Selama lima tahun menjadi Babinsa yang bertugas di Desa Tegal Jadi, Marga, Serda Wenda Tarigan sudah banyak memberikan kontribusi dalam mewujudkan sistem keamanan rakyat semesta (siskamrata), salah satunya terkait masalah sanitasi. Dari tiga desa adat di bawah pengawasannya, yakni Desa Adat Adeng, Desa Adat Pengembungan dan Desa Adat Tegal Jadi, salah satunya sudah ODF. ODF merupakan salah satu program Dinas Kesehatan Tabanan agar masyarakat tidak buang air besar

sembarangan. Keberhasilan itu juga diakui Tenaga Sanitasi Puskesmas Marga II Ni Luh Putu Wirastuti. Dikatakannya, sebelum adanya program jambanisasi sebagai salah satu kegiatan sanitasi, di wilayah Desa Tegal Jadi setidaknya ada sekitar 100 kepala keluarga yang belum mengakses jamban sehat, karena tidak memiliki tempat penampungan. Yang terjadi, masyarakat masih membuang ke sungai langsung. ‘’Berkat kerja sama dengan jajaran TNI-AD, kami merasa terbantu dalam hal membuat jamban sehat. Jadi, ada kolaborasi baik, hasilnya dari 100 kepala keluarga, kini hanya tinggal tersisa 40 kepala keluarga yang masih akan terus dikerjakan,’’ ucapnya. Terkait penghargaan yang diterimanya, Serda Wenda Tarigan mengaku ada kebanggaan tersendiri dan merasa lebih termotivasi untuk selalu membantu masyarakat dan program pemerintah. Seperti diketahui, program jambanisasi melalui Babinsa yang bertugas di desa binaan masing-masing telah dilakukan sejak lama oleh jajaran TNIAD. Bahkan untuk wilayah Kodim 1619/Tabanan sudah menyentuh masyarakat di 133 desa. Program ini juga sejalan dengan upaya Dinas Kesehatan yang terus gencar mengajak

Tabanan (Bali Post) Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi (Pansel), empat pejabat yang berebut posisi Sekda Tabanan, Senin (12/11) kemarin mengikuti uji kompetensi manajerial yang digelar selama dua hari oleh Pusat Penilaian Kompetensi Kepegawaian Negara. Keempat pejabat tersebut yakni I G.A. Rai Dwipayana, I Gede Susila, I Wayan Kotio dan I Wayan Sarba. Kabid Formasi dan

Pengembangan BKPSDM Tabanan Ni Luh Putu Mahadi mengatakan, dari jadwal seleksi, hasil seleksi uji kompetensi manajerial dan sosio-kultural kemungkinan baru diserahkan kepada Pansel sepekan pascaujian untuk dilanjutkan dengan uji kompetensi bidang dan wawancara akhir. Dari semua proses tersebut, hasil penilaiannya akan dikompilasi oleh Pansel untuk perankingan. Sementara itu, Kabid Per-

encanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dari BKN I Ketut Buana menerangkan, selama uji kompetensi peserta akan menjalani sejumlah tes dengan metode kompleks. Yakni sebuah metode uji kompetensi dengan serangkaian tes meliputi psikotes, group discussion dan menulis proposal yang nantinya dipresentasikan dan terakhir berupa wawancara. ‘’Dari sekian metode yang digunakan, akan disimpulkan

Skor Masih Rendah

Babinsa Marga Terima Penghargaan

Bali Post/san

SOSIALISASI - Sosialisasi hasil dan rekomendasi penilaian mandiri kapasitas daerah dalam perwujudan Kota Tangguh 2018, Senin (12/11) kemarin. solusi-solusi yang menjawab berbagai aspek permasalahan terkait bencana daerah,’’ ungkapnya. Mengenai skor yang masih rendah ini, Sucita menyebutkan diperlukan langkah peningkatan secara bertahap. ‘’Ada beberapa rekomendasi yang diberikan. Tetapi pada intinya harus dipenuhi secara bertahap, tidak hanya BPBD tetapi semua OPD dan semua pihak terkait,’’ ujarnya. Ia melanjutkan, untuk menjadi kabupaten tangguh bencana tidak hanya memerlukan kesiapan dari BPBD tetapi juga OPD terkait. Misalnya BLH mengenai adanya banjir. Harus diketahui permasalahannya apakah karena hutan gundul atau perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Bali Post/bit

UJI KOMPETENSI - Para calon sekda saat mengikuti uji kompetensi manajerial di kantor BKPSDM Tabanan.

Bali Post/bit

PENGHARGAAN - Serda Wenda Tarigan saat menerima piagam penghargaan serangkaian peringatan HKN ke-54. masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. ‘’Tujuan program ini secara praktis adalah untuk mengajak masyarakat hidup bersih dan sehat. Hal ini penting, karena pada lingkungan yang bersih terdapat jiwa yang sehat. Secara strategis masyarakat yang memiliki jiwa yang sehat akan memiliki mental yang kuat untuk turut berpartisipasi membangun dan membela bangsa dan negaranya,’’ ungkapnya. Bagi Serda Tarigan, TNI akan terus berupaya membantu kesulitan rakyat di sekelilingnya, karena kegiatan ini merupakan salah satu bakti TNI pada operasi militer selain perang. Program seperti ini

juga pastinya dilakukan oleh seluruh jajaran Koramil yang ada di bawah naungan Kodim 1619/Tabanan. ‘’Karena TNI lahir dari rakyat dan berbuat untuk rakyat,’’ ungkap Serda Tarigan. Kegigihan Serda Tarigan juga mendapat apresiasi Perbekel Kukuh I Made Sugianto. Menurutnya, Serda Tarigan patut mendapat piagam penghargaan mengingat dedikasi dalam bertugas yang luar biasa. ‘’Dia adalah anggota TNI yang luar biasa. Di luar tugas dinas dia siap membantu warga membuat jamban sehat, bahkan terkadang lembur dan pantang makan,’’ beber Sugianto. (kmb28)

apakah memenuhi syarat,’’ ucapnya. Apalagi sebelumnya, juga telah dilakukan koordinasi terkait profil sekda seperti apa yang diinginkan. Ini tentunya akan menjadi standar acuan nilai kemampuan para calon. ‘’Tak hanya itu, empat peserta juga diminta menyusun proposal terkait persoalan yang ada di daerah dan memberikan solusinya, serta diskusi berdasarkan proposal yang telah dibuat. Barulah dilanjutkan

dengan wawancara berbasis kompetensi secara individu,’’ ucapnya. Seperti diketahui, Sekda Tabanan I Nyoman Wirna Ariwangsa akan memasuki masa pensiun per 1 Februari 2019. Karena sekda adalah jabatan strategis, tidak boleh lowong sama sekali, sehingga harus dilakukan seleksi lebih awal. Selama 15 hari masa pendaftaran calon sekda, hanya empat pejabat setingkat Kepala Dinas yang mendaftar. (kmb28)

Empat Calon Sekda Ikuti Uji Kompetensi Manajerial

BULELENG

8

Selasa Paing, 13 November 2018

Libatkan Pihak Ketiga

BKD Proses Penentuan NJOP

Singaraja (Bali Post) – Badan Keuangan Daerah (BKD) tahun 2019 memutakhirkan data penentuan nilai jual objek pajak (NJOP). Realisasi program itu digulirkan setelah BKD menerima anggaran dari APBD tahun 2019 senilai Rp 2 miliar. Untuk mencari hasil optimal nilai NJOP itu akan ditentukan dengan cara melibatkan tim appraisal. Pemutakhiran dan penetapan NJOP dengan sistem zonasi ditindaklanjuti sesuai perubahan Perda No. 5 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, baik Perdesaan maupun Perkotaan (PBB P2). Kepala BKD Buleleng, Bimantara, belum lama ini mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan dana Rp 2 miliar untuk proses penetapan NJOP itu. Dana sebesar itu dialokasikan untuk pembiayaan dalam penetapan NJOP oleh tim appraisal melalui sistem tender. Penetapan NJOP itu harus dilakukan sebelum penerapan Perda PBB P2 yang merupakan revisi perda sebelumnya. Dalam upaya itu, pihaknya akan menetapkan zona kawasan dan klasifikasi tanah, sehingga NJOP atas lahan

itu sudah bisa diketahui dan ditetapkan. Dengan penetapan NJOP tersebut semua pihak diuntungkan, baik penjual maupun pembeli. Karena pada NJOP itu sudah dibuatkan daftar secara transparan. “Dana Rp 2 miliar itu belum cukup untuk seluruh wilayah Buleleng. Mungkin untuk masing-masing kecamatan itu nanti kita tenderkan,’’ katanya. Bimantara menambahkan, penentuan NJOP itu nantinya tidak lagi menggunakan pihak lain, ketika melakukan penilain atas pajak. Malah NJOP itu sudah bisa dilihat pada aplikasi komputer. Dari sana sudah bisa didapatkan berapa besar nilai pajaknya. “Selama ini, kami harus mencari tim appraisal untuk menghitung nilai tanah. Mekanisme manual seperti itu memang prosesnya relatif lama. Dengan data NJOP yang sudah kita hitung sebelumnya, maka tinggal mencocokkan data yang ada pada pajak itu, kemudian otomatis dengan cepat bisa diketahui, karena sudah muncul di sistem aplikasi komputer itu,’’ katanya. (kmb38)

Suara Buleleng Petani Jangan Latah Tanam Tanaman DALAM mengolah tanah pertanian dan perkebunan, petani hendaknya tidak latah menanam satu jenis tanaman saja. Petani itu perlu memerhatikan kondisi tanah dan iklim, sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Karena itu, jangan latah atau ikut-ikutan menanan komoditas pertanian itu. Berharap, kepada pemerintah agar membangun ruang terbuka di wilayah Lovina. Ruang terbuka itu nantinya dapat dimanfaatkan sebagai tempat pementasan kesenian, sehingga para wisatawan itu bisa disuguhi berbagai macam kesenian secara rutin. Gung Surya, Lovina

Perlu Pemahaman Ajegkan Bali PEMAHAMAN warga terhadap budaya Bali saat ini sudah tergerus kemanjuan zaman. Beruntung, respons melalui Pergub seluruh warga Bali kini diwajibkan menggunakan pakaian adat pada hari-hari tertentu sesuai pakem yang sudah ketah. Idealnya, mengenakan kebaya yang utuh hingga pergelangan tangan, bukannya sampai ¼ atau ¾. Itu penting ketika menghadiri kegiatan upacara keagamaan, termasuk ketika penggunaan kain alias kamen itu agar tidak menggunakan yang terbuka di bagian depannya. Pemandangan itu akan membuat rasa risi yang melihatnya, sehingga perlu pemahaman bagaimana mengajegkan Bali yang baik. Gede Merta, Celuk Buluh

Lomba, Cara Lestarikan Bahasa Bali UNTUK melestarikan budaya berbahasa Bali yang baik dan benar, perlu pemahaman sejak dini mulai tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. Caranya harus dilaksanakan berbagai lomba yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Bali. Hal itu harus digetoktularkan kepada yang lainnya. Namun, agar warga lebih termotivasi melestarikan bahasa dan budaya Bali itu, maka harus digelar lomba-lomba dengan cara pemberian hadiah, yang sesuai keperluan anak-anak sekolah itu. Putu Gama Arta, Patemon

Pembangunan Got Diprioritaskan SEBAGAI warga di pedesaan mengusulkan kepada pihak terkait, ketika membangun beberapa jalan menuju ke daerah perkebunan, seperti di Desa Tamblang, maka harus ditunjang pembangunan saluran got yang memadai. Sehingga air tidak meluber ke jalan yang bisa merusak jalan baru yang dibangun itu. Perlu dapat perhatian sebelum membangun jalan, maka buatlah saluran gorong gorong gotnya lebih dulu untuk memperlancar jalannya air, sehingga tidak terjadi air melimpah ke jalan raya. Seperti, Desa Tangkid dan Klampuak, di pinggir jalan itu banyak pipa saluran air itu bocor, justru tidak mendapat penanganan memadai sehingga meluber ke jalan. Pak Widi, Tamblang

Berbusana Adat Bali yang Baik

PENGGUNAAN pakaian adat Bali itu perlu mendapat perhatian semua pihak, agar tidak sekadarnya saja memakai pakaian adat Bali itu. Perlu ada penekanan, kepada seluruh warga beragama Hindu agar berbusana sesuai adat dan budayanya. Jangan melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan berbusana yang benar, maka tidak akan membuat orang lain merasa risi melihatnya. Ma “Afi, Pegayaman

Berbahasa Bali yang Baik dan Benar DENGAN diberlakukannya Pergub tentang penggunaan bahasa dan pakaian adat Bali khususnya setiap hari Kamis. Hal itu perlu mendapat perhatian serius, utamanya sekolah yang tugasnya melakukan pendidikan, agar mengajar bahasa Bali sesuai pakemnya. Para guru itu perlu memberikan pemahaman yang baik agar anak itu mengerti, sehingga nantinya tidak menimbulkan persepsi ketika ia berkomunikasi menggunakan bahasa Bali itu. Selama ini, penggunaan bahasa Bali itu belum seragam. Karena itu perlu menyatukan persepsi, terkait pengajaran bahasa Bali kepada anak-anak. Ibu Suma, Banjar

Pakaian Adat Tunjukkan Jati Diri

SOAL penggunaan pakaian adat Bali, bisa jadi ada tren spesifik sangat dinamis, namun pihaknya tidak menyalahkan siapa-siapa. Memang perlu ada pemahaman yang cerdas ketika menggunakan pakaian adat itu sendiri. Seperti ia sendiri pernah mengalami, ketika menghadiri sebuah acara di Kerajaan Bima. Dengan pakain dan atribut, yang dikenakan, pihak Kerajaan Bima itu malah sudah lebih dulu bisa menebak bahwa dirinya adalah orang Bali. Jadi, pakaian itu sejatinya menentukan jati diri refleksi identitas sebagai warga suatu daerah tertentu. Karena itu, warga Bali itu perlu mengetahui penempatan yang tepat dan pas ketika berpakaian adat Bali hendak ke mana dan di mana. Ida Ayu, Banjar

Bali Post/kmb38

PAMUCUK LPD DESA ANTURAN - Pamucuk LPD Desa Anturan, Kecamatan Buleleng Nyoman Arta Wirawan (kanan) bersama Klian Desa Pakraman Anturan Ketut Mangku (kiri).

LPD Desa Anturan

Gapai 10 Besar Kategori LPD Tersehat di Bali

Singaraja (Bali Post) Meskipun masih ada LPD yang dikategorikan bermasalah belakangan ini, tetapi kondisi itu sepertinya terobati dengan relatif banyaknya LPD yang justru berkembang pesat. Bahkan, ada LPD dari Buleleng yang menduduki peringkat 10 besar di Bali, sebagai lembaga keuangan desa pakraman yang mengelola aset terbesar. Pastinya LPD itu meraih keuntungan terbesar. Sukses itu sejatinya bukan semata-mata kinerja para pengurusnya, karyawan, badan pengawas, dan prajuru desa pakraman, tetapi juga berkat gigihnya usaha pembinaan menyeluruh dari Badan Kerja Sama LPD (BKS-LPD), Lembaga Pemperdayaan (LP-LPD), dan Tim Pembina LPD Buleleng. Satu dari sekian banyak LPD sehat dan mengelola aset besar adalah LPD Desa Anturan di Kecamatan Buleleng. Dalam pemeriksaan keuangan dan pembinaan rutin, yang dilakukan LPD Desa Anturan itu menunjukkan kategori sehat. Total aset yang dikelola di LPD Desa Anturan sekitar Rp 235 miliar. Tidak aneh, dengan aset sebesar itu, LPD di bawah pimpinan Nyoman Arta Wirawan itu pada 2017 lalu tampil sebagai LPD yang berprestasi menembus peringkat 10 besar LPD sehat di Bali. Dengan aset besar yang dikelola, otomatis juga menghasilkan laba usaha yang besar pula. LPD Desa Anturan memiliki nasabah yang terdiri

dari pemilik deposito sebanyak 2.800 orang, pemilik tabungan 15.500 orang, dan nasabah kredit tercatat 3.600 orang. Pamucuk LPD Desa Anturan Arta Wirawan didampingi Klian Desa Pakraman Anturan Ketut Mangku, Senin (12/11) kemarin mengatakan, keberhasilan LPDnya mengelola usaha itu tidak lepas dari komitmen pengurus, badan pengawas, dan warga sebagai nasabah LPD. Kuncinya, sumber daya manusia (SDM) di LPD-nya terus ditingkatkan dan digenjot, sehingga LPD yang dipimpinnya sukses membangkitkan perekonomian di Desa Anturan. Terkait serapan kredit, kata Arta Wirawan, total

kredit yang dibagikan kepada masyarakat sekitar Rp 190 miliar. Sebagian besar kredit itu untuk modal yang dimanfaatkan secara optimal oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, pihaknya juga gencar memfasilitasi nasabah agar mendapatkan kredit untuk menunjang usaha di sektor pariwisata. “Sesuai hasil pembinaan dan pemeriksaan, lembaga kami sehat. Dan memang pernah kami masuk peringkat 10 besar sebagai LPD sehat di Bali,” katanya. Ketua Kerta Desa Anturan Made Suwinaya menambahkan, LPD Anturan bukan saja bergerak di lingkup ekonomi desa, tetapi keberadaannya berperan membangkitkan

perekonmian Bali. Untuk itu, pembinaan di LPD desanya itu tergolong sehat dan kategori berjalan baik. Walau demikian, perlu terus digalakkan dan senantiasa ditingkatkan.

Perlu Komitmen Bersama Situasi ini perlu dijaga sebab LPD itu rentan terganggu komentar yang terkesan negatif, yang tersebar di media massa. Karena itu, semua elemen masyarakat, perlu menanamkan komitmen bersama-sama menjaga eksistensi keberadaan LPD ini. “Informasi yang negatif tentang LPD rentan mengganggu LPD yang sehat. Kami harap tidak ada informasi negatif. Karena itu, perlu komitmen bersamasama membesarkan LPD itu sebagai motor pembangunan di Bali,” katanya. Eksistensi LPD Desa Anturan trennya terus berkembang. Hal itu dibenarkan oleh Ketua LP-LPD Buleleng Nyoman Indrayasa. Dikatakan, LPD Desa Anturan yang mengelola aset begitu

besar dikategorikan sebagai LPD yang sehat. Hasil pembinaan dan pemeriksaan baik pengelolaan keuangan dan kontrol dari badan pengawas menjalankan fungsinya dengan baik. Semua itu karena didukung kinerja SDM pengurus yang mumpuni. Fakta itu, menegaskan LPD Anturan masuk ketegori kondisi sangat baik, sebagaimana tercatat di Bagian Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemkab Buleleng. “Dari pembinaan dan pemeriksaan kami, LPD Desa Anturan itu sangat sehat. Usaha LPD itu terus berkembang. Bersyukur kemajuan LPD Anturan itu juga diikuti LPD lainnya di daerah ini,” katanya. Ketua BKS LPD Buleleng Made Nyiriasa mengatakan, selama ini pembinaan kepada semua LPD di Buleleng sudah berjalan baik. Seluruh LPD di Den Bukit ini malah terus ditransformasikan teknik dan cara mengelola LPD yang profesional, termasuk kepada LPD Anturan yang memberikan respons sangat positif dan konstruktif. (kmb38)

Diterima Pemkab di Gerokgak Panji-panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai Singaraja (Bali Post) – Panji-panji dan surat sakti I Gusti Ngurah Rai diterima Pemkab Buleleng di Lapangan Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Senin (12/11) kemarin. Panji-panji itu diterima Asisten Administrasi Umum Sekkab Buleleng Ketut Asta Semadi, didampingi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng Gede Sandhiyasa. Apel itu diikuti TNI/Polri, PNS, Veteran, pelajar dan berbagai elemen

masyarakat. Kepala Dinsos Buleleng Sandhiyasa mengatakan, panji-panji dan surat sakti I Gusti Ngurah Rai, itu diarak keliling di beberapa kecamatan. Selanjutnya, panji-panji dan surat sakti I Gusti Ngurah Rai itu disemayamkan sementara karena para sukarelawan bermalam di Monumen Perang Puputan Jagaraga, Kecamatan Sawan. Selain itu, pihaknya juga menggelar sarasehan. ‘’Sarasehan

itu untuk mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan dan teladan kepahlawanan dan juga diputar film perjuangan,’’ ujarnya. Kegiatan konstruktif seperti itu kata Sandhiyasa, dijadikan edukasi menanamkan rasa cinta terhadap nilai-nilai kepahlawanan, perjuangan daerah untuk dapat memperkokoh nasionalisme. Kegiatan itu bagian upaya membangun karakter bangsa. (kmb38)

Bali Post/kmb38

APEL - Apel serah terima panji-panji dan surat sakti I Gusti Ngurah Rai, Senin (12/11) kemarin.

Ketika Melakukan Pungutan

Prajuru Adat Harus Berpedoman pada ’’Pararem’’ KASUS Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kalangan prajuru adat di Bali mengundang keprihatinan banyak pihak, utamanya Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Buleleng. Tidak ingin muncul kasus serupa, semua prajuru adat di Buleleng diingatkan tetap berpedoman pada pararem (hasil keputusan rapat -vred) ketika akan melakukan pungutan. Upaya apa bersama harus dilakukan guna memperkuat aksi prajuru adat itu agar tidak dengan mudah ditangkap Tim Saber Pungli ? SEKRETARIS MMDP Buleleng Nyoman Westha menegaskan hal itu, Senin (12/11) kemarin. Desa pakraman itu, kata Westha, sejatinya sudah memiliki hak otonomi dari dulu. Artinya, desa pakraman itu punya hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Semua kekayaan desa pakraman itu diatur pada pararem. Pararem itu merupakan keputusan yang diambil melalui rapat bersama Bali Post/kmb38 warga. Karena, pararem itu Nyoman Westha.

ditetapkan berdasarkan kesepakatan, maka tidak lagi ada celah melakukan pungli seperti yang diungkap Tim Saber Pungli belakangan ini. “Karena keputusan yang diambil itu berdasarkan pararem. Sebelumnya sudah disosialisasikan kepada krama desa. Karena itu, produk pararem itu adalah sah menurut adat. Jadi, desa adat itu berhak mengelola aset-aset berdasarkan landasan pararem itu,” katanya. Menyusul kasus OTT prajuru adat, Westha meminta prajuru adat bersama

aparat (Tim Saber Pungli) dan pemerintah untuk duduk bersama. Alasannya, soal adat, pemerintah tidak bisa melihat kasus ini dari hukum nasional. Tetapi wajib melihat dari kacamata hukum adat yang sudah berlaku sejak lama. Meski demikian, dia tidak membantah ada oknum prajuru adat terindikasi memperkaya diri sendiri dengan berlindung di balik pararem, kemudian melegalkan pungutan itu. Karena itu, mau tidak mau, pararem itu harus dilakukan dengan prosedur yang benar. “Aparat hukum melaksanakan tugas, tetapi mestinya hak-hak adat yang telah dipelihara sejak lama itu juga wajib dihormati,” pintanya. Dengan pengalaman buruk itu, MMDP Buleleng yang menaungi 169 desa pakraman di Buleleng, mantan Kepala SMPN 1 Singaraja ini mengingatkan prajuru adat di masing-masing desa pakraman agar selalu bertindak sesuai aturan. Kuncinya, ketika harus melakukan pemungutan di wewidangan (wilayah) desa pakraman itu agar selalu dilakukan berdasarkan pararem. (mud)

Selasa Paing, 13 November 2018

GIANYAR

9 Operasi Zebra Agung di Gianyar

Ribuan Pelanggar Terjaring Gianyar (Bali Post) Jajaran Polres Gianyar sudah menggelar Operasi Zebra Agung selama dua pekan, yakni sejak 30 Oktober lalu. Hingga Senin (12/11) kemarin, polisi sudah menjaring ribuan pelanggar. Seluruh pelanggar ini sudah dikenakan tilang oleh jajaran Sat Lantas Polres Gianyar. Berdasarkan data rekap harian, pelanggaran lantas Operasi Zebra Agung dari 30 Oktober hingga 12 November 2018 tercatat ada 4.311 pelanggar yang ditilang, dan 264 pelanggar yang mendapat teguran polisi. Empat ribu lebih pelanggar meliputi 1.119 orang pelajar, 307 mahasiswa, tiga orang PNS dan sisanya berstatus karyawan swasta. Jenis pelanggaran paling banyak adalah berkendara tanpa menggunakan helm. Jumlahnya yakni mencapai 2.198 pelanggar. Pelanggaran kelengkapan kendaraan sebanyak 246, tanpa SIM 356, tanpa STNK 275, dan pelanggaran parkir satu orang. Selain itu, jenis pelanggaran yang cukup tinggi adalah pelanggaran marka rambu yang jumlahnya mencapai 436 orang, melawan arus sebanyak 464 pelanggar, dan pelanggaran penggunaan HP saat berkendara sebanyak 24 pelanggar.

Bali Post/kmb35

TNI Ikut Bangun Kiprah Pemuda Gianyar (Bali Post) Rangkaian kegiatan Kirab Pemuda Indonesia tahun ini digelar di Balai Budaya Gianyar, Senin (12/11) kemarin. Rangkaian kegiatan tersebut diisi dengan seminar dan diskusi berkaitan dengan kiprah generasi muda dalam membangun bangsa. Kegiatan tersebut diikuti organisasi kepemudaan seperti KNPI, FKPPI, PPM dan pelajar SMA seKabupaten Gianyar. Kabid Pemberdayaan Pemuda Provinsi Bali I Ketut Gede Saputra mengatakan, program Kirab Pemuda Nasional tahun ini merupakan program prioritas Menpora dengan tujuan membangkitkan jiwa nasionalisme para generasi muda, serta peran serta organisasi kepemudaan. “Apalagi sekarang generasi muda dihadapkan perkembangan era globalisasi. Generasi muda Indonesia diharapkan tetap menjaga dan memelihara seni budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia,” ujarnya. Sementara itu, Dandim 1616/Gianyar Letkol Kav Asep Noer Rokhmat, S.E. menyampaikan edukasi terkait wawasan kebangsaan yang mengarah pada cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. “Terpenting mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa dalam implementasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tegasnya. Asep Noer Rokhmat menegaskan, NKRI harga mati bagi semua komponen masyarakat. Ia juga berpesan kepada generasi muda untuk menjaga persatuan dan kesatuan. “Ini harus tetap dipelihara. Jangan sampai bangsa ini mengalami perpecahan karena cara pandang anak bangsa yang berbeda. Apalagi tahun depan bangsa Indonesia akan menghadapai perhelatan politik, kita harus tetap bersatu demi tegaknya NKRI,” katanya mengingatkan. (kmb35)

Palak Pedagang, Preman Asal Karangasem Diringkus Gianyar (Bali Post) Seorang preman I Wayan Tangkas diamankan jajaran Polsek Blahbatuh, Minggu (11/11) malam. Pria berusia 43 tahun ini diketahui kerap memalak pedagang di seputaran Pantai Masceti, Kecamatan Blahbatuh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pria asal Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem ini kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Gianyar. Dikonfirmasi Senin (12/11) kemarin, Kapolsek Blahbatuh Kompol Dwikora membenarkan adanya penangkapan oknum preman yang dilakukan oleh jajarannya. Dikatakan, penangkapan ini bermula dari laporan para pedagang. “Pelaku dilaporkan oleh pedagang di sana. Akhirnya kami tangkap,” ujarnya. Menurut Dwikora, pelaku I Wayan Tangkas merupakan pengangguran yang mengandalkan hidup dari memeras. Bahkan pelaku sudah tidak punya tempat tinggal. “Anggota kami sempat lidik ke Karangasem. Kata kepala desa di sana, rumah pelaku sudah dijual,” ujarnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, pelaku menjalankan aksinya dengan modus memaksa peda-

gang di Pantai Masceti menyerahkan uang keamanan. Dalam setiap aksinya, pelaku berkedok sebagai anggota salah satu ormas di Bali. Ada sekitar tujuh pedagang yang dipalak oleh pelaku, yakni tiga pedagang boneka, masingmasing Rp 100 ribu. Kemudian memalak pedagang jam sebesar Rp 100 ribu, memalak pedagang sepatu sebesar Rp 70 ribu, pedagang alat dapur sebesar Rp 150 ribu dan pedagang omang-omang sebesar Rp 100 ribu. Total uang hasil pemerasan yang terkumpul Rp 720 ribu. Kapolsek Blahbatuh Kompol Dwikora menambahkan, atas perbuatannya pelaku yang tubuhnya penuh tatto ini dijerat dengan pasal pemerasan. “Dia terancam lima tahun penjara,” ujarnya. (kmb35)

Tersetrum Listrik, Kariadi Jatuh dari Ketinggian 7 Meter Gianyar (Bali Post) Warga dikejutkan dengan insiden petugas telepon yang tersetrum di Simpang Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Minggu (11/11) sore. Akibat kejadian itu, korban Kariadi sampai terjatuh dari ketinggian tujuh meter. Hingga kini pria 25 tahun asal Banyuwangi ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan

pada Minggu sore sekitar pukul 16.10 Wita, korban bersama dua orang temannya melakukan penyambungan kabel telephone yang berlokasi di depan SPBU simpang empat Tebongkang. Kabel telepone yang sudah terpasang pada tiang yang berada di timur jalan rencananya akan disambungkan ke tiang telepone yang berada di barat jalan. Pada saat kabel tersebut akan dilempar ke atas inilah mengenai kabel listrik yang

bertegangan tinggi. Alhasil, percikan api tidak terhindarkan. Bahkan mengakibatkan korban tersetrum dan terjatuh dari tiang telepone setinggi kurang lebih tujuh meter. Saat jatuh, wajah korban terbentur di pinggir beton selokan. Akibatnya, korban mengalami beberapa luka di antaranya lukar bakar pada tangan kanan, muka dan mulut robek serta dada memar. Korban yang dalam kondisi tidak sadarkan diri

sempat dilarikan ke RS Aricanti Mas. Lantaran kondisi semakin kritis, korban lantas dirujuk ke RSUP Sanglah. Dikonfirmasi Senin (12/11) kemarin, Kapolsek Ubud Kompol Made Raka Sugita membenarkan adanya kejadian tersebut. Dikatakan, korban sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. “Itu kecelakaan kerja. Sudah dicek oleh anggota,” katanya. (kmb35)

Warga Sambut Antusias Gebyar ”Pap-Smear”

Gianyar (Bali Post) – Guna menekan kasus kanker serviks, Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Gianyar bersama Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Gianyar menggelar program Gebyar Pelaksanaan Pemeriksaan IVA Test, Pap-smear dan Sadanis di Kantor Camat Sukawati, Senin (12/11) kemarin. Kegiatan ini disambut antusias ratusan ibu-ibu di Kecamatan Sukawati. Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar Ny. Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra mengatakan, data penyakit kanker serviks dan payudara ini beberapa bulan terakhir masih berada di tingkat pertama. Tapi dengan adanya gebyar IVA test ini, tahun 2018 mulai menunjukkan penurunan sekitar 1-2 persen. “Tapi kita harus tetap waspada,” katanya mengingatkan. Gebyar IVA test, pap-smear dan sadanis yang merupakan program pusat memberikan jatah untuk Provinsi Bali sebanyak 6.000 peserta yang dibagi ke masing-masing kabupaten/ kota. Capaian IVA test di Bali sekitar 26,6 persen dari seluruh sasaran wanita usia subur.

OPERASI - Suasana Operasi Zebra Agung yang digelar polisi di wilayah Gianyar, Senin (12/11) kemarin.

Kasat Lantas Polres Gianyar AKP Gusti Udayani Addi mengatakan, berdasarkan data Operasi Zebra Agung, pelanggaran yang dilakukan kebanyakan tanpa helm, lalu pelanggaran Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Para pelanggar ini langsung diberikan tindakan langsung (tilang). “Pelanggar tidak hanya pelajar, masyarakat pengguna jalan yang lainnya juga ada melanggar,” ujarnya. Melalui razia ini, kata Udayani Addi, pihaknya ingin menekan angka kecelakaan lalu lintas. Apalagi sekarang akan menghadapi libur panjang, yakni Natal dan Tahun Baru. “Kami berharap ini bisa mengurangi kecelakaan lalu lintas,” jelasnya. Menurut Udayani Addi, kecelakaan lalu lintas biasanya berawal dari pelanggaran. Dikatakan, ada sejumlah pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan yang berakibat fatal, misalnya tidak menggunakan helm dan melawan arus. “Itu sangat berbahaya. Makanya pelanggaran ini banyak kita sasar untuk mengurangi angka laka lantas,” katanya. Selama Operasi Zebra yang melibatkan 90 personel kepolisian, Polres Gianyar sekaligus memberikan pembinaan terhadap para pelanggar. “Operasi ini memang lebih mengedepankan upaya penindakan, tapi tidak mengabaikan kegiatan preemtif dan preventif kepolisian,” tegasnya. (kmb35)

Bali Post/kmb35

PAP SMEAR - Ibu-ibu se-Kecamatan Sukawati melakukan IVA test, pap-smear dan Sadanis di Kantor Camat Sukawati, Senin (12/11) kemarin. “Di Gianyar kita dijatahkan 500 sasaran dan kali ini kami pilih ibu-ibu dari Kecamatan Sukawati. Sebelumnya kami sasar ibu-ibu di Kedisan dan Kendran,” jelasnya. Surya Adnyani menambahkan, pemerintah Gianyar sangat konsen terhadap pencegahan penyakit kanker serviks dan payudara ini. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 9 miliar lebih. “Anggaran untuk IVA test ini hampir Rp 9 miliar, terutama untuk

pencegahan sejak dini melalui vaksin HPV yang menyasar siswa SMP,” jelasnya. Setiap tahun, kata Surya Adnyani jumlah siswa SMP yang dijatahkan untuk mendapatkan vaksin ini terus ditingkatkan. Rinciannya, dari tahun 2013 menyasar 1.220 orang, 2016 sebanyak 4.000 lebih, 2017 meningkat menjadi 9.000, dan hingga pertengahan tahun 2018 sudah mencapai 2.000 lebih. Surya Adnyani menyarankan seluruh ibu di

wilayah Gianyar melakukan vaksin HPV. “Ibu-ibu perlu lakukan vaksin HPV untuk pencegahan dan lakukan pemeriksaan rutin,” pintanya. Selain itu, Surya Adnyani juga meminta kaum perempuan menerapkan tujuh pola hidup sehat. Di antaranya melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, memeriksa kesehatan secara rutin, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, membersihkan lingkungan dan menggunakan jamban sehat. (kmb35)

Bali Post/kmb35

PEMERASAN - Polisi saat menginterogasi pelaku pemerasan I Wayan Tangkas di Mapolsek Blahbatuh.

JEMBRANA

10

Selasa Paing, 13 November 2018

Nelayan agar Paham Hak-haknya

Perda Bendega Perlu Disosialisasikan Bali Post/olo

Negara (Bali Post) – Para nelayan (bendega) di Provinsi Bali kini sudah memiliki payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali. Rentetan pelaksanaan Perda “Bendega” ini masih banyak guna melindungi nelayan. Sejak ditetapkan akhir 2017 lalu, masih banyak nelayan yang belum mengetahui sehingga diharapkan perlu adanya sosialisasi. Ket ua Him p una n Nela y a n Seluruh Indonesia (HNSI) Jem-

brana I Made Widanayasa, Senin (12/11) kemarin, menyebutkan para nelayan di Bali khususnya di pesisir Jembrana bersyukur adanya Perda Nomor 11 Tahun 2017 yang intinya melindungi Bendega. Dalam perda itu memberikan jaminan hak dan kewajiban nelayan, termasuk perlindungan para nelayan di Jembrana. Salah satunya terkait perlindungan tempat tambat jukung-jukung nelayan yang belakangan semakin tergerus abrasi. Kondisi tersebut

menyebabkan para nelayan harus jauh menambatkan perahu mereka. “Kawasan pesisir selatan (Jembrana) ini memang arusnya deras. Sementara banyak pantai yang tergerus abrasi. Misalnya, nelayan di Air Kuning, mereka terpaksa menambatkan jukungnya di Muara Perancak,” terangnya. Nelayan tidak ada pilihan lain dan harus menambatkan di sungai. Sebab, bila nelayan mengapungkan perahu mereka

dikhawatirkan akan rusak. Hal serupa menurutnya juga terjadi di beberapa pantai lainnya di Jembrana. Menurutnya dengan adanya Perda Bendega ini bisa menjamin para nelayan memperoleh hak tempat tambat jukung mereka. Selain itu, terkait dengan Perda Bendega ini pihaknya mengharapkan lebih didiskripsikan hak-hak nelayan. Dan yang paling penting dilaksanakan bukan oleh nelayan saja, tetapi juga pemerintah.

“Dengan adanya payung hukum ini, kami berharap status nelayan sama dengan petani. Misalnya, bantuan dan sebagainya. Perda juga semestinya rutin disosialisasikan. Sebab masih banyak yang belum mengetahui akan hak mereka,” tambah Widanayasa. Ke depan, HNSI mendorong Perda Provinsi ini juga bisa dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah Jembrana. Sebab, untuk di Bali, Jembrana paling banyak memiliki jumlah nelayan. Dari data tahun

lalu, ada 10.033 orang nelayan. Baik nelayan jukung maupun nelayan selerek. Bila perlu nantinya Perda itu juga memberikan perlindungan harga hasil tangkapan nelayan yang selama ini masih menjadi kendala. Kabupaten Jembrana memiliki panjang pesisir mulai dari ujung Barat Gilimanuk hingga Pengeragoan (timur). Di sepanjang desa pesisir itu, banyak warga yang bermata pencaharian menangkap ikan di laut. (kmb26)

Diduga Penyedia Barang Takut Rugi

Papan Nama Aksara Bali Salah Tulis Belum Diganti

Negara (Bali Post) – Meskipun sudah diminta untuk mengganti, papan nama sekolah yang salah menggunakan aksara Bali sampai saat ini tetap saja terpasang. Dari informasi yang dihimpun akhir pekan lalu, sejumlah SD Negeri di Kecamatan Mendoyo itu tidak bisa berbuat banyak lantaran pihak penyedia papan tersebut tak mau rugi. Sejatinya bukan hanya satu atau dua SD Negeri yang memasang tulisan salah ini. Hampir seluruh SD Negeri di Kecamatan Mendoyo mengalami salah penulisan aksara Bali karena pihak penyedia satu orang.

Bali Post/kmb

COLEK PAMOR - Salah satu pelinggih dari beberapa palinggih warga di Banyubiru Negara yang dicolek pamor.

”Colek Pamor” di Palinggih Rambah Jembrana

Negara (Bali Post) Fenomena colek pamor kini juga terjadi di sejumlah palinggih rumah warga di Jembrana. Dari informasi, Senin (12/11) kemarin, colek pamor terjadi di empat KK di Banjar Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Salah seorang warga, I Ketut Wiyarma, Minggu (11/11) malam mengunggah foto colek pamor di akun facebook-nya. Saat dikonfirmasi Senin (12/11) pagi, Wiyarma mengatakan sebenarnya kejadiannya pada Sabtu (10/11) malam. Namun dia baru mengetahuinya. “Saat kejadian saya tidak ada di rumah,” katanya. Dikatakan saat kejadian, istrinya mendengar anjing menggonggong terus. Sehingga istrinya ketakutan dan tidak berani keluar rumah. Baru hari Minggu mereka menyadari kalau ternyata ada colek pamor, seperti yang juga lagi heboh terjadi di kabupaten lain. Wiyarma mengatakan tetangga sebelah utara rumah dan selatan rumahnya juga ada colek pamor-nya. Namun anehnya hanya palinggih lebuh dan penunggu saja yang tidak ada colek pamor. “Bahkan bale dangin juga ada colek pamor,” jelasnya. Beberapa keluarga lain yang ada colek pamor sepengetahuannya di rumah I Ketut Winasa, I Ketut Sudiasa, dan I Putu Widana. Wiyarma mengatakan, dengan adanya kejadian ini, mereka akan lebih mendekatkan diri lagi kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. “Semoga kami khususnya selalu diberi perlindungan dan kerahayuan. Saya tidak paham dengan colek pamor. Pertanda apa saya juga tidak paham. Lebih baik berpikir positif saja dan tetap mohon perlindungan Tuhan,” tandasnya. Sementara itu, Jro Mangku Suardana, Pemangku Pura Tirtha Lan Segara Dangkahyangan Rambut Siwi mengatakan, kalau menurutnya kalaupun terjadi fenomena colek pamor, perlu dimaknai positif saja. Karena colek pamor pada bangunan di Bali, memang memiliki makna tersendiri. Pamor atau kapur di Bali katanya biasanya digunakan simbul salah satu bagian dari simbul Tri Murti yang dilambangkan dengan tiga warna, yakni merah (cendana), hitam (arang) dan putih (pamor). Ketiga warna ini umumnya digoreskan pada bangunan-bangunan di Bali yang baru selesai dibangun (saat upacara melaspas). Tapi ada pamor itu digunakan sendiri (secara tunggal) seperti pada proses pembuatan tapak dara, itu sebagai simbul penyederhanaan dari lambang Swastika, juga sering digunakan pada bangunan di Bali sebagai simbol penolak energi negatif, misalnya di antaranya digunakan saat rahinan kalipaksa. “Maka, ditandai positif saja dan tidak perlu resah karena hal ini umum terjadi di Bali,” katanya. Kalaupun benar ada fenomena colek pamor ini yang bersumber dari alam gaib, juga perlu disyukuri saja karena pastinya gaib berbuat untuk tujuan baik. “Bisa saja tujuan baik, untuk menjauhkan Bali dari marabahaya mengingat dari filosofi colek pamor yang memang sudah umum di Bali adalah di antaranya sebagai simbul penolak bala,” tandasnya. (kmb)

Dugaan tidak mau mengganti karena takut rugi ini mengemuka setelah pihak sekolah meminta pertanggungjawaban pihak penyedia barang. “Kami sudah meminta diganti, apalagi dari Dinas sudah menginstruksikan. Tapi tidak direspons,” terang salah seorang kepala sekolah (kasek), Minggu (11/11) lalu. Sebelumnya Komisi A DPRD Jembrana yang membidangi pendidikan juga sempat menyoroti papan nama yang tulisan aksara Bali-nya salah. Bahkan dalam rapat kerja (raker) dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikpora) beberapa waktu lalu sudah meminta untuk mengganti. Tetapi faktanya hingga saat ini papan nama yang salah itu masih terpasang.

Menurut sejumlah kasek, saat diwajibkan mengganti papan nama dengan aksara Bali, sekolah mereka tiba-tiba menerima papan nama berbahan vinyl (bahan spanduk) dan tercetak nama sekolah. Dan setelah diterima, untuk tulisan papan nama itu setiap sekolah membayar Rp 100 ribu. “Kami tidak bisa menolak, sekarang disuruh ganti tidak mau,” keluh salah satu guru. Sementara itu, Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan belum lama ini mengungkapkan bila memang papan tulisan itu salah, siap dikoreksi untuk diganti. Hanya Wabup menyayangkan mengapa tidak dari awal ketika yang mengetahui salah, tidak memberitahukan. Sehingga bisa dikoreksi sebelum dipasang. “Intinya kami

siap dikoreksi untuk diganti,” tandas mantan Ketua DPRD Jembrana ini. Berdasarkan pengamatan di beberapa SD, Senin (12/11) kemarin masih ada terpampang papan nama yang salah penulisan aksara Bali-nya itu. Ketua Komisi A DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Jumat (2/11) mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mendapatkan informasi adanya kesalahan penulisan papan nama SD tersebut. Bahkan informasi itu justru dari para guru dan masyarakat yang membaca langsung papan nama dari spanduk itu. Bukan hanya satu dua SD yang salah, tapi hampir seluruh SD di Kecamatan Mendoyo mengalami hal serupa. Pihaknya menyayang-

Bupati Artha Sampaikan Jawaban Atas Pemandangan Umum Fraksi

DALAM Sidang Paripurna III DPRD Kabupaten Jemb ra na Ma sa P e rsid a ng a n I Tahun Sidang 2018/2019 yang dilaksanakan Senin (12/11) kemarin di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana, Bupati Jembrana I Putu Artha menyampaikan jawaban Bupati Jembrana atas pemandangan umum fraksi DPRD Jembrana. Pada sidang tersebut turut hadir, anggota Forkopimda Jembrana, Wakil-wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Jembrana, kepala-kepala OPD Jembrana, camat dan lurah se-Jembrana. Terhadap imbauan dewan mengenai kenaikan PAD agar tidak membebani masyarakat, Bupati Artha menyatakan sangat sependapat dan akan dilaksanakan. Artha sependapat untuk menyusun, merevisi, dan menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati untuk mendukung peningkatan pencapaian PAD agar melebihi target PAD di tahun 2019. Selanjutnya, terkait dengan pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda tentang Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha yang masih tertunda penetapannya, naskah akademiknya sedang disusun bekerja sama dengan Universitas Udayana. Terkait dengan pertanyaan Dewan mengenai Rest Area Pengeragoan, Bupati Artha menjelaskan bahwa rest area ini telah beroperasi

JAWABAN - Bupati Artha saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi di Rapat Paripurna DPRD Jembrana, kemarin. dan pengelolaannya dikerjasamakan dengan Desa Pakraman Pengeragoan Dauh Tukad dan Desa Pakraman Pengeragoan Dangin Tukad. Rest area ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, sekaligus untuk keamanan lalu lintas, karena di malam hari dimanfaatkan sebagai parkir mobil-mobil besar seperti truk. Berkenaan dengan pemandangan umum dewan tentang pembangunan Kebun Raya Jagatnatha, Bupati Artha menyampaikan bahwa pe-

rubahan desain tembok dan gapura kawasan Pura Jagatnatha dimaksudkan untuk mendukung fungsi kawasan tersebut sebagai kebun raya daerah. Pintu masuk kebun raya berada di sisi selatan yang direncanakan sebagai pintu masuk pengunjung kebun raya. Selain itu rehab tembok dan gapura kawasan pura tersebut karena sebelumnya sudah banyak yang keropos dan saat ini sebagian sudah direhab dengan tidak meninggalkan pakem arsitektur Bali. (ad511)

Bali Post/dok

SALAH PENULISAN - Salah satu papan nama sekolah yang salah penulisan menggunakan aksara Bali di Mendoyo belum lama ini. Selain salah nama, ukuran juga tidak sesuai dengan papan nama. kan mestinya sebelum dicetak, agar dipastikan tulisan sudah benar. Apalagi tulisan itu untuk dipasang di institusi sekolah. Diberitakan sebelumnya, pada papan nama sekolah, khususnya SD di Kecamatan

Mendoyo terdapat kesalahan penulisan aksara Bali. Kata yang salah itu pada kata Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Menjurus lagi di kata “Kepemudaan” yang salah penggunakan kata. (kmb26)

Pemilu Serentak April 2019

Jumlah Pemilih dan TPS Bertambah

Negara (Bali Post) – Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang di Kabupaten Jembrana bertambah. Total ada 7.057 pemilih baru yang masuk menambah jumlah DPT saat ini, yakni 235.764 orang. Sebelumnya dalam DPT ada 235.764 orang. Dengan bertambahnya pemilih, juga berdampak pada jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal tersebut terungkap dalam rapat pleno terbuka KPU Jembrana yang digelar di Hotel Jimbarwana, Senin (12/11) kemarin. Rapat pleno terbuka terkait Rekapitulasi dan Penetapan DPT hasil perbaikan (DPTHP)-2 Pemilu 2019 ini dihadiri KPU Bali Divisi Perencanaan Anggaran dan Data Provinsi Bali Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Ni Made Wartini, Dandim 1617/Jembrana diwakili Danramil 1617-01/Negara Kapten Inf. I Wayan Yudana, Kapolres Jembrana diwakili Kasat Intelkam AKP I Made Brata, Kakan Kesbang Pol Jembrana I Gusti Ngurah Putu Dharma Putra, Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Jembrana dan perwakilan masing-masing parpol. Ketua KPU Jembrana I Ketut Gede Tangkas Sudiantara mengatakan, penambahan pemilih ini merupakan rekomendasi dari Bawaslu, masukan partai politik (parpol) serta instruksi KPU RI terkait masih banyaknya pemilih yang tercecer. Setelah dilakukan pengecekan, hasil rekapitulasi pemilih yang sudah diperbarui kemarin total 235.764 pemilih. Sehingga dipastikan ada penambahan 7.057 pemilih. Data itu menurutnya merupakan hasil penelusuran ke pemilih. Lantaran ada penambahan jumlah pemilih ini, juga ada penambahan TPS. “Memang ada yang bisa dimasukkan ke TPS yang sudah ada, tapi ada juga yang tidak. Sehingga perlu penambahan TPS,” tandas Tangkas. Untuk penambahan TPS menurutnya ada lima. Di antaranya tiga TPS di Kecamatan Melaya dan dua TPS di Kecamatan Negara. Meskipun sudah ditetapkan melalui perbaikan, menurutnya data jumlah pemilih ini masih terus dilakukan perbaikan. Harapannya agar warga yang memiliki hak pilih bisa terakomodir menggunakan hak pilihnya. (kmb26)

Selasa Paing, 13 November 2018

KARANGASEM

11

”Teror” Saber Pungli

SOSOK Festival Kelapa Dunia TAHUN depan, Kabupaten Karangasem punya hajatan besar, karena terpilih menjadi tuan rumah Festival Kelapa Dunia oleh Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (Kopek). Keputusan Karangasem dijadikan tuan rumah perayaan hari kelapa dunia tahun 2019, hal itu sesuai keputusan pertemuan pra-rakornas di Jakarta, belum lama ini. Kepala Dinas Pertanian, I Wayan Supandhi, mengatakan hal itu Senin kemarin. Nantinya ada 18 negara anggota Asian and Pasific Coconut Community (APCC) akan datang ke Karangasem. Pemkab juga akan kedatangan 248 bupati anggota Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (Kopek) dan ratusan pengusaha kelapa nasional dan internasional. “Ini akan menjadi momen penting bagi Karangasem, memperkenalkan potensinya,” kata Supandhi. Karangasem merupakan daerah keempat di Indonesia yang terpilih sebagai tuan rumah event internasional ini. Sebelumnya, pelaksanaan festival itu diawali pelaksanaan event di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. ‘’Tahun ini di Kabupaten Lingga Kepulauan Riau. Sedangkan tahun 2019 baru di Kabupaten Karangasem,’’ tambahnya. Karangasem merupakan daerah terbanyak di Bali sebagai penghasil kelapa. Supandhi berharap, kepada masyarakat Karangasem dapat mendukung kegiatan ini agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar. Mengingat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki Karangasem saat ini, karena itu perlu adanya dukungan semua kalangan. “Momen ini sangat baik guna lebih mengenalkan pariwisata Karangasem ke tingkat nasional dan internasional,” ucapnya seraya menekankan persiapannya harus dipikirkan sejak sekarang, agar para undangan itu dapat melihat lebih dekat potensi Karangasem. (gik)

Potensial Matikan Kreativitas Desa Adat

Amlapura (Bali Post) Pengelola objek wisata Bukit Asah melalui Badan Pengelola Pariwisata Desa Adat Bugbug (BP2DAB), sejak awal melakukan protes keras terhadap isu pungli yang ditimpakan atas pungutan yang dilakukan desa adat itu. Alasannya, tekanan model itu dinilai tidak menghormati keberadaan desa pakraman yang secara hukum masih sah diakui di Republik Indonesia. Karena itu, peristiwa yang terjadi belakangan ini terhadap dua kasus serupa kemudian akhirnya diambil tindakan. Maka hal itu dianggap sebuah teror yang sangat potensial mematikan kreativitas desa pakraman. Ketua BP2DAB Gede Putra sejak awal sangat bertentangan dengan upaya aparat penegak hukum itu. Padahal, momen yang terbangun di setiap desa adat itu sudah cukup bagus. Sebab, setiap desa adat berlomba-lomba menggali potensi wilayahnya. Hal itu justru konstruktif menumbuhkan kreativitas warga di desa itu berbuat optimal membangun demi desanya tercinta. Dengan demikian, lapangan kerja juga terbangun dari hasil pengelolaan pariwisatanya. Bahkan, dari dana itu bisa diandalkan untuk membiayai segala upacara adat, dan ritual

di desa. “Kalau kreativitas masyarakat adat dibunuh dengan cara seperti ini, terus bagaimana keberadaan desa adat itu ke depannya,” kata Gede Putra saat dihubungi, Senin (12/11) kemarin. Tokoh masyarakat Desa Bugbug I Nengah Yasa Adi Susanto meminta aparat penegak hukum itu agar berhati-hati memahami persoalan ini. Desa pakraman itu sangat sensitif. Karena itu, jangan semua pungutan oleh desa adat itu dianggap pungli. Sangat jelas disebutkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Perda

Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman khususnya bab VI pasal 10 terkait Pendapatan Desa Pakraman. Ayat (1) menyatakan, pendapatan desa pakraman diperoleh dari urunan krama desa pakraman, hasil pengelolaan kekayaan desa pakraman, hasil usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD), bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Diatur Pararem Itu Sah Jadi, menurutnya, jelas sekali kalau menurut Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, bahwa pungutan yang dilakukan sesuai pasal 10 ayat (1) huruf f oleh desa adat, yang diatur melalui pararem adalah sah secara hukum adat. Karena itu, tidak bisa dikatakan pungli. Adi Susanto yang juga seorang advokat ini menambahkan, semua pihak seharusnya menghormati keberadaan hukum adat. Sebab, hukum adat itu bahkan diatur dalam amandemen kedua UUD 1945. Hal itu diatur pada pasal 18 B yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur undang-undang. Sebagai contoh nyata Desa Bugbug itu memiliki kawasan wisata Bukit Asah

dan Pasir Putih. Warga setempat membuka jalan dengan biaya sumbangan dari masyarakat Bugbug. Pembuatannya menghabiskan biaya miliaran rupiah. Jadi, sepeser pun belum ada bantuan dari Pemkab Karangasem, terkait pembuatan jalan dari Bukit Asah menuju Pantai Bias Putih itu. Sehingga Desa Adat Bugbug, itu membuat pararem terkait pemungutan sumbangan. Pungutan kepada setiap orang luar desa Adat Bugbug yang melancong atau malilacita ke kawasan itu untuk penataan jalan dan kawasan wisata Bukti Asah dan Bias Putih. “Semua pungutan itu dasarnya pararem. Bahkan, ada yang hanya berdasarkan keputusan Bendesa Adat,” katanya seraya berharap semua pihak segera duduk bersama, dan memberikan solusi konstruktif demi kelangsungan pembangunan di desa adat. (kmb31)

Operasi Zebra Agung Ditutup

1.210 Pelanggar Ditilang dan 35 Ditegur Amlapura (Bali Post) Operasi Zebra Agung 2018 telah ditutup, Senin (12/11) kemarin. Selama pelaksanaannya, sejak 30 Oktober - 12 November terjadi sebanyak 1.245 pelanggaran. Dari jumlah pelanggaran sebanyak itu, sebanyak 1.210 pengguna jalan yang melanggar itu langsung ditilang. Sedangkan sebanyak 35 pelanggar lainnya berakhir dengan teguran. Kasat Lantas Polres Karan-

gasem AKP Putu Ane Parwisti, Senin (12/11) kemarin, mengatakan jumlah pelanggaran ini tergolong tinggi. Ini menandakan tingkat kesadaran pengguna jalan di Karangasem masih amat rendah. ‘’Rata-rata per hari 100 tilang kami habiskan untuk menindak pelanggaran,’’ kata mantan Kasat Lantas Polres Badung ini. Selama Operasi Zebra Agung itu juga terjadi delapan kecelakaan. Dua kejadian di

antaranya mengakibatkan korban meninggal dunia. Satu korban luka berat dan 20 orang korban luka ringan. Total kerugian mencapai Rp 13,9 juta. Namun, hasil Operasi Zebra Agung ini tidak ditemukan adanya pelanggaran serius. Apalagi tindakan terorisme maupun premanisme. Seluruh agenda ini berjalan lancar. Di hari terakhir Operasi Zebra Agung 2018, Senin (12/11) kemarin, Satlantas

Polres Karangasem menyasar pengguna jalan di Jalan Raya Selat, khususnya di Jalan Bambang Biaung, Desa Duda, Selat. Sebanyak 25 personel dikerahkan menuju lokasi dipimpin Kasatgas AKP I Made Budiarsa. Hasil pemeriksaan pengguna jalan setempat, didapat sebanyak 113 pelanggaran. Bentuk pelanggarannya bermacam-macam. Ada yang tidak membawa SIM, STNK, tanpa helm. (kmb31)

DIBERSIHKAN - Senderan Puri Saraswati yang jebol sempat menutup akses jalan sudah dibersihkan untuk lalu lintas sepeda motor.

Pascatertutup Longsor, Jalan ke Tegallinggah Bisa Dilewati

OPERASI ZEBRA AGUNG - Jajaran Sat Lantas Polres Karangasem saat melakukan Operasi Zebra Agung 2018 di Desa Selat.

TMMD di Sidemen

Buka Akses Jalan Sepanjang 3.000 Meter Agenda Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dipusatkan di Banjar Dinas Guminten, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, akan berakhir dan ditutup Selasa (13/11) ini. TMMD yang ke-103 ini berhasil membuka akses jalan baru di lokasi tersebut sepanjang 3.000 meter. Hasil optimal itu menandakan kegiatan fisik yang dilakukan selesai tepat waktu. Tepat pada hari ke-30, pengerjaannya sudah 100 persen. Lalu apa kunci sukses TMMD itu membuka akses jalan sepanjang tiga kilometer itu? DANDIM 1623/Karangasem Letkol Inf. Benny Rahadian, Senin (12/11) kemarin, mengatakan akses jalan sepanjang 3.000 meter, itu dibangun dengan lebar tujuh meter. Sebanyak 150 personel TNI bersama pulu-

han warga setempat, bahumembahu menyelesaikan agenda pembangunan fisik jalan itu hingga bisa tuntas tepat waktu. Tidak hanya kegiatan fisik pembangunan akses jalan, itu TMMD tahun ini juga

ada sasaran tambahan rehab rumah milik I Ketut Merta Jengky di Banjar Dinas Guminten Desa Sidemen. Perkembangan perbaikan pun juga sudah mencapai 100 persen. Demikian juga perataan tanah untuk pembuatan lapangan bola voli, juga mampu dituntaskan tepat waktu. Tidak hanya kegiatan fisik, kegiatan nonfisik, juga dilaksanakan berupa penyuluhan Kamtibmas dan Narkoba dari Polres Karangasem, Minggu (11/11) lalu. Materinya mengajak masyarakat bersamasama ikut menjaga keamanan lingkungan dan mengajak masyarakat khususnya generasi mudanya, agar tidak terpengaruh narkoba. Seban-

Bali Post/gik

BUKA JALAN 3.000 METER - TMMD sukses membuka akses jalan sepanjang 3.000 meter, di Desa Sidemen.

yak 80 orang warga setempat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Bersamaan agenda TMMD itu juga dilaksanakan hiburan rakyat. Panggung prajurit bersama rakyat itu dengan pementasan lagulagu Bali dan pementasan kesenian tari-tarian Bali. Ratusan warga antusias mendapatkan hiburan gratis itu, lebih-lebih melihat hasil agenda TMMD sudah berjalan dengan baik. Di pihak lain, Ketua Dewan Nengah Sumardi, menegaskan, agenda TMMD ini tak cukup hanya pembongkaran atau pembukaan akses jalan saja. Tetapi, bagaimana ke depan ada proses kelanjutannya, hingga terwujud sampai akses jalan itu diaspal. Demi tujuan itulah, maka apa yang dilakukan TNI harus didukung penuh pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Sebab, setelah proses pembukaan akses jalan oleh TNI, itu maka harus ada proses selanjutnya. Pertama jalan itu jadi aset pemerintah lebih dulu. Nah kemudian baru bisa ditangani pemerintah daerah. Hal itu memerlukan komitmen pemerintah daerah, agar bersatu bersama gerakan TMMD ini, guna mempercepat proses pembangunan hingga ke desa. “Kita harus dukung TNI, agar pekerjaan ini menjadi semakin tuntas. Hasilnya pun dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat setempat,” kata Sumardi. (gik)

Amlapura (Bali Post) Akses jalan menuju Lingkungan Tukad Nyuling, Lingkungan Kodok dan Desa Tegallinggah, Kecamatan Karangasem sempat tertutup material longsor, Sabtu (10/11) lalu. Setelah mendapat penanganan dari BPBD, bersama pihak terkait lainnya, Senin (12/11) kemarin akses jalan ini sudah bisa dilalui lagi. Namun, hanya sepeda motor yang bisa lewat karena material longsornya cukup banyak. Material longsor itu berasal dari senderan Puri Saraswati, Lingkungan Pekandelan.

Senderan setinggi tiga meter, sepanjang 20 meter itu jebol setelah hujan lebat mengguyur Karangasem sepekan terakhir ini. Melihat dampaknya seperti itu, Tim TRC BPBD Karangasem bergerak ke lokasi kejadian melakukan penanganan dan asessment. Setelah berkoordinasi dengan Lurah Karangasem, Bhabinkantibmas, Kepala Lingkungan dan pemilik panyengker yang roboh yaitu Anak Agung Gede Agung Mayun, maka penanganan dilakukan dengan membuka akses jalan raya untuk sepeda motor. ‘’Selebihnya akan ditangani

pemilik panyengker. Pemilik bertanggung jawab membersihkan sisanya. Soalnya materialnya mau digunakan kembali,’’ kata Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa. Hasil penanganannya, sejak pagi kemarin sepeda motor warga setempat sudah bisa melintas, meski dihantui rasa waswas longsor susulan. Arimbawa menegaskan, memasuki musim hujan ini warga harus tetap meningkatkan kewaspadaannya. Hindari melintas di antara bangunan yang rawan jebol. (kmb31)

KLUNGKUNG

12

Selasa Paing, 13 November 2018

Bupati Suwirta Ingatkan RS Jangan Permainkan Rujukan Pasien Sanksinya Pemutusan Kerja Sama dan Pemecatan

Semarapura (Bali Post) Masalah kesehatan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Klungkung. Namun, dalam praktik di lapangan kerap kali rumah sakit tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur. Salah satunya masalah rujukan pasien yang sering dipermainkan. Hal ini menjadi sorotan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Bahkan, pihaknya mengimbau kepada rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta agar tidak ada permainan dalam hal merujuk pasien.

HARI KESEHATAN - Bupati Suwirta saat memghadiri Perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54 di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Senin (12/11) kemarin.

Marak Pelanggaran Perda

Bupati Didesak Tambah Personel Satpol PP di Nusa Penida

Semarapura (Bali Post) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung menggelar rapat gabungan dengan eksekutif, Senin (12/11) kemarin. Sejumlah fraksi di DPRD memberikan catatan khusus pada rapat yang mengagendakan pembahasan Ranperda APBD induk tahun 2019 ini. Di antaranya mengenai masalah minimnya jumlah personel Satpol PP yang bertugas di Kecamatan Nusa Penida. Seperti yang diungkap Komang Gde Ludra, anggota DPRD dari Fraksi Hanura. Menurutnya, saat ini hanya ada enam orang personel yang bertanggung jawab di wilayah kepulauan tersebut. Diperparah lagi dengan minimnya armada yang diberikan. Yakni hanya berupa satu unit sepeda

motor saja. Ia mendesak agar Pemkab segera menambah personel Satpol PP di Nusa Penida. Sementara Made Jana dari Fraksi Demokrat meminta agar Pemkab fokus kepada penambahan personel Satpol PP di Nusa Penida. Tidak sekadar tambah personel, tapi sarana dan prasarananya juga harus didukung. Di samping itu, keenam personel yang sudah bertugas saat ini juga diharapkan diberikan kewenangan untuk menindak pelanggaran. Apalagi Made Jana mendapat informasi bahwa hanya berjarak beberapa kilometer dari kantor Satpol PP di Nusa Penida ada perusahaan pembuat speed boat yang melanggar karena menimbulkan polusi. Tetapi hingga kini belum ditindak, karena para personel

GABUNGAN - Suasana rapat gabungan DPRD Klungkung dengan Pemkab di Gedung DPRD Klungkung, Senin (12/11) kemarin.

yang bertugas tidak diberikan kewenangan lantaran statusnya masih tenaga kontrak. PDAM dan Bansos Selain masalah personel Satpol PP, dalam sidang tersebut juga mengemuka masalah banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan PDAM, dana hibah dan Bansos. Sementara itu, Made Jana juga menyinggung mengenai informasi yang menyebutkan jumlah pegawai di Dinas Pendidikan Klungkung overload. Berdasar hasil tinjauannya, kondisi justru terbalik. Lantaran masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Menyikapi berbagai masukan dari anggota DPRD tersebut, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta tak menampik bila pelayanan PDAM kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia juga telah meminta agar PDAM melakukan perbaikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terkait realisasi dana hibah, Bupati Suwirta menegaskan telah memerintahkan jajarannya agar melakukan penanganan dengan cepat. Sehingga dana bisa direalisasikan tepat waktu. Mengenai tuntutan untuk penambahan personel Satpol PP di Nusa Penida, Bupati langsung menyetujui usulan dewan tersebut. (win)

“Tidak boleh sampai ada permainan rujukan antara rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta. Perawat, bidan, maupun dokter juga dilarang untuk melakukan hal tersebut. Dan jika terbukti ada permainan seperti itu, maka akan langsung dikenakan sanksi pemberhentian kerja sama maupun pemecatan,” tegas I Nyoman Suwirta saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54 di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Senin (12/11) kemarin. Dengan nada kesal Bupati Suwirta juga mengeluhkan pelayanan BPJS Kesehatan. Menurutnya, BPJS Kesehatan sebagai pelayan tunggal pemerintah di bidang kesehatan menyebabkan terjadi monopoli, sehingga mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepada para perbekel yang hadir, Bupati Suwirta juga

Belum Dilakukan Penahanan

Semarapura (Bali Post)Kejaksaan Negeri Klungkung terus tancap gas untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek biogas di wilayah Nusa Penida. Setelah secara maraton melakukan pemeriksaan saksi-saksi, penyidik dari Kejari langsung melakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka, yakni oknum anggota DPRD Klungkung Gede Gita Gunawan bersama istrinya, Tiartaningsih, dan Made Catur Adnyana, Senin (12/11) kemarin. Pemeriksaan ketiga tersangka mulai dilakukan sekitar pukul 09.45 wita. Ketiganya dilakukan pemeriksaan secara terpisah dengan didampingi masingmasing pengacara. Dari pantauan di Kantor Kejari Klungkung, pemeriksaan ketiga tersangka cukup lama sampai lima jam lebih. Setelah istirahat makan siang, pemeriksaan kembali dilanjutkan sampai pukul 15.30 wita. Gede Gita Gunawan bersama istrinya, Thiartaningsih, yang dalam kondisi hamil tua lebih dahulu keluar didampingi pengacaranya, Haji Kastam dan Nengah Nurlaba. Namun ketika dikonfirmasi, anggota DPRD dari partai Golkar ini tidak mau banyak komentar. Dia sepenuhnya menyerahkan untuk pengacara menjawabnya. Tapi ketika ditanya

soal kondisinya dan istrinya yang hamil tua, Gede Gita Gunawan mengaku dalam kondisi baik dan cukup capek setelah menjalani pemeriksaan yang cukup lama. “Sehat. Capek juga karena lama,” ujar Gede Gita Gunawan langsung masuk ke dalam mobil bersama istrinya. Sementara pengacaranya, Nengah Nurlaba, bersama Haji Kastam mengatakan, kliennya kembali diperiksa untuk pendalaman. Karena sebelumnya kliennya sudah sempat diperiksa oleh pihak penyidik dari Kejari Klungkung. Namun, dalam pemeriksaan kemarin ada beberapa keterangan tambahan yang disampaikan kliennya yakni Thiartaningsih. Di antaranya soal pengembalian uang dari kliennya, Thiartaningsih selaku Direktris CV Bhuana Raya Rp 29 juta kepada CV Sari Indah Karya sebagai pemenang proyek biogas di Nusa Penida. Pengembalian uang ini dilakukan Thiartaningsih pada tanggal 14 Januari 2015 karena sebelumnya CV Sari Indah Karya mengirimkan uang sebesar Rp 792 juta kepada CV Bhuana Raya untuk mengerjakan proyek tersebut. Padahal untuk biaya pengerjaan dari proyek Biogas tersebut sekitar Rp 763 juta. “Kelebihan uang ini bukan dari temuan

Desa Dinas Gelgel Ingin Kembangkan Tari Baris Gede

Ketika imperium Majapahit menancapkan kekuasaan di tanah Bali, Samprangan yang berada di sebelah timur Gianyar dipilih sebagai istana bagi Sri Aji Kresna Kepakisan sebagai wakil Majapahit yang ada di tanah Jawa. Tujuannya adalah mengisi kekosongan kekuasaan dan mengendalikan pemberontakan oleh orang-orang Bali Aga yang masih sering terjadi. Namun, ketika Samprangan kehilangan kekuatannya, didirikanlah kekuasaan baru di Desa Gelgel Klungkung. Kemudian di bawah kekuasaan Dalem Waturenggong yang beristana di Gelgel inilah kerajaan mengalami masa keemasannya. Tidak mengherankan kalau kemudian kekuasaan kerajaan di Bali berpusat di Gelgel. Namun seiring perkembangan masa, kekuasaan trah Majapahit meredup bahkan runtuh. Sayangnya, kini tidak ada satu pun puri yang tersisa

dayaan dan kesenian tersebut, khususnya di Desa Dinas Gelgel dengan jumlah KK sebanyak 2.600 ini mulai dikembangkan ke sektor pariwisata. Ke depan Putu Arimbawa akan mensinergikan potensi pariwisata ini dengan desa-desa lainnya, sehingga Desa Gelgel menjadi salah satu tujuan pari-

di desa ini. Meskipun begitu, tempat ibadah peninggalan Kerajaan Bali, seperti Pura Penataran Agung dan Pura Jero Agung masih berdiri di bekas istananya. Apalagi, di bagian timur Pura Jero Agung terdapat Pura Dasar, sehingga Desa Gelgel memiliki sejumlah bangunan bersejarah dan terdapat banyak kegiatan kebudayaannya. “Potensi budaya yang ada kebanyakan seni lukis, seni wayang, seni desa tua. Peninggalan terbanyak adalah pura dan hampir semua pura kawitan ada di Gelgel,” ujar Bendesa Adat Gelgel, Putu Arimbawa, Senin (12/11) kemarin. Dengan adanya poPutu Arimbawa tensi kebu-

(Manacika), berkata yang benar (Wacika) dan berbuat yang jujur (Kayika). Sebab, dengan menerapkan konsep Tri Kaya Parisuda, maka akan tumbuh jiwa dan raga yang sehat, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pada perayaan HKN ke-54 yang mengangkat tema “Aku Cinta Sehat, Ayo Hidup Sehat Mulai dari Diri Kita” diisi dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Suwirta dan sebelumnya dilakukan penandatanganan piagam Open Defication Free (ODF) dan dilanjutkan deklarasi berupa penyerahan piagam dan penyerahan sertifikat akreditasi kepada 3 puskesmas. Yaitu, Puskesmas Klungkung II, Puskesmas Banjarangkan I, dan Puskesmas Nusa Penida II. Di akhir acara hiburan diisi oleh pementasan Bondres Celekontong Mas. (win)

Tersangka Korupsi Proyek Biogas Diperiksa

Pernah Jadi Pusat Kerajaan Bali

Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung merupakan salah satu desa tua yang ada di Bali. Pasalnya, desa dengan 3 desa dinas, yaitu Gelgel, Tojan, dan Kamasan ini pernah menjadi pusat Kerajaan Bali yang berkuasa sejak awal abad ke-16 hingga tahun 1686. Untuk mengingatkan kembali kebesaran nama Gelgel, krama setempat berkeinginan mengembangkan kesenian tari Baris Gede versi Desa Gelgel.

mewanti-wanti untuk sering turun ke lapangan mendata warganya dengan benar. Sehingga tidak ada warga yang mendapat kartu JKN-KIS lebih dari satu, namun di sisi lain ada warga yang belum terdaftar JKN-KIS. “Perbekel saya ingatkan supaya jangan lalai terhadap warganya, turunlah ke lapangan, data warga sehingga warga terdata dengan benar, jangan sampai ada warga yang mendapatkan kartu lebih dari satu, di sisi lain ada warga yang tidak terdaftar,” tandas Bupati asal Desa Ceningan, Nusa Penida ini. Selain meningkatkan pelayanan, Suwirta juga mengingatkan seluruh petugas untuk mengubah pola pikir yang dimulai dari diri masing-masing. Seluruh petugas dalam melaksanakan tugasnya agar selalu berpedoman pada konsep ajaran Tri Kaya Parisuda, yaitu berpikir yang bersih dan suci

wisata yang berkembang seperti daerah pariwisata lainnya di Bali. “Perkembangan pariwisata di Gelgel dan Tojan mulai bergerak, kendati belum seperti yang diharapkan. Kalau bisa kita akan sinergikan dengan desa-desa lainnya, karena potensi dan keunikan Desa Gelgel masih ada, seperti upacara ngaben masih ada tradisi ngarap bangke (mayat-red),” ujar pria asal Banjar Jero Kapal, Desa Pakraman Gelgel ini. Menjadi salah satu desa kebudayaan dan kesenian di Klungkung, pihaknya akan membuat terobosan, yaitu menciptakan tari Baris Gede versi Desa Gelgel. Hal ini dilakukan untuk menunjang perkembangan pariwisata, di

samping juga untuk pelestarian budaya seni. Apalagi, di desa ini didukung lebih dari 20 kelompok Sekaa Truna yang menjadi garda terdepan dalam mewujudkan terobosan tersebut. Pemuda di desa ini memiliki jiwa seni yang merata. Selain itu, di Desa Gelgel juga terdapat 215 perkumpulan Jro Mangku yang aktif mendukung kegiatan keagamaan. “Salah satu terobosan kita yaitu akan membuat Baris Gede vesrsi Gelgel. Ini sedang dikerjakan dan akan segera diselesaikan oleh para seniman yang kita miliki. Kita membuat kreasi baru, sehingga saat upacara karya besar, kita bisa menampilkan tari Baris Gede versi Desa Gelgel,” pungkasnya. (win)

BPK atau pihak kejaksaan. Justru klien kami sadar sendiri kalau ada kelebihan pembayaran. Jadi mengembalikannya ke CV Sari Indah Karya,” ujar Haji Kastam. Sementara Kasi Intel Kejari Klungkung, Gusti Ngurah Anom Sukawinata, didampingi Kasi Pidsus Kadek Wiratmaja tidak mau menanggapi soal pengembalian uang yang dilakukan Thiartaningsih. “Kami

tidak menanggapi soal itu (pengembalian uang dari tersangka, red) karena sudah masuk materi pemeriksaan,” ujar Gusti Ngurah Anom. Lalu ditanya soal ada tidaknya tersangka ditahan, Gusti Ngurah Anom mengatakan, hal itu menjadi kewenangan penyidik. Tapi menurut Gusti Ngurah Anom ketiga tersangka masih proaktif memenuhi panggilan penyidik. (kmb)

PEMERIKSAAN - Oknum anggota DPRD Klungkung Gede Gita Gunawan bersama istri seusai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari, Senin (12/11) kemarin.

Selasa Paing, 13 November 2018

BALI GLOBAL CLASSIFIED ADS

13

IKLAN MINI - IKLAN PELUANG EMAS

Sarana promosi, mempertahankan, memperluas pasar serta meningkatkan citra perusahaan, Paling efektif, mini biaya, maksimal hasilnya � Tarif iklan Mini/Baris

: Minggu s/d Jumat : Rp 49.500,- per baris, Sabtu : Rp 64.350,- per baris (30 character), minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Adlibs Radio Global/Genta/Besakih Rp 50.000 (3 x siar) � Iklan Peluang Emas : Rp 795.000,- maksimum ukuran 1 kolom X 3 cm, 10 kali muat/bulan (bayar dimuka) tidak termasuk iklan lowongan/dijual/dikontrakkan rumah, tanah, ruko, mobil, dll. Tarif khusus 71 tahun Bali Post. Iklan mendesak untuk dimuat besok, diterima sampai pukul : 18.00 Wita � Materi iklan diserahkan berupa file dalam bentuk CD/Flashdisk dengan format: Coreldraw, Photoshop atau Iklan Anda di desain langsung di bagian iklan Bali Post, GRATIS! � BCA 040 - 2784847 A/n. PT Bali Post, BRI Denpasar 00170 - 1000320300 PT Bali Post

LOWONGAN Dibutuhkan Segera Bag:Spv, Pramuniaga,Marketing Gudang, dan MT Collector,Min SMU/Sederajat. Kirim Lamaran ke PT. Columbus Jl.Ksatrian No.1 AB dpn DPRD Gianyar B.BP.014.11.18.0000491

Dicari Karyawan utk Laundry di Kerobokan Hub.082147086628 B.BP.166.11.18.0000505

BVC Kerja luar Negri resmi biaya Koperasi LPD unt semua usia Pasutri no pdidikan Hotel pkebunanResto pasti brangkat Line WA.081375409869&087754689692 B.BP.004.11.18.0000452

Cr Waiterss,Cuci Piring u/Rest di Sanur.08123614559(Dharsana) B.BP.001.11.18.0000471

Dibthkan Accounting, E-mail CV ke komang_ribek@yahoo.com B.BP.001.11.18.0000487

Dicari Asisten Accounting Wanita.Kirim Lamaran ke Jl. Teuku Umar 133 Telp.236735 B.BP.004.11.18.0000424

DIJUAL MOBIL

Dcr Desain/Set Film&Tk.Sablon Jl .Patih Nambi 7A.085100061049 B.BP.001.11.18.0000470

Dcr Krywn cowok/cewek & krywn ada SIM A Telp.4719434 B.BP.004.11.18.0000290

Dcr Pegawai Notaris, Jl.Pidada XII No.1 Hub.081999954132 B.BP.001.11.18.0000199

Dcr Wnt D1/S1 Fres Grad Bs Bhs Inggris,CV:ferwandes@gmail.com B.BP.001.11.18.0000473

Dibthkn Tenaga Resto Non Halal Waiter L/P Bpnmpln Mnarik SMA/ SMK Bs Ing,Mandarin Diutamakan Max30Th,Design Grafis Min D1 Pglmn Bid.Resto/Hotel/Karaoke Max35Th,Waiter Pria Hanya Antar Makanan.Kirim CV ke Jln Sunsetroad 28X di sebelah Sun Royal Hotel.WA:082144029771 B.BP.001.11.18.0000468

Dicari Admin 2 Org Min Tamatan SMEA.Hub:081338097333/9004879 B.BP.001.11.18.0000263

Tng Serabutan&Tk.Jarit Garment Jl.PemudaIV/17 T.236453/264637 B.BP.001.11.18.0000504

BENGKEL LAS

Dicari SPG,Wnt Max28Th Min SMU Penampilan Menarik.Penempatan Bali Collection Nusa Dua & Discovery Mall Kuta. Gaji 2,5Juta.Hub.Lusi(082144355655)

Satpam. Lamaran ke Jl.Raya Kuta 88, Tlp. 227439 / 081 862 1818

B.BP.001.11.18.0000482

G.03

Dicari Srbtn Wnt,T.Payet & Penjht Kby Hub.082340866394

Waiter. Lamaran ke Shankara Rest Kuta Square D32 Jl.Bakung Sari, Telp. 227439 / 081 862 1818

B.BP.001.11.18.0000488

Karyawati utk Nail Art Daerah Gatsu Dps Hp.085829101532 Dedi

G.04

B.BP.001.11.18.0000474

DIJUAL MOBIL

Sopir/Resv/Acct Staff u/Travel Min 1thn Exp.Telp:082144136320 E:ptworldsurfaris@gmail.com

HONDA

Honda CRV’2012 Putih Mutiara AT,Brng Istmw,Hub:081239801377

B.BP.001.11.18.0000258

B.BP.001.11.18.0000480

Urgent 4Bedroom Luxury Villa in Ubud looking for Butler must be good English & able to serve Breakfast.Send your CV to: manager@villanagaputih.com Mobile: 082 144 726 617

MERCEDEZ

C250AMG’14/15(8Rb)+C200AVG’12 ML400’14/15(12Rb)+Viano11Nik10 S350’08+10/11(3TV)087855560399 B.BP.033.11.18.0000495

B.BP.001.11.18.0000445

Ymh Bisma Dicr:1.Sopir SIM B1 2.SMK/IT Hub.T.Umar 142 Dps B.BP.001.11.18.0000469

RUPA-RUPA

DIJUAL RUMAH

BIRO JASA

DIJUAL RUMAH

BIRO JASA

G.02

Dicari Sopir Serabutan Hub.085100035003

SERVICE

BIRO JASA

G.01

Waiter. Lamaran ke Jl.Veteran 86 Dps, Telp. 227439 / 081 862 1818

B.BP.001.10.18.0000900

SERVICE

BIRO JASA

Sopir SIM B1. Lamaran ke Jln.Veteran 86 Dps, Telp. 227439 / 081 862 1818

� Denpasar : (0361) 225764 (hunting) WA. 081802411818 e-mail:iklanbp@yahoo.co.id, iklan@balipost.co.id

DICARI MOTOR

DIJUAL TANAH

*087860120877 WA085100410850* Beli Motor Bks Sgl Merk, Djmput

BUC!Djl Tanah 124m2,Lok.Sading Resident,Badung .081338792660

B.BP.001.11.18.0000501

DIJUAL RUKO

HONDA

Segera di Sewa/Jual Cash/KPR Ruko 2Lt SHM 104m2 Tepi Jl.Cokroaminoto H.087856227779 Nego

Jl Motor Vario 125 Th’2015 Jl. PadangLuwihNo12.087863553099 B.BP.001.11.18.0000502

DIJUAL RUMAH

B.BP.033.11.18.0000500

BIRO JASA

Perum Taman Mumbul 3 Are Dapat 2 Jalan Strategis(6 Meter) Hub:081999456721/087860945466

Bantu Lapor Pajak SPT Tahunan BulananSIUPNPWP081338344155

B.BP.001.11.18.0000479

B.BP.001.11.18.0000009

Rmh L520x160 LT4 H.Rp.5,7M,Jl. DewiSri IV Legian,088219124095 B.BP.001.11.18.0000475

JASA KONTRUKSI Rumah Bocor,Renovasi,Desain, Las,Sumur Bor Hub:081338848318 B.BP.001.11.18.0000492

DIJUAL TANAH

Minicooper S Turbo 14Jun Nik13 Mil13Rb 100%Ori T.087855560399

Tnh Kvl Di Mengwi 130jt/A & 60jt/A Bs Kredit 087862450004

RUPA-RUPA

B.BP.001.11.18.0000472

DIJUAL MOTOR

MINI COOPER

B.BP.033.11.18.0000499

RUPA-RUPA

Informasi pasang iklan Telepon

B.BP.001.11.18.0000316

KEHILANGAN Hlg 3 Buah BPKB,BPKB DK 983 JC A.n. M.Mashudi, Badung BPKB Toyota DK 1203 DZ A.n Made Magerni,SE.Denpasar BPKB Isuzu DK 8724 QW A.n IR I Gusti Agung Ngr Susrama Putra Hub: I Wayan Pasek Sunantara 081246537404 B.BP.004.11.18.0000494

BANGLI

14 Hingga Oktober, 59 Kasus Lakalantas Bangli (Bali Post) Kasus Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Kabupaten Bangli terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data Polres Bangli, tahun ini hingga Oktober telah terjadi 59 kasus. Dari jumlah itu, 17 orang meninggal dunia. Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi, Senin (12/11) kemarin mengungkapkan, pada Januari terjadi 1 kasus, Februari (2 kasus), Maret (1 kasus), April (5 kasus), Mei (11 kasus), Juni (7 kasus), Juli (13 kasus), Agustus (5 kasus), September (10 kasus) dan Oktober sebanyak 4 kasus. ‘’Selain 17 meninggal, yang luka berat 3 orang dan luka ringan 72 orang. Untuk bulan November, hingga tanggal

12 ini masih nihil lakalantas. Sedangkan untuk kasus lakalantas sepanjang 2017 sebanyak 66 kasus. Yang meninggal dunia 19 orang, luka berat 4 orang dan luka ringan 110 orang. Pemicu terjadinya lakalantas ini sebagian besar akibat human error,’’ ujar Sulhadi. Melihat masih tingginya kasus lakalantas di Bangli, Polres sudah melakukan berbagai upaya pencegahan lewat dengan turun ke sekolah maupun masyarakat umum guna melakukan sosialisasi tata tertib berlalu lintas. Pihaknya juga terus mengimbau agar pengendara berhati-hati saat di jalan raya. ‘’Dengan adanya operasi Zebra Agung ini, juga sangat berpengaruhi sekali. Operasi ini dapat menekan kasus lakalantas. Jadi kita imbau kepada seluruh masyarakat supaya mematuhi peraturan berlalu lintas serta melengkapi diri dengan surat-surat dan perlengkapan yang lainnya ketika hendak berkendara. Kita minta bagi pengendara dapat mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas dan stop pelanggaran,’’ tegas Sulhadi. (kmb41)

AKP Sulhadi

Bali Post/nan

tamani sering terjadi kebakaran hutan. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan mengancam sejumlah daerah di Bali seperti Bangli dan Singaraja. Mengingat kebakaran hutan terjadi setiap tahunnya, maka kewaspadaan dan upaya dini mengantisipasi bencana perlu dilakukan. ‘’Selama ini Babinsa jika ada kebakaran hutan, cara pemadamannya masih memakai cara manual dan belum memiliki pemahaman secara utuh bagaimana cara menangani bencana kebakaran itu. Jadi, lewat kegiatan ini kita bisa

Bahas RAPBD 2019

Dewan Pertanyakan Rencana Pinjaman Daerah

Bangli (Bali Post) -

DPRD Kabupaten Bangli, Senin (12/11) kemarin, menggelar rapat kerja (raker) dengan eksekutif guna membahas RAPBD 2019. Dalam raker yang dipimpin Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata itu, dewan mempertanyakan kejelasan rencana pinjaman daerah yang bakal dilakukan untuk menutupi defisit anggaran. Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata menegaskan, eksekutif harus segera memberikan kejelasan terkait rencana pinjaman senilai Rp 50 miliar itu. Pihaknya tidak ingin berandai-andai soal itu sebab masih ada waktu sekitar sepekan untuk memastikan jadi atau tidaknya, termasuk persyaratan melakukan pinjaman daerah. ‘’Kita butuh komitmen dan kepastian terkait rencana

memberikan pemahaman kepada mereka supaya tahu bagaimana cara penanganan jika ada kebakaran lahan seperti itu. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi bila ada kebakaran hutan dan apa yang harus dilakukan sebelum terjadi kebakaran, sehingga ada fungsi mitigasinya,’’ tegasnya. Diharapkannya, para Babinsa dapat mensosialisasikan ilmu yang didapat dalam pelatihan ini ke masyarakat. Tujuannya agar seluruh komponen masyarakat dapat memahami penanganan kebakaran lebih maksimal. (kmb41)

Penyakit Tidak Menular Jauh Lebih Mematikan

Bangli (Bali Post) Pola penyakit masyarakat belakangan ini sudah mengalami pergeseran. Penyakit tidak menular jauh lebih mematikan dibandingkan penyakit menular. Hal itu diungkapkan Bupati Bangli I Made Gianyar saat menghadiri penilaian lomba Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP) tingkat Provinsi Bali, Senin (12/11) kemarin. Dijelaskan Made Gianyar, penyakit tidak menular dimaksud seperti penyakit jantung, penyakit pada pembuluh darah, diabetes dan kanker. Khusus kanker, penyakit ini akan mudah berkembang jika didukung faktor risiko, di antaranya faktor lingkungan, perilaku, makanan dan lainnya. Terkait kegiatan penilaian lomba kemarin yang dilaksanakan di SMPN 3 Bangli dan SDN 5 Kawan, Made Gianyar menyatakan, PKTP merupakan program yang sangat baik untuk mewujudkan masyarakat yang sehat terutama bebas dari kanker. Melalui lomba PKTP, warga sekolah diharapkan dapat mengajak masyarakat sekitar untuk ikut aktif dalam pencegahan penyakit kanker dengan melakukan deteksi dini. ‘’Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mencetak generasi penerus yang cerdas dan sehat. Untuk itu, anak-anak perlu memahami penyakit kanker itu seperti apa, sehingga tahu cara terhindar atau melakukan pencegahan secara dini dari penyakit yang mematikan ini,’’ jelasnya. Ia berharap kehadiran tim dan proses penilaian bisa memberi nilai positif bagi semua. Dapat atau tidaknya juara, tidak menjadi tujuan utama. Sebab, diakuinya,

itu. Kita tidak ingin berlamalama,’’ tegasnya. Anggota dewan I Ketut Mastrem mengatakan, pinjaman sangat diperlukan. Hal ini mengingat postur belanja dalam RAPBD masih belum maksimal. Banyak usulan masyarakat belum ter-cover. Ditegaskannya, pinjaman hanya boleh dilakukan jika peruntukannya jelas dan bersifat produktif seperti untuk revital-

Bali Post/ina

oleh pengaruh pola hidup. ‘’Oleh karena faktor lingkungan adalah dominan sebagai faktor penyebab penyakit kanker, maka sebenarnya penyakit ini dapat dicegah,’’ tegasnya. Sesuai data Global Action WHO tahun 2014, disebutkan bahwa 40 persen penyakit kanker dapat dicegah. Sebanyak 40 persen lainnya dapat disembuhkan dengan syarat ditemukan dalam stadium dini dan hanya 20 persen yang harus mendapatkan perawatan paliatif yaitu perawatan yang hanya meningkatkan kualitas hidup pasien. Ditambahkannya, 70 persen pasien kanker selama ini datang dalam kondisi terlambat. Keadaan ini disebabkan karena kurang pengertian dan kesadaran masyarakat tentang penyakit kanker. (kmb40)

isasi Pasar Kintamani. Ini akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat. ‘’Termasuk untuk pembangunan rumah sakit dan puskesmas, juga kami dukung karena ini bergerak untuk menyumbangkan PAD. Masalah pembayaran untuk melunasi utang, itu di tahun 2020 atau 2021 tidak menjadi masalah. Kalau bisa dilunasi lebih cepat, itu lebih baik,’’ ujar Mastrem.

Anggota dewan lainnya, Satria Yudha, menyampaikan, rencana pemerintah harus jelas. Pihaknya tidak ingin pengalaman sebelumnya terulang kembali, yaitu efisiensi dan rasionalisasi anggaran, sehingga banyak program tak jalan. ‘’Harus dipastikan dulu berapa akan melakukan pinjaman. Termasuk apa syaratnya agar bisa melakukan pinjaman itu. Jika syarat sudah dipenuhi, apakah pinjaman itu sudah bisa dipastikan atau tidak,’’ kata Satria Yuda. Sementara itu, Kepala BKPAD Bangli I Gede Suryawan menyatakan, Sekda sudah memerintahkan instansi ter-

kait untuk membuat kajian terkait pinjaman daerah. Dia pun memastikan, peruntukannya bersifat produktif, salah satunya membangun infrastruktur. Suryawan menambahkan, untuk melakukan pinjaman daerah, banyak persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya persetujuan dari DPRD, termasuk pertimbangan dari Mendagri. ‘’Untuk meminjam, itu bisa dilakukan di bank daerah dalam hal ini BPD. Kita sebelumnya sudah sempat berkoordinasi dengan BPD dan mereka memberikan peluang. Mereka katanya siap,’’ jelas Suryawan. (kmb41)

Bali Post/nan

PEREKAMAN - Petugas Disdukcapil Bangli melayani perekaman data e-KTP di Pasar Kidul, Bangli, Senin (12/11) kemarin.

Disdukcapil Buka Pelayanan Perekaman E-KTP di Pasar Kidul Bangli (Bali Post) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bangli terus memberikan pelayanan jemput bola kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP. Selain turun langsung ke banjar dan sekolahsekolah, kini Disdukcapil membuka pelayanan di pusat keramaian. Seperti yang dilakukan, Senin (12/11) kemarin, Disdukcapil memberikan pelayanan perekaman e-KTP di Pasar Kidul, Bangli. Kepala Disdukcapil Bangli I Nyoman Sumantra mengungkapkan, pelayanan yang dilakukan di Pasar Kidul ini merupakan salah satu strategi untuk menjangkau

LOMBA - Bupati Bangli I Made Gianyar saat menghadiri penilaian lomba PKTP tingkat Provinsi Bali, Senin (12/11) kemarin. SMPN 3 Bangli dan SDN 5 Kawan selalu menjadi juara di hati pemerintah dan masyarakat. Setiap ditunjuk mengikuti berbagai perlombaan, sekolah ini selalu bisa menampilkan yang terbaik, bahkan bisa melebihi ekspektasi. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Prof. dr. Wayan Suardana, Sp.THT.(K) menyampaikan, lomba PKTP merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk penanggulangan penyakit kanker di wilayah Bali. Dari berbagai laporan, disebutkan bahwa angka kasus kanker terus meningkat setiap tahun. Hal ini diakibatkan oleh berbagai hal terutama karena pola hidup masyarakat masa kini. Data WHO menunjukkan, 90 hingga 95 persen kejadian kanker disebabkan

Bali Post/nan

RAKER - Raker DPRD Bangli yang membahas RAPBD 2019.

Korem Gelar Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Hutan Bangli (Bali Post) Korem 163/Wira Satya melaksanakan latihan penanggulangan bencana alam dalam operasi bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan di Kodim 1626/ Bangli, Senin (12/11) kemarin. Pelatihan yang diikuti para Babinsa itu merupakan bentuk kerja sama dengan BPBD dan Dinas Damkar Bangli. Kasi Ops Korem 163/Wira Satya Letkol Inf. Bayu Panji mengatakan, pelatihan ini dalam rangka antisipasi kebakaran hutan maupun lahan warga. Ini penting mengingat pada musim kemarau, di wilayah Kin-

Selasa Paing, 13 November 2018

masyarakat yang sampai saat ini belum melakukan perekaman data e-KTP. Sebelum menyasar pasar, pihaknya sudah jemput bola di tingkat banjar dan sekolah. ‘’Selain ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarga, mereka juga sekaligus dapat melakukan perekaman e-KTP itu. Dan hasil pelayanan yang kita berikan itu, petugas mampu merekam 48 orang,’’ ujarnya. Sumantra melanjutkan, bagi warga yang berumur 17 tahun per 17 April 2019, saat ini sudah boleh melakukan perekaman data e-KTP. Hal ini lantaran sudah tersedia aplikasi khusus bagi mereka. Pria asal Kintamani itu

menambahkan, bagi warga yang berumur 23 tahun per 31 Desember 2018, namun belum melakukan perekaman sampai 31 Desember 2018, maka data kependudukannya akan diblokir atau dinonaktifkan dari database kependudukan. Ketika sudah dinonaktifkan, mereka akan kesulitan mendapatkan pelayanan publik misalnya ke PLN atau mengurus kartu BPJS. Data kependudukan baru aktif kembali secara otomatis, kalau yang bersangkutan sudah melakukan perekaman e-KTP. ‘’Penduduk yang kondisinya seperti itu, pada umumnya mereka itu penduduk ganda. Sesungguhnya

mereka sudah mempunyai e-KTP, tapi dengn NIK dan nama yang berbeda. Itu yang membuat database menjadi membengkak. Dan jika sudah dinonaktifkan, maka akan kelihatan yang sesungguhnya,’’ katanya. Menurutnya, sampai saat ini masih ada sekitar 23 ribu warga Bangli yang belum melakukan perekaman. Tapi data itu pun masih bias. Sebab kemungkinan, banyak warga yang sudah meninggal tetapi tidak dilaporkan atau warga pindah ke daerah lain, tapi yang bersangkutan tidak melaporkan diri sehingga menyebabkan NIKnya masih tercatat di Bangli. (kmb41)

15

Selasa Paing, 13 November 2018

Alasan Pendapatan, Pemda Bali Usulkan Penambangan Pasir Laut DINAS Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali kembali mengadakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) pada Senin (12/11) kemarin. FGD tersebut fokus membahas alokasi ruang kawasan konservasi dan penambangan pasir laut. Dalam siaran pers Walhi Bali menyebutkan, dalam dokumen rencana alokasi ruang RZWP3K Provinsi Bali, pertambangan pasir laut awalnya dialokasikan di perairan Pantai Kuta dan Sawangan. Namun karena perairan Pantai Sawangan dialokasikan untuk kawasan konservasi bersamaan dengan kawasan perairan sekitanya mulai dari wilayah perairan Sanur sampai Uluwatu, alokasi pertambangan pasir laut diubah ke perairan sekitar Kecamatan Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Kabupaten Badung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Peruntukan wilayah pesisir sebagi area pertambangan pasir laut tersebut diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Disnaker ESDM Provinsi Bali. Pemprov Bali mengusulkan diadakannya alokasi ruang untuk wilayah usaha pertam-

bangan di wilayah 0 sampai 12 mil laut sesuai kewenangannya di wilayah provinsi. Usulan tersebut diklaim untuk mencukupi pembangunan di Provinsi Bali. I Made Juli Untung Pratama, Direktur Eksekutif Walhi Bali, yang terlibat dalam pertemuan tersebut menyampaikan keberatannya atas alokasi ruang pertambangan pasir laut yang kembali diakomodir dalam penyusunan dokumen RZWP3K. ‘’Kami memprotes sekaligus keberatan terhadap alokasi ruang pertambangan pasir laut. Masyarakat terutama yang berhadapan dengan wilayah tersebut harus tahu bahwa selain tanpa disertai kajian yang komprehensif, pertambangan pasir laut berpotensi merusak lingkungan hidup Bali khususnya berpotensi besar merusak kawasan Kuta hingga ke Tabanan,’’ tegasnya. Made Juli juga kembali menegaskan agar RZWP3K Provinsi Bali tidak digunakan sebagai instrumen hukum untuk pemutihan pelanggaran tata ruang. ‘’Kembali saya ingatkan agar produk hukum RZWP3K tidak menjadi instrumen hukum untuk pemutihan segala bentuk pelanggaran tata ruang,’’ tandasnya. (r)

Tiga Penyebab Penguatan Rupiah Jakarta (Bali Post) – Penguatan rupiah terhadap dolar AS yang terjadi sejak awal November 2018 sedikit di luar perkiraan pengamat ekonomi maupun para pelaku pasar keuangan. Pergerakan rupiah yang tercatat sekitar 15.200-an pada akhir Oktober 2018, tiba-tiba mencapai 14.500 - 14.600 per dolar AS pada pertengahan November, hanya dalam kurun waktu dua minggu. Meski sempat mengalami perlemahan sebanyak 12 poin, rupiah pada Senin (12/11) pagi kemarin menjadi 14.680 dibandingkan posisi sebelumnya 14.668 per dolar AS, mata uang garuda masih terlihat kokoh dibandingkan pergerakan mata uang negara berkembang lainnya. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan tiga penyebab nilai tukar rupiah menguat dalam waktu relatif cepat karena faktor eksternal maupun internal yang saling mendukung. Penyebab pertama adalah kepercayaan investor global yang meningkat karena membaiknya indikator ekonomi domestik seperti realisasi pertumbuhan ekonomi domestik triwulan III-2018 serta laju inflasi tahun ke tahun (yoy) sebesar 3,16 persen hingga Oktober 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2018 sebesar 5,17 persen tahun ke tahun (yoy), yang utamanya didorong oleh kinerja konsumsi rumah tangga. Perry menilai pasar

merespons positif dari perbaikan data pertumbuhan ekonomi yang masih di atas lima persen dalam kondisi yang masih diliputi ketidakpastian serta laju inflasi yang masih berada di bawah sasaran 3,5 persen. Penyebab kedua adalah pemberlakuan pasar valas berjangka untuk domestik atau Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) yang baru diterbitkan oleh bank sentral dan efektif sejak 1 November 2018 untuk menjaga pergerakan rupiah. Perry mengklaim pasokan dan permintaan di pasar DNDF sudah berjalan baik dengan total transaksi selama sembilan hari berjalan mencapai 115 juta dolar AS. Penyebab ketiga adalah meredanya perang dagang

antara AS dan Cina menyusul rencana pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping di perhelatan G-20 pada akhir November 2018. Pertemuan pemangku kebijakan paling berpengaruh di dunia tersebut diklaim untuk membahas solusi perang dagang antara dua negara yang telah terjadi sejak awal tahun dan telah ditunggu oleh seluruh pelaku keuangan global. Kondisi penguatan rupiah ini juga didukung oleh masuknya aliran modal asing ke pasar keuangan Indonesia sejak awal November 2018 yaitu mencapai Rp 19,9 triliun, yang terdiri dari portfolio Surat Berharga Negara (SBN) Rp 14,4 triliun dan saham Rp 5,5 triliun. (ant)

Di LPD Sementara pungutan tiket dari pukul 15.00 hingga 18.00 Wita itu tidak disetor ke Pemda Gianyar, melainkan sepenunya diambil oleh desa adat dan disimpan di LPD Desa Adat Manukaya Let. ‘’Jadi di sini pihak desa adat memang ‘mengusir’ petugas Disparda yang berjaga hingga pukul 15.00 Wita. Jadi ini sudah menyimpang dari MoU,’’ ucapnya. Dijabarkan, selama lima tahun pungutan tiket yang mencantumkan dasar Pararem Desa Adat Manukaya Let No. 4 Tahun 2013 ini diperoleh uang sebesar Rp 18.116.977.937. Kapolres merinci dari jumlah itu pihak desa adat seharusnya mendapat jatah 40% atau sekitar Rp 7.246.791.175. Sementara Pemda Gianyar yang memiliki jatah 60% sesuai MoU seharusnya menerima uang sekitar Rp 10.870.186.762. ‘’Namun Rp 18 miliar lebih diambil semua oleh desa adat dan disimpan di LPD setempat, namun hasil pengecekan terakhir yang dilakukan polisi, sisa uang yang tersimpan di LPD hanya Rp 458.572.500,’’ ungkapnya. Kapolres Gianyar juga menghitung dari jumlah Rp 18 miliar lebih itu, ada sekitar Rp 17.658.405.437 yang belum jelas peruntukannya. Disinggung apakah uang sejumlah itu digunakan untuk aktivitas upacara adat, dia mengaku masih mendalami hal tersebut. ‘’Itu masih

Untuk menjamin kepastian, perlu mendapat pengakuan negara (rules of recognition) dan bentuknya diupayakan dirumuskan secara tertulis. Dengan adanya pengakuan oleh negara mengakibatkan hukum yang bukan produk badan negara yang berwenang menjadi mempunyai kekuatan mengikat yang sama seperti hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dibuat oleh negara. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah pararem ataupun awig-awig yang bukan dibuat oleh negara mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum negara atau hukum positif? Dengan rujukan teori ‘’Pengakuan Negara’’ (rule of recognition) dari Hart di atas, pertanyaan itu dapat lebih disederhanakan yakni apakah pararem ataupun awig-awig telah mendapat pengakuan negara? Sebelum menjawab pertanyaan itu, perlu diajukan dua pertanyaan lagi untuk memperluas cakrawala yuridis atau untuk menggiring pendapat hukum (legal opinion) ke arah nalar hukum (legal reasoning) yakni: (1) apakah eksistensi desa adat (desa pakraman) diakui oleh negara?; (2) apakah desa adat berwenang membuat peraturan adat yang salah satu bentuknya adalah pararem? Bahwa untuk melihat ada atau tidaknya pengakuan negara terhadap eksistensi desa adat haruslah dilihat ketentuan konstitusi, karena menurut teori konstitusi modern dari CF Strong, konstitusi merupakan landasan bagi berlakunya semua jenis hukum yang ada dalam sistem hukum suatu negara (constitution as the basic of the legal system). Adalah suatu yang sudah sangat terang benderang bahwa ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyiratkan pengakuan negara terhadap eksistensi desa adat yang pada intinya menegaskan

kita cek,’’ katanya. Ia juga menambahkan, sejak 2013 Dinas Pariwisata sudah memberikan peringatan terhadap pihak desa adat. ‘’Sudah ada peringatan, tetapi mereka tetap seperti itu karena mendasarkan pada Pararem Desa Adat Manukaya Let,’’ katanya. Terkait calon tersangka, Kapolres menyatakan sudah ada calon tersangka yakni Bendesa Pakraman Manukaya Let I Made Mawi Arnata. ‘’Beliau baru calon (tersangka), untuk penetapan tersangka kami masih menunggu saksi ahli hukum pidana. Kalau sudah langsung kami tetapkan dan kami gelar, langsung naik ke tersangka,’’ ucap AKBP Priyanto Priyo Hutomo. Kapolres belum mau menjabarkan alasan Bendesa Pakraman Manukaya Let yang juga pangempon Pura Tirta Empul ini sebagai calon tersangka. ‘’Nanti fakta keterangan akan disimpulkan penyidik, nanti tinggal perannya masing-masing, misalnya bendesa, bendahara apa, wakilnya apa, hingga siapa yang memerintahkan uang ditaruh di LPD,’’ ucapnya. Namun, ditegaskan, sampai saat ini Bendesa Pakraman Manukaya Let masih berstatus sebagai saksi, demikian pula dengan sebelas saksi lainnya yang sudah diperiksa polisi. ‘’Total ada 12 saksi, terdiri dari prajuru desa adat 7 orang termasuk bendesa, petugas pungut 4 orang, dan 1 orang pejabat dari pemerintah,’’ katanya. (kmb35)

Kekuatan Mengikat bahwa masyarakat hukum adat (baca: Desa Adat) diakui dan dihormati hak-hak tradisionalnya oleh negara sepanjang sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip Negara Kesatuan RI. Kata ‘’diakui’’ dan ‘’dihormati’’ dalam pengkajian Hukum Tata Negara dan Hukum Adat dimaknai sebagi negara memberi hak otonomi adat kepada desa adat. Apakah desa adat memiliki kewenangan membuat peraturan adat yang berupa pararem? Jawabannya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 103 huruf (a) dan (b) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara tegas ketentuan itu menyatakan bahwa kewenangan desa adat meliputi antara lain: (a) membuat peraturan untuk mengatur pemerintahan adat; (b) membuat peraturan untuk mengatur hak ulayat atau wilayah adat. Pengaturan hak ulayat dan wilayah adat harus dimaknai termasuk pengaturan aset-aset adat yang ada di atas wilayah desa adat. Lebih jauh, ini berarti bahwa desa adat dapat mengatur pemanfaatan asetnya yang berupa tanah adat, misalnya untuk lahan parkir, dijadikan objek wisata, pembuatan fasilitas rekreasi, dan lain-lain. Pengakuan negara terhadap eksistensi desa adat melalui UUD 1945 dan pengakuan negara terhadap kewenangan desa adat membuat peraturan adat melalui UU No. 6 Tahun 2014 mengakibatkan pararem menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum besar negara Indonesia. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa pararem memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sama seperti kekuatan mengikat yang dimiliki oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Selain UUD 1945 dan UU No. 6 Tahun 2014, Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2003 dalam Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa salah satu

Bali Post/ant

ACEH BARAT - Seorang warga melintas di samping konstruksi jembatan rangka baja penghubung Kecamatan Kaway XVI dan Kecamatan Pante Ceureumen yang rusak di Desa Sawang Teube, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Senin (12/11) kemarin. Jembatan rangka baja penghubung antarkecamatan yang selesai dibangun pertengahan 2000 itu rusak akibat beton penahan jembatan terkikis air. Rusaknya jembatan menyebabkan warga setempat terpaksa menggunakan jalur alternatif lain.

Anggota Dewan Penekanan ini, lanjut Cok Ace, berlaku juga untuk para anggota legislatif di DPRD. Dewan agar bisa berpikir dan memilah-milah, sehingga hal-hal yang dilakukan tidak justru menjauhkan mereka dengan konstituen masingmasing. (kmb32) sumber pendapatan desa adat adalah hasil pengelolaan aset adat. Jika misalnya aset itu berupa lahan parkir, maka untuk memungut pacingkrem parkir sudah selayaknya desa adat membuat pararem tentang pacingkrem parkir sebagai dasar hukum pengenaan pungutan. Dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum yakni UUD 1945, undang-undang, dan perda seperti tersebut di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa pararem memiliki status hukum yang sama seperti hukum negara, sehingga memiliki kekuatan mengikat yang sah. Hanya yang perlu diberi catatan di sini adalah mengenai besaran nominal pungutan-pungutan oleh desa adat. Suatu realita dewasa ini di Bali, masing-masing desa adat menetapkan besaran pungutan yang berbeda-beda terhadap substansi yang sama dan terkadang besarannya tidak masuk akal. Untuk mengatasi hal ini, penulis mengimbau agar Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD segera membuat perda payung (umbrella provision) mengenai jenis-jenis pungutan dan besaran pungutan yang layak dipungut oleh desa adat. Kaidah payung ini kemudian dipakai pedoman untuk pembuatan perda kabupaten/kota berkenaan dengan pungutan desa adat dengan memperhatikan hal-hal khusus setempat. Penerbitan perda semacam itu tidaklah dapat dikatakan sebagai intervensi pemerintah terhadap desa adat. Meskipun desa adat memiliki otonomi adat, namun tidak berarti kedudukan desa adat bak negara dalam sebuah negara. Negara melalui pemerintah daerah tetap berwenang mengatur dalam rangka memberikan arah dalam pelaksanaan otonomi adat itu sendiri agar dijalankan sesuai dengan prinsip kemanfaatan, kepatutan dan keadilan. (*)

Tetap Terkendali Menkeu menegaskan, pemerintah akan terus memantau dan melakukan kajian atas pergerakan defisit neraca transaksi berjalan ini agar tetap terkendali di bawah tiga persen terhadap PDB. Meski demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini tidak mau memperkirakan pencapaian defisit neraca transaksi berjalan pada akhir tahun. ‘’Dalam hal ini kita mencari keseimbangan hati-hati. Oleh karena itu, kita tiap bulan akan review statistiknya, bagaimana permintaan barang impor baik migas maupun nonmigas,’’ ujarnya. Sebelumnya, bank sentral mencatat defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan III-2018 mencapai 3,37 persen dari PDB atau sebesar 8,8

miliar dolar AS. Meski pada paruh ketiga ini defisit meningkat, namun defisit neraca transaksi berjalan secara akumulatif baru mencapai 2,86 persen dari PDB, atau masih berada dalam batas aman. Bank Indonesia menyatakan defisit transaksi berjalan yang meningkat pada triwulan III-2018 ini disebabkan oleh memburuknya kinerja neraca perdagangan barang dan meningkatnya defisit neraca jasa. Neraca perdagangan mengalami defisit karena meningkatnya nilai impor minyak serta permintaan impor yang tinggi di sektor nonmigas seiring dengan konsumsi domestik yang menggeliat. Pelebaran defisit transaksi berjalan dapat dicegah dalam periode ini karena adanya ekspor produk manufaktur dan kenaikan surplus jasa perjalanan dari sektor pariwisata. (ant)

Perry Warjiyo

WARUNG GLOBAL

KUPVA BB Ilegal Harus Ditindak

DI BALIK gemerlapnya pariwisata Bali, ada sejumlah masalah yang tersimpan. Salah satunya adalah Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) ilegal. Mengingat Bali adalah daerah pariwisata, kehadiran KUPVA BB ilegal sangat potensial merusak citra Bali. Dengan adanya masalah ini, Gubernur Bali diharapkan membuat pergub sembari menunggu UU tentang valuta asing. Kemudian menjalankan aturan itu dengan tegas. Demikian pendapat yang disampaikan pendengar Radio Global 96,5 FM dalam acara Warung Global, Senin (12/11) kemarin. Berikut rangkumannya. Arya di Denpasar menyarankan agar ditutup saja KUPVA BB ilegal di Bali ini. Jangan melihat siapa pemiliknya. Sebenarnya jika ingin banyak mendapat yang ilegal ini, BI gelar sidak gabungan. Ini sudah merusak citra pariwisata Bali. Kalau melanggar kenakan pidana jangan ditipiring karena ini sudah lama terjadi. Febri di Denpasar menyampaikan, maraknya KUPVA BB ilegal, berakibat persaingan tidak sehat, kasihan yang legal, dimatikan. Di wilayah Kuta marak, jual sepatu, jual baju, jual valas juga. Kenapa ini bisa dibiarkan? Apakah banyak yang tidak tahu hal ini? Untuk itu perlu dibentuk tim khusus. Terlambat. Demikian Ayu di Petang. Tamu Thailand pernah komplain dengan

penukaran mata uang asing sekitar tahun 1997-an. Sudah cukup lama. Dari sanalah ia menilai ini semacam pembiaran. Begitu didengar, langsung ditangani sehingga tak sampai berlarut-larut. ‘’Barang baru stok lama’’ sudah lama hal ini. Werdha di Gianyar menilai janganjangan yang ilegal-ilegal ini ada oknum tertentu yang memanfaatkannya. Ini praktik yang nyata namun tak kelihatan. Jangan sampai hanya diteriaki saja, tak akan kapok nanti malingnya nyuri. Jika sudah namanya ilegal, apa pun itu, menurut Beratayasa di Sangeh, harus ditertibkan. Tahun 90-an itu sudah ada. Banyak money changer, apakah legal atau ilegal. Ia mendesak agar segera dibuat pergub soal valas ini, sehingga tamu tak bingung. (sikha)

Mitos Dinosaurus Mantan Ketua DPRD Badung ini juga mengibaratkan perilaku premanisme dengan kehidupan zaman Dinosaurus. Karena saling memakan sesama sehingga menjadi punah. ‘’Ada mitos Dinosaurus itu kuat, besar, hebat. Tapi di zamannya, saling makan dengan temannya, saling makan dengan saudaranya. Sekarang punah, tidak ada kan? Ini yang tidak diinginkan. Kami di Badung ingin tidak ada (premanisme), apalagi di Bali. Jangan sampai ada sekelompok orang yang saling mendendam sampai pukul-memukul, apalagi bunuh-membunuh. Kalau ini kita biarkan nanti suatu saat kita akan punah juga seperti Dinosaurus,’’ katanya. Sebagai Bupati Badung, ia harus mampu mempersatu-

kan masyarakatnya. ‘’Jabatan saya sebagai bupati ini tugas salah satunya bagaimana mempersatukan masyarakat. Itu keberhasilan pemimpin,’’ pungkasnya. Seperti diberitakan, Kapolda Bali Petrus Reinhard Golose di sela-sela peresmian Patung Padarakan Rumeksa Gardapati di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali (Bajra Sandi), Renon, Denpasar, Sabtu (10/11) lalu, mengatakan Bupati Badung masih ragu-ragu dalam memberantas premanisme. ‘’Bupati Badung, dia agak ragu-ragu. Mana dari Badung? Mewakili Badung? Pasti enggak datang dia kan. Beri tahu, sampaikan salam saya kepada Bupati Badung, kenapa agak takut-takut kalian. Beri tahu dari Kapolda, nama saya Petrus Reinhard Golose, kantor di Jalan WR Supratman, tinggal di Tohpati,’’ katanya. (kmb27)

balipost (166rb Like) http://facebook.com/balipost

Selas Paing, 13 November 2018

Indonesia VS

@balipostcom (5.495 Follower) http://twitter.com/balipostcom

@balipost_com http://instagram.com/balipostcom

iklan@balipost.co.id redaksi@balipost.com

Timor Leste

Bima Janjikan Variasi Taktik Jakarta (Bali Post) – Pelatih tim nasional sepak bola Indonesia Bima Sakti menjanjikan variasi taktik saat timnya menghadapi Timor Leste pada laga lanjutan Grup B Piala AFF 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (13/11) malam ini mulai pukul 20.00 Wita. Hari ini juga turun Filipina menjamu Singapura. Menurut Bima, skuadnya tidak akan bergantung pada kecepatan dua pemain sayap sisi kiri-kanan yang menjadi tumpuan di beberapa laga sebelumnya. ‘’Tim lawan sudah mengantisipasi kekuatan kami di lini sayap. Kami sudah menemukan cara lain untuk membongkar pertahanan lawan,’’ katanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (12/11) kemarin. Pelatih berusia 42 tahun itu melanjutkan, salah satu strategi yang diterapkan yaitu memanfaatkan umpan terobosan dari tengah. Selain itu, pemain diminta lebih kreatif jika melakukan tusukan dari sisi lebar. ‘’Kami tak boleh kehilangan akal ketika lawan menutup pertahanannya dengan rapat,’’ tegasnya. Taktik memanfaatkan kecepatan sayap dengan formasi 4-2-3-1 menjadi andalan tim nasional Indonesia, utamanya sejak pelatih asal Spanyol Luis

Milla datang pada awal 2017. Bima secara terbuka mengakui taktik yang kerap digunakannya adalah peninggalan Milla. Perlahan-lahan taktik itu mulai terbaca lawan, seperti kala Indonesia dikalahkan Singapura 1-0 pada laga perdana, Jumat (9/10) lalu. Ketika itu, Singapura mengantisipasi dengan baik serangan-serangan Indonesia dari sisi sayap yang diisi Febri Hariyadi dan Irfan Jaya. Usai laga, pelatih Singapura Fandi Ahmad mengutarakan telah memperkirakan strategi Indonesia, berkaca dari empat sampai lima video terkini skuad berjuluk tim Garuda yang telah dianalisis. Di bagian lain, Bima menegaskan skuadnya tidak memandang remeh Timor Leste kendati negara ini belum pernah menang atas Indonesia sepanjang pertemuan kedua tim. ‘’Saya sampaikan kepada pemain, kami tidak boleh men-

Pemain Putra Tresna Diminta Fokus

Denpasar (Bali Post) Putra Tresna menelan kekalahan pahit 0-2 atas tamunya PS Ngada (NTT) dalam babak pendahuluan kedua putaran pertama kompetisi sepak bola Liga 3 Indonesia di Lapangan Beji Mandala, Pecatu, Badung, Kamis (8/11) lalu. Jika ingin lolos ke babak berikutnya, juara kompetisi Rayon Bali itu dituntut menang minimal 3-0 atas PS Ngada pada putaran kedua di Ngada, Sabtu (15/11) mendatang. Rombongan tim Putra Tresna bertolak ke Ngada, Selasa (13/11) pagi ini. Pelatih Abdul Karim memboyong 17 pemain berikut delapan ofisial. Senin (12/11) kemarin, AAN Surya Negara dan kawankawan menghadap Ketua Umum KONI Bali Ketut Suwandi di Kantor KONI Bali, Denpasar. Suwandi minta pemain Putra Tresna melupakan kekalahan di kandang sendiri dan fokus menatap laga yang sudah di depan mata. Untuk itu, pelatih harus membenahi kekurangan dan mengevaluasi penampilan pemain. ‘’Pelatih harus mempelajari pola permainan lawan, mengapa mereka bisa memenangkan laga di kandang Putra Tresna. Pelatih juga mesti menyusun taktik dan strategi guna memenangkan pertandingan,’’ ucapnya. Ia ingin Putra Tresna lolos dari regional Bali, NTB, NTT sehingga bisa berlaga di putaran nasional. ‘’Kalau Putra Tresna mampu melenggang sampai ke putaran nasional, berarti para pemainnya dipantau oleh klub-klub lain. Sepak bola sekarang bisa menjadi pilihan untuk masa depan,’’ tukas Suwandi. Pelatih Abdul Karim mengaku telah menyiapkan strategi jitu guna meredam keganasan tim PS Ngada di kandangnya. Menurutnya, pada laga pertama lalu asuhannya kurang fokus, sedangkan PS Ngada tampil cepat dan keras, sebagai ciri khas permainan tim-tim NTT. (022)

ganggap enteng lawan. Terakhir kali kami bertemu Timor Leste di SEA Games 2017 dan itu (menang 1-0) bukan laga yang mudah,’’ sebutnya. Demi menghindari hasil negatif, pasukannya akan mengantisipasi semua hal yang bisa terjadi. Kemudian, untuk mendapatkan gol, pemainnya harus memanfaatkan setiap peluang termasuk melalui situasi bola mati. ‘’Kami harus fokus dan melupakan kekalahan dari Singapura,’’ tutur Bima. Hal serupa diutarakan oleh bek kanan Gavin Kwan Adsit. Menurutnya, suasana tim baik dan positif. ‘’Kami sudah berlatih. Kami sangat siap menghadapi Timor Leste,’’ ungkap Gavin yang kemungkinan besar menggantikan I Putu Gede Juni Antara yang disanksi absen satu laga karena menerima kartu merah dalam pertandingan kontra Singapura. (ant)

Bali Post/ant

BERLATIH - Pemain Timnas Indonesia berlatih di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (12/11) kemarin, menjelang melawan Timor Leste dalam laga lanjutan Piala AFF 2018.

Timnas Tenis Meja Bersiap ke SEATTA Denpasar (Bali Post) Tuan rumah Indonesia menerjunkan delapan atlet pada kejuaraan tenis meja se-Asia Tenggara bertajuk ‘’South East Asian Table Tennis Association (SEATTA) Championship’’ yang digelar di GOR Merpati, Denpasar, 15-18 November. Mereka adalah Dheepash Bhagwani, M. Luki Purkani, M. Irvan Sumarta, Rahmat Taufik Nursabri Pakaya (putra), Aisyah Farah Aini, Anastasya Fabian, Hani Tri Azhari dan Siti Aminah (putri). Manajer Timnas MerahPutih Haryono Wong di se-

la-sela latihan di Wantilan Perjuangan Puri Satria, Denpasar, Senin (12/11) kemarin menjelaskan, kedelapan pemain itu dijaring karena menjuarai beberapa kejuaraan. Mereka berusia di bawah 20 tahun. Hanya dua orang yang anggota tim Asian Games 2018 yakni Dheepash Bagwani dan Luki Purkani. Ia optimis mengingat para pemain tersebut mampu mengukir prestasi lumayan saat turun dalam turnamen di Tiongkok. Belum lagi timnas Singapura dikabarkan memasang peman hasil binaan dalam negeri, bukan naturali-

siasi. Peserta lainnya adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar dan Laos. ‘’Kejuaraan SEATTA ini sebagai ajang pemanasan bagi petenis meja sebelum berlaga pada SEA Games 2019 di Filipina,’’ terang Haryono. Atlet Indonsia ditangani duet pelatih Tony Meringgi dan Dani Santoso. Mereka turun di nomor tunggal, ganda, beregu putra dan putri serta campuran. Selama ini kedelapan petenis meja berlatih di klubnya masing-masing dan baru sepekan bergabung di Bali. (022)

Porkab Ajang Jaring Atlet Porprov

Tabanan (Bali Post) Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) Tabanan akan dilaksanakan 16-25 November mendatang. Ajang ini untuk menjaring atlet yang akan diturunkan pada Porprov Bali XIV/2019 di Tabanan sekaligus uji coba arena pertandingan. Porkab mempertandingkan 12 cabang olahraga (cabor) berikut ekshibisi bola voli pantai. Ke-12 cabor yang dipertandingkan meliputi atletik, biliar, balap motor, balap sepeda, bola voli, bulu tangkis, catur, karate, pencak silat, tarung derajat, tenis meja dan futsal. ‘’Porkab rutin kami selenggarakan tiap dua tahun,’’ tutur Sekretaris Panpel Porkab Tabanan Made Nurbawa di Tabanan, Senin (12/11) kemarin. Penyelenggaraan Porkab Tabanan menggunakan arena pertandingan yang tersebar pada empat kecamatan, yakni Tabanan, Kediri, Penebel dan Selemadeg Timur. ‘’Tabanan memiliki 10 kecamatan. Saat Porprov nanti, venue lebih tersebar di kecamatankecamatan,’’ terangnya. Arena pertandingan yang difungsikan adalah GOR Debes lama, GOR Dewarra untuk bulu tangkis, sedangkan voli pantai di Pantai Klecung, Selemadeg Timur. Pertandingan atletik di Stadion Debes, bola sodok di Bucu Billiard Centre (BBC), balap motor di Sirkuit Tengkudak, Penebel, balap sepeda di TMP Pancaka Tirta, bola voli di Lapangan Jagasatru, catur di SOS Desa Taruna Megati, Selemadeg Timur, karate dan pencak silat di GOR Debes, tarung derajat di Wantilan Desa Bedha dan futsal di Margarana Futsal Kuwum. (022)

Mercedes Kembali Juara Konstruktor F1

Sao Paulo – Lewis Hamilton memenangi Grand Prix Brazil di Sao Paulo, Senin (12/11) dini hari kemarin, sekaligus mengantar tim Mercedes menjadi juara dunia Formula Satu kategori konstruktor untuk kelima kalinya berturut-turut. Itu adalah kemenangan ke-10 musim ini dan ke-72 sepanjang karier Hamilton dalam lomba balap F1. Pembalap Inggris berusia 33 tahun tersebut sudah memastikan gelar juara dunia tahun ini untuk kelima kalinya pada GP Meksiko lalu. Hamilton sebelumnya tidak pernah menjadi juara di Brazil, tetapi tahun lalu memastikan trofi juara dunia di Sirkuit Interlagos ini meskipun tidak finis pertama. Start di urutan terdepan, Hamilton tidak bisa mempertahankan keunggulannya setelah disalip oleh Max Verstappen. Pembalap tim Red Bull asal Belanda ini terus memimpin sampai akhirnya mengalami tabrakan dengan Esteban Ocon dari tim Force India pada putaran ke-44 sehingga Hamilton kembali memimpin untuk menyelesaikan 71 putaran. Verstappen finis di urutan kedua dengan selisih waktu 1,469 detik, disusul pembalap tim Ferrari Kimi Raikkonen, sehingga menambah catatan naik podiumnya menjadi 150 kali. Ferrari yang harus mencetak selisih angka lebih dari 13 dari Mercedes untuk memelihara peluangnya dalam kategori konstruktor, akhirnya gagal setelah Sebastian Vettel hanya finis di urutan keenam di belakang Valtteri Bottas (Mercedes). Tim Mercedes kini mengantongi total 620 poin, sedangkan Ferrari 553. Masih ada sisa 42 poin yang diperebutkan pada lomba berikutnya di Abu Dhabi akhir bulan ini. (ant/rtr)

Bali Post/wan

PURI SATRIA - Atlet tenis meja Indonesia bersama manajer tim Haryono Wong serta pelatih Toni Meringgi dan Dani Santoso di Wantilan Perjuangan Puri Satria, Denpasar.

Indonesia Targetkan Satu Gelar Perorangan

Toronto – Usai menuntaskan tugas di nomor beregu dengan hasil medali perunggu, tim bulu tangkis junior Indonesia bersiap mengemban misi baru pada nomor perorangan BWF World Junior Championships 2018. Sebanyak 23 atlet turun di Markham Pan Am Center, Ontario, Toronto, Kanada, 12-18 November 2018. Manajer Tim Indonesia Susy Susanti menargetkan satu gelar juara untuk dibawa pulang. ‘’Kami berharap dapat satu gelar dari sektor apa pun. Tapi kalau dilihat dari daftar unggulan sepertinya bisa dari tunggal putra, ganda putri atau ganda campuran. Kami bisa berharap dari salah satu sektor itu,’’ ungkapnya, Minggu (11/11). Empat wakil Indonesia menduduki posisi terbaik sebagai unggulan kedua. Mereka adalah Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay di

Lewis Hamilton

tunggal putra, Ghifari Anandaffa Prihardika/ Pramudya Kusumawardana Riyanto (ganda putra), Ribka Sugiarto/Febriana Dwipuji Kusuma (ganda putri) dan Rehan Naufal Kusharjanto (ganda campuran). ‘’Setelah fokus di beregu, mereka harus sudah siap lagi untuk pertandingan perorangan. Mulai lagi dari awal. Hasil di beregu menjadi pembelajaran juga buat mereka bahwa ada pengalaman, tekanan, kesulitan dan hal-hal nonteknis lainnya. Mereka harus lebih siap lagi, lebih fokus lagi,’’ jelas Susy kepada badmintonindonesia.org. Di pertandingan beregu, Ikhsan mencatatkan hasil yang baik. Lima kali diturunkan, ia selalu berhasil mendulang poin buat timnya. di babak semifinal, Ikhsan menjadi satu-satu wakil yang berhasil merebut poin meski Indonesia akhirnya kalah 1-3 dari Korea Selatan. (kmb)

Liga Inggris

Perburuan Juara Makin Ketat

Manchester – Manchester City menang mudah 3-1 atas rival sekota Manchester United dalam lanjutan kompetisi Liga Utama Inggris di Stadion Etihad, Senin (12/11) dini hari kemarin. City kini mengoleksi 32 poin, unggul dua angka atas peringkat kedua Liverpool (30), sedangkan United (20) melorot ke urutan kedelapan. Pelatih City Pep Guardiola bersikeras perburuan gelar juara Liga Inggris makin ketat kendati timnya saat ini berada di puncak klasemen. ‘’Kami hanya unggul dua poin, itu bukanlah apa-apa. City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, semuanya memiliki bekal untuk menjadi juara,’’ ujarnya selepas pertandingan sebagaimana dilansir laman resmi City. Di kubu United, pelatih Jose Mourinho menyinggung soal perbedaan jadwal tanding. Ia merujuk pada jadwal tengah pekan saat United melawat ke markas Juventus, sedangkan City menjamu Shakhtar Donets pada penyisihan grup Liga Champions. ‘’Saya tidak akan menggunakannya sebagai alasan, itu bukan saya. Saya pikir semua orang harus setuju satu tim pergi ke Juventus dan bermain melawan salah satu tim terbaik di dunia, sedangkan satu tim lain mengalahkan Shakhtar Donetsk di kandang sendiri, menikmati permainan dan sepenuhnya rileks,’’ kilahnya. Gol-gol yang dicetak David Silva, Sergio Aguero dan Ilkay Guendogan menegaskan Manchester berwarna biru pada malam itu, sedangkan United membutuhkan sepakan penalti Anthony Martial untuk mencetak gol balasan. Dalam Derby Manchester, City kini mengantongi 52 kemenangan, sedangkan United meraih 73 kemenangan dalam 177 kali pertemuan. Barcelona Barcelona menelan kekalahan 3-4 dari Real Betis pada pekan ke-12 Liga Spanyol. Laga yang menandai kembalinya sang megabintang Lionel Messi dari cedera malah berakhir dengan kekalahan memalukan di hadapan publik Stadion Nou Camp, ketika Juniro Firpo, Joaquin, Giovani Lo Celso dan Sergio Canales menyokong kemenangan tim tamu. Messi mengemas dwigol, satu di antaranya dari titik putih. Kendati demikian, Barca tetap menempati puncak klasemen dengan raihan 24 poin. Real Madrid melanjutkan tren positif di bawah arahan pelatih sementara Santiago Solari dengan mengalahkan tuan rumah Celta Vigo 4-2. Hasil ini menjadi kemenangan keempat Madrid dalam empat pertandingan pertama bersama Solari di semua kompetisi. Karim Benzema, Sergio Ramos dan Dani Ceballos menyumbangkan satu gol untuk Madrid yang dilengkapi gol bunuh diri Gustavo Cabral. Los Blancos tetap berada di urutan keenam dengan raihan 20 poin. Edinson Cavani mengukir trigol ketiga Paris St Germain menaklukkan tuan rumah AS Monaco skor 4-0 yang menjadi kemenangan beruntun ke-13 di Liga Prancis. Satu gol lagi dihasilkan oleh Neymar. Sang juara bertahan kini mengumpulkan 39 poin. Di sisi lain, Thierry Henry masih mencari kemenangan perdananya sebagai pelatih Monaco yang terpuruk di peringkat kedua dari bawah klasemen dengan 7 poin. Juventus semakin memperlebar jarak dengan para pesaingnya berkat kemenangan 2-0 yang didapat di markas AC Milan dalam pertandingan Liga Italia. Gol La Vecchia Signora dibukukan Mario Mandzukic dan Cristiano Ronaldo. Juve kini memuncaki klasemen dengan koleksi 34 poin dari 12 pertandingan, disusul Napoli (28), Inter Milan (25) dan Lazio (22). (ant/rtr)

Bali Post/afp G.0000503-Peng